Pasal 12 B UU No 20 Tahun 2001 :

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatan nya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyeleng gara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 6 UU No 20 Tahun 2001 :

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau:

b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Sanksi Pidana bagi Pelaku Korupsi

Menurut Pasal 5 UU No 20 Tahun 2001 :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya atau ;

b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

1. Tahukah kamu asal Korupsi atau rasuah itu berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

2. Selain itu di Indonesia menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi.

3. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Kerugian keuangan negara, b. Suap-menyuap, c. Penggelapan dalam jabatan, d. Pemerasan, e. Perbuatan curang, f. Benturan kepentingan dalam pengadaan, g. Gratifikasi.

4. Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan di atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5. Jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah:

a. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi;

b. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar;

c. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka;

d. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu;

e. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu;

f. Saksi yang membuka identitas pelapor.

6. Sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan KPK antara lain:

a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

b. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negera yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

c. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

d. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

e. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

f. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

g. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tindak Pidana Pencucian Uang

h. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

i. Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK

j. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

7. Sejumlah peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi antara lain :

a. Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi

b. Pedoman Pelaporan Dan Penetapan Status Gratifikasi

8. Mari cegah bahaya laten korupsi dengan katakan “TIDAK” pada korupsi :

a. Terbuka yang artinya setiap penggunaan yang bersumber dari keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan, terbuka juga memiliki arti iktikad baik dari seseorang dalam penggunaan anggaran yang digunakan sebagaimana peruntukannya.

b. Iman, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia berlandaskan Pancasila dengan berketuhanan Yang Maha Esa, sehingga setiap insan Indonesia seyogyanya mampu membentengi diri dari perbuatan tercela

seperti korupsi dengan iman yang mantap. c. Disiplin adalah sebuah keyakinan akan yang

seharusnya, bukan tentang membenarkan yang biasa namun disiplin adalah membiasakan yang benar, berkomitmen dengan apa yang sudah disepakati dan bersungguh-sungguh dalam menjalaninya.

d. Amanah adalah sifat yang dapat dipercaya, hal ini menjadi sangat penting karana memiliki jabatan yang di pegangnya, sifat amanah ini dapat menjadi pandu bagi seseorang untuk tetap menjaga kepercayaan negara dan rakyat terhadap apa yang ia kerjakan.

e. Kerjasama, sikap ini muncul bukan dalam satu malam memang, namun sederhananya orang yang lebih mementingkan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongannya adalah contoh terbaik. Karena dengan kerjasama segala persoalan terasa lebih ringan dan dapat di selesaikan secara efektif dan efisien.

9. Selain hal diatas tahukah kamu lembaga apa saja yang bergerak dalam bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi ?

a. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan lahirnya UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi maka Kepolisian dan Kejaksaan mempunyai partner baru dalam memberantas tindak pidana korupsi, dan seiring berjalannya waktu KPK m e n j a d i lembaga yang dipercaya masyarakat dalam memberantas korupsi.

b. Indonesia Corruption Watch (ICW) salah satu NGO atau Organisasi Non Pemerintah yang aktif melakukan studi terhadap tindak pidana korupsi dan namanya sudah dikenal secara nasional sebagai indikator semaikin tanggapnya masyarakat terhadap isu korupsi

c. Transparency International Indonesia (TII) merupakan salah satu chapter Transparency International, sebuah jaringan global NGO antikorupsi yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kepada lembaga-lembaga negara, partai politik, bisnis, dan masyarakat sipil. Bersama lebih dari 90 chapter lainnya, TII berjuang membangun dunia yang bersih dari praktik dan dampak korupsi di seluruh dunia.