Upload
maulida-hannah
View
1.508
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
3 Juli 1974, pemerintah menghentikan kedatangan
imigran (pekerja dan keluarga) ke Prancis. Kebijakanini dilakukan sampai tahun 1977.
La Crise Pétrolière dan Kebijakan Imigrasi
1977, Kebijakan “le million Stoléru” yaitu kebijakan bagi
imigran kembali ke negara asal secara sukarela akandibiayai 10.000 francs. Pada 25 november1981, kebijakan ini dihapus (zaman Mittérrand)
10 Januari 1980, Undang-undang Bonnet yangditerbitkan pada 1980 semakin mempersulit kedatanganpara imigran ke wilayah Prancis. Para pendatang ilegalatau mereka yang tidak memperbaharui surat izintinggal diusir dengan alasan mengganggu keamananumum. Untuk itu pemerintah berhak menahan merekaselama 7 hari sebelum akhirnya memaksa mereka keluardari wilayah Prancis.
Trop de Chômeurs = Trop d’immigrés
10 Mei 1980, terjadi Marche Nationale di Paris yang
dilakukan oleh PS, PSU, CFDT, LCR, dan Ligue desDroits de l’Homme untuk memprotes kebijakan inidan pembatasan pelajar asing di universitas diPrancis.
7 Juni 1980, Demo diParis, Strasbourg, Bordeaux, Marseille. Lebih dari 60asosiasi antirasis, organisasi keagamaan, danorganisasi keluarga turut terlibat dalam manifestasimelawan kebijakan politik imigrasi pemerintah.
Dampak dari Kebijakan Bonnet
Imigrasi di Zaman Mittérand
Naiknya Mittérand sebagai Presiden Prancistelah mengubah peta kebijakan politik bagiimigran di Prancis.
Salah satunya adalah dengan memberlakukanlarangan bagi semua bentuk pengusiran bagipara orang asing yang lahir di Prancis ataubagi mereka yang memasuki Prancis sebelumberumur 10 tahun.
Perdana Menteri Pierre Mauroy membuatpersetujuan-persetujuan bilateral dengannegara-negara asal para pendatang untukmembatasi kedatangan imigran baru.
Beberapa undang-undang lainnya juga dibuat untuk melindungi para imigran :
Larangan pengusiran bagi para imigran di bawahumur serta bagi anggota keluarga imigran.
Jaminan kebebasan berorganisasi bagi orangasing.
Pembagian sekitar 105.000 carte de séjour dancarte de travail yang berlaku selama 1 tahun bagipendatang ilegal.
Reformasi Code de la nationalité yangmempermudah proses mendapatkankewarganegaraan Prancis bagi mereka yangberusia 16-21 tahun dan lahir di Prancis denganorang tua yang telah menetap di Prancissekurangnya selama 5 tahun.
1996, unjuk rasa di Paris yang dilakukan para imigran
mengenai la régularisation des sans-papiers.
Manifestasi ini mampu membuat pemerintahan Jacques
Chirac meregulasi kebijakan-kebijakan yang berhubungan
dengan para pendatang, seperti penegakan le droit du sol
melalui pemberian kewarganegaraan Prancis bagi anak-anak
pendatang asing yang lahir di Prancis tanpa keharusan
mengajukan permohonan sebelumnya serta penggantian
certif icats d'hébergement dengan une simple attestation
d'accueil .
IMIGRASI DI ZAMAN JACQUES CHIRAC
Perdana Meteri Dominique de Villepin (2005) melakukan
beberapa kebijakan:
Memperketat persyaratan regroupement famillial yang
selama ini merupakan cara utama untuk berimigrasi ke
Prancis.
Melakukan pengawasan ketat terhadap pernikahan
campuran yang sering dijadikan kedok untuk memperoleh
kewarganegaraan Prancis.
Memperketat pemberian carte de séjour bagi pekerjaan
melalui penerbitan kontrak kerja.
Seleksi jenis pekerjaan yang dapat diberikan kepada para
pendatang.
Imigrasi di Zaman Nicholas Sarkozy
20 November 2007, Nicholas Sarkozymenetapkan kebijakan imigrasi yang lebihrestriktif berupa undang-undang yang dikenaldengan loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007relative à la maîtrise de l'immigration, àl'intégration et à l'asile. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk memberantas imigrasiilegal, membatasi masuknya serta memperketatsyarat-syarat berdomisili di Prancis.
2009, Sarkozy telah mengusir 29.000 sans-papiers.
Sarkozy mengusir lebih dari 700 pendatang gelapRoma yang kerap dianggap meresahkanmasyarakat karena melakukan tindakan kriminal.
Semakin banyak imigran di Prancis. Semasamenjabat presiden, Nicholas Sarkozy bahkanmengancam keanggotaan Prancis dari zonaschengen.
Xenophobie, Rasis, dan Anti-rasis
O Pasca krisis minyak tahun 1974 yang
mengakibatkan krisis ekonomi, serta
banyaknya jumlah kaum imigran
melatarbelakangi munculnya rasisme dan
xenophobie di Prancis.
O Banyak masyarakat Prancis yang takut
kehilangan identitas mereka dalam
masyarakat multikultural.
O Tahun 80’an: 88% masyarakat Prancis beranggapan
rasisme adalah fenomena yang biasa terjadi di Prancis.
O Banyaknya kerusuhan bernuansa etnis/rasial di Prancis
pasca krisis minyak 1974 menjadi bukti diskriminasi dan
rasisme masih sering terjadi. Kerusuhan yang terbesar
terjadi di tahun 2005.
O Bahkan kekerasan terhadap kaum imigran masih banyakterjadi hingga kini. Menurut Laporan Commissionnationale consultative des droits de l'homme (CNCDH)tahun 2010 memaparkan adanya kecenderungan opini-opini xenofobia, kemunculan kembali aksi-aksi kekerasandan intimidasi rasial terhadap pendatang, terutama yangberasal dari negara-negara Maghreb.
O Pada 2009, tercatat sebanyak 1.026 kasus anti orangasing, dengan 220 kasus kekerasan (serangan dankekerasan fisik) dan 806 kasus ancaman dan intimidasi.Selain itu tercatat pula bahwa kasus-kasus perusakanpemakaman muslim dan penodaan masjid menunjukkankenaikan.
O Angket Eurobaromètre (2007)
menunjukkan bahwa 80% orang Prancis
menilai diksriminasi etnis masih terjadi di
Prancis dan 61,2% di antaranya menilai
perlunya meningkatkan upaya melawan
semua bentuk diskriminasi di mana pun.
Sikap Masyarakat Prancis Melihat Hal Ini
Masyarakat Prancis melihatpermasalah imigran terbagi menjadi2 kutub; l’extrême droite dan SOS-Racisme yang mengusulkanintegrasi
Daftar Pustaka0 Blanc-Chaléard, Marie-Claude. 2001. Histoire de L’Immigration.
Paris: La Découverte.
0 Francoscopie 1991
0 www.insee.fr
0 http://www.histoire-immigration.fr/histoire-de-l-immigration/le-film
0 www.vie-publique.fr
0 www.sezamemag.net
0 http://www.ambafrance-eau.org/IMG/immigration_policy.pdf
0 http://www.wartanews.com/internasional/6bba6c50-2979-a1aa-62a8-
c400fc9736eb/sarkozy-ancam-revisi-perjanjian-schengen
0 http://hi.fisip.unand.ac.id/himashi/index.php/opini/125-perancis-
bergeser-ke-kiri-2