Selembayung Pengawasan Edisi 006 Maret 2012

|EDISI 006|Maret|2012

Selembayung Pengawasan 1


Selembayung Pengawasan2



Pembina : Kepala Perwakilan. Narasumber : Kepala Bagian Tata Usaha dan Para Kepala Bidang.PemRed : Eko Adikunarso. WaPemRed : Fauqi Achmad Kharir. Staf Redaksi : Betrika Oktaresa; Wide Enardi;Isnaeni Vitry Haris; Sapto Langgeng A; Faiz Ridho Darmawan. Sidang Redaksi : Pembina/Pengarah, NaraSumber, PemRed dan WaPemRed. Fotografi : Faiz Ridho Darmawan. Produksi/Layout/Pracetak : BetrikaOktaresa. Sirkulasi : Kasubbag Umum, Sekretaris Kepala Bagian/Bidang.


Sekapur SirihAssalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkankehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atasrahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapatsenantiasa melaksanakan tugas yang telahdipercayakan dengan baik dan dapat menyelesaikanpenerbitan Majalah Selembayung Pengawasan edisiVI ini.

Dengan terbitnya Majalah SelembayungPengawasan Edisi VI ini, maka diharapkan kegiatanyang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Riau,terlebih dengan diterbitkannya Peraturan PemerintahNo.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian InternPemerintah dan Instruksi Presiden No.4 Tahun 2011tentang Percepatan Peningkatan Kualitas AkuntabilitasKeuangan Negara/Daerah, dapat terinformasikankepada pembaca.

Kepada seluruh pembaca SelembayungPengawasan, kami mengucapkan terima kasih yangsebesar-besarnya, diharapkan melalui media ini dapatmemberikan informasi tentang aktivitas yangdilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Riausehubungan dengan peran selama ini dalam menjalinkerja sama dengan Stakeholders.

Kepala PerwakilanLucky Agus Janapria

|EDISI 006|Maret|2012 daftar isi

Daftar IsiSEKAPUR SIRIH 3LAPORAN UTAMA- Pelantikan Kepala Perwakilan BPKP Riau 4- Rapat Kerja Anggota DPR RI bersama Instansi vertikal di Riau 6- Penandatanganan naskah kerjasama UNRI dan BPKP Prov. Riau 7SEPUTAR KITA- Pendidikan dana Pelatihan SPIP dilingkungan KPU Se-Provinsi Riau 8- Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Eeselon III dan IV BPKP Prov. Riau 9- Kaper BPKP : “Komunikasi sumber awal kesepakatan eksekutif dan legislatif 10- Acara pembukaan Diklat SPIP di lingkungan Pemda Kab. Kampar 11- Rakorwasda Prov. Riau: Tingkatkan efektifitas penyelengaraan SPIP di Provinsi Riau 12- PTPN V komitmen berGCG 13- Bupati Bengkalis berkomitmen memperoleh opini WTP pada tahun 2012 14- BPKP Riau dan Bupati Siak, “Gayung bersambut ber-SPIP 15- Gelarwasda Kab. Kuantan Singingi 2011 16- Bupati Rokan Hulu : “Tindak lanjuti temuan untuk meraih WTP” 17- Gelar Pengawasan dan Penerapan SPIP Kota Pekanbaru 2011 18- Kunjungan dan Silaturahmi Bupati Rokan Hilir ke kantor BPKP Provinsi Riau 19- Kunjungan Kepala Perwakilan BPKP Prov. Riau memenuhi undangan Bupati Indragiri Hulu 20- Penandatanganan Kepatuhan terhadap aturan perilaku pegawai dan pakta integritas BPKP Riau 21

OPINI- JAMKESMAS bagi masyarakat miskin

oleh : Boby Simanjuntak, SE 22- BPKP : “Teknologi? siapa takut”

oleh : Betrika Oktaresa, A.Md 24- SAK ETAP sebagai solusi bagi SMALL & MEDIUM SIZED ENTITIES (SMEs)

oleh : Sapto Langgeng Apriyanto 26- Probity Audit : “Kapan dan mengapa harus dilakukan” oleh : Moh. Sudarto 28

PURNA BHAKTI- Rosmali dan Yuzirman MS Mengabdi tanpa henti 29

INSAN PENGAWASAN- Lucky Agus Janapria Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau “Berwibawa, Tegas, dan Disiplin” 30- Rizal Kabid. Pengawasan IPP “Berguna atau bermanfaat bagi orang lain” 32

SERBA-SERBI- Selamat Datang Semangat Baru Bersama kita maju untuk kinerja BPKP yang lebih bermutu 34


Selembayung Pengawasan4 Selembayung Pengawasan4 Selembayung Pengawasan4

Kamis, 8 September 2011, bertempat di Gedung DaerahProvinsi Riau, dilaksanakan Pelantikan KepalaPerwakilan BPKP Provinsi Riau. Acara ini dihadiri olehpejabat Provinsi Riau, antara lain Wakil GubernurRiau, Ketua DPRD Provinsi Riau, Sekda Prov. Riau,Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, KepalaSKPD, serta pimpinan instansi vertikal di Provinsi Riau.

Setelah acara pelantikan, Kepala BPKP, Mardiasmomenyampaikan beberapa hal. Pertama iamenyampaikan pesan kepada pejabat baru untuk fokuspada beberapa kabupaten dan kota yang belum

Gubernur Riau, HM Rusli Zainalmelantik Lucky Agus Janapria sebagaiKepala Perwakilan BPKP Provinsi Riaumenggantikan pejabat lama, Dadang

Kurnia. Beberapa hal menarikdisampaikan Gubernur pada

sambutannya.

laporan utama |EDISI 006|Maret|2012


Selembayung Pengawasan 5Selembayung Pengawasan 5Selembayung Pengawasan 5

mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPKRI. Kepala Perwakilan diminta menyusun action planyang jelas disertai jadwal waktu dan siapa yang harusmelaksanakannya.

Kepala BPKP juga mengingatkan bahwa ProvinsiRiau akan menyelenggarakan beberapa event pentingseperti PON ke XVIII. Untuk itu harus BPKP turutmengawal,khususnya dalam pengelolaan keuangannyaagar tetap akuntabel.

Pada kesempatan itu, kepada para pejabat dilingkungan provinsi Riau ia juga menyampaikan pesanjika mengalami kesulitan dalam mengelola keuangannegara/daerah, jangan ragu untuk meminta bantuankepada BPKP. BPKP saat ini adalah mitra positif bagipemerintah daerah.

Sementara itu Gubernur Riau, HM Rusli Zainal, juga

menyampaikan beberapa pesan pada sambutannya.Pertama ia menyampaikan bahwa koordinasi antarelemen pemerintah merupakan hal yang penting dalammewujudkan Good Governance dan Clean Government.Salah satu hal yang terpenting adalah komitmen daripimpinan untuk mewujdukan hal itu. Ia mengharapkanagar proses perencanaan dan pengawasan agarditingkatkan untuk menjaga agar APBD dapat memberimanfaat dan efek ekonomi kepada masyarakat.

Gubernur juga mengharapkan keberadaanPerwakilan BPKP Provinsi Riau agar dioptimalkan,khususnya dalam upaya memperoleh opini WTP dariBPK RI, dan terakhir, beliau mengungkapkanharapannya agar seluruh pimpinan daerah memilikikomitmen untuk memperoleh dan mempertahankanopini WTP atas laporan keuangannya.

laporan utama|EDISI 006|Maret|2012


Selembayung Pengawasan6 Selembayung Pengawasan6 Selembayung Pengawasan6

Bertempat di Gedung Kantor Gubernur Riau Pekanbaru telah dilaksanakan Rapat Kerja berkenaan dengankunjungan DPR RI dalam hal ini Komisi XI denganinstansi vertikal yang ada di Provinsi Riau, tanggal 30

Oktober 2011. Rapat kali ini dipimpin langsung olehGubernur Riau HM. Rusli Zainal yang dihadiri oleh BPKProvinsi Riau, Perwakilan BPKP Provinsi Riau, BPSProvinsi Riau dan jajaran pimpinan Satkerdilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau.

Komisi XI DPR RI yang membidangi BidangKeuangan dalam kunjungan kerja kali ini ingin melihatlangsung dan menyerap aspirasi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh Provinsi Riau khususnyamasalah keuangan dan anggaran. Apalagi saat iniProvinsi Riau sedang dan telah menghadapi event-event besar yang telah mempercayakan Provinsi Riausebagai Tuan Rumah event tersebut baik bersklaNasional seperti PON,POPNAS,POPCANAS danKejurnas-kejurnas lainnya maupun event berskalaInternasional seperti Islamic Solidarity Game 2013yang akan dihadiri negara-negara islam anggota OKI.

Menanggapi hal tersebut Gubernur Riau dalampidatonya mengungkapkan hambatan-hambatandalam pembangunan di Provinsi Riau. Gubernur jugamengajak anggota komisi XI langsung melihat kondisinyata yang ada dilapangan sampai dimana kesiapanPemerintah Provinsi Riau dalam menghadapi Even-Evenbesar yang akan segera dilangsungkan di Provinsi Riau.

laporan utama

Dalam kunjungan kerja kaliini, Komisi XI DPR RI ingin

melihat langsung danmenyerap aspirasi terhadap

masalah-masalah yangdihadapi oleh Provinsi Riau

khususnya masalah keuangandan anggaran.



Selembayung Pengawasan 7Selembayung Pengawasan 7Selembayung Pengawasan 7

“Penandatanganan Naskah Kerja Sama dengan BPKPini merupakan moment yang penting dan bersejarah,karena dengan penandatanganan ini, kami bertekaduntuk dapat meningkatkan kinerja Universitas Riau”demikian disampaikan Pembantu Rektor I UR, ArasMulyadi dalam sambutannya.

Bertempat di Gedung Rektorat Universitas Riau padatanggal 19 Juli 2011 telah ditandatangani NotaKesepahaman Kerjasama antara Universitas Riau (UR)dengan BPKP tentang Kerja Sama PendampinganImplementasi Pengelolaan Keuangan Badan LayananUmum. Penandatanganan dilakukan oleh Rektor Uni-versitas Riau yang diwakili Pembantu Rektor I UR, ArasMulyadi dan Deputi Kepala BPKP Bidang PengawasanInstansi Pemerintah Bidang Polsoskam, Achmad Sanusi.Hadir dalam penandatanganan ini adalah paraPembantu Rektor UR, Dekan Fakultas Ekonomi, paraPembantu Dekan UR, para Kepala Biro di UR sertaPejabat Struktural dan Pejabat Fungsional AuditorPerwakilan BPKP Provinsi Riau.

Nota Kesepahaman Kerja Sama dimaksud untukmemperbaiki Implementasi Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum dengan tujuan meningkatkanakuntabilitas dan kinerja Universitas Riau, sedangruang lingkup kegiatannya adalah pendampinganimplementasi manajemen keuangan, manajemen aset,manajemen kinerja dan penguatan SPIP.

Dalam sambutannya Pembantu Rektor I URmenyampaikan bahwa penandatanganan Naskah KerjaSama dengan BPKP ini merupakan moment yang pentingdan bersejarah, karena dengan penandatanganan inidiharapkan adanya peningkatan kinerja UniversitasRiau. Selain itu, kerja sama ini juga merupakan halyang sangat diperlukan untuk peningkatan tata kelola,akuntabilitas dan pencitraan publik.

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan InstansiPemerintah Bidang Polsoskam dalam paparannyamenyampaikan tentang bagaimana sistemakuntabilitas keuangan Negara berjalan. Deputi KepalaBPKP menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakankewajiban untuk menjawab atau menjelaskan dariaparatur pemerintahan sebagai pihak yang menerimaamanah kepada pemberi amanah atas pelaksaaanamanah yang diterimanya secara obyektif.

Selain itu, disampaikan tentang permasalahandalam penyusunan laporan keuangan Kementerian/Lembaga/Pemda dan potret akuntabilitas pengelolaankeuangan Negara/Daerah serta pentingnya sistempengendalian intern pemerintah (SPIP). (*FA

laporan utama|EDISI 006|Maret|2012



Pekanbaru, 11 Juli 2011, bertempat di Aula KantorPerwakilan BPKP Provinsi Riau diselenggarakanpembukaan diklat Sistem Pengendalian InternPemerintah (SPIP) di lingkungan KPU se-Provinsi Riau.Acara pembukaan ini dihadiri oleh Kepala PerwakilanBPKP Provinsi Riau Dadang Kurnia, Para PejabatStruktural pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau,Muhammad Arifin sebagai perwakilan dari KPUProvinsi Riau, dan seluruh peserta.

Peserta diklat berjumlah 43 orang yang berasaldari pegawai di lingkungan KPU se-Provinsi Riau. Diklatdirencanakan selama 5 hari mulai tanggal 11 Juli 2011sampai dengan 15 Juli 2011 di Aula Kantor PerwakilanBPKP Provinsi Riau.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau DadangKurnia dalam sambutannya menyampaikan selamatatas keberhasilan KPU yang berhasil ‘naik pangkat’ dariopini Disclaimer menjadi opini ‘Wajar DenganPengecualian’ (WDP) dari BPK RI atas LaporanKeuangan KPU Tahun 2010. Diharapkan kedepannya,

dengan semakin meningkatnya kerja sama antara KPUdengan BPKP, KPU dapat meraih opini ‘Wajar TanpaPengecualian’ (WTP).

Melalui Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP),pemerintah mengamanatkan kepada Menteri/ PimpinanLembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota untukmelakukan pengendalian atas penyelenggaraankegiatan pemerintah agar tercapai pengelolaankeuangan negara yang efektif, efisien, transparan danakuntabel dengan berpedoman pada SistemPengendalian Intern Pemerintah.

Ditambahkan, dengan mengikuti pendidikan danpelatihan SPIP ini, diharapkan para peserta akanmenjadi ujung tombak yang akan membantu unitorganisasinya dalam pengimplementasian SPIP.

Secara simbolis sebagai tanda dibukanyapenyelenggaraan Diklat SPIP, Kepala Perwakilanmemasangkan tanda peserta kepada dua orang pesertaDiklat dan diakhiri dengan pembacaan doa.


“dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan SPIP ini, diharapkan para peserta akanmenjadi ujung tombak yang akan membantu unit organisasinya dalam pengimplementasian

SPIP”, demikian disampaikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Dadang Kurnia.

seputar kita |EDISI 006|Maret|2012



Kamis, 8 September 2011, bertempat di AulaPerwakilan BPKP Provinsi Riau, dilaksanakanPelantikan dan Pengambilan Sumpah Pejabat EselonIII dan IV di Lingkungan BPKP Riau.

Sehubungan dengan terjadinya pergantianpejabat, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau,Lucky Agus Janapria secara resmi melantik danmengambil sumpah empat orang Pejabat Eselon IIIdan IV, yang terdiri dari tiga orang Pejabat Eselon IIIyaitu Rizal sebagai Kepala Bidang PengawasanInstansi Pemerintah Pusat, Supriyadi sebagai KepalaBidang Akuntan Negara, dan Kisyadi sebagai KepalaBidang Investigasi, serta satu orang Pejabat EselonIV yaitu Patardo Haholongan Nainggolan sebagaiKepala Sub Bagian Kepegawaian.

Para pejabat yang baru dilantik tersebut akanmenggantikan pejabat-pejabat sebelumnya yangakan pindah ke unit baru, yaitu Agus Badri yang akansegera mengemban tugas baru sebagai KepalaBidang Akuntabilitas Keuangan Daerah di PerwakilanBPKP Provinsi Sumatera Utara, Amrizal yang pindahmenjadi Kepala Perwakilan Provinsi Gorontalo, danWakhidin yang menjadi Kepala Sub Bagian Keuangandi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam pidato pelantikan, Kepala Perwakilanmenyampaikan harapannya, yaitu agar seluruhpejabat dan pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Riauselalu menjaga kesolidan dan kekompakan teamwork dalam suasana kebersamaan yang positif danharmonis. “Tim yang solid dan kompak hanya dapatdicapai melalui pengenalan kelebihan dankekurangan diri kita masing-masing dan upayakebersamaan kita untuk mengoptimalkan kelebihanyang dimiliki serta saling menutupi kekurangan yangada”, demikian pesan Kepala Perwakilan.

Pelantikan ini juga dihadiri oleh Kepala BiroKepegawaian dan Organisasi, Dadang Kurnia, KepalaPerwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, Sudiro,para pejabat struktural , serta seluruh pegawaiPerwakilan BPKP Provinsi Riau.


seputar kita|EDISI 006|Maret|2012



Bertempat di Aula Perwakilan BPKP Provinsi Riaupada tanggal 21 Oktober 2011 telah dilakukanpertemuan antara anggota Badan Anggaran DPRDKabupaten Rokan Hulu dengan Kepala PerwakilanBPKP Provinsi Riau.

Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu,H Hasanuddin NST bersama 15 orang anggota Dewandalam sambutannya menyampaikan bahwa kedatangan Badan Anggaran DPRD adalah dalamrangka kunjungan kerja dan konsultasi terkaitdengan permasalahan pembahasan, Prioritas danPlafon Anggaran APBD Perubahan Tahun 2011.

Kepala Perwakilan BPKP Prov. Riau dalamsambutannya mengucapkan terima kasih ataskedatangan dan kepercayaan Badan Anggaran DPRDKab. Rokan Hulu terhadap BPKP, sehingga melakukankunjungan kerja dan konsultasi ke BPKP.

Kepala Perwakilan menambahkan bahwaBPKPsaat ini ditugasi untuk melaksanakan asistensikepada pemerintah daerah dalam pengelolaankeuangan daerah, evaluasi terhadap penyerapananggaran pemerintah daerah dan memberikanrekomendasi langkah-langkah strategis penyerapananggaran

Pertemuan diakhiri dengan kesimpulan, pertamaperlu ditemukan kesepakatan antara eksekutifdengan legislatif agar tidak merugikan masyarakatbanyak, kedua agar dibuat usulan denganargumentasi data-data kuantitatif.

Hadir dalam pertemuan ini Kepala BidangAkuntabilitas Pemerintah Daerah, Jaya Rahmad danbeberapa Pejabat Fungsional Auditor.


“Komunikasi merupakansumber awal kesepakatan hal

yang baik antara Eksekutifdan Legislatif demi

kepentingan masyarakat”demikian disampaikan

Kepala Perwakilan BPKPProvinsi Riau, Lucky Agus

Janapria.



Selembayung Pengawasan 11Selembayung Pengawasan 11

“Melalui diklat SPIP ini, diharapkan nantinya akan terwujudclean government dan good governance di Kabupaten Kampar.”,demikian disampaikan oleh Sekretaris Daerah KabupatenKampar Anizur.

Bangkinang, 31 Oktober 2011, bertempat di Aula KantorBupati Kampar dilaksanakan pembukaan diklat SPIP bagipejabat eselon III dan IV di lingkungan pemerintah KabupatenKampar. Pembukaan diklat tersebut dihadiri oleh SekretarisDaerah Kabupaten Kampar Anizur, Kepala Bidang AkuntabilitasPemerintah Daerah (APD) Perwakilan BPKP Provinsi Riau JayaRahmad yang pada kesempatan ini mewakili Kepala PerwakilanBPKP Provinsi Riau, dan seluruh peserta diklat.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten KamparAnizur menyampaikan harapannya agar melalui diklat SPIPini, nantinya akan terwujud clean government dan good gover-nance di Kabupaten Kampar.

Ditambahkan, Anizur juga berpesan agar seluruh pesertadapat mengikuti diklat SPIP dengan tekun dan tetap menjagakedisiplinan dalam mengikuti seluruh kegiatan diklat.

Acara diklat tersebut akan diadakan selama 5 hari mulaitanggal 31 Oktober sampai dengan 4 November 2011 di KotaBangkinang. Diklat SPIP ini sendiri merupakan kelanjutan darikegiatan yang berkesinambungan, setelah sebelumnya sudahdilakukan sosialisasi. Kabupaten Kampar termasuk yangpertama untuk pelaksanaan Dianostic Assesment/ Pemetaan,walaupun penyelenggaraan diklatnya baru sekarang diadakan.

Peserta sebanyak 60 orang dibagi dalam dua kelas, danseluruh pengajar diklat berasal dari Kantor Perwakilan BPKPProvinsi Riau.




Bertempat di Balairung Hotel Pangeran Pekanbarutanggal 03 November 2011 telah diselenggarakanRAKORWASDA Provinsi Riau. Acara yangdiselenggarakan oleh Inspektorat Provinsi Riaudihadiri dan dibuka oleh Wakil Gubernur Riau, H. RajaMambang Mit.

Dalam pidato pembukaan beliau mengungkapkanpentingnya perubahan paradigma APIP dalammenyelenggarakan pengawasan. Beliau menekankanbahwa pengawasan adalah hal yang berbeda denganpemeriksaan. Pengawasan adalah bagian dari sistempengendalian bukan seperti pemeriksaan yang semata-mata mencari kesalahan namun bagaimana menatadan memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebutsehingga terwujud pengendalian yang baik.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Lucky AgusJanapria sebagai Panelis memberikan pemaparansingkat mengenai pentingnya SPIP. Untuk membangunSPIP sangat diperlukan komitmen pimpinan sehinggatahapan SPIP bisa diterapkan. BPKP sebagai pembinapenyelenggaran SPIP bersedia bahu membahu bersamaPemerintah Daerah mendampingi setiap tahapan SPIPmulai dari tahap pemahaman, diagnostic, norming,forming dan performing SPIP itu sendiri.

Di akhir pemaparan, beliau menutup dengan sebuahpantun:

“Dari Jambi ke Serolangon,Lewat di Kabupaten Batanghari,Kalau SPIP hendak dibangun,Mulailah dari diri sendiri”.


“Perubahan terpenting dari sistempengawasan yang terdahulu dibandingkan

dengan SPIP yang ada saat ini terletakpada soft control dan semua itu

berkaitan dengan manusia”, demikian disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPKP

Provinsi Riau.




“Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata KelolaPerusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)Pada BUMN, BUMN diwajibkan untuk menerapkan GCGsecara konsisten dan berkelanjutan sesuai denganketentuan dan norma yang berlaku serta anggarandasar BUMN yang berpedoman pada Peraturan Menteriini.”

Senin (14/11), PT Perkebunan Nusantara V (Persero)mengadakan acara yang bertajuk “In House Training,Pembekalan Bagi Tim Review dan Self Assessment GCGPT PN V” sebagai bentuk komitmen penerapan GCGsecara konsisten di PT PN V.

Acara diselenggarakan di gedung melati PTPerkebunan Nusantara V di Pekanbaru yang dihadiri

tim dari Perwakilan BPKP Provinsi Riau sebagainarasumbernya. Acara dibuka dengan sambutan olehKepala Bidang Akuntan Negara Perwakilan BPKPProvinsi Riau, Supriyadi, SE., Ak., MM., CRMPyangdilanjutkan dengan sambutan dari direktur PTPerkebunan Nusantara V sekaligus pembukaan secararesmi acara sosialisasi dan pembekalan bagi tim selfassessment GCG di PT Perkebunan Nusantara V. Acarasosialisasi dan pembekalan dibagi menjadi tiga sesi.Sesi pertama dipaparkan mengenai overview GCG. Sesiselanjutnya adalah penyampaian manajemen risikoyang dibawakan langsung oleh Kepala Bidang AkuntanNegara Perwakilan BPKP Provinsi Riau. Kemudian acaraditutup dengan penyampaian sesi pelaksanaan selfassessment GCG PT PN V dan simulasi pembuatan KKA.





Bupati Bengkalis, Ir. H.Herliyan Saleh berkomitmenuntuk memproleh Opini WTP pada tahun 2012,demikian diungkapkan saat pembukaan Evaluasi AKIPbagi SKPD di lingkungan Pemerintah KabupatenBengkalis-Riau, 16 November 2011.

Bertempat di Ruang Aula Inspektorat KabupatenBengkalis telah dilaksanakan pelatihan Evaluasi AKIPbagi SKPD dan APIP Inspektorat di lingkunganPemerintah Kabupaten Bengkalis-Riau, acara dibukaoleh Bupati Bengkalis Ir. H. Herliyan Saleh, dan sebagai

narasumber Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau,Lucky Agus JanapriaAk.M.S.A.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau dalamarahannya menekankan pentingnya SPIP dibangununtuk meningkatkan kinerjanya para pegawai dilingkungan Pemerintah KabupatenBengkalis, dandiharapkan meningkat pula integritas dankompetensinya. BPKP Provinsi Riau akan memberikandukungan terhadap Pemerintah KabupatenBengkalisdalam rangka percepatan meraih opini Wajar TanpaPengecualian (WTP).

Pada kesempatan ini Bupati Kabupaten Bengkalisdidampingi Sekretaris Daerah Pemkab Bengkalis, ParaAsisten dan Inspektur Kabupaten Bengkalis, memintapembinaan BPKP agar dilakukan secara terus menerus,dan meminta seluruh SKPD untuk meningkatkan kinerjadan mutu pelaporannya yang senantiasa berorientasihasil.

Turut menghadiri pertemuan ini Kepala BidangAkuntabilitas Pemerintah Daerah Perwakilan BPKPRiau, Jaya Rahmad SE. beserta Tim Asistensi.





Peraturan Bupati Siak Nomor 31 Tahun 2011, tentangPenyelenggaraan Sistem Pengendalian InternPemerintah dilingkungan pemerintah kabupaten Siak.

Pemaparan mengenai sistem Pengendalian InternPemerintah disampaikan oleh Kepala BidangAkuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Perwakilan Prov.Riau Jaya Rahmad, dan paparan mengenai Fraud Con-trol Plan oleh kepala Bidang Investigasi PerwakilanBPKP Prov.Riau.

Inspektur kabupaten Siak Drs. H. Faly Wurendarasto,M.Si selaku ketua panitia mengharapkan kegiatan inibertujuan untuk memberikan pemahaman danpenyamaan persepsi tentang penyelenggaraan SPIPkepada seluruh pimpinan SKPD dilingkunganPemerintah Kabupten Siak, serta menjelaskanpermasalahan-permaslahandan dan solusi dalampraktek penyelenggaran pemerintahan.

(*oke


“Apa yang kami dan Bupati Siak inginkan sama-samasatu arah, sehigga kita ini seperti gayung bersambut,Bupati menginginkan ada kegiatan yang menuju kearahterbitnya opini wajar tanpa pengecualian (WTP)dariBPK, juga usaha Sistem Pengendalian InternPemerintah (SPIP) menjadi landasan kegiatan-kegiatandi pemerintah daerah”, demikian sambutan KepalaPerwakilan BPKP Propinsi Riau Lucky Agus Janapria,AK, MSA. dalam acara sosialisasi SPIP. (18 November2011)

Bupati Siak Drs. H. Syamsuar, M.Si. dalam sambutanpembukaan mengatakan SPIP menjadi acuan danmenjadi standar dalam melakukan semua kegiatansesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun2008 tentang SPIP.

Selanjutnya dikatakan bahwa Kepala Daerah dalamhal ini Bupati bertanggung jawab atas efektifitas dalampelaksanaan SPIP dilingkungan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Siak sudah menetapkan




“ Sangat penting untuk menindaklanjutitemuan hasil pengawasan BPK, BPKP dan

Inspektorat. Percepatan tindak lanjut jugadiperlukan untuk mewujudkan Good Gover-nance dan opini WTP atas Laporan Keuangan

tahun 2011.”, demikian disampaikan olehSekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Muharman.Taluk Kuantan, 6 Desember 2011 bertempat di AulaKantor Bupati di Taluk Kuantan diadakan GelarPengawasan dan Percepatan Tindak Lanjut Hasil

Pengawasan Kabupaten Kuantan Singingi. Acaratersebut dihadiri oleh Sekda Kabupaten KuantanSingingi Muharman, Kepala Perwakilan BPKP ProvinsiRiauLucky Agus Janapria, Kabag TU Perwakilan BPKPProvinsi Riau Ikhwansyah, Inspektur KabupatenKuantan Singingi Zaidul Apandi, seluruh kepala dinasdan Camat se Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam pengarahannya Sekda Kabupaten Kuansing menekankan arti penting dan strategis untukmenindaklanjuti temuan hasil pengawasan BPK, BPKPdan Inspektorat. Percepatan tindak lanjut jugadiperlukan untuk mewujudkan Good Governance danopini WTP atas Laporan Keuangan tahun 2011.

Dalam pengarahannya Kepala Perwakilanmenjelaskan Inpres 4/2011 tentang PercepatanPeningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara.

Inpres tersebut berisi instruksi untuk mempercepatpeningkatan kualitas akuntabilitas keuangan Negaramelalui intensifikasi peran APIP dan penyelenggaraanSPIP serta koordinasi antar instansi.

Kaper juga menguraikan berbagai upaya percepatantindak lanjut antara lain: Konfirmasi/Penegasan TPB,Repeat Audit, Pemutakhiran Data TPB sertaRekonsiliasi/Pencocokan Data TPB.





“Gelarwasda ini supaya kita dapat menindaklanjutitemuan yang sebelumnya sulit kita selesaikan sehinggaKabupaten Rokan Hulu dapat meraih opini WTP”,demikian disampaikan Bupati Rokan Hulu Drs. Achmad,M.Si.

Pasir Pengaraian, 7 Desember 2011, bertempat diHotel Sapadia, telah diselenggarakan GelarPengawasan Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Acaradibuka oleh Bupati Rokan Hulu Drs. Achmad, M.Si. dandihadiri oleh Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, AsistenKepala Daerah, Kepala Dinas dan staf di lingkunganPemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

Bupati Rokan Hulu Drs. Achmad, M.Si. dalamsambutannya menyampaikan bahwa melalui GelarPengawasan Daerah (Gelarwasda) ini diharapkansatuan kerja di lingkungan Pemerintah KabupatenRokan Hulu dapat segera menindaklanjuti temuan hasilpemeriksaan yang masih tersisa dari tahun anggaranberjalan maupun sebelumnya sebagai upaya meraihopini WTP. Kehadiran Perwakilan BPKP Provinsi Riausebagai salah satu narasumber juga sangatbermanfaat untuk transfer knowledge upaya percepatantindak lanjut temuan, sehingga fungsi pengawasan danperan aparatur pengawas dapat optimal.

Perwakilan BPKP Provinsi Riau yang dalam hal inidiwakili Kepala Subbag Program dan Pelaporan FauqiAchmad Kharir dalam paparannya menjabarkan perandan fungsi BPKP sebagai aparatur pengawas yangmenjalankan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011tentang Percepatan Peningkatan Kualitas AkuntabilitasKeuangan Negara. Dalam mewujudkan peran tersebutBPKP melaksanakan berbagai kegiatan di bidangpengawasan meliputi sosialisasi, asistensi, audit, monitoring, dan evaluasi. Kepala Subbag Prolap BPKPRiau juga menekankan perlunya percepatan tindaklanjut hasil pemeriksaan supaya opini WDP yang masihdiperoleh oleh Kabupaten Rokan Hulu dapatditingkatkan ke WTP.

Inspektur Kabupaten Rokan Hulu Zulfikar Achmadmenyatakan terima kasih atas paparan BPKP yangmemberikan pemahaman terhadap langkah-langkahyang diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten RokanHulu dalam menindaklanjuti temuan hasilpemeriksaan. Diharapkan melalui Gelarwasda inikerjasama yang sinergis di bidang pengawasan antaraInspektorat Kabupaten Rokan Hulu dan PerwakilanBPKP Provinsi Riau dapat lebih baik ke depan sebagaiperwujudan good government and clean governance.




“Langkah kerj\asama Pemerintah Kota Pekanbarudengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Provinsi Riau bisa memberikanperan yang lebih besar menuju Good Governance danClean Government”, demikian sambutan Plt WalikotaPekanbaru Syamsurizal. dalam acara GelarPengawasan Kota Pekanbaru Tahun 2011.

Pekanbaru 12 Desember 2011, acara GelarPengawasan Kota Pekanbaru Tahun 2011 dalam rangkapercepatan tindak lanjut Hasil Pengawasan danpenerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(SPIP), diawali dengan penandatanganan renana aksimenuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LaporanKeuangan tahun 2011.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Lucky AgusJanapria mengatakan bahwa dengan SPIP makakegiatan akan berjalan secara transparan danakuntabel dalam penyusunan laporan keuangan.

Rencana aksi merupakan tindak lanjut ataskegiatan Diagnostik Assesmentterhadap enam SatuanKerja Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat,Bappeda, Dinas Pendapatan Daerah, Bagian Umum danBagian Perlengkapan Sekretariat Daerah.

Hadir dalam acara ini para Asisten seluruh KepalaSKPD, Camat di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru,dan dari BPKP hadir Kepala Bidang AkuntabilitasPemerintah Daerah Jaya Rahmad.





langkah yang sudah diambil dalam rangkamembersihkan aparatnya dari praktek pengelolaankeuangan di pemerintah daerahnya yang kurang baik.Karena dirasakan perlu adanya dukungan dari pihaklain yang kompeten dan mempunyai kewenangandalam hal perbaikan dan pembinaan aparatnya, makaBupati sekaligus meminta kepada BPKP PerwakilanRiau untuk melakukan audit atas beberapa proyekpembangunan yang menurut Bupati perlu adanya au-dit atau evaluasi secara independen.

Bersamaan dengan kunjungan Bupati ini, KepalaPerwakilan BPKP Provinsi Riau sekaligus menyerahkan Laporan Hasil Audit yang perlu disampaikan kepadaBupati. Laporan Hasil Audit tersebut merupakan hasilpelaksanaan audit yang telah dilakukan pada akhirtahun 2011.


Sebagai tindak lanjut pembicaraan pada saatRakorwasda Provinsi, Bupati Rokan Hilir berjanji akandatang ke BPKP, untuk melakukan silaturahmi. Hari ini,5 Januari 2012, Bupati Indragiri Hilir Annas Maamunberkenan berkunjung dan bersilahturahmi ke kantorPerwakilan BPKP Provinsi Riau. Kepala Perwakilan BPKPProvinsi Riau Lucky Agus Janapria menerima langsungkunjungan beliau didampingi oleh Kepala BidangAkuntan Negara Supriyadi, Kepala Bidang InvestigasiKisyadi dan Kepala Bidang Akuntabilitas PemerintahJaya Rahmad.

Dalam Kunjungan kali ini selain bersilahturahmiBupati Rokan Hilir menjelaskan tentang kondisi yangada di kabupaten Rokan Hilir, perkembangan yang adadan berbagai permasalahan yang dihadapi selamabupati menjabat.

Disamping itu juga Bupati menjelaskan langkah-

Meskipun PemerintahKabupaten Rokan Hilir sudahmelakukan langkah-langkah

mewujudkan PengelolaanKeuangan yang baik, namun

Bupati Rokan Hilir merasamasih diperlukan upaya yang

lebih.




Dalam rangka memenuhi undangan Bupati Inhu, KepalaPerwakilan BPKP Provinsi Riau Bapak Lucky AgusJanapria bersama dengan Kepala Bidang AkuntabilitasPemerintah Daerah Jaya Rahmad, Kepala BidangAkuntan Negara Supriadi ,dan Kepala BidangInvestigasi Kisyadi melakukan kunjungan kerja keKabupaten Indragiri Hulu. Bertempat di Rumah DinasBupati Indragiri Hulu pada tanggal 2 Januari 2012diadakan pertemuan dan jamuan makan malam yangdihadiri oleh Tim Perwakilan BPKP Provinsi Riaubersama Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Ketua DPRD,Asisten, Kepala Dinas, dan segenap jajaran Pejabatdilingkungan Kabupaten Indragiri Hulu.

Pertemuan diawali dengan perkenalan Bapak LuckyAgus Janapria sebagai Kepala Perwakilan BPKP ProvinsiRiau yang baru sekaligus silahturahmi kepada segenapyang hadir. Kemudian dilanjutkan dengan sambutanBupati Indragiri Hulu dan pemaparan permasalahanyang dikemukan oleh Wakil Bupati Indragiri Hulu.

Dalam sambutannya Kepala Perwakilan BPKP

Provinsi Riau menjelaskan peran BPKP saat ini dansiap memberikan bantuan dalam berbagai bentuk danlaporan. Bantuan ini mulai dari Pengelolaan KeuanganDaerah hingga Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerahmenuju perbaikan Opini Laporan Keuangan KabupatenIndragiri Hulu menjadi Wajar Tanpa Pegecualian(WTP). Sesuai dengan hal tersebut, kunjungan kali inipun untuk menjawab hal yang dikemukan melalui suratundangan berupa Bantuan Bimbingan TeknisPengelolaan Keuangan Daerah menuju WTP jugaPengelolaan Keuangan BUMD yang juga merupakanbagian dalam meningkatkan perekonomian maupunkesejahteraan masyarakat Inhu. Maka KepalaPerwakilan BPKP Provinsi Riau siap memberikanbimbingan maupun pendampingan tersebut. Sebagaihasil pertemuan tersebut maka kedua belah pihakberkomitmen mewujudkan kerjasama dalam bentukBimbingan Teknis Teknis Pengelolaan Keuangan Daerahdan Audit Operasional Pengelolaan Keuangan BUMDdan BPR


“Dengan peran BPKP saat ini, kami siap memberikan bantuan dalamberbagai bentuk dan laporan yang nantinya akan diberikan sebagai bentuk

dukungan Bupati dan jajaran terkait dalam rangka menuju Opini WTP”




“Tugas kita ke depan semakin berat, karena makinbanyaknya permintaan baik dari Instansi Vertikalmaupun Pemerintah Daerah untuk melakukan auditmaupun pendampingan.”

Senin, 24 Januari 2012, bertempat di Aula BPKPProvinsi Riau, dilaksanakan Acara PenandatangananPernyataan Kepatuhan terhadap Aturan PerilakuPegawai BPKP dan Pakta Integritas. Acara dimulaipukul 09.00 dan diikuti oleh seluruh pegawaiPerwakilan BPKP Provinsi Riau.

Acara penandatanganan dibuka dengan alunanlagu Mars BPKP yang dinyayikan oleh seluruh pegawai.Selanjutnya pembacaan Pernyataan Kepatuhan


terhadap Aturan Perilaku Pegawai BPKP dan PaktaIntegritas oleh Kabag. Tata Usaha, Ikhwansyah.Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan yangdimulai dari Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV,Dalnis, PFA, serta Non-PFA yang disaksikan oleh KepalaPerwakilan, Lucky Agus Janapria.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilanmenegaskan kepada seluruh pegawai, bahwa tugasBPKP Riau ke depan akan semakin berat, karena makinbanyaknya permintaan baik dari Instansi Vertikalmaupun Pemerintah Daerah untuk melakukan auditmaupun pendampingan.




Sejak tahun 2008 Pemerintah telah menyelenggarakanProgram Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)yang merupakan bantuan sosial untuk pelayanankesehatan yang iurannya dibayar oleh Pemerintah dandiselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan. Programini merupakan kelanjutan dari Program JaminanPemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin ataudikenal Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin(ASKESKIN) yang diselenggarakan sejak Agenda 100 HariPemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu dan berlanjuthingga tahun 2007 adalah untuk mengatasi hambatandan kendala akses penduduk miskin terhadappelayanan kesehatan dan untuk meningkatkan derajatkesehatan masyarakat miskin.

Perubahan mendasar penyelenggaraan dari Pro-gram ASKESKIN ke Program JAMKESMAS didasari ataspertimbangan untuk pengendalian biaya pelayanankesehatan, peningkatan mutu, transparansi danakuntabilitas penyelenggaraan program, meliputi;Pertama, pemisahan peran pembayar dengan veri-fikator melalui penyaluran dana langsung ke PemberiPelayanan Kesehatan (PPK) dari Kas Negara. Kedua,penggunaan tarif paket Jaminan Kesehatan Masyarakatdi Rumah Sakit. Ketiga, penempatan pelaksanaverifikasi di setiap Rumah Sakit. Keempat, pembentukanTim Pengelola dan Tim Koordinasi di tingkat Pusat,Propinsi, dan Kabupaten/Kota. Kelima, penugasan PTAskes (Persero) untuk melaksanakan pengelolaankepesertaan

Kebijakan Dan Dasar HukumKebijakanJAMKESMAS/ASKESKIN dilaksanakan

untuk memenuhi hak dasar setiap individu/semuawarga negara termasuk masyarakat miskin untukmendapatkan pelayanan kesehatan. Kebijakan inimerujuk pada Deklarasi Universal Hak Azasi Manusiaoleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Tahun 1948 dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 pada Pasal 28 H.

Lebih lanjut, Program JAMKESMAS diselenggarakanuntuk; Pertama, Memberikan kemudahan dan aksespelayanan kesehatan kepada peserta di seluruhjaringan fasilitas kesehatan yang melaksanakan pro-gram Jamkesmas. Kedua, Mendorong peningkatanpelayanan kesehatan yang terstandar dan terkendalimutu dan biayanya. Ketiga, Terselenggaranya penge-lolaan keuangan Negara yang transparan danakuntabel.

Kebijakan JAMKESEMAS/ASKESKIN diselenggarakanoleh Kementerian Kesehatan untuk menjaga kesinam-bungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskindan tidak mampu selama masa transisi pelaksanaanUU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan SosialNasional (UU SJSN). Selanjutnya, penyelenggaraanakan diserahkannya kepada Badan PenyelenggaraJaminan Sosial (BPJS) sesuai UU SJSN.

Ketentuan hukum yang melandasi antara lainadalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat(1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahirdan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkunganyang baik dan sehat serta berhak memperolehpelayanan kesehatan dan Pasal 34 ayat (1) bahwa fa-kir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara olehnegara, sedangkan ayat (3) bahwa negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatandan fasilitas umum yang layak; Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia No. 903/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program JaminanKesehatan Masyarakat Tahun 2011 yang memuatPedoman Pelaksanaan Program Jaminan KesehatanMasyarakat sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat,Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota,Rumah Sakit dan Puskesmas serta pihak lain yang

opini

Ditulis Oleh: Bobby Simanjuntak *)





terkait dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Pro-gram Jaminan Kesehatan Masyarakat; KeputusanMenteri Kesehatan No. SK No. 1241/Menkes/SK/XI/2004tentang Penugasan PT Askes (Persero) Dalam Penge-lolaan Program Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masya-rakat Miskin.

Sasaran, Target, dan Kepesertaan JamkesmasSasaran Jamkesmas saat ini masih sama dengan

Tahun 2009 yakni 76,4 juta meski data masyarakatmiskin menurut BPS Tahun 2008 telah turun menjadi60,39 juta. Baseline data kepesertaan Tahun 2011 tetapmenggunakan data sebelumnya.

Dalam rangka memperluas cakupan kepesertaanpada Tahun 2011, terdapat kelompok peserta barumenjadi sasaran pesertaJamkesmas, yaitu; masya-rakat miskin penghuniLapas/Rutan dengan melam-pirkan surat keterangan dariKepala Rutan/Kepala Lapassetempat; masyarakat mis-kin penghuni panti-pantisosial, melalui Surat Kepu-tusan Kepala Dinas/InstitusiSosial Kabupaten/Kota se-tempat, selanjutnya Kemen-terian Kesehatan akan se-gera membuatkan kartu Jam-kesmas; masyarakat miskinakibat bencana pasca tang-gap darurat sebagaimanayang ditetapkan oleh Peme-rintah Daerah setempat.

Terdapat perhatian khu-sus kepada peserta Jamkesmas yang belum masuk da-tabase seperti bayi baru lahir dari keluarga miskin,anak terlantar/gelandangan/pengemis (rekomendasiDinas Sosial), peserta Program Keluarga Harapan (PKH).Untuk administrasi kepesertaan KementerianKesehatan menunjuk PT Askes (Persero), dengankewajiban melakukan langkah-langkah sebagaiberikut; data peserta yang telah ditetapkan Pemda,kemudian dilakukan entry oleh PT Askes (Persero) untukmenjadi database kepesertaan di Kabupaten/Kota danberdasarkan database tersebut kemudian kartuditerbitkan dan didistribusikan kepada peserta;selanjutnta PT Askes (Persero) menyerahkan kartupeserta kepada yang berhak, mengacu kepadapenetapan Bupati/Walikota dengan tanda terimayangditanda tangani/cap jempol peserta atau anggotakeluarga peserta; dan terakhir PT Askes (Persero)melaporkan hasil pendistribusian kartu pesertakepadaBupati/Walikota, Gubernur, KementerianKesehatan, Dinas Kesehatan (Dinkes) ProvinsidanKabupaten/Kota serta rumah sakit setempat.

Kepesertaan Jamkesmas meliputi; Pertama, Setiap

orang yang membayar iuran atau iuarannya dibayaroleh Pemerintah. Kedua, masyarakat miskin dan orangyang tidak mampu dan peserta lainnya yang iurannyadibayar oleh Pemerintah sejumlah 76,4 juta jiwabersumber dari data makro Badan Pusat Statistik (BPS)Tahun 2006. Ketiga, apabila masih terdapatmasyarakat miskin dan tidak mampu, tidak termasukdalam Surat Keputusan Bupati/Walikota maka JaminanKesehatannya menjadi tanggung jawab PemerintahDaerah (Pemda) setempat. Cara penyelenggaraanjaminan kesehatan daerah seyogyanya mengikutikaidah-kaidah pelaksanaan Jamkesmas.

Prosedur dan Prinsip PenyelenggaraanProsedur Pelayanan Jamkesmas yaitu; a) peserta

yang memerlukan pelayanankesehatan dasar berkunjungke puskesmas dan jaring-annya dan peserta harusmenunjukkan kartu yang ke-absahan kepesertaannyayang merujuk kepada daftarmasyarakat miskin yang di-tetapkan oleh Bupati/Wali-kota setempat. PenggunaanSKTM hanya berlaku untuksetiap kali pelayanan kecualipada kondisi pelayanan lan-jutan terkait dengan penya-kitnya. b)apabila pesertaJAMKESMAS memerlukanpelayanan kesehatan ruju-kan, maka yang bersangkutandirujuk ke fasilitas pelayanankesehatan rujukan disertai

surat rujukan dan kartu peserta yang ditunjukkan sejakawal sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan,kecuali pada kasus emergency

Prinsip Penyelenggaraan yaitu; dana amanah dandikelola secara nirlaba; portabilitas dan ekuitas;pelayanan kesehatan dilaksanakan secara terstrukturberdasarkan kebutuhan medis yang cost efektif; iurandijamin oleh pemerintah; dikelola secara transparandan akuntabel

Terkait dengan prinsip akuntabel dimaksud BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)selama beberapa tahun terakhir dan terakhir tahun2011 telah melakukan pengawasan terhadap programJAMKESMAS berdasarkan Nota Kesepakatan Kerjasamaantara Menteri Kesehatan Republik Indonesia danKepala BPKP, dan dari hasil pengawasan tersebut telahmembuat beberapa rekomendasi perbaikan denganharapan agar program JAMKESMAS kedepan semakinbaik sehingga kebutuhan masyarakat miskin akankesehatan tetap dapat terjamin. Semoga….

(*Penulis adalah Auditor Pelaksana Lanjutan padaPerw BPKP Provinsi Riau

opini

Kebijakan JAMKESMAS/ASKESKIN dilaksanakan

untuk memenuhi hak dasarsetiap individu/semua

warga negara termasukmasyarakat miskin untukmendapatkan pelayanan

kesehatan.




Mendengar kata teknologi, mungkin yang terlintasdipikiran kita adalah sebuah alat canggih atau aplikasikomputer yang difungsikan dengan bahasa programyang rumit, dan hampir 100 persen disajikan denganmenggunakan bahasa inggris. Dari gambaran teknologidiatas, mungkin hal inilah yang menjadi penyebabteknologi seakan belum menyatu dikehidupanmasyarakat Indonesia. Hal ini tidak lepas dari barufamiliarnya masyarakat Indonesia dengan teknologipada kurun waktu setelah tahun 2000, yang ditandaidengan semakin murahnya harga perangkat elektronikdan jaringan internet. Dibandingkan dengan negaramaju seperti Amerika Serikat, Eropa, Jepang dan negaramaju lainnya, jelas negeri ini tertinggal jauh, tapibenarkah artinya kita tidak dapat bersaing dengannegara-negara maju tersebut? dan tetap memilih tidakakrab dengan teknologi?.

kesuksesan yang diraih oleh Tim Robot Indonesiayang diwakili Universitas Gadjah Mada (UGM)Yogyakarta dan Institute Teknologi Bandung (ITB), yangberhasil menjadi Juara 1 dan Juara 2 dalam kompetisiInternasional Trinity College Fire Fighting Home RobotContest and RoboWaiter di Trinity College, Hartford,Connecticut, Amerika Serikat pada 9-10 April 2011,rasanya dapat memberikan gambaran bahwa anaknegeri ini tidak tertinggal dengan negara lain.

Sebelumnya, ada Dr Subchan, peneliti asal Indone-sia, berhasil meraih prestasi bergengsi di Inggris.Bahkan, Departemen Pertahanan Inggris berminatmengembangkan robot dan piranti ciptaan timnya.Peneliti di Cranfield University, Shrivenham Campus di

Oxfordshire, Inggris ini, bersama timnya dinyatakansebagai pemenang Minister of Defense (MoD) GrandChallenge.

MoD Grand Challenge adalah lomba bergengsiuntuk mencari teknologi terapan di dunia militer yangdiselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan Inggris.Subchan, pria yang lahir dan besar di Jombang, JawaTimur, itu bersama Team Stellar mengembangkan Sat-urn (Sensing and Autonomous Tactical Urban Recon-naissance Network). Saturn adalah semacam robotyang berfungsi mendeteksi ancaman musuh. Robotciptaan Dr. Subchan ini adalah robot terpadu yangmemiliki tiga komponen, baik di darat, laut maupunudara, yang bisa mengidentifikasi kekuatan dan posisimusuh di medan pertempuran.

Kemudian, Mahasiswa IPB yang tergabung dalamtim ‘Crantz’ dan ‘Zuper T’ berhasil memenangkan juaraI dan II kompetisi teknologi pangan internasional “10thInstitute of Food Technologists Annual Meeting and FoodExpo” di Chicago (17-20 Juli 2010). Selain kedua timIPB tersebut, mahasiswa fakultas Teknologi PanganUnibraw Malang yang tergabung dalam tim ‘Arrice’berhasil meraih juara III.

Di bidang programming, ada Muhammad Al-FatihRidha yang berhasil menjadi salah satu juara dalamkompetisi desain dan programming video game diAmerika Serikat. Lomba yang diikuti Fatih adalahkompetisi tingkat nasional game programming se-Amerika Serikat bernama National Science TechnologyEngineering Math (STEM) Video Game Challenge, yangdiinspirasi oleh Presiden Amerika Serikat, Barrack


Oleh : Betrika Oktaresa, A.Md*)

opini |EDISI 006|Maret|2012



Obama.Dalam bidang teknologi lain, Bila ada pertanyaan,

apakah operating system (OS) yang anda install diLaptop atau PC anda? Mungkin jawabannya adalahWindows atau Mac OS, namun apakah anda tahubahwa ada operating system yang telah berhasildiciptakan oleh anak negeri?. Namanya, Garuda OS,program berlambang burung garuda tersebut me-nyajikan tampilan dan kompabilitas yang sangat baik.Satu nilai lebih yang dibawa oleh Garuda OS adalahgratis, yang artinya kita tidak perlu lagi menggunakanOS bajakan, karena hal tersebut lah yang masih sangatmarak membelenggu di negeri ini. Garuda OSmengusung semangat ‘teknologi informasi untuk Indo-nesia yang lebih bersih, lebihunggul dan lebih mandiri’.

Prestasi-prestasi diatas ha-nyalah sebagian dari prestasiyang pernah diraih anak negeri didunia internasional selama ini.Suatu hal yang memberikan ja-waban, negeri ini tidak tertinggaldi bidang teknologi dengannegara lain, bahkan kita mampuunggul. Inilah yang harusnyamenjadi pelecut semangat kitauntuk mempelajari lebih dalamilmu teknologi. Karena sesuaidengan tujuan diciptakannya,teknologi ada untuk memper-mudah dan mempercepat pe-kerjaan manusia.

Di era modern ini, penggunaanteknologi dalam dunia kerjasudah menjadi syarat utama yangharus dikuasai, termasuk bagi PNS di Indonesia. Tetapiironisnya, menurut data Badan Kepegawaian Negara(BKN), masih terdapat 30-40% PNS yang tergolong gagapteknologi (gaptek). Hal ini harus menjadi perhatian kitabersama, karena di era reformasi birokrasi yang telahditerapkan saat ini, tugas pokok dan fungsi PNS dimasing-masing instansi dan pemerintah daerahsemakin kompleks, dan dituntut keakuratan dalampengerjaan dan ketertiban waktu penyelesaiannya.Tanpa didukung dengan penguasaan teknologi, rasanyatugas pokok dan fungsi tersebut akan sulitdilaksanakan dengan hasil yang optimal.

Di instansi BPKP, penguasaan teknologi juga sudahharus menjadi hal wajib bagi para pegawai, baikfungsional auditor maupun tata usaha. Hal ini tidaklepas dari semakin meningkatnya tupoksi yang diembanoleh BPKP, yang secara langsung harus diimbangidengan kesiapan para pegawai dalam melaksa-nakannya. Contohnya, dengan semakin dipercayanyaprogram SIMDA digunakan oleh pemerintah daerah,baik provinsi maupun kabupaten/kota, maka tenaga

fasilitator dari Perwakilan BPKP semakin banyakdibutuhkan. Dalam penugasan monitoring UKP4 yangdilaksanakan oleh Perwakilan BPKP, penguasaanteknologi juga diperlukan karena tabulasi datadilakukan dengan aplikasi.

Kemudian, dengan diterapkannya sistem penga-daan berbasis teknologi informasi (e-procurement)sesuai dengan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010,LKPP sebagai pengembang Sistem Pengadaan SecaraElektronik (SPSE) mulai tahun 2009 bekerjasamadengan BPKP untuk mengembangkan e-Audit, yaitusuatu alat bantu auditor yang untuk melakukan auditterhadap paket pengadaan yang dilelangkan melaluiLPSE.

Tantangan-tantangan inilahyang harus disambut baik parapegawai di BPKP, karena artinyaSDM BPKP dianggap mampu un-tuk melaksankan tupoksi ter-sebut. Beberapa hal yang haruskita pahami dalam penguasaanteknologi, yang pertama adalahmempelajari teknologi tidak adakaitannya dengan faktor usia,artinya siapapun bisa me-nguasai teknologi asalkan maumempelajarinya. Kedua, ilmuteknologi adalah ilmu yang me-miliki ruang lingkup yang sangatluas, dan memiliki sumber pem-belajaran yang tidak terbatassehingga dapat dipelajari dariberbagai macam sumber,terutama media internet. Ketiga,mempelajari teknologi tidak

akan optimal tanpa mempraktekannya, karena semakinsering kita mempraktekan teknologi maka kita akansemakin menguasainya. Terakhir, kita harus meyakinibahwa teknologi ada untuk mempermudah tugas yangkita laksanakan, bukan sebaliknya, sehingga tidak adaalasan bagi kita untuk tidak mempraktekannya.

Saat ini di BPKP, penguasaan para pegawai atasteknologi dasar seperti program microsoft word, excell,dan powerpoint sudah cukup baik, sehingga langkahuntuk mempelajari lebih dalam program-program lain,seperti SIMDA, e-Audit, dan lain-lain bukanlah langkahyang mustahil dilakukan oleh seluruh pegawai tanpakecuali. Sehingga nantinya, BPKP dapat menjadiinstansi pelopor perubahan pandangan bahwapenguasaan teknologi bukanlah keunggulan dariseorang pegawai melainkan sebuah basic requirementyang harus dimiliki seorang pegawai. Dan semua itudapat dimulai dari diri kita sendiri, dapat dimulai darisekarang, BPKP Jaya!.

(*Penulis adalah Auditor Pelaksana pada PerwBPKP Provinsi Riau


Di instansi BPKP,penguasaan

teknologi jugasudah harus

menjadi hal wajibbagi para pegawai,

baik fungsionalauditor maupun

tata usaha

opini|EDISI 006|Maret|2012



Pada tanggal 17 Juli 2009, Dewan Standar AkuntansiKeuangan Ikatan Akuntansi Indonesia telahmenerbitkan Standar Akuntansi Keuangan EntitasTanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Sesuai dengannamanya, SAK ETAP ini dimaksudkan untuk digunakanoleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpaakuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitasyang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dantidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuanumum (general purpose financial statement) bagipengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalahpemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaanusaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit1.Entitas dikatakan memiliki akuntabilitas publiksignifikan jika entitas telah mengajukan pernyataanpendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataanpendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regula-tor lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modalatau entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagaifidusia untuk sekelompok besar masyarakat, sepertibank, entitas asuransi, pialang, dan atau pedagangefek, dana pensiun, reksadana, dan bank investasi2.Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikandapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenangmembuat regulasi mengizinkan penggunaan standartersebut. Hal ini dimungkinkan apabila misalnya pihakotoritas berwenang merasa ketentuan pelaporandengan menggunakan PSAK terlalu tinggi biayanyaataupun terlalu rumit untuk entitas yang mereka awasi.

SAK ETAP ini mulai berlaku efektif untuk penyusunanlaporan keuangan pada atau setelah 1 Januari 2011namun penerapan dini diperkenankan. Jika SAK ETAPditerapkan secara dini, maka entitas harus menerapkanSAK ETAP untuk penyusunan laporan keuangan yangdimulai pada atau setelah 1 Januari 20103. Entitas yanglaporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus

membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh(explicit and unreserved statement) atas kepatuhantersebut dalam catatan atas laporan keuangan.Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhiSAK ETAP kecuali jika mematuhi semua persyaratandalam SAK ETAP4. Apabila perusahaan memakai SAKETAP, maka auditor yang akan melakukan audit diperusahaan tersebut juga akan mengacu kepada SAKETAP.

Apabila SAK ETAP ini telah berlaku efektif, makaperusahaan kecil seperti UKM tidak perlu membuatlaporan keuangan dengan menggunakan PSAK umumyang berlaku. Di dalam beberapa hal, SAK ETAPmemberikan banyak kemudahan untuk perusahaandibandingkan dengan PSAK dengan ketentuanpelaporan yang lebih kompleks. Untuk lebih jelasnya,berikut adalah tabel perbandingan SAK ETAP denganPSAK umum yang mengadopsi IFRS : (Bagan Hal 27)

Mengingat kebijakan akuntansi SAK ETAP dibeberapa aspek lebih ringan daripada PSAK, makaketentuan transisi dalam SAK ETAP ini cukup ketat. PadaBAB 29 misalnya disebutkan bahwa pada tahun awalpenerapan SAK ETAP, yakni 1 Januari 2011, entitas yangmemenuhi persyaratan untuk menerapkan SAK ETAPdapat menyusun laporan keuangan tidak berdasarkanSAK ETAP tetapi berdasarkan PSAK non ETAP sepanjangditerapkan secara konsisten. Entitas tersebut tidakdiperkenankan untuk kemudian menerapkan SAK ETAPini untuk penyusunan laporan keuangan berikutnya5.

Oleh sebab itu per 1 Januari 2011, perusahaan yangmemenuhi definisi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publikharus memilih apakah akan tetap menyusun laporankeuangan menggunakan PSAK atau beralihmenggunakan SAK ETAP.

Selanjutnya ketentuan transisi juga menjelaskanbahwa entitas yang menyusun laporan keuanganberdasarkan SAK ETAP kemudian tidak memenuhi


opini

Oleh : Sapto Langgeng Apriyanto*)




persyaratan entitas yang boleh menggunakan SAK ETAP,maka entitas tersebut tidak diperkenankan untukmenyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP6.Hal ini misalnya ada perusahaan menengah yangmemutuskan menggunakan SAK ETAP pada tahun 2011,namun kemudian mendaftar menjadi perusahaan publicdi tahun berikutnya. Entitas tersebut wajib menyusunlaporan keuangan berdasarkan PSAK non ETAP dantidak diperkenankan untuk menerapkan SAK ETAP inikembali.

Sebaliknya entitas yang sebelumnya menggunakanPSAK non ETAP dalam menyusun laporan keuangannyadan kemudian memenuhi persyaratan entitas yangdapat menggunakan SAK ETAP, maka entitas tersebutdapat menggunakan SAK ETAP ini dalam menyusunlaporan keuangan7.


opini|EDISI 006|Maret|2012

No Elemen PSAK SAK ETAP 1 Penyajian Laporan

Keuangan Dengan adanya ED PSAK 1, di masa depan penyajian laporan keuangan mengikuti IFRS dengan perubahan antara lain,

- Tidak ada lagi pos luar biasa pada neraca

- Laba Rugi Comprehensive - Cash flow metode

langsung (dianjurkan), dan tidak langsung.

Minimum pos yang harus ada di neraca lebih sedikit.

- Silent terhadap pos luar biasa

- Laporan laba rugi (tanpa harus menyajikan laba rugi comprehensive)

- Cash flow dengan metode tidak langsung

2 Aset Tetap dan Properti Investasi

1. Memberikan pilihan metode biaya atau revaluasi untuk aset tetap.

2. Metode Fair value untuk properti investasi.

Aset tetap, properti investasi menggunakan metode biaya kecuali ada ketentuan pemerintah yang mengharuskan model revaluasi diterapkan.

3 Aset Tidak Berwujud - Saat ini aset tidak berwujud diamortisasi selama 20th.

- ED PSAK 19 (Terbit 2011) - Aset tidak berwujud dengan

masa manfaat tak terbatas, tidak diamortisasi.

- Aset tidak berwujud diamortisasi selama 10th.

- Pengukuran menggunakan metode biaya.

4 Instrumen Keuangan - Ruang lingkup: aset dan kewajiban keuangan,

- Diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dimiliki hingga jatuh tempo, tersedia untuk dijual, pinjaman dan pinjaman yang diberikan.

- Impayment menggunakan incurred loss concept.

- Derecognition - Hedging dan derivatif.

- Ruang lingkup; investasi pada efek tertentu

- Klasifikasi trading, held to maturity, dan available for sale. Hal tsb mengacu pada PSAK no 50 (1998).

- Jauh lebih sederhana dibanding ketentuan PSAK 50 dan PSAK 55 (revisi 2006)

5 Persediaan LIFO tidak lagi diijinkan (PSAK 14 revisi 2008)

LIFO tidak diijinkan Ketentuan lainnya sama dengan PSAK

*)' Penulis adalah Auditor Pelaksana pada PerwBPKP Provinsi Riau

——————————1 Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan

Akuntansi Indonesia, Standar Akuntansi KeuanganEntitas Tanpa Akuntabilitas Publik, h. 1, paragraf 1

2 Ibid, h. 1, paragraf 23 Ibid, h. 166, paragraf 14 Ibid, h. 14, paragraf 3

5 Ibid, h. 164, paragraf 46 Ibid, h. 165, paragraf 17 Ibid, h. 165, paragraf 2

Sumber:www.iaiglobal.or.idwww.himatansi.org

6 Penurunan nilai Aset - Ruang lingkup kecuali; persediaan, aset yang timbul dari kontrak konstruksi, aset pajak tangguhan, aset yang timbul dari manfaat pensiun.

- Penurunan nilai non persediaan.

- Penurunan nilai unit penghasil kas dan goodwill.

- Ruang lingkup yang meliputi semua jenis aset kecuali aset yang timbul dari manfaat pensiun.

- Tidak mengatur penurunan nilai goodwill.

- Ada tambahan penurunan nilai untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang menggunakan PSAK 31.

7 Laporan Keuangan Konsolidasian

Diatur dalam PSAK 4 Menggunakan metode ekuitas (entitas asosiasi) dan metode konsolidasi penuh untuk entitas anak.

Tidak Diatur Bila memiliki investasi atas asosiasi maupun subsidiary menggunakan metode ekuitas (on line consolidation).

8 Sewa - Mengatur perjanjian yang mengandung sewa.

- Klasifikasi berifat principle based.

- Laporan keuangan lessee dan lessor

- Tidak mengatur perjanjian yang mengandung sewa (psak 8)

- Klasifikasi sewa; kombinasi IFRS for SMEs dan SFAS 13 (rule based)

- Laporan keuangan lessee dan lessor menggunakan PSAK 30 (1990): Akuntansi Sewa

9 Biaya Pinjaman Komponen biaya pinjaman Pengakuan dan kapitalisasi biaya pinjaman

Biaya pinjaman langsung dibebankan.

10 Imbalan Kerja Menjelaskan: - Imbalan kerja jangka pendek - Imbalan pasca kerja, untuk

manfaat pasti menggunakan PUC (Project Unit Credit)

- Imbalan jangka panjang lainnya - Pesangon pemutusan kerja - Imbalan berbasis ekuitas

- Tidak termasuk imbalan berbasis ekuitas

- Untuk manfaat pasti mengunakan PUC dan jika tidak bisa, menggunakan metode yang disederhanakan.

11 Pajak Penghasilan - Menggunakan deffered tax concept

- Pengakuan dan pengukuran

- Menggunakan tax payable concept.

- Tidak ada pengakuan


Selembayung Pengawasan28 Selembayung Pengawasan28

Pengadaan barang/jasa di sektor publik kinimenghadapi banyak tantangan. Pertama, pengadaanbarang/jasa yang dimanfaatkan sebagai alat dalammencapai target-target ekonomi dan sosial. Kedua,penyelenggaraan pengadaan barang/jasa yang bebaskorupsi. Ketiga, kepatuhan pengadaan barang/jasaterhadap regulasi dan tujuan sosial ekonomi, tanpamelanggar perjanjian internasional dan regional.

Pemerintah telah melakukan upaya perbaikan, baikperbaikan manajemen maupun perbaikan kebijakan.Perbaikan manajamen pengadaan barang/jasameliputi kualitas, cost (tidak sekedar harga), risikokeuangan dan teknis, kompetisi yang maksimal danintegritas. Sedangkan perbaikan pada kebijakan antaralain terkait pengusaha lokal, proteksi lingkungan (greenprocurement) dan perjanjian internasional.

Namun demikian, berbagai upaya yang telahdilakukan pemerintah, nampaknya belum optimal. Haltersebut bisa dilihat dengan masih maraknya korupsidari sektor pengadaaan barang/jasa.

Sebenarnya kalau ditilik dari keberadan aturanyang ada mulai dari undang-undang, peraturanpemerintah, peraturan presiden tentang pengadaanrasanya sudah cukup lengkap. Artinya kalau seluruhatau sebagian besar aturan tersebut ditegakkan,tentulah kebocoran anggaran dari sektor pengadaanini tidaklah signifikan. Di samping itu, aktivitaspengawasan/audit pengadaan belum bisa meng-hilangkan fraud. Dan justru di sinilah masalahnya.Pertama pengawasan/audit pengadaan yang dilakukanbersifat “post” audit, yang lebih berorientasi pada out-put. Kedua, dilakukan hanya “by document”, sehinggabanyak indikator kinerja pengadaan sejak dariperencanaan yang tidak terkawal dengan baik.

Oleh karena itu, perbaikan cara dalam pengawasan/audit harus dirubah secara mendasar, yakni dari

sekedar ‘by document” menjadi benar-benar “by pro-cess”. Pendekatan pengawasan/audit by process inidikenal dengan Probity Audit. Dengan pendekatanproses ini, outcomes yang diharapkan adalah:menghidari konflik kepentingan, menghindari praktikkorupsi, perbaikan integritas melaui perubahan sikapdan organisasi, meningkatkan kepercayaan padapengadaan sektor publik, proses obyektif danindenpenden, dan meminimalkan potensi pelanggaranhukum (litigation).

APIP dan Probity AuditSistem Perundang-undangan yang berlaku mem-

berikan peran dan otoritas kepada Aprat PengawasanIntern Pemerintah (APIP) untuk melakukan pengawasanpengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimanatertuang dalam Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun2010 pasal 116 yang menegaskan bahwa K/L/D/I wajibmelakukan pengawasan terhadap PPK dan ULP/PejabatPengadaan di lingkungan K/L/D/I masing masing, danmenugaskan aparat pengawasan intern yang bersang-kutan untuk melakukan audit sesuai dengan ketentuan.Ketentuan ini sejalan dengan pasal 47 dan 48 PeraturanPemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SistemPengendalian Intern Pemerintah bahwa APIP harusmelakukan pengawasan intern atas penyelenggaraantugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasukakuntabilitas keuangan negara.

Perkembangan teknologi dan situasi kekinian,memang mendorong APIP melakukan pengawasanpengadaan barang/jasa pemerintah tidak sekedardengan pendekatan by document, tetapi haruslahdengan pendekatan by process. Pendekatan by processdilakukan sejak dari perencanaan sampai denganproses akhir pengadaan, yang meliputi :1). Proses Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa2). Proses Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa3). Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa4). Proses Penandatanganan Kontrak5)Proses Pelaksanaan Kontrak dan PenggunaanBarang/Jasa

Pendekatan by proses yang dikenal dengan ProbityAudit ini akan lebih efektif, karena rekomendasi/ad-vice dapat diberikan sepanjang proses pengadaanberjalan. Dengan demikian, maka advice tersebut dapatmencegah hal-hal yang memang dilarang/ tidak sesuaidengan ketentuan dalam pengadaan barang/jasapemerintah. *)Penulis adalah Auditor Muda pada PerwBPKP Provinsi Riau

Oleh: Moh Suharto*)

opini |EDISI 006|Maret|2012



Rubrik “Tokoh” kali ini mengangkat sosok yang pastitak asing oleh keluarga BPKP Riau, tak lain karena awalpengabdian hingga masa purnabaktinya kedua sosokini dihabiskan di Riau. Sosok yang pertama adalahseorang PFU yang selama 34 tahun 4 bulan pengab-diannya tak pernah berpindah dari subbag umum.Sosok kedua merupakan seorang PFA yang telah 30tahun 3 bulan tak lekang menjalankan profesiauditornya.

Rosmali, singkat namanya, namun tak sesingkatpengabdiannya. Tiga dasawarsa lebih mengabdi diinstansi tercinta ini, beliau merupakan sosok yangmelekat di BPKP Riau. Wajar saja, sejak masuk di BPKP,hingga masa purnabaktinya, sosok ini belum pernahpindah ke perwakilan lain. Bahkan selama itu juga PFUini mendedikasikan keahliannya di subbag umumsebagai arsiparis.

Tiga puluh empat tahun lebih sebagai fungsionalumum, pelayanan merupakan kunci dan kiat utamasuami dari Lindawaty ini dalam menjaga konsistensipengabdiannya. Ditanya seputar motto hidupnya,jawabannya lugas, “Melayani dengan hati, itulahmotivasi saya bekerja”.

Selain menjadi arsiparis andalan di subbag umumBPKP Riau, sosok humoris ini juga sering menjadirujukan bagi pecinta budaya Melayu, khususnya duniapantun yang mengedepankan tata bahasa dan padupadan kata. Pantun yang dibuatnya bukan sembarangpantun bak buah-buah simalakama, namun pantunyang begitu kaya. Sampiran dibuat elok begitu rupa,dan isinya dalam bermakna. Pidato dan kata sambutanKepala Perwakilan, biasa diwarnai oleh pantunkaryanya.

Dan di penghujung purnabaktinya, bapak tiga putriini berpesan kepada para penerus BPKP, “Jagalah

hubungan baik, karena itu awal pelayanan yang baik.”Sosok kedua ini juga tak kalah berarti, Yuzirman

MS atau keluarga BPKP Riau lebih akrab memanggilnyaBang Oyon. Sosok ini juga melekat di BPKP Riau, karenameskipun pernah magang di BPKP Sumbar (waktu masihbernama Kantor Akuntan Negara), Perwakilan Riaumerupakan penempatan pertama dan terakhirnya.Meski demikian, asam garam profesi auditor telahbanyak dilaluinya karena wilayah kerja PerwakilanRiau yang luas meliputi dua provinsi.

Sebagai seorang senior di BPKP Riau, tak membuatsosok ini kesulitan bergaul dengan keluarga BPKP Riau.Dalnis yang dikenal sangat ramah ini tak canggungbercanda dengan ajun, tak segan juga berdiskusidengan para atasan. Pengalaman dan kompetensinyapun menjadikannya dipercaya sebagai koordinatorkelompok Dalnis bidang IPP.

Ditanya tentang tips dan triknya sehingga tigapuluhan tahun pengabdian tidak menyurutkankonsistensinya bekerja, dengan senyuman penuhmakna suami dari Yetti Ratnelis ini menjawab, “Bekerjadengan diniatkan ibadah, dimanapun kita ditempatkandan ditugaskan, jadikan ia penuh berkah”.

Dan setelah tiga puluh tahun pengabdiannyakepada BPKP ini purna, bapak tiga anak inimenyampaikan terima kasihnya kepada BPKP ataskepercayaan yang diberikan, pengalaman yang takterlupakan, serta penugasan yang dijadikannyapelajaran selama ini. Tak lupa beliau menyuarakanharapan, semoga BPKP ke depan semakin bersinaruntuk meraih kejayaan.

Selamat memasuki masa purnabakti kepada BapakRosmali dan Bapak Yuzirman, terima kasih kamihaturkan, semoga tetap dilimpahkan karunia oleh SangMaha Pengasih dan Penyayang.


|EDISI 006|Maret|2012 purna Bakti



Lucky Agus Janapria, lahir di Jakarta pada tanggal 19Oktober 1956. Saat ini beliau menjabat sebagaiKepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau sejak Agustus2011 lalu. Sosok Insan Pengawasan kita ini dalamkesehariannya dikenal sebagai pribadi yangberwibawa, tegas, dan disiplin.

Pengabdian kepada negara sebagai PegawaiNegeri Sipil dimulai sejak tahun 1978, selama kuranglebih enam tahun beliau dengan penuh tanggungjawab menjalankan tugas sebagai Auditor. Setelahbeliau menyelesaikan dua jenjang studinya, padatahun 1992 beliau diangkat menjadi Kepala SeksiPenyusunan Pedoman Pemeriksaan Keuangan, SubDir Bina Pedoman Pemeriksaan, DirektoratPerencanaan Pengawasan. Empat tahun kemudianbeliau dipercaya menjabat sebagai Kepala BidangPengawasan Penerimaan pada Perwakilan BPKPProvinsi Sulawesi Tengah.

Beliau menyelesaikan studi Master Accounting diCalifornia State University di Fresno, California,Amerika Serikat pada tahun 1992. Sebelumnya,beliau pada tahun 1987 telah terlebih dulumenyelesaikan Program D-IV Spesialisasi Akuntansidi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.


Pada tahun 1998, atas kerjakeras dan tanggung jawab dalambekerja beliau kemudiandipercaya untuk menjabat sebagaiKepala Sub DirektoratPengawasan (Kasubditwas)Penerimaan Bukan Pajak,Direktorat PengawasanPenerimaan Pembangunan,Penerimaan Daerah dan

Penerimaan Lain-lain.Kemudian pada tahun 2000,

2001, dan 2002, berturut-turutbeliau dipercaya menjabatsebagai KasubditwasPenggolongan Barang, Harga danTarif, Direktorat PengawasanPenerimaan Bea dan Cukai.Kasubditwas LPB Polsoskam II,Direktorat Pengawasan Lembaga

Pemerintah Bidang Politik, Sosialdan Keamanan Lainnya. Kemudiansebagai Kasubditwas LPB HankamI, Direktorat Pengawasan LembagaPemerintah Bidang Pertahanandan Keamanan.

Pada tahun 2004, kembalikerja keras beliau dalammengabdi mendapatkan apresiasidari Pimpinan BPKP sehingga

insan penGaWasan |EDISI 006|Maret|2012


Selembayung Pengawasan 31Selembayung Pengawasan31

dipromosikan menjadi KepalaPerwakilan BPKP ProvinsiSulawesi Tenggara. Pada tahun2005, beliau diangkat sebagaiDirektur Pengawasan BadanUsaha Perminyakan dan GasBumi, dan empat tahun kemudianbeliau dipercaya menjadi KepalaPerwakilan BPKP Provinsi Jambiselama dua tahun. Dalammengadi kepada negara, sosokinsan pengawasan kita inimemiliki motto “sepanjang kitabenar kita tidak boleh takut”.

Kepada SelembayungPengawasan, beliaumenyampaikan rahasiakesuksesan yang sudah diraihsampai saat ini adalah selalubekerja dengan benar, sesuaidengan motto hidup beliau, danjuga sudah menerapkan prinsipbekerja sesuai 5 As.

Kepala Perwakilan BPKPProvinsi Riau ini jugamenyampaikan pengalaman yangtidak terlupakan saat bekerja diBPKP yaitu saat beliau menjadiKepala Perwakilan BPKP ProvinsiSulawesi Tenggara, ketika itubeliau dan tim sedang melakukanaudit investigasi, tiba-tiba kantor

perwakilan didatangi pendemosekitar 80-an orang terkait auditinvestigasi tersebut danmengajukan ancaman akanmenduduki kantor bila kepalaperwakilan tidak menemui parapendemo. Beliau kemudianmenemui pendemo tersebut danmemberikan penjelasan tentangapa dan bagaimana peran BPKP,Kepolisian, dan Kejaksaansebagai aparat penegak hukum,dan alhamdulillah mereka maumengerti dan pulang dengantertib.

Suami dari Enny Herlina danayah dari Ditania Putri, DistiDwinda Putri dan Dika PrasetyaPutra dalam sesi wawancaradengan selembayung pengawasanjuga menjelaskan besarnya perankeluarga dalam mendukungpengabdian beliau untuk negara,karena keluarga sangatmendukung dalam hal apapundan dalam kondisi apapun,sehingga secara langsungmemberikan dorongan semangatdalam bekerja sampai dengansaat ini. Dengan kesibukan beliausampai dengan saat ini, beliaujuga menyampaikan kiat dalam

membagi waktu dengan keluarga,yaitu dengan memanfaatkanwaktu bersama keluarga denganmaksimal dan selalu menjagakomunikasi.

Beliau juga menyampaikanpesan dan kesan tentang BPKPRiau yaitu beliau menekankanbahwa semua pegawai harusmerasa berada di kantor sepertidi rumah sendiri, dengan carakebersamaan yang tinggi, dengankebersamaan akan membuatkomunikasi yang lancar sehinggamembuat hubungan antarapegawai menjadi lebih akrab dantidak ada lagi gap antarapegawai, karena seperti yang kitatahu komunikasi adalah darahdari sebuah organisasi.

Terkait menjaga hubungandengan pihak Stakeholders, beliaumenyampaikan kepada RedaksiSelembayung Pengawasan bahwahubungan informal yang positifharus selalu dijaga dan dijalindengan baik, karena sangatampuh dapat menciptakankedekatan dengan pihak stake-holders.

insan penGaWasan|EDISI 006|Maret|2012



“berguna atau bermanfaat bagiorang lain”, itulah motto hidupKepala Bidang Pengawasan IPPPerwakilan BPKP Provinsi RiauRizal. Beliau lahir di Jakarta padatanggal 25 Desember 1963. SosokInsan Pengawasan kita inimenyelesaikan studi S2 jurusanMaster of Business Administra-tion The Flinders University ofSouth Australia pada tahun 2002.Dalam kesehariannya figur inidikenal sebagai pribadi yangpenuh semangat, ramah, danbersahaja.

Pada tahun 1985 beliaumemulai pengabdiannya di BPKP.Atas prestasi beliau dalammenjalankan tanggung jawabnya,Pimpinan BPKP kemudianmempromosikan beliau menjadiKepala Seksi Pemeriksaan Khusus,Bidang Pengawasan Penerimaanpada Perwakilan BPKP ProvinsiSulawesi Tengah pada bulanNovember tahun 1998.

Kemudian pada tahun 2004,beliau dipercaya menjadi KepalaSub Bidang Evaluasi, BidangPemanfaatan dan Evaluasi padaPusat Penelitian danPengembangan Pengawasan.Sebelum dipercaya menjadiKepala Bidang Pengawasan IPPpada Perwakilan BPKP Provinsi


insan penGaWasan |EDISI 006|Maret|2012



Riau, beliau mengemban tugassebagai Kepala Bidang Investigasipada Perwakilan BPKP ProvinsiAceh sejak tahun 2007 sampai2011. Terhadap pencapaian yangtelah diraih, beliau pun berbagikunci sukses bekerja, yaitu kitaharus bisa menjawab tiga hal,untuk apa kita hidup, mau kemanakita hidup, dan tujuan hidupsetelahnya. Hal itulah yangmembuat beliau selalu berusahamenjadi lebih baik lagi.

Insan pengawasan yang satuini dikenal sangat senangmenggunakan bahasa inggris, danketika Selembayung Pengawasanmenanyakan urgensi daripenguasaan bahasa inggris beliaumenjelaskan bahwa urgensipenguasaan bahasa inggris saatini adalah kita akan mendapatkanpeluang-peluang yang lebih besar,misalnya kesempatan pendidikandi luar negeri, yangmempersyaratkan penguasaanbahasa inggris yang diukurdengan TOEFL. Di bidang IPP, kitaakan menemui penugasan yangmemerlukan kemampuanberbahasa inggris, misalnyapenugasan audit dana Loan. Dibidang lain pun kemampuanberbahasa inggris tetapdiperlukan, sehingga sudahseharusnya kita selalumeningkatkan kemampuanberbahasa inggris. Oleh karenaitulah beliau mengajak teman-teman yang berminat untukminimal menggunakan dikehidupan sehari-hari, seperti dilingkungan keluarga dan kantor.

Suami dari Yanti Hermayantidan Ayah dari Cut ShafiraSalsabila dan Cut NabilaNimatuzikra ini menjelaskanperan keluarga sangat penting,ketika beliau masih belumberkeluarga, peran keluargadalam hal ini adalah orang tua,yang selalu memberikandukungan agar beliau tetapberkarya di BPKP. Sedangkan saatini, istri dan anak-anak sangatberperan sangat penting dalam

memberikan dorongan semangatbagi beliau untuk bekerja lebihbaik lagi, mereka bisa memahamibila kita harus kerja lemburataupun bertugas keluar kota.

Kepada SelembayungPengawasan beliau jugamenyampaikan harapannyakepada BPKP kedepannya yaitukita harus bisa mencapai visi


BPKP melalui misi-misi yang sudahada. Hal ini adalah cita-cita luhuryang harus kita upayakan denganselalu meningkatkanprofesionalisme dalam tiga hal,pertama, harus selalumeningkatkan skill ataukemampuan, kedua, pengetahuanatau knowledge, yang ketiga adalahattitude atau perilaku kita.

insan penGaWasan|EDISI 006|Maret|2012




Pekanbaru, 31 Desember 2011, Aula Perwakilan BPKPProvinsi Riau menjadi saksi bisu kemeriahan dankebersamaan keluarga besar BPKP Riau dalammenyambut tahun baru 2012. Bertemakan “SelamatDatang Semangat Baru, Bersama Kita Maju UntukKinerja BPKP yang Bermutu”, pergantian tahun punterasa begitu seru.

Acara semakin semarak karena diisi oleh lombakaraoke antar pejabat struktural dan fungsional,memperebutkan hadiah utama sebuah jam tanganmewah nan elegan. Bagi putra putri pegawai, disiapkanacara nonton bersama film box office yang tak kalahmenghibur. Tak mau ketinggalan, ibu-ibu DWP BPKPRiau bergoyang bersama untuk menghibur para suami.Door prize juga menjadi andalan untuk membangkitkansemangat para peserta.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau dalamsambutannya menyampaikan terima kasih atasapresiasi keluarga besar BPKP Riau dalam menghadiriacara kebersamaan ini.

Acara ini bukan merupakan acara hura-hura

semata, melainkan sebagai upaya jalin silaturahimantar keluarga besar BPKP Riau serta meningkatkankeakraban antar pegawai sehingga dengan terjalinnyahubungan yang baik antar pegawai, dapatmeningkatkan kinerja BPKP ke depan. Tak lupa, KepalaPerwakilan juga turut berpartisipasi sebagai pesertalomba dengan menyumbangkan love song legendaris“Hello” karya Lionel Richie.

Lomba karaoke yang menggunakan sistem polling-by-sms menjadikan detik-detik penghitungan menjadihal yang ditunggu-tunggu. Hasilnya, lagu “Kejujuran”yang dipopulerkan oleh Kerispatih mengantarkan SaptoLanggeng menyabet juara pertama, sementara PakKaper harus cukup puas berada di posisi dua danKasubbag Kepegawaian Bapak Patardo H. Nainggolanmenjadi juara ketiga dengan lagu “You Raise Me Up”-nya Josh Groban.

Di penghujung acara, sekaligus penghujung tahun2011, acara ditutup dengan doa bersama sebagai wujudpengharapan di tahun yang baru, serta meniup terompetbersama untuk menyambut datangnya tahun 2012.

serBa-serBi






Satu lagi prestasi membanggakan diraih oleh Perwakilan BPKP Provinsi Riau, yakni berhasil menerimapenghargaan sebagai Juara Satu Website Terbaik Tahun 2011 pada Forum Kehumasan yang diselenggarakan

di Bandung, 21-25 November yang lalu. Bertempat di Hotel Savoy Homann Bandung, tanggal 25 November2011, berlangsung acara yang bertajuk Malam Anugrah Insan Kehumasan BPKP. Acara tersebut dihadiri

langsung Kepala Biro Hukum dan Humas Momock Bambang S. Acara ini dipersembahkan untuk seluruh insankehumasan di lingkungan BPKP baik pusat maupun perwakilan. Adapun kategori-kategori penghargaan yang

diberikan adalah Majalah Internal Terbaik, Website Terbaik, Pengelola Website Terbaik, Cindera Mataterbaik, dan Insan Kehumasan Terbaik. Pada kegiatan tersebut Perwakilan BPKP Riau meraih 1 penghargaan

dari tujuh kategori yang dilombakan yakni Juara Satu Kategori Website terbaik dari puluhan peserta lainyang berasal dari unit kerja BPKP baik Pusat maupun Perwakilan. Penghargaan tersebut diterima langsung

oleh Kasubbag Prolap BPKP Provinsi Riau Fauqi Ahmad Kharir.

Documents

Selembayung Pengawasan Edisi 006 Maret 2012