ANATA SYAH FITRI D I Daerah Istimewa Yogyakarta, sejumlah partai politik (parpol) telah me- narik uang pendaftaran dari bakal calon kepala daerah untuk pemilihan kepala daerah (pemilu kada) Kota Yogyakarta pada September 2011. “Saat pengambilan formulir, dikenai biaya Rp500 ribu untuk keperluan administrasi,” kata Ketua DPC Partai Gerakan In- donesia Raya (Gerindra) Kota Yogyakarta Fahrur Rozi. Setelah pengambilan formulir, bakal calon kepala daerah juga diminta membayar Rp10 juta saat pengembalian formulir. Saat ini, Partai Gerindra telah menerima empat pendaftar untuk posisi bakal calon wakil wali kota. Adapun Partai Golkar mematok biaya rata-rata Rp5 juta untuk pengambilan formulir. “Itu rata-rata jumlahnya. Kami tidak membedakan antara pendaftar untuk bakal calon wali kota atau wakil wali kota,” kata Ketua DPD Partai Golkar Kota Yogyakarta Augusnur. Partai Golkar saat ini telah menerima masing-masing satu pendaftar untuk bakal calon wali kota dan bakal calon wakil wali kota. Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie menga- takan keberhasilan Pemilu 2014 bergantung pada kemenangan dalam pemilu kada. Pasalnya, lanjut dia, Golkar menginginkan jaminan efek- tivitas mesin partai hingga daerah. “Ketidakmampuan memprediksi pola perubahan dan memberikan respons tepat akan berdampak pada menu- runnya kekuatan partai. Ini terbukti dalam pilpres lalu.” Menurutnya, kesuksesan pemilu kada membuktikan mesin partai telah bekerja efek- tif. Makanya, Golkar harus memulai penguatan norma, doktrin, dan ideologi hingga ke tingkat desa. Saat rapat kerja Komisi II DPR dan Mendagri Gamawan Fauzi, kemarin, sejumlah anggota Komisi II memaparkan kelemahan pemilu kada. Se- perti konflik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, politik dinasti di daerah, dan pencalonan incumbent. Untuk itu, DPR mendesak Kemendagri menuntaskan revisi UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah pada 2 Juni 2011. UU ini akan dipecah dalam tiga RUU, yaitu RUU Pe- merintah Daerah, RUU Pemilu Kada, dan RUU Desa. Pemekaran daerah Komisi II DPR menginginkan pembentukan daerah otonomi baru tetap bisa berlangsung secara selektif. Sementara itu, pemerintah bersikukuh mem- berlakukan moratorium pemekaran daerah hingga tuntasnya revisi UU Pemerintah Daerah. “Kami bukan melarang. Kami minta waktu untuk melakukan pembenahan persyaratan su- paya pemekaran yang baru nanti kualitasnya lebih baik,” ujar Gamawan. Menurutnya, pelaksanaan pemekaran selama ini belum optimal karena persyaratannya belum diatur dalam sebuah grand design. “Silakan rumus- kan bagaimana baiknya. Da- hulu banyak yang lolos walau tidak optimal untuk dimekar- kan, ada yang 87% kawasannya adalah hutan lindung, lalu ada yang 12 ribu penduduknya.” Akan tetapi, bagi Ketua Komi- si II DPR dari F-PG Chairuman Harahap, pemekaran daerah harus tetap berjalan. “Rakyat meminta itu ke pemerintah, ya kita ajukan saja,” ujarnya. Anggota Komisi II DPR dari F-PDIP Arif Wibowo menambahkan, kesepakatan moratorium yang ada tidak menyelesaikan desain pemekaran. “Kalau hanya begini, bisa dipersepsikan moratorium dicabut. Saya khawatir tekanan politik daerah. Kita tidak bisa memberikan batasan yang limitatif begitu,” ujarnya. (AO/Ant/P-1) [email protected] Parpol mematok biaya hingga jutaan rupiah terhadap bakal calon wali kota atau wakil wali kota. Parpol Pasang Tarif di Pemilu Kada SELASA, 5 APRIL 2011 3 P OLKAM KEPALA DAERAH KORUPSI: Mendagri Gamawan Fauzi (tengah) mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Jakarta, kemarin. DPR berharap pemerintah menolak calon kepala daerah yang pernah tersangkut kasus tindak pidana korupsi. ANTARA/YUHDI MAHATMA

SELASA, 5 APRIL 2011 Parpol Pasang Tarif di … pemilu kada. Se-perti konflik antara kepala daerah dan wakil kepala dae-rah, politik dinasti di daerah, dan pencalonan incumbent. Untuk

Download PDF Report

Upload
vuongtruc
View
217
Download
0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SELASA, 5 APRIL 2011 Parpol Pasang Tarif di … pemilu kada. Se-perti konflik antara kepala daerah dan wakil kepala dae-rah, politik dinasti di daerah, dan pencalonan incumbent. Untuk

ANATA SYAH FITRI

DI Daerah Istimewa Yogyakarta, sejum-lah partai politik (parpol) telah me-

narik uang pendaftaran dari bakal calon kepala daerah untuk pemilihan kepala daerah (pemilu kada) Kota Yogyakarta pada September 2011.

“Saat pengambilan formulir, dikenai biaya Rp500 ribu untuk keperluan administrasi,” kata Ketua DPC Partai Gerakan In-donesia Raya (Gerindra) Kota Yogyakarta Fahrur Rozi.

Setelah pengambilan formu-lir, bakal calon kepala daerah juga diminta membayar Rp10 juta saat pengembalian formu-lir. Saat ini, Partai Gerindra te-lah menerima empat pendaftar untuk posisi bakal calon wakil wali kota.

Adapun Partai Golkar me-matok biaya rata-rata Rp5 juta untuk pengambilan formulir. “Itu rata-rata jumlahnya. Kami tidak membedakan antara pendaftar untuk bakal calon wali kota atau wakil wali kota,” kata Ketua DPD Partai Golkar Kota Yogyakarta Augusnur.

Partai Golkar saat ini telah menerima masing-masing satu pendaftar untuk bakal calon wali kota dan bakal calon wakil wali kota.

Ketua Umum DPP Partai

Golkar Aburizal Bakrie menga-takan keberhasilan Pemilu 2014 bergantung pada kemenangan dalam pemilu kada.

Pasalnya, lanjut dia, Golkar menginginkan jaminan efek-tivitas mesin partai hingga daerah. “Ketidakmampuan memprediksi pola perubahan dan memberikan respons tepat akan berdampak pada menu-runnya kekuatan partai. Ini terbukti dalam pilpres lalu.”

Menurutnya, kesuksesan pemilu kada membuktikan mesin partai telah bekerja efek-tif. Makanya, Golkar harus memulai penguatan norma,

doktrin, dan ideologi hingga ke tingkat desa.

Saat rapat kerja Komisi II DPR dan Mendagri Gamawan Fauzi, kemarin, sejumlah ang-gota Komisi II memaparkan kelemahan pemilu kada. Se-perti konflik antara kepala daerah dan wakil kepala dae-rah, politik dinasti di daerah, dan pencalonan incumbent.

Untuk itu, DPR mendesak Kemendagri menuntaskan revisi UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah pada 2 Juni 2011. UU ini akan dipecah dalam tiga RUU, yaitu RUU Pe-merintah Daerah, RUU Pemilu

Kada, dan RUU Desa.

Pemekaran daerahKomisi II DPR menginginkan

pembentukan daerah otonomi baru tetap bisa berlangsung secara selektif. Sementara itu, pemerintah bersikukuh mem-berlakukan moratorium peme-karan daerah hingga tuntasnya revisi UU Pemerintah Daerah.

“Kami bukan melarang. Kami minta waktu untuk melakukan pembenahan persyaratan su-paya pemekaran yang baru nanti kualitasnya lebih baik,” ujar Gamawan.

Menurutnya, pelaksanaan pemekaran selama ini belum optimal karena persyaratannya belum diatur dalam sebuah grand design. “Silakan rumus-kan bagaimana baiknya. Da-hulu banyak yang lolos walau tidak optimal untuk dimekar-kan, ada yang 87% kawasannya adalah hutan lindung, lalu ada yang 12 ribu penduduknya.”

Akan tetapi, bagi Ketua Komi-si II DPR dari F-PG Chairuman Harahap, pemekaran daerah harus tetap berjalan. “Rakyat meminta itu ke pemerintah, ya kita ajukan saja,” ujarnya.

Anggota Komisi II DPR dari F-PDIP Arif Wibowo menambahkan, kesepakatan moratorium yang ada tidak menyelesaikan desain peme-karan. “Kalau hanya begini, bisa dipersepsikan morato-rium dicabut. Saya khawatir tekanan politik daerah. Kita tidak bisa memberikan batasan yang limitatif begitu,” ujarnya. (AO/Ant/P-1)

[email protected]

Parpol mematok biaya hingga jutaan rupiah terhadap bakal calon wali kota atau wakil wali kota.

Parpol Pasang Tarif di Pemilu Kada

SELASA, 5 APRIL 2011 3POLKAM

KEPALA DAERAH KORUPSI: Mendagri Gamawan Fauzi (tengah) mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Jakarta, kemarin. DPR berharap pemerintah menolak calon kepala daerah yang pernah tersangkut kasus tindak pidana korupsi.

ANTARA/YUHDI MAHATMA