Selasa, 8 November 2011 Saksi Ahli Pengadaan: Setya Budi ... · Selasa, 8 November 2011 Hakim Ketua : SK Direksi? ... Apakah saudarasebagai ahli pengadaan barang dan jasa, pernah

MAQDIR ISMAIL & PARTNERS

Selasa, 8 November 2011

Selasa, 8 November 2011 Saksi Ahli Pengadaan: Setya Budi Arijanta

Hakim Ketua : Sebelum kita lanjutkan C.V. Makasih ya. Nama saudara Setya Budi Arijanta S.H., K.N ya. Lahir di Surakarta 31 Desember 1970, agama Islam, alamat perum Puri Nirwana I, Blok GG no.6 Cibinong, Bogor. Pendidikan saudara Kenotariatan ya?

Ahli (SBA) : Ya

Hakim Ketua : Dengan terdakwa saudara kenal? Agama saudara apa? Islam ya?

Ahli (SBA) : Islam Pak.

Hakim Ketua : Dengan terdakwa kenal?

Ahli (SBA) : Tidak Pak.

Hakim Ketua : Tidak ada hubungan keluarga juga tidak ada hubungan pekerjaan ya? Saudara dihadirkan dalam persidangan ini sebagai ahli pengadaan ya?

Ahli (SBA) : Iya Pak.

Hakim Ketua : Sebelum memberikan keterangan saudara disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama yang saudara anut. Silahkan berdiri.

Hakim Anggota : Saudara tirukan lafal sumpah ahli.

(Saksi ahli diambil sumpahnya.)

Bismillahirrahminirrahim, Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan pendapat, soal-soal yang dikemukakan, menurut pengetahuan saya dan keahlian saya dengan sebaik-baiknya.

Hakim Anggota : Silahkan duduk

Hakim Ketua : Ahli bidang pengadaan ya?

Ahli (SBA) : Iya Pak.

Hakim Ketua : Sudah sering ya saudara menjadi ahli dalam persidangan-persidangan menyangkut masalah pengadaan ya?

Ahli (SBA) : Iya.

Hakim Ketua : Ada berapa puluh kali?



Ahli (SBA) : Tidak terhitung.

Hakim Ketua : Tidak terhitung ya. Menyangkut masalah CIS RISI ini saudara pernah dimintai pendapat oleh penyidik KPK?

Ahli (SBA) : Iya.

Hakim Ketua : Lalu, ketika saudara dimintai pendapat oleh penyidik KPK, apa, atau data-data apa yang disodorkan kepada saudara sehingga saudara sampai pada satu kesimpulan?

Ahli (SBA) : Ya.

Hakim Ketua : Apa?

Ahli (SBA) : Jadi, kita diminta pendapat mengenai proses pengadaan di kasus ini Pak.

Hakim Ketua : Hmm. Gimana tuh? Data-data yang ada apa?

Ahli (SBA) : Apanya? Kronologis dan kontraknya, Pak.

Hakim Ketua : Nah gimana tuh? Coba.

Ahli (SBA) : Jadi kita pertama ditanya, aturan apa yang berlaku untuk pengadaan di PLN? Di ketentuan pengadaan kalau di PLN tuh ada 2 pak. Kalau PLN itu menggunakan APBN/APBD, jadi ada komposisi pengadaan dengan dana APBN/APBD, berlaku ketentuan pemerintah. Itu tergantung kejadiannya kapan. Kalau sebelum 2004 itu Keppres 18, kemudian Keppres 80, Perpres 54. Kemudian kalau dia tidak pakai dana APBN/APBD, murni dari APLN, dari Anggaran PLN, itu pakai SK Direksi.

Hakim Ketua : Di dalam kasus CIS RISI ini menggunakan anggaran apa?

Ahli (SBA) : Ini APLN Pak.

Hakim Ketua : Hmmm?

Ahli (SBA) : APLN Pak, jadi murni dari PLN sendiri.

Hakim Ketua : Jadi yang berlaku adalah?

Ahli (SBA) : Keputusan Direksi.

Hakim Ketua : Terhadap pengadaan itu, pengadaan barang?

Ahli (SBA) : Iya.



Hakim Ketua : SK Direksi?

Ahli (SBA) : Iya.

Hakim Ketua : Terus, apakah ini berarti bahwa Keppres tidak dapat diberlakukan dalam case terdakwa di PLN ini?

Ahli (SBA) : Tidak pak. Jadi di Keppres 80 atau Keppres 18, di situ ruang lingkupnya sudah tegas. Kita tidak boleh mengatur pengadaan di BUMN. Kalau dia pakai dana dari BUMN sendiri. Ini tindak lanjut dari PP mengenai BUMN Pak. Jadi di seluruh BUMN itu sudah dilepaskan dari ketentuan Keppres pemerintah. Kecuali dia tadi ada unsur APBN/APBD nya. Jadi PLN itu masih sampai sekarang, masih ada proyek yang dibiayai pinjaman hibah bantuan dalam negeri, pemerintah. Kalau itu masuk APBN, jadi proyek yang khusus dibiayai oleh PLN tadi itu harus tunduk pada ketentuan kita. Gitu

Hakim Ketua : Gitu ya. Ini kan tadi saudara bilang tadi ada aturan daripada PLN sendiri.

Ahli (SBA) : Iya. APLN sendiri.

Hakim Ketua : Itu diaturnya dimana itu? Di Anggaran Dasar atau?

Ahli (SBA) : Apanya Pak? Di SK Direksi Pak.

Hakim Ketua : SK Direksi. SK direksi berapa yang mengatur perihal pengadaan itu?

Ahli (SBA) : Saya bacakan dulu ya. Kalau sebelum 2004, itu SK 038 Pak.

Hakim Ketua : Sebelum 2004 ya?

Ahli (SBA) : Iya

Hakim Ketua : Itu di dalam pasal berapa mengatur perihal itu? Di dalam SK Direksi itu kan ada pasal-pasalnya nggak?

Ahli (SBA) : Iya ada. Jadi disini SK 038 itu tahun 98. Itu mengatur pengadaan barang dan jasa di PLN.

Hakim Ketua : Bagaimana tuh? Aturannya bagaimana, ketentuannya bagaimana tuh?

Ahli (SBA) : Maksudnya Pak?

Hakim Ketua : Dari SK tersebut untuk pengadaan bagaimana?



Ahli (SBA) : Iya. Kalau di 038 ini metode pengadaannya pengadaan langsung, pemilihan langsung, penunjukkan langsung, pelelangan dan sewa kelola.

Hakim Ketua : Untuk pengadaan yang menggunakan metode penunjukkan langsung, diatur nggak di dalam situ?

Ahli (SBA) : Diatur. Disini diatur, pengadaan yang menggunakan penunjukkan langsung untuk pekerjaan yang mendesak, yang tidak bisa ditunda. Ini hampir mirip Keppres 80 Pak. Kemudian pengadaan yang sifatnya hanya bisa dipenuhi satu penyedia. Jadi hanya satu, yang bisa mengerjakan hanya satu penyedia. Jadi yang memenuhi hanya satu. Itu yang ada di SK 038 Pak. Gitu.

Hakim Ketua : Di dalam case ini setelah saudara melihat data ya, yang diajukan penyidik lalu bagaimana?

Ahli (SBA) : Dalam PLN itu ada khusus untuk Outsourcing. Itu diatur di SK 038 tahun 2002. Di situ ada ketentuan untuk pengadaan Outsourcing, itu pada dasarnya dapat dilakukan dengan penunjukkan langsung, tapi harus dapat dipertanggung jawabkan secara financial dan yuridis.

Hakim Ketua : Cuma itu aja syaratnya?

Ahli (SBA) : Ya. Bunyi pasalnya begitu Pak.

Hakim Ketua : Jadi penjabarannya bagaimana? Dapat dipertanggung jawabkan secara finansial?

Ahli (SBA) : Jadi kalau digabung dengan 038, saya berpendapat karena kriteria penunjukkan langsung yang 038 hanya dua tadi Pak, itu harus memenuhi itu dulu. Kemudian yang kedua secara financial, itu prosesnya harus dapat dipertanggung jawabkan, efisien. Gitu. Karena di 038 itu harus ada HPS, harus ada negosiasi. Gitu Pak.

Hakim Ketua : Ini sifatnya limitatif atau bagaimana?

Ahli (SBA) : Maksudnya Pak?

Hakim Ketua : Kan ada syarat-syaratnya?

Ahli (SBA) : Iya.

Hakim Ketua : Yang dalam 038, 138 kan ada?

Ahli (SBA) : Iya.



Hakim Ketua : Syara-syarat untuk melakukan penunjukkan langsung dan Outsourcing. Syarat-syarat ini kan ada poin-poin?

Ahli (SBA) : Iya.

Hakim Ketua : Sifatnya bagaimana? Limitatif atau bagaimana?

Ahli (SBA) : Kalau menurut pendapat saya bagaimana limitatif

Hakim Ketua : Bagaimana saudara bisa berpendapat bahwa itu adalah limitatif?

Ahli (SBA) : Apanya?

Hakim Ketua : Bagaimana dasarnya pendapat bahwa itu limitatif?

Ahli (SBA) : Dasarnya ya bunyi pasal tadi Pak. Yang di 038 tadi mengatur pengadaan barang dan jasa Pak. Itu, yang boleh tunjuk langsung ini dan ini. Gitu.

Hakim Anggota : Saudara ahli ya, saudara tadi katakan bahwa Keppres 80 2003 ini nggak bisa diterapkan?

Hakim Anggota : Nggak bisa.

Ahli (SBA) : Ada ketentuannya. Di pasal 7 jelas

Hakim Anggota : Pasal 7 ya?

Ahli (SBA) : Dan di PP BUMN, kenapa waktu kita menyusun Keppres 18 dan 80 itu kenapa kita nggak mau nnggaktur sana karena di PP BUMN sudah jelas pasalnya bahwa BUMN itu pakai aturan tersendiri.

Hakim Anggota : Pakai aturan sendiri ya?

Ahli (SBA) : Jadi di PP BUMN itu ada dua Pak. Kalau BUMN itu sudah go public, jadi sudah Tbk Pak, itu diatur oleh RUPS. Kemudian kalau go public kayak Pertamina, PLN, itu sebenarnya diatur Menneg BUMN. Tapi Menneg BUMN mendelegasikan ke masing-masing Direktur BUMN masing-masing tadi. Gitu Pak.

Hakim Anggota : Gitu ya. Baik. Kalau saudara sebagai ahli ya, saudara kan sudah mengetahui kalau di Keppres 80 sudah jelas persyaratannya, aturan yang mendesak, kemudian hanya ada satu penyedia kan?

Ahli (SBA) : Iya.



Hakim Anggota : Nah saudara juga sebutkan tadi 038 juga demikian. Ada satu mendesak dan satu penyedia,

Ahli (SBA) : Iya.

Hakim Anggota Apakah saudara pernah membaca apa yang dimaksud dengan mendesak dan hanya ada satu penyedia?

Ahli (SBA) : Kalau di keterangan pasalnya yang mendesak itu yang bencana alam, hampir persis seperti Keppres 80.

Hakim Anggota : Pada prinsipnya hampir persis?

Ahli (SBA) : Dan dulu Pak, temen-temen BUMN itu pada menundukkan diri sebagian. Dari pada bikin aturan sendiri, temen BUMN itu kadang-kadang minta advice kita. Tolong saya dibantu untuk menyusun aturan Direksi tadi. Dia banyak mengacu dan ada beberapa pengecualian. Gitu. Ini pengalaman saya mendampingi, kebetulan saya jadi narasumber untuk penyusunan SK Direksi. Gitu Pak.

Hakim Anggota : Baik. Itu kan kalau di Keppres sudah jelas. Keadaan darurat, benacana alam. Nah yang satu penyedia jasa ini bagaimana maksudnya?

Ahli (SBA) : Pekerjaan itu, karena kompleksitas pekerjaannya itu hanya dia yang bisa. Yang lain nggak bisa. Biasanya karena pemegang hak paten, hak cipta, terus karena satu-satunya. Jadi kemarin ditanya contohnya apa sih? Misalnya kita mau masang iklan di bandara, itu pihak Angkasa Pura sudah melelangkan pengelolaan tempat iklan itu Pak. Siapapun pemerintah kalau masang iklan di sana, harus nunjuk ke pengelola iklan tadi yang sudang menang lelang tadi. Itu pihak yang mendapat izin. Kemudian kemarin terakhir saya rapat di ESDM, kebetulan di proyeknya ESDM. Menteri itu mau membeli alat yang mengubah batubara menjadi cair. Setelah di survey di seluruh dunia, ternyata di dunia hanya satu hasil surveynya itu Pak. Ya sudah pak, itu namanya penyedia tunggal. Satu-satunya menunjuk langsung ke Afrika.

Hakim Anggota : Nggak bisa yang lain ya?

Ahli (SBA) : Di dunia nggak ada yang lain. Hanya dia aja. Yaudah walaupun nilainya hampir triliunan. Itu saya baru ketemu pekerjaan yang kompleks, yang hanya satu.

Hakim Anggota : Hanya satu?



Ahli (SBA) : Betul-betul hanya satu. Setelah di survey ya. Ini pendapat ahli, ternyata di dunia hanya satu.

Hakim Anggota : Baik. Satu penyedia lagi. Apakah saudara sebagai ahli pengadaan barang dan jasa, pernah menemukan itu di pengadaan BUMN-BUMN? Katakanlah misalnya Pertamina, PLN?

Ahli (SBA) : Kalau di BUMN itu, bisa jadi karena misalnya ini pekerjaan beli komponen Pak. Komponen alat. Jadi kalau alat, itu kalau ganti spare part kan nggak bisa. Itu bisa. Itu bisa langsung ke pabriknya saja. Tapi kalau ternyata spare part nya banyak yang jual. Ya lelang. Bukan penyedia tunggal. Itu biasanya terjadi di IT. Jadi server itu kalau mau di connect kan dengan tempat lain. Itu kadang server SUN itu nggak bisa connect ke sever HP. Ya satu-satunya harus langsung ke dia. Gitu.

Hakim Anggota : Saudara ahli ya, saya ke SK 138 tadi, tadi saudara menjelaskan bahwa

pengadaan di BUMN terkait dengan outsourcing itu dapat dilakukan

dengan penunjukkan langsung atau harus dilakukan dengan langsung tadi?

Ahli (SBA) : Tidak harus Pak, kan bunyinya dapat.

Hakim Anggota : Dapat ya?

Ahli (SBA) : Iya.

Hakim Anggota : Kemudian saudara menjelaskan dapat dilakukan dengan penunjukkan

langsung dengan ketentuan harus dapat dipertanggungjawabkan secara

finansial dan (dipotong oleh Ahli (SBA)).

Ahli (SBA) : Dan yuridis.

Hakim Anggota : Ada tidak di dalam penjelasan SK 138, eh 138 tadi (dipotong oleh Ahli

(SBA)).

Ahli (SBA) : Iya 138.

Hakim Anggota : Apa sih yang dimaksud dengan finansial itu apa kemudian yuridis itu

bagaimana? Ada tidak dalam penjelasan itu?

Ahli (SBA) : Tidak ada Pak.



Hakim Anggota : Tapi menurut pendapat saudara- (dipotong oleh Ahli (SBA)).

Ahli (SBA) : Karena itu ada kaitannya dengan 038 tadi.

Haki Anggota : Nah itu ada tidak di dalam SK 038? Apabila ada hal-hal, kan duluan SK

038 ya (dipotong oleh Ahli (SBA)).

Ahli (SBA) : Iya.

Hakim Anggota : Baru 138.

Ahli (SBA) : Iya.

Hakim Anggota : Ada tidak yang menunjuk bahwa kalau tidak ada diatur secara limitatif di

dalam SK 138 dapat menginduk di dalam 038?

Ahli (SBA) : Tidak ada pasal bunyi itu Pak.

Hakim Anggota : Tidak ada ya?

Ahli (SBA) : Tidak ada. Tapi tidak jalan kalau hanya melihat 038.

Hakim Anggota : 138?

Ahli (SBA) : Eh 138, tidak jalan.

Hakim Anggota : Memang tidak ada secara rinci dijelaskan di (dipotong oleh Ahli (SBA)).

Ahli (SBA) : Iya nggak.

Hakim Anggota : Tapi di dalam ketentuannya sendiri tidak ada yang mengatakan kembali

menginduk kepada 038?

Ahli (SBA) : Iya.

Hakim Anggota : Begitu ya?

Ahli (SBA) : Iya.



Hakim Anggota : Ahli, terkait dengan SK 038, ahli dipertanyakan tidak mengenai CIS RISI

itu?

Ahli (SBA) : Maksudnya bagaimana Pak?

Hakim Anggota : Mengenai CIS RISI ditanyakan tidak oleh penyidik?

Ahli (SBA) : Ditanyakan? (dipotong oleh Hakim Anggota).

Hakim Anggota : Apakah ini termasuk kualifikasi penunjukkan langsung atau tidak?

Ahli (SBA) : Ini di tanya Pak kalau di (dipotong oleh).

Hakim Anggota : Oh di tanyakan, baik. Dalam penunjukkan langsung tadi dari 2 kriteria ini

antara mendesak sama apa? Hanya (dipotong oleh Ahli (SBA)).

Ahli (SBA) : Penyedia tunggal.

Hakim Anggota : Atau satu penyedia. CIS RISI ini termasuk kualifikasi yang mana?

Ahli (SBA) : Kalau. Karena saya tidak tahu pekerjaannya detail Pak, sepengetahuan

saya tadi di BAP saya kalau ini. Intinya begini, kalau yang mengerjakan

banyak, yang mampu mengerjakan, berarti nggak boleh PL.

Hakim Anggota : Bagaimana saksi tahu banyak atau tidak?

Ahli (SBA) : Ya nanti. Makanya saya tidak memastikan ini apakah penyedia atau tidak,

karena detailnya saya tidak tahu Pak. Bukan keahlian saya maksudnya,

gitu loh.

Hakim Anggota : Lalu keahlian ahli disini yang dijabarkan apa?

Saksi Asli : Prosedurnya Pak. Prosedur yang bisa menempati penyedia tunggal itu,

kalau begini gitu loh.

Hakim Anggota : Iya.

Ahli (SBA) : Gitu loh. Jadi nanti yang bisa menjawab orang teknis.



Hakim Anggota : Oh cukup Pak. Terima kasih.

Hakim Ketua : Silahkan.

PU : Ahli ya, tadi ada mengenai Outsourcing 138 ya?

Ahli (SBA) : Iya.

PU : Pekerjaan-pekerjaan apa saja? Bisa saksi, bisa ahli menjabarkan lingkup

pekerjaan yang bisa dilakukan outsourcing itu apa saja?

Ahli (SBA) : Jadi kalau di SK 138 itu pekerjaan jenis-jenis yang bisa di outsourcingkan

itu pekerjaan informasi pelayanan. Pelayanan informasi langsung : Front

desk, call center, pengaduan pelayanan kemudian pekerjaan di lokasi

pelanggan itu baca meter dan perbaikan gangguan serta pemutusan

penyambungan, yang ketiga adalah pekerjaan penerbitan rekening, yang

keempat adalah pekerjaan penagihan, yang kelima adalah pekerjaan

penunjang, kemudian yang F adalah pekerjaan-pekerjaan pelayananan

pelanggan lainnya.

PU : Baik. Kalau ada 1 pekerjaan pengembangan software atau jasa konsultasi

bisa tidak dilakukan outsourcing?

Ahli (SBA) : Kalau konsultan itu bukan outsourcing Pak tidak masuk disini, kalau ada

pekerjaan konsultan. Karena konsultan itu output nya dari olah pkir, kalau

yang outsourcing ini pelayanan, bukan untuk membuat aplikasi dan

seterusnya itu.

PU : Baik. Saudara ahli ya, untuk aturan main di KepDir 038 maupun KepDir

138, itu penyedia barang juga harus tahu aturan mainnya tersebut ya?

Ahli (SBA) : Iya harus, karena ini pedoman bagi 2 pihak gitu.

PU : Kemudian mengenai HPS, apakah di dalam penunjukkan langsung yang

menggunakan dasar 038 maupun dasar 138 itu apakah diwajibkan untuk

membuat HPS?



Ahli (SBA) : Kalau HPS itu wajib untuk di SK 038 itu walaupun penunjukkan langsung

tetep harus ada HPS.

PU : Bisa saksi terangkan, kira-kira apa saja syarat-syarat untuk pembuatan

HPS tersebut?

Saksi Ahi : Jadi di SK 038 di bab IV.1, HPS itu dibuat secara cermat dan

menggunakan data dan referensi yang dapat dipertanggung jawabkan

(dipotong oleh Hakim Ketua).

Hakim Ketua : Langsung tunjukkan pasalnya saja.

Ahli (SBA) : Iya Pak, ini ada A - J.

PU : Ini dalam HPS yang tadi saksi, ahli sebutkan tadi, antara lain ada

memperhatikan perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan engineer’s

estimate, benar ya?

Ahli (SBA) : Iya.

PU : Itu apakah dari panitian pengadaan ya, itu apabla ada satu perhitungan

biaya dari konsultan atau engineer’s estimate, itu langsung diterima saja

atau memang harus disaring dengan data - data yang ada atau bagaimana?

Ahli (SBA) : Jadi, salah satu sumber data HPS itu boleh dari ahli Pak, Ahli itu kalau

menyusun kesimpulan Pak menetapkan ini harganya harus segini, Itu dia

harus punya metode kerja, dia harus bandingkan survey juga data-datanya

valid tidak, gitu kan. Ketemulah misalnya tenaga ahli “A” atau komponen

“A” nilainya misalnya Rp. 15 jt sebulan misalnya, itu harus ada back up

datanya, tidak bisa turun dari langit ujuk-ujuk Rp. 15 jt. Itu kalau ujug-

ujug Rp. 15 jt kata orang jawa itu nggak valid berarti hasilnya engineer’s

estimate tadi.

PU : Baik.

Ahli (SBA) : Gitu.



PU : Misal tentang pembuatan biaya langsung personal, biaya langsung

personal itu dalam berdasarkan kepada pada auditit payroll. Jadi misalnya

ada satu auditit payroll yang dibuat oleh satu akuntan public, pakah ini

oleh panitia pengadaan dalm pembuatan HPS harus diteliti atau seperti

tadi, diterima langsung karena dianggap ini adalah produk ahli dari

konsultan.

Ahli (SBA) : Jadi laporan audit itu kan harus lengkap mestinya Pak. Back up datanya,

ketemu kesimpulannya “A” itu harus ada, tidak bisa langsung

kesimpulannya saja gtu.

PU : Artinya tetap harus di (dipotong oleh Ahli (SBA)).

Ahli (SBA) : Jadi ya laporannya itu semua.

PU : Baik. Kemudian saksi, Ahli (SBA) ya. Maaf. Dalam BAP nomor 12 ada

menerangkan mengenai kontrak bersifat multi years yang harus

mendapatkan persetujuan.

Ahli (SBA) : Iya.

PU : Ini bagaimana maksudnya?

Ahli (SBA) : Jadi kalau berdasarkan anggaran dasar kontrak yang multi years itu harus

minta persetujuan RUPS yang sebelumnya harus mendengar saran atau

pendapat dari Komisaris, Dewan Komisaris, kalau mau multi years,

disebutin untuk kerja sama.

PU : Kemudian ini juga ada di No. 14 ahli menerangkan bahwa Direksi tidak

bisa mendanda tangani kontrak multi-years tanpa persetujuan RUPS ya?

Ahli (SBA) : Iya kalau sesuai Anggran Dasar begitu.

PU : Oke baik. Apakah di dalam pengadaan barang jasa itu dari Direksi bisa

melakukan intervensi?



Ahli (SBA) : Apanya Pak?

PU : Dalam pengadaan suatu barang.

Ahli (SBA) : Kalau ketentuannya di 038 itu proses teknis itu di panitia Pak, cuma

Direksi hanya menetapkan kalau nilai tertentu. Menetapkan begitu. Tapi

proses awalnya di tangan panitia, gitu.

PU : Kalau suruh Direksi yang buat satu arahan-arahan, tindakan-tindakan yang

untuk memenangkan suatu rekanan?

Ahli (SBA) : Ya berarti melanggar prosedurnya tadi itu.

PU : Sementara cukup.

Hakim Ketua : Dari Penasehat Hukum silahkan.

PH (MI) : Saya yang ke terakhir ini tadi dulu, saksi mengatakan bahwa kalau ada

arahan dari Direksi. Sepanjang saudara ahli melakukan atau menelisik

penjanjian-perjanjian sesuai dengan data yang diserahkan oleh penyidik,

apakah ahli menemukan ada arahan Direksi untuk menunjuk orang lain

dalam proses ini?

Ahli (SBA) : Kalau arahan saya tidak tahu Pak kalau itu, proses mengenai arahan itu

tidak tahu.

PH (MI) : Tidak tahu?

Ahli (SBA) : Tidak, tidak saya teliti.

PH (MI) : Ahli tidak pernah menemukan ada bukti (dipotong oleh Ahli (SBA)).

Ahli (SBA) : Tidak ditunjukkan, saya tidak memeriksa fakta itu.

PH (MI) : Oh tidak memeriksa fakta itu. Saya tanya lebih lanjut masih berhubungan

dengan kontrak yang ahli katakan ini tadi ya. Apakah kepada ahli

ditunjukkan adanya RKAP 2002, 2003, 2004 PLN?



Ahli (SBA) : RKAP saya kayaknya tidak melihat Pak.

PH (MI) : Oh tidak melihat, tidak ditunjukkan oleh penyidik?

Ahli (SBA) : Tidak kayaknya ya. Saya lupa-lupa ingat, sudah lama.

PH (MI) : Tadi ahli mengatakan bahwa mesti ada pendapat dari Komisaris?

Ahli (SBA) : Iya itu di Anggaran Dasar.

PH (MI) : Di Anggaran Dasar. Khusus menyangkut Roll Out CIS RISI ini apakah

kepada ahli ditunjukkan adanya surat persetujuan dari Komisaris

mengenai pengadaan ini?

Ahli (SBA) : Tidak pernah lihat saya Pak.

PH (MI) : Tidak pernah lihat?

Ahli (SBA) : Tidak.

PH (MI) : Saudara minta tidak kepada penyidik ketika itu?

Ahli (SBA) : Bukan kewajiban saya Pak.

PH (MI) : Saudara ini kan akan berpendapat tentang sesuatu mengenai kebenaran

kan?

Ahli (SBA) : Iya saya berpendapat sesuatu aturan Pak.

PH (MI) : Betul.

Ahli (SBA) : Mengenai fakta nanti di persidangan.

PH (MI) : Nah justru karena itulah makannya saya tanya tadi, apakah kepada ahli

(dipotong oleh Ahli (SBA)).

Ahli (SBA) : Jawabannya tidak Pak, jawabnya kan begitu.

PH (MI) : Tetapi saudara tidak minta itu?



Ahli (SBA) : Iya tidak dong, jawabnya tidak Pak, kalau Bapak nanya itu jawabnya

tidak.

PH (MI) : Baik, saya teruskan pertanyaan saya. Ahli tadi menyebutkan mengenai

soal penunjukkan langsung ya. Ini saya lihat pada Bab IV mengenai Tata

Cara Pengadaan Penunjukkan Langsung ini pada halaman 48, itu

kriterianya itu dikatakan begini “pengadaan barang atau jasa dapat

dilakukan dengan cara penunjukkan langsung untuk jenis pekerjaan.

pengadaan sebagai berikut : a.) Pekerjaan yang kebutuhannya sangat

mendesak yang tidak dapat ditunda-tunda lagi, berhubung dengan telah

terjadinya bencana untuk menghindarkan terjadinya hal-hal yang tidak

diinginkan, yang dapat mengancam jiwa manusia dan menghindarkan

kerugian PLN yang lebih besar.

Ahli (SBA) : Iya.

PH (MI) : Nah pertanyaan saya, apakah ketika itu kepada ahli ditunjukkan adanya

fakta bahwa mengenai pencatatan ada, tidak sinkron antara penagihan dan

accounting di PLN? Ditunjukkan seperti itu tidak?

Ahli (SBA) : Tidak.

PH (MI) : Tidak pernah ada yang dijelaskan kepada ahli, bahwa akibat tidak

sinkronnya pencatatan ini mereka sebut mendatangkan kerugian sampai

setiap tahun itu sekitar Rp. 70 M?

Ahli (SBA) : Tidak Pak.

PH (MI) : Tidak ditunjukkan kepada ahli?

Ahli (SBA) : Tidak.

PH (MI) : Oke saya teruskan, ini yang butir b dikatakan begini: pengadaan barang

atau jasa yang sifat kebutuhannya hanya dapat dipenuhi oleh rekanan

tertentu, satu-satunya yang menjual barang-barang yang bersangkutan atau



barang-barang spesifik atau yang dapat melaksanakan pekerjaan spesifik.

Pertanyaan saya kepada ahli, apakah kepada ahli ditunjukkan bahwa ada

pihak lain yang bisa dan mempunyai pengalaman untuk melakukan Roll

Out CIS RISI ini?

Ahli (SBA) : Tidak Pak. Itu bukan keahlian saya dan saya memang tidak menilai itu.

PH (MI) : Yang saya tanya ditunjukkan atau tidak kepada ahli?

Ahli (SBA) : Tidak.

PH (MI) : Kemudian mengenai perjanjian. Apakah kepada ahli ketika ditanya oleh

penyidik, sudah ditunjukkan seluruh proses pengadaan, seluruh proses

negosiasi yang dilakukan oleh tim PLN Disjaya dan Netway ketika itu?

Ahli (SBA) : Kalau tidak salah, tidak Pak seluruhnya.

PH (MI) : Kalau menurut ingatan ahli yang ditunjukkan kepada ahli itu apa?

Ahli (SBA) : Saya lupa, kontraknya kalau tidak salah Pak.

PH (MI) : Hanya kontrak saja? Tercapainya kontrak itu, negosiasinya tidak?

Ahli (SBA) : Detailnya nggak tahu saya Pak. Hitung-hitungannya dari penawaran berapa menjadi berapa itu bukan, bukan, nggak ditunjukkan kepada saya.

PH (MI) : Perubahan-perubahan yang terjadi selama proses implementasi itu?

Ahli (SBA) : Nggak ada. Nggak ada.

PH (MI) : Juga tidak ditunjukkan kepada ahli?

Ahli (SBA) : Nggak ada.

PH (MI) : Kemudian saudara ahli ya, tadi ahli menyebutkan SK 138 ya. Kalau yang saya lihat pada pasal 3 ini, pekerjaan penunjang itu dimaksudkan disini termasuk diantaranya adalah teknologi informasi, keamanan kantor, kebersihan fasilitas kantor.

Ahli (SBA) : Ya.



PH (MI) : Menurut pengetahuan ahli, apakah CIS RISI ini termasuk teknologi informasi ini?

Ahli (SBA) : Bukan keahlian saya pak, karena saya nggak tahu detailnya itu lho pak.

PH (MI) : Ketika Ahli diminta untuk bersaksi, diterangkan tidak CIS RISI ini apa sih? Binatangnya seperti apa?

Ahli (SBA) : Binatangnya saya nggak tahu detail, saya jelasnya itu nggak detail, karena memang bukan keahlian saya. Saya tidak menilai teknis pak.

PH (MI) : Apakah diterangkan kepada ahli bahwa ini termasuk pelayanan pelanggan?

Ahli (SBA) : Ya nggak tahu saya pak. Teknis ini pak. Kalau pertanyaannya teknis saya nggak mungkin bisa jawab.

PH (MI) : Ada bagian-bagian tertentu tidak yang diterangkan kepada penyidik kepada ahli waktu hendak dimintai pendapat, mengenai CIS RISI ini?

Ahli (SBA) : Saya hanya ditanyakan kalau disini ada komponen tenaga ahli, itu masuk konsultan atau tidak? Kalau tenaga ahli itu konsultan? Terus di BAP saya menanyakan apakah ini pakai apa, Billing rate-nya pak, menggaji komponen tenaga Outsourcing tadi apakah pakai SE-nya Bappenas? Itu yang ditanyakan ke saya. Nah saya, kebetulan yang menyusun SC-nya itu saya kebetulan pak, SC itu saya bikin bukan untuk PLN, SC itu saya bikin untuk menyusun RAB untuk APBN/APBD, dan itu untuk pekerjaan jasa konsultan, bukan outsourcing. Jadi kalau pakai itu nggak nyambung, salah pakai, gitu. Karena lingkupnya jelas beda sama sekali. Itu untuk APBN/APBD, dan khusus pekerjaan konsultan, bukan untuk outsourcing. Gitu pak.

PH (MI) : Tapi ini di dalam BAP ahli pada butir 20

Ahli (SBA) : Ya?

PH (MI) : Dikatakan jawabannya begini atas pertanyaan “ditunjukkan kepada saudara ahli atas surat perjanjian dan seterusnya itu?” kemudian ahli menjawab begini. “Pekerjaan jasa konsultansi adalah layanan jasa keahlian dan seterusnya,” ya? “Untuk membedakan apakah pekerjaan ini termasuk kategori jasa konsultansi dengan jasa lainnya adalah, kalau jasa konsultan komponen biayanya minimal 60% untuk membayar personil atau tenaga ahli, sedangkan jasa lainnya komponen non-personil bisa lebih dari 60%. Kalau jasa konsultan outputnya adalah piranti lunak yang



disusun secara sistematis yang dituangkan dalam kerangka acuan kerja dan seterusnya.” Pertanyaan saya, ini dasar saudara berpendapat seperti ini apa ada ketentuannya ya? Yang mengatur tentang ini?

Ahli (SBA) : Ada. Ini kalau di dunia internasional pak, pengadaan internasional itu yang namanya konsultan itu komponen biayanya harus lebih banyak bayar tenaga ahli. Kalau konsultan pak. Kalau barang, ya barang, kalau jasa lainnya ya jasa lainnya, kalau komponen biayanya lebih banyak non-konsultan itu tidak boleh disebut konsultan. Gitu pak.

PH (MI) : Yang saya mau tau itu tadi aturannya itu dimana pak?

Ahli (SBA) : Itu Keppres 80, definisi pengadaan konsultan internasional itu begitu.

PH (MI) : Yang saya mau tanya lebih lanjut adalah, 038 itu mengatur itu atau tidak?

Ahli (SBA) : Apanya? 038 ini ada pengadaan konsultan ada pak di 038, tapi tidak mengatur 60% tadi tidak ada memang.

PH (MI) : Tidak diatur?

Ahli MI : Tidak pak.

PH (MI) : 138 juga tidak mengatur itu?

Ahli (SBA) : Tidak, tidak. Kalau 138 jelas outsourcing, bukan konsultan pak, jelas itu. Kalau 138 itu jelas outsourcing. Gitu pak.

PH (MI) : Kemudian disini di pertanyaan nomor 21, ahli menjawab begini. Pertanyaannya begini, “Apakah diperbolehkan dalam suatu pengadaan outsourcing terdapat biaya bayar konsultan maupun tenaga ahli, dan biaya-biaya terkait pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam outsourcing tersebut?” Jawaban ahli “Tidak boleh. Seharusnya paket pekerjaan pengembangan perangkat lunak tidak dijadikan satu dengan pekerjaan outsourcing. Karena pengembangan perangkat lunak tersebut merupakan pekerjaan jasa konsultansi, sedangkan pekerjaan roll outsourcing merupakan jasa lainnya. Mekanisme dan prosedur pemilihan pekerjaan jasa konsultansi dan jasa lainnya berbeda dengan penyediaan jasa dan jasa juga berbeda.” Nah pertanyaan saya, apakah hal seperti ini disebut didalam SK 038?

Ahli (SBA) : Tidak, tapi kita melihat begini pak, kalau- (dipotong oleh Penasehat Hukum)



PH (MI) : Saya kira cukup pertanyaan saya.

Ahli (SBA) : Ya sudah.

Hakim Ketua : Lanjut?

PH (MR) : Saya lanjutkan pak. Terima kasih Yang Mulia atas waktunya. Saudara ahli ya, saudara tadi sudah menyebut tentang, di dalam BAP ini nomor 12 tentang pernyataan keputusan rapat PT. PLN nomor 70 tanggal 27 Januari 1998, tentang Anggaran Dasar PT. PLN ya?

Ahli (SBA) : Iya.

PH (MR) : Saudara sebut disitu, bahwa untuk pekerjaan multi years ini harus ada persetujuan dari RUPS?

Ahli (SBA) : Ya.

PH (MR) : Coba, saudara mungkin membawa, tolong di. Ini di pasal 11 ayat 9 ya, saudara sudah? Di dalam pasal 11 ayat 9 tadi disebutkan ya, disini perjanjian-perjanjian lain, bahwa perbuatan-perbuatan dibawah ini hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari RUPS, dan persetujuan tersebut diberikan sesuai dengan saran dari Komisaris dan memperhatikan ketentuan yang berlaku yaitu E. Yang E ya pak ya.

Ahli (SBA) : Iya.

PH (MR) : Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama operasi kontrak manajemen, kerjasama lisensi, BOT, bangun guna milik ya pak ya?

Ahli (SBA) : Iya.

PH (MR) : Dan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai dampak keuangan bagi perseroan, yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari satu tahun atau satu siklus usaha, antara lain perjanjian pembelian tenaga.

Ahli (SBA) : Pembelian tenaga, iya.

PH (MR) : Nah pertanyaan saya, apakah yang memerlukan persetujuan RUPS, berdasarkan pasal 11 ayat 9 tadi, adalah kerja sama yang sifatnya multi years ya? Yang bukan saja multi years tapi juga mempunyai dampak keuangan terhadap PLN?



Ahli (SBA) : Ya kalau bunyinya mengadakan. Kan tadi bunyinya mengadakan kerja sama dengan pihak lain. Ada BOT dan perjanjian lainnya yang menyampaikan mempunyai dampak keuangan yang mempunyai dampak waktu lebih dari 1 tahun.

PH (MR) : Mempunyai dampak keuangan ya saudara?

Ahli (SBA) : Iya, kan disini yang berlaku untuk jangka satu tahun- (dipotong oleh Penasehat Hukum)

PH (MR) : Ya tapi ada yang mempunyai dampak keuangan kan?

Ahli (SBA) : Ya.

PH (MR) : Bagi perseroan yang berlaku untuk jangka waktu lebih satu tahun?

Ahli (SBA) : Iya.

PH (MR) : Jadi saya ingin minta pendapat ahli ya. Jadi yang dimintakan persetujuan dari RUPS itu apakah hanya pekerjaan yang sifatnya multi years, ataukah bahwa pekerjaan itu di samping multi years juga mempunyai dampak keuangan bagi perseroan?

Ahli (SBA) : Dua-duanya pak.

PH (MR) : Dua-duanya ya? Baik, terimakasih. Saudara tahu nggak pengertian tentang dampak keuangan ini? Saudara paham nggak?

Ahli (SBA) : Ya, berdampak dengan keuangan PLN.

PH (MR) : Berdampak dari keuangan. Yang menetukan bahwa suatu pekerjaan yang sifatnya multi years itu mempunyai dampak keuangan terhadap PLN itu saudara tahu?

Ahli (SBA) : Makanya, RUPS sama pendapat Komisaris tadi.

PH (MR) : RUPS dan?

Ahli (SBA) : Sama Komisaris.

PH (MR) : Dan Komisaris ya? Baik. Tadi saudara juga, saudara ditunjukkan nggak tadi oleh penyidik tentang RKAP itu? Ditunjukkan tidak?

Ahli (SBA) : Kayaknya nggak pak.



PH (MR) : Tidak ya? Selanjutnya ya, kepada saudara ahli ya, siapa yang menentukan ya bahwa penyedia barang atau jasa itu hanya satu-satunya, misalnya si X? Yang menentukan itu siapa?

Ahli (SBA) : Kalau yang menentukan untuk bisa PL atau tidak itu tadi, itu mestinya hanya panitia.

PH (MR) : Panitia? Direksi punya kewenangan tidak?

Ahli (SBA) : Apanya?

PH (MR) : Direks, suatu Direksi.

Ahli (SBA) : Direksi hanya menetapkan saja hasil panitia tadi.

PH (MR) : Menetapkan hasil panitia?

Ahli (SBA) : Hasil yang sudah diproses tadi itu Direksi yang menetapkan.

PH (MR) : Menetapkan. Berarti prosesnya dari?

Ahli (SBA) : Dari bawah

PH (MR) : Kemudian juga berkaitan SK direksi 038 itu ya, saudara tahu nggak? Siapa yang jadi pengguna dari proyek CIS RISI ini? Diberitahu nggak oleh penyidik?

Ahli (SBA) : Pengguna-

PH (MR) : Usernya siapa?

Ahli (SBA) : Wah saya nggak hafal pak.

PH (MR) : Nggak hafal ya. Pertanyaan saya kepada saudara ahli ya, siapa yang harus menerapkan Sk direksi 038?

Ahli (SBA) : Maksudnya?

PH (MR) : Yang menerapkan. Yang harus menerapkan SK direksi 038?

Ahli (SBA) : Ya seluruh jajaran PLN kan?

PH (MR) : Dalam konteks ini misalnya proyek CIS RISI ini?

Ahli (SBA) : Iya.

PH (MR) : Ini siapa dalam proyek CIS RISI ini? Saudara tahu nggak?



Ahli (SBA) : Krena ini kan punyanya Disjaya ya-

PH (MR) : Nah itu yang saya maksud. Usernya Disjaya?

Ahli (SBA) : Iya.

PH (MR) : Jadi siapa yang harus menerapkan?

Ahli (SBA) : Ya Disjaya.

PH (MR) : Disjaya. Kemudian, panitia pengadaan ini, apakah dia bersifat independen atau dia mempunyai, boleh di, di apa, diintervensi?

Ahli (SBA) : Tidak boleh, tadi sudah saya jawab juga.

PH (MR) : Tidak boleh ya, sifatnya independen ya?

Ahli (SBA) : Ya.

PH (MR) : Independen. Kemudian panitia pengadaan ini bertanggung jawab kepada siapa, saudara masih ingat?

Ahli (SBA) : Kepada yang angkat.

PH (MR) : Kepada yang angkat ya? Oke. Dari kami cukup pak, terima kasih.

PH DA : Sedikit saja Yang Mulia, tentang UPN Saudara ahli.

Ahli (SBA) : Iya.

PH : Dari dokumen yang diperlihatkan kepada ahli dalam melakukan pendapat keterangan ahli ini, apakah ahli mengetahui ada berapa macam RUPS dalam yang dilaksanakan di PLN?

Ahli (SBA) : Aduh saya nggak hafal pak.

PH : Tapi ada pertanyaan tentang itu?

Ahli (SBA) : Nggak.

PH : Pertanyaan selanjutnya, ketika RKAP sudah disahkan oleh RUPS, apakah terhadap pelaksanaan dari project tersebut telah disetujui oleh RUPS, apa belum?

Ahli (SBA) : Itu bukan, bukan keahlian saya pak.

PH : Pendapatnya, pendapatnya?



Ahli (SBA) : Saya nggak bisa jawab, karena bukan masalah pengadaan.

Hakim Ketua : Bukan keahlian saudara itu kan?

Ahli (SBA) : Ya, bukan.

PH : Terimakasih Yang Mulia.

Hakim Ketua : Terdakwa ada pertanyaan?

Terdakwa : Satu, Yang Mulia. Saudara saksi, sorry, saudara ahli, apakah saudara juga mengetahui ada SK 075?

Ahli (SBA) : 075?

Terdakwa : SK Direksi 075 tahun 2004.

Ahli (SBA) : 074, 074 ada pak. Kalau 075 saya nggak, nggak, nggak anu sih. 075 saya nggak– (dipotong oleh Terdakwa)

Terdakwa : 075, rasanya ada disebut.

Ahli (SBA) : 075 nggak, saya nggak ada.

Hakim Ketua : SK 075 apa intinya pak?

Terdakwa : SK 75 adalah SK pendelegasian kewenangan pengadaan kepada para GM sehingga tidak ada batas atas maksimum nilai pengadaan yang boleh dilakukan oleh GM. SK 075 dibuat di jaman pak Kuntoro.

Ahli (SBA) : Ya.

Terdakwa : Yang menyebabkan Direksi tidak punya kewenangan melakukan pengadaan seperti yang anda sebut tadi.

Ahli (SBA) : Iya.

Terdakwa : Tetapi semua pengadaan ada di Unit-unit Bisnis nya.

Ahli (SBA) : Di bawah? Kalau memang itu ada, ya nggak apa-apa.

Hakim Ketua : Tapi saudara nggak pernah lihat?

Ahli (SBA) : Ya. Begitu.

Terdakwa : Saudara nggak pernah lihat?

Ahli (SBA) : Iya.



Terdakwa : Saya kira itu saja, terima kasih.

Hakim Ketua : Silahkan. Ada lagi yang ingin saudara sampaikan?

Ahli (SBA) : Tidak pak.

Hakim Ketua : Sudah? Terimakasih ya.

Ahli (SBA) : Iya.

Hakim Ketua : Baik, kepada Terdakwa maupun Penasehat Hukum, silahkan nanti didalam pledoi, sependapat atau tidaknya silahkan nanti di dalam pledoi tanggapan ya. Silahkan! (mempersilahkan ahli meninggalkan ruang sidang)

(Ahli menginggalkan ruang sidang)

Hakim Ketua : Hari ini habis ya?

PU : Habis, Yang Mulia

Hakim Ketua : Silahkan, saudara terdakwa!

(Terdakwa kembali duduk di depan)

Hakim Ketua : Sebelum sidang ditutup ada yang ingin saudara sampaikan?

Terdakwa : Saya rasa cukup, Yang Mulia, terimakasih.

Hakim Ketua : Cukup? Dari Tim penasehat hukum ada?

PH (MI) : Saya cuma mau minta waktu yang cukup ketika kami mengajukan saksi yang menguntungkan dan ahli, Yang Mulia. Makasih.

Hakim Ketua : Saya ingatkan juga kepada Penuntut Umum ya! Kesempatan terakhir saudara pada kesempatan berikut! Jika pada persidangan berikut saudara tidak bisa menghadirkan ahli yang saudara butuhkan maka kesempatan saudara berakhir! Ya? Itu rencananya ada berapa?

PU : Dua, Yang Mulia.

Hakim Ketua : Dua?

PU : Ahli dari BPKP sama IT.

Hakim Ketua : Saya rasa ya, dalam persidangan berikut, karena hanya dua, saudara Terdakwa dan tim Penasehat Hukum sudah bisa siap-siap untuk membawa



satu orang atau dua orang saksi. Sudah bisa siap-siaplah. Saya kasih waktu mulai dari sekarang nih, untuk mempersiapkan dari sekarang! Ya?

PH MI : Kami usahakan, Yang Mulia.

Hakim Ketua : Iya, harus bisa! Saya yakin dan percaya saudara mampu itu untuk menghadirkan saksi dalam persidangan. Oke? Baik! Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan ahli, dan juga Penasehat Hukum untuk mempersiapkan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka sidang hari ini kita tunda dan kita lanjutkan kembali pada hari yang sama, Selasa tanggal 15 November 2011, jam satu ya, karena ini di complaint anggota saya di Jakarta pusat, sidang dia dalam perkara lain paling satu hari, selebihnya disini. Maka kita mulai dari jam satu! Dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi atau ahli pada hari dan jam tersebut diatas, sidang kami nyatakan ditutup!

(Palu di ketuk)

Documents

Selasa, 8 November 2011 Saksi Ahli Pengadaan: Setya Budi ... · Selasa, 8 November 2011 Hakim Ketua : SK Direksi? ... Apakah saudarasebagai ahli pengadaan barang dan jasa, pernah