Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Berkompeten, Unggul, dan Bertanggung Jawab untuk

Menghadapi Problematika di Dunia Pertambangan

Disampaikan pada Seminar Nasional Hilirisasi Industri Pertambangan Indonesia

Padang, Sumatera Barat,1 April 2014

Komplek Perkantoran Crown Palace Blok D No. 9, Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 231, Jakarta Selatan 12870 Telp. 021-83783766, Fax. 021 83783765, Email : sekretariat.perhapi@gmail.com, Website: www.perhapi.or.id

Gagasan mengenai perlu dibentuknya suatu wadah atau organisasi profesi bagi para ahli pertambangan muncul pada saat penyelenggaraan Asia Pasific Mining Confenrence di Hotel Borobudur, tanggal 14 - 17 Maret 1990. Konferensi yang diselenggarakan di Jakara ini ternyata hanya dikuti oleh sebagian kecil ahli pertambangan Indonesia.

Melihat kenyataan tersebut, beberapa sarjana teknik pertambangan alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) mengadakan pertemuan, dan menghasilkan gagasan untuk segera diselenggarakan Sarasehan Pertambangan di Bandung.

Pada tanggal 21 Juli 1990 diselenggarakan Sarasehan Temu Alumni Jurusan Teknik Pertambangan ITB. Salah satu kesepakatan yang dihasilkan pada pertemuan ini adalah kebutuhan yang mendesak untuk mendirikan wadah bagi para ahli pertambangan di Indonesia dan menunjuk Ir. Kosim Gandataruna sebagai formatur tunggal untuk membentuk wadah tersebut.

Kelompok kerja yang dibentuk oleh Ir. Kosim Gandataruna kemudian mengadakan serangkaian pertemuan selama dua bulan penuh di Jakarta yang akhirnya melahirkan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI), yang kemudian disahkan dengan akte notaris Ny. R. Arie Soetardjo SH, No. 96 pada tanggal 21 September 1990.

PERHAPI terus berkembang mengikuti dinamika industri pertambangan di Indonesia. Bermula dari organisasi yang beranggotakan sarjana Teknik Pertambangan, saat ini PERHAPI dengan jumlah anggota lebih dari 3000 orang dari beragam disiplin ilmu dengan 22 perwakilan daerah tersebar dari Sumatera hingga Papua.

PERHAPI terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan di dalam mempersiapkan sumber daya manusia industri pertambangan di Indonesia melalui program-program inovatif antara lain sertifikasi yang dilaksanakan oleh LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) PERHAPI (telah memperoleh lisensi dari BNSP), KCMI (Kode Cadangan Mineral Indonesia) bekerjasama dengan IAGI (Ikatan Ahli Geologi Indonesia) yang saat ini telah memasuki tahapan diskusi dengan BEI (Bursa Efek Indonesia), kajian isu-isu pertambangan melalui Working Group PERHAPI, dan TPT (Temu Profesi Tahunan).

Sekilas mengenai PERHAPI

Visi dan Misi PERHAPI

Visi: Menjadikan PERHAPI sebagai satu organisasi yang dapat membentuk ahli pertambangan yang mampu bersaing di tingkat nasional

maupun internasional

Misi: pengembangan Kompetensi dan peningkatan Integritas, pengembangan sektor pertambangan yang mengikuti kaidah-kaidah

Pembangunan berkelanjutan, penciptaan Keunggulan bersaing dan Jejaring kerja

PERTAMBANGAN DAN PERADABAN MANUSIA

Sumber: www.miningworks.mining.ca

Apakah Anda tahu bahwa tanpa tambang sepeda akan pernah diciptakan? Bahkan, tanpa pertambangan, tak satu pun dari produk sehari-hari kita mengambil untuk diberikan akan ada. Jika Anda melihat di bawah permukaan, Anda akan menemukan bahwa pertambangan memiliki sesuatu untuk dilakukan dengan segala sesuatu.

PERTAMBANGAN DAN PERADABAN MANUSIA

Sumber: www.miningworks.mining.ca Sumber: www.miningworks.mining.ca

Sumber: www.miningworks.mining.ca

MINERAL DALAM KEHIDUPAN Setiap orang di Amerika Serikat rata rata membutuhkan lebih dari 48.000 pon mineral setiap tahun berdasarkan perhitungan berikut:

PERJALANAN KEGIATAN PERTAMBANGAN

Sebelum Masehi450.000 Kegiatan tambang terbuka di era Paleolitikum40.000 Kegiatan tambang bawah tanah di Swaziland, Afrika

Masehi122 Batubara digunakan di Inggris1585 Bijih besi ditemukan di Amerika Utara1600-an Kegiatan industri pertambangan dimulai di Amerika1699 Tambang emas di Sumatera Barat1710 Perjanjian pembelian timah antara VOC dan Sultan

Palembang1716 Sekolah pertambangan didirikan di Joachimstal

(Cekoslovakia)1816, 1851, 1887 Permulaan kegiatan penambangan timah di Bangka,

Belitung, dan Singkep1868 Tambang Batubara Ombilin, Sumatera Barat1973 Produksi konsentrat dari penambangan tembaga di

Papua

PERHAPI mendukung sepenuhnya rencana implementasi Peningkatan Nilai Tambah di sektor Pertambangan karena akan meningkatkan peluang kerja, kompetensi, inovasi dan efek ganda lainnya.

Dengan melihat kenyataan yang ada pada saat ini, dimana masih banyak industri pengolahan pemurnian belum dibangun, PERHAPI melihat adalah suatu keniscayaan pelaksanaan Peningkatan nilai tambah dalam bentuk Pengolahan pemurnian, tidak dapat terlaksana di tahun 2014.

Hambatan utama dari pelaksanaan peningkatan nilai tambah adalah ketidakseragaman dalam pemahaman terhadap istilah pengolahan dan pemurnian. PERHAPI mengusulkan penyeragaman pemahaman dengan mengembalikan definisi pengolahan pemurnian pada terminologi keilmuan dan praktik-praktik metalurgi serta pentahapannya, seperti tahapan pengolahan bahan galian, metalurgi ekstraksi, metalurgi fisik, manufaktur dan pabrikasi. Setiap tahapan tersebut akan menghasilkan rentang kadar dan jenis produk secara definitif, sehingga para pemangku kepentingan mempunyai kesepahaman dan sepakat untuk memilih proses, teknologi, dan perangkat yang sesuai.

PERHAPI melihat dalam setiap tahapan tersebut akan memiliki peluang dan resiko yang berbeda-beda sehingga sangat diperlukan kerjasama dan kontribusi para pemangku kepentingan. Sebagai contoh jika dalam suatu tahapan menghasilkan keuntungan yang marginal maka pemerintah wajib membantu pelaku usaha dalam bentuk pembangunan fasilitas pendukung dan keringanan fiskal, demikian pula sebaliknya.

PERHAPI siap untuk bekerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk merealisasikan nilai tambah melalui konsep ini.

Pandangan PERHAPI terhadap pelaksanaan UU No. 4/2009, khususnya yang terkait dengan kewajiban pengolahan mineral

dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah

Pasal 6 Pemerintah wajib menyusun Kebijakan Nasional MINERBA yang setidaknya mencerminkan pemahaman pemerintah atas kekayaan minerba yang dimiliki Indonesia dan rencana pemanfaatannya dari waktu ke waktu demi terwujudnya industri dalam negeri yang berdaulat di negeri sendiri. PERHAPI pernah mengajukan kajian konseptual pada tahun 2001. Pada tahun 2013 PERHAPI membentuk komite bersama dengan IAGI untuk melakukan kajian dan menyampaikan usulan dalam penyusunan Kebijakan Nasional MINERBA.

Pasal 11 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan WP. Interpretasi dari penyelidikan dan penelitian pertambangan tentunya mengikuti kaidah pertambangan, yaitu mulai dari pencadangan hingga pengolahan. Saat ini bisa dikatakan sangat terbatas pelaksanaannya dan tidak memiliki roadmap yang jelas sehingga mempengaruhi pelaksanaan pasal-pasal yang mengikutinya seperti Pasal 87 yang menjadi mustahil untuk dapat dilaksanakan dengan baik. PERHAPI telah merintis penyusunan KCMI (Kode Cadangan Mineral Indonesia), dan bersama dengan IAGI memperjuangkannya agar dapat diterima sebagai salah satu standar pelaporan cadangan untuk mendapatkan tingkat kepercayaan terhadap akurasi laporan bisa terukur dengan lebih baik.

Bab XIX dan Bab XX Pemerintah (Pusat dan Daerah) memiliki peran yang sangat penting terutama dalam mengantisipasi kehadiran kehadiran ASEAN Economic Comunity di Tahun 2015. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM penyelenggara pemerintahan terutama di tingkat daerah terkait pelaksanaan UU No. 4/2009 perlu terus digalakkan. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM termasuk juga untuk para pemangku kepentingan yang lain. Dengan 13 Working Group yang secara selalu berkoordinasi membahas aspek-aspek dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan, PERHAPI dapat menjadi mitra Pemerintah dalam melaksanakan amanah yang terkandung dalam UU No. 4/2009.

Kajian PERHAPI terhadap beberapa pasal dalam UU No. 4/2009, dengan memperhatikan potensi pentingnya komunikasi dan

koordinasi seluruh pemangku kepentingan

PERHAPI mengapresiasi Pemerintah dalam melaksanakan UU No.4/2009 yang merupakan bagian penting bagi peningkatan nilai tambah dalam kegiatan pertambangan di Indonesia.

PP No. 1/2014 dan Permen ESDM No. 1/2014 merupakan produk kebijakan yang dapat digunakan sebagai perangkat pendukung untuk menterjemahkan UU No. 4/2009 ke dalam kegiatan penerapannya di lapangan. PERHAPI melihat masih banyak perangkat pendukung yang diperlukan untuk dapat membantu pelaksanaan UU No.4/2009 secara menyeluruh.

PERHAPI melihat pentingnya keseragaman pemahaman untuk setiap butir dalam PP maupun Permen ESDM yang sudah ada maupun akan dikeluarkan sehingga penerapannya di lapangan dapat terwujud.

PERHAPI mengusulkan agar seluruh produk regulasi pendukung terkait dengan implementasi UU No.4/2009 memperhatikan unsur teknis penerapannya di lapangan sebagai dasar penyusunan sehingga dapat direalisasikan sesuai dengan kaidah teknis yang benar untuk mendapatkan manfaat yang optimal.

Pemerintah perlu aktif mensosialisasikan strategi, rencana, dan perkembangan selama masa transisi kepada seluruh unsur masyarakat terutama para pemangku kepentingan di dalam industri pertambangan.

Dalam masa transisi implementasi UU No.4/2009 selama tiga tahun ke depan, PP No. 1/2014 dan Permen ESDM No. 1/2014 bukanlah satu-satunya produk yang dapat digunakan untuk mengawal pelaksanaannya.

Kajian PERHAPI terhadap PP No. 1/2014 dan Permen ESDM No. 1/2014

Sumber daya manusia merupakan faktor yang penting dalam kerangka kerja peningkatan nilai tambah.

Pelaksanaan UU No. 4/2009 beserta turunannya seperti PP No. 1/2014 akan mempengaruhi kebutuhan dan pasokan sumber daya manusia pertambangan di Indonesia.

Peningkatan nilai tambah dalam rangkaian kegiatan pertambangan di Indonesia akan mempengaruhi kebutuhan sumber daya manusia dalam spektrum yang lebih luas. Lembaga pendidikan baik formal maupun informal menjadi bagian penting di dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu mendukung perubahan pola pengelolaan sumber daya mineral dan batubara di Indonesia.

Kegiatan pertambangan di Indonesia tidak dapat lepas dari keterkaitannya dengan perdagangan komoditas mineral dan batubara dunia. Selain BUMN, kebanyakan perusahaan pelaku pertambangan di Indonesia merupakan perusahaan PMA atau gabungan antara PMA dan PMDN. Kompleksitas di dalam pengelolaannya membutuhkan sumber daya manusia baik teknis maupun non-teknis.

Kehadiran ASEAN Economic Community di tahun 2015 akan menjadi salah satu faktor penting di dalam mempersiapkan sumber daya manusia pertambangan di Indonesia. Pemerintah beserta seluruh pemangku kepentingan perlu bersama-sama mencermati potensi peningkatan kehadiran tenaga kerja pertambangan asing ke Indonesia.

Potensi Sumber Daya Manusia di Sektor Pertambangan Indonesia

www.perhapi.or.id

PERHAPI

Slide Number 1Sekilas mengenai PERHAPIVisi dan Misi PERHAPISlide Number 4Slide Number 5Slide Number 6Slide Number 7Pandangan PERHAPI terhadap pelaksanaan UU No. 4/2009, khususnya yang terkait dengan kewajiban pengolahan mineral dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambahKajian PERHAPI terhadap beberapa pasal dalam UU No. 4/2009, dengan memperhatikan potensi pentingnya komunikasi dan koordinasi seluruh pemangku kepentinganKajian PERHAPI terhadap PP No. 1/2014 dan Permen ESDM No. 1/2014Potensi Sumber Daya Manusiadi Sektor Pertambangan Indonesia Slide Number 12Slide Number 13