SEKRETARIAT NASIONAL KETERBUKAAN PEMERINTAH … · stakeholder penyelenggaraan pemerintahan, utamanya masyarakat. Di mana dalam hal ini, cara-cara inovatif digunakan untuk meraih

ROADMAPSEKRETARIATNASIONALKETERBUKAANPEMERINTAH(OPENGOVERNMENTINDONESIA)2017-2019&2020-2024

DirektoratAparaturNegaraKedeputianPolitikHukumPertahanandanKeamananKementerianPPN/BappenasTA2017

2

DaftarIsiBABIKeterbukaan:KunciUtamaPenyelenggaraanPemerintahan

I.ADoronganRegulasi......................................................................1I.BDoronganKebermanfaatan........................................................3I.CTantanganKeterbukaanPemerintahHariIni..............................7

BABII OpenGovernmentIndonesiadanSignifikasinyaBagiKeterbukaanPemerintah

II.AAwalTerbentukSekretariatOpenGovernmentIndonesia........11II.BVisiSekretariatNasionalOGI………………………………………………….11II.CMisiSekretariatNasionalOGI…………………………………………………12II.DNilai-NilaiDasarSekretariatNasionalOGI………………………………12II.EFungsiSekretariatNasionalOGI………………………………………………13II.FKerangkaKelembagaan…………………………………………………………..13II.GPraktikBaikOpenGovernmentIndonesia………………………………18

BABIIIArahKebijakan,ProgramdanUkuranKeberhasilanPemerintahTerbuka

III.AAlurBerfikirdanSasaranArahKebijakan………………………………21III.BArahKebijakandanProgramPemerintahTerbuka………….......22III.CUkuranKeberhasilan……………………………………………………………25III.DStrategiArahKebijakan………………………………………………………..28

BABIVMonitoringdanEvaluasiIV.MonitoringdanEvaluasiPeriodik.………………………………………….34IV.MonitoringdanEvaluasiTahunan:GSARdanIRM……………………….34

BABVPenutup…………………………………………………………………………………………..36

1

I. Keterbukaan:KunciUtamaPenyelenggaraanPemerintahanVisibesarmembangundesainpemerintahterbukasejatinyatidakdatangdariluardantidak

pula diciptakan serta-merta, melainkan telah dikonsepkan secara matang bersamaan

dengan embrio terbentuknya Indonesia. Hal tersebut dapat dibuktikan dari rekam jejak

pembuatankebijakanyangada,mulaidari ragamkonstitusi,hingga regulasi turunanyang

dibuat, selalu berupaya untuk mengejawantahkan proses tersebut. Adanya dorongan

keterbukaan yang dibentuk oleh founding fathers ini nyatanya juga bukan tanpa alasan.Karena setidaknya terdapat dua elemen dalam penyelenggaraan pemerintahan yang

mendapatkan kebermanfaatan akan hal tersebut; (1) pemerintah, sebagai pihak

penyelenggara (2) masyarakat, sebagai penerima layanan publik sekaligus pengawas

penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu, aspek dorongan regulasi dan kebermanfaatan

penyelenggaraan pemerintah terbuka secara mendalam akan dibahas dalam sub bab

berikut.

I.ADoronganRegulasiBiladirunutsejakawal,pentingnyamendorongpraktikketerbukaandiIndonesiasudahlahir

sejakterbentuknyaUndang-UndangDasar1945.Dalampasal28FUUD45misalnya,dengan

jelas menekankan bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh

Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk

mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala

jenissaluranyangtersedia”.Kemudian,padapasal23ayat1UUD45telahditetapkanpula

bahwa “pengelolaan keuangannegaraharusdilaksanakan secara akuntabel dan terbuka”.

Berangkat dari dua pilar konstitusi ini, sudah dapat dipahami bawa esensi keterbukaan

untukmendukungakuntabilitaspemerintahanmemangmutlakadanya.

Selainitu,melaluidualandasankonstitusitersebutpuladapatdipahamibahwamendorong

keterbukaanpemerintahsejatinyatidakhanyadilakukandiranahsempitatauterbataspada

sektorinformasi,melainkanjugadalamartianluas,yaknidiseluruhsektorpenyelenggaraan

pemerintah.Menyadaripentingnyaesensiuntukmendorongketerbukaanyang lebih luas,

semangat keterbukaan pun terus direalisasikan pemerintahmelalui regulasi turunan yang

berbentukUndang-Undangdiberbagaisektor,salahsatunyaPelayananPublik.

Dalam asas Undang-Undang 25/2009 tentang Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa dalam

prosespenyelengaraanpelayananpublik,pemerintahharusmampumenjunjungtinggiasas

keterbukaan,akuntabilitas,kesamaanhakdanpartisipatisimasyarakat.Melaluiregulasiini,

kembalidapatdipahamibahwapemerintahtelahdenganjelasmendeklarasikanpentingnya

menjalankan keterbukaan demi menghasilkan kinerja terbaik dalam sektor pelayanan

publik.

2

Bahkan, untukmengikat komitmen keterbukaanpenyelenggaraanpemerintahdi berbagai

sektor,pemerintahjugatelahmengeluarkanUndang-Undang14/2008tentangKeterbukaan

Informasi Publik. Secara garis besar Undang-Undang ini menekankan empat asas utama

yang harus diterapkan di tiap tingkat penyelenggaraan pemerintah: (1) hak setiap orang

untuk memperoleh informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani

permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara

sederhana; (3)pengecualianbersifatketatdanterbatas; (4)kewajibanBadanPublikuntuk

membenahisistemdokumentasidanpelayananinformasi.

Lebihjauh,untukmemastikanpraktikketerbukaanpemerintahtidakhanyaterjadidipusat,

melainkan di seluruh daerah di Indonesia, maka Undang-Undang No 23/2014 tentang

Pemerintah Daerah juga telah diterbitkan. Melalui undang-undang tersebut, secara jelas

menyebutkanbahwadalampenyelenggaranpembangunandaerahterdapatasas-asasyang

harus diterapkan seperti: transparansi, akuntabilitas, responsivitas partisipatif, efisien,

efektif, terukur dan berkeadilan. Ini juga berlaku bagi seluruh mekanisme pengelolaan

seluruh aspek di daerah, seperti keuangan daerah, pelayanan publik hingga perumusan

kebijakan.

Berangkat dari kokohnya pijakan konstitusi serta ragam regulasi tersebut, maka sudah

sepantasnyaketerbukaanmenjadiagendautamapembangunandiIndonesia.Menyadarihal

tersebut,pemerintahpunmenuangkanurgensipentingnyaketerbukaankedalamvisibesar

pembangunanIndonesia.HaltersebutdapatdilihatdaripoinutamaRencanaPembangunan

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 yang menekankan tentang

“pembangunan pemerintahan yang demokratis dan berlandaskan hukum melalui

pemantapan kelembagaan demokrasi, penguatan peran masyarakat sipil dan penegakan

hukumsecaraadil,konsisten,dantidakdiskriminatif”.

Untuk memastikan poin tersebut berjalan, RPJPN pun diturunkan ke dalam berbagai

tahapanRencanaPembangunanJangkaMenengahNasional(RPJMN)limatahunan,dimana

dalamcycleRoadMapinidisusun,RPJMNtelahmemasukiperiodeIII(2015-2019).Adapun

cita-cita utama RPJMN, selaras dengan semangat utama RPJPN yaitu “membangun

pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan cara mendorong

transparansi danakuntabilitas kinerjapemerintahan sertameningkatkanpartisipasi publik

dalamprosespengambilankebijakan”.

Amanat ini selanjutnya diejawantahkan kembali ke dalam satu dari sembilan Agenda

Pembangunan Nasional di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla

(2014-2019), yang dikenal dengan Nawa Cita. Secara gamblang, Nawa Cita menegaskan

tentang pentingnya kehadiran pemerintah yang mampu membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Di mana keterbukaan,

3

akuntabilitas, inovasi dan partisipasi publik menjadi jalur kunci untuk meraih tujuan

tersebut.

Keberadaan aspek dorongan regulasi sejatinya juga memiliki ragam penjelasan, salah

satunyaialahhakikatkebermanfaatanbagipihakpenyelenggara,dalamhalinipemerintah,

sekaligus pihak penerima penyelenggaran pemerintah, yaitumasyarakat.Oleh karena itu,

penting rasanya untuk menggali lebih jauh kebermanfaatan keterbukaan pemerintah ini,

agarkeduabelahpihakdapatlebihtermotivasiuntukmengawalamanatbesarketerbukaan

pemerintahini.

I.BDoronganKebermanfaatanTema pemerintah terbuka (Open Government) sejatinya turut memperluas orientasi

transparansi pemerintah. Awalnya, orientasi transparansi hanya berfokus pada

akuntabillitas perumusan kebijakan publik semata. Namun, dalam konsep pemerintah

terbuka, fokus transparansi juga digunakan untuk memastikan adanya efektivitas dan

efisiensi pelayanan publik yang tercipta melalui skema kolaborasi dengan seluruh

stakeholderpenyelenggaraanpemerintahan,utamanyamasyarakat.Dimanadalamhalini,

cara-carainovatifdigunakanuntukmeraihcita-citatersebut.

Oleh karena itu, penyelenggaran pemerintahan harus dipastikan tidak lagi hanya bersifat

top down, di mana pemerintah terus membuka transparansi tanpa feedback darimasyarakat. Namun juga harus bersifat bottom up, di mana masyarakat secara sukarela

menyampaikan aspirasi dalam penyelenggaraan pemerintah. Sumbangsih metode

penggunaanteknologiyanginovatifjugadapatdigunakanuntukmemastikanmekanismeini

berjalan.Denganbegitu,rodapemerintahandapatberjalanseimbangdanoutputkebijakanpemerintah dapat lebih efektif dan tepat sasaran. Lebih jauh, manfaat lain yang bisa

didapatkandenganberjalannyaskemapemerintahterbukaatauOpenGovernmentadalah:

• MempermudahAksesInformasidanDataAsasutamapemerintahterbuka(OpenGovernment)ialahmemastikanseluruhdata

pemerintahanyangbersifatpublikdapatdiaksesolehsemuapihakdenganmudah.

HalInitentusangatvitalbagiseluruhstakeholderdidalamsebuahnegara,termasuk

penyelenggarapemerintahanitusendiri.Sebagaicontoh:antarinstansipemerintah

lebih mudah menjalankan fungsinya dengan ketersediaan data akurat di setiap

instansi pemerintahan, sehingga apabila diperlukan, tiap instansi hanya perlu

bertukarpakaidatatanpaharusmelakukanpengumpulandariawal.

Selainitu,kemudahanaksesinformasidandatainijugamenjadipentingbagiseluruh

elemen masyarakat seperti: (1) pelajar atau mahasiswa yang memerlukan data

pendukung dapat menyelesaikan tugas dengan mudah, dengan kehadiran data

4

pemerintah yang lengkap, akurat dan mudah diakses, (2) wirausahawan dapat

memulai usaha dengan tepat karena ketersediaan data pemerintah mendukung

proses riset pasar dan kebutuhan konsumen, (3)masyarakat sipil dapatmembuat

program pembinaan desa yang tepat sasaran dan tepat guna dengan adanya

bantuandataakuratdaripemerintahtentangprofildanperkembangandesa.

• MeningkatkanAkuntabilitasBadanPublik,MengurangiPraktikKorupsiDalamskemaOpenGovernment,pemerintahwajibmemastikanseluruhdataaspek

penyelenggaraan pemerintahan dapat diakses oleh publik secara terbuka dan

transparan.Mulaidaritahapanperencanaanhinggamonitoringdanevaluasi,semua

harus dapat diakses oleh publik secaramudah, transparan dan akuntabel. Dengan

adanya skema tersebut,maka secara otomatismasyarakat dapat turutmengawasi

lebih jauhpenggunaananggaranpublikdandampakyangdihasilkandari anggaran

tersebut. Dengan begitu, masyarakat dapat mengidentifikasi apabila terdapat

penyalahgunaan anggaran yang dapat merugikan negara. Secara otomatis,

masyarakatdapatsecaraaktifberkontribusidalammencegahpraktikkorupsi.

Lebih jauh, relevansi keterbukaan data pemerintahan untuk mengurangi praktik

korupsi dapat dilihat dari persilangan penilaian dari The Open Data Barometer,sebuah laporan tahunan yang dikeluarkan oleh lembaga internasionalWorldWideWeb Foundation, untuk menilai barometer keterbukaan data di sebuah negara,

denganCorruptionPerceptionsIndex,sebuahlaporantahunanyangdikeluarkanolehlembaga internasional Transparency International, untuk menilai indeks praktik

korupsidalampenyelengaraanpemerintahandisebuahnegara,berikutini1:

Tahun OpenDataBarometerScore CorruptionPerceptionsIndexScore2013 18,66 32

2014 36,18 34

2015 31,81 36

2016 38,35 37

Dari tabel tersebut, dapat dipahami bahwa seiring dengan meningkatnya scoreketerbukaan data pada Open Data Barometer Score, maka nilai CorruptionPerceptions Index pun meningkat. Ini berarti terdapat satu garis lurus yang

menyatakan bahwa seiring dengan keterbukaan data pemerintah yangmeningkat,

makarasakepercayaanpublikterhadappemerintahpunakanmeningkat.Sehingga

persepsi publik akan praktik korupsi yang mungkin dilakukan pemerintah pun

menurun.

1OpenDataLabsResearchReport2016:Connectingthedots:Buildingthecaseforopendatatofightcorruption

5

• MeningkatkanKualitasPembuatanKebijakanSeperti yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa konsep pemerintah terbuka

setidaknyaberangkatuntukmemastikanduahal yakni: transparansi pemerintahan

dan kolaborasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah. Adapun tujuan

utamadarihal ini ialahuntukmemastikanpembuatankebijakanyangberdasarkan

padafaktalapanganatauevidence-basedpolicy-making.Denganbegitu,pembuatan

kebijakan akan menjadi tepat sasaran dan tepat guna, sehinga tidak terjadi

pemborosananggaranpublik.

Skemayangdibuatuntukmemastikanprosesiniberjalanialahdenganmembangun

berbagaisaluranaspirasipublikdisetiap linipembuatankebijakan.Saluranaspirasi

ini dapat dibuat secara konvensional ataupun digital, menyesuaikan kondisi

penyelenggaraan pemerintahan. Aspirasi masyarakat ini, sejatinya harus menjadi

aspekkuncidalamperumusankebijakanpemerintahagarsubstansikebijakanyang

dibuat menjadi lebih kaya. Dengan begitu, hasil kebijakan yang dikeluarkan juga

menjadilebihberkualitasdantepatguna.

Asumsikanapabilapembuatankebijakan tidak sama sekalimelibatkanmasyarakat,

murnitopdownatauhanyaproseduralbottomup.Tentu,kebijakantidakakandapatbenar-benar mengakomodir berbagai kebutuhan masyarakat, karena pihak yang

mengakses kebijakan tidak diberikan ruang untuk turut terlibat. Oleh karena itu,

penting adanya skema keterlibatan pembuatan kebijakan bottom up yang

substansialmelaluipenerapanOpenGovernment(pemerintahterbuka).

• MeningkatkanKualitasPelayananPublik:CitizenisTheKingSalah satu hal utama yang diharapkan dengan adanya praktik keterbukaan

pemerintah ialahterjadinyapeningkatanpelayananpublik.Sebuahkondisidimana

masyarakat dapat merasakan pelayanan yang maksimal di seluruh sektor

penyelenggaraan pemerintah. Ini menjadi penting, mengingat bahwa pelayanan

publik adalah hak dasar yang harus dapat diakses oleh seluruh warga negara

Indonesiadenganbaik,mudahdannyaman.

Untuk mewujudkan pelayanan publik yang nyaman, maka terdapat keharusan

pemerintahmenyediakan saluranpenilaianataspelayananyangdiberikan. Elemen

inikemudiandijadikantolakukurpenilaianevaluasikinerjabadanpubliksertadasar

perumusankebijakanpublikkedepan.Selainitu,untukmengaksespelayananpublik

yang baik, masyarakat juga harus tahu secara jelas alur pelayanan, biaya yang

dibutuhkan serta estimasi waktu yang dihabiskan. Dengan begitu, kenyamanan

dalampelayanandapatdirasakanseutuhnya.

6

Open Government memastikan skema ini berjalan dengan baik. Dengan cara

memastikan platform keterbukaan informasi dalam layanan benar-benar berjalan.

Selainitu,skemaOpenGovernmentjugamemastikanadanyasaluranaspirasipublik

bagilayananyangdidapatkan.Bahkanbukanhanyaitu,berbagaiaspirasijugaharus

dapat ditindaklanjuti dan dikelola dalam pembuatan kebijakan. Secara singkat

melalui skema ini dapat dipahami bahwa masyarakat adalah konsumen dan

konsumenadalahrajadalamsistempelayananpublik.

• InvestasiAsingDalamNegeriMeningkatSelain faktor utama ekonomi seperti suku bunga dan Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB), birokrasi dan regulasi adalah pertimbangan utama yang digunakan

sebuahnegarauntukberinvestasidinegara lain. Semenjak Indonesiamemutuskan

untukmengadopsidemokrasidanmenerapkanasastransparansisertaakuntabilitas

dalam penyelenggaraan pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi, tren

menunjukkan bahwa Investasi Penanaman Modal Asing/Luar Negeri di Indonesia

terusmeningkatsetiaptahunnya(2010-2015)2:

Dalam kurva tersebut, terlihat bahwa tingkat realisasi investasi asing di Indonesia

terus-menerus meningkat. Bila hal ini disilangkan dengan Open Data BarometerScoredanCorruptionPerceptionsIndexScoredi Indonesiatigatahunterakhiryangsudah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik benang merah bahwa dengan

adanya keterbukaan data yang mendorong penurunan tingkat korupsi di sebuah

negara,makahaltersebutjugaakanmemberinilaitambahinvestasisebuahnegara.

2DataBPS:RealisasiInvestasiPenanamanModalLuarNegeriMenurutProvinsi1(jutaUS$),2006–2015.idaktermasuk

SektorMinyak&Bumi,Perbankan,LembagaKeuanganNonBank,Asuransi,SewaGunaUsaha,Investasiyangperizinannya

dikeluarkanolehinstansiteknisatausektor,InvestasiPortoFolio(PasarModal)danRumahTangga

2010 2011 2012 2013 2014 2015

TingkatRealisasiInvestasi

PenanamanModalLuar

Negeridalamsatuan(juta

US$)

16214.8 19474.5 24564.7 28617.5 28529.7 29276

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

RealisasiInvestasiPenanamanModalLuarNegeri

7

Ini karena faktor seperti birokrasi bersih yang didukung dengan regulasi serta

penerapan yang kuat atas nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas juga menjadi

pertimbangansebuahnegaramemutuskaninvestasidinegaralain.Olehkarenaitu,

menjadi sangat penting dan siginifikan bagi Indonesia untuk memastikan praktik

keterbukaanpemerintah terus berjalan.Denganbegitu, bukanhanya kemudahaan

akanaksesdataataupenyelenggaranpemerintahanbersihsajayangdidapat,namun

investasi asing dalam negeri untuk mendorong pertumbuhan perekonomian

Indonesiajugadapatterusditingkatkan.

I.CTantanganKeterbukaanPemerintahHariIniSecara umum, komunitas globalmelihat Indonesia telahmencapai kemajuan yang relatif

baikpadaaspekketerbukaanpemerintah.HaltersebutdapatterlihatdarikajianTheWorldJusticeProjectditahun2015yangmenilaikadarketerbukaanpemerintahmelaluibeberapa

aspek: (1) publicized laws and government data, (2) right to information, (3) civicparticipation,and(4)complaintmechanisms.Daripenilaiantersebut,Indonesiamenduduki

peringkatke-32dari102negarayangdisurveydengantotalskor0,58dari13.Dibawahini

merupakangambaranpemeringkatantersebut4:

Selanjutnya, terkait keterbukaan dokumen anggaran, Indonesia juga telah menunjukkan

kemajuanyangsignifikan.HaltersebutdapatdilihatdaridataTheOpenBudgetIndextahun2016,dimanakeseluruhandata terkaitpenganggaran telahdibukakepadapublik, seperti

penggambaranpadatabeldibawahinI5:

3TheWorldJusticeProjectOpenGovernmentIndex2015Report.4Ibid5HasilsurveyTheOpenBudgetIndex2016dapatdiaksesmelalui:http://www.internationalbudget.org/opening-

budgets/open-budget-initiative/open-budget-survey/country-info/?country=id

8

Sumber:OpenBudgetSurvey2016,InternationalBudgetPartnership

Sementara pada inisiatif keterbukaan data, Indonesia juga dianggap menunjukkan

keseriusanmengupayakanpenyediaandataterbukabagipublik.Hal tersebutdapatdilihat

dari insiatif Satu Data yang diluncurkan sejak tahun 2014 dan rencananya akan

dilembagakanmelalui PeraturanPresidendi tahun2017.Adapun tujuandari dibentuknya

insiatif ini ialah untukmeningkatkan interoperabilitas dan pemanfaatan data pemerintah,

baik untuk internal antar instansi pemerintah serta untuk publik secara luas. Selain itu,

Inisiatif Satu Data juga memastikan bahwa data pemerintah yang dimiliki setidaknya

memiliki3prinsiputamayaitu:satustandardata,satumetadatabakudaninteroperabilitas

data6.

Selain inisiatif Satu Data, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan Pengendalian

Pembangunan(UKP-PPP)jugaturutmeluncurkanLAPOR!(LayananAspirasidanPengaduan

OnlineRakyat)ditahunyangsama.LAPOR!adalahsaranaaspirasidanpengaduanberbasis

mediasosialyangdapatdiaksespubliksecaraterbuka7.

Dari beberapa pemaparan di atas, tergambar bahwa sejatinya Indonesia telah memiliki

fondasiyangcukupuntukmendukungberkembangnyapraktekpemerintahanterbuka.Hal

tersebut dapat dilihat dari kerangka regulasi yang memadai, inovasi keterbukaan yang

sudah mulai berkembang serta gerak penerapan yang mulai konsisten. Meski demikian,

bukan berarti tidak ada tantangan yang masih harus diselesaikan pemerintah untuk

mewujudkan pemerintahan yang benar-benar menjalankan prinsip Open Government.Karenapadakenyataannya,dalamlaporanyangdihasilkanolehOpenGovernmentReview

di tahun 2016, Indonesia tercatatmasihmemiliki beberapa tantangan besar untuk dapat

6StandardisasiSatuDataIndonesia,dapatdiaksesmelaluiportalSatuDataIndonesia:http://data.go.id/7DataketerhubunganLAPOR!SP4NhinggaApril2017

9

benar-benarmewujudkanketerbukaanpemerintahanyangsubstansialdanbermanfaatluas

bagimasyarakatnya.Tantangantersebutantaralain8:

ü Kementerian/Lembaga belummemiliki komitmen terhadap proses keterbukaan

danbelummampumenerjemahkantujuanumumpemerintahanterbukamenjadi

tujuan-tujuankhusus.

ü Keikutsertaan legislatif dan yudikatif dalamproses reformasiOpenGovernmentmasihsangatterbatas.

ü Belum adanya integrasi antar berbagai agenda pemerintah yang berbeda,

sekaligus upaya saling menguatkan, termasuk dalam Prioritas Presiden, tujuan

Rencana Pembangunan jangka pendek,menengah, panjang; Rencana Aksi OGP,

sertaberbagaiagendareformasilainnya.

ü Lemahnya koordinasi baik secara horisontal (antar pemerintahan pusat dan

kementerian) dan vertical (antar pemerintah pusat dan pemerintah tingkat

daerah yang terdesentralisasi) untuk mempertahankan rasa memiliki terhadap

inisiatifketerbukaanpemerintah(OpenGovernment).ü Minimnya kapasitas daerah dan mendorong budaya yang mendukung prinsip-

prinsipOpenGovernmentdiantaraaparatursipilnegara.

Selain itu, meskipunWorld Governance Indicator World Bank 2014 dalam laporan OECD

menunjukkanbahwaposisiIndonesiadidalamsalahsatuIndikatorpenilaiannyayaitu;Voiceand Accountability meraih peringkat tertinggi bila dibandingkan dengan negara ASEAN

lainnya. Namun apabila peringkat tersebut dibandingkan dengan negara-negara OECD

(Organisation for Economic Co-operation and Development) lainnya, Indonesia masih

berada dalam kelompok peringkat terendah9. Adapun indikator Voice and Accountability

sendirididasarkanpadabeberapaaspekseperti:pemilu,kebebasanberekspresi,kebebasan

berasosiasidankebebasanmedia.Halinilahyangjugaharusjadicatatanpemerintahuntuk

terusmengakselerasiketerbukaandenganbaik.

Kemudian, dalam hal penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi No.14/2008,

menurutGlobalRighttoInformationRatingditahun2015,Indonesiajugamasihmenduduki

peringkat30daritotal111negaradenganskor101darimaksimalscore150:10

Indikator NilaiMaksimal NilaiHakAksesInformasi 6 6

CakupanInformasi 30 28

ProsedurPermintaan 30 13

Informasiygdikecualikan 30 16

8OECDPublicGovernanceReviews,OpenGovernmentinIndonesia,OECD2016.9OECDPublicGovernanceReviews,OpenGovernmentinIndonesia,OECD2016.10GlobalRighttoInformationRating;http://www.rti-rating.org/

10

Mekanismegugatan 30 25

Sanksi 8 3

Promosi 14 10

Total 150 101

Melaluitabelpenilaiandiatas,dipahamibahwaIndonesiamasihmemilikibanyaktantangan

terkait beberapa hal yaitu; (1) penerapan prosedur permintaan data/ informasi, (2)

pengidentifikasikan informasi yang dikecualikan dan tidak dikecualikan, (3) pelaksanaan

mekanisme gugatan terkait sengketa data, serta (4) penegakkan sanksi bagi produsen

data/informasi yang tidakmemberikan/mempublikasikan data/informasi. Keseluruhan hal

inilahyangmasihmenjadipermasalahandanharusdibenahi.

Kemudian,tantanganpadaisukorupsi,efektifitaspemerintahan,peningkataninfrastruktur,

peningkatan capaian layanan kesehatan, pendidikan, peningkatan jaring pengaman sosial,

tingkat kemiskinan penduduk dan pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk, masih

menjadipekerjaanrumahbagipemerintah.Olehkarenaitu,masihmenjadivisiutamabagi

pemerintahIndonesiauntukdapatmemastikanbahwaberbagaipraktikketerbukaandapat

memberikanmanfaatnyatabagimasyarakat.Makapentingrasanyauntukterusmengawal

penerapanpraktikOpenGovernmentdiIndonesia.

Dengan demikian, di tahun 2012 bersama dengan 67 negara di seluruh dunia, Indonesia

berkomitmendalaminsiatifOpenGovernmentPartnership.Melaluikomitmenini,Indonesia

memastikan bahwa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, Indonesia akan terus

menerapkan asas-asasOpenGovernment, seperti: transparansi, akuntabilitas, inovasi dan

partisipasi di level pemerintahan pusat seperti kementerian/ lembaga dan di level

pemerintahan daerah. Untuk memastikan hal tersebut berjalan, maka pemerintah juga

mendirikansebuahSekretariatNasionalOpenGovernmentIndonesiayangberfungsiuntuk

terusmengawalprosesketerbukaantersebut.

II. OpenGovernmentIndonesiadanSignifikasinyaBagiKeterbukaanPemerintah

II.AAwalTerbentukSekretariatOpenGovernmentIndonesiaOpen Government Indonesia (OGI) merupakan bentuk konkret keseriusan pemerintah

IndonesiadalammengawalprosesreformasisektorpublikdiIndonesiasecaramenyeluruh,

11

baik pada tingkat pusat maupun daerah. Inisiatif ini lahir atas konsensus dan komitmen

bersamaantaraIndonesia,sebagaisalahsatufoundingfathers,dengan76negaradiseluruhduniayangtergabungdalamgerakanOpenGovernmentPartnership.

MelaluiinisiatifOpenGovernmentIndonesiadiharapkanakanlahiride,inisiatif,danpraktik

keterbukaan pemerintah yang dapat mengakselerasi pencapaian target dan prioritas

nasional. Utamanya di dalammewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,

demokratis, dan terpercaya. Selain itu, pemerintah juga menggunakan semangat Open

Government sebagaiwadah untukmembuka pintu sebesar-besarnya bagi seluruh lapisan

masyarakat agar dapat berkolaborasi dan berperan aktif di dalam menentukan prioritas

penyelenggaraanpemerintahdiIndonesia.

Sebagai upaya untukmengejawantahkan semangat Open Government secara konkret, di

tahun 2012 pemerintah memasukan agenda Open Government ke dalam salah satu

programprioritasmelaluiUnitKerjaPresidenBidangPengawasandanPengendalian(UKP4).

Namun seiring dengan perubahan rezim kepemimpinan, di tahun 2014 UKP4 resmi

dibubarkan dan amanat mengemban agenda Open Government diberikan kepada

Kementerian PPN/Bappenas, Kantor Staf Presiden, dan Kementerian Luar Negeri sebagai

tiga Kementerian penanggung jawab utama dan beberapa kementerian lain yaitu;

KementerianPAN/RB,KementerianKomunikasidanInformatika,KementerianDalamNegeri

danKomisiInformasiPusat.

Untuk memastikan skema keterbukaan pemerintah berjalan, maka ketujuh lembaga

tersebut berkoordinasi untukmemimpin beroperasinya sebuah Sekretariat Nasional yang

dinamakan Sekretariat Nasional Open Government Indonesia. Adapun pembentukan

sekretariat ini merupakan wujud pengejawantahan konkret dari Keputusan Presiden No

13/2014 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Open Government Partnership,

yangmenekankanbahwapemerintah Indonesiaakansecarakonsistenmendukungpraktik

keterbukaandidalamnegeri.

II.BVisiSekretariatNasionalOGISebagaisalahsatumekanismepenggerakketerbukaanpemerintahandiIndonesia,visidan

misiSekretariatNasionalOGIadalahsebagaiberikut.

VisiSekretariatNasionalOGI:• Menjadipendorongdankatalisatoryangefektifbagi terciptanya sistem tatakelola

pemerintahanyangterbuka,partisipatif,akuntabel,dan inovatifdi tingkatnasional

dandaerahdenganpenjelasansebagaiberikut:

o Pemerintahanyangterbukamerujukkepadasistemtatakelolapemerintahan

yang transparan kepada masyarakat dalam berbagai aspeknya, mulai dari

perencanaanpembangunan,pelaksanaandanpemantauanhasildandampak

daripembangunan

12

o Efektif merujuk kepada pelaksanaan fungsi pendorong keterbukaan yang

diperankan dengan baik oleh Sekretariat Nasional OGI, pemangku

kepentingannyabesertaperangkatnya;

o Keterbukaanpemerintahanmerujukkepadaprinsip-prinsippenyelenggaraan

pemerintahan yang terbuka kepada masyarakat dalam berbagai aspeknya,

mulai dari perencanaan pembangunan, pelaksanaannya, dan pemantauan

hasildandampakdaripembangunan;

o Berintegritas bermaknakan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dengan

menjunjung tinggi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dan

menghindarkandiridaripraktek-praktekkorupsi,kolusi,dannepotisme;

o Inklusifadalahprinsippelibatanseluasmungkinkomponen-komponendalam

masyarakatdalampelaksanaanpemerintahan;

o Akuntabel merujuk kepada sistem tata kelola pemerintahan yang bersih,

efektif,danresponsifterhadapaspirasipublik.

o Partisipatif memiliki makna proses pelaksanaan program-program

pembangunan oleh pemerintah yang aktif melihat potensi berkolaborasi

dengan gerakan dan inisiatif terkait di dalam maupun luar negeri; dan

melibatkansecaraaktifmasyarakatdalamberbagaiaspeknyasebagaisubyek

danbukanobyekdariprogram-programtersebut;

o Inovatifadalahsebuahsikapyangdituntutdaripelaksanapemerintahanyang

mengedepankan pengetahuan mendalam dan secara terus menerus

berupaya mencari terobosan-terobosan dan pembaharuan dalam

pelaksanaantugas-tugaspemerintahan,termasukdidalamnya.

II.CMisiSekretariatNasionalOGIUntuk mencapai visi di atas, Sekretariat Nasional OGI memiliki beberapa misi sebagai

berikut:

• SemakinmeluasnyaketerlibatanKementerian/Lembagadanpemerintahdaerah

dalamsemangatOpenGovernment.• TerwujudnyaperbaikantatakeloladatadiKementrian/LembagadanPemerintah

Daerah.

• Terlaksananya fungsi koordinasi dan supervisi dalam pelaksanaan komitmen

keterbukaanpemerintah.

• TerwujudnyakinerjakelembagaanSekretariatNasionalyangefektifdanefisien.

II.DNilai-NilaiDasarSekretariatNasionalOGISekretariatNasionalOGIdidorongolehempatarahkebijakanyangberbasiskanpadanilai-

nilaidasarsebagaiberikut:

a. MendorongketerbukaandanakuntabilitasBersama-sama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat sipil lainnya,

Sekretariat Nasional OGI mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang

terbuka dan akuntabel baik itu dalam penyusunan kebijakan publik ataupun dalam

pengawasanterhadappenyelenggaraannegaradanpemerintahan.

b. InklusivitasdanpartisipatifDi dalam pelaksanaan seluruh aspek dalam kegiatannya, Sekretariat Nasional OGI secara

konsistenmenjalankanpraktek-praktekinklusivitasdanpartisipatifdimanaparapemangku

13

kepentingannon-pemerintah(masyarakatsipil,akademisi,swasta)terlibatsecaraaktif,baik

dalam perencanaan (penyusunan Rencana Aksi), pelaksanaan, dan pemantauan dan

evaluasi.

c. Inovasi-inovasidalampenyelenggaraanpemerintahanyangterbukaSekretariat Nasional OGI mendorong terciptanya inovasi-inovasi yang diinisiasi oleh

lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam hal penyelenggaraan

keterbukaan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta

mendokumentasikan inovasi-inovasi tersebut dan mereplikasinya pada para pemangku

kepentinganlainnya.

d. Ko-kreasidanKemitraanyangSetaraStrategiyangjugaditerapkandilingkunganOGPinimensyaratkanadanyasebuahkemitraan

yangsetaraantarapemerintah,masyarakat sipil,danaktor-aktornon-pemerintah lainnya.

Strategi ini diterapkan dalamberbagai aspek kegiatan SekretariatNasionalOGI. Ko-kreasi

bermaknakanketerlibatanparapemangkukepentingandalamprosespenyusunanRencana

Aksi,dalamproses implementasikegiatan-kegiatanuntukmemenuhikomitmen-komitmen

yangadadidalamRenaksimelalui kelompok-kelompokkerjayangada,dandalamproses

pemantauandanevaluasimelalui IndependentReviewMechanism(IRM)danmekanisme-

mekanismelainnya.

II.EFungsiSekretariatNasionalOGIUntuk memaksimalkan capaian misi dan sasaran strategis, sekretariat nasional OpenGovernmentIndonesiaberfungsisebagai:

1. Fasilitator penyusunan rencana aksi sebagai acuan dan rencana kerja pemerintah

(pusatmaupundaerah)untukmemajukanprogramdankomitmenpemerintahyang

lebihterbukadanpelayananpublikyanglebihoptimal;

2. Memfasiltasi Peer Learning atas pembelajaran implementasi komitmen dalam

RencanaAksiNasionalmaupundaerah;

3. Memastikan pencapaian komitmen-komitmen yang dimiliki oleh

kementerian/lembagadanpemerintahdaerahyangberpartisipasididalamRencana

AksiOGIterukur.

II.FKerangkaKelembagaanDalamrangkamendukungdanmemfasilitasipencapaiantujuan-tujuandiatas,makaperlu

dibentuk Tim Koordinasi Strategis Open Government. Pembentukan Tim Koordinasi ini

didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 51/M.PPN/HK/08/2016 tentang

PembentukanTimKoordinasiStrategisPelaksanaanRencanaAksiKeterbukaanPemerintah

(OpenGovernmentIndonesia).

TimKoordinasiStrategis terdiriatasTimPengarah,PenanggungJawabdanTimPelaksana.

Tim Pengarah (Steering Committee), diketuai oleh Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/ Ketua Bappenas. Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengarah dibantu oleh

sebuahTimPelaksanayangdiketuaiolehDeputiPolitik,HukumdanPertahananKeamanan

14

Bappenas. Selanjutnya, dalam menjalankan operasional sehari-hari, Sekretariat Nasional

dikepalaiolehKepalaTimPelaksana,yaitupejabatEselonIIdariBappenas.BerikutpenjelasantugaspokokdanfungsidariTimKoordinasiStrategisOpenGovernent

Indonesia:

o TimPengarahyangdikepalaiolehMenteriPPN/KepalaBappenas,berfungsiuntuk:

o Menetapkanarahkebijakannasionalsebagailandasanpelaksanaanrencanaaksi

keterbukaanpemerintah(OpenGovernment)untukmewujudkantatakelola

pemerintahanyangbaik.

o Menetapkanprogramstrategispelaksanaanketerbukaanpemerintah.

o Menyelesaikanpermasalahandanhambatanpelaksanaanrencanaaksiyang

tidakdapatdiselesaikanolehTimPelaksana.

o Menyampaikanlaporansecaraberkala.

o PenanggungJawabyangdikepalaiolehDeputiBidangPolitik,Hukum,Pertahanan

danKeamanan,KementerianPPN/Bappenas,berfungsiuntuk:

o Bertanggungjawabataspelaksanaankoordinasistrategisdanbertugas

memberikanlaporanpelaksanaanrencanaaksisecaraberkalakepadaMenteri

PPN/KepalaBappenasselakuketuaTimPengarah.

o TimPelaksanayangdikepalaiolehDirekturAparaturNegara,KementerianPPN/

Bappenas,berfungsiuntuk:

o Merumuskankebijakandanstrategioperasionalketerbukaanpemerintah.

o Menyusunrencanaaksiketerbukaanpemerintah.

o Memantaudanmengevaluasikemajuanpelaksanaanrencanaaksiketerbukaan

pemerintah.

o Melaksanakankomunikasidansosialissisecaraberkaladenganparapemangku

kepentingan.

o Melaporkankemajuanpelaksanaanrencanaaksiketerbukaanpemerintah

kepadaTimPengarah.

o Melakukankoordinasilintasinstansidalamrangkapelaksanaanrencanaaksi

keterbukaanpemerintah.

o TenagaPendukungo MembantupelaksanaantugasTimPelaksanadalampengumpulandatadan

informasi,menyiapkansertamengolahbahanuntukperumusanrekomendasi

kebijakan

o MelaksanakantugaslainyangdiberikanolehTimPelaksana

Meskipun tugas dan fungsinya tidak tertuliskan secara tersurat di dalam Surat Keputusan

Menteri,namundalammenjalankanvisibesarOpenGovernment,TimKoordinasiStrategis

Open Government juga didukung oleh sebuah Sekertariat Nasional Open GovernmentIndonesia yang diisi oleh tiga tenaga ahli profesional dan dipimpin oleh seorang Kepala

SekretariatNasional.Keempattenagaahliprofesionaltersebutterbagikedalamtigabidang

keahlianyangterdiridari:

KepalaSekretariatNasional KepalaSekretariatNasionalbertanggungjawabuntuk:

15

o BertanggungjawabuntukmembantuKepalaPelaksanadalammengkoordinasikan

keseluruhantugasdanfungsiyangberkaitandenganOpenGovernmentIndonesiamaupunkeanggotaanIndonesiadiOpenGovernmentPartnershipseperti:Menyusun

rancanganRencanaKerjadanAnggaranSekretariatNasional;

o Membantunationalfocalpointdalampelaksanaankoordinasiantar-pemangku

kepentingandalamOpenGovernmentPartnershipdanOpenGovernmentIndonesia;o MengkoordinasikanpelaksanaantugastenagaahlidilingkupSekretariat

KebijakanPublikTenagaAhlibidangKebijakanPublikbertanggungjawabuntuk:

o BidangKebijakanPublikBertanggungjawabuntukmembantumenyiapkandan

menyusunkerangkakebijakanketerbukaanpemerintahdanmembantuproses

penyusunanrencanaaksisebagaiacuandanrencanakerjapemerintah(pusat

maupundaerah)untukmemajukanprogramdankomitmenpemerintahyanglebih

terbukadanpelayananpublikyanglebihoptimal;

o Melakukanidentifikasidananalisisataskebijakandanprogramyangterkaitdengan

isuOpenGovernment;o Mengembangkandanmelaksanakanmekanismepemantauandanevaluasiatas

pelaksanaanRencanaAksi;

o Mengkoordinasikanpertemuan,diskusi,dandialogantar-pemangkukepentingan

terkaitinisiatifOpenGovernment;PenggapaiandanKomunikasiPublikTenagaAhlibidangPenggapaiandanKomunikasiPublikbertanggungjawabuntuk:

o Bertanggungjawabuntukmembantumenyusunstrategipenggapaiandan

komunikasipublikdanmengkoordinasikankampanyeketerbukaanpemerintahan

kepadapublikmaupuninstansi-instansipemerintahbaikdipusatmaupundidaerah.

o Merumuskandanmelaksanakanstrategikomunikasi,sosialisasidankampanye

tentanginisiatifOpenGovernment;o Menyiapkandan/ataubertanggungjawabterhadapkontendarisemuamedia

publikasiSekretariatOGI,baikyangdimuatmelaluimediatradisionalataupunmedia

sosial;

o Membangunkemitraanantar-stakeholderskunciterkaitOpenGovernment;o MembangunkomunikasidenganOpenGovernmentPartnershipSecretariat(Support

Unit);o Mengelolamanajemenpengetahuanyangmampumerekam,mengkodifikasi,dan

mengeskalasipengalaman-pengalamanbaikdalampelaksanaanketerbukaan

pemerintahandanlangkah-langkahdiseminasipengetahuantersebut

DesainGrafiso TenagaAhlibidangDesainGrafisbertanggungjawabuntuk:

o MenyiapkandanmengkoordinasikanpenggunaandesaindanimagebrandingSekretariatOGI;

o Menyiapkandesainlayout,spesifikasidanhal-halteknislainnyaterkaitdenganpenerbitanlaporan,infografis,presentasipublik(powerpoint/audiovisual

presentation),halamanwebsite,poster/banner,brosurdanmateripublikasilainnya;

16

o Bertemudenganpemangkukepentinganutamauntukmendiskusikanhal-halteknis

terkaitkepentinganpenerbitanataupunpublikasidariSekretariatOGI;

Selain Sekretariat Nasional Open Government Indonesia, dalammenjalankan fungsinnya,

Tim Koordinasi Strategis Open Government Indonesia juga didukung oleh Organisasi

MasyarakatSipil.SaatiniterdapattujuhelemenOrganisasiMasyarakatSipilyangtergabung

dalam Tim Koordinasi Strategis Open Government Indonesia berdasarkan KeputusanMenteriBappenastersebut,diantaranya;(1)ForumIndonesiauntukTransparansiAnggaran

(FITRA), (2) Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro), (3) Indonesian ParliementaryCenter (IPC), (4) PerkumpulanMedia Lintas Komunitas (MediaLink),(5) International NGOForumonIndonesianDevelopment(INFID),(6)LembagaStudiPersdanPembangunan(LSPP)

dan(7)IndonesianCenterforEnviromentalLaw(ICEL).

Dalam struktur Tim Koordinasi Strategis Open Government Indonesia, secara spesifikOrganisasiMasyarakatSipilberfungsiuntuk:

o Memberikanmasukansecaraaktifdalamprosespenyusunankebijakandanstrategi

keterbukaan pemerintah melalui penyusunan rencana aksi, sebagai perwujudan

partisipasimasyarakat.

o Terlibataktifdalamprosespemantauandanevaluasikemajuanpelaksanaanrencana

aksiketerbukaanpemerintahuntukmenjalankanskemacheckandbalancespraktikketerbukaanpemerintah.

o Menjadi sarana uji publik dalam berbagai kebijakan pemerintahan terbuka demi

terciptanyaelemenpartisipasiyangsubstansial.

17

OrganogramstrukturkelembagaanSekretariatNasionalOGIdapatditemukandalamLampiran.

ORGANOGRAMSEKRETARIATNASIONAL

OPENGOVERNMENTINDONESIA

DEWAN PENGARAH: TINGKAT MENTERI: Bappenas, Kemlu, KSP

TIM PELAKSANA:

Ketua: KSP Wakil Ketua: Perwakilan OMS

Anggota: Bappenas, Kemlu, KSP, Kemdagri, Kemkominfo, Kemenpan

RB, KIP, Perwakilan OMS

KETUA TIM PELAKSANA:

Bappenas

KEBIJAKAN PUBLIK DAN KOORDINASI

DESAIN GRAFIS PENGGAPAIAN

DAN KOMUNIKASI PUBLIK

KEUANGAN DAN ADMINISTRASI

KEPALA SEKRETARIAT NASIONAL

Pertemuan Konsultatif OMS

Sekretariat Daerah OGI Ketua: Bappeda

Anggota: SKPD, PPID, Komisi Informasi dan

perwakilan OMS daerah

Pertemuan Konsultatif OMS Daerah

KELOMPOK KERJA Ketua Bersama: Perwakilan

Pemerintah dan OMS Anggota: Pemerintah dan OMS

18

II.HPraktikBaikOpenGovernmentIndonesiaSejak diluncurkannya Sekretariat Nasional Open Government Indonesia di tahun 2012hingga peta jalan ini dibuat, tentu sudah banyak pencapaian yang dilakukan oleh TimKoordinasi Strategis Open Government Indonesia, baik ketika Sekretariat Nasional OpenGovernment Indonesia masih berada dibawah koordinasi Unit Kerja Presiden bidangPengawasandanPengendalian(UKP4)ataupunsaatSekretariatberadadibawahkoordinasiKementerian PPN/Bappenas, Kementerian Luar Negeri dan Kantor Staf Presiden. Adapunbeberapapencapaiantersebutantaralain;

o MendorongpendiriandanperluasanpenggunaanPortalSatuDataIndonesiaPendirian portal Satu Data Indonesia diawali dari kebutuhan data yang akuratdengan standardisasi yang sama untuk mempermudah proses pengambilankebijakandalaminstansipemerintahan.Selainitu,inisatifinijugadibutuhkanuntukmempermudah publikmengakses ragam data pemerintah sesuai dengan hak atasinformasi yang tertulis dalam Undang-Undang No 14/2008 tentang KeterbukaanInformasiPublik.Oleh karena itu, di tahun 2014 portal Satu Data yang sebelumnya bernamaOpenData, diluncurkan oleh pemerintah di bawah inisasi UKP4 sebagai perwujudankonkretmenjalankanaspekpemerintahterbuka(OpenGovernment).Sampaidengandokumen ini dirumuskan, Satu Data telah diadaptasi oleh 36 institusi publik yangterdiri dari: Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, dan akan terusdikembangkanmelaluirencanaaksiOpenGovernmentIndonesiasetiaptahunnya.

o MendorongpendiriandanperluasanpenggunaanLAPOR!SP4NBerangkat untuk mendorong elemen partisipasi masyarakat dalam penerapansemangat Open Government, LAPOR! SP4N (Layanan Aspirasi Pengaduan OnlineRakyat) berbasis media sosial, dinisasi oleh UKP4 di tahun 2012 dan terusdikembangkan oleh Kantor Staf Presiden hingga saat ini. Misi besar LAPOR! ialahmenjadi sistemaspirasi pengaduanmasyarakat terpadunasional. SehinggamelaluiLAPOR!nantinyalaporankeberbagaiinstansipemerintahandapatdidisposisikandanditindaklanjuti.HinggaApril2017, LAPOR! sudah terhubungdengan34Kementerian,54Lembaga,29 Pemerintah Kota, 87 Pemerintah Kabupaten, 24 Pemerintah Provinsi, 111Perguruan Tinggi Negeri, 17 Kopertis, 131 Perwakilan RI di Luar Negeri, dan 115BUMNdi Indonesia.Untukmemastikan,perluasanpenggunaanLAPOR!diberbagaiinstansiKementerian/LembagasertaPemerintahDaerah,SekretariatNasionalOpenGovernment dengan konsisten terus mendukung replikasi program LAPOR! SP4NmelaluiRencanaAksitahunannya.

o MengakselerasiPembentukandanOptimalisasiFungsiPejabatPengelolaInformasidanDokumentasi(PPID)Salah satu pilar inisiatif Open Government ialah aspek transparansi di manamasyarakat dapat mengakses informasi serta data publik dengan mudah dan

19

terbuka. Oleh karena itu, menjadi penting untuk mengakselerasi pembentukaninfrastrukturpenunjangketerbukaan,salahsatunyaPejabatPengelolaInformasidanDokumentasi (PPID). Menyadari siginifikansi dari hal ini, maka Tim KoordinasiStrategisOpenGovernment Indonesia dengan konsistenmendorong pembentukanPPID di berbagai instansi baik Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerahmelaluipenyusunanrencanaaksisetiaptahunnya.BerikutgambaranpeningkatanjumlahPPIDsejaktahun2012,dimanahaltersebutsecara konsisten dilembagakan dalam rencana aksi tahunan Open GovernmentIndonesia.11

Lebih jauh, Tim Koordinasi StrategisOpen Government Indonesia juga akan terusberkomitmenuntukmemastikanpendirianwadahketerbukaandalambentukPPIDini berjalan optimal. Hal tersebut akan diwujudkan melalui rencana aksi tahunanOpen Government Idonesia. Dengan begitu, pilar transparansi dalam insiatifpemerintahterbukadapatdiaplikasikandenganbaik.

o MendorongKebijakanSatuPeta(OneMapPolicy)Sebagai bentuk konkret pengejawantahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011tentangInformasiGeospasial,TimKoordinasiStrategisOpenGovernment Indonesiajuga mendorong terbentuknya kebijakan satu peta agar situasi sosial, politik danekonomidiseluruhwilayahIndonesiadapatterintegrasidenganjelasdidalamsatugambaran peta. Selain itu, peta ini juga berfungsi sebagai salah satu basispembuatan kebijakan pemerintah agar menjadi tepat guna dan sasaran. Dengankehadiran one map policy ini, harapannya koordinasi antar instansi pemerintah

11Dataperjanuari2017

2012 2013 2014 2015 2016Kota 29 36 60 60 87Kabupaten 83 98 174 174 289Propinsi 18 23 30 30 32K/L 69 74 75 77 77

69 74 75 77 7718 23 30 30 3283 98

174 174

289

29 36

60 60

87

0

100

200

300

400

500

600

PerkembanganJumlahPPID2012-2016

20

dalam proses pembuatan kebijakan akan menjadi lebih mudah dan terorganisirdenganbaik.

Melaluipembelajarandaripraktikbaik,menandakanbahwasejakmasadidirikannyahinggasaat ini, TimKoordinasiOpenGovernment Indonesia sudahmemberikan kontribusi nyatauntukpembangunanketerbukaanditanahair.Olehkarenaitu,menjadipentinguntukterusmempertahankan dan mengelola keberadaan tim tersebut, sebagai etikat baik danberkelanjutandaripemerintahuntukmengawalprosesketerbukaandiIndonesia.

21

III. ArahKebijakan,ProgramdanUkuranKeberhasilanPemerintahTerbukaIII.AAlurBerfikirPetaJalanPemerintahTerbuka

Arah kebijakan Open Government Indonesia merupakan pijakan prioritas per fase yangdirumuskanuntukmempermudahpemerintahmencapaivisiketerbukaan.Adapunduafasepengimplementasian yaitu: 2017-2019 dan 2020-2024. Periodesasi ini didasarkan padasiklusRencanaPembangunanJangkaMenengahNasional(RPJMN)periodeketigadansiklusRPJMN keempat dalam satu cycleRencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN). Selainitu,penetapanjangkawaktujugamempertimbangkanbahwaproyeksiprosesdemokratisasiyangdiharapkantetapberjalanhinggatahun2024.Sedangkanuntuk substansiarahkebijakandanstrategidalampeta jalan ini,dipanduolehsebuah alur berpikir yang didasarkan pada elemen yang dikawal oleh Open GovernmentIndonesia untuk merubah kondisi keterbukaan hari ini menjadi kondisi ideal. Adapunelemen yang dikawal dalam semangat Open Government Indonesia adalah: amanat danregulasi keterbukaan, nilai-nilai keterbukaan dan kemitraan internasional (OpenGovernmentPartnership).Melalui pengamalan ketiga elemen yang dikawal sebagai dasar kebijakan ini, terumuskanarah kebijakan dan strategi untuk menuju sebuah visi keterbukaan pemerintah, yaitu:terciptanyasistemtatakelolapemerintahanyangtransparan,akuntabel,efektifdanefisienmelalui pemanfaatan inovasi dan pelibatan masyarakat secara luas dalam prosesperumusan kebijakan di seluruh sektor pelayanan publik. Berikut secara singkatpenggambaranalurberpikirdalampetajalanini:

Arah Kebijakan

Elemen yang dikawal:

1. Dasar kebijakan

Keterbukaan 2. Nilai Keterbukaan 3. Kemitraan

Nasional

Visi Terciptanya sistem tata

kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel,

efektif & efisien melalui pemanfaatan inovasi dan

pelibatan masyarakat secara luas dalam proses perumusan kebijakan di seluruh sektor pelayanan

publik.

Kondisi Keterbukaan Hari

ini Program-program

22

III.BSasaranKebijakanPetaJalanPemerintahTerbuka

Dalampeta jalan pemerintah terbuka ini, stakeholder yang akan dijadikan sasaran utamayaitu lembagaeksekutif yangdibagidalamdua ranahyakni: (1)PemerintahPusatdan (2)PemerintahDaerah.Adapunpemilihansasarankebijakaninidikarenakanlembagaeksekutifadalah lembaga pemerintah yang bertugas untuk melaksanakan undang-undang, salahsatunyadalambentukpelayananpublik.Olehkarenaitu, lembagaeksekutif,baikdipusatmaupundidaerah,harusbisamemastikanbahwapelayananyangdiberikantepatgunadantepat sasaran. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut ialah dengan melakukanpraktik keterbukaan dua arah, di mana pemerintahmelakukan praktik transparansi sertaakuntabilitasdanmasyarakatturutberpartisipasi.Atasdasarpertimbangantersebut,makalembagaeksekutifakanmenjadisasaranutamadalamkebijakanpemerintahterbuka.Kemudiandalampetajalanpemerintahterbukaini,pemilihanlokuspemerintahpusatdandaerah dibedakan untuk memastikan bahwa praktik keterbukaan mampu memberikanmanfaat yang nyata pada publik. Seperti yang diketahui bahwa sejak diberlakukannyasistem otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki ruang improvisasi untuk mengatururusanrumahtangganyasendiri.Olehkarenaitu,penetrasiketerbukaanpemerintahharusdilakukansecaraholistikyaitupadalevelpusatdandaerah.Padatingkatpusatpetajalaniniberfokuspada:Kementerian,LembagadanBadanPublik12.Sedangkanpadatingkatdaerah,petajalaniniberfokuspadaunsurpenyelenggaraPemerintahDaerah:PemerintahProvinsi,PemerintahKabupaten/KotadanPemerintahDesa13.Dalammerumuskan peta jalan pemerintah terbuka ini, arah kebijakan dan programpadalembagaeksekutifdi tingkatpusatdandaerahdibedakandengandasarpertimbangan; (1)setiap lembaga memiliki grand desain keterbukaan yang berbeda (2) setiap lembagamemiliki kondisi keterbukaan yang berbeda, (3) setiap lembaga memiliki landasanoperasionalyangberbeda.III.CArahKebijakandanProgramPetaJalanPemerintahTerbuka

No Institusi ArahKebijakan Program2017-2019 Program2020-20241 Pemerintah

PusatPengoptimalansaranapartisipasipublikdalamproses

1. Mendorongketersediaanregulasioperasionalyangmenjaminpartisipasipublikdalamproses

1. Memastikanregulasiyangmenjaminpartisipasipublikdalamprosesperumusandanpenganggaran

12Per2017totalkementerian/lembagadiIndonesiasejumlah162yangterdiridari(Kementerian,lembaganonstructural,lembaganonkementerian,lembagastructuraldibawahkementeriannegara)13DalamUndang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahDaerah,DewanPerwakilanRakyatDaerah(DPRD)adalahjugaunsurpenyelenggarapemerintahdaerah,namunbukansasarandalampetajalanini.

23

No Institusi ArahKebijakan Program2017-2019 Program2020-2024perumusankebijakan

perumusandanpenganggarankebijakan.

2. Mengakselerasikanketersediaanplatformpartisipasipublik(digitaldan/konvensional)diinstansipublik.

3. Memperluaspraktikkolaborasi/kemitraandenganberbagaistakeholder;masyarakat,inisiatiflain,media,akademisi,sektorprivat,masyarakatsipildlldalamprosesperumusandanpenganggarankebijakan

kebijakanberjalandenganoptimal.

2. Mendorongpemanfaatanplatformpartisipasipublik(digitaldan/konvensional)olehpublik.

3. Memastikanadanyapartisipasiaktifdariberbagaistakeholderdalampraktikkolaborasi/kemitraan.

2 PemerintahPusat

Pengoptimalankualitaspelayananpublik

1. Mengakselerasiterciptanyainovasipelayananpublikdiberbagaisektor(konvensionaldan/digital)

2. Mengintegrasikaninovasipelayananpublik

3. Memastikanadanyamekanismetransparansidanakuntabilitaspelayananpublik

4. Mendorongkonektivitassaranapengaduandiinstansipublik

1. Mengoptimalkaninovasipelayananpublikdiberbagaisektor(konvensionaldan/digital)

2. Mengintegrasikaninovasipelayananpublik

3. Memastikanmekanismetransparansidanakuntabilitaspelayananpublikberjalandenganmaksimal

4. Memastikansaranapengaduanpelayananpublikresponsif

3 Pemerintah Akselerasi 1. Memastikanpraktik 1. Memastikan

24

No Institusi ArahKebijakan Program2017-2019 Program2020-2024Pusat penguatan

keterbukaaninformasipublik

transparansipadasektor-sektorprioritas

2. Memastikanketersediaanregulasioperasionalpendukungketerbukaaninformasipublikdalamsistemlayananinformasi

3. Mendorongketersediaanplatformdigital/SPBEuntukmempermudahaksesdata/informasiolehpublik

pemanfaatantransparansipadasektor-sektorprioritasolehpublik

2. Mengoptimalkanpenerapanregulasioperasionalpendukungketerbukaaninformasipublikdalamsistemlayananinformasi

3. Mendorongpemanfaatanplatformdigital/SPBEuntukmemberikanaksesinformasiyanglebihluas

4 PemerintahPusat

AkselerasiperbaikanTataKelolaData

1. Mendorongperbaikantatakeloladatadiberbagaiinstansipublik

2. Membentukknowledgecenterpraktikketerbukansebagaisaranapembelajaranuntukmempermudahketerbukaaninformasipublik.

1. MendorongketerhubungandatainstansipublikdenganSatuDataIdonesiauntukperbaikantatakeloladata

2. Meningkatkankualitasdatadanpemanfaatanknowledgecenterpraktikketerbukaanuntukmempermudahketerbukaaninformasipublik.

5 PemerintahPusat

OptimalisasiPeranIndonesiadiOGP

1. Memperkuatperan,tugasdanfungsiTimOpenGovernmentIndonesiamelaluipenguatankelembagaan/landasanregulasi.

2. BerperanaktifdalamkerjasamainternasionalOpen

1. MelaksanakankoordinasiaktifantarstakeholderdalamTimOpenGovernmentIndonesiasesuaidenganlandasanregulasi.

2. BerperanaktifdalamkerjasamaOGP

25

No Institusi ArahKebijakan Program2017-2019 Program2020-2024GovernmentPartnership(OGP)melaluiforuminternasionaldankelembagaan.

melalui:forum,strukturkelembagaansertapelibataninstitusilaindalamkerjasamaOGP

6 PemerintahDaerah

PerluasanKomitmenKeterbukaandiDaerah

Mengoptimalkanketerbukaanpemerintahdaerahpada5pilotprojectpemerintahdaerahdanbeberapadaerahbaru,baikpadatingkatprovinsi,kabupaten/kotamaupundesa.

1. Meningkatkankualitasketerbukaanpemerintahdaerah

2. Memperluaspraktikketerbukaanpemerintahdaerahbaikpadatingkatprovinsi,kabupaten/kotamaupundesa.

III.DUkuranKeberhasilan

Peta jalan pemerintah terbuka 2017-2019 dan 2020-2024 ditujukan untuk mencapaibeberapaarahstrategispadapemerintahpusatdanpemerintahdaerah.Padapemerintahpusat, yaitu: (1) Pengoptimalan sarana partisipasi publik dalam proses perumusan danpenganggaran kebijakan (2) Pengoptimalan kualitas pelayanan publik. (3) Akselerasipenerapan keterbukaan informasi publik. (4) Optimalisasi peran Indonesia di OGP.Kemudian, arah strategis pada pemerintah daerah; (1) Mendorong perluasan komitmenOpenGovernmentdiDaerahsesuaidengankondisidankebutuhandaerahmasing-masing.Berdasarkan hal tersebut maka, ukuran keberhasilan dapat diukur melalui beberapaindikatordibawahini:Arah

Kebijakan

Program Indikator TargetDuaTahunan:SiklusRenaksi

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Pengoptimalansaranapartisipasipublikdalamprosesperumusankebijakandanpenganggaran

Mendorongketersediaandanpelaksanaanregulasi

Regulasioperasionalpartisipasi

12.5%daritotalK/Lmemilikiregulasi

25%daritotalK/Lmemilikiregulasi



87.5%daritotalK/Lmemilikiregulasi

Ketersediaan&pemanfaa

Keterhubungan &pemanfaa

54.3%instansiterhubun

60%instansiterhubungLAPOR!



93%instansiterhubun

26

Arah

Kebijakan


2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

tanplatformpartisipasipublikdanperluasankolaborasidgnpublik

tanLAPORSP4N!

gLAPOR! gLAPOR!

PelaksanaanFKP

- 1%totalK/LmelaksanakanFKP

2%totalK/LmelaksanakanFKP

3% total K/LmelaksanakanFKP

4% daritotal K/LmelaksanakanFKP

Pengoptimalankualitaspelayananpublik

transparansi&akuntabilitaspelayananpublik

IndeksKepatuhanOmbudsman

50skor rata-rataK/L

58.5skorrata-rataK/L

75skorrata-rataK/L

92 skor rata-rataK/L

100 skorrata-rataK/L

Inovasipelayananpublik

PeGI(E-gov)

2.64 skorrata-rataK/L


3skorrata-rataK/L



AkselerasiPenerapanketerbukaaninformasipublik

Mendorongketersediaan&penerapanregulasioperasionalketerbukaan

Regulasioperasionalketerbukaan

12.5%dari totalK/Lmemilikiregulasi



75% daritotal K/Lmemilikiregulasi

87.5%dari totalK/Lmemilikiregulasi

Praktiktransparansimeningkat

PemeringkatanKeterbukaanInformasiPublik

84.7 87.2 89.7 92.2 94.7 97.2 99.7 10084.7 skorrata-rataK/L





Platformdigitalutkakselerasiketerbukaan

PeGI (E-gov)



3skorrata-rataK/L



AkselerasiPerbaikanTataKelolaData

Mendorongperbaikan

Keterhubungandengan

19.7%dari totalK/L

31.1%daritotalK/Lterhubung

53.9%daritotalK/Lterhubungdgn

76.7% daritotal K/Lterhubung

88.1%dari totalK/L

27

Arah

Kebijakan


2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

tatakeloladatadanketerhubungandenganSDI

SatuDataIndonesia(SDI)

terhubungdgnSDI

dgnSDI SDI dgnSDI terhubungdgnSDI

Data SetSatu DataIndonesia

2300dataset

4300dataset

8300dataset 12300 dataset

14300dataset

Membentukdanmeningkatkankualitasknowledgecenter

Data Setknowledgecenter14

Persiapaninfrastruktur dandataknowledgecenter

10dataset 20dataset 30dataset 35 dataset

KontribusidalamOGP

Penguatankelembagaandanpelaksanaanregulasi

InstitusionalisasikelembagaanOGI

Ketersediaan RoadMap danRenstra

KetersediaanSK2018

PelaksanaanRoadMapdanSK

PelaksanaanRoad MapdanSK

Pelaksanaan RoadMap danSK

KontribusiaktifdiOGP

PeranIndonesiadiOGP

HighLevelForumOGP

KontribusiaktifsebagaiSC

Kontribusiaktif

Kontribusiaktif

Kontribusiaktif

MendorongPerluasanKomitmenOpenGovernmentdiDaerah

Meningkatkankualitasketerbukaanpemerintahdaerah

EKPPD 2.4880skor rata-rata

2.5284skorrata-rata

2.6093skorrata-rata

2.6903 skorrata-rata

2.7285skor rata-rata

KepatuhanOmbudsman

73.25skor rata-ratadaerah

78.5skorrata-ratadaerah

89skorrata-ratadaerah

99.5 skorrata-ratadaerah


PemeringkatanKeterbukaanInformasiPublik






Raportakuntabilitas

69.89skor rata-rata

74.07skorrata-rata

82.42skorrata-rata

90.76 skorrata-rata

94.94skor rata-rata

14Datasetyangdimaksudkanialahsatubundlenarasilengkapdengandatadukung.

28

Arah

Kebijakan


2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

daerahJumlahpelaksanaanFKP

- 1%daritotaldaerahmelaksanakanFKP

2%daritotaldaerahmelaksanakanFKP

3% dari totaldaerahmelaksanakanFKP

4% daritotaldaerahmelaksanakanFKP

Keterhubungan &PemanfaatanLAPOR!

25,5%pemdaterhubung dgnLAPOR!

36.1%pemdaterhubungdgnLAPOR!



89.1%pemdaterhubung dgnLAPOR!

Keterhubungandgn SatuDataIndonesia

0.72%daerahterhubung denganSDI

1.5%daerahterhubungdenganSDI

4.5%daerahterhubungdenganSDI

7.5% daerahterhubungdenganSDI

9%daerahterhubung denganSDI

Memperluaspraktikketerbukaandaerah

Komitmen Renaksidaerah

5 daerahtergabungrenaksi

10daerahtergabungrenaksi


20 daerahtergabungrenaksi


III.EStrategiArahKebijakanApabila arah kebijakan adalah target yang disusun untuk memastikan terwujudnya visipemerintah terbuka, maka strategi arah kebijakan merupakan metode atau cara yangdigunakan untuk mempermudah proses pencapaian arah kebijakan tersebut. Dalammerumuskanstrategi,petajalaninimembaginyamenjadiduayaitustrategiarahkebijakanumumdanstrategiarahkebijakankhusus.Dalamstrategiarahkebijakanumum,dipaparkantentangmetodeatau caraumumyangdapatdilakukan seluruh instansidalammelakukanketerbukaan.Sedangkandalamstrategiarahkebijakankhusus,dipaparkantentangmetodeataucarayangsecaraspesifikditujukanpadalembagaterkait.III.E.1StrategiArahKebijakanUmum

Secara umum, Open Government Partnership menggabungkan tiga unsur utama untukmengakselerasi dan mempertahankan kemajuan dalam reformasi pemerintahan yangterbuka: (1) membangun komitmen politik tingkat tinggi, (2) memberdayakan aktor(reformer)dipemerintahan,dan(3)mendorongpelibatanorganisasimasyarakatsipilyangefektif untuk berpartisipasi dalam perumusan dan implementasi kebijakan pemerintah.Dalam konteks pemerintahan Indonesia, ketiga unsur tersebut sesuai untuk diaplikasikan,namun terdapat pula satu unsur kunci yaitu: berjalannya siklus renaksi sesuai dengan

29

perencanaan pembangunan pemerintah, yang harus terus diselaraskan agar dapatmenghasilkancapaianyangmaksimal.Berikutpenjelasanstrategiarahkebijakan:

1. MemastikanKomitmenPolitikdariPemerintah(HighLevelPoliticalCommitment)

Komitmen dari pemerintah di tingkat top leader sangat memiliki peran penting.DukunganpolitiktingkattinggiharusmenjadibagiandariOpenGovernment,sehinggaruang yang diperlukan untuk aktor-aktor perubahan (pejabat negara) di tingkatmenengah mendapatkan dukungan konkret untuk mengambil inisiatif dan dapatmelaksanakanaksi-aksiyangambisius.Ini dikarenakan konteks kerja dan kewenangan birokrasi yang bersifat hirarkis,sehingga apabila pemerintah mampu memastikan terwujudnya komitmenketerbukaan dari pimpinan, maka proses penerapan keterbukaan pada jajaranmenengahmaupunbawahdalamsatuinstansipublikakanlebihmudahterealisasikan.

2. MemperluasDukunganreformerdariPemerintahTerkaitImplementasiPrinsip-

prinsipPemerintahTerbuka.

Dukunganpolitiktingkattinggidaripemerintahsulitdilaksanakantanpaaktor-aktordijajaranpemerintahandilevelteknis.Kementerian/lembaga/pemerintahdaerahyangbertanggungjawablterhadapkebijakanketerbukaanpemerintah(OpenGovernment)harusdidukungkepemimpinanyangkuatdanmemiliki kapasitasuntukmembangunvisi dalam mengkoordinasikan keseluruhan pemerintahan mencapai tujuanketerbukaan.Aktor-aktor ini dimaksudkan untuk memperbaiki koordinasi baik secara horisontal(antar pemerintahan pusat dan kementerian) dan vertikal (antar pemerintah pusatdan pemerintah tingkat daerah yang terdesentralisasi) untukmempertahankan rasamemilikiterhadapinisiatifketerbukaanpemerintah(OpenGovernment)secaraumum.Begitu juga dengan urgensi aktor-aktor yangmampumembangun kapasitas daerahdanmendorongbudayayangmendukungprinsip-prinsipOpenGovernmentdiantaraaparatur sipil negara, sehingga pemahaman serta dukungan terhadap reformasiketerbukaanpemerintah(OpenGovernment)menjadifokussektorpublik.

3. Memperdalam dan Memperluas Keterlibatan Organisasi Masyarakat Sipil dan

MasyarakatLuas.

MembumikanOpenGovernment Indonesia (OGI) dapat dilakukan denganmengajakseluruh komponen masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam perencanaan danimplementasi aksi OGI. Hal ini akan tercapai jika OrganisasiMasyarakat Sipil (OMS)yang terlibat dalam OGI baik secara kualitas maupun secara kuantitas meningkat.Diperlukan keseluruhan strategi pemerintah yang lebih terstruktur dan konsistenuntukmendorongketerlibatanwarganegara.

30

Promosiperludilakukan secaramasifuntukmendorong “budayaketerlibatanwarganegara” dengan cara memberitakan output serta keberhasilan kepada publik danaparatur sipil negara. Pemerintah juga perlu memberikan ruang yang besar dandukungankepadaOMSdalampeningkatankapasitasorganisasiuntuk terlibatdalamkegiatantatalaksanapemerintahan.Pemerintahjugaharusmemfasilitasikoordinasiantarinstansiuntukmelibatkanwarganegarayangsudahada,danmemperdalamanalisanilaitambahdarikonsultasipublik.Perlu diperhatikan, bahwa Pemerintah juga harus berfokus pada pembangunankapasitas pejabat publik dalammengolah informasi yang diterima ketika konsultasi,seperti dalam musrenbang, dan untuk melaporkan keputusan pemerintah kepadapublik.Denganberbagaiinstrumentini,diharapkanakanmemberikaninterestkepadapublikuntukterlibataktifdalamperencanaandanimplementasipemerintahanterbukabaikditingkatnasionalmaupundaerah.

4. SiklusRenaksiSejalandenganPerencanaanPembangunan.

Penyusunan Rencana Aksi Open Government Indonesia (OGI) sejauh ini belummenjadi satu dengan siklus perencanaan pembangunan, sehingga penetapan targetaksi yang ambisius masihmenjadi tantangan. Oleh karena itu, penyusunan RenaksiOGIharusseiramadengansiklusperencanaanpembangunan,mulaidaripenyusunanRenja (Rencana Kerja) di setiap kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah dandiusulkansebelumpenyusunananggaran.Harapannya, seluruh aksi yang ditetapkan berkaitan dengan perencanaanpembangunanbaikjangkamenengah(RPJMN/D,RenstraK/L)maupunjangkapendek(RKP/D, Renja K/L) serta seluruh program dan kegiatan ditopang dengan anggaranyang memadai. Mengaitkan proses perencanaan inisiatif keterbukaan pemerintah(Open Government) dengan kelanjutan hasil kerja strategis, terutama dengan caramenyediakan sumberdayayangmemadaiuntukmengawasidanmengevaluasihasilkerja tersebut, akan menjamin capaian target rencana aksi yang signifikan danmemastikankeberlanjutaninisiatifini.

III.E.2StrategiArahKebijakanKhusus

Berbeda dengan strategi arah kebijakan umum, dalam strategi arah kebijakan khususterdapat spesifikasi metode atau cara yang digunakan untuk memastikan arah kebijakandapat terlaksana di tiap sasaran arah kebijakan. Strategi arah kebijakan khusus inidirumuskandenganasumsibahwasetiapinstansipublikmemilikifungsi,tugas,kondisidankomitmenyangberbeda-beda.

31

A. PemerintahPusat:Kementerian,LembagadanBadanPublikStrategi arah kebijakan khsusus yang diterapkan pada pemerintah pusat adalahdenganmembagi periodesasi sektor pelayanan publik yang akan dipenetrasi lebihjauh.Hal inidilakukandenganpertimbanganbahwa,menginfusiketerbukaan tidakdapat dilakukan secara sporadis, namun harus sistematis dan terarah. Adapunperiodesasisektorakandibagisebagaiberikut:

a. Periodesasi2017-2019,peta jalanpemerintahterbukaberfokuspadasektorpelayananpublikyangberkaitandengan;Kemiskinan,Kesehatan,Pendidikandan Ekonomi. Basis pemilihan ini dikarenakan ketiga sektor tersebutmerupakan empat sektor prioritas utama dalam rencana pembangunannasional.

b. Periodesasi2020-2024,petajalanpemerintahterbukaberfokuspadasektor;Kesehatan, Pendidikan, Kemiskinan, Ekonomi dan Kependudukan. Sektorsebelumnya tetap diperdalam dengan memperluas jangkuan pada sektorprioritaslainnya.

B. Pemerintah Daerah: Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota danPemerintahDesa.Strategi arah kebijakan khusus yang diterapkan pada pemerintah daerah adalahdengan melakukan penetrasi dari satuan pemerintah yang lebih tinggi ke satuanpemerintah yang lebih rendah. Basis pemilihan daerah yang akan dilakukanpenetrasiterlebihdahulu,didasarkanpadatigatolakukur,yaitu:(1)EvaluasiKinerjaPenyelenggaraan Daerah (EKPPD) 2015, (2) Kepatuhan Pemerintah Pusat DanPemerintah Daerah Terhadap Standar Pelayanan Publik Sesuai UU No. 25 Tahun2009 Tentang Pelayanan Publik tahun 2015 (3) Akuntabilitas Kinerja PemerintahProvinsi2015.Berikutpenggambaranpersilanganketigaindikatortersebut15:

Diagram:Persilanganpenilaianelemenketerbukandaerah2015

Secaraumum,EKPPDmenggambarkanbeberapaaspekpengelolaanaparaturnegaraseperti; (1) kelembagaan, (2) personalia, (3) ketatalaksanaan, (4) regulasi dan (5)budayakerjayangsecara sederhanamengukuraspek; transparansi,partisipasidanakuntabilitas dalam pengelolaan pemerintah daerah. Namun, kelima hal tersebut

15Secaraideal,pemeringkatanKeterbukaanInformasibadanpublikyangdikeluarkanKomisiInformasiPusatseharusnyajugatercantumdalamindikatorbasispemilihandaerahini,hanyasajapadatahun2015,hasilpemeringkatantidakdipublikasikan,secarautuhuntukkeseluruhandaerah.

Kepatuhan Standard

Pelayanan Publik (Transparansi & Akuntabilitas)

EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaran

Pemerintah Daerah) (Akuntabilitas,

Transparansi, Partisipasi)

Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah (Akuntabilitas)

32

memiliki keterbatasan dalam menggambarkan praktik transparansi, akuntabilitasdanpartisipasisecaramendalamkarenaindikatoruntukmengukurhaltersebuttidakdigunakan secara komperhensif. Oleh karena itu, pemeringkatan yang dapatmengukur nilai-nilai keterbukaan secara spesifik, turut digunakan dalam menilaikondisi keterbukaandi sebuahdaerah. Berikut penggambaranhasil penilaian rata-ratadariketigaindikatortersebut16;

Dari data di atas, maka ditentukan pengambilan lima daerah di tiap Renaksi OGIsebagai pilot project di tiap siklusnya, mulai dari skor terendah dari tiap provinsi,

16Hasilrata-ratapemeringkatanskorketigapenilaian(akuntabilitas,kepatuhandanEKPPD)ditahun2015.

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00

KALIMANTANUTARAMALUKUUTARA

PAPUAPAPUABARAT

SULAWESIBARATBANTEN

GORONTALOJAMBI

NUSATENGGARATIMURSULAWESITENGGARA

SULAWESITENGAHBENGKULUMALUKU

RIAUKALIMANTANTENGAH

LAMPUNGKEP.BANGKABELITUNG

DKIJAKARTAACEH

SULAWESIUTARANUSATENGGARABARAT

SUMATERAUTARAJAWABARAT

KALIMANTANBARATSULAWESISELATAN

JAWATENGAHKEP.RIAU

SUMATERABARATDIYOGYAKARTA

KALIMANTANTIMURSUMATERASELATAN

BALIKALIMANTANSELATAN

JAWATIMUR

PemeringkatanPemerintahProvinsiTahun2015

AkuntabilitasKinerja

KepatuhanPelayananPublik(Ombudsman)

EvaluasiKinerjaPemerintahDaerah

33

hinggaskortertinggi.Denganbegitu,hinggatahun2024,ditargetkansudahterdapat25daerahyangsudahtergabungdalamsemangatOpenGovernmentIndonesia17.Untuk penetrasi desa padaprovinsi yang dipilih dalamRenaksi daerah, didasarkanpadakategorisasidesayangdidapatkandariIndeksDesaMembangun,KementerianDesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dalam indeks tersebutsetidaknyaterdapatlimakategoriyaitu18:

1. SangatTertinggal2. Tertinggal3. Berkembang4. Maju5. Mandiri

Berdasarkan pengkategorisasian tersebut, maka penyusunan Renaksi KeterbukaanDesa/ Open Village akan dimulai dengan penetrasi pada kategori desa sangattertinggaldantertinggalpadaperiode2017-2019di10provinsi19yangterdapatpadaskorterendahdaripemeringkatandiatas.Dilanjutkandengan15provinsiterendahpada kategori sangat tertinggal dan tertinggal pada periode 2020-2024, dengan 5provinsiditiapsiklusRenaksi.PemilihanKabupaten/Kotadalamprovinsididasarkanpadalokasidesa.Adapun pola sinergitas dengan semangat Open Government Indonesia dijalankandengansistemberkelanjutan,dimanapilotprojectdaerahsebelumnyaakandikelolaterus-menerusbersamaandenganpilotprojectdaerahbaru.

17Saatinisudahterdapat5pilotproject(RenaksiDaerah),hingga2024,terdapattigasiklusdengantotalpenambahan15pilotproject.Sehinggahingga2024diharapkantotal20daerahsudahtergabungsebagaipilotprojectOpenGovernmentIndonesia18IndeksDesaMembangun2015,KementerianDesaPembangunanDaerahTertinggaldanTransmigrasi,dapatdiunduhmelalui:http://kedesa.id/id_ID/repository/indeks-desa-membangun-indonesia/19limadaerahpadaRenaksi2016-2017danlimadaerahpadarenaksi2018-2019

34

IV. MonitoringdanEvaluasiUntukmemastikan TimOpenGovernment Indonesia dapatmencapai visi besarnya, tentudibutuhkansebuahsistemmonitoringdanevaluasiyangmampumemastikanseluruhprosesberjalan lancar. Untuk memastikan hal tersebut setidaknya terdapat dua mekanismemonitoring dan evaluasi umum yang dilakukan. Pertama, mekanisme monitoring danevaluasi periodik yang dilaksanakan empat kali dalam satu tahun. Kedua, mekanismemonitoring dan evalusi tahunan yang dilaksanakan secara individual melalui skemaGovernmentSelfAsessmentReport(GSAR)danIndependentReportingMechanism(IRM).

IV.AMonitoringdanEvaluasiPeriodik

ProsesmonitoringdanevaluasiperiodikdilaksanakanolehtimOpenGovernmentIndonesiapada bulan ketiga (B03), keenam(B06), kesembilan (B09) dan keduabelas (B12) dalamperiode satu tahun. Proses ini diterapkan untuk mengetahui sejauh apa pencapaianmilestone rencana aksi keterbukaan yang dilakukan oleh kementerian/ lembaga/pemerintahdaerahdalaminisiatifOpenGovernment.Dalammenjalankanprosesmonitoringdanevaluasiini,timpelaksanayangdiwakilkanolehSekretariat Nasional Open Government akanmelihat klaim capaian instansi publik dalamSistem Pemantauan Nasional (Sispan) yang dilengkapi dengan bukti dukung. Selanjutnya,tim Sekretariat akan melakukan verifikasi data dan lapangan atas bukti dukung tersebutbersamadengantimOpenGovernmentIndonesiaunsurpublik(masyarakatsipil)yangjugaterlibatsecaralangsungdalamimplementasiRenaksidiberbagaiinstansipublik.Setelah klaim capaian di verifikasi, tim SekretariatNasional akanmenyurati kementerian/lembaga/ pemerintah daerah terkait untuk mengirimkan hasil capaian. Apabila dalamproses implementasi Renaksi kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah menemukanhambatan, maka Sekretariat Nasional Open Government akan menjalankan fungsikonsultasi dan fasilitasi untukmempertemukan kementerian/lembaga/pemerintah daerahterkaitdenganpihak-pihakterkaityangdinilaimampumenyediakanalternatifsolusiuntukakselerasipenyelesaianpermasalahan.IV.BMonitoringdanEvaluasiTahunan:GSARdanIRM

Dalamperiodetahunan, OpenGovernmentIndonesiamelakukanmonitoringdanevaluasicapaianRenaksimelalui dua skema yaituGSAR (Government SelfAssessmentReport) danIRM (Independent Reporting Mechanism). GSAR merupakan laporan monitoring danevaluasimandiri yangdirumuskanolehTimOpenGovernment Indonesiauntukmengukursejauhmana penerapan prinisip keterbukaan pemerintah diterapkan dalam Rencana Aksikementerian/ lembaga/ pemerintah daerah terkait. Sedangkan IRM adalah skemamonitoringdanevaluasiyangdilakukanolehtimevaluator independenOpenGovernmentPartnership(OGP)terhadapseluruhnegaraanggotaOGP,termasukIndonesia.

35

Penilaian GSAR didasarkan oleh dua indikator: (1) penilaian dalam Sistem PemantauanNasional(Sispan)dan(2)observasiselamaimplementasiRencanaAksi/verifikasilapangan.Untukmenilaipencapaianrencanaaksikementerian/ lembaga/pemerintahdaerahsecarakuantitatif,GSARakanmerangkumpresentasecapaiantotaldariimplementasiRenaksiOGIselama periode dua tahunan. Kemudian, untukmelengkapi penilaian tersebut, GSAR jugaakan dilengkapi dengan hasil observasi secara kualitatif oleh tim Open GovernmentIndonesiaselamaduatahunmasaimplementasinya.Penilaianobservasiinididapatkandaripengamatandanverifikasi lapanganataspenerapankomitmenketerbukaankementerian/lembaga/pemerintahdaerahterkait.Setelah penilaian tersebut dituliskan ke dalam dokumen, rancangan GSAR akandiujipublikan.Padafaseini,elemenorganisasimasyarakatsipil(OMS)danpubliksecaraluasdapatmemberikanmasukanuntukpenilaianyangdiberikandalamGSAR.Selainitu,dalamprosesini,OMSdanmasyarakatjugadapatmenyampaikanaspirasitentanghambatandankendala yang didapatkan selama mengakses keterbukaan serta penerapan keterbukaanpemerintah yang seharusnya menjadi prioritas pada periode selanjutnya. Selanjutnya,keseluruhanhaltersebutakandirangkumdandijadikansalahsatubasissertarekomendasipembuatanrencanaaksimendatang.SedangkanIRM(IndependentReportingMechanism)adalahskemamonitoringdanevaluasiOpenGovernmentPartnershipuntuknegara-negarayangtergabungdidalamnya,termasukIndonesia.DalammenjalankanskemaIRM,OpenGovernmentPartnershipakanmembentuktim evaluator independen yang akan meneliti lebih jauh terkait penerapan rencana aksiketerbukaanpemerintahdi Indonesia.Metodepenelitiandilakukanmelaluimekanismein-depthinterview,observasisertacross-checkberbagaipelaporan(GSARdll)LebihjauhskemamonitoringdanevaluasiOpenGovernmentIndonesiadapatdigambarkansepertiberikut:

GSAR

IRM

Renaksi Sebelumnya

Renaksi Selanjutnya

36

V. PENUTUPPeta jalan atau Road Map dua periode (2017-2019) (2020-2024) ini, disusun sebagaikomitmen pemerintah untuk terus menerapkan praktik Open Government (pemerintahterbuka)diIndonesiasecarastrategis,terarahdanmenyeluruh.Selainitu,petajalaninijugamerupakan bukti konkret keseriusan pemerintah Indonesia dalam komitmen global OpenGovernment Partnership. Dengan adanya panduan terarah bagi rencana aksi OpenGovernment Indonesia, harapannya mampu mempermudah jalan pemerintah Indonesiauntuk meraih visi besar Open Government yaitu: Terciptanya sistem tata kelolapemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif & efisien melalui pemanfaatan inovasidanpelibatanmasyarakatsecara luasdalamprosesperumusankebijakandiseluruhsektorpelayananpublik.Adapun pembuatan peta jalan ini didasarkan pada ragam regulasi, nilai-nilai keterbukaandan kerangka kerjasama internasional dalam arah kebijakan untuk pencapaian visi. Selainitu, peta jalan ini juga dilengkapi dengan metode/ cara untuk mempermudah pelbagaistakeholder terlibat dalam arah kebijakan. Harapannya, seluruh tim Open GovernmentIndonesia dapat denganmudahmengejawantahkan tahapan demi tahapan peta jalan iniuntukmenyusunrencanaaksitahunan.Saat ini praktik Open Government di Indonesia memang sudah mulai terbentuk. Haltersebutdapatdilihatdaripenetapanberagamregulasidaninovasipelayanandankebijakanpublik yang mendorong penerapan keterbukaan pemerintah. Selain itu, dari beberapapenilaian lembaga internasional, Indonesia juga sudah mulai menunjukkan signifikansipenilaianyangrelatifbaikbiladibandingkandengantrentahun-tahunsebelumnya.Namun,prosespenyebarluasan,pengelolaansertapengoptimalisasianpraktikOpenGovernmentdiIndonesiamasihharusterusdikembangkandandilembagakan.Halinidikarenakantantanganketerbukaanyangakandihadapipemerintahtidakakansamaditiaptahunnya.Sehinggapanduanyangterarahuntukmenghasilkanmetodeinovasiyangkreatifharus terusdikeloladenganbaikagar jalanmencapai visi besarOpenGovernmentmenjadi lebih mudah. Selain itu, potensi instabilitas kondisi sosial dan politik juga dapatmenghambat proses terciptanya tata kelola pemerintah yang terbuka, partisipatif,akuntabel, dan inovatif. Oleh karena itu, menjadi penting bagi seluruh aspek dalam timOpenGovernmentIndonesiamenjadikanRoadMapinisebagaiacuankerjakedepan.Terakhir,harapanbesardenganadanyapeta jalan ini ialahpraktikperluasanketerbukaandapat diwadahi dan direplikasi dalam tubuh pemerintahan dengan baik. Dengan begitu,pemerintahdanmasyarakatluastidaklagimenanyakanlagiapaituOpenGovernmentdanbagaimana esensinya, namun tanpa sadar sudah melaksanakan praktik tersebut danmerasakankebermanfaataannya.

Documents

SEKRETARIAT NASIONAL KETERBUKAAN PEMERINTAH … · stakeholder penyelenggaraan pemerintahan, utamanya masyarakat. Di mana dalam hal ini, cara-cara inovatif digunakan untuk meraih