Upload
taruko-belantara-algamar
View
410
Download
36
Embed Size (px)
DESCRIPTION
ekoregion
Citation preview
Wahyu IndraningsihAsdep Perencanaan Pemanfaatan SDA dan LH
Deputi Tata LingkunganKementerian Lingkungan Hidup
Tantangan PembangunanTantangan Kelima, pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan hidup.
Pengelolaan LH & SDA Pengelolaan LH & SDA yang tidak tepatyang tidak tepat
Krisis EnergiKrisis EnergiKrisis AirKrisis AirKrisis PanganKrisis Pangan
SDA SDA Menyusut Menyusut
Lebih CepatLebih Cepat
Kerusakan & Kerusakan & Pencemaran LHPencemaran LH
•pertumbuhan pertumbuhan ekonomi tidak berkelanjutanekonomi tidak berkelanjutan•kesehatankesehatan manusia menurun manusia menurun..•biaya hidup meningkatbiaya hidup meningkat•menurunkan menurunkan kualitas hidupkualitas hidup..
Dimensi LH pun makin luas berkaitan dengan perubahan iklim mempunyai keterkaitan kuat dengan kerusakan lingkungan hidup dan pembangunan yang tidak ramah lingkungan.
Ancaman perubahan iklim bencana alam
mengancam produktivitas dari SDA Sumber RPJMN 2010-2014
PerencanaaPerencanaann
Pemanfaatan Pengendalian Pemeliharaan
Pengawasan & Penegakan Hukum
-RRencana encana PPLHPPLH
- Keberlanjutan Proses
- Keberlanjutan Produktifitas
- Keselamatan dan Kesejahteraan Masyarakat
-Pencegahan-Penanggulangan-Pemulihan
-Konservasi SDA-Pencadangan SDA-Pelestarian fungsi Atmosfer (mitigasi, adaptasi, lapisan ozon dan hujan asam
-Pembinaan -Sanksi Administrasi-Sanksi Perdata-Sanksi Pidana
-Baku Mutu LH-Kriteria Kerusakan LH-Perizinan-Anggaran berbasis LH-Analisa Risiko LH-Audit LH
Muatan UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LH
-KLHS-Tata Ruang-AMDAL-UKL-UPL-Instrumen Ekonomi- RPPLHRPPLH
-Daya Dukung-Daya Tampung
-Perubahan iklim-Rekayasa genetika-Sumber daya genetik
-PUU berbasis LH-Ijin lingkungan
Data dan Informasi
Peningkatan Kapasitas Tersedianya Sarana dan Prasarana KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP MENINGKAT
3
Inventarisasi
LH
Inventarisasi
LH
Penetapan Ekoregion
Penetapan Ekoregion
4
Setiap pemanfaatan SUMBER DAYA ALAM, wajib didasarkan pada RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) serta Daya Dukung dan Daya Tampung
Setiap pemanfaatan RUANG, wajib didasarkan pada RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang didasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta Daya Dukung dan Daya Tampung
Perencanaan Pembangunan...!!!
RPPLH dijadikan dasar dan dimuat dalam RPJP dan RPJM
Integrasi Kebijakan PPLH
KLHS [daya dukungKLHS
Baku Mutu Lingkungan
FungsiLingkungan
AMDAL /UKL-UPL
Analisis Risiko LH
KONSERVASI /PENCADANGAN
PENGAWASAN
izin usaha
Dana Penjaminan
Audit LingkunganPPLH /PPNS
daya tampung]
PROPERRPJP & RPJMRPJP & RPJM
Modifikasi slideSumber:Hariadi K, Agustus 2011
PERTIMBANGAN PENETAPAN EKOREGION
(atribut ekoregion)a.Karakteristik bentang alam,b.Daerah aliran sungaic.Iklimd.Flora Fauna,e.Sosial budaya, ekonomi dan kelembagaan masyarakatf.Hasil inventarisasi
PERTIMBANGAN PENETAPAN EKOREGION
(atribut ekoregion)a.Karakteristik bentang alam,b.Daerah aliran sungaic.Iklimd.Flora Fauna,e.Sosial budaya, ekonomi dan kelembagaan masyarakatf.Hasil inventarisasi
INVENTARISASI LH :Data & Informasi SDA
1.Potensi dan ketersediaan SDA
2.Jenis yang dimanfaatkan3.Bentuk penguasaan4.Bagaimana pengelolaannya5.Bentuk kerusakan6.Konflik dan penyebab konflik
Inventarisasi LH di Wil. Ekoregion-Inventarisasi LH di Wil. Ekoregion-Untuk menentukan Daya Dukung, Untuk menentukan Daya Dukung, Daya Tampung dan Cadangan SDADaya Tampung dan Cadangan SDA
INVENTARISASI LH :Data & Informasi SDA
1.Potensi dan ketersediaan SDA
2.Jenis yang dimanfaatkan3.Bentuk penguasaan4.Bagaimana pengelolaannya5.Bentuk kerusakan6.Konflik dan penyebab konflik
Inventarisasi LH di Wil. Ekoregion-Inventarisasi LH di Wil. Ekoregion-Untuk menentukan Daya Dukung, Untuk menentukan Daya Dukung, Daya Tampung dan Cadangan SDADaya Tampung dan Cadangan SDA
RPPLHNasional,
Prov, Kab/Kota
PEWILAYAHAN SDA
PENETAPAN EKOREGION
6
Telaah (assessment
)
Pengambilan Keputusan
)
• Tk Nasional• Tk Pulau/
Kepulauan• Tk Ekoregion
• Tk Nasional• Tk Pulau/
Kepulauan• Tk Ekoregion
32
1
Rencana:a.Pemanfaatan dan/atau pencadangan SDA;b.Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi LH;c.Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian SDA;d.Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim
INVENTARI-INVENTARI-SASI L.H.SASI L.H.
INVENTARI-INVENTARI-SASI L.H.SASI L.H.
PENETAPAN WILAYAH
EKOREGION
PENETAPAN WILAYAH
EKOREGIONPENYUSUNAN
RPPLH
PENYUSUNAN RPPLH
ANALISIS BIFISIK, SOSIAL, EKONOMI WILAYAH UNTUK MENENTUKAN KETERKAITAN & KETERGANTUNGANNYA
DAYA DUKUNG LHDAYA DUKUNG LH
DAYA TAMPUNG LHDAYA TAMPUNG LH
CADANGAN SDACADANGAN SDA
Isi RPPLH
Sumber:Hariadi K, Agustus 2011
PP Inventarisasi, Ekoregion dan RPPLH: Amanat UU No.32/2009 (Pasal 9, 10 (1))
April 17, 20238
Inventarisasi TkNasional
(Pulau, Kepulauan dan Laut?)
Penetapan Ekoregion oleh Menteri
Inventarisasi Tk Pulau/Kepulauan
PPRPPLH NasIonal
PERDARPPLH Provinsi
PERDARPPLH Provinsi
PERDA RPPLH Kab/Kot
Inventarisasi Tk Ekoregion
RPJP/RPJMPengelolaan SDAPengelolaan LingkPerubahan iklim
NSPK
9
EKOREGIONEKOREGION
Bagaimana posisiBagaimana posisi
(RPPLH)
10
RTRWUU No.26/2007
WILAYAH PESISIR DAN LAUT
UU No.27/2007
KAW.HUTAN(DAS)
UU No19/2004
WILAYAH PERTAMBANGA
NUU No 4/2009
RPPLH
RENCANA PEMBANGUNA
NRPJP, RPJMUU No.25/2004
Catatan: posisi RPPLH ? 11
POSISI RPPLH dan rencana yang diamanatkan UU lain
Posisi RPPLH sebagai rencana dengan pendekatan wilayah
• Bersimbiose mutualistis dan bersinergi dengan RTRW• Harmonisasi dengan rencana wilayah pertambangan (WPN,
WPU,WPR) rencana kehutanan (DAS), pola pengelolaan sumberdaya air (WS), rencana wilayah pesisir, kawasan bencana alam
• Memperkuat kerjasama antar provinsi dalam ekoregion (misalnya dalam upaya mencapai “ketahanan air”, “ketahanan pangan”)
• Memperhatikan cadangan, eksplorasi, eksploitasi SDA sesuai potensinya (mis memperkuat perencanaan pemanfaatan jasa lingkungan bagi ekoregion yang mempunyai potensi wisata)
April 17, 2023 12
POSISI KEBIJAKAN LH RPJMN 2010-2014
VISI-MISI SBY-BOEDIONO
RPJMN 2010-2014
11 PRIORITAS NAS + 3 PRIORITAS NAS LAIN
PRIORITAS BIDANG Sosial Budaya Ekonomi IPTEK
Sarana Praarana Politik Hankam
Hukum & Aparatur Wilayah & Tata Ruang
SDA & LH
PRIORITAS REGIONAL
Sumatera Jawa-Bali Kalimantan Sulawesi
Nusa Tenggara Maluku
Papua
Prioritas ke 9LH &
Pengelolaan Bencana
EKOREGION
2 Pendidikan
3 Kesehatan4 Penanggulangan Kemiskinan
5 Ketahanan Pangan
6 Infrastruktur
7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8 Energi
9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik
11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
13 Bidang Perekonomian
14 Bidang Kesejahteraan Rakyat
Prioritas Lainnya
11 Prioritas NasionalKabinet Indonesia Bersatu II 2009-2014
1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
Prioritas Prioritas Lingkungan Hidup dalam Lingkungan Hidup dalam RPJMN RPJMN
BUKU I BUKU I RPJMNRPJMN
Substansi Inti : • Perubahan Iklim• Pengendalian Kerusakan Lingkungan•Sistem Peringatan Dini• Penanggulangan Bencana
Goal Nomor 7 dalam Millenium Development Goals: Menjamin keberlanjutan lingkungan hidup
Tantangan Pembangunan:MDGs
Yang berkaitan dengan Yang berkaitan dengan sektor kehutanan antara sektor kehutanan antara lain:lain:-Peningkatan tutupan Peningkatan tutupan hutanhutan- Pengurangan emisi CO2Pengurangan emisi CO2-Peningkatan luas Peningkatan luas kawasan hutan untuk kawasan hutan untuk melindungi melindungi keanekaragaman hayatikeanekaragaman hayati
PERTEMUAN COP 14 UNFCCC,2008 POZNAN, POLANDIA
• Mengurangi Emisi dari Deforestasi• Mengurangi Emisi dari Degradasi Hutan• Peranan Konservasi• Pengelolaan Hutan Lestari• Peningkatan Cadangan karbon hutan
2 ketetapan awal REDD
Strategi tambahan REDD +
REDD diperluas menjadi REDD + :Menambahkan 3 areal strategis terhadap 2 hal yang telah ditetapkan sebelumnya di Bali
Kelima komponen REDD + akan dideteksi dengan pendekatan pengurangan sumber emisi (Source) dan meningkatkan simpanan
(sink) karbon
Sumber: KLH
17
s/d 2020
PROTOKOL AKSES & PEMBAGIAN KEUNTUNGAN SUMBER DAYA GENETIK
RENSTRA & TARGET KEANEKRAGAMAN HAYATI S/D 2020 (KESEPAKATAN koNVENSI KEHATI)
DD & DTL Nasional, Pulau, Kepulauan
DD &DTL Provinsi & Ekoregion lintas Kab/Kota
DD &DTL Kab/Kota & Ekoregion wil Kab/Kota
Sumber: Pasal 1 angka 4 UU 32/2009
Pemanfaatan2
18
19
Pengendalian3Dilakukan dengan
3 (tiga) cara:
PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
PENCEGAHAN
PENANGGULANGAN
PEMULIHAN
KLHS;
tata ruang;
baku mutu lingkungan hidup;
kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
amdal;
UKL-UPL;
perizinan;
instrumen ekonomi lingkungan hidup;
peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
anggaran berbasis lingkungan hidup;
analisis risiko lingkungan hidup;
audit lingkungan hidup; dan
instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.
INSTRUMEN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
Diterapkan u/ RPPLH
20
Pemeliharaan (ps 57)4Melalui Upaya:
• Konservasi SDA• Pencadangan SDA (SDA yang tidak dapat dikelola dalam jangka
waktu tertentu)• Pelestarian Fungsi Atmosfer (termasuk adaptasi & mitigasi)
Merupakan Muatan dalam RPPLH
Definisi EkoregionDefinisi Ekoregion
Ekoregion Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora , dan fauna asli, serta iklim, tanah, air, flora , dan fauna asli, serta pola interaksi manusia pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan dengan alam yang menggambarkan integritas siintegritas sisstem tem alam dan lingkungan hidupalam dan lingkungan hidup
KEMAJUAN PROSES PENETAPAN EKOREGION
PS 7--- PENETAPAN MENTERI LH
(STATUS 27 SEPTEMBER 2011 BELUM FINAL)
22
MATRIKS KOMPONEN PENETAPAN EKOREGION
23
Bentang Alam
Iklim DAS Flora Fauna
Sosial Budaya
Ekonomi Kelemb. Masy
Potensi & Ketersediaan SDA
Jenis yg dimanfaatkan
Bentuk Penguasaan
Pengetahuan Pengelolaan
Bentuk Kerusakan
Konflik &penyebabnya
Kelengkapan Inventarisasi Lingkungan Hidup menurut tingkat skala
TingkatData dan informasi sumberdaya alam
1: 1000.000
(1:500.000)
(1:250.000)
(1:50.000/ 25.000)
potensi dan ketersediaan √ √ √ √
jenis yang dimanfaatkan √ √ √ √
bentuk penguasaan √ √ √ √
pengetahuan pengelolaan; √ √
bentuk kerusakan √ √
konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan
√ √
KEMAJUANProses penetapan ekoregion
• Mengkaji penerapan ekoregion di berbagai negara & pengembangan ekoregion yang sudah pernah dilakukan di Indonesia. (WWF- lebih untuk tujuan konservasi)
• Deduktif & induktif: penjabaran komponen pertimbangan ekoregion mengacu pada UU 32/2009:– Ekoregion merupakan informasi yang sifatnya spasial dan dilengkapi
dengan informasi yang sifatnya non spasial – Ekoregion dicirikan dengan pembedaan skala /tingkat kedetilan
informasi & kelengkapan informasi non spasial
25
PENETAPAN WILAYAH EKOREGION• Klasifikasi ekoregion harus didasarkan pada unsur-unsur yang
terukur• Setiap kelas harus menunjukkan keunikan yang bisa
dibedakan dengan kelas yang lainnya• Sebagai dasar landasan/ pengaturan perlu :
– Batas yang tetap dan mudah diidentifikasi– Perlu pewilayahan ekoregion atas beberapa level/ paras
ekoregion sesuai level perencanaan pembangunan & pengelolaan sdal
EKOREGION NASIONAL
- GEOBIOGRAFI (TEKTOGEN & FAUNA)- IKLIM MARITIM- LAUT TUA- SERPIHAN BENUA
Sunda
Wallace
Sahul
Ekoregion IndonesiaEkoregion Indonesia BY WWF UNTUK TUJUAN KONSERVASIBY WWF UNTUK TUJUAN KONSERVASI
28
Dasmann Udvardy: biogeografi Indonesia (DIGUNAKAN KKP SBG SALAH SATU DASAR PENETAPAN KAWASAN PERIKANAN TANGKAP)
HIRARKI EKOREGION MENURUT SKALA
(UU 32 tahun 2009 Pasal 7 ayat 2)
Klasisfikasi Wilayah
Ekoregion
Faktor dan atribut penentu satuan dan karakter wilayah dengan memperhatikan sejarah, kondisi sekarang dan masa datang
Skala
Fisik : Geologi Bentang Alam, Iklim
Biotik/ Kehati
Pola Interaksi Manusia dan Masyarakat
(Non Fisik)
Hasil inventarisasi lingkungan hidup
Bentang Alam Iklim Flora/ Fauna DASSosial
Budaya Ekonomi
Kelemb. Masy.
Ekoregion Nasional 1 : 1.000.000
Ekoregion Pulau 1 : 500.000
Ekoregion Gugus Pulau
1 : 500.000
(1 : 250.000)
Wilayah Ekologi 1 : 250.000
Wilayah Ekologi Kelompok Pulau
1 : 250.000
Zona Ekologi 1 : 100.000
Blok Ekologi 1 : 50.000
delineator delineator deskripsi delineator/tematik
KOMPONEN PENYUSUN PETA EKOREGIONKOMPONEN PENYUSUN PETA EKOREGIONSKALA 1:1.000.000.SKALA 1:1.000.000.
EKOREGION NASIONAL
• SKALA PETA 1: 1000.000• Sebagai dasar penetapan ekoregion skala
lebih tinggi • Sebagai arahan untuk mengenali potensi dan
permasalahan wilayah yang dipertimbangkan dalam penyusunan RPPLH
• Teridentifikasi 16 klasifikasi yang dilengkapi dengan deskripsi karakteristik
32
EKOREGION NASIONAL• Belum seluruh parameter ekoregion dapat ditampilkan, karena sebagian dari
informasi tersebut belum dapat muncul pada skala nasional dengan skala 1: 1.000.000.
• Mengingat keanekaragaman yang terdapat dalam Kepulauan Indonesia cukup tinggi, maka dalam penetapan Ekoregion Nasional perlu digunakan pendekatan :
– yang bersifat tetap/statis & mewakili komponen fisik umum, – mudah diaplikasikan dalam bentuk peta,– memiliki kelas-kelas turunan yang lebih detail, hirarki yang jelas dalamunit pemetaan,– ketersediaan data, dan terukur.
• Hanya parameter fisik yang menonjol dan relatif tidak banyak berubah yang dapat muncul pada skala nasional, antara lain adalah tektogenesa, morfologi, litologi dan iklim.
• Mengingat komponen- komponen yang diperlukan dalam pendekatan tersebut secara umum telah terwakili dalam Peta Sistem Lahan, maka penetapan Ekoregion Nasional menggunakan operasionalisasi pemetaan dengan pendekatan Sistem Lahan (Land System).
33
34
KOMPONEN DISKRIPSI KLASIFIKASI EKOREGION NASIONAL
35
36
KOMPONEN DISKRIPSI KLASIFIKASI EKOREGION NASIONAL
Contoh deskripsi Klasifikasi (14) Pegunungan Berbatuan Beku Beriklim Kering - (Mn Ig D)
• Suatu ekoregion yang mempunyai relief/morfologi bergunung dengan kemiringan lereng bervariasi dari terjal hingga sangat terjal dengan elevasi berkisar antara 1500-4500 meter,
• Tersusun atas batuan beku masif yang terbentuk akibat proses endogen berupa intrusi magma atau aliran lahar (vulkanik atau plutonik).
• Beriklim kering dengan curah hujan rerata tahunan rendah hingga sedang. • Kondisi morfologi bergunung yang tersusun oleh material batuan beku dengan input
curah hujan rendah hingga sedang, menyebabkan kelas ini potensial sebagai kawasan lindung berfungsi konservasi, dapat mengalami kekeringan meteorologis,
• Kaya akan bahan galian golongan C, di samping juga mineral-mineral tertentu. • Kerentanan lingkungan yang mungkin dijumpai pada kelas ini adalah erosi lereng dan
longsor lahan, ancamanbahaya gunungapi (post volcano pada gunungapi ti dak aktif atau erupsi pada gunungapi akti f),
• Sulitnya menemukan sumber-sumber air, • Proses abrasi pada tebing-tebing pantai yang berlereng terjal.• Kelas ini terletak dalam Paparan Sunda dan Wilayah Wallacea. Umumnya terletak
pada busur magmati s di bagian utara Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara; serta tersebar merata di seluruh busur magmati s Wilayah Wallacea,
• Luas 10.580.918 Ha (5.60%).
37
38
1. Ekoregion Dataran Material Aluvium Beriklim Basah (KBa)2. Ekoregion Dataran Material Aluvium Beriklim Kering 36,85% (KSe)3. Ekoregion Dataran Berbatuan Sedimen Beriklim Basah 11,85% (KBa – KTi)4. Ekoregion Dataran Berbatuan Sedimen Beriklim Kering (KSe)5. Ekoregion Perbukitan Berbatuan Sedimen Beriklim Basah (KTi)6. Ekoregion Perbukitan Berbatuan Sedimen Beriklim Kering (Kse – KTi)7. Ekoregion Perbukitan Berbatuan Beku Beriklim Basah (Kba – KTi)8. Ekoregion Perbukitan Berbatuan Beku Beriklim Kering9. Ekoregion Perbukitan Berbatuan Metamorf Beriklim Basah (KBa)10. Ekoregion Perbukitan Berbatuan Metamorf Beriklim Kering11. Ekoregion Pegunungan Berbatuan Sedimen Beriklim Basah 12,27% (Kba– KTi)12. Ekoregion Pegunungan Berbatuan Sedimen Beriklim Kering (KSe – KTi)13. Ekoregion Pegunungan Berbatuan Beku Beriklim Basah (KBa)14. Ekoregion Pegunungan Berbatuan Beku Beriklim Kering (KSe)15. Ekoregion Pegunungan Berbatuan Metamorf Beriklim Basah (KBa)16. Ekoregion Pegunungan Berbatuan Metamorf Beriklim Kering
*
KBar KTeng KSel KTim
Elemen Ekoregion Ekoregion (Skala)
Nasional (Skala :
1.000.000)
Pulau (Skala 1 : 500.000) Provinsi (Skala 1: 250.0000
Informasi Spasial
(Deliniator)
Informasi Non Spasial (Atribut)
Pulau Kepulauan
Info Spasial Info Non Spasial Info Spasial Info Non Spasial
1. TEKTOGENESIS Paparan Sunda
____________ ____________
Wallacea ____________ ____________
Paparan Sahul
____________ ____________
2. RELIEF/BATHYMETRI
Dataran Dataran
Perbukitan Perbukitan
Pegunungan Pegunungan
3. BATUAN Aluvium Aluvium Dominasi kandungan yang berbeda
Beku Beku Masukkan informasi tipe batuan beku,
Sedimen Sedimen Masukkan informasi tipe batuan sedimen,
Metamorf Metamorf Masukan informasi tipe batuan metamaorf,
Matriks Indentifikasi Deliniator dan Atribut Pembentuk Ekoregion pada masing-masing Skala Matriks Indentifikasi Deliniator dan Atribut Pembentuk Ekoregion pada masing-masing Skala
Denpasar280611
Elemen Ekoregion Ekoregion (Skala)
Nasional (Skala :
1.000.000)
Pulau (Skala 1 : 500.000) Provinsi (Skala 1: 250.0000
Informasi Spasial
Informasi Non Spasial
Pulau Kepulauan
Info Spasial Info Non Spasial Info Spasial Info Non Spasial
4. MORFOGENESIS Konstruksional Vulkanik
Fluvial
Marine
Solusional
Aolian
Glasial
Organik
Denudasional Denudasional
5. IKLIM Basah Basah Sangat Basah
Basah (0,143 <q<0,333)Agak Basah (0,333<q<0,600)Sedang (0,600<q<1,000)
Kering Kering Agak Kering (1,000<1,670)Kering (1m670<q<3,000)
Sangat Kering (3<q<7)
Luar Biasa Kering (q>7)Denpasar280611
Elemen Ekoregion Ekoregion (Skala)
Nasional (Skala :
1.000.000)
Pulau (Skala 1 : 500.000) Provinsi (Skala 1: 250.0000
Informasi Spasial
Informasi Non Spasial
Pulau Kepulauan
Info Spasial Info Non Spasial Info Spasial Info Non Spasial
6. DAS Nama , dan posisi DAS (hulu, tengah, hilir)
7. FLORA FAUNA
( EKOSISTEM -SPECIES GENETIK ……? )
Biota darat dan laut yang unik, spesifik sebagai spesies indikator
Biota endemik
8. TANAH Pada skala ini diinformasikan tentang karakteristik tanah yang diklasifikasikan menurut order
Sub Order
9. POLA INTERAKSI MANUSIA (sosial budaya)
10. EKONOMI
Denpasar280611
Inventarisasi-Ekoregion-RPPLH-Pemanfaatan SDA
1. Bentuk input bagi penetapan Ekoregion2. Data dasar bagi penetapan daya dukung
dan daya tampung LH3. Inventarisasi LH/SDA u RPPLH4. Rekomendasi pengelolaan
objek/komoditi SDA/sektor thd RPJM5. Isu SDA dan LH di ekoregion dan Kriteria
penilaian RTRWP, RPJMD dari sisi RPPLHD
Sumber: KLH dan Hariadi K, Agustus 2011
Siapa yang melakukan Inventarisasi LH
Ps 63: Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Kabupaten/Kota
Bertugas dan berwenang melaksanakan– Inventarisasi LH/SDA/Gas Rumah kaca – Pengelolaan informasi lingkungan hidup ( minimal
memuat status lingkungan hidup, peta waran lingkungan)
43
Sesuai tingkat kewenangan
Inventarisasi SDA & LH
1. Pengumpulan data/informasi sekunder untuk mengetahui isu-isu pokok SDA dan LH di suatu wilayah: Kehutanan: data dasar pembentukan rancang bangun
KPH, ijin, konflik lahan, lahan kritis, dll; PU: data dasat penetapan tata ruang: nasional, propinsi,
kabupaten; Tambang: sebaran ijin, wil. eksplorasi, konflik, dll. Pertanian: (arti luas): pusat pangan, ternak, perikanan,
sebaran hama dan penyakit, banjir, puso, dll
Sumber:Hariadi K, Agustus 2011
2. Menentukan masalah SDA & LH dan penyebab-penyebab terjadinya masalah terkait kondisi sosial dan ekosistem; Banjir dan kekeringan Pencemaran air, udara Abrasi pantai Kesehatan dan sebaran penyakit, dll
Validasi sebab-akibat terjadinya masalah SDA dan LH melalui FGD dan/atau pertemuan panel ahli dam masyarakat.
Sumber:Hariadi K, Agustus 2011
3. Menentukan “wilayah” penyebab-dampak terjadinya persoalan SDA & LH = penetapan ekoregion secara empiris/induktif; Penetapan hubungan dalam DAS, darat-laut,
antar pulau, pulau-pulau tertentu; Kelangkaan spesies dan kerusakan habitat-
ekosistemnya; Sebaran banjir dan wilayah kekeringan dan
wilayah DAS kriis, dll.
Pemetaan wilayah penyebab-dampak terjadinya persoalan SDA & LH
Sumber:Hariadi K, Agustus 2011
4. Penetapan wilayah ekoregion (deduktif-induktif) dan DD + DT Penetapan wilayah ekoregion secara deduktif
(seperti yang telah dikerjakan saat ini) Validasi peta wilayah ekoregion secara deduktif
dengan hasil pemetaan secara induktif Penetapan daya dukung dan daya tampung
berdasarkan prioritas isu-isu pokok SDA & LH.
Sumber:Hariadi K, Agustus 2011
Skema Inventarisasi SDA & LH
Sumber:Hariadi K, Agustus ’2011Sumber:Hariadi K, Agustus 2011
Inventarisasi penentu deliniasi ekoregiontk:• Nasional• Pulau•Kepulauan
IdentifikasiEkoregion Pulau
Inventarisasitk
ekoregion &atributnya
RPPLHNasional
RPPLHProvinsi
RPPLHKab / Kota
Dari inventarisasi ekoregion ke RPPLH
IdentifikasiEkoregion Kepulauan
Identifikasi Ekoregion Laut dan Pesisir
Penetapan Ekoregion Paras
1,2 dst
Status Lingkungan Hidup
( SLHD)
SLHI
ANALISIS
Inventarisasi, Penetapan Ekoregion dan RPPLH
Inventarisasi Lingkungan
Penetapan Ekoregion Penetapan
RPPLHInstrumenPengendalian Lingkungan
Realita Lingkungan dan SDA
Telaah Kebijakan dan rencana Rencana Tindak Realita
pertanyaan yang akan dijawab dalam presebtasi ini
Faktor lain yang perlu diperhatikan
InstrumenPengendalian SDA
Rencana Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
RPJM
17/04/23 50
Inventarisasi LH-Ekoregion-Muatan RPPLH (Pasal 10 ayat 4,5) UU32/2010)
Inventarisasi LH Data dan Informasi
STATUS LINGKUNGAN HIDUP (INDONESIA & DAERAH)
Inventarisasi LH Data dan Informasi
EKOREGION DAYA DUKUNG & DAYA TAMPUNG
Operasionalisasi RPPLH tidak Langsung
Pendekatan ekoregion
RPPLH
meningkatkan
kualitas
memperkuat
integrasiRPJM: prioritas nasional, sinergi antar bidang, dimensi kewilayahan
RTRW: pola dan struktur ruang
Pemanfaatan dan
pencadangan SDA
Instrumen pencegahan
pencemaaran dan
kerusakan lingkungan
mendukung fungsi
TINDAK LANJUTTINDAK LANJUT
• MELENGKAPI PROSES PENYUSUNAN PEDOMAN & PERATURAN (NSPK)
• SINERGI DATA DAN INFORMASI LH ANTAR PEMANGKU KEPENTINGAN
• PEMBAHASAN UNTUK PENETAPAN EKOREGION TINGKAT PULAU, KEPULAUAN, DAN TINGKAT LEBIH RENDAH LAINNYA (TERMASUK PEMBAHASAN EKOREGION YANG MEMPERTIMBANGKAN LAUT)
• PEMBAGIAN RUANG LINGKUP INVENTARISASI LH / ATRIBUT YANG MELENGKAPI KARAKTERISTIK EKOREGION
• MEMPERDALAM UJICOBA APLIKASI EKOREGION DAN INSTRUMEN LH YANG RELEVAN UNTUK MENDUKUNG RPPLH
• PEMANTAPAN PROSES / MEKANISME MENSINERGIKAN RPPLH DENGAN PERENCANAAN YANG LAIN (antara lain RTRW, RPJMN/D, RENCANA SEKTOR)
• MEMBANGUN PERSEPSI YANG SAMA
DISKUSI ANTAR BERBAGAI PIHAK KEMITRAAN YANG KUAT
54