SELAMAT DATANGPESERTA PEMBINAAN HUKUMDALAM RANGKA PENINGKATAN

PENATAAN PERATURANPERUNDAANG-UNDANGAN BAGI

SEKRETARIS PADA SKPDKABUPATEN BANGGAI

LUWUK, 23 JUNI 2010

11/4/2010Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan Setda Kab.Banggai1

SELAMAT DATANGPESERTA PEMBINAAN HUKUMDALAM RANGKA PENINGKATAN

PENATAAN PERATURANPERUNDAANG-UNDANGAN BAGI

SEKRETARIS PADA SKPDKABUPATEN BANGGAI

LUWUK, 23 JUNI 2010

11/4/20102Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan Setda Kab.Banggai

DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 16Tahun 2006 tentangProsedur Penyusunan Produk HukumDaerah.

Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 16Tahun 2006 tentangProsedur Penyusunan Produk HukumDaerah.

11/4/20103Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan Setda Kab.Banggai

Prosedur penyusunan produkhukum daerah adalah

rangkaian kegiatan penyusuanproduk hukum daerah sejakperencanaan sampai dengan

penetapan.

Produk hukum daerah adalahperaturan daerah yangditerbitkan oleh kepaladaerah dalam rangka

pengaturan penyelenggaraanpemerintahan daerah.

Program legislasi daerahatau prolegda adalah

instrumen perencanaanpembentukan produk hukum

daerah yang disusun secaraterencana, terpadu dan

sistematis.

Program legislasi daerahatau prolegda adalah

instrumen perencanaanpembentukan produk hukum

daerah yang disusun secaraterencana, terpadu dan

sistematis.

11/4/2010Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan Setda Kab.Banggai4

Prosedur penyusunan produkhukum daerah adalah

rangkaian kegiatan penyusuanproduk hukum daerah sejakperencanaan sampai dengan

penetapan.

Prosedur penyusunan produkhukum daerah adalah

rangkaian kegiatan penyusuanproduk hukum daerah sejakperencanaan sampai dengan

penetapan.

Produk hukum daerah adalahperaturan daerah yangditerbitkan oleh kepaladaerah dalam rangka

pengaturan penyelenggaraanpemerintahan daerah.

Produk hukum daerah adalahperaturan daerah yangditerbitkan oleh kepaladaerah dalam rangka

pengaturan penyelenggaraanpemerintahan daerah.

Program legislasi daerahatau prolegda adalah

instrumen perencanaanpembentukan produk hukum

daerah yang disusun secaraterencana, terpadu dan

sistematis.

Program legislasi daerahatau prolegda adalah

instrumen perencanaanpembentukan produk hukum

daerah yang disusun secaraterencana, terpadu dan

sistematis.

SIFAT PRODUK HUKUM DAERAHSIFAT PRODUK HUKUM DAERAH

Mengatur (regelling).Penetapan (beschikking ).

11/4/2010Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan Setda Kab.Banggai5

Mengatur (regelling).Penetapan (beschikking ).

Produk Hukum Bersifat Pengaturan

Peraturan Daerah(Perda)

Peraturan Bupati

11/4/2010Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan Setda Kab.Banggai6

Peraturan Bupati

Peraturan BersamaKepala Daerah

KeputusanBupati

11/4/2010Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan Setda Kab.Banggai7

InstruksiBupati

II. PROSEDUR PENYUSUNAN

ProgramLegislasi Daerah

11/4/2010Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan Setda Kab.Banggai8

Disusun produkhukum daerah

SKPD menyusun rancangan produk hukum daerahatau didelegasikan kepada Bagian Hukum dan

Perundang-Undangan Setda Banggai.

Dibentuk Tim Antar SKPD.

11/4/2010Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan Setda Kab.Banggai9

Dibentuk Tim Antar SKPD.

Tim diketuai oleh Pimpinan SKPD pemrakarsapenyusunan rancangan produk hukum daerah yang

ditunjuk oleh Bupati dan Sekretaris Tim KabagHukum dan Perundang-Undangan Setda Banggai.

Rancangan produkhukum daerah yang telah

dibahas harus diparafkordinasi oleh KepalaBagian Hukum dan

Perundang-Undangan danPimpian SKPD terkait.

11/4/2010Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan Setda Kab.Banggai10

Pimpinan SKPDPemrakarasa

menyampaikanRancangan Produk

Hukum Daerah tersebutkepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

Sekretaris Daerahdapat melakukan

perubahan dan/ataupenyempurnaan

terhadap rancanganproduk hukum

daerah yang telahdiparaf koordinasi.

Dalam hal terjadiperubahan/

penyempurnaanrancangan produk

hukum daerahtersebut

dikembalikan olehSekab kepada

pimpinan SKPDpemrakarsa.

Hasil penyempurnaanyg telah dilakukan

oleh pimpinan SKPDdisampaikan kembali

kepada Bupatimelalui Sekab.,

setelah dilakukanparaf koordinasi.

11/4/2010Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan Setda Kab.Banggai11

Sekretaris Daerahdapat melakukan

perubahan dan/ataupenyempurnaan

terhadap rancanganproduk hukum

daerah yang telahdiparaf koordinasi.

Dalam hal terjadiperubahan/

penyempurnaanrancangan produk

hukum daerahtersebut

dikembalikan olehSekab kepada

pimpinan SKPDpemrakarsa.

Hasil penyempurnaanyg telah dilakukan

oleh pimpinan SKPDdisampaikan kembali

kepada Bupatimelalui Sekab.,

setelah dilakukanparaf koordinasi.

Rancangan Perda tersebutkemudian disampaikan kepada

DPRD untuk dilakukanpembahasan.

Untuk pembahasan di DPRDBupati membentuk Tim

Asistensi yang diketuai olehSekretaris Daerah atau pejabatlain yang ditunjuk oleh Bupati.

11/4/2010Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan Setda Kab.Banggai12

Rancangan Perda tersebutkemudian disampaikan kepada

DPRD untuk dilakukanpembahasan.

Untuk pembahasan di DPRDBupati membentuk Tim

Asistensi yang diketuai olehSekretaris Daerah atau pejabatlain yang ditunjuk oleh Bupati.

Pembahasan Rancangan Perda inisiatifDPRD dikoordinasikan oleh Sekretaris

Daerah atau Pimpinan SKPD sesuaidengan tugas dan fungsinya.

Pembahasan Rancangan peraturandaerah di DPRD, baik atas inisiatif

pemerintah daerah maupun atas inisiatifDPRD, dibentuk Tim Asistensi denganSekretariat berada di Bagian Hukum

dan Perundang-Undangan.

11/4/2010Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan Setda Kab.Banggai13

Pembahasan Rancangan Perda inisiatifDPRD dikoordinasikan oleh Sekretaris

Daerah atau Pimpinan SKPD sesuaidengan tugas dan fungsinya.

Pembahasan Rancangan peraturandaerah di DPRD, baik atas inisiatif

pemerintah daerah maupun atas inisiatifDPRD, dibentuk Tim Asistensi denganSekretariat berada di Bagian Hukum

dan Perundang-Undangan.

Pimpinan SKPDmenyusun produk

hukum daerah yangbersifat penetapan

yang ditandatanganioleh Bupati dilakukansesuai dengan tugaspokoknya masing-

masing.

Produk hukum yanghbersifat penetapantersebut diajukan

kepada Sekab setelahmendapatkan paraf

koordinasi dariBagian Hukum dan

Perundang-Undangan.

Penandatanganankeputusan tersebutdapat didelegasikankepada Sekretaris

Daerah.

11/4/2010Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan Setda Kab.Banggai14

Pimpinan SKPDmenyusun produk

hukum daerah yangbersifat penetapan

yang ditandatanganioleh Bupati dilakukansesuai dengan tugaspokoknya masing-

masing.

Produk hukum yanghbersifat penetapantersebut diajukan

kepada Sekab setelahmendapatkan paraf

koordinasi dariBagian Hukum dan

Perundang-Undangan.

Penandatanganankeputusan tersebutdapat didelegasikankepada Sekretaris

Daerah.

Penomoran produk hukum daerahdilakukan oleh Kepala Bagian Hukum danPerundang-Undangan Sekretariat Daerah

Kabupaten Banggai.

Penomoran produk hukum daerah yangbersifat pengaturan diberi nomor bulat.

11/4/2010Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan Setda Kab.Banggai15

Penomoran produk hukum daerah yangbersifat pengaturan diberi nomor bulat.

Penomoran produk hukum daerah yangbersifat penetapan diberi nomor kode

klasifikasi.

Produk Hukumdalam bentuk

peraturan daerahyang telah

ditetapkan dan telahdiberi nomor harusdiundangkan dalamlembaran daerah.

Produk Hukumdalam bentuk

peraturan daerahyang telah

ditetapkan dan telahdiberi nomor harus

diumukan dalamBerita Daerah.

Pengundangannyadilakukan oleh

Sekretaris DaerahKabupaten.

Pengundangannnyadapat didelegasikan

kepada KepalaBagian Hukum dan

Perundang-undangan.

11/4/2010Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan Setda Kab.Banggai16

Produk Hukumdalam bentuk

peraturan daerahyang telah

ditetapkan dan telahdiberi nomor harusdiundangkan dalamlembaran daerah.

Produk Hukumdalam bentuk

peraturan daerahyang telah

ditetapkan dan telahdiberi nomor harus

diumukan dalamBerita Daerah.

Pengundangannyadilakukan oleh

Sekretaris DaerahKabupaten.

Pengundangannnyadapat didelegasikan

kepada KepalaBagian Hukum dan

Perundang-undangan.

SEKIANTERIMA

KASIH

11/4/2010Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan Setda Kab.Banggai17

SEKIANTERIMA

KASIH