4

Sekretariat Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan...c. Jangka waktu atas pengajuan gugatan yang disampaikan melalui pos tetap mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002

Download PDF Report

Upload
others
View
15
Download
0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Sekretariat Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan...c. Jangka waktu atas pengajuan gugatan yang disampaikan melalui pos tetap mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002

Page 2: Sekretariat Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan...c. Jangka waktu atas pengajuan gugatan yang disampaikan melalui pos tetap mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002

Page 3: Sekretariat Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan...c. Jangka waktu atas pengajuan gugatan yang disampaikan melalui pos tetap mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002

Page 4: Sekretariat Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan...c. Jangka waktu atas pengajuan gugatan yang disampaikan melalui pos tetap mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002

Documents

BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

Documents

PENERAPAN FLIP CHART DALAM PEMBELAJARAN AKTIF …/Penerapan...Mengacu pada Sistem Pendidikan Nasional (undang-undang No. 20 Tahun 2003), menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar

PENERAPAN FLIP CHART DALAM PEMBELAJARAN AKTIF …/Penerapan...Mengacu pada Sistem Pendidikan Nasional (undang-undang No. 20 Tahun 2003), menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar

Documents

SURVEYING 1 - uobabylon.edu.iq · A. Latar Belakang. Mengacu pada isi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU SPN) pasal 3 ... Metode sipat datar prinsipnya adalah Mengukur tinggi

SURVEYING 1 - uobabylon.edu.iq · A. Latar Belakang. Mengacu pada isi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU SPN) pasal 3 ... Metode sipat datar prinsipnya adalah Mengukur tinggi

Documents

Documents

Komersial Melalui Lembaga Abitrase BANI (Badan · undang yang menimbulkan adanya gugatan wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum. Gugatan wanprestasi diajukan dalam hal terdapat

Komersial Melalui Lembaga Abitrase BANI (Badan · undang yang menimbulkan adanya gugatan wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum. Gugatan wanprestasi diajukan dalam hal terdapat

Documents

PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A : (021) 87905153 ...main.pn-cibinong.go.id/gambar/files/SOP PERDATA.pdfSOP PERDATA GUGATAN SEDERHANA DASAR HUKUM: 1.Undang-Undang Nomor 3 Tahun

PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A : (021) 87905153 ...main.pn-cibinong.go.id/gambar/files/SOP PERDATA.pdfSOP PERDATA GUGATAN SEDERHANA DASAR HUKUM: 1.Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Documents

GUGATAN PERCERAIAN

GUGATAN PERCERAIAN

Documents

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH … filepersidangan, dan tahap pelaksanaan putusan; 3) Upaya perlindungan korban KDRT oleh anggota TNI kita mengacu pada Undang-Undang

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH … filepersidangan, dan tahap pelaksanaan putusan; 3) Upaya perlindungan korban KDRT oleh anggota TNI kita mengacu pada Undang-Undang

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG … · Keinsinyuran yang secara terukur dan objektif menilai capaian kompetensi dalam bidang Keinsinyuran dengan mengacu pada standar kompetensi

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG … · Keinsinyuran yang secara terukur dan objektif menilai capaian kompetensi dalam bidang Keinsinyuran dengan mengacu pada standar kompetensi

Documents

SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI … · Penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) mengacu pada Undang-Undang Nomor

SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI … · Penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) mengacu pada Undang-Undang Nomor

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 …997).pdf · perundang-undangan yang berlaku. 11. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 …997).pdf · perundang-undangan yang berlaku. 11. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha

Documents

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR …repository.radenintan.ac.id/9531/1/PUSAT 1 2.pdf · NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK (Studi Pasal 76 Ayat 1 Tentang Gugatan Atas

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR …repository.radenintan.ac.id/9531/1/PUSAT 1 2.pdf · NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK (Studi Pasal 76 Ayat 1 Tentang Gugatan Atas

Documents

APLIKASI PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH DI KOPERASI JASA ...eprints.walisongo.ac.id/829/1/102503044_Coverdll.pdf · Hikmah mengacu pada Undang-Undang Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012,

APLIKASI PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH DI KOPERASI JASA ...eprints.walisongo.ac.id/829/1/102503044_Coverdll.pdf · Hikmah mengacu pada Undang-Undang Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012,

Documents

DSRUDQ $NXQWDELOLWDV .LQHUMD ,QVWDQVL ...Pemerintah (LAKIP) Tahun 2017 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor mengacu kepada : 1. Undang-Undang Nomor 28

DSRUDQ $NXQWDELOLWDV .LQHUMD ,QVWDQVL ...Pemerintah (LAKIP) Tahun 2017 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor mengacu kepada : 1. Undang-Undang Nomor 28

Documents

RANCANGAN UNDANG-UNDANG · Web viewPanitera mendaftarkan gugatan tersebut pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang

RANCANGAN UNDANG-UNDANG · Web viewPanitera mendaftarkan gugatan tersebut pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang

Documents

SKRIPSI - core.ac.uk · Contoh : ϧϵلصاشϠا ... dalam akta hibah, kedua adanya pengkaburan gugatan yang ketiga di nyatakan kurang pihak, kemudian menurut undang undang nomor

SKRIPSI - core.ac.uk · Contoh : ϧϵلصاشϠا ... dalam akta hibah, kedua adanya pengkaburan gugatan yang ketiga di nyatakan kurang pihak, kemudian menurut undang undang nomor

Documents

TINJAUAN HUKUM TENTANG PENJUALAN KENDARAAN DINAS … · Dinas tanpa melalui proses lelang ini dilakukan dengan mengacu kepada Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

TINJAUAN HUKUM TENTANG PENJUALAN KENDARAAN DINAS … · Dinas tanpa melalui proses lelang ini dilakukan dengan mengacu kepada Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Documents

Web view“MATERI DISKUSI HUKUM ACARA PIDANA OLEH ... Kitab Undang-Undang Hukum Acara ... pihak yang bersangkutan dapat mengajukan hal itu melalui suatu gugatan Perdata

Web view“MATERI DISKUSI HUKUM ACARA PIDANA OLEH ... Kitab Undang-Undang Hukum Acara ... pihak yang bersangkutan dapat mengajukan hal itu melalui suatu gugatan Perdata

Documents

Full page photo - Universitas Warmadewa | Bermutu ...warmadewa.ac.id/assets_subdomain/CKImages/files/Sistem...Mengacu Undang-Undang No. 20/2013 tentang Pendtdikan Kedokteran dan SPPDI,

Full page photo - Universitas Warmadewa | Bermutu ...warmadewa.ac.id/assets_subdomain/CKImages/files/Sistem...Mengacu Undang-Undang No. 20/2013 tentang Pendtdikan Kedokteran dan SPPDI,

Documents

BUKU PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM STUDI D IV TEKNIK … · Buku pedoman ini disusun dengan mengacu pada Undang – Undang RI No. 21 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan

BUKU PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM STUDI D IV TEKNIK … · Buku pedoman ini disusun dengan mengacu pada Undang – Undang RI No. 21 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan

Documents

PENCABUTAN GUGATAN

PENCABUTAN GUGATAN

Documents

core.ac.uk filePengertian Kepailitan. Pengertian kepailitan di Indonesia mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

core.ac.uk filePengertian Kepailitan. Pengertian kepailitan di Indonesia mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Documents

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU...Rokan Hulu ini dibuat dengan mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tertera pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU...Rokan Hulu ini dibuat dengan mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tertera pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah

Documents

takola.psma.kemdikbud.go.idtakola.psma.kemdikbud.go.id/local/lean/uploads/000000201802141230201715.pdf · komputer SMA mengacu pada: 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa

takola.psma.kemdikbud.go.idtakola.psma.kemdikbud.go.id/local/lean/uploads/000000201802141230201715.pdf · komputer SMA mengacu pada: 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa

Documents

PENYELESAIAN GUGATAN HARTA BERSAMA PASCA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/8513/1/JAM'AN... · Bangsa Indonesia yang berdasarkan pancasila telah memiliki undang

PENYELESAIAN GUGATAN HARTA BERSAMA PASCA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/8513/1/JAM'AN... · Bangsa Indonesia yang berdasarkan pancasila telah memiliki undang

Documents

UNDANG-UNDANG SIMBUR CAHAYA Simbur Cahaya 3 mengacu kepada Undang Undang Simbur Cahaya, dengan beberapa penghapusan dan penambahan aturan yang dibuat resident. Berdasarkan informasi

UNDANG-UNDANG SIMBUR CAHAYA Simbur Cahaya 3 mengacu kepada Undang Undang Simbur Cahaya, dengan beberapa penghapusan dan penambahan aturan yang dibuat resident. Berdasarkan informasi

Documents

Dilindungi Undang-undang · VIII SMP/MTs. Materi pembelajaran buku ini mengacu pada Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Bahasa Indonesia SMP/MTs tahun 2006. Kajian materi buku

Dilindungi Undang-undang · VIII SMP/MTs. Materi pembelajaran buku ini mengacu pada Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Bahasa Indonesia SMP/MTs tahun 2006. Kajian materi buku

Documents

2014 Sengketa Dalam Penerapan Undang-repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/47979...Hak pasien dan inkonsistensi pengaturan dalam prosedur pengajuan gugatan perkara medik

2014 Sengketa Dalam Penerapan Undang-repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/47979...Hak pasien dan inkonsistensi pengaturan dalam prosedur pengajuan gugatan perkara medik

Documents

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Andriyawan_BAB I.pdf · Segala bentuk pertahanan pada negara mengacu pada Undang-Undang RI ... ( ... Kemhan mempunyai tugas menyelenggarakan

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Andriyawan_BAB I.pdf · Segala bentuk pertahanan pada negara mengacu pada Undang-Undang RI ... ( ... Kemhan mempunyai tugas menyelenggarakan

Documents