Selayang Pandang PNBP pada APBN - dpr.go.id · (biaya pengembalian) yang diterima oleh KKKS dimana cost recovery merupakan biaya-biaya yang dapat dikembalikan kepada KKKS dalam melakukan

BIRO A

NALISA A

NGGARAN DAN P

ELAKSANAAN A

PBN – SETJE

N DPR R

I

Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 1

Selayang Pandang PNBP pada APBN I. Pendahuluan

enerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan keseluruhan penerimaan pemerintah pusat

yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang

PNBP). Kelompok atau jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi :

1. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah, antara lain berupa penerimaan jasa giro, sisa angggaran pembangunan dan sisi anggaran rutin;

2. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam antara lain berupa, royalty dibidang perikanan, Kehutanan dan pertambangan;

3. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan antara lain berupa dividen, bagian laba Pemerintah, dana pembangunan semesta, dan hasil penjualan saham pemerintah;

4. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah antara lain berupa pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan pelatihan, pemberian hak paten, merek, hak cipta, pemberian visa dan paspor, serta pengelolaan kekayaan negara yang tidak dipisahkan;

5. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi antara lain berupa lelang barang rampasan Negara dan denda;

6. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah antara lain berupa hibah dan atau sumbangan dari dalam dan luar negeri baik swasta maupun Pemerintah yang menjadi hak Pemerintah; dan

7. Penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.

Saat ini pemerintah sedang berupaya mengoptimalkan PNBP untuk menyelenggarakan kegiatan

pemerintahan dan pembangunan nasional, oleh karena itu dibutuhkan pengendalian internal yang baik

untuk mencapai target PNBP sehingga tujuan pemerintah dapat tercapai.

Salah satu unsur APBN adalah anggaran pendapatan negara dan hibah yang diperoleh dari :

a. Penerimaan perpajakan;

b. Penerimaan negara bukan pajak; dan

c. Penerimaan Hibah dari dalam negeri dan luar negeri.

Memasuki tahun 2011, di bidang PNBP, kebijakan yang dilakukan untuk mencapai target 2011 adalah (1) optimalisasi lifting/produksi minyak mentah dan gas bumi, serta komoditi tambang dan mineral guna

mendukung pencapaian penerimaan SDA; (2) penyesuaian pay-out ratio dividen dari laba BUMN; (3)

penyelesaian audit keuangan BUMN secara lebih awal guna memantau perkembangan rugi/laba BUMN; (4)

penarikan dividen interim dengan tetap memperhatikan cash flow BUMN; (5) intensifikasi dan ekstensifikasi

PNBP K/L, antara lain dengan melakukan review jenis dan tarif PNBP K/L; dan (6) perbaikan administrasi

pelaporan keuangan K/L.1

1 NK dan RUU APBN 2011

P

BIRO A

NALISA A

NGGARAN DAN P

ELAKSANAAN A

PBN – SETJE

N DPR R

I


• Perkembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Dalam periode 2005–2009, realisasi pendapatan negara dan hibah mengalami pertumbuhan rata-rata 14,4

persen, didukung dengan peningkatan penerimaan dalam negeri dan hibah yang masing-masing tumbuh

rata-rata 14,4 persen dan 6,3 persen. Penerimaan dalam negeri terutama berasal dari penerimaan

perpajakan yang memberikan kontribusi rata-rata 68,9 persen dengan pertumbuhan rata-rata 15,6 persen,

sedangkan PNBP memberikan kontribusi rata-rata 31,1 persen dengan pertumbuhan rata-rata 11,5 persen.

Grafik 1 : Perkembangan Total PNBP 2005-2011 (triliunrupiah)

Sumber : Data Pokok RAPBN 2011

Grafik 2 : PNBP PADA APBN 2011

BIRO A

NALISA A

NGGARAN DAN P

ELAKSANAAN A

PBN – SETJE

N DPR R

I


Tabel 1: PNBP pada APBN 2011 dan kesepakatan RAPBN 2011 APBN 2011

Penerimaan SDA 158.17 163.12 Bagian Laba BUMN 26.59 27.59 PNBP Lainnya 43.43 45.17 Pendapatan BLU 14.89 15.03

Sumber: Pokok pokok NK dan RAPBN 2011

Kontribusi PNBP dalam APBN semakin besar peranannya dalam membiayai pembangunan. Hal ini tentu

membutuhkan kerja keras baik pada saat mulai melakukan rencana maupun membuat laporan realisasi

PNBP untuk mencapai target tersebut.

Kebijakan Umum yang dilakukan Pemerintah pada Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sbb 2:

• Optimalisasi produksi SDA migas melalui peningkatan produksi/lifting minyak mentah dan efisiensi

cost recovery.

• Meningkatkan produksi komoditas tambang dan mineral serta perbaikan peraturan disektor

pertambangan

• Mendukung upaya pengembangan energi baru dan terbarukan sebagai energy alternative

• Menggali potensi penerimaan disektor kehutanan dengan tetap mempertimbangkan program

kelestarian lingkungan hidup

• Mengoptimalkan dividen BUMN dengan teap memepertimbangkan peningkatan efisiensi dan

kinerja BUMN melalui optimalisasi investasi (Capital Expenditure)

• Melakukan langkah penyelesaian piutang bermasalah

2 NK-APBN 2011

BIRO A

NALISA A

NGGARAN DAN P

ELAKSANAAN A

PBN – SETJE

N DPR R

I


• Melakukan penyempurnaan peraturan mengenai tariff PNBP pada K/L

• Meningkatkan kinerja pelayanan dan administrasi pada PNBP K/L

II. PNBP pada postur APBN

A. PNBP- SUMBER DAYA ALAM

alam lima tahun terakhir, penerimaan SDA memberikan kontribusi rata-rata sekitar 68,4 persen

terhadap total PNBP. Penerimaan SDA migas merupakan penerimaan yang bersumber dari

penerimaan minyak bumi dan penerimaan gas bumi. Sedangkan penerimaan SDA nonmigas

diperoleh dari penerimaan pertambangan umum, penerimaan kehutanan, penerimaan perikanan, dan

penerimaan pertambangan panas bumi.

Perhitungan dan perkembangan SDA migas dipengaruhi oleh :

a. Lifting minyak mentah dan gas bumi

b. ICP yang pergerakannya mengikuti tren harga minyak dunia

c. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat

d. Besaran cost recovery yang merupakan pengurang faktor penerimaan migas yang akan dibagi

hasilkan antara pemerintah dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) sesuai kontrak

kerjasama (KKS).

Sementara itu penerimaan SDA Non Migas dipengaruhi oleh :

a. Tingkat produksi dan harga beberapa jenis komoditas mineral dan batubara

b. Luas area dan volume produksi hasil hutan

c. Tingkat produksi budidaya perikanan dan kegiatan operasi kapal penangkap ikan

d. Kebijakan kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi

pemungutan PNBP

Grafik 3 : Penerimaan SDA 2005-2010 (trilliun rupiah)

D

BIRO A

NALISA A

NGGARAN DAN P

ELAKSANAAN A

PBN – SETJE

N DPR R

I


Sumber : Nota Keuangan 2011

Selama periode 2005–2009, penerimaan SDA memperlihatkan pertumbuhan yang fluktuatif. Di tahun 2007

dan 2009 terjadi penurunan penerimaan SDA, sebesar masing-masing 20,6 persen dan 38,1 persen.

Sedangkan di tahun 2008, mengalami pertumbuhan tertinggi, yaitu mencapai 63,9 persen, atau naik Rp91,6

triliun bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2007. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh perkiraan

pencapaian target lifting minyak sebesar 927 ribu barel per hari dan perkiraan rata-rata harga minyak

mentah Indonesia di pasar internasional (ICP) mencapai US$108,9 per barel lebih tinggi jika dibandingkan

dengan rata-rata ICP tahun 2007 yang sebesar US$69,7 per bare3l

Dalam APBN-P tahun 2010, penerimaan SDA ditargetkan sebesar Rp164,7 triliun. Apabila dibandingkan

dengan realisasi tahun 2009, perkiraan penerimaan SDA tersebut mengalami peningkatan Rp25,8 triliun

atau 18,5 persen. Penerimaan SDA pada tahun 2011 ditargetkan sebesar Rp 158,173 triliun (berasal dari

Migas dan Non Migas).

Penerimaan SDA Non Migas 2010 dan 2011(trilliun rupiah). Jika dibandingkan dengan target APBN-P

2010 sebesar Rp151,71 triliun, penerimaan SDA Migas pada 2011 mengalami penurunan sebesar Rp6,5

triliun atau 4,3 %. Sumber Penerimaan SDA Migas terdiri atas penerimaan minyak bumi sebesar Rp104,7

triliun dan penerimaan gas bumi sebesar Rp40,5 triliun.

Grafik 4 : Penerimaan SDA (Migas) 2010 dan 2011(trilliun rupiah)

3 Nota Keuangan APBN TA 2009

BIRO A

NALISA A

NGGARAN DAN P

ELAKSANAAN A

PBN – SETJE

N DPR R

I


Sumber: Depkeu

Penurunan target SDA Migas pada 2010, disebabkan oleh beberapa alasan:

• Adanya kenaikan komponen pengurang yang digunakan sebagai dasar perhitungan penerimaan

SDA ( pajak dan pungutan lainnya)

• Karena pada APBN 2010 termasuk tambahan penerimaan SDA Migas diluar rutin yang berasal

dari penyelesaian kewajiban migas PT.Pertamina sebesar Rp 5.0 Triliun yang seluruhnya

dipergunakan untuk pembayaran kepada PT Pertamina atas penggunaan bahan bakar minyak dan

pelumas (BMP) oleh TNI.

Pada Tahun 2011, penerimaan SDA nonmigas terdiri atas :

• penerimaan pertambangan umum sebesar Rp9,9 triliun (meningkat Rp0,2 triliun atau 1,8

persen jika dibandingkan dengan target pada APBN-P2010)

• penerimaan Kehutanan. Penerimaan pertambangan umum masih merupakan sumber utama

penerimaan SDA nonmigas dengan kontribusi sebesar 7,6 persen.

• penerimaan perikanan

• penerimaan pertambangan pansa bumi pada APBN 2011 ditargetkan Rp12,9 triliun, menurun

sebesar Rp0,1 triliun atau 0,7 persen jika dibandingkan dengan target APBN-P 2011

Grafik 5 : Penerimaan SDA Non Migas 2010 dan 2011(trilliun rupiah)

Sumber : Depkeu

Pada Grafik diatas terlihat, penerimaan Kehutanan pada RAPBN 2011 (sebesar Rp 2,5 Triliun) mengalami

penurunan sebesar Rp0,3 triliun atau sebesar 11,4 persen jika dibandingkan dengan target APBN-P 2010.

Hambatan PNBP SDA

SDA Migas

Perhitungan dan perkembangan penerimaan SDA migas dipengaruhi oleh asumsi lifting minyak mentah dan

gas bumi, harga minyak mentah Indonesia yang pergerakan harganya mengikuti mengikuti trend harga

minyak dunia, asumsi dan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap US dollar, serta besaran cost recovery

BIRO A

NALISA A

NGGARAN DAN P

ELAKSANAAN A

PBN – SETJE

N DPR R

I


(biaya pengembalian) yang diterima oleh KKKS dimana cost recovery merupakan biaya-biaya yang dapat

dikembalikan kepada KKKS dalam melakukan eksplorasi minyak bumi dan gas bumi.

Namun, demikian terdapat beberapa faktor yang menghambat pencapaian target lifting yaitu faktor

penurunan produksi alamiah sebesar +/- 12% per tahun, dampak diberlakukannya UU No.32 tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, masalah tata ruang dan tumpang tindih lahan

kawasan hutan, dan masalah perpanjangan kontrak KKKS dengan pemerintah Indonesia yang akan

berakhir dalam jangka waktu beberapa tahun.

Pada tahun 2009 harga minyak dunia mengalami penurunan hingga mencapai titik terndah yaitu US$39,2

pada bulan februari 2009. Harga rata-rata ICP juga mengalami penurunan hingga US$41,9 per barel pada

Januari 2009. Di awal tahun 2010 baik konsumsi maupun produksi minyak dunia mengalami peningkatan

dikarenakan faktor cuaca dingin yang melanda Eropa, Cina dan Amerika Serikat.

Kendala SDA Migas

1. Minimnya investasi dalam sektor migas di Indonesia merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh

sektor migas. Menurut Kurtubi terdapat beberapa faktor penghambat investasi migas terkait dengan

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 yaitu : urusan kontrak migas yang sudah tidak satu atap lagi

dimana urusan tender harus ke Ditjen Migas lalu membuat kontrak dengan BP Migas. Selain itu, aturan

perpajakan saat ini memaksa investor membayar pajak meskipun belum menemukan minyak pada

tahap eksplorasi. Agar dalam jangka panjang negara tidak dirugikan maka pemerintah harus

melakukan evaluasi kebijakan dalam sektor migas.

2. Perhitungan dan perkembangan penerimaan SDA migas dipengaruhi oleh asumsi lifting minyak

mentah dan gas bumi, harga minyak mentah Indonesia yang pergerakan harganya mengikuti mengikuti

trend harga minyak dunia, asumsi dan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap US dollar, serta

besaran cost recovery (biaya pengembalian) yang diterima oleh KKKS dimana cost recovery

merupakan biaya-biaya yang dapat dikembalikan kepada KKKS dalam melakukan eksplorasi minyak

bumi dan gas bumi

SDA Non Migas

Penerimaan SDA pertambangan umum meliputi penerimaan sewa tanah (land rent) dan royalty.

Penerimaan SDA pertambangan umum yang berasal dari land rent proyeksinya dihitung berdasarkan atas

luas areal pertambangan sedangkan yang berasal dari royalti dihitung berdasarkan atas produk barang

tambang yang dihasilkan, tarif yang berlaku, serta nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor utama yang menggerakan roda perekonomian. Sektor

ini mampu menyerap tenaga kerja langsung sekitar 34 ribu. Sektor ini memiliki peluang yang sangat besar

BIRO A

NALISA A

NGGARAN DAN P

ELAKSANAAN A

PBN – SETJE

N DPR R

I


mengingat produk tambang selalu dibutuhkan manusia sehingga demand nya akan sealu ada. Selain itu,

potensi geologis Indonesia juga menunjang industri pertambangan.

Kendala Sektor Pertambangan

Sektor pertambangan juga mengalami kendala terutama terkait Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan

perundangan. Jika hal ini dibiarkan maka dapat berpotensi menurunkan penerimaan negara dari sektor

pertambangan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah untuk mengatasai kendala tersebut

adalah sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum yangberkenaan dnegan sektor pertambangan yang

bersifat lintas sektoral serta kebijakan satu pintu dalm perijinan untuk invesatsi sektor pertambangan.

Penerimaan SDA kehutanan meliputi Dana Reboisasi (DR), provisi sumber daya hutan (PSDH) serta

IHPH (Iuran Hasil Pengusahaan Hutan). Penerimaan SDA kehutanan dihitung berdasarkan atas Rencana

Produksi Karya Tahunan (RKT), volume dan tarif yang berlaku, kecuali yang berasal dari dana reboisasi

dihitung berdasarkan pada nilai tukar rupiah terhadap US$.

Selain itu, penerimaan sektor kehutanan juga berasal dari hasil ekspor produk-produk kehutanan. Pada

tahun 2004 sebagian besar ekspor kehutanan disumbang oleh kayu lapis US$1,6 miliar,kayu gergajian

US$310 juta, kayu lainnya US$1,4 miliar dan bubur kertas US$2,0 miliar. Nilai ekspor tersebut berkisar

9,4% dari total ekspor non migas yang mencapai US$ 55,9 pada tahun 2004.

Kendala SDA kehutanan Kendala yang bersifat ekonomi yang dihadapi oleh sektor kehutanan adalah penyelundupan kayu (illegal

logging) yang terjadi besar-besaran di Indonesia sejak HPH beroperasi.Kwik Kian Gie memperhitungkan

bahwa kebocoran ekonomi akibat penyelundupan kayu dan pencurian ikan, pasir timah dan lainnya

mencapai Rp76,5 triliun dimana sebesar Rp50 triun berasal dari penyelundupan kayu saja setiap tahunnya.

Perikanan

Penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari penerimaan SDA perikanan meliputi sektor kelautan dan

perikanan. Penerimaan sektor tersebut bersumber dari pungutan jasa pelayanan di pelabuhan perikanan

yang pelaksanaannya di Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan pungutan perikanan atas pengusahaan

perikanan dan hasil perikanan. Pengenaan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) berdasarkan jumlah kapal

penangkap ikan yang telah menerima Surat Penangkapan Ikan (SPI) dan Pungutan Pengusahaan

Perikanan (PPP). Dalam penerimaan SDA perikanan proyeksinya didasarkan atas tarif pengenaan

pungutan hasil perikanan yang berlaku.

Nilai ekonomi potensi perikanan Indonesia mencapai US$31,95 miliar. Produkdi perikanan tangkap

Indonesia menempati posisi keempat dunia setelah Cina, Peru dan Amerika Serikat. Kontribusi sektor

perikanan terhadap PDB nasional adalah sebesar 2,85% pada tahun 2009. Produksi perikanan pada tahun

tersebut mencapai 10 juta ton sementara nilai ekspor mencapai US$2 miliar.

Kendala Bidang Perikanan

Dalam bidang perikanan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi , antara lain Pertama, rendahnya

produksi ikan hasil olahan. Selain itu, pengembangan usaha di sektor kelautan dan perikanan terhambat

BIRO A

NALISA A

NGGARAN DAN P

ELAKSANAAN A

PBN – SETJE

N DPR R

I


tingginya biaya produksi yang meliputi bahan bakar minyak, pakan dan retribusi perikanan oleh pemerintah

daerah dan kesulitan pendanaan. Terkait pendanaan, menurut Sekjen Kementerian Kelautan dan

Perikanan, dari total dana kredit usaha rakyat 2009 daya serap nelayan dan pembudidaya ikan di bawah

lima persen dikarenakan prosedur pengajuan dan penjaminan kredit yang dinilai rumit.

BOKS 1

Temuan BPK terhadap SDA Migas tahun 2009

� BPK menemukan adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap

peraturan perundang-undangan pada pemerintah pusat.Temuan Ketidakpatuhan itu

adalah sbb:

Terdapat Pendapatan SDA Migas dari Kegiatan Usaha Hulu Migas Tahun 2009

Sebesar Rp1,90 Triliun dan Tahun 2008 sebesar USD530.97 juta yang Belum

Diperhitungkan Dalam Bagi Hasil4

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK pada PT Pertamina diketahui terdapat kekurangan

bagian pemerintah atas PNBP dari kegiatan usaha hulu Migas sebesar USD714.82 juta

karena koreksi cost recovery. Atas kekurangan tersebut, Pertamina menyelesaikan

kewajibannya kepada pemerintah melalui mekanisme offsetting dengan kewajiban

pemerintah sebesar USD530.97 juta pada tahun 2008 dan sebesar Rp1,90 triliun

(ekuivalen USD183.81 juta) pada tahun 2009. Penyelesaian secara offsetting tersebut

tidak dicatat sebagai pendapatan migas melainkan sebagai pendapatan lainnya dari

kegiatan usaha hulu migas oleh Pemerintah. Dengan pengklasifikasian tersebut,

Pemerintah mengambil kebijakan tidak membagihasilkan kepada daerah. Hal ini tidak

sesuai dengan pasal 14 huruf e dan huruf f UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Pusat dan Daerah.

Rekomendasi – BPK merekomendasikan agar Pemerintah segera mengklarifikasikan

masalah terkait pendapatan yang tidak dibagihasilkan tersebut dengan DPR.

Namun begitu terkait dengan temuan terhadap SDA tersebut, sesuai dengan kesimpulan Raker Badan

Anggaran DPR RI dengan Menkeu pada tanggal 26 Juli -30 Agustus 2010 terdapat beberapa masukan

yang telah disepakati ;

� Pendapatan SDA Migas dari kegiatan Usaha Hulu Migas tahun 2009 sebesar Rp1,90 triliun dan tahun 2008

sebesar USD530,97 juta tetap disajikan sebagai Pendapatan lainnya sesuai dengan kesimpulan Panitia

Anggaran DPR yang hasilnya dituangkan dalam No.16 tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No.45

Tahun 2007 tentang APBN TA 2008, sehingga tidak diperhitungkan dalam bagi hasil.

4 LKPP 2009

BIRO A

NALISA A

NGGARAN DAN P

ELAKSANAAN A

PBN – SETJE

N DPR R

I


Sebagai catatan : Fraksi PDI Perjuangan meminta agar pendapatan SDA Migas dari Kegiatan Usahan

Hulu Migas tahun 2009 dan 2008 diperhitungkan dalam bagi hasil.

B. PNBP – BAGIAN LABA BUMN

Penerimaan bagian laba BUMN merupakan penerimaan negara dalam bentuk ;

� Dividen dari perusahaan perseroan dan perseroan terbatas lainnya yang besarnya ditetapkan

dalam rapat umum pemegang saham (RUPS)

� Dividen dari perusahaan umum (Perum) yang besarnya ditetapkan dalam pengesahan laporan

keuangan oleh Mentri BUMN

Selama periode 2007–2010, telah terjadi penambahan jumlah BUMN, yaitu dari 139 BUMN menjadi 142

BUMN. Ketiga BUMN baru tersebut adalah PT Dirgantara Indonesia (persero) yang sebelumnya dikelola

oleh PT PPA (persero), PT Askrindo (persero) yang sebelumnya mayoritas sahamnya dikuasai oleh Bank

Indonesia, dan Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara yang sebelumnya merupakan

lembaga penyiaran publik.

Grafik 6 : Perkembangan Laba BUMN 2005-2011(trilliun rupiah)

Adapun rencana strategi yang ditempuh untuk mengoptimalkan penerimaan dari dividen BUMN dalam

tahun 2011 adalah:

1. optimalisasi dividen pay-out ratio dengan mempertimbangkan antara lain kondisi keuangan dan

penugasan oleh Pemerintah serta peraturan perundangan yang berlaku (misalnya: UU SJSN,

Prospektus IPO)

2. audit keuangan oleh kantor akuntan publik (KAP) dapat selesai lebih awal dari

jadwal agar angka definitif atas laba/rugi bersih BUMN secara dini dapat diketahui, untuk dapat

ditetapkan langkah-langkah dalam mencapai target yang diharapkan

3. opsi untuk mengambil dividen interim terhadap BUMN yang sudah

menyelenggarakan RUPS, dengan tetap memperhatikan arus kas untuk operasi BUMN tersebut.

BIRO A

NALISA A

NGGARAN DAN P

ELAKSANAAN A

PBN – SETJE

N DPR R

I


Terkait dengan rencana peningkatan kinerja BUMN di tahun 2011,berbagai langkah-langkah dipersiapkan

dalam rangka antisipasi pemberlakuan ACFTA agar BUMN dapat memberikan kontribusi yang lebih besar

bagi perekonomian nasional.

Langkah taktis yang disiapkan untuk tahun 2011 antara lain adalah:

1. Peningkatan cadangan modal kerja untuk BUMN yang sehat dan perlu modal kerja dan sekaligus

belanja investasi (capital expenditure) agar BUMN dapat lebih berkembang menuju ke tingkat skala

ekonomi dan sekaligus mampu meningkatkan pendapatan serta lebih efisien

2. BUMN yang sedang direstrukturisasi dan meraih laba namun masih mengalami akumulasi rugi agar

lebih sehat, tidak diambil dividennya. Dengan memperhatikan kondisi dan tantangan dan asumsi dasar

ekonomi makro 2011 serta rencana kebijakan yang akan ditempuh sebagaimana disebutkan

sebelumnya, besaran PNBP bagian Pemerintah atas laba BUMN termasuk dividen interim tahun 2011

direncanakan sebesar Rp26,6 triliun.

Tabel 2: Daftar 30 BUMN pembayar Dividen (juta)

NO PERUSAHAAN NEGARA SUMBER LABA OUTLOOK SAHAM PoR Perkiraan

1 PT Pertamina Semester I 8.680.616 15.000.000 100,00% 45% 6.750.000

2 PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Semester I 6.384.095 10.214.552 100,00% 4.000.000

1 PT TELKOM Semester I 6.003.275 11.000.000 52,47% 50% 2.885.850

2 PT PGN Semester I 3.206.152 5.500.000 56,97% 60% 1.880.010

3 PT Bank Mandiri, Tbk Semester I 4.034.094 7.000.000 60,00% 35% 1.470.000

4 PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (BRI) Semester I 4.318.008 7.500.000 56,77% 30% 1.277.325

5 PT Semen Gresik, Tbk Semester I 1.627.266 2.600.000 51,60% 55% 737.880

6 PT Bank Negara Indonesia, Tbk (BNI) Semester I 1.933.836 3.100.000 60,00% 35% 651.000

7 PT PUSRI Semester I 1.300.241 2.100.000 100,00% 15% 315.000

8 Perum Pegadaian Semester I 591.318 1.000.000 100,00% 50% 500.000

9 PT Krakatau Steel (KS) Semester I 956.493 1.300.000 100,00% 30% 390.000

10 PT PELINDO II Semester I 566.441 800.000 100,00% 50% 400.000

11 PT Jasa Marga Semester I 641.263 1.000.000 70,00% 60% 420.000

12 PT Bukit Asam, Tbk Semester I 908.109 1.500.000 65,02% 45% 438.865

13 PT ANTAM, Tbk Semester I 756.302 1.200.000 65,00% 40% 312.000

14 PT Angkasa Pura II (AP II) Semester I 577.489 800.000 100,00% 30% 240.000

15 PT Asuransi Jasa Raharja Semester I 531.500 800.000 100,00% 30% 240.000

16 PT PELINDO III Semester I 266.430 450.000 100,00% 50% 225.000

17 PT Bank Tabungan Negara (BTN) Semester I 390.612 670.000 72,92% 45% 219.854

18 PTPN III Semester I 413.546 660.000 100,00% 30% 198.000

19 PT Timah, Tbk Semester I 322.300 550.000 65,00% 50% 178.750

20 PT Angkasa Pura I Semester I 310.549 450.000 100,00% 30% 135.000

21 PTPN IV Semester I 175.070 300.000 100,00% 30% 90.000

22 PT Semen Baturaja Semester I 96.898 150.000 100,00% 50% 75.000

23 PT PPA Semester I 86.396 130.000 100,00% 50% 65.000

24 PT PELINDO I Semester I 116.430 190.000 100,00% 30% 57.000

25 PT PELINDO IV Semester I 166.685 170.000 100,00% 20% 34.000

26 PTPN VII Semester I 100.980 160.000 100,00% 30% 48.000

27 PT Wijaya Karya (WIKA) Semester I 93.341 175.000 68,42% 30% 35.921

28 PT JASINDO Semester I 96.129 150.000 100,00% 15% 22.500

29 Perum JAMKRINDO Semester I 89.038 140.000 100,00% 10% 14.000

30 Perum PERURI Semester I 93.492 140.000 100,00% 30% 42.000

13.597.954

Total Dividen BUMN 24.347.954

Interim 2010 (4.280.000)

Interim 2011 3.290.000

Dividen setelah Interim 2010 23.357.954

Total Dividen 30 BUMN Selain Pertamina dan PLN

Sumber: Kementrian BUMN

Selama periode 2005–2010, PT Pertamina menjadi BUMN penyumbang dividen terbesar dengan rata rata

kontribusi tiap tahun mencapai 45,7 persen terhadap total dividen BUMN. Selama periode tersebut, PT

Pertamina membukukan laba bersih rata-rata sebesar Rp22,5 triliun per tahun. Perolehan laba tertinggi

terjadi dalam tahun 2008 yaitu sebesar Rp30,2 triliun atau meningkat sebesar 23,3 persen bila

BIRO A

NALISA A

NGGARAN DAN P

ELAKSANAAN A

PBN – SETJE

N DPR R

I


dibandingkan dengan laba bersih tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut merupakan keuntungan

tambahan (windfall profi)t akibat lonjakan harga minyak pada kuartal II tahun 2008.

Rencana kebijakan Pemerintah untuk PNBP bagian Pemerintah atas laba BUMN di tahun 2011

adalah dengan menerapkan kebijakan pay-out ratio 50-60 persen dengan beberapa pengecualian,

yaitu:

� penetapan pay-out ratio (POR) 0-25 persen untuk BUMN sector asuransi, khusus PT Jamsostek,

PT Taspen, PT Askes, dan PT Asabri diterapkan POR nol persen, terkait dengan Undang-undang

Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menjelaskan bahwa BUMN

asuransi menjadi organisasi nirlaba;

� penetapan POR nol persen untuk BUMN kehutanan, terkait dengan upaya pelestarian hutan di

Indonesia, dan untuk BUMN laba dengan akumulasi rugi;

� penetapan POR 0-60 persen untuk BUMN laba tanpa akumulasi rugi;

� rencana POR BUMN Sektor Perkebunan 0-25 persen;

� penetapan POR BUMN Sektor Farmasi 0-20 persen;

� rencana POR BUMN Perbankan 35-45 persen untuk antisipasi Implementasi BASEL II dan PSAK

50/55 agar CAR Bank BUMN pada tahun 2014 tetap di atas 10 persen dan dapat tetap memajukan

sektor riil dengan pertumbuhan ekspansi kredit 18-27 persen;

� rencana POR BUMN Pertambangan 30-45 persen; dan

� rencana POR PT Pertamina 45-50 persen.

Faktor Faktor yang mempengaruhi besarnya Dividen BUMN

� Kinerja BUMN terkait

semakin besar laba bersih yang diperoleh, maka semakin besar pula dividen yang akan disetorkan

ke APBN.

� Besarnya Pay Out Ratio (POR) dividen BUMN

Peningkatan dividen yang disetorkan ke APBN disamping karena perbaikan keuntungan BUMN

juga karena kebijakan pemerintah untuk meningkatkan Pay Out Ratio dari rata rata 20 % sebelum

krisis 1997/1998 menjadi sekitar 40 % ( setelah krisis moneter), bahkan beberapa BUMN

dikenakan lebih 50 %

� Sekitar 50 % dividen BUMN yang disetorkan APBN berasal dari dividen yang disetorkan

Pertamina.

Implikasinya :

• Dividen BUMN relative tergantung pada situasi harga minyak ( karena produksi minyak

Pertamina yang tidak bisa lagi ditingkatkan secara signifikan)

• Ekspansi bisnis Pertamina menjadi tidak bisa berkembang pesat

� Kebijakan Dividen Interim

BIRO A

NALISA A

NGGARAN DAN P

ELAKSANAAN A

PBN – SETJE

N DPR R

I


Dividen yang seharusnya dibayarkan pada tahun mendatang berdasarkan pencapaian laba BUMN

tahun ini, tetapi dibayarkan terlebih dahulu tahun ini.Ibaratnya pemerintah ‘ngutang’ dividen

kepada BUMN 5

Beberapa Catatan Seputar Kebijakan Penetapan Dividen

1. Penetapan target dividen BUMN adalah lebih banyak ditentukan oleh kebutuhan APBN

Implikasinya: Besarnya dividen BUMN lebih banyak ditentukan melalui keputusan politik (Pemerintah&

DPR), sehingga seringkali mengabaikan kondisi objektif BUMN.

2. Kebijakan dividen BUMN semestinya tidak memberlakukan pay out ratio (POR) secara absolut.

Misalnya, sejak dulu Pertamina POR nya tidak pernah kurang dari 50 %

Semestinya: penetapan POR dividen BUMN harus menggunakan pendekatan korporasi. Dimana

BUMN diberi ruangan untuk menentukan besaran dividen dengan terlebih dahulu mengukur

kebutuhannya untuk investasi.Dengan pendekatan ini kesinambungan usaha BUMN akan lebih

terjamin dan kontribusi jangka panjangnya terhadap APBN juga lebih besar.

3. Pemerinah masih sering memberlakukan kebijakan dividen interim

Implikasinya : kebijakan ini bisa berpotensi mengacaukan cash flow BUMN, oleh karenanya, ketika

dividen interim hendak diambil, kesiapan cash flow BUMN yang harus betul betul diperhatikan.

4. Penentuan Pay Out Ratio dividen didasarkan pada aspek laba akuntansi (accounting profit), sementara

dividen dibayarkan secara cash.

Implikasinya : kebijakan accounting profit terkadang mengandung unsur rekayasa akuntansi (window

dressing) baik dalam proses pelaksanaan ataupun teknik akuntansi untuk memoles kinerja BUMN.

Akibatnya ada beberapa BUMN yang memperoleh laba, namun justru kesulitan likuiditas ketika harus

membayar hutang dividen yang sudah ditetapkan, sehingga terdapat beberapa BUMN yang harus

membayarkan dividennya dengan meminjam dana dari Bank karena cash flownya tidak

memungkinkan.

5. Kebijakan penetapan dividen juga perlu memperhatikan status BUMN terkait.

Misalnya : Bila pemerintah ingin menjaga mayoritas kepemilikan sahamnya di BUMN yang

kepemilikannya tinggal 51 % ( seperti PT Semen Gresik dan PT Adhi Karya) pemerintah justru perlu

mengurangi porsi dividennya.

Implikasinya : Jika dividen diperbesar, sementara BUMN perlu melakukan ekspansi, BUMN tsb harus

melakukan penjualan saham kepada public (right issue) yang dapat berdampak pada berkurangnya

kepemilikan saham pemerintah.Sedangkan bila tidak dilakukan right issue, BUMN bersangkutan tidak

bisa melakukan ekspansi yang ujungnya bisa berdampak pada berkurangnya pangsa pasar BUMN.

5 The Indonesia Economic Inteligence-Mencermati Problematika di BUMN

BIRO A

NALISA A

NGGARAN DAN P

ELAKSANAAN A

PBN – SETJE

N DPR R

I


BOKS 2

Temuan BPK terhadap BUMN Hapsem II 2009

BUMN Temuan Jumlah

Temuan Rekomendasi

PT.PELNI Pemeriksaan dengan Tujuan

Tertentu:

Laporan perhitungan

dana kompensasi KPU oleh PT Pelni

belum sepenuhnya sesuai

addendum perjanjian

penyelenggaraan kewajiban

pelayanan umum .Hal tersebut

mengakibatkan kelebihan

pembebanan beban overhead KPU

sebesarRp8.896.466.400,02

Pemeriksaan atas Laporan

Keuangan:

PT Pelni belum melunasi hutang

biaya jasa kepelabuhan, jasa

kenavigasian, dan jasa perkapalan

Rp119.536.072.300,28

10

BPK RI menyarankan agar Direksi

PT Pelni dalam menyajikan

laporan pelaksanaan KPU, sesuai

butir 4 Addendum tidak

memperhitungkan 14 jenis biaya

yang tidak ditanggung KPU dan

menghitung biaya dan

pendapatan lain yang terkait

langsung dengan

penyelenggaraan KPU

BPK RI menyarankan agar PT

Pelni segera menyetor kewajiban

pembayaran biaya jasa

pelayanan transportasi laut

sebesar Rp119.536.072.300,28

kepada pemerintah sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

PT.Pertamina

(Unit

Pemasaran

BBM Retail di

Medan,Palemb

ang,

Jakarta,Semara

ng,Surabaya,Bal

ikpapan dan

Makasar)

Pemeriksaan dengan Tujuan

Tertentu:

1. Temuan Terkait dengan

Koreksi Volume Penyaluran

JBT Bersubsidi Sebesar

47.142.421 Liter. (Dua

SPBU Telah Menyalurkan

120 Liter Premium

Bersubsidi dan 2.034 Liter

Solar Bersubsidi kepada

TNI/POLRI)

2. Temuan yang Berkaitan

dengan Penyaluran

JBT(Jenis Bbm Tertentu)

Bersubsidi kepada Usaha

Kecil (Penyaluran JBT

Bersubsidi kepada

Konsumen yang Tidak

Memenuhi Kriteria Usaha

Kecil Sebesar 203.000 Liter

Minyak Tanah dan 10.000

Liter Solar Membebani

Subsidi JBT

47

BPK RI menyarankan:

Volume premium dan solar

bersubsidi dikurangi sebesar 120

liter dan 2.034 liter;

Pertamina menegur/memberi

sanksi kepada SPBU yang

menjual JBT kepada TNI/POLRI

BPK RI menyarankan:

Volume minyak tanah dan solar

bersubsidi dikurangi masing-

masing sebesar 203.000 liter dan

10.000 liter; dan Pms BBM I & M

harus menguji keabsahan

rekomendasi dinas terkait

dengan melakukan pengecekan

fisik dan mereviu perkembangan

usaha kecil yang mendapatkan

alokasi JBT bersubsidi dengan

meminta Laporan Keuangan

Tahunan.

BIRO A

NALISA A

NGGARAN DAN P

ELAKSANAAN A

PBN – SETJE

N DPR R

I


C. PNBP LAINNYA

Dalam tahun 2011, target PNBP lainnya direncanakan sebesar Rp43,4 triliun, sedikit mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan target dalam APBN-P 2010 sebesar Rp43,5 triliun. Grafik 7 : Perkembangan PNBP Lainnya 2005-2011(trilliun rupiah)

Sumber : NK RAPBN 2011

Pada tahun 2011 PNBP yang berasal dari Kemenkominfo direncanakan sebsar Rp 10,5 triliun, meningkat

Rp0,2 triliun atau 1,9 persen apabila dibandingkan dengan target dalam APBN-P 2010 sebesar Rp10,3

triliun. Perkembangan PNBP pada K/L dapat dilihat pada grafik d iatas.

� Pemerintah telah menerbitkan 45 PP mengenai jenis dan tariff PNBP pada K/L, terdiri dari:

� Kementrian : 24 PP

� Lembaga : 21 PP

� Realisasi PNBP Lainnya dalam LRA LKPP Tahun 2009 dan 2008 adalah sebesar Rp53.796.110,94

juta dan Rp63.318.958,42 juta. 6

Tabel 3 : Realisasi PNBP lainnya tahun 2008 dan 2009

Tabel 4: Perkembangan PNBP Lainnya, 2005 – 2010 (triliun rupiah)7

6 Sumber: LKPP 2009 7 Sumber: Nota Keuangan dan RAPBN 2011,diolah

Realisasi 2008 2009

PNBP Lainnya (Triliun Rupiah) 63,319 53,796

Total PNBP (Triliun Rupiah) 320,604 227,174

Persentase PNBP Lainnya dari Total PNBP (%) 19,75% 23,68%

BIRO A

NALISA A

NGGARAN DAN P

ELAKSANAAN A

PBN – SETJE

N DPR R

I


Catatan: *Termasuk pendapatan BLU

6 K/L terbesar penyumbang PNBP lainnya adalah

1. Kementrian Komunikasi dan Informatika

2. Kementrian Pendidikan Nasional

3. Kementrian Kesehatan

4. Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Badan Pertanahan Nasional

6. Kementrian Hukum dan HAM

Grafik 8: Trend realisasi PNBP lainnya pada 6 K/L

� PP 23 Tahun 2005 Pasal 14 Ayat (6):

BIRO A

NALISA A

NGGARAN DAN P

ELAKSANAAN A

PBN – SETJE

N DPR R

I


Pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah terikat dan hibah tidak

terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain, hasil kerjasama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil

usaha lainnya, dilaporkan sebagai pendapatan Negara bukan pajak

PNBP- Kementrian Kesehatan

PNBP Kemenkes dalam APBN-P tahun 2010, ditargetkan sebesar Rp3,6 triliun. Target tersebut didukung oleh

beberapa kebijakan, antara lain (a) peningkatan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan mutu dan

kualitas pelayanan; (b) menggali potensi PNBP melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi; (c) peningkatan

cost recovery rumah sakit untuk menuju kemandirian komputerisasi administrasi keuangan, dan (d)

meningkatkan pelayanan kesehatan yang terintegrasi sesuai standar yang berorientasi8

Grafik 9 : Target dan Realisasi pada Kemenkes

Catatan: Realisasi Tahun 2010 merupakan realisasi sampai dengan 31 Agustus 2010 atau 64,96% dari target9

PNBP- Kementrian Komunikasi dan Informatika

� Satuan Kerja penghasil PNBP di dalam Kemkominfo adalah Ditjen Postel, Bidang Penyiaran, Sekolah

Tinggi Multimedia Centre Yogyakarta dan Pusat Diklat Pegawai

• PNBP Sekolah Tinggi Multimedia Center dimulai tahun anggaran 2007, sedangkan PNBP Bidang Penyiaran

dan Diklat baru dimulai tahun anggaran 2009

� Ditjen Postel penyumbang PNBP terbesar pada Kemkominfo, yaitu 99,9% dari total PNBP, di mana 80%

nya berasal dari BHP Frekuensi10 (Target dan realisasi dapat dilihat di table berikut

Grafik 10 : Target dan Realisasi pada Kemenkominfo tahun 2007-2010

8 NK APBN 2011

9 Sumber: Bahan Panja Pembahasan PNBP Kementrian Kesehatan, September 2010 - diolah

10 Sumber: Bahan Panja Pembahasan PNBP Kementrian Kominfo, September 2010 - diolah

BIRO A

NALISA A

NGGARAN DAN P

ELAKSANAAN A

PBN – SETJE

N DPR R

I


Catatan: Realisasi Tahun 2010 merupakan angka perkiraan. Sampai dengan 31 Agustus 2010

realisasi penerimaan mencapai 8326,414 miliar rupiah atau 81,1% dari target

PNBP - Kemenhumham

Selama periode 2005–2009, PNBP Kemenkumham mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 18,9 persen.

Dalam APBN-P tahun 2010, PNBP Kemenkumham ditargetkan sebesar Rp1,5 triliun. Target tersebut didukung

dengan kebijakan antara lain: (1) melakukan inventarisasi seluruh potensi PNBP pada kantor atau unit

pelayanan teknis (UPT) di lingkungan Kemenkumham; dan (2) optimalisasi pembangunan sarana dan prasana

untuk mendukung tugas dan fungsi Kemenkumham. Perkembangan PNBP Kemenhumham pada tahun 2007-

2011 dapat diliat pada Grafik dibawah.

Grafik 11 : Target dan Realisasi Kemenhum tahun 2007-2011

BIRO A

NALISA A

NGGARAN DAN P

ELAKSANAAN A

PBN – SETJE

N DPR R

I


Catatan: Realisasi Tahun 2010 merupakan angka perkiraan. Sampai dengan 31 Agustus 2010 realisasi

penerimaan mencapai 927,84 miliar rupiah atau 61,8 % dari target11

PNBP - POLRI

Perkembangan target dan realisasi PNBP Polri tahun 2005-2011 dapat pada Grafik 13. Pada APBN-P 2010

target PNBP POLRI Rp 2,0 triliun, sampai dengan 31 Agustus 2010 realisasi penerimaan PNBP Polri telah

mencapaiRp1584,95 milliar atau 57,09 % dari target. Diperkirakan realisasi Polri sampai akhir December 2010

mencapai sekitar 2,7 triliun. Pencapaian target tersebut akan ditempuh melalui kebijakan antara lain: (1)

meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui pelatihan teknis Lantas dan pendidikan pelatihan

fungsional Lantas; (2) meningkatkan infrastruktur pendukung pelaksanaan operasional Polri di bidang lalu lintas

berupa pengadaan Alsus Polantas, kendaraan patroli roda 2/roda 4, kendaraan patwal roda 2/roda 4, kendaraan

uji SIM roda 2/roda 4, mobil unit pelayanan SIM, mobil unit laka Lantas, driving simulator, komputer Samsat dan

alat cetak TNKB; (3) melanjutkan pembangunan jaringan Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas)

meliputi wilayah Kalimantan, Maluku Utara, dan Papua; (4) meningkatkan kinerja dengan menambah

membangun jaringan Automatic Traffic Management Center di wilayah Jawa; dan (5) melaksanakan Perpolisian

Masyarakat (Polmas) melalui kegiatan Citra Polantas.

Grafik 12 : Target dan Realisasi PNBP POLRI tahun 2005-2010

11

Sumber: Bahan Panja Pembahasan PNBP Kemenhum dan HAM, September 2010

BIRO A

NALISA A

NGGARAN DAN P

ELAKSANAAN A

PBN – SETJE

N DPR R

I


Catatan: Realisasi Tahun 2010 merupakan angka perkiraan. Sampai dengan 31 Agustus 2010 realisasi

penerimaan mencapai 1584,99 miliar rupiah atau 57,09 % dari target12

PNBP – Kemdiknas

Pertumbuhan PNBP Kemendiknas selama periode 2005–2009, rata-rata sebesar 45,6 persen per tahun.

Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 1997 tentang Tarif dan Jenis PNBP yang Berlaku pada Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan, jenis penerimaan yang berlaku di Kementerian.

Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kemendiknas terdiri atas: (1) penerimaan dari penyelenggaraan

pendidikan; (2) penerimaan kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi Perguruan Tinggi Negeri (PTN);

(3) penerimaan dari hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan; dan (4)

penerimaan dari sumbangan hibah perorangan, lembaga Pemerintah atau non-Pemerintah.

Grafik 13 : Realisasi PNBP Kemdiknas tahun 2007-2010

Catatan: Termasuk pendapatan BLU

13

12

Sumber: Bahan Panja Pembahasan PNBP POLRI, September 2010 13

Sumber: Bahan Panja Pembahasan PNBP Lainnya & BLU, September 2010

BIRO A

NALISA A

NGGARAN DAN P

ELAKSANAAN A

PBN – SETJE

N DPR R

I


PNBP- Badan Pertanahan Nasional

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2010 tentang Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada

Badan Pertanahan Nasional (BPN), jenis penerimaan yang berlaku di BPN terdiri atas :(1) pelayanan

pendaftaran tanah; (2) pelayanan pemeriksaan tanah; (3) pelayanan informasi pertanahan; (4) pelayanan

konsolidasi tanah secara swadaya; (5) pelayanan survei,pengukuran, dan pemetaan; (6) pelayanan pendidikan;

dan (7) pelayanan lisensi.

Pada Grafik 15 terlihat rata-rata pertumbuhan PNBP BPN periode 2005–2009 mencapai 23,7 persen. Dalam

APBN-P tahun 2011, PNBP BPN ditargetkan sebesar Rp1,3 triliun. Target tersebut didukung oleh beberapa

kebijakan, antara lain: (1) PNBP murni, yaitu meningkatkan penertiban pengelolaan PNBP dan penertiban

pencatatan aset-aset milik negara; (2) PNBP fungsional, antara lain melalui peningkatan transparansi informasi

tentang persyaratan, jangka waktu, dan biaya pelayanan, penerapan model pelayanan “jemput bola”,

peningkatan kapasitas kemampuan petugas ukur dan pendataan yuridis termasuk melibatkan para surveyor

berlisensi, dan memfokuskan pelayanan pertanahan yang dibiayai dengan sumber dana publik, seperti PRONA,

UKM, sertifikasi tanah pertanian dan nelayan pada daerah tertinggal dan ekonomi lemah.14

Grafik 14 : Target dan Realisasi PNBP BPN tahun 2007-2010

Catatan: Untuk Realisasi Tahun 2010 merupakan angka perkiraan. Realisasi penerimaan sampai dengan 31

Agustus 2010 mencapai 823,27 miliar rupiah atau 55,42% dari target15

� Realisasi penerimaan PNBP dari Badan Pertanahan Nasional dalam tahun 2005-2009 hanya mencapai 65-

74% dari target penerimaan

� Kendala pencapaian target PNBP- BPN:

1. Kendala Eksternal

• Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang harus dibayar oleh masyarakat relative

tinggi, karena rendahnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) yang rendah di

beberapa daerah

• Potensi ekonomi masyarakat sebagai pemohon relative rendah

14

PNBP-Badan Pertanahan Nasional, NK-APBN 2011 15

Sumber: Bahan Panja Pembahasan PNBP Badan Pertanahan Nasional, September 2010

BIRO A

NALISA A

NGGARAN DAN P

ELAKSANAAN A

PBN – SETJE

N DPR R

I


• Penambahan satuan kerja kantor akibat pemekaran wilayah administrasi tidak sebanding dengan

penambahan tenaga pegawai, khususnya petugas ukur

2. Kendala Internal

• Jumlah SDM khusus juru ukur dan peralatan teknis relative terbatas

• Sarana dan prasarana pelayanan kurang memadai, khususnya daerah-daerah pemekaran

BOKS 3

Temuan BPK terkait dengan PNBP lainnya

Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Tahun 200916

:

a. PNBP pada 18 KL minimal sebesar Rp793,38 Miliar belum dan/atau terlambat disetor ke Kas

Negara dan Sebesar Rp70,31 Miliar digunakan langsung di luar mekanisme APBN (di mana

pada tahun 2007 juga terjadi temuan permasalahan yang sama) – Keterangan lebih lanjut

dapat dilihat pada lampiran 2

� Permasalahan ini mengakibatkan tertundanya kesempatan Pemerintah dalam

mengalokasikan dana sebesar Rp863.689,12 juta (Rp793.381,80 juta + Rp70.307,33 juta)

dan USD5,000.0 untuk tujuan pembiayaan penyelenggaraan negara.

� Hal ini disebabkan belum adanya sanksi bagi pimpinan KL yang tidak segera

menyetorkan PNBP ke Kas Negara.

b. Pungutan pada 13 KL minimal senilai Rp186,44 Miliar tidak ada dasar hukumnya dan senilai

Rp137,86 Miliar di antaranya digunakan langsung di luar mekanisme APBN (Keterangan

lebih lanjut dapat dilihat dalam Lampiran 2)

Hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimuat dalam LHP LKPP Tahun 2007 dan 2008 telah

mengungkapkan adanya temuan berulang mengenai PNBP yang tidak memiliki dasar

hukum dan dikelola di luar mekanisme APBN masing-masing sebesar Rp286.408.54 juta

dan Rp730.996,07 juta

16

Sumber: LKPP 2009

BIRO A

NALISA A

NGGARAN DAN P

ELAKSANAAN A

PBN – SETJE

N DPR R

I


Tabel 5 : Kementerian Negara/Lembaga yang Tidak Melaporkan Penerimaan Hibahnya

Sumber : LKPP 2009

Tabel 6 : PNBP yang Belum dan/atau Terlambat Disetor ke Kas Negara

BIRO A

NALISA A

NGGARAN DAN P

ELAKSANAAN A

PBN – SETJE

N DPR R

I


Tabel 7 : Kementerian Negara/Lembaga yang Melakukan Pungutan Tanpa Dasar Hukum

Sumber : LKPP 2009

D. PENDAPATAN BLU

Pendapatan Badan Layanan Umum merupakan jenis pendapatan yang baru dimulai sejak tahun 2007.

Namun perkembangan BLU dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan.Selama

periode 2007-2009 pedapatan BLU tumbuh rata rata sebesar 98,2 persen. Dalam kurun waktu tersebut

focus kebijakan yang dilaksanakan antara lain adalah : 1. Mendorong peningkatan pelayanan public instansi

pemerintah; 2. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan BLU yang effisien dan effektif; 3. Meningkatkan

transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan instansi Pemerintah;

Dalam tahun 2009, realisasi pendapatan BLU mencapai Rp8,4 trilliun atau memberi kontribusi sebesar 3,7

persen dai total PNBP. Realisasi tersebut meningkat sebesar 124,1 persen dibandingkan dengan realisasi

tahun 2008. Peningkatan tsb terutama disebabkan oleh 1. terus bertambahnya jumlah satuan kerja (satker)

yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU; 2. Perbaikan dalam penyusunan Laporan Keuangan

BLU

BIRO A

NALISA A

NGGARAN DAN P

ELAKSANAAN A

PBN – SETJE

N DPR R

I


Pendapatan BLU dalam tahun 2011 direncanakan sebesar Rp14,9 triliun. Penerimaan ini lebih tinggi Rp5,4

triliun atau 57,0 persen dari target dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp9,5 triliun. Peningkatan tersebut

antara lain disebabkan oleh bertambahnya jumlah perguruan tinggi negeri yang menerapkan pola BLU dan

telah diterapkannya pola pengelolaan BLU oleh seluruh rumah sakit Pemerintah.

Dilihat dari sumber perolehannya, sebagian besar pendapatan BLU tahun 2011 berasal dari pendapatan

jasa pelayanan pendidikan yang direncanakan sebesar Rp7,8 triliun, dan jasa pelayanan rumah sakit yang

diperkirakan mencapai Rp3,9 triliun. Sementara itu, pendapatan dari jasa penyelenggaraan telekomunikasi

direncanakan mencapai Rp1,4 triliun.

Grafik 15 : Perkembangan Pendapatan BLU 2005-2011(trilliun rupiah)

Sumber: NK dan RUU APBN 2011

Secara umum, pencapaian target pendapatan BLU tahun 2011 didukung oleh kebijakan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing BLU, di antaranya: (1) meningkatkan pelayanan public melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia

(2) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan BLU; serta

(3) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan instansi Pemerintah.

III. KESIMPULAN

Sumber Daya Alam mempunyai pengaruh yang sangat tinggi dalam penerimaan negara, namun ada

kecenderungan proporsi penerimaan SDA akan menurun pada masa mendatang mengingat kendala-

kendala yang dihadapi oleh setiap sub sektor SDA. Selain itu juga faktor alamiah bahwa banyak SDA yang

tidak dapat diperbaharui kembali dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah terkait perlindungan SDA dari

eksplorasi dan eksploitasi.

BIRO A

NALISA A

NGGARAN DAN P

ELAKSANAAN A

PBN – SETJE

N DPR R

I


Perubahan orientasi pembangunan dan pengeloaan sumber daya alam yang hanya mengejar pertumbuhan

ekonomi. Daya dukung SDA yg terbatas menjadikan kualitas pertumbuhan ekonomi yang juga semakin

buruk . Penguasaan tambang dan migas oleh asing ( sekitar 85,4 persen) telah mengakibatkan negara tidak

mampu menjamin harga dan pasokan energi bagi rakyat. Namun, penurunan penerimaan negara dari SDA

pada masa mendatang dapat diminimalisir jika Pemerintah berupaya untuk mengatasi kendala-kendala

seperti perbaikan terhadap izin pertambangan dan perundangannya, maraknya praktek praktek illegal

logging yang tentu saja membawa dampak yang sangat besar pada semua pihak, baik itu dunia,negara,

maupun masyarakat sekitarnya. Kerusakan hutan akibat illegal logging ini menjadi salah satu

penyumbang(20 %) terjadinya perubahan iklim global . Selain itu hal yg perlu menjadi concern pemerintah

adalah rendahnya pengembangan usaha di sektor kelautan dan perikanan dan adanya illegal

fishing.Potensi perikanan yang sangat besar di Indonesia (sekitar 6,26 juta ton/thn) , saat ini baru bisa

dimanfaatkan sebesar 70 persen dari total tangkapan yang diperbolehkan.Potensi ini belum ditambah

dengan budidaya perikanan yg diperkirakan sebesar 57,7 ton/thn. Fakta fakta diatas menggambarkan

bagaimana managemen dalam pemafaatan dan pengelolaan SDA Indonesia yang kaya telah mengabaikan

aspek sustainability dan kepentingan domestik.

Pertanyaanya adalah :

� Pengelolaan SDA harusnya memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial

dan kelestarian linkungan, Strategi apa yang harus dilakukan terhadap pengelolaan SDA

sehingga kegiatan kegiatan eksploitasi/ekspor berbagai komoditas SDA tidak mengabaikan

pasokan supply dalam negeri, tidak hanya mengabdi pada kepentingan tertentu dan lebih

memperhatikan aspek sustainabilitynya ?

� Ekspor komoditas SDA yang selama ini dilakukan lebih banyak pada komoditas komoditas primer

yang memiliki nilai ekonomi yang kecil, Kebijakan insentif apakah yang harus diterapkan

sehingga dapat mendukung penciptaan nilai tambah komoditas SDA ?

Di sisi lain, kebijakan dividen merupakan resultansi dari keterlibatan banyak stakeholders BUMN, bukan

hanya Kementerian Negara BUMN, tetapi juga Kementrian Keuangan, bahkan DPR. Konsensus

penyempurnaan kebijakan dividen BUMN yang adil juga harus mencakup semua pihak. Konsensus

Kementrian keuangan bisa diwujudkan dengan cara mencari alternatif-alternatif pembiayaan dalam

menutup defisit APBN.Nilai tukar Rupiah dan kinerja pasar keuangan masih belum stabil sehingga

berpotensi akan menekan kinerja BUMN yang memiliki eksposure di valas dan investasi di pasar

keuangan.

Political will ini juga dapat diperkuat dengan argumen bahwa BUMN yang sehat dan kuat akan lebih dapat

memberikan kontribusi dengan bentuk yang lebih luas dan dengan tingkat kesinambungan yang lebih tinggi.

Minimal BUMN yang sehat tidak akan menjadi beban APBN.

Tingkat keuntungan dan dividen BUMN merupakan salah satu indikator keberhasilan yang nantinya

berimplikasi pada penerimaan negara. Disamping, keuntungan BUMN tsb juga untuk menjamin

keberlangsungan BUMN itu sendiri, pertanyaanya adalah;

� Apa yang harus dilakukan terhadap 21 BUMN yang terus merugi?

� Memang agak sulit untuk menilai kinerja BUMN secara utuh, apalagi bila dibandingkan face to face

dengan kinerja swasta, hal ini disebabkan karena sebagian BUMN berperan sebagi penyedia

BIRO A

NALISA A

NGGARAN DAN P

ELAKSANAAN A

PBN – SETJE

N DPR R

I


public goods. Apakah penilaian prestasi BUMN mempunyai model tersendiri ? misalnya

penilaian BUMN dengan menyertakan pembanding lembaga BUMN negara lain.

Selain Penerimaan SDA dan Bagian Laba BUMN, Penerimaan Negara lainnya adalah berasal PNBP pada

K/L. Dari sekian banyak Kementrian/Lembaga , hanya terdapat 6 K/L yang dapat memberikan sumbangan

yang cukup signifikan terhadap penerimaan negara, spt : Kemenkominfo, Kemendiknas, Kemenkes,

Kepolisian RI, BPN dan Kemen HUM dan HAM. Sementara itu,PNBP dari K/L lainnya masih belum

memberikan kontribusi yang menjanjikan.Terkait dengan PNBP lainnya, dari 6 KL penyumbang terbesar

PNBP lainnya, hanya Badan Pertanahan Nasional yang tidak memenuhi target penerimaan dari tahun ke

tahunnya, yaitu hanya mencapai sekitar 65-74%, di mana penyebab utamanya adalah Jumlah SDM khusus

juru ukur dan peralatan teknis yang relative terbatas. Penyesuaian tariff PNBP dapat menjadi salah satu

alternative untuk meningkatkan penerimaan PNBP lainnya, di mana penyesuain tariff ini diikuti dengan

perbaikan pelayanan kepada masyarakat.

Adanya temuan BPK mengenai setoran PNBP lainnya yang tidak langsung disetorkan ke Negara serta

pungutan pada 13 KL di luar mekanisme APBN, pemerintah hendaknya segera mengambil langkah untuk

menertibkan pungutan di luar UU PNBP karena hal ini mengakibatkan upaya optimalisasi perolehan PNBP

sebagai sumber penerimaan APBN tidak efektif dan menurunkan tingkat akuntabilitas pengelolaan PNBP

pada 13 KL tersebut.

Termasuk salah satu unsur PNBP juga adalah Pendapatan BLU yang merupakan implementasi konsep

“enterprising the government” dan penganggaran berbasis kinerja di lingkungan pemerintah. BLU diberikan

fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk mendukung produktivitas, efisiensi dan efektivitas

pelayanan publik tetapi tidak bertujuan mencari laba. BLU ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam

pembaharuan manajemen keuangan sektor publik, demi meningkatkan pelayanan pemerintah kepada

masyarakat. Dalam lingkungan pemerintahan di Indonesia, terdapat banyak satuan kegiatan yang

berpotensi untuk dikelola secara lebih efisien dan efektif melalui pola BLU, baik itu yang mendapatkan

imbalan dari masyarakat dalam proporsi yang signifikan terkait dengan pelayanan yang diberikan, maupun

yang bergantung sebagian besar pada dana APBN/APBD. Namun begitu, beberapa pertanyaan yg

menggelitik adalah :

� Apakah dengan adanya Pengelolaan BLU tsb (PP 23 th 2005 “BLU menyelenggarakan

kegiatan kegiatan pengelolaan kas) dapat menghambat pembentukan Single Treasury

Account sesuai dengan UU No. 1 Th 2004 ttg perbendaharan Negara?

BIRO A

NALISA A

NGGARAN DAN P

ELAKSANAAN A

PBN – SETJE

N DPR R

I


Lampiran 1

Mekanisme Penetapan Tarif atas Jenis PNBP lainya pada Kementerian/Lembaga

Sumber: Depkeu

1. Kementerian/lembaga menyampaikan usulan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada

kementerian/lembaga yang bersangkutan kepada kementerian keuangan.

2. Usulan tersebut dibahas kementerian keuangan bersama dengan unit terkait (kementerian/lembaga yang

bersangkutan, Kementerian Hukum dan HAM) untuk mendapatkan justifikasi tentang kewajaran pungutan

dimaksud dan besaran tarifnya serta untuk menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang tarif

atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian/lembaga yang bersangkutan.

3. RPP tentang tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada kementerian/lembaga hasil pembahasan,

disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui surat Menteri Keuangan.

4. Kementerian Hukum dan HAM melakukan harmonisasi dan pembulatan terhadap RPP dimaksud dan

selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan.

BIRO A

NALISA A

NGGARAN DAN P

ELAKSANAAN A

PBN – SETJE

N DPR R

I


5. Menteri Keuangan menyampaikan RPP hasil harmonisasi dan pembulatan kepada Presiden melalui Menteri

Sekretaris Negara.

6. Setelah PP ditetapkan dan diundangkan, Kementerian negara wajib memungut dan menyetorkan PNBPnya

ke Kas Negara sesuai dengan tarif dalam PP.

Mekanisme Perencanaan (Penetapan Target) dan Penganggaran (Penetapan Pagu) PNBP K/L serta

Pengalokasian Dana ke dalam RKAKL.

Sumber: Depkeu

1. K/L menyusun Rencana (target) PNBP yang realistis (volume x tarif/jenis PNBP) setiap tahunnya dengan

menggunakan Aplikasi TPRPNBP;

2. Penyusunan dimulai dari Satker/UPT, Unit Eselon II, Unit Eselon I sampai dengan K/L ybs dan

dikelompokkan berdasarkan MAP (42xxx);

3. Penyusunan rencana (target) PNBP dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan dan Biro Keuangan pada

masing-masing K/L;

4. Dit. PNBP, Ditjen Anggaran melakukan pembahasan rencana (target) PNBP bersama K/L terkait;

5. Rencana (target) hasil pembahasan akan ditetapkan sebagai rencana target PNBP K/L ybs pada APBN.

BIRO A

NALISA A

NGGARAN DAN P

ELAKSANAAN A

PBN – SETJE

N DPR R

I


Penganggaran (Penetapan Pagu) PNBP

1. Dirjen Anggaran meminta kepada seluruh K/L untuk menyampaikan proposal Pagu Penggunaan dilengkapi

dengan Rincian Penggunaan Dana (RPD) PNBP untuk dibahas.

2. Direktorat PNBP melakukan pembahasan usulan penggunaan PNBP seluruh K/L.

3. Pagu PNBP seluruh K/L hasil pembahasan disampaikan kepada Dirjen Anggaran dengan tembusan kepada

Direktur Penyusunan APBN, Direktur Anggaran I, Direktur Anggaran II dan Direktur Anggaran III sebagai

bahan penetapan Pagu Sementara.

4. Menteri Keuangan menerbitkan SE Pagu Sementara kepada seluruh K/L sebagai bahan penyusunan

RKA/KL.

5. RKA/KL akan dibahas oleh K/L dengan Mitra Komisinya di DPR yang selanjutnya disampaikan kepada

Direktorat Jenderal Anggaran dan digunakan sebagai dasar penyusunan DIPA.

Documents

Selayang Pandang PNBP pada APBN - dpr.go.id · (biaya pengembalian) yang diterima oleh KKKS dimana cost recovery merupakan biaya-biaya yang dapat dikembalikan kepada KKKS dalam melakukan