Sasaran Kegiatan 1 (SK 1) - kinerja.ekon.go.id

Laporan Capain Kinerja Triwulan IV Tahun 2019

Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 1

Sasaran Kegiatan 1 (SK – 1)

Jumlah Paket Rekomendasi Kebijakan Pendayagunaan Sumber Daya Air

Pagu Anggaran : Rp 750.000.000

Realisasi Anggaran TW IV : Rp 741.626.533

Persentase RealisasiAnggaran TW IV : 98,9%

Nilai Kinerja Sasaran (NKS) TW IV : 100%

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, sektor irigasi

diamanatkan pembangunan 1 juta hektar dan rehabilitasi 3 juta ha jaringan irigasi dalam rangka

mendukung program ketahanan pangan nasional. Sementara pada sektor air minum, Pemerintah

mengamanatkan pencapaian 100% akses air minum layak nasional pada tahun 2019.

Atas dasar arahan kebijakan pembangunan nasional tersebut, telah disusun kegiatan-kegiatan

(program maupun proyek) tingkat nasional maupun regional yang sebagian diantaranya melalui:

Percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai amanat Peraturan Presiden

Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016

tentang Pelaksanaan Percepatan Proyek Strategis Nasional, dan Percepatan sinkronisasi

penetapan satu peta sawah beririgasi sebagai amanat Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016

Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000,

serta akses air minum yang berkelanjutan bagi semua dalam target Sustainable Development

Goals (SDG’s) nomor 6.

Ketahanan pangan dan 100% akses air minum adalah salah satu kunci untuk dapat menciptakan

kesejahteraan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Namun dalam proses

pengimplementasian proyek tersebut, terdapat beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi,

baik pada tahap penyiapan, pelaksanaan pembangunan, maupun pasca pembangunan.

Upaya penyelesaian permasalahan atas kendala dan tantangan yang berhubungan

denganpencapaian tujuan percepatan sinkronisasi penetapan satu peta sawah beririgasi dan

percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, adalah dengan dilakukannya kegiatan

koordinasi kebijakan yang meliputi: rapat koordinasi, focus group discussion, bimbingan teknis,

monitoring dan evaluasi lapangan, dan perekrutan tenaga pendukung/tenaga ahli. Output akhir

dari pelaksanaan kegiatan tersebut berupa rekomendasi koordinasi kebijakan bidang

pendayagunaan sumber daya air.

IKU 1 : Paket Rekomendasi Kebijakan Pendayagunaan Sumber Daya Air

Latar Belakang



Stabilisasi harga pangan dapat dimonitor melalui koefisien variasi (KV) harga pangan.

Tujuan kebijakan pendayagunaan sumber daya air adalah untuk mendukung terwujudnya

ketahanan pangan dan akses air minum universal. Kebijakan di tahun 2019 ditujukan untuk

mendukung peningkatan produksi beras menjadi 88% dan peningkatan 100% akses air

minum layak, yang dilakukan melalui penyusunan rekomendasi kebijakan pendayagunaan

sumber daya air pada tahun 2019 berupa 1 (Satu) Paket Rekomendasi Kebijakan

Pendayagunaan Sumber Daya Air yang terdiri dari 2 subbidang sebagai berikut:

1) Pengembangan dan pengelolaan irigasi; dan

2) Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Peningkatan Penyediaan

Air Baku.

Pengukuran capaian IKU yaitu tersusunnya paket rekomendasi kebijakan pendayagunaan

sumber daya air pada Triwulan II telah mencapai 50% dari target yang ditetapkan. Paket

rekomendasi kebijakan pendayagunaan sumber daya air yang telah dihasilkan dan

ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga teknis, diantaranya berupa rekomendasi

kebijakan sebagai berikut:

1) Pengembangan dan pengelolaan irigasi;

Dalam rangka mendukung target pembangunan 1 Juta Ha dan rehabilitasi 3 Juta Ha

jaringan irigasi sebagai upaya pencapaian ketahanan pangan nasional sebagaimana

amanat RPJMN 2015 – 2019, telah dilaksanakan dan telah dikeluarkan rekomendasi

sebagai berikut:

a. Koordinasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pelaksanaan Urusan

Pemerintahan Konkuren (PUPK) untuk membahas isu terkait kewenangan

pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, khususnya jaringan irigasi tersier

menggunakan prinsip satu manajemen (single management) sebagai salah satu

upaya untuk mendukung terselenggaranya program modernisasi irigasi di

Indonesia, pada tanggal 24 Juni 2019;

Target Kinerja

Capaian Kinerja



b. Pelaksanaan monitoring progres rehabilitasi dan modernisasi jaringan irigasi di

jaringan irigasi wilayah sungai Cimanuk – Cisanggarung untuk mendukung program

Rentang Irrigation Modernization Project (RIMP) yang ditargetkan akan selesai

pada tahun 2024;

c. Pelaksanaan Montoring Proyek Strategis Nasional Jaringan Irigasi Jambo Aye yang

bertujuan untuk melakukan pemantauan progres pembangunan fisik jaringan

primer dan sekunder Jambo Aye serta untuk melakukan inventarisasi atas

permasalahan dan hambatan yang dialami selama proses pembangunan

berlangsung.

d. Seminar on Irrigation Development and Management Startegy for Food Security In

Indonesia yang dilakukan di Kementerian PUPR dengan fokus kegiatan berupa

dukungan dari JICA dalam bentuk penelitian di bidang sawah dan irigasi dengan

harapan dapat tersusun output strategi pengembangan sawah beririgasi guna

mendukung ketahanan pangan di Indonesia.

e. Monthly meeting mengenai perencanaan dan monitoring bulanan pelaksanaan

pengadaan lahan PSN sektor bendungan dan irigasi merupakan kegiatan koordinasi

rutin yang dilakukan pada setiap bulan dengan fokus kegiatan berupa diskusi dan

evaluasi progres capaian pembangunan secara berkala tentang pendanaan

pengadaan lahan yang dilaksanakan oleh LMAN;

f. Koordinasi pelaksanaan 5 PSN bidang irigasi yang masih dalam tahap konstruka si

dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2020 yang dilakukan untuk memantau

dan membantu melakukan penyelesaian hambatan yang terjadi selama proses

pembangunan PSN Irigasi;

g. Koordinasi pelaksanaan pembangunan 1 juta Ha jaringan irigasi baru dan

rehabilitasi 3 juta Ha jaringan irigasi yang dilakukan guna mendukung tercapainya

target RPJMN 2014-2019. Output dari kegiatan ini adalah terbangunnya 1.005.402

Ha jaringan irigasi baru dan terlaksananya rehabilitasi 3.021.105 Ha jaringan irigasi

eksisting.



2) Satu Peta Daerah Irigasi dan Sawah Beririgasi Indonesia;

Dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional melalui penyusunan PSN satu

peta daerah irigasi dan sawah beririgasi nasional sebagaimana amanat Peraturan

Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta

Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 yang ditargetkan akan selesai pada tahun

2019, telah dilaksanakan dan telah dikeluarkan rekomendasi sebagai berikut:

a. Kickoff meeting penyusunan satu peta daerah irigasi dan sawah beririgasi sekaligus

penyampaian peta lahan baku sawah tahun 2018 pada 18 provinsi non-lumbung

padi nasional yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2019 sebagai tanda

dimulainya proses penyusunan Satu Peta Daerah Irigasi dan Sawah Beririgasi pada

18 provinsi non-lumbung padi nasional ;

b. Pelaksanaan Bimbingan Teknis yang dilakukan untuk melakukan percepatan

penyusunan satu peta daerah irigasi dan sawah beririgasi Indonesia serta untuk

melakukan sinkronisasi lahan pangan berkelanjutan di wilayah Timur pada 18

provinsi Non – Lumbung Padi Nasional sebagai salah satu tindak lanjut dari

terbitnya surat Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah Nomor S/IPW.1.2/84/D.VI.M.EKON/07/2019 tanggal 1 Juli

2019 Hal Percepatan Penyelesaian IGT Daerah Irigasi dan Sawah Beririgasi dengan

pokok kegiatan berupa desk adjustment, topology dan sinkronisasi;

c. Sinkornisasi (penyelesaian) kasus tumpang tindih daerah irigasi antar kewenangan

pada satu peta daerah irigasi dan sawah beririgasi pada 15 provinsi Lumbung Padi

Nasional;

d. Koordinasi penyelesaian delineasi pada satu peta daerah irigasi dan sawah

beririgasi pada 15 provinsi Lumbung Padi Nasional dan pada 18 provinsi Non-

Lumbung Padi Nasional;

e. Pelaksanaan Pelatihan Pendalaman Tabulasi Data Spasial Menggunakan Aplikasi

GIS pada tanggal 3 September 2019 yang dilakukan sebagai salah satu upaya untuk

memberikan pemahaman terkait dengan aplikasi ArcGIS pada pegawai di

lingkungan Asisten Deputi Infrastruktur Sumber Daya Air sehingga dapat

membantu melakukan percepatan koordinasi penyelesaian delineasi peta daerah

irigasi dan sawah beririgasi

f. Koordinasi pemanfaatan lahan rawa untuk sawah produktif yang dilaksanakan pada

tanggal 30 Juli 2019 sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan program

Ketahanan Pangan di Indonesia. Sesuai dengan data yang dimiliki oleh Kementerian



PUPR, potensi luas lahan rawa yang dapat dimanfaatkan menjadi lahan rawa

pertanian adalah 33,4 juta Ha. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi lebih lanjut

guna pemanfaatan potensi lahan rawa di Indonesia dengan mengaca pada

pelaksanaan pilot project SERASI tahun 2018;

g. Koordinasi pelaksanaan verifikasi usulan luasan daerah irigasi Pulau Sulawesi,

Maluku dan Papua sesuai dengan Revisi PERMEN PUPR Nomor 14/PRT/M/2015

yang bertujuan untuk mengetahui jumlah luasan data untuk penetapan luasan

Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan (LP2B) dan pengenalian alih fungsi lahan

sawah. Output dari kegiatan tersebut adalah perubahan luasan DI pada pulau

Sulawesi, Maluku dan Papua yang tertuang dalam Satu Peta Daerah Irigasi dan

Sawah Beririgasi di 18 Provinsi Non-Lumbung Padi Nasional .

3) Percepatan Proyek Sistem Penyediaan Air Minum.

Dalam rangka mendukung target pencapaian 100% akses air minum layak

sebagaimana amanat RPJMN 2015 – 2019 serta akses air minum yang berkelanjutan

bagi semua dalam target Sustainable Development Goals (SDG’s) nomor 6, telah

dilaksanakan dan telah dikeluarkan rekomendasi sebagai berikut:

a. PSN di Bidang Air Minum yaitu :

- SPAM Umbulan:

Rapat koordinasi pembahasan percepatan pencairan VGF tahap II, III, IV dan V

proyek KPBU SPAM Umbulan pada tanggal 30 Oktober 2019. Output dari rapat

ini adalah cairnya VGF tahap II pada tanggal 10 Desember 2019 dan tahap III

pada tanggal 23 Desember 2019;

Rapat koordinasi terkait dengan pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai

(PPN) untuk pipa transmisi yang telah diadakan pada tanggal 5 November

2019. Berdasarkan hasil rapat tersebut, Asisten Deputi Infrastruktur Sumber

Daya Air merekomendasikan kepada Kemneterian PUPR untuk memberikan

konfirmasi tertulis mengenai batasan unit produksi dalam sistem penyediaan

air minum (SPAM) sebagai dasar bagi Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian

Keuangan untuk menetapkan pemberian fasilitas pembebasan PPN dimaksud.

Rekomendasi tersebut tertuang dalam Surat Asisten Deputi Infrastruktur

Sumber Daya Air Nomor IPW.1.2/48/D.VI.M.EKON.1/11/2019 tanggal 26

November 2019.

Rapat koordinasi sekaligus monitoring lapangan pada tanggal 8 – 10 Desember

2019 untuk melihat progres pembangunan proyek SPAM Umbulan terutama

terkait dengan pembebasan lahan untuk pemasangan pipa transmisi. Output



dari kegiatan tersebut adalah dikeluarkannya Surat Deputi Bidang Percepatan

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Nomor

IPW.1.2/206/D.VI.M.EKON/12/2019 tanggal 27 Desember 2019 Hal Dukungan

Penyelesaian Proyek KPBU SPAM Umbulan yang berisi tentang himbauan

pemberian dukungan oleh Gubernur Jawa Timur terkait percepatan

penyelesaian permasalahan pembebasan lahan;

Rapat koordinasi pembahasan progres KPBU SPAM Umbulan yang telah

dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2019 yang menghasilkan Surat Deputi

Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Nomor IPW.1.2/206/D.VI.M.EKON/12/2019 tanggal 27 Desember 2019 yang

berisi tentang perubahan target Commercial Operation Date (COD) proyek

KPBU SPAM Umbulan dari yang semula tanggal 30 Desember 2019 mengalami

perubahan menjadi tanggal 30 Maret 2019.

Pelaksanaan soft launching yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember

tahun 2019 di Offtake Porong, Kabupaten Sidoarjo oleh Gubernur Jawa Timur.

- SPAM Semarang Barat : koordinasi pemenuhan Readiness Criteria (RC) untuk

proses Financial Closed;

- SPAM Wasusokas : tindak lanjut pemenuhan Readiness Criteria (RC) SPAM

Wasusokas serta penyusunan Daftar Kegiatan (DK) sebelum pelaksanaan loan

agreement;

- SPAM Jatiluhur : koordinasi pemberian dukungan pemerintah untuk

penjaminan dan gagal bayar serta koordinasi pembagian aset setelah masa

konsesi;

- SPAM Jatigede : koordinasi kesepakatan tarif pada masing-masing offtaker

serta penetapan PJPK;

- SPAM Bandar Lampung : rapat koordiansi progres pembangunan proyek SPAM

Bandar Lampung pada tanggal 15 Oktober 2019 yang menghasilkan output

penetapan biaya sewa untuk pemasangan pipa transmisi pada ruas jalan

nasional dan izin prinsip untuk pemasangan pipa distribusi di jalan nasional.

- SPAM Mamminasata : koordinasi penetapan lahan IPA dan pembentukan

kelembagaan pengelola.

b. Koordinasi penetapan rencana aksi Program 10 Juta Sambungan Rumah untuk

meningkatkan akses air minum bagi masyarakat Indonesia;

c. Koordinasi penetapan proyek prioritas air minum dalam RPJMN 2020-2024 sebagai

upaya untuk meningkatkan capaian akses air minum universal di Indonesia. Output

dari kegiatan ini adalah terpilihnya beberapa proyek prioritas di bidang Air Minum

dalam RPJMN 2020-2024;



d. Kegiatan pemantauan dan evaluasi terpadu sektor perumahan dan permukiman di

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2019

dengan Bappenas untuk meninjau best practice pembangunan bidang air minum

dan sanitasi secara terpadu agar dapat dimasukkan dalam penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 200-2024;

e. Koordinasi dukungan percepatan penyediaan air bersih di kawasan Taman Hutan

Nasional Gunung Halimun Salak yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2019

dengan output berupa surat Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah Nomor S/IPW.1.2/129/D.VI.M.EKON/08/2019 tanggal 23

Agustus 2019 Hal Tanggapan atas Permohonan Dukungan Penandatanganan

Kesepakatan dalam Penyediaan Air Bersih di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang

Selatan, Kota Depok, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Pokok dari surat tersebut

adalah himbauan kepada PT Taman Hutan Nasional Gunung Salak Endah agar dapat

berkonsultasi dengan Kementerian PUPR terkait dengan kebijakan pengusahaan air

permukaan untuk penyelenggaraan SPAM, serta Kementerian LHK terkait kebijakan

pemanfaatan kawasan konservasi;

f. Koordinasi terbitnya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjaminan

dan Subsidi Bunga dalam rangka percepatan penyediaan air minum yang telah

dilaksanakan pada 30 Agustus 2019 dengan hasil berupa pembentukan Draft

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian terkait dengan Kepmenko

tentang Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pemberian Jaminan dan Subsidi

Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum

yang kemudian dilaporkan melalui Nota Dinas Plt. Asisten Deputi Infrastruktur

Sumber Daya Air Nomor IPW.1.2/126/D.VI.M.EKON.1/09/2019 tanggal 11

September 2019 Hal Permohonan Legal Drafting Kepmenko tentang Tim Koordinasi

Pemantauan dan Evaluasi Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah

Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum ;

g. Koordinasi perhitungan akses air minum layak dan aman yang telah dilaksanakan

pada tanggal 19 September 2019 dengan Kementerian PPN/Bappenas yang hasilnya

telah dilaporkan melalui Nota Dinas Plt. Asisten Deputi Bidang Infrastruktur Sumber

Daya Air nomor IPW.1/130/D.VI.M.EKON.1/09/2019 tanggal 20 September 2019

dengan inti rapat koordinasi adalah capaian akses air minum layak menggunakan

metode SDG Global yang akan dijadikan sebagai baseline pada tahun 2018 sebesar

87,75% dan target penyediaan akses air minum sampai dengan tahun 2024 adalah

(1) akses air minum layak 100% (perpipaan 30% dan non perpipaan terlindungi

70%), (2) akses air minum aman 15%, serta (3) pembangunan akses perpipaan 10

juta Sambungan Rumah (SR) ;



h. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi terpadu sektor perumahan dan

permukiman sebagai upaya peninjauan kebutuhan masyarakat terkait akses air

minum di Provinsi Kalimantan Timur yang di tahun 2018 mempunyai capaian akses

sebesar 82,91%. Nilai tersebut berada di bawah rata-rata nasional yaitu 87,75%;

Stabilisasi harga pangan dapat dimonitor melalui koefisien variasi (KV) harga pangan.

Pemutahiran Data Key Monitoring Indicators (KMI)

1) Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi;

Program rehabilitasi 3 Juta Ha dan program pembangunan 1 juta Ha telah selesai

dilaksanakan pada akhir tahun 2019 dengan realisasi pembangunan jaringan irigasi

baru sebesar 1.005.402 Ha dan rehabilitasi jaringan irigasi eksisting sebesar

3.021.105 Ha. Jumlah tersebut melampaui target yang sebelumnya ditetapkan.

Key Monitoring Indicators (KMI)



Status pembangunan 5 Proyek Strategis Nasional (PSN) Bidang Irigasi yang telah

dikoordinasikan sejak tahun 2017 dan diharapkan dapat beroperasi di tahun 2019

dan 2020. Sampai dengan triwulan kedua tahun 2019, masih ada 4 PSN Bidang

Irigasi yang masih dalam proses konstruksi dan 1 PSN Bidang Irigasi sudah selesai

dilaksanakan.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2017 2018 2019

Penyiapan Konstruksi Selesai

Sumber: Ditjen SDA, Kementerian PUPR (2019)



Total penyelesaian delineasi daerah irigasi permukaan semua kewenangan di 15

Provinsi Lumbung Padi Nasional dari Januari sampai dengan Desember 2019

terdapat luas Baku 33.539. DI ( 4.034.869 Ha ), luas Potensial 33.503 DI (3.893.806

Ha) dan luas Fungsional 33.410 DI (3.693.547 Ha). Rincian progres delineasi untuk

masing-masing daerah sebagai berikut :

Total penyelesaian delineasi daerah irigasi permukaan semua kewenangan di 18

Provinsi Non Lumbung Padi Nasional dari Januari sampai Desember 2019 terdapat

luas Baku 4.231 DI (834.243 Ha), Luas Potensial 4.202 DI (725.544 Ha) dan Luas

Fungsional 4.152 DI (526.120 Ha). Rincian progres delineasi masing-masing daerah

sebagai berikut:



2) Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Peningkatan

Penyediaan Air Baku.

Capaian peningkatan kapasitas air baku untuk mendukung program 100% akses air

minum layak pada tahun 2019 ditargetkan dapat mencapai 118,96 m3/det.

Sumber: Susenas Bappenas (2015 - 2018)



Capaian Akses Air Minum Layak belum mencapai 100% dengan sebaran yang

berbeda atas setiap akses yang dimiliki pada setiap pulau di Indonesia.

Status pembangunan 7 Proyek Strategis Nasional (PSN) Sistem Penyediaan Air

Minum (SPAM) , sampai dengan triwulan ketiga tahun 2019, masih ada 3 PSN yang

masih dalam proses penyiapan (Jatigede, Maminasata, Wasusokas) , 1 PSN dalam

tahap transaksi (Jatiluhur) dan 3 PSN dalam tahap konstruksi (Umbulan, Semarang

Barat, Bandar Lampung).

Sumber: Susenas BPS 2015-2018



Dalam rangka menjaga ketahanan pangan dan mewujudkan 100% akses air minum yang

berkelanjutan, akan dilaksanakan sejumlah kegiatan pada periode selanjutnya di tahun 2020,

antara lain:

1. Koordinasi penyelesaian deliniasi IGT Daerah Irigasi yang belum selesai;

2. Koordinasi penyelesaian kasus tumpang tindih (overlap) Daerah Irigasi antar kewenangan;

3. Monitoring pelaksanaan pembangunan 550.000 Ha jaringan irigasi baru dan rehabilitasi 2 juta

Ha irigasi eksisting;

4. Koordinasi penyusunan regulasi turunan dari Undang-Undang Sumber Daya Air;

5. Monitoring pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Sektor Irigasi;

6. Monitoring pelaksanaan dan koordinasi percepatan penyelesaian permasalahan Proyek

Strategis Nasional Sektor Air Minum;

7. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Proyek Air Baku;

Monitoring dan Evaluasi Kinerja

Documents

Sasaran Kegiatan 1 (SK 1) - kinerja.ekon.go.id