Upload
vuongnhu
View
226
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RAPAT KERJA/RAKER
PEMKAB BANGKA
Sungailiat, 17 Oktober 2017
Ruang Rapat Tanjung Pesona
SELAMAT
DATANG
OUTLINE
I. INTRUKSI UMUM
II.CAPAIAN FISIK DAN KEUANGAN SKPD
KABUPATEN BANGKA PER 30 SEPTEMBER 2017.
III.REALISASI KEUANGAN DAK KAB. BANGKA PER
30 SEPTEMBER 2017
EVALUASI SAKIP OLEH KEMENPAN AKAN DILAKSANAKAN PADA HARI
RABU, TANGGAL 18 OKTOBER 2017 PUKUL 08.00 WIB DI PROVINSI
KEP. BANGKA BELITUNG
KEPALA OPD SAMPLE 20 0PD AGAR TELAH HADIR DI PROPINSI PUKUL
7.30 DI RUANG TANJUNG PESONA KANTOR GUBERNUR
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PERIKANAN DAN NAKERPERINDAG AGAR
MEMASTIKAN SELURUH DOKUMEN PERENCANAAN YANG AKAN
DIEVALUASI OLEH KEMENPAN TELAH DISAMPAIKAN KEPADA BAPPEDA
DALAM BENTUK SOFTCOPY DAN HARDCOPY, PALING LAMBAT PUKUL
09.00 WIB HARI INI.
1. EVALUASI SAKIP OPD
I. INSTRUKSI UMUM
KEPALA OPD SAMPLE ( 20 OPD) AGAR MENGHADIRI EVALUASI
SECARA LANGSUNG PADA TANGGAL 18 OKTOBER 2017.
20 OPD DIMAKSUD : SETDA, DINDIKBUD, DINAS PUPRP, DINAS PERKIM,
DINKES, RSUD, DPMPTSP-KUMKM, DINAKERPERINDAG, DINSOSPEMDES,
DINPARPORA, DINAS PERIKANAN, DINAS PANGAN, DINAS PERTANIAN,
SATPOL PP, BAPPEDA, BPKAD, BP2RD, KECAMATAN MERAWANG,
BKPPSDM, INSPEKTORAT DAN DLH.
KEPALA OPD SAMPLE ( 20 OPD) AGAR MEMPERSIAPKAN DIRI UNTUK
VERIFIKASI DOKUMEN OPD MASING-MASING DENGAN MEMBAWA
LAKIN 2016, RENSTRA OPD 2014 – 2018 BESERTA SK, PERUBAHAN
PERJANJIAN KINERJA ESELON 2, 3 DAN 4 (DI-SCAN), SK INDIKATOR
KINERJA UTAMA, POHON KINERJA, KESELARASAN KINERJA-
PENGANGGARAN-OUTPUT DALAM BENTUK HARDCOPY SEBANYAK 5
RANGKAP DAN SOFTCOPY (DALAM BENTUK PDF).
1. EVALUASI SAKIP OPD
I. INSTRUKSI UMUM
KA BPKAD DAN KABID PERBEND PERCEPAT PROSES PENCAIRAN
KEGIATAN DAK DAN DABA 2017.
UNTUK PERCEPATAN APBDP 2017, SELURUH OPD AGAR SEGERA
MELAKUKAN ENTRI ULANG TERHADAP APBDP DALAM APLIKASI SIMDA
KEPALA BPKAD SEGERA MENANDATANGANI DPPA AGAR APBDP DAPAT
SEGERA DILAKSANAKAN.
EVALUASI GUBERNUR TERHADAP RAPERDA APBDP SEGERA
DIPERBAIKI DAN DISAMPAIKAN KEPADA PIMPINAN DEWAN
AGAR TAPD MEMASTIKAN PEMBIAYAAN PILKADA MULAI DARI
PERSIAPAN S.D PELAKSANAAN TERANGGARKAN DI APBDP 2017 DAN
APBD 2018.
I. INSTRUKSI UMUM
2. APBDP 2017 DAN APBD 2018
SETIAP KEPALA OPD HARUS MENINDAKLANJUTI SELURUH DISPOSISI
YANG DISAMPAIKAN BUPATI, MEMASTIKAN SUDAH DILAKSANAKAN
SERTA MELAPORKAN HASILNYA KEPADA BUPATI PADA KESEMPATAN
PERTAMA
MELAKSANAKAN PELAYANAN PERIZINAN SESUAI SOP (KETEPATAN
WAKTU, PROSEDUR DAN BIAYA) DAN SEGERA MENGKOMUNIKASIKAN
DENGAN MASYARAKAT/ PEMOHON BILA PERIZINAN TIDAK DAPAT
DITERBITKAN.
KEPALA DINAS PUPR MELAPORKAN SECARA BERKALA KE BUPATI
UNTUK ADVICE PLANNING YANG BERSIFAT STRATEGIS
KEPALA DINAS PMPTSP-KUMKM MELAPORKAN SECARA BERKALA KE
BUPATI UNTUK PEMBERIAN PERIZINAN YANG STRATEGIS
3. TATA LAKSANA ADMINISTRASI DAN
PELAYANAN PERIZINAN
I. INSTRUKSI UMUM
PENGUSULAN RENCANA PENETAPAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)
OLEH PROVINSI KEPADA DEWAN KEK NASIONAL ADALAH MINGGU I BULAN
DESEMBER 2017.
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA :
SEGERA LAKUKAN KOORDINASI INTENSIF DENGAN KONSORSIUM
TERKAIT PENYUSUNAN MASTERPLAN, FEASIBILITY STUDY/FS, AMDAL
KAWASAN DAN PERATURAN ZONASI AGAR SELESAI TEPAT WAKTU
PENYELESAIAN AKTA PENDIRIAN BADAN USAHA KONSORSIUM
SEGERA MENYIAPKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI PENGUSULAN
YANG MENJADI TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH
MEMASTIKAN SELURUH KELENGKAPAN BERKAS TELAH SIAP PADA
AKHIR BULAN NOVEMBER 2017
4. KAWASAN EKONOMI KHUSUS PARIWISATA
SUNGAILIAT
I. INSTRUKSI UMUM
MENGAJUKAN USULAN PEMBENTUKAN KEK KEPADA GUBERNUR PADA
MINGGU 1 BULAN DESEMBER 2017 ( BESERTA SELURUH KELENGKAPAN
PERSYARATANNYA)
MELAPORKAN KEPADA BUPATI SECARA BERKALA TENTANG PROGRES
PENGUSULAN “KEK SUNGAILIAT”
MENGAGENDAKAN PERTEMUAN BUPATI DENGAN MENTERI
PARIWISATA DAN DEWAN NASIONAL KEK PADA TANGGAL
1-2 NOVEMBER
4. KAWASAN EKONOMI KHUSUS PARIWISATA
SUNGAILIAT
I. INSTRUKSI UMUM
PADA TAHUN 2018 AKAN DILAKSANAKAN KEGIATAN PENINGKATAN
KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN DI
KELURAHAN KUDAY ( AIR ANYUT) DAN SUNGAILIAT (NELAYAN I, II)
KEPADA LURAH KUDAY DAN LURAH SUNGAILIAT AGAR BERPERAN
AKTIF MEMFASILITASI KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS
PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN KUMUH MELALUI KESIAPAN
MASYARAKAT UNTUK MENERIMA DAN MENDUKUNG PROGRAM
TERSEBUT
AGAR MENGIKUTI SECARA LANGSUNG LOKA KARYA DAN
PENANDATANGANAN BERITA ACARA DUKUNGAN OPD TEKNIS DALAM
PROGRAM KOTA-KU YANG AKAN DILAKSANAKAN PADA MINGGU III
BULAN OKTOBER 2017
OPD PERKIM AGAR MELAKUKAN KOORDINASI DAN MEMASTIKAN
PROGRAM KOTA-KU BERJALAN DENGAN BAIK.
5. KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS KUMUH
PERKOTAAN 2018
I. INSTRUKSI UMUM
KEPADA CAMAT MENDOBARAT DAN CAMAT SUNGAILIAT AGAR
MEMASTIKAN DAN BERTANGGUNGJAWAB MEMBERIKAN FASILITASI
KEPADA MASHASISWA KKN UGM DI PENAGAN, KEMUJA DAN JELITIK
SERTA MELAPORKAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KKN KEPADA
BUPATI SECARA BERKALA
TERKAIT PERTANGGUNGJAWABAN DANA KKN, BAGIAN KESRA HARUS
MEMONITORING DAN MEMBIMBING PELAKSANAAN SPJ LPPM UGM
DAN UBB SEHINGGA PERTANGGUNGJAWABAN DANA KKN DAPAT
DILAKSANAKAN DENGAN BAIK SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU.
6. PROGRAM KKN MAHASISWA UGM DAN UBB
TAHUN 2017
I. INSTRUKSI UMUM
SETIAP OPD WAJIB MENGELUARKAN RELEASE INFORMASI
PEMBANGUNAN OPDNYA KE MEDIA CETAK (KORAN LOKAL) MINIMAL
SEMINGGU SEKALI.
DINAS KOMINFOTIK AGAR MEMONITOR RELEASE INFORMASI
PEMBANGUNAN OPD DAN MELAPORKANYA KE BUPATI.
7. PENYAMPAIAN INFORMASI PEMBANGUNAN
KEPADA MASYARAKAT
I. INSTRUKSI UMUM
KEPALA DINSOSPEMDES, DINKES DAN DUKCAPIL SEGERA
MELAKSANAKAN:
PERCEPATAN PENYELESAIAN DATA PESERTA PENERIMA BANTUAN
IURAN (PBI) APBN TAHUN 2017 TIDAK BER-NIK SEBANYAK 11.832 JIWA
DAN RETUR (HARUS DIGANTI) SEBANYAK 1.685 JIWA, SERTA
MENGAWAL DAN MEMASTIKAN PEMUTAKHIRAN DATA TERSEBUT
DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL RI PADA TAHUN
2017.
PERSIAPAN DEKLARASI BANGKA MENUJU UNIVERSAL HEALTH
COVERAGE JKN-KIS, DIMANA 95 % PENDUDUK BANGKA MENJADI
PESERTA JKN-KIS, DINDUKCAPIL MEMBANTU BPJS DALAM RANGKA
SANDING DATA TERKAIT PESERTA BPJS KESEHATAN.
8. PROGRAM KEMISKINAN DAERAH
I. INSTRUKSI UMUM
KEPALA DINSOSPEMDES, DINKES DAN DUKCAPIL SEGERA
MELAKSANAKAN:
DINSOSPEMDES MEMASTIKAN MEKANISME PEMUTAHIRAN MANDIRI
(MPM) BERJALAN DENGAN BAIK AGAR PENERIMA MANFAAT PKH, PBI ,
KUBE, PIP DAN RASTRA DIPASTIKAN MASUK DALAM DATA BASIS DATA
TERPADU (BDT) 40% +.
DINSOSPEMDES AGAR DAPAT MENJALANKAN PROSES PELAKSANAAN
SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU (SLRT).
8. PROGRAM KEMISKINAN DAERAH
I. INSTRUKSI UMUM
KEPALA DINKES DAN TIM KAJI BANDING AGAR :
MEMPRESENTASIKAN HASIL KAJI BANDING KAB. KULON PROGO
KEPADA BUPATI DAN KEPALA OPD PADA ACARA COFFEE MORNING.
DINKES, RSUD, DINAS PUPRP, PDAM, DINAKERPERINDAG, DIPERTAN,
MEMPELAJARI KEMUNGKINAN REPLIKASI INOVASI KAB. KULON PROGO
DI PEMERINTAH KAB. BANGKA
9. KAJI BANDING KAB. KULON PROGO
I. INSTRUKSI UMUM
II. CAPAIAN FISIK DAN KEUANGAN OPD
KABUPATEN BANGKA PER 30 SEPTEMBER 2017.
Realisasi Kemajuan Fisik dan
Keuangan s.d September 2017
Rekapitulasi Realisasi Kemajuan Fisik dan
Keuangan Kecamatan
1. CAPAIAN FISIK DAN KEUANGAN KECAMATAN
2. CAPAIAN FISIK DAN KEUANGAN DINAS
Realisasi Kemajuan Fisik dan Keuangan s.d Sept. 2017
Rekap Rata Rata Realisasi
Kemajuan Fisik dan Keuangan
Dinas
3. CAPAIAN FISIK DAN KEUANGAN BADAN DAN
LEMBAGA TEKNIS LAINNYA
Realisasi Kemajuan Fisik dan Keuangan s.d Sept. 2017
Rekap Rata-Rata Realisasi Kemajuan Fisik dan
Keuangan Lembaga Teknis Kab. Bangka
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KAB. BANGKA PER 30 SEPTEMBER 2017
49.1
45.04
KABUPATEN BANGKA
%-FISIK %-KEUANGAN
Klasifikasi Derajat % Per 30 September Keuangan
OPD Kabupaten Bangka
NO SKALA KATEGORI JUMLAH
OPD OPD
1 75 SANGAT BAIK 1 Disnaker perindag,
2 65 – 75 BAIK 0 Dinas KomInfo dan statistik, Kesbangpol
3 55 – 64 CUKUP BAIK 4 Sekretariat DPRD, Bappeda, Satpol PP,
Dinsos PMD,
4 45 –54 KURANG BAIK 4 Dukcapil, Inspektorat, RSUD
5 0 – 44 TIDAK BAIK 16 Dinas pendidikan , DLH, Din PU,
Disparpora, Dinkes, Din Penanaman
Modal, Din Pengendalian Penduduk KB
PP PA, Dinas Pangan, Dinas Perikanan,
Dinas perumahan, Dinas Kearsipan dan
perpust, Sekretariat Daerah, Badan
Kepegawaian PSDM, Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset, Badan
Pengelolaan Pajak dan Retribusi
III. CAPAIAN FISIK DAN KEUANGAN DANA
ALOKASI KHUSUS (DAK) KAB BANGKA
PER 30 SEPTEMBER 2017.
1. REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DANA ALOKASI KHUSUS
(DAK) PER JENIS DAK PER 30 SEPTEMBER TAHUN 207
MENURUT JENIS DAK
2. REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (DAK FISIK) PER 30 SEPT 2017
MENURUT OPD
3. REALISASI KEUANGAN (DAK NON FISIK ) 30 SEPTEMBER TAHUN
2017 MENURUT OPD
PERCEPATAN KEGIATAN APBDP 2017.
KONDISI REALISASI FISIK PEMERINTAH KABUPATEN
BANGKA SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2017 BARU
MENCAPAI 49,10 % DENGAN REALISASI KEUANGAN
SEBESAR 45,04 % (KURANG BAIK)
PERCEPATAN PELAKSANAAN DAK 2017. KONDISI PER 30
SEPTEMBER 2017 REALISASI KEUANGAN HANYA
MENCAPAI 40,35%.
INSTRUKSI : PELAKSANAAN KEGIATAN 2017
TERIMA KASIH