SATUAN KERJA KHUSUSscm.phe.pertamina.com/media/2a2bfb01-d0b3-4f42-88ef-2be17befaa3d/... · di Perairan Melalui Maklumat Pelayaran dan Berita Pelaut ... Lampiran 4.6 Persyaratan Pendaftaran

.

SATUAN KERJA KHUSUS

PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

(SKK MIGAS)

PEDOMAN TATA KERJA

Nomor: PTK-043/SKKO0000/2015/S0

Revisi Ke-01

TENTANG

PROSEDUR PERIZINAN DAN SERTIFIKASI

KEGIATAN KEBANDARAN DAN KEMARITIMAN

JAKARTA

PEDOMAN TATA KERJA

TENTANG



Halaman i

Ditetapkan tanggal : 10 September 2015 Revisi ke: 01

Salinan dokumen elektronik ini sesuai dengan versi aslinya

DAFTAR ISI

Halaman DAFTAR ISI i

DAFTAR LAMPIRAN ii

BAB 1 : UMUM 1

1.1. Maksud dan Tujuan 1

1.2. Ruang Lingkup 1

1.2.1. Lingkup Pemberlakuan 1

1.2.2. Lingkup Pengaturan 1

1.3. Dasar Hukum 1

1.4. Referensi Hukum 2

1.4.1. Umum 2

1.4.2. Kebandaran Laut 3

1.4.3. Kebandaran Udara 5

1.4.4. Kemaritiman 7

1.5. Pengertian Istilah 8

BAB 2 : PROSEDUR PERIZINAN DAN SERTIFIKASI 15

2.1. Prosedur Umum 15

2.2. Persyaratan Yang Harus Dipenuhi 15

2.2.1. Kegiatan Kebandaran Laut 16

2.2.2. Kegiatan Kebandaran Udara 17

2.2.3. Kegiatan Kemaritiman 18

BAB 3 : KEPEMILIKAN, PROSES PERIZINAN DAN SERTIFIKASI SERTA

PELAPORAN 20

3.1. Kepemilikan 20

3.2. Proses Perizinan dan Sertifikasi 20

3.3. Pelaporan 20

BAB 4 : PENUTUP 21

LAMPIRAN 22

PEDOMAN TATA KERJA

TENTANG



Halaman ii



DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Flowchart Permohonan Kegiatan Kebandaran 22

Lampiran 2.1 Persyaratan Administrasi dan Teknis Perizinan Penetapan Lokasi

Tersus 23

Lampiran 2.2 Persyaratan Administrasi dan Teknis Perizinan Pembangunan

& Pengoperasian Tersus 24

Lampiran 2.3 Persyaratan Administrasi dan Teknis untuk Perpanjangan Izin

Pengoperasian Tersus 26

Lampiran 2.4

Persyaratan Administrasi dan Teknis untuk Perizinan Operasional

Tersus 24 Jam 27

Lampiran 2.5 Persyaratan Administrasi dan Teknis Perizinan Penggunaan

Tersus yang Terbuka bagi Perdagangan Luar Negeri 28

Lampiran 2.6

Persyaratan Administrasi dan Teknis Perizinan Pengelolaan

Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) 29

Lampiran 2.7 Persyaratan Administrasi dan Teknis Untuk Pemanduan 30

Lampiran 2.8 Persyaratan Administrasi dan Teknis Untuk Perizinan Kegiatan

Pengerukan 32

Lampiran 2.9 Persyaratan Administrasi dan Teknis Untuk Perizinan Kegiatan

Reklamasi 33

Lampiran 2.10 Surat Pernyataan 34

Lampiran 3.1 Persyaratan Administrasi dan Teknis Rekomendasi Pembangunan

Bandara Khusus 35

Lampiran 3.2 Persyaratan Administrasi dan Teknis Rekomendasi Pembangunan

Heliport 36

Lampiran 3.3 Persyaratan Administrasi dan Teknis Perizinan Penyelenggaraan

Pelayanan Navigasi Penerbangan 37

Lampiran 3.4 Persyaratan Administrasi dan Teknis Perizinan Pengoperasian

Bandar Udara Khusus (sertifikat) 38

PEDOMAN TATA KERJA

TENTANG



Halaman iii




Bandar Udara Khusus (register) 39


Heliport 40

Lampiran 4.1 Persyaratan Perizinan Pembangunan, Pemindahan dan/atau

Pembongkaran Bangunan atau Instalasi di Perairan 41

Lampiran 4.2

Persyaratan Pemberitahuan Informasi Kegiatan Usaha Hulu Migas

di Perairan Melalui Maklumat Pelayaran dan Berita Pelaut

Indonesia 43

Lampiran 4.3 Persyaratan Pengurusan Rekomendasi dan Penetapan Daerah

Terlarang Terbatas 44

Lampiran 4.4 Persyaratan Perizinan Pembangunan Sarana Bantu Navigasi-

Pelayaran (SBNP) 45

Lampiran 4.5 Persyaratan Perizinan Pembangunan/Penyelenggaraan/SOP Local

Port Services (LPS) 46

Lampiran 4.6 Persyaratan Pendaftaran SBNP ke Dalam Daftar Suar Indonesia

(DSI) 47

Lampiran 4.7 Persyaratan Pengurusan Pembuatan Peta Laut Indonesia 48

Lampiran 4.8 Persyaratan Sertifikasi Pernyataan Pemenuhan Keamanan

Fasilitas Pelabuhan – ISPS Code 49

PEDOMAN TATA KERJA

TENTANG



Halaman 1 dari 49



BAB I

UMUM

1. Maksud dan Tujuan

1.1. Pedoman Tata Kerja (“PTK”) ini dimaksudkan untuk memberikan keseragaman

pedoman tata cara pelaksanaan administratif serta teknis yang jelas dan tegas

dalam hal pengurusan perizinan dan sertifikasi kegiatan kebandaran dan kemaritiman

yang dioperasikan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (“KKKS”) di wilayah Republik

Indonesia.

1.2. Tujuan PTK ini adalah terselenggaranya kegiatan Kebandaran dan Kemaritiman

KKKS yang efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Ruang Lingkup

2.1. Lingkup Pemberlakuan

PTK ini berlaku untuk kegiatan Kebandaran dan Kemaritiman di lingkungan KKKS.

2.2. Lingkup Pengaturan

PTK ini mencakup pengaturan tentang tugas dan tanggung jawab, kewenangan,

serta tata cara pelaksanaan administrasi dan teknis dalam hal pengurusan perizinan

dan sertifikasi kegiatan kebandaran dan kemaritiman yang dioperasikan oleh KKKS di

wilayah Republik Indonesia.

3. Dasar Hukum

3.1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

3.2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak

dan Gas Bumi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun

2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

3.3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas

dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

3.4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

PEDOMAN TATA KERJA

TENTANG



Halaman 2 dari 49



3.5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2013 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu

Minyak dan Gas Bumi.

3.6. Kontrak Kerja Sama.

4. Referensi Hukum

4.1. Umum

4.1.1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations

Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

4.1.2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan

Pajak.

4.1.3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

4.1.4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan

Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di daerah

Lepas Pantai.

4.1.5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2010 tentang Kenavigasian.

4.1.6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan

sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun

2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010

tentang Angkutan di Perairan.

4.1.7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Perhubungan.

4.1.8. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Pengesahan International

Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974.

4.1.9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2009 tentang Sistem

Manajemen Keselamatan (Safety Management System).

4.1.10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun 2003 tentang

Pemberlakuan Amandemen Solas 1974 Tentang Pengamanan Kapal dan

Fasilitas Pelabuhan (International Ships And Port Facility Security/ISPS Code)

di Wilayah Indonesia.

4.1.11. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor DIR 87/2/5 Tahun

1981.

PEDOMAN TATA KERJA

TENTANG



Halaman 3 dari 49



4.1.12. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UK.11/18/10/DJPL-09

Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi Pembaharuan Kapal dan

Fasilitas Pelabuhan sesuai ketentuan ISPS Code.

4.1.13. Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1730/20/MEM.S/2005

Tahun 2005 perihal Perizinan Pelabuhan Khusus Minyak dan Gas Bumi

KKKS.

4.1.14. PTK SKK Migas Nomor KEP-0073/BP00000/2010/S0 tentang Work Program

& Budget (WP&B) beserta perubahannya.

4.1.15. PTK SKK Migas Nomor KEP-0074/BP0000/2010/S0 tentang Authorization for

Expenditure (AFE) dan perubahannya.

4.1.16. PTK SKK Migas Nomor PTK-007/SKKO0000/2015/S0 tentang Pengelolaan

Rantai Suplai Buku Kesatu Revisi 02 tentang Ketentuan Umum dan Buku

Kedua Revisi 03 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

(“PTK 007”).

4.2. Kebandaran Laut

4.2.1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan

Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang

Terutang.

4.2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.

4.2.3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan

sebagaimana terkahir diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

PM 44 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit

Penyelenggara Pelabuhan.

4.2.4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan sebagaimana terkahir

diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2011

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun

2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan.

4.2.5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal

Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana terkahir diubah

PEDOMAN TATA KERJA

TENTANG



Halaman 4 dari 49



dengan Peraturan Menteri Nomor PM 73 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal

Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.

4.2.6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 Tentang

Pengerukan dan Reklamasi sebagaimana terkahir diubah dengan Peraturan

Menteri 74 Tahun 2014 tentang Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM

52 Tahun 2011 Tentang Pengerukan dan Reklamasi.

4.2.7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 34 Tahun 2012 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama.

4.2.8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2014 tentang Sarana

Bantu dan Prasarana Pemandu Kapal.

4.2.9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2015 tentang

Pemanduan dan Penundaan Kapal.

4.2.10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2015 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

4.2.11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor B.XXXIV–264/PU.63/2010 Tahun

2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Pengoperasian

Pemanduan pada Perairan Pandu Luar Biasa di 17 (tujuh belas) Lokasi

Terminal Khusus Yang Dikelola oleh BPMIGAS kepada BPMIGAS.

4.2.12. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KU.007/2/10/DJPL-13

tentang Tatacara Penerimaan, Penyetoran, Penggunaan dan Pelaporan

Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal

Perhubungan Laut.

4.2.13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor B.XXXIV–

470/PU.63/2009 Tahun 2009 Tentang Penetapan Perairan Pandu Luar Biasa

pada 17 (tujuh belas) Lokasi Perairan Terminal Khusus Yang Dikelola oleh

BPMIGAS.

4.2.14. Surat Edaran Dirjen Hubla Nomor PP 00/28/9/DP-14 tentang Persyaratan

Permohonan Izin Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.

PEDOMAN TATA KERJA

TENTANG



Halaman 5 dari 49



4.3. Kebandaran Udara

4.3.1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

4.3.2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan

Keselamatan Penerbangan.

4.3.3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan.

4.3.4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2009 tentang Peraturan

Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170 (Civil Aviation Safety Regulation

Part 170) tentang Peraturan Lalu Lintas Udara (Air Traffic Rules).

4.3.5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2009 tentang Sistem

Manajemen Keselamatan (Safety Management System).

4.3.6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2010 tentang Program

Keamanan Penerbangan Nasional.



Part 171) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi dan Radio

Navigasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Service And Radio

Navigation Service Providers) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2011 tentang

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety

Regulation Part 171) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi dan

Radio Navigasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Service And

Radio Navigation Service Providers).



Part 139) tentang Bandar Udara (Aerodrome).

4.3.9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 2015 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

4.3.10. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/94/IV/1998

Tahun 1998 tentang Persyaratan Teknis dan Operasional Fasilitas

Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran.

PEDOMAN TATA KERJA

TENTANG



Halaman 6 dari 49



4.3.11. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/275/XII/1998

Tahun 1998 tentang Pengangkutan Bahan dan atau Barang Berbahaya

dengan Pesawat Udara.

4.3.12. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/109/VI/2000

Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembuatan Kawasan Kebisingan

Bandar Udara.


Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembuatan Kawasan

Keselamatan Operasi Penerbangan di Bandar Udara dan Sekitarnya.


Tahun 2005 tentang Prosedur Pengujian di Darat/Ground Inspection

Peralatan Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan.

4.3.15. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/91/IV/2008

Tahun 2008 tentang Peralatan Penunjang Pelayanan Darat Pesawat Udara.


Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Keselamatan

Operasi Bandar Udara & Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter.

4.3.17. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/43/III/2010

Tahun 2010 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan

Penerbangan Sipil Bagian 139-05 (Advisory Circular CASR Part 139-05),

Sertifikasi dan Registrasi Bandar Udara.



Penerbangan Sipil Bagian 139-06, Prosedur Pembangunan dan

Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter.

4.3.19. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/116/VII/2010

Tahun 2010 tentang Petunjuk dan Tata Cara Penyelenggaraan Kalibrasi

Fasilitas Navigasi dan Prosedur Penerbangan (Advisory Circular 171-5).


Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keamanan Penumpang, Personil

Pesawat Udara dan Barang Bawaan yang diangkut dengan Pesawat Udara

dan Orang Perseorangan.

PEDOMAN TATA KERJA

TENTANG



Halaman 7 dari 49



4.3.21. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/302/V/2011


Penerbangan Sipil Bagian 139-11 (Advisory Circular CASR Part 139-11),

Lisensi Personel Bandar Udara.

4.3.22. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 40 Tahun 2015

tentang tentang Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan

Penerbangan Sipil – Bagian 139 (Manual Of Standard CASR – Part 139)

Volume II Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (Heliports).

4.3.23. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/157/IX/2003

Tahun 2003 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Pelaporan Peralatan

Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan.

4.3.24. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SE/03/I/2010

Tahun 2010 tentang Buku Pedoman Pengoperasian Tempat Pendaratan dan

Lepas Landas Helikopter.

4.4. Kemaritiman

4.4.1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1951 tentang Pejabatan-Pejabatan

Hidrografi Pelayaran Sipil.

4.4.2. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 300.K/38/M.PE/1997

Tahun 1997 tentang Keselamatan Kerja Pipa Penyalur Minyak dan Gas Bumi.

4.4.3. Keputusan Presiden RI Nomor 164 Tahun 1960 tentang Dinas Hidro-

Oseanografi TNI AL.

4.4.4. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Pengesahan International

Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974.

4.4.5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2011

tentang Pedoman Teknis Pembongkaran Instalasi Lepas Pantai Minyak dan

Gas Bumi.

4.4.6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2011 tentang Sarana

Bantu Navigasi-Pelayaran.

4.4.7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2011 tentang

Telekomunikasi-Pelayaran.

4.4.8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2011 tentang Alur

Pelayaran di Laut.

PEDOMAN TATA KERJA

TENTANG



Halaman 8 dari 49



4.4.9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang Salvage

dan/atau Pekerjaan Bawah Air.

4.4.10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 1990 tentang Usaha

Salvage dan atau Pekerjaan Bawah Air.

4.4.11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 33 Tahun 2003 tentang

Pemberlakuan Amandemen Solas 1974 Tentang Pengamanan Kapal dan

Fasilitas Pelabuhan (International Ships And Port Facility Security/ISPS Code)

di Wilayah Indonesia.

4.4.12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2004 tentang

Penunjukan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Sebagai Designated

Authority Pelaksanaan Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan

(International Ships and Port Facility Security/ISPS Code).

4.4.13. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UK.11/18/10/DJPL-09

Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi Pembaharuan Kapal dan

Fasilitas Pelabuhan sesuai ketentuan ISPS Code.

4.4.14. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.008/45/15/DJPL-

14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin (Inspeksi)

Keamanan Fasilitas Pelabuhan terhadap ketentuan ISPS Code.

4.4.15. Surat Edaran Departemen Pertahanan Nomor SE/21/VI/2009 Tahun 2009

tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Survei dan

Pemetaan di Lingkungan Departemen Pertahanan dan TNI.

5. Pengertian Istilah

5.1. Aerodrome adalah kawasan di daratan dan/atau Perairan dengan batas-batas

tertentu yang hanya digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas

landas.

5.2. Assistance Requisition Sheet (ARS) adalah surat permohonan bantuan dari KKKS

untuk tujuan tertentu.

5.3. Authorization for Expenditure (“AFE”) adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK

AFE.

5.4. Badan Usaha Pelabuhan adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik

Daerah, atau perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha

bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-

PEDOMAN TATA KERJA

TENTANG



Halaman 9 dari 49



undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia, yang kegiatan usahanya khusus di bidang

pengusahaan Terminal dan fasilitas Pelabuhan lainnya.

5.5. Bandar Udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan

lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat kargo

dan/atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas Keselamatan Penerbangan dan

sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi.

5.6. Bandar Udara Khusus adalah Bandar Udara yang penggunaannya hanya untuk

menunjang kegiatan tertentu dan tidak dipergunakan untuk umum.

5.7. Barang Milik Negara adalah seluruh barang dan peralatan yang dibeli KKKS dan

yang secara langsung digunakan dalam Kegiatan Usaha Hulu.

5.8. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah Perairan di sekeliling daerah

lingkungan kerja Perairan Pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin

keselamatan Pelayaran.

5.9. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah Perairan dan daratan pada

Pelabuhan atau Tersus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan Pelabuhan.

5.10. Daerah Terlarang adalah zona terlarang pada area 500 (lima ratus) meter dihitung

dari sisi terluar Instalasi atau bangunan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, dan atau

yang lebarnya tidak melebihi 500 meter, dihitung dari setiap titik terluar pada

Instalasi-Instalasi, Kapal-Kapal dan atau alat-alat lainnya di sekeliling Instalasi-

Instalasi, Kapal-Kapal dan atau alat-alat lainnya yang terdapat di Landas Kontinen

dan atau di atasnya.

5.11. Minyak Bumi, Gas Bumi, Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hulu dan

Wilayah Kerja adalah sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 22 Tahun 2001.

5.12. Heliport adalah tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang terdiri atas

tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di daratan atau di atas permukaan

tanah (surface level Heliport), tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di atas

struktur atau gedung (elevated Heliport), tempat pendaratan dan lepas landas

helikopter di Perairan, anjungan lepas pantai, atau Kapal (helideck).

5.13. Instalasi adalah setiap konstruksi baik berada di atas dan/atau di bawah permukaan

Perairan meliputi anjungan lepas pantai (platform), tangki penampung terapung

(floating production storage oil), pipa dan/atau kabel bawah air, tiang penyanggah

dan/atau jembatan, dan oil well head.

PEDOMAN TATA KERJA

TENTANG



Halaman 10 dari 49



5.14. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakan

dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk

kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta

alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah–pindah.

5.15. Kebandaran adalah hal-hal yang berhubungan dengan tempat berlabuh (kapal,

perahu, pesawat, dan sejenisnya).

5.16. Kemaritiman adalah hal-hal yg menyangkut masalah Pelayaran dan perdagangan di

laut.

5.17. Kenavigasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Sarana Bantu

Navigasi-Pelayaran, Telekomunikasi-Pelayaran, hidrografi dan meteorologi, alur dan

perlintasan, Pengerukan dan Reklamasi, Pemanduan, penanganan Kerangka Kapal,

Salvage dan Pekerjaan Bawah Air untuk kepentingan keselamatan Pelayaran Kapal.

5.18. Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan

keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, Bandar Udara,

angkutan udara, Navigasi Penerbangan, fasilitas penunjang, dan fasilitas umum

lainnya.

5.19. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi

Pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas

Kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat

perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan

daerah dengan tetap memperhatikan Tata Ruang wilayah.

5.20. Kerangka Kapal adalah setiap Kapal yang tenggelam atau kandas atau terdampar

dan telah ditinggalkan.

5.21. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya

persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut Angkutan di Perairan,

Kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.

5.22. Keselamatan Kapal adalah keadaan Kapal yang memenuhi persyaratan material,

konstruksi, bangunan, permesinan, dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta

perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik Kapal, yang

dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

5.23. Kolam Pelabuhan adalah Perairan di depan dermaga yang digunakan untuk

kepentingan operasional sandar dan olah gerak Kapal.

PEDOMAN TATA KERJA

TENTANG



Halaman 11 dari 49



5.24. Kontraktor Kontrak Kerja Sama (“KKKS”) adalah adalah sebagaimana dimaksud

dalam PP Nomor 35 Tahun 2004.

5.25. Local Port Services adalah pelayanan lalu lintas kapal yang terbatas hanya pada

pemberian informasi mengenai data yang berkaitan dengan keperluan dan

operasional kepelabuhanan maupun terminal yang tidak bersifat responsif terhadap

lalu lintas Pelayaran dalam wilayah cakupan stasiun terkait.

5.26. Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pimpinan tertinggi di

Kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.27. Navigasi adalah proses mengarahkan gerak Kapal dari satu titik ke titik yang lain

dengan aman dan lancar serta untuk menghindari bahaya dan atau rintangan-

rintangan.

5.28. Navigasi Penerbangan adalah proses mengarahkan gerak pesawat udara dari satu

titik ke titik yang lain dengan selamat dan lancar untuk menghindari bahaya dan/atau

rintangan Penerbangan.

5.29. Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga pemerintah di Pelabuhan

sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan

pengawasan kegiatan Kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.

5.30. Pandu adalah pelaut yang mempunyai keahlian di bidang nautika yang telah

memenuhi persyaratan untuk melaksanakan Pemanduan Kapal.

5.31. Pekerjaan Bawah Air adalah pekerjaan yang berhubungan dengan Instalasi,

konstruksi, atau Kapal yang dilakukan di bawah air dan atau pekerjaan di bawah air

yang bersifat khusus, yaitu penggunaan peralatan bawah air yang dioperasikan dari

permukaan air.

5.32. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan atau Perairan dengan batas-

batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan

yang dipergunakan sebagai tempat Kapal bersandar, naik turun penumpang,

dan/atau bongkar muat barang, berupa Terminal dan tempat berlabuh Kapal yang

dilengkapi dengan fasilitas keselamatan, keamanan Pelayaran dan kegiatan

penunjang Pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda

transportasi.

5.33. Pelayaran adalah kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan,

kepelabuhanan, keselamatan dan kemanan, serta perlindungan lingkungan maritim.

PEDOMAN TATA KERJA

TENTANG



Halaman 12 dari 49



5.34. Pemanduan adalah kegiatan Pandu dalam membantu, memberikan saran, dan

informasi kepada Nakhoda tentang keadaan Perairan setempat yang penting agar

Navigasi dan Pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan lancar demi

Keselamatan Kapal dan lingkungan.

5.35. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5.36. Pemerintah Pusat (“Pemerintah”) adalah Presiden Republik Indonesia yang

memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5.37. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah

udara, pesawat udara, Bandar Udara, angkutan udara, Navigasi Penerbangan, serta

fasilitas penunjang, dan fasilitas umum lainnya.

5.38. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan Pemerintah

pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

5.39. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil

olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan,

termasuk Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

5.40. Pengerukan adalah pekerjaan mengubah bentuk dasar Perairan untuk mencapai

kedalaman dan lebar yang dikehendaki atau untuk mengambil material dasar

Perairan yang dipergunakan untuk keperluan tertentu.

5.41. Penyelenggara Pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara

Pelabuhan.

5.42. Perairan Indonesia (“Perairan”) adalah laut teritorial Indonesia beserta Perairan

kepulauan, dan Perairan pedalamannya.

5.43. Perairan Wajib Pandu adalah wilayah Perairan yang karena kondisi Perairannya

wewajibkan dilakukan Pemanduan kepada Kapal yang melayarinya.

5.44. Register Bandar Udara adalah tanda bukti terpenuhinya persyaratan Keselamatan

Penerbangan dalam pengoperasian Bandar Udara yang diterbitkan oleh Direktur

Jenderal Perhubungan Udara.

5.45. Reklamasi adalah pekerjaan timbunan di Perairan atau pesisir yang mengubah garis

pantai dan/atau kontur kedalaman Perairan.

PEDOMAN TATA KERJA

TENTANG



Halaman 13 dari 49



5.46. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang Pelabuhan berupa peruntukan

rencana tata guna tanah dan Perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah

Lingkungan Kepentingan Pelabuhan.

5.47. Salvage adalah pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap Kapal dan atau

muatannya yang mengalami kecelakaan Kapal atau dalam keadaan bahaya di

Perairan termasuk mengangkat Kerangka Kapal atau rintangan bawah air atau benda

lainnya.

5.48. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (“SBNP”) adalah peralatan atau sistem yang

berada di luar Kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan

keselamatan dan efisiensi bernavigasi Kapal dan atau lalu lintas Kapal.

5.49. SKK Migas adalah adalah Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu

Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Perpres Nomor 9

Tahun 2013.

5.50. Sertifikat Bandar Udara adalah tanda bukti terpenuhinya persyaratan Keselamatan

Penerbangan dalam pengoperasian Bandar Udara yang diterbitkan oleh Direktur

Jenderal Perhubungan udara berdasarkan sub bagian B CASR 139.

5.51. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di Pelabuhan yang diangkat oleh Menteri

dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan

terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin

Keselamatan dan Keamanan Pelayaran.

5.52. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

5.53. Telekomunikasi-Pelayaran adalah telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas

Pelayaran yang merupakan setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap

jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apa pun melalui sistem

kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya dalam dinas bergerak-

Pelayaran yang merupakan bagian dari keselamatan Pelayaran.

5.54. Terminal adalah fasilitas Pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat Kapal

bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu, dan naik turun

penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.

5.55. Terminal Khusus (“Tersus”) adalah Terminal yang terletak di luar Daerah

Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan

bagian dari Pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan

Usaha Pokok Terminal tersebut.

PEDOMAN TATA KERJA

TENTANG



Halaman 14 dari 49



5.56. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (“TUKS”) adalah Terminal yang terletak di

dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan

yang merupakan bagian dari Pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai

dengan Usaha Pokok Terminal tersebut.

5.57. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di Pelabuhan sebagai

otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan

Kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa Kepelabuhanan untuk Pelabuhan

yang belum diusahakan secara komersial.

5.58. Usaha Pokok adalah jenis usaha yang disebutkan di dalam surat izin usaha suatu

perusahaan dan berkaitan dengan Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi.

5.59. Work Program & Budget (WP&B) dan Pre-WP&B adalah sebagaimana dimaksud

di dalam PTK WP&B.

PEDOMAN TATA KERJA

TENTANG



Halaman 15 dari 49



BAB II


1. Prosedur Umum

1.1. KKKS melakukan pembahasan teknis terkait usulan kegiatan/fasilitas Kebandaran

atau Kemaritiman pada saat rapat Pre-WP&B atau AFE atau WP&B atau

pembahasan teknis terpisah lainnya yang dihadiri oleh personil dari Fungsi Pengelola

Kebandaran SKK Migas dan dapat dilakukan kunjungan lapangan jika diperlukan.

1.2. Setelah didapatkan hasil pembahasan teknis sesuai butir 2.1 Bab 2, KKKS

mengirimkan permohonan perizinan/rekomendasi kegiatan/fasilitas Kebandaran atau

Kemaritiman dengan melampirkan syarat-syarat secara lengkap kepada kementerian

atau instansi yang dituju dengan tembusan kepada Kepala Fungsi Penunjang

Operasi SKK Migas.

1.3. Tinjauan Lapangan lanjutan yang dihadiri oleh KKKS, Fungsi Pengelola Kebandaran

SKK Migas dan instansi/kementerian terkait dapat dilakukan bilamana diperlukan

setelah permohonan izin diterima oleh instansi/kementerian terkait dan semua

persyaratan sudah dilengkapi.

1.4. Jika diperlukan, KKKS dapat mengajukan permohonan bimbingan teknis kepada

Kementerian atau instansi yang dituju mengenai usulan kegiatan/fasilitas Kebandaran

atau Kemaritiman.

1.5. Surat izin/rekomendasi teknis akan diterima langsung oleh KKKS dan KKKS

wajib melaporkan kepada SKK Migas dengan melampirkan surat izin rekomendasi

yang telah diterbitkan.

PEDOMAN TATA KERJA

TENTANG



Halaman 16 dari 49



2. Persyaratan Yang Harus Dipenuhi

2.1. Kegiatan Kebandaran Laut

No Kegiatan

Persyaratan

Administrasi

dan Teknis

Kementerian/Instansi

Terkait

a. Perizinan Penetapan

Lokasi Tersus Lampiran 2-1

1. Gubernur setempat

2. Bupati/Walikota setempat dan

3. Kementerian Perhubungan

Republik Indonesia

b.

Perizinan

Pembangunan dan

Pengoperasian Tersus

Lampiran 2-2

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,

Kementerian Perhubungan

Republik Indonesia

c. Perpanjangan Izin

Pengoperasian Tersus Lampiran 2-3

1. Direktorat Jenderal Perhubungan

Laut, Kementerian Perhubungan

Republik Indonesia

2. Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan

d. Perizinan Operasional

Tersus 24 Jam Lampiran 2-4



Republik Indonesia.

2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,

Kementerian Keuangan Republik

Indonesia.

3. Direktorat Jenderal Imigrasi,

Kementerian Hukum dan Hak Azasi

Manusia (“HAM”) Republik

Indonesia; dan

4. Direktorat Jenderal Pengendalian

Penyakit dan Penyehatan

Lingkungan, Kementerian

Kesehatan

Republik Indonesia.

e.

Perizinan Tersus yang

Terbuka Untuk

Perdagangan Luar

Negeri

Lampiran 2-5

1. Gubernur setempat, dan

2. Bupati/Walikota setempat, dan



Republik Indonesia

f. Persetujuan

Pengelolaan TUKS Lampiran 2-6

1. Gubernur setempat, atau

2. Bupati/Walikota setempat dan/atau



Republik Indonesia

4. Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan

PEDOMAN TATA KERJA

TENTANG



Halaman 17 dari 49



g. Perizinan Pemanduan Lampiran 2-7


Kementerian Perhubungan Republik

Indonesia

h. Perizinan Pengerukan Lampiran 2-8



Indonesia

i. Perizinan Reklamasi Lampiran 2-9



Indonesia

2.2. Kegiatan Kebandaran Udara

No Kegiatan

Persyaratan

Administrasi dan

Teknis

Kementerian/Instansi

a.

Rekomendasi

Pembangunan

Bandara Khusus

Lampiran 3-1

Direktur Jenderal Perhubungan

Udara, Kementerian Perhubungan

Republik Indonesia

b. Rekomendasi

Pembangunan Heliport Lampiran 3-2



Republik Indonesia

c.

Perizinan

Penyelenggaraan

Pelayanan Navigasi

Penerbangan

Lampiran 3-3



Republik Indonesia

d.

Perizinan

Pengoperasian Bandar

Udara Khusus

(Sertifikat)

Lampiran 3-4



Republik Indonesia

e.

Perizinan

Pengoperasian Bandar

Udara Khusus

(Register)

Lampiran 3-5



Republik Indonesia

f. Perizinan

Pengoperasian

Heliport

Lampiran 3-6



Republik Indonesia

PEDOMAN TATA KERJA

TENTANG



Halaman 18 dari 49



2.3. Kegiatan Kemaritiman

No Kegiatan

Persyaratan

Administrasi dan

Teknis

Kementerian / Instansi

a.

Perizinan

Pembangunan,

Pemindahan, dan/atau

Pembongkaran

Bangunan atau

Instalasi di Perairan

Lihat lampiran 4-1

1. Unit Penyelenggara Pelabuhan

dan Distrik Navigasi Setempat

untuk rekomendasi

2. Direktorat Jenderal

Perhubungan Laut cq. Direktorat

Kesatuan Penjagaan Laut dan

Pantai untuk persetujuan prinsip

3. Direktorat Jenderal Minyak dan

Gas Bumi cq. Direktur Teknik

dan Lingkungan untuk

persetujuan kaedah teknis.

b.

Pemberitahuan

Informasi Kegiatan

Usaha Hulu Migas di

Perairan melalui

Maklumat Pelayaran

dan Berita Pelaut

Indonesia

Lihat lampiran 4-2



KeNavigasian untuk

pemberitahuan kegiatan melalui

Maklumat Pelayaran (“MAPEL”)

2. Dinas Hidro-Oseanografi

(“DISHIDROS”) TNI AL untuk

pemberitahuan kegiatan melalui

Berita Pelaut Indonesia (“BPI”).

c.

Rekomendasi dan

Penetapan Daerah

Terlarang Terbatas

(“DTT”)

Lihat lampiran 4-3



KeNavigasian untuk

Rekomendasi

2. Direktorat Jenderal Minyak dan

Gas Bumi cq. Direktur Teknik

dan Lingkungan untuk

Penetapan DTT.

d.

Perizinan

Pembangunan Sarana

Bantu Navigasi

Pelayaran (“SBNP”)

Lihat lampiran 4-4 Direktorat Jenderal Perhubungan

Laut cq. Direktorat KeNavigasian.

e.

Perizinan

Pembangunan/

Penyelenggaraan/

SOP Local Port

Services (LPS)

Lihat lampiran 4-5 Direktorat Jenderal Perhubungan


f.

Pendaftaran SBNP ke

dalam Daftar Suar

Indonesia (“DSI”)

Lihat lampiran 4-6

Direktorat Jenderal Perhubungan


g. Pengurusan Lihat lampiran 4-7 Dinas DISHIDROS TNI AL

PEDOMAN TATA KERJA

TENTANG



Halaman 19 dari 49



Pembuatan Peta Laut

Indonesia

h.

Pengurusan Sertifikasi

Pernyataan

Pemenuhan

Keamanan Fasilitas

Pelabuhan – ISPS

Code

Lihat lampiran 4-8

Direktorat Jenderal Perhubungan

Laut cq. Direktorat Kesatuan

Penjagaan Laut dan Pantai

PEDOMAN TATA KERJA

TENTANG



Halaman 20 dari 49



BAB III

KEPEMILIKAN, PROSES PERIZINAN DAN SERTIFIKASI SERTA PELAPORAN

1. Kepemilikan

Tersus, TUKS, Bandar Udara Khusus, SBNP, dan seluruh Instalasi serta fasilitas

pendukung menurut PTK ini merupakan Barang Milik Negara yang dioperasikan oleh

KKKS.

2. Proses Perizinan dan Sertifikasi

2.1. KKKS wajib melakukan pembahasan teknis terkait kebutuhan, spesifikasi teknis,

biaya, dan kelengkapan dokumen perizinan dengan cara mengirimkan surat

permohonan diskusi teknis yang ditujukan kepada SKK Migas selambat-lambatnya

enam bulan sebelum fasilitas dibangun atau dioperasikan. Khusus untuk Izin

Penetapan Lokasi Terminal Khusus, pembahasan teknis selambat-lambatnya satu

tahun sebelum pembangunan fasilitas dimulai. Rekomendasi teknis paling lambat

diberikan 14 hari setelah semua data diterima lengkap.

2.2. KKKS wajib mengirimkan permohonan perizinan langsung ke instansi/kementerian

terkait dengan melengkapi semua persyaratan dan ditembuskan ke SKK Migas

sesuai persetujuan teknis dari SKK Migas.

3. Pelaporan

3.1. Selama proses pengajuan permohonan perizinan dan sertifikasi kepada kementerian

dan instansi yang terkait, KKKS wajib melaporkan status proses pengajuan

permohonan tersebut secara tertulis kepada Kepala Fungsi Penunjang Operasi

SKK Migas setiap bulannya dimulai sejak tanggal permohonan kegiatan diajukan

kepada Kementerian dan instansi yang terkait hingga izin atau rekomendasi

diperoleh.

3.2. KKKS wajib mengirimkan semua laporan operasional terkait fasilitas secara langsung

kepada Kementerian atau terkait dengan tembusan ke Kepala Fungsi Penunjang

Operasi SKK Migas. Perubahan kebutuhan, spesifikasi teknis, dan biaya perlu

mendapatkan persetujuan dari SKK Migas.

PEDOMAN TATA KERJA

TENTANG



Halaman 21 dari 49



BAB IV

PENUTUP

1. PTK ini dibuat dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Lampiran PTK dan formulir sehubungan dengan pelaksanaan PTK ini merupakan satu

kesatuan yang tidak terpisahkan dari PTK ini.

3. Ketentuan yang belum tercakup dalam PTK ini akan dibuat kemudian sebagai ketentuan

tambahan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PTK ini.

4. Jika terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan

ketentuan PTK ini, maka ketentuan PTK ini akan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan perubahan peraturan perundang-undangan

tersebut akan tetap berlaku.

5. Jika terdapat dampak dari tidak terlaksananya proses perizinan kegiatan kebandaran dan

kemaritiman sesuai dengan PTK ini, SKK Migas dan KKKS akan melaksanakan tindak

lanjut dengan merujuk ke dokumen Kontrak Kerja Sama, atau ke peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

6. Bila terbukti adanya pelanggaran oleh KKKS terhadap ketentuan peraturan perundangan

yang berlaku atas proses pelaksanaan PTK ini maka KKKS bertanggung jawab atas segala

akibat hukum dan melepaskan, membebaskan, dan membela SKK Migas dari dan

terhadap setiap kerugian, tuntutan, dan gugatan hukum pihak ketiga yang sebagai akibat

dari kelalaian, kesalahan, pelanggaran kewajiban hukum KKKS terhadap pelanggaran

ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud. Akibat yang terjadi dan timbul dari

pelanggaran ini akan menjadi tanggung jawab KKKS yang selanjutnya tidak dapat

dibebankan sebagai biaya operasi.

LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA

TENTANG



Halaman 22 dari 49



Lampiran 1

Flowchart Permohonan Kegiatan Kebandaran

KKKS SKK MIGAS KEMENTERIAN/INSTANSI

TERKAIT

Hasil Pembahasan teknis pada rapat Pre-

WP&B/AFE/WP&B atau hasil pembahasan teknis

terpisah lainnya yang dihadiri oleh Fungsi Pengelola

Kebandaran SKK Migas

Data lengkap?

Tinjauan Lapangan

Surat Izin atau

Rekomendasi Teknis

Data

Verifikasi

Permohonan Perizinan

Kebandaran selesai

Izin

Diterima

Tidak

Ya

Permohonan

Tembusan SKK

Migas Koordinasi Koordinasi


TENTANG



Halaman 23 dari 49



Lampiran 2.1

Persyaratan Administrasi dan Teknis untuk Perizinan Penetapan Lokasi Tersus

NO. PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS UNTUK PERIZINAN

PENETAPAN LOKASI TERSUS

KKKS KETERANGAN Ada Tidak

1 Surat Permohonan

2 Data-data (Akte Pendirian, NPWP, Surat Keterangan Domisili Perusahan, dan Keterangan Penanggung Jawab Kegiatan)

3 Letak lokasi yang diusulkan dilengkapi dengan koordinat geografis yang digambarkan dalam peta laut

4 Studi kelayakan yang paling sedikit memuat: a. rencana volume bongkar muat bahan baku, peralatan penunjang dan hasil produksi b. rencana frekuensi kunjungan Kapal c. aspek ekonomi yang berisi tentang efisiensi dibangunnya Tersus dan aspek lingkungan dan d. hasil survey yang meliputi hidrooceanografi (pasang surut, gelombang, kedalaman dan arus), topografi, titik nol (benchmark) lokasi Pelabuhan yang dinyatakan dalam koordinat geografis

5 Rekomendasi dari Syahbandar pada Pelabuhan terdekat berkoordinasi dengan Kantor Distrik Navigasi setempat mengenai aspek keamanan dan keselamatan Pelayaran yang meliputi kondisi Perairan berdasarkan hasil survei sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Kantor Distrik Navigasi setempat

6 Rekomendasi gubernur dan bupati/walikota setempat mengenai kesesuaian rencana lokasi Tersus dengan rencana Tata Ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota

7 Laporan keuangan perusahaan minimal 1 (satu) tahun terakhir yang diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar

8 Referensi bank nasional atau bank swasta nasional yang memiliki aset paling sedikit Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh trilyun Rupiah)

9 Gambar peta lokasi dengan titik koordinat geografis sesuai peta laut

10 Mapping lokasi Pelabuhan dengan Pelabuhan terdekat

11 Hasil Survey Hidrooceanografi (pasang surut, gelombang, kedalaman dan arus) dan Topografi yang direkomendasikan oleh penjabat fungsi keselamatan Pelayaran pada kantor UPT Pelabuhan setempat (Kanpel/Adpel)

12 Rencana Induk Pelabuhan dan DLKr/DLKp

13 Surat Pernyataan tentang koordinat lokasi tidak bermasalah (minimal 3 titik)

14 Surat Pernyataan sesuai Lampiran 2-10

Diperiksa oleh: [Nama KKKS]


TENTANG



Halaman 24 dari 49



Lampiran 2.2

Persyaratan Administrasi dan Teknis untuk Perizinan Pembangunan & Pengoperasian

Tersus


PEMBANGUNAN & PENGOPERASIAN TERSUS

KKKS

KETERANGAN Ada Tidak

1 Persetujuan Penetapan Lokasi TERSUS dari MENHUB

2 Surat Permohonan

3 Data-data (NPWP, Akte Perusahaan, Copy Izin Usaha Pokok dari Instansi Terkait)

4 Bukti Penguasaan/Pemilikan Tanah yang Diterbitkan Oleh Badan Pertanahan Nasional

5 Bukti Kemampuan Finansial untuk membangun

6 Laporan keuangan perusahaan minimal 1 (satu) tahun terakhir yang diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar


8 Proposal rencana tahapan kegiatan pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang

9 Rekomendasi dari Syahbandar/UPP pada Pelabuhan Terdekat Setelah Mendapat Pertimbangan dari Kantor Distrik Navigasi Setempat Mengenai Perencanaa Alur - Pelayaran dan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaranyang meliputi: a. Rencana Alur-Pelayaran (Perairan yang dari segi kedalaman, lebar,

dan bebas hambatan Pelayaran lainnya diangggap aman dan selamat untuk dilayari)

b. Kolam Pelabuhan c. Rencana penempatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran d. Rencana kunjungan Kapal (jenis dan ukuran)

10 Studi kelayakan yang paling sedikit memuat: a. Rencana volume bongkar muat bahan baku, peralatan penunjang

dan hasil produksi serta rencana frekuensi kunjungan Kapal b. Aspek ekonomi dan finansial yang berisi tentang efisiensi

dibangunnya Tersus dan aspek lingkungan c. Aspek Keselamatan dan Keamanan Pelayaran di Tersus d. Hasil survey mengenai pasang surut, arus, gelombang, kedalaman,

kadar salinasi dan sedimen e. Perhitungan dan gambar konstruksi bangunan pokok f. Hasil survey kondisi tanah (jenis dan karakteristik lapisan tanah) g. Topografi (garis kontur di sekitar dermaga) h. Hasil kajian keselamatan Pelayaran (Rencana Penempatan SBNP,

alur dan Kolam Pelabuhan) i. Batas-batas rencana wilayah daratan dan Perairan dilengkapi titik

koordinat geografis serta rencana induk Tersus yang akan ditetapkan sebagai daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan tertentu

j. Kajian lingkungan berupa studi lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan


TENTANG



Halaman 25 dari 49



perundang-undangan di bidang lingkungan hidup k. Sistem dan prosedur pelayanan di Tersus l. Tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian

Pelabuhan yang memiliki kualitas dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat

11 Rancang Bangun dan Rekayasa Terinci: a. Perhitungan Konstruksi, spesifikasi teknis, metode dan jadwal

pelaksanaan b. Tata letak fasilitas dermaga c. Gambar Konstruksi bangunan (denah, tampak dan potongan)

12 Surat Pernyataan Sesuai Lampiran 2-10



TENTANG



Halaman 26 dari 49



Lampiran 2.3

Persyaratan Administrasi dan Teknis untuk

Perpanjangan Izin Pengoperasian Tersus

NO. PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS UNTUK

PERPANJANGAN IZIN PENGOPERASIAN TERSUS

KKKS


1 Surat Permohonan

2 Data-data (NPWP, Akte Perusahaan, Copy Izin Usaha Pokok dari Instansi Terkait)

3 Copy persetujuan Izin pembangunan dan Pengoperasian Tersus

4 Rekomendasi dari Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan terdekat yang menerangkan Tersus yang bersangkutan dari aspek Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dan teknis Kepelabuhanan masih layak digunakan untuk melayani Usaha Pokok

5 Laporan Kegiatan Operasional Tersus 3 (tiga) tahun terakhir

6 Berita acara hasil peninjauan lapangan oleh tim teknis terpadu Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan

7 Gambar letak lokasi tersus skala 1 : 5000

8 Gambar tata letak dermaga skala 1 : 2500

9 Kajian lingkungan berupa studi lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup



TENTANG



Halaman 27 dari 49



Lampiran 2.4

Persyaratan Administrasi dan Teknis untuk

Perizinan Operasional Tersus 24 Jam


OPERASIONAL TERSUS 24 JAM

KKKS


1 Surat Permohonan

2 Kesiapan kondisi alur meliputi kedalaman, pasangsurut, Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran

3 Kesiapan pelayanan Pemanduan dan penundaan bagi Perairan Tersus yang sudah ditetapkan sebagai Perairan wajib Pandu

4 Kesiapan fasilitas Tersus

5 Kesiapan gudang dan/atau fasilitas lain di luar Tersus

6 Kesiapan keamanan dan ketertiban

7 Kesiapan sarana transportasi darat

8 Rekomendasi dari Syahbandar pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan terdekat

9 Kesiapan sumber daya manusia operasional sesuai kebutuhan yang dibuktikan dengan rekomendasi dari instansi yang bersangkutan setempat, antara lain: a. Syahbandar b. Petugas karantina c. Petugas bea dan cukai d. Petugas imigrasi e. Kesiapan tenaga kerja bongkar muat dan naik turun

penumpang atau kendaraan



TENTANG



Halaman 28 dari 49



Lampiran 2.5

Persyaratan Administrasi dan Teknis Perizinan Penggunaan Tersus Yang Terbuka Bagi

Perdagangan Luar Negeri

NO. PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERIZINAN

PENGGUNAAN TERSUS YANG TERBUKA BAGI PERDAGANGAN LUAR NEGERI

KKKS


1 Aspek Administrasi

a. Surat Permohonan

b. Rekomendasi dari gubernur, bupati/walikota

c. Rekomendasi dari pejabat pemegang fungsi keselamatan Pelayaran di Pelabuhan

2 Aspek Ekonomi

a. Menunjang industri tertentu

b. Arus barang minimal 10.000 ton/tahun

c. Arus barang ekspor minimal 50.000 ton/tahun

3 Aspek Keselamatan dan Keamanan Pelayaran

a. Kedalaman Perairan minimal -6 meter L WS

b. Luas kolam cukup untuk olah gerak minimal 3 (tiga) unit Kapal

c. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran

d. Stasiun radio operasi pantai

e. Prasarana, sarana, dan sumber daya manusia Pandu vi. bagi Tersus yang Perairannya telah ditetapkan sebagai Perairan Wajib Pandu

f. Kapal patroli apabila dibutuhkan

4 Aspek Teknis Fasilitas Kepelabuhanan

a. Dermaga beton permanen minimal 1 (satu) tambatan

b. Gudang tertutup

c. Peralatan bongkar muat

d. PMK 1 (satu) unit

e. Fasilitas bunker

f. Fasilitas pencegahan pencemaran

5 Fasilitas kantor dan peralatan penunjang bagi instansi pemegang fungsi Keselamatan dan Keamanan Pelayaran, instansi bea cukai, imigrasi, dan karantina

6 Jenis komoditas khusus



TENTANG



Halaman 29 dari 49



Lampiran 2.6

Persyaratan Administrasi dan Teknis Perizinan Pengelolaan Terminal Untuk

Kepentingan Sendiri (TUKS)

NO. PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERIZINAN

PENGELOLAAN TUKS

KKKS


1 Surat Permohonan

2 Data-data perusahaan yang meliputi akta perusahaan, NPWP, dan izin Usaha Pokok

3 Bukti kerjasama dengan penyelenggara Pelabuhan

4 Bukti penguasaan tanah

5 Rekomendasi dari Syahbandar pada Pelabuhan setempat

6 Berita acara hasil peninjauan lokasi oleh tim teknis terpadu

Studi kelayakan yang paling sedikit memuat: a. Rencana volume bongkar muat bahan baku, peralatan

penunjang dan hasil produksi b. Rencana frekuensi kunjungan Kapal dan c. Aspek ekonomi yang berisi tentang efisiensi dibangunnya

TUKS

7 Hasil survey yang meliputi hidrooceanografi (pasang surut, gelombang, kedalaman, dan arus), topografi, titik nol (benchmark) lokasi Pelabuhan yang dinyatakan dalam koordinat geografis

8 Gambar tata letak lokasi TUKS dengans kala yang memadai, gambar konstruksi dermaga, dan koordinat geografis letak TUKS

9 Proposal TUKS

10 Laporan keuangan perusahaan minimal 2 (dua) tahun terakhir yang diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar


12 Rekomendasi dari Syahbandar pada Pelabuhan setempat

13 Studi lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



TENTANG



Halaman 30 dari 49



Lampiran 2.7 Persyaratan Administrasi dan Teknis Untuk Pemanduan

NO. PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS UNTUK PEMANDUAN KKKS


1 Peta lokasi Perairan yang diusulkan, dilengkapi dengan titik koordinat sesuai dengan peta laut dan gambar situasi

2 Hasil kajian Perairan yang ditinjau dari faktor Kapal yang mempengaruhi keselamatan Pelayaran dan di luar Kapal yang mempengaruhi keselamatan Pelayaran sebagai berikut: a. Frekuensi kepadatan lalu lintas Kapal a. Ukuran Kapal b. Jenis Kapal c. Jenis muatan Kapal d. Kedalaman Perairan e. Panjang alur Perairan f. Banyaknya tikungan g. Lebar alur Perairan h. Rintangan/bahaya Navigasi di alur Perairan i. Kecepatan arus j. Kecepatan angin k. Tinggi ombak l. Ketebalan/kepekatan kabut m. Jenis tambatan Kapal dan n. Keadaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran

3 Berita acara hasil peninjauan lokasi oleh tim teknis terpadu Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan/atau Sekretariat Jenderal

4 Data-data petugas Pandu dengan persyaratan: a. Paling rendah berijazah pelaut ahli nautika tingkat III b. Mempunyai pengalaman berlayar sebagai Nakhoda paling

singkat 3 (tiga) tahun c. Lulus pendidikan dan pelatihan Pandu yang diselenggarakan

oleh Pemerintah (dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut)

d. Memiliki sertifikat Pandu: 1) Tingkat II untuk Pemanduan terhadap Kapal yang berukuran

panjang Kapal kurang dari 200 (dua ratus) meter 2) Tingkat I untuk Pemanduan terhadap Kapal yang berukuran

panjang Kapal tidak terbatas (unlimited) 3) Laut dalam untuk Pemanduan terhadap Kapal dengan sarat

15 (lima belas) meter atau lebih di luar Perairan Pelabuhan e. Memiliki umur kurang dari 60 (enam puluh) tahun serta sehat

jasamani dan rohani yang dibuktikan dengan keternagan kesehatan dari rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut

NO. PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS UNTUK PEMANDUAN KKKS KETERANGAN

5 Badan Usaha Pelabuhan dan pengelola Tersus yang mendapat pelimpahan pelayanan jasa Pemanduan wajib: a. Menyediakan petugas Pandu yang memenuhi persyaratan dalam


TENTANG



Halaman 31 dari 49



jumlah sesuai gerakan Kapal per hari b. Menyediakan sarana bantu dan prasarana Pemanduan yang

memenuhi persyaratan dalam jumlah sesuai dengan ukuran dan gerakan Kapal per hari sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2014

c. Memberikan pelayanan Pemanduan secara wajar dan tepat sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan; melaporkan apabila terjadi hambatan dalam pelaksanaan Pemanduan kepada Syahbandar

d. Melaporkan apabila terjadi hambatan dalam pelaksanaan Pemanduan kepada Syahbandar

e. Melaporkan kegiatan Pemanduan setiap 1 (satu) bulan kepada Direktorat Jenderal

*) Penetapan Perairan Wajib Pandu/Perairan Pandu Luar Biasa diusulkan oleh Syahbandar atau Unit Penyelenggara Pelabuhan kepada Direktur Jenderal disertai dokumen-dokumen tersebut di atas.



TENTANG



Halaman 32 dari 49



Lampiran 2.8

Persyaratan Administrasi dan Teknis Untuk Perizinan Kegiatan Pengerukan


KEGIATAN PENGERUKAN

KKKS


1 Surat Permohonan

2 Data-data (Akte Pendirian, NPWP, Surat Keterangan Domisili Perusahan, dan Keterangan Penanggung Jawab Kegiatan)

3 Surat pernyataan bahwa pekerjaan Pengerukan akan dilakukan oleh perusahaan Pengerukan yang memiliki izin usaha serta mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk melakukan Pengerukan

4 Rekomendasi dari Syahbandar setempat berkoordinasi dengan Kantor Distrik Navigasi setempat terhadap aspek keselamatan Pelayaran setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Kantor Distrik Navigasi setempat

5 Keterangan penanggungjawab kegiatan

6 Keterangan mengenai maksud dan tujuan Pengerukan

7 Lokasi dan koordinat geografis areal yang akan dikeruk

8 Peta pengukuran kedalaman awal (predredge sounding) dari lokasi yang akan dikerjakan

9 Untuk pekerjaan Pengerukan dalam rangka pemanfaatan material keruk (penambangan) harus mendapat izin terlebih dahulu dari instansi yang berwenang

10 Hasil penyelidikan tanah daerah yang akan dikeruk untuk mengetahui jenis dan struktur dari tanah

11 Hasil pengukuran dan pengamatan arus di daerah buang

12 Hasil studi analisis mengenai dampak lingkungan atau sesuai ketentuan yang berlaku

13 Peta situasi lokasi dan tempat pembuangan yang telah disetujui oleh Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan, yang dilengkapi dengan koordinat geografis

14 Studi Kelayakan yang paling sedikit memuat: a. Rencana volume hasil kerja keruk, peralatan yang digunakan dan

metode pelaksanaan pekerjaan Pengerukan b. Rencana jadwal rencana pekerjaan Pengerukan c. Aspek ekonomi yang berisi kemampuan untuk membiayai

pelaksanaan kegiatan Pengerukan d. Dampak sosial yang terjadi pada tahap pelaksanaan Pengerukan

dan setelah melakukan kegiatan pekerjaan Pengerukan

15 Laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar minimal 2 (dua) tahun terakhir

16 Referensi bank nasional atau bank swasta nasional yang memiliki aset paling sedikit Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun Rupiah)



TENTANG



Halaman 33 dari 49



Lampiran 2.9

Persyaratan Administrasi dan Teknis Untuk Perizinan Kegiatan Reklamasi


KEGIATAN REKLAMASI

KKKS


1 Surat Permohonan

2 Data-data (Akte Pendirian, NPWP, Surat Keterangan Domisili Perusahan, dan Keterangan Penanggung Jawab Kegiatan )

3 Keterangan Penanggung Jawab Kegiatan

4 Keterangan mengenai maksud dan tujuan kegiatan Reklamasi

5 Lokasi dan koordinat geografis areal yang akan direklamasi

6 Peta pengukuran kedalaman awal (predredge sounding) dari lokasi yang akan direklamasi

7 Hasil studi analisis mengenai dampak lingkungan atau sesuai ketentuan yang berlaku

8 Surat pernyataan bahwa pekerjaan Reklamasi akan dilakukan oleh perusahaan yang memiliki izin usaha serta mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk melakukan Reklamasi

9 Rekomendasi dari Syahbandar setempat berkoordinasi dengan Kantor Distrik Navigasi setempat terhadap aspek keselamatan Pelayaran setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Kantor Distrik Navigasi setempat dan

10 Rekomendasi dari Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan dari Pelabuhan setempat akan kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi pekerjaan Reklamasi yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan atau

11 Rekomendasi dari bupati/walikota setempat akan kesesuaian dengan rencana umum Tata Ruang wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi pekerjaan Reklamasi di wilayah Perairan Tersus

12 Studi kelayakan yang paling sedikit memuat: a. Rencana peruntukan dan lahan yang direklamasi, peralatan yang

digunakan serta metode pelaksanaan pekerjaan Reklamasi b. Rencana jadwal rencana pekerjaan Reklamasi c. Aspek ekonomi yang berisi kemampuan untuk membiayai

pelaksanaan kegiatan Reklamasi d. Dampak sosial yang terjadi pada tahap pelaksanaan Reklamasi

dan setelah melakukan kegiatan pekerjaan Reklamasi

13 Laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar minimal 2 (dua) tahun terakhir

14 Referensi bank nasional atau bank swasta nasional yang memiliki aset paling sedikit Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun Rupiah)



TENTANG



Halaman 34 dari 49



Lampiran 2.10 Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

Nama Perusahaan :

Tempat/Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Nomor KTP :

Alamat Lengkap :

Proses izin yang diurus :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Dalam proses penerbitan perizinan di Kementerian Perhubungan, sanggup untuk memenuhi

persyaratan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan

2. Bersedia bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran data yang disampaikan dalam

pengurusan perizinan di Kementerian Perhubungan

3. Bersedia setiap saat dicabut izinnya apabila terdapat ketidaksesuaian dalam dokumen yang

disampaikan

4. Dalam proses pengurusan perizinan di Kementerian Perhubungan, tidak pernah dipungut

biaya apapun

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak

manapun, apabila pernyataan saya tersebut di atas tidak benar, saya bersedia diproses secara

hukum yang berlaku.

[Kota], [Tanggal Bulan Tahun]

Yang membuat Pernyataan

(…………..……………………..)

Materai


TENTANG



Halaman 35 dari 49



Lampiran 3.1 Persyaratan Administrasi dan Teknis Rekomendasi Pembangunan Bandara Khusus

No. PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS REKOMENDASI

PEMBANGUNAN BANDARA KHUSUS

KKKS KETERANGAN

Ada Tidak

1 Surat Permohonan

2 Bukti kepemilikan dan atau penguasaan lahan

3 Rekomendasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah setempat

4 Rancangan Teknik Terinci fasilitas pokok, paling sedikit memuat mengenai: a. Kondisi tanah dasar b. Peta Topografi c. Tata letak fasilitas pokok Bandar Udara Khusus, termasuk

fasilitas bantu Navigasi Penerbangan d. Gambar arsitektur e. Gambar mekanikal, elektrikal, dan peralatan Navigasi

Penerbangan

5 Izin Kelestarian Lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup

6 Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk rekomendasi pembangunan bandara khusus.



TENTANG



Halaman 36 dari 49



Lampiran 3.2 Persyaratan Administrasi dan Teknis Rekomendasi Pembangunan Heliport

No. PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS REKOMENDASI

PEMBANGUNAN HELIPORT KKKS


1 Surat Permohonan

2 Kelengkapan data sebagai berikut: a. Rancang bangun Heliport termasuk peta situasi dan gambar

denah Peta Topografi b. Data jenis helikopter yang akan dilayani c. Rencana penggunaan/pemanfaatan Heliport d. Struktur organisasi dan personel penyelenggara Heliport e. Khusus untuk elevated Heliport, dilengkapi dengan gambar

bangunan terkait mengenai kelayakan dan kekuatan struktur bangunan elevated Heliport dari instansi berwenang dan atau badan hukum

f. Khusus untuk Helideck, dilengkapi dengan Sertifikat Kelayakan Konstruksi Platform dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau Surat pernyataan terkait design kekuatan struktur fasilitas yang telah disetujui oleh pejabat berwenang pembangun fasilitas migas

3 Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, kecuali yang dibangun di Daerah Khusus Ibukota atau Daerah Istimewa izin diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi untuk pembangunan Surfaced Level Heliport atau Elevated Heliport

4 Izin Kelestarian Lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup

5 Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk rekomendasi pembangunan heliport



TENTANG



Halaman 37 dari 49



Lampiran 3.3 Persyaratan Administrasi dan Teknis Perizinan Penyelenggaraan

Pelayanan Navigasi Penerbangan

No. PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERIZINAN

PENYELENGGARAAN PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN

KKKS KETERANGAN

Ada Tidak

1 Surat Permohonan

2 Manual Operasi

3 Sertifikasi peralatan Telekomunikasi dan Radio Navigasi Penerbangan dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara

4 Rekomendasi frekuensi dari Direktur Navigasi Penerbangan dan izin frekuensi dari instansi terkait

5 Sertifikat kompetensi personel Navigasi Penerbangan dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara

6 Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk izin penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan.



TENTANG



Halaman 38 dari 49




Bandar Udara Khusus (Sertifikat)


PENGOPERASIAN BANDAR UDARA KHUSUS (SERTIFIKAT)

KKKS KETERANGAN

Ada Tidak

1 Surat Permohonan

2 Akte pendirian perusahaan atau lembaga/instansi

3 Buku pedoman pengoperasian Bandar Udara (Aerodrome Manual) yang meliputi : a. Personel b. Fasilitas c. Prosedur Operasi Bandar Udara

4 Buku pedoman sistem manajemen keselamatan operasi Bandar Udara (Aerodrome SMS manual)

5 Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk penerbitan/perpanjangan Sertifikat Bandar Udara



TENTANG



Halaman 39 dari 49




Bandar Udara Khusus (Register)

No. PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERIZINAN PENGOPERASIAN BANDAR UDARA KHUSUS (REGISTER)

KKKS KETERANGAN

Ada Tidak

1 Surat Permohonan


3 Buku pedoman pengoperasian Bandar Udara (Aerodrome Manual) yang meliputi : a. Personel b. Fasilitas c. Prosedur Operasi Bandar Udara

4 Instrument Approach Pocedure (Prosedure Pendaratan Instrument) untuk terbang malam medevac




TENTANG



Halaman 40 dari 49




Heliport


PENGOPERASIAN HELIPORT KKKS


1 Surat Permohonan


3 Buku pedoman pengoperasian Heliport (Heliport Manual) yang meliputi : a. Personel b. Fasilitas c. Prosedur Operasi Tempat Pendaratan dan Lepas Landas

Helikopter

4 Surat Pernyataan Kekuatan Struktur Heliport

5 Instrument Approach Pocedure (Prosedure Pendaratan Instrument) untuk terbang malam medevac




TENTANG



Halaman 41 dari 49



Lampiran 4.1

Persyaratan Perizinan Pembangunan, Pemindahan dan/atau Pembongkaran Bangunan

atau Instalasi Di Perairan

NO. PERSYARATAN PERIZINAN PEMBANGUNAN, PEMINDAHAN

DAN/ATAU PEMBONGKARAN BANGUNAN ATAU INSTALASI DI PERAIRAN


Administrasi :

1 Surat Permohonan

2 Copy izin Usaha Pokok dari instansi terkait

3 Akta Pendirian Perusahaan

4 Nomor Pokok Wajib Pajak

5 SK Domisili Perusahaan

Teknis :

6 Hasil survey teknis, mencakup:

a. Posisi geografis bangunan atau Instalasi

b. Bathymetric/Kontur dasar Perairan

c. Data hidrografi

d. Data jenis dan kondisi lapisan dasar Perairan (subsoil)

e. Penentuan titik koordinat geografis landing point

7 Perhitungan teknis dan gambar desain bangunan atau Instalasi

8 Lama waktu dan jadwal pelaksanaan kegiatan

9 Metode kerja dan analisa teknis

10 Rekomendasi dari Unit Penyelenggara Pelabuhan pada Pelabuhan setempat; *)

11 Rekomendasi dari Distrik Navigasi setempat; *)

12 Studi Lingkungan yang telah mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang.

Pendukung :

Untuk Kegiatan Pembangunan dan Pemindahan Bangunan / Instalasi di Perairan:

13 Rencana pembangunan bangunan atau Instalasi yang dituangkan dalam peta laut Indonesia dengan posisi geografis pipa per Kilometer Point (KP)

14 Persetujuan Persilangan/Crossing Agreement dan atau dengan pemilik bangunan atau Instalasi, konsesi Migas / Penambangan (apabila ada)

15 c. Standard Operation Procedure Emergency Response Plan

16 d. Surat pernyataan lama waktu pemanfaatan bangunan atau Instalasi, yang ditandatangani oleh pimpinan KKKS di atas meterai

17 Surat Pernyataan nama pemilik dan penanggung jawab kegiatan, yang ditandatangani oleh pimpinan KKKS di atas meterai

18 Surat pernyataan jaminan bertanggung jawab apabila terjadi kerugian terhadap pihak ketiga akibat dari pemasangan dan keberadaan bangunan atau Instalasi, yang ditandatangani oleh pimpinan KKKS di atas meterai

19 Surat pernyataan jaminan pembongkaran apabila bangunan atau Instalasi sudah tidak digunakan lagi, yang ditandatangani oleh pimpinan KKKS di atas meterai


TENTANG



Halaman 42 dari 49



20 Berita acara hasil verifikasi lapangan, atas lokasi yang akan diberikan perizinan pembangunan

21 Studi Enginering berupa Risk Assesment terhadap pemasangan pipa gas pada kedalaman Perairan > 13 meter pipa tidak dipendam sehingga tidak menganggu keamanan dan keselamatan Pelayaran

Untuk Kegiatan Pembongkaran Bangunan / Instalasi di Perairan *):

22 Daftar peralatan pada Instalasi lepas pantai yang akan dilakukan pembongkaran

23 Peta terbaru lokasi Instalasi Iepas pantai dengan kegiatan lain

24 Dokumen lingkungan yang dimiliki

25 Surat pernyataan bahwa semua fasilitas yang terhubung dengan platform telah terputus dengan Instalasi yang terkait

26 Desain awal atau analisis rekualifikasi dan modifikasi yang pernah dilakukan

27 Catatan sejarah operasi serta hasil inspeksi tahunan dan/atau khusus

28 Alternatif teknologi pembongkaran yang dipilih

29 Prosedur penutupan sumur (plug and abandonment)

30 Prosedur pembongkaran, pemindahan dan/atau Pengangkutan

31 Analisa risiko dalam pelaksanaan pembongkaran, pemindahan dan Pengangkutan

32 Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja serta Iindungan Iingkungan dalam pelaksanaan pembongkaran, pemindahan dan Pengangkutan

33 Jadwal pelaksanaan

34 Rencana tanggap darurat

35 Rencana pengamanan fasilitas yang tersisa dan/atau terkait pasca pembongkaran

36 Lokasi pemindahan dan/atau penyimpanan hasil pembongkaran Instalasi lepas pantai

*) Tambahan persyaratan untuk kegiatan pembongkaran sesuai Permen ESDM No. 1 tahun 2011. Diperiksa oleh: [Nama KKKS]


TENTANG



Halaman 43 dari 49



Lampiran 4.2

Persyaratan Pemberitahuan Informasi Kegiatan Usaha Hulu Migas Di Perairan Melalui

Maklumat Pelayaran dan Berita Pelaut Indonesia

No.

PERSYARATAN PEMBERITAHUAN INFORMASI KEGIATAN USAHA HULU MIGAS DI PERAIRAN

MELALUI MAKLUMAT PELAYARAN DAN BERITA PELAUT INDONESIA

KKKS


Administrasi :

1 Surat Permohonan





Teknis :

Mengirimkan data-data antara lain:

6 Kegiatan usaha hulu migas yang akan dilaksanakan

7 Jadwal rencana kegiatan yang akan dilaksanakan (tanggal mulai dan selesai kegiatan)

8 Area titik koordinat di dalam wilayah pekerjaan yang akan diumumkan

9 Nama Kapal, Call sign Kapal, dan IMO number yang akan melakukan kegiatan tersebut

10 Nama kontraktor/penyedia jasa pelaksana kegiatan

11 Berita Acara hasil verifikasi lapangan, atas lokasi yang akan diberikan Maklumat Pelayaran dan Berita Pelaut Indonesia (jika diperlukan).*)

*) Akan diperoleh setelah ada verifikasi lapangan. Diperiksa oleh: [Nama KKKS]


TENTANG



Halaman 44 dari 49



Lampiran 4.3

Persyaratan Pengurusan Rekomendasi dan Penetapan Daerah Terlarang Terbatas

NO. PERSYARATAN PENGURUSAN REKOMENDASI DAN PENETAPAN

DAERAH TERLARANG TERBATAS


Administrasi :

1 Surat Permohonan (ARS)





Teknis :


6 Titik koordinat fasilitas/Instalasi migas yang sudah dibangun di Perairan sesuai dengan rencana operasi (as built drawing) yang digambarkan dalam Peta Laut Indonesia terkait

7 Laporan hasil survey yang telah dilakukan (post-survey)

8 Berita Acara hasil verifikasi lapangan, atas lokasi yang akan diberikan penetapan Daerah Terlarang Terbatas.*)

*) Akan diperoleh setelah ada verifikasi lapangan.



TENTANG



Halaman 45 dari 49



Lampiran 4.4

Persyaratan Perizinan Pembangunan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP)

NO. PERSYARATAN PERIZINAN PEMBANGUNAN SARANA BANTU

NAVIGASI- PELAYARAN (SBNP)

KKKS KETERANGAN

Ada Tidak

Administrasi :






6 Mengirimkan data-data antara lain: *)

a. Bukti penguasaan tanah;

b. Penetapan lokasi Tersus bagi sarana bantu

c. Navigasi-Pelayaran untuk ditempatkan di Tersus

d. Izin Pengerukan untuk kegiatan Pengerukan

e. Izin Pekerjaan Bawah Air (Salvage)

f. Rekomendasi dari distrik Navigasi setempat terkait aspek teknis

Teknis :


7 Peta yang menggambarkan batas-batas wilayah daratan dan Perairan dilengkapi titik-titik koordinat geografis

8 Peta laut yang menggambarkan titik koordinat lokasi yang akan dibangun

9 Peta batimetrik yang diperuntukkan untuk mengetahui kondisi kedalaman dan kondisi dasar laut lokasi yang akan dibangun

10 Hasil survei hidrografi, kondisi pasang surut dan kekuatan arus

11 Dimensi Kapal yang akan keluar dan masuk pada alur Pelayaran

12 Posisi koordinat dan gambaran tata letak dermaga beserta fasilitasnya

13 Rencana Induk Pelabuhan bagi kegiatan yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan

14 Berita Acara hasil verifikasi lapangan, sebagai dasar rekomendasi untuk aspek teknis. *)



TENTANG



Halaman 46 dari 49



Lampiran 4.5

Persyaratan Perizinan Pembangunan Local Port Service (LPS)

NO. PERSYARATAN PERIZINAN PEMBANGUNAN SARANA BANTU

NAVIGASI- PELAYARAN (SBNP)

KKKS KETERANGAN

Ada Tidak

Administrasi :






Teknis :


6 Peta yang menggambarkan batas-batas wilayah daratan dan perairan dilengkapi titik-titik koordinat geografis

7 Pembuatan, kaji ulang dan Pengesahan Penilaian (Port Facility Security Assesment - PFSA)

8 Pembuatan, kaji ulang dan Pengesahan Perencanaan (Port Facility Security Plan - PFSP)

Persyaratan dan Standar LPS:

9 Sistem Radar Vessel Traffic Service (VTS)

10 Sistem Closed Circuit Television (CCTV)

11 Sistem Automatic Identification System (AIS)

12 Sistem Very High Frequency (VHF) Communication

13 Electronic Navigation Chart (ENC)

14 VTS Data System

15 Media perekaman data dan gambar visual (Recording and player) unit

16 Saluran Telekomunikasi Umum

Standar Bangunan LPS:

17 Menara Antena

18 Ruang untuk instalasi sumber catu daya

19 Fasilitas pagar pengaman keliling



TENTANG



Halaman 47 dari 49



Lampiran 4.6

Persyaratan Pendaftaran SBNP Ke Dalam Daftar Suar Indonesia (DSI)

NO. PERSYARATAN PENDAFTARAN SBNP KE DALAM DAFTAR SUAR

INDONESIA (DSI) KKKS


Administrasi :






Teknis :

6 Mengirimkan data-data spesifikasi teknis SBNP yang telah ditetapkan oleh Direktorat KeNavigasian – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

7 Berita Acara hasil verifikasi lapangan (bila diperlukan). *)



TENTANG



Halaman 48 dari 49



Lampiran 4.7

Persyaratan Pengurusan Pembuatan Peta Laut Indonesia

NO. PERSYARATAN PENGURUSAN PEMBUATAN PETA LAUT

INDONESIA KKKS


Administrasi :






Teknis :


6 Titik koordinat fasilitas/Instalasi migas yang akan digambarkan di Peta Laut Indonesia

7 Laporan hasil survey yang telah dilakukan (post-survey) atas fasilitas / Instalasi migas yang akan digambarkan



TENTANG



Halaman 49 dari 49



Lampiran 4.8

Persyaratan Sertifikasi Pernyataan Pemenuhan Keamanan

Fasilitas Pelabuhan – ISPS Code

NO. PERSYARATAN SERTIFIKASI PERNYATAAN PEMENUHAN

KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN – ISPS CODE

KKKS KETERANGAN

Ada Tidak

Administrasi :






Teknis :


6 Pelaksanaan Penilaian (assesment) atas fasilitas Pelabuhan

7 Pembuatan, kaji ulang dan Pengesahan Penilaian (Port Facility Security Assesment - PFSA)

8 Pembuatan, kaji ulang dan Pengesahan Perencanaan (Port Facility Security Plan - PFSP)

9 Hasil verifikasi; *)

10 Laporan pelatihan (training)

11 Laporan praktek latihan (drill) setiap 3 (tiga) bulan

12 Laporan pelaksanaan latihan (exercise) setiap 18 (delapan belas) bulan

13 Laporan Internal Audit.


Documents

SATUAN KERJA KHUSUSscm.phe.pertamina.com/media/2a2bfb01-d0b3-4f42-88ef-2be17befaa3d/... · di Perairan Melalui Maklumat Pelayaran dan Berita Pelaut ... Lampiran 4.6 Persyaratan Pendaftaran