Upload
nguyentram
View
232
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Menimbang :4.
SATINAN
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 87 TAHUN 2017
TENTANG
PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa Indonesia sebagai bangsa yang berbudayamerupakan negara yang menjunjung tinggi akhlakmulia, nilai-nilai luhur, kearifan, dan budi pekerti;bahwa dalam rangka mewujudkan bangsa yangberbudaya melalui penguatan nilai-nilai religius,jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri,demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan,cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif,cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan,peduli sosial, dan bertanggung jawab, perlupenguatan pendidikan karakter;bahwa penguatan pendidikan karakter sebagaimanadimaksud dalam huruf b merupakan tanggung jawabbersama keluarga, satuan pendidikan, danmasyarakat; danbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlumenetapkan Peraturan Presiden tentang PenguatanPendidikan Karakter;
b.
c.
d.
Mengingat. .
Mengingat
Menetapkan:
: 1.
2.
PRESIOENREPUBLIK INDONESIA
-2-Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4301);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PRESIDENPENDIDIKAN KARAKTER.
TENTANG PENGUATAN
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:1. Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya
disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawahtanggung jawab satuan pendidikan untukmemperkuat karakter peserta didik melaluiharmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuanpendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagiandari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
2. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yangterstruktur dan berjenjang yang terdiri ataspendidikan dasar dan pendidikan menengah.
3. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luarPendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secaraterstruktur dan berjenjang.
4. Pendidikan Informal adaiah jalur pendidikan keluargadan lingkungan.
5. Satuan
5.
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
3-Satuan Pendidikan adalah kelompok layananpendidikan yang menyelenggarakan pendidikan padajalur formal, nonformal, dan informal pada setiapjenjang dan jenis pendidikan.Satuan Pendidikan Formal adalah kelompok layananpendidikan yang menyelenggarakan PendidikanFormal, terstruktur dan berjenjang, terdiri atas satuanpendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakanoleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, danmasyarakat.Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untukpemenuhan beban belajar dalam kurikulum sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untukpenguatan, pendalaman, dan/atau pengayaankegiatan Intrakurikuler.Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangankarakter dalam rangka perluasan potensi, bakat,minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dankemandirian peserta didik secara optimal.
10. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yangberusaha mengembangkan potensi diri melalui prosespembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, danjenis pendidikan tertentu.
11. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiriyang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik,komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yangpeduli pendidikan.
12. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesiayang memegang kekuasaan pemerintahan negaraRepublik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presidendan menteri sebagairnana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945.
6.
7.
8.
9.
13. Pemerintah Daerah . . .
PRESIDENREPIJ BLIK INDONESIA
-4-13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yangmemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan daerah otonom.
Pasal 2
PPK memiliki tujuan:a. membangun dan membekali Peserta Didik sebagai
generasi emas Indonesia Tahun 2045 dengan jiwaPancasila dan pendidikan karakter yang baik gunamenghadapi dinamika perubahan di masa depan;
b. mengembangkan platform pendidikan nasional yangmeletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utamadalam penyelenggaraan pendidikan bagi Peserta Didikdengan dukungan pelibatan publik yang dilakukanmelalui pendidikan jalur formal, nonformal, daninformal dengan memperhatikan keberagaman budayaIndonesia; dan
c. merevitalisasi dan memperkuat potensi dankompetensi pendidik, tenaga kependidikan, PesertaDidik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalammengimplementasikan PPK.
Pasal 3
PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilaiPancasila dalam pendidikan karakter terutama meiiputinilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras,kreatit mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangatkebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi,komunikatif, cinta damai, gemar membaca, pedulilingkungan, peduli sosial, dan bertanggungiawab.
Pasal 4 .
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
-5-Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Presiden tentang PenguatanPendidikan Karakter meliputi:a. penyelenggaraan PPK yang terdiri atas:
1. PPK pada Satuan Pendidikan jalur PendidikanFormal;
2. PPK padaNonformal;
3. PPK padaInformal,
b. pelaksana danc. pendanaan.
Satuan Pendidikan jalur PendidikandanSatuan Pendidikan jalur Pendidikan
tanggungjawab; dan
Pasal 5
PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukandengan menggunakan prinsip sebagai berikut:a. berorientasi pada berkembangnya potensi Peserta
Didik secara menyeluruh dan terpadu;b. keteladanan dalam penerapan pendidikan karakter
pada masing-masing lingkungan pendidikan; danc. berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu
dalam kehidupan sehari-hari.
BAB IIPENYELENGGARAAN PENGUATAN PENDIDI KAN KARAKTER
Pasal 6
(1) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalurPendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 huruf a angka 1 dilakukan secara terintegrasidalam kegiatan:a. Intrakurikuier;b. Kokurikuler; danc. Ekstrakurikuler.
(2) Penyelenggaraan
(2)
(3)
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-6-Penyelenggaraan PPK sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilaksanakan di dalam dan/atau di luarlingkungan Satuan Pendidikan Formal.PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formalsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakandengan prmslp manajemen berbasissekolah/madrasah.Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalurPendidikan Formal dengan prinsip manajemenberbasis sekolah/madrasah sebagaimana dimaksudpada ayat (3) merupakan tanggung jawab kepalasatuan Pendidikan Formal dan guru.Tanggungjawab kepala Satuan Pendidikan Formai danguru sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilaksanakan sebagai pemenuhan beban kerja gurudan kepala Satuan Pendidikan Formal sesuai denganketentuan peraturan perr.rndang-undangan.
Pasal 7
Penyelenggaraan PPK dalam kegiatan Intrakurikulersebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf amerupakan penguatan nilai-nilai karakter melaluikegiatan penguatan materi pembelajaran, metodepembelajaran sesuai dengan muatan kurikulumberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.Penyelenggaraan PPK dalam kegiatan Kokurikulersebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (l) huruf bmerupakan penguatan nilai-nilai karakter yangdilaksanakan untuk pendalaman dan/ atau pengayaankegiatan Intrakurikuler sesuai muatan kurikulum.
(4)
(s)
(1)
(2t
(3) Penyelenggaraan
(3)
(41
(s)
PRESIOENREPUBLiK INDONESIA
-7 -
Penyelenggaraan PPK dalam kegiatan Ekstrakurikulerss[agaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf cmerupakan penguatan nilai-nilai karakter dalamrangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan,kepribadian, kerja sama, dan kemandirian PesertaDidik secara optimal.Kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksudpada ayat (3) meliputi kegiatan krida, karya ilmiah,latihan olah bakat/olah minat, dan kegiatankeagamaan, serta kegiatan penghayat kepercayaanterhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud padaayat (4) dapat dilaksanakan paling sedikit melaluipesantren kilat, ceramah keagamaan, katekisasi,retreat, dan/atau baca tulis Al Quran dan kitab sucilainnya.
Pasal 8
(1) Kegiatan Kokurikuler dan Ekstrakurikulersebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukanmelalui kerja sama:a. antar Satuan Pendidikan Pormal;b. antara Satuan Pendidikan Formal dengan satuan
Pendidikan Nonformal; danc. antara Satuan Pendidikan Formal dengan lembaga
keagamaan I lembaga lain yang terkait.(2) Lembaga lain yang terkait sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi lembagapemerintahan, lembaga kursus dan pelatihan, sanggarbudaya, perkumpulan/organisasi kemasyarakatan,dunia usaha/dunia industri, dan/atau organisasiprofesi terkait.
(3) Satuan
(3)
(41
(1)
(2t
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-8-Satuan Pendidikan Nonformal, lembaga keagamaanatau lembaga lain yang terkait sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b dan huruf c harus mendapatrekomendasi dari kantor ke menterian yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan dalambidang agama setempat, dinas terkait, atau pejabatyang berwenang.Dalam hal untuk melestarikan dan mengembangkansuatu identitas dan ciri khas daerah serta kearifanlokal, Satuan Pendidikan dan/atau PemerintahDaerah dapat menetapkan kegiatan tertentu menjadikegiatan Kokurikuler atau Ekstrakurikuler wajib yangdiikuti oleh setiap Peserta Didik.
Pasal 9
Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalurPendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalamPasal 6 dilaksanakan selama 6 (enam) atau 5 (lima)hari sekolah dalam 1 (satu) minggu.Ketentuan hari sekoiah sebagaimana dimaksud padaayat (1) diserahkan pada masing-masing SatuanPendidikan bersama-sama dengan KomiteSekolah/ Madrasah dan dilaporkan kepada PemerintahDaerah atau kantor kementerian yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangagama setempat sesuai dengan kewenangan masing-masing.
(3) Dalam menetapkan 5 (lima) hari sekolah sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan danKomite Sekolah/ Madrasah mempertimbangkan:a. kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan;b. ketersediaan sarana dan prasarana;c. kearifan lokal; dan
d. pendapat
PRES I DENREPU"'
: ;I'ONESIA
d. pendapat tokoh masyarakat dan/atau tokoh agamadi luar Komite Sekolah/Madrasah.
Pasal 10
(1) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalurPendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 huruf a angka 2 dilaksanakan melalui satuanPendidikan Nonformal berbasis keagamaan dan satuanPendidikan Nonformal lainnya.
(2) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalurPendidikan Nonformal merupakan penguatan nilai-nilai karakter melalui materi pembelajaran dan metodepembelajaran dalam pemenuhan muatan kurikulumsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 1 1
Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalurPendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 huruf a angka 3 dilakukan melalui penguatannilai-nilai karakter dalam pendidikan di keluarga danlingkungan dalam bentuk kegiatan belajar secaramandiri.
BAB IIIPELAKSANA DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 12
(1) Pelaksanaan PPK dikoordinasikan oleh KementerianKoordinator Bidang Pembangunan Manusia danKebudayaan.
(2) PPK dilaksanakan oleh kementerian/lembaga sebagaiberikut:
a. kementerian. .
b.
d.
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-10-kementerian yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang pendidikan dankebudayaan;kementerian yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang agalna;kementerian yang menyelenggarakan urusanpemerintahan dalam negeri; danPemerintah Daerah.
Pasal 13
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusiadan Kebudayaan bertanggung jawab untuk:a. mengoordinasikan kebijakan dan pelaksanaan
PPK;b. mengevaluasi pelaksanaan PPK; danc. melaporkan hasil koordinasi dan evaluasi
pelaksanaan PPK sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b kepada Presiden'Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertanggungjawab untuk:a. merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan PPK
pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formaldi bawah kewenangannYa;
b. mengoordinasikan dan mengevaluasipenyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan dibawah kewenangannya;
c. melakukan kerjasama antar kementerian/lembagayang mendukung pelaksanaan PPK; dan
d. melaporkan hasil evaluasi penyelenggaraan PPK
pada Satuan Pendidikan di bawahkewenangannya sebagaimana dimaksud padahuruf a, huruf b, dan huruf c kepada Presidenmelalui Menteri Koordinator Bidang PembangunanManusia dan KebudaYaan.
(1)
(2\
(3) Menteri Agama .
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
- 11-
(3) Menteri Agama bertanggung jawab untuk:a. merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan PPK
pada Satuan Pendidikan baik jalur PendidikanFormal maupun Pendidikan Nonformal di bawahkewenangannya;
b. melaksanakan, mengoordinasikan, danmengevaluasi penyelenggaraan PPK pada SatuanPendidikan di bawah kewenangannya;melakukan kerjasama antar kementerian/ lembagayang mendukung pelaksanaan PPK; danmelaporkan hasil evaluasi penyelenggaraan PPKpada Satuan Pendidikan di bawahkewenangannya sebagaimana dimaksud padahuruf a, huruf b, dan huruf c kepada Presidenmelalui Menteri Koordinator Bidang PembangunanManusia dan KebudaYaan.
(4) Menteri Dalam Negeri bertanggung jawab untuk:a. mengoordinasikan gubernur, bupati, dan/atau
walikota dalam Penyusunan kebijakan'penganggaran, dan penyediaan sumber dayadalam pelaksanaan PPK;
b. mengoordinasikan dan mengevaluasipenyelenggaraan PPK sesuai dengan tanggungjawab dan kewenangannYa;
c. memfasilitasi kerjasama antarkementerian/lembaga dalam pelaksanaan PPK;
dand. melaporkan hasil evaluasi penyelenggaraan PPK
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf bkepada Presiden melaiui Menteri KoordinatorBidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
(5) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:a. menJrusun kebijakan dan rencana aksi
pelaksanaan PPK sesuai dengan kewenangannya;b. mensosialisasikan, melaksanakan, dan
mengoordinasikan penyelenggaraan PPK;
c.
d.
c. melakukan .
f.
FRES IDENREPUBLIK IN DO N ESIA
-12-melakukan kerjasama antar kementerian/lembagayang mendukung penyelenggaraan PPK;menjamin terlaksananya penyelenggaraan PPKsesuai dengan kewenangannya;menyiapkan sumber daya manusia yang kompetendalam penyelenggaraan PPK;memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan PPK;dan
g. melaporkan penyelenggaraan PPK kepada MenteriDalam Negeri dengan tembusan kepada MenteriKoordinator Bidang Pembangunan Manusia danKebudayaan.
Pasal 14
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan PPK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai denganPasal 11 diatur dengan peraturan menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangpendidikan dan kebudayaan dan menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agamasesuai dengan kewenangannya.
BAB IVPENDANAAN
Pasal 15
Pendanaan atas pelaksanaan PPK bersumber dari:a. anggaran pendapatan dan belanja negara;b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;c. masyarakat; dan/ataud. sumber iain yang sah,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BABV. . .
c.
d.
e.
q,D
(1)
t2l
PRES I DENREPU BLIK INDONESIA
-13-BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16
Satuan Pendidikan yang belum melaksanakan PPKatau yang sudah melaksanakan PPK namun belumsesuai dengan Peraturan Presiden ini, dalam jangkawaktu paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikandengan Peraturan Presiden ini.Satuan Pendidikan Formal yang telah melaksanakanPPK melalui 5 (iima) hari sekolah yang telah adasebelum beriakunya Peraturan Presiden ini masihtetap berlangsung.
BAB VIKETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, peraturanperundang-undangan yang mengatur mengenai harisekolah dan pendidikan karalter yang bertentangandengan Peraturan Presiden ini dinyatakan tidak beriaku.
Pasal 18
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.
Agar...
PRESIDENREFUBLIK INOONESIA
-14_
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Presiden ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara RepublikIndonesia.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 6 September 2017PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakartapada tanggal 6 September 2017MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 195
Salinan sesuai dengan aslinyaKEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIAAsisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaandan Perundang-undangan,Deputi
Cahyono