Upload
vuongminh
View
233
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
SERTIFIKASI KOMPETENSI
DALAM RANGKA UJI KOMPETENSI TEKNIS
BAGI GURU SMK SE JAWA TENGAH
Disampaikan Oleh :
SULISTYO
21 April 2014
KONSEKUENSI INTERNASIONAL
1. Kesepakatan Indonesia dalam meratifikasi WTO tahun 1994 dalam
Globalisasi.
2. Globalisasi pasar kerja,- APEC,AFTA, CAFTA, ANAFTA, KAFTA,
IAFTA dll akan diwarnai PERSAINGAN KUALITAS dan
PROFESIONALISME tenaga kerja.
3. Indonesia termasuk negara G20 tahun 1999
4. Asean Economic Community (AEC) 2015
5. Ketertinggalan Indonesia dalam menyongsong SDM 2015-2020
(ASEAN/GLOBAL) yang berkualitas, saat ini berimbas pada
rendahnya kualitas SDM dibanding dengan negara-negara lain.
PARADIGMA BARU PERDAGANGAN DUNIA 2015-2020
BILATERAL
ASEAN 2015
GLOBAL 2020
(157 NEGARA WTO)
NASIONAL
Competency Based Training
• Suatu pendekatan pelatihan dan assessment yang diarahkan pada outcomes yang spesifik. Pendekatan ini membantu individu untuk menguasai keterampilan, pengetahuan dan sikap sehingga mereka mampu menunjukkan hasil kerjanya pada standar di tempat kerja dan kondisi tertentu.
PELATIHAN MENURUT STANDAR KOMPETENSI INDUSTRI TERTENTU DENGAN PENEKANAN PADA HAL-HAL YANG DILAKUKAN SESEORANG DI TEMPAT KERJA SEBAGAI HASIL PELATIHAN
MATA DIKLAT TERDIRI DARI KOMPETENSI YANG BERLAKU DI DUNIA KERJA.
ADA KORELASI LANGSUNG ANTARA PENGUASAAN KOMPETENSI DENGAN PEKERJAAN DAN PENJENJANGAN JABATAN DI INDUSTRI
COMPETENCY BASED TRAINING ( CBT):
DIKLAT BERBASIS KOMPETENSI SECARA OTOMATIS AKAN MENERAPKAN PENDEKATAN MASTERY LEARNING ATAU PEMBELAJARAN TUNTAS
PENILAIAN DINYATAKAN DENGAN KOMPETEN ATAU BELUM KOMPETEN, BUKAN KEBERHASILAN SESEORANG DIBANDINGKAN DENGAN YANG LAIN DALAM SUATU KELOMPOK
( CBT) :
KOMPONEN CBT
CBT
KERANGKA KUALIFIKASI
STANDAR KOMPETENSI
STRATEGI DAN MATERI
BELAJAR
PENILAIAN
knowledge, skills, attitute
Yang dibutuhkan untuk
melakukan pekerjaan
Proses bagaimana seseorang
memperoleh
knowledge, skills, attitute
Proses penilaian apakah
seseorang memiliki
knowledge, skills, attitute
Sistem pengakuan
Kompetensi
(KKNI)
CBT
Standar
Kompetensi
Assessmen
(C B A )
Strategi dan
Materi Belajar
Kerangka
Kualifikasi
SUB-SUB SISTEM DALAM
SISTEM CBT Keterampilan dan
pengetahuan yang
dibutuhkan untuk
melakukan suatu
pekerjaan
Proses untuk menilai
apakah seseorang
memiliki keterampilan dan
pengetahuan yang
dibutuhkan
Bagaimana seseorang
mendapatkan
keterampilan dan
pengetahuan
Sistem untuk pengakuan
keterampilan dan
pengetahuan
SKKNI
KKNI
LEARNING GUIDE LEARNING PACKAGE
L S P
KRITIK THDP PELATHAN KONVENSIONAL
• Seringkali tingkat kompetensi tdk sesuai dg kebutuhan industri
• Peserta harus mengikuti seluruh program, walaupun mungkin sdh kompeten pada beberapa bagian
• Penekanan terhadap “belajar melakukan tugas” sangat sedikit
• Pelaksanaan pelatihan tidak fleksibel
• Umpan balik pada peserta selama proses pelatihan sangat sedikit
• Transkrip serta nama pelatihan tidak menunjukkan kompetensi yang sebenarnya dicapai peserta
PERBANDINGAN KONVENSIONAL DAN CBT
KONVENSIONAL CBT
1. Penekanan pada waktu dan proses
2. Penekanan pada proses pembelajaran
3. Tidak perlu pendekatan individu
4. Waktu penyajian tetap 5. Ujian pada akhir pelatihan 6. Sebagian besar ujian
dilakukan off the job 7. Kurikulum baku
1. Penekanan pada luaran 2. Penekanan pada apa
yang harus dikerjakan 3. Perlu pendekatan
individu 4. Penyajian fleksibel 5. Ujian selama pelatihan
berlangsung 6. Pengujian on dan off the
job 7. Materi bisa disesuaikan
MANFAAT CBT BAGI PESERTA
• MEMBERI KESEMPATAN PADA PESERTA UNTUK BEKERJA DENGAN KECEPATAN YANG BERBEDA
• MEMPERSINGKAT WAKTU PELATIHAN UNTUK SEBAGIAN PESERTA
• MEMBERI WAKTU YANG CUKUP BAGI PESRTA UNTUK MENGUASAI SUATU KOMPETENSI
• MENINGKATKAN MOTIVASI PESERTA MELALUI PELATIHAN YANG LEBIH BERHUBUNGAN DENGAN DUNIA KERJA
• MENGARAHKAN PESERTA AGAR LEBIH AKTIF DAN BERORIENTASI TERHADAP TUGASNYA
• MELIBATKAN INDUSTRI DALAM PELAKSANAAN PELATIHAN
MANFAAT CBT BAGI PELATIH
• HASIL PELATIHAN COCOK DENGAN KOMPETENSI YANG DIBUTUHKAN DALAM SUATU PEKERJAAN
• MENAWARKAN WAKTU MASUK DAN KELUAR LEBIH FLEKSIBEL , PROGRAM DIRANCANG SESUAI KEBUTUHAN INDIVIDU DAN PELAKSANAAN PELATIHAN MENGGUNAKAN BERBAGAI ALTERNATIF STRATEGI
• PENYEDERHANAAN PROSEDUR PENGUJIAN KARENA PENGUJIAN DIDASARKAN PADA PERNYATAAN HASIL SECARA MENYELURUH
MANFAAT CBT BAGI INDUSTRI
• KOMPETENSI KARYAWAN SESUAI DENGAN STANDAR YANG DIBUTUHKAN PADA SUATU PEKERJAAN
• MENGURANGI BIAYA PERUSAHAAN KARENA WAKTU PELATIHAN LEBIH SINGKAT
• MEMBERI PELUANG BAGI INDUSTRI UNTUK IKUT BERPARTISI AKTIF DALAM MENGEMBANGKAN PROGRAM PELATIHAN DAN PENGUJIANNYA
Kompetensi dibutuhkan untuk mencapai Kinerja yang Efektif
dalam melaksanakan Pekerjaan
Satu unit Kompetensi terdiri dari Spesifikasi Sikap, Pengetahuan dan Keterampilan serta Penerapan yang Efektif dari Sikap, Pengetahuan dan Keteramilan tersebut terhadap Standar – standar yang ditetapkan di Tempat Kerja (workplace)
PENGERTIAN KOMPETENSI
THE SIX RINGS OF COMPETENCY BASED PERFORMANCE
E
A
S
R A
K
A S K E R A’s
A = ACCOUNTABILITY
A = ATTITUDE
S = SKILLS
K = KNOWLEDGE
E = EXPERIENCE
R = RESPONSIBILITY
SDM YANG KOMPETEN
KOMPETENSI ? Karakteristik dasar manusia yang dari pengalaman nyata (nampak dari perilaku) ditemukan mempengaruhi, atau dapat dipergunakan untuk memperkirakan (tingkat) performansi di tempat kerja atau kemampuan mengatasi persoalan pada situasi tertentu. (Spencer, 1993, hlm. 9)
HARD COMPETENCY
SOFT COMPETENCY
1. Pendidikan Formal
2. Pengetahuan Teknis
3. Pengetahuan Bidang Keahlian IT, Bahasa Asing
1. INTEGRITAS
2. CUSTOMER SERVICES ORIENTED
3. ACHIEVEMENT
4. CONCERN FOR ORDER
K s
A C
a
s k KOMPETENSI
Task Skills - mampu
melakukan tugas per tugas
Task Management Skills -
mampu mengelola beberapa
tugas yang berbeda dalam
pekerjaan
Contingency Management
Skills - tanggap terhadap
adanya kelainan dan
kerusakan pada rutinitas
kerja.
Job Role / Environment Skills
- mampu menghadapi
tanggung jawab dan harapan
dari lingkungan kerja.
Transfer Skills- Mampu
mentransfer kompetensi
yang dimiliki dalam setiap
situasi yang berbeda (situasi
yang baru/ tempat kerja yang
baru)
MENGUMPULKAN INFORMASI
MENGKOMUNIKASIKAN IDE
DAN INFORMASI
MERENCANAKAN DAN MENGATUR KEGIATAN
BEKERJASAMA DENGAN ORANG LAIN
DAN DALAM KELOMPOK
MENGGUNAKAN IDE DAN TEKNIK MATEMATIKA
MEMECAHKAN MASALAH
MENGGUNAKAN TEKNOLOGI
Seseorang yang kompeten
DIAGRAM PENYELENGGARAAN DIKLAT
MASYARAKAT DAN
PENGGUNA TENAGA KERJA KOMPETENSI
KURIKULUM BAHAN AJAR
FASILITAS SESUAI DG KOMPETENSI
INSTRUKTUR
PROSES DIKLAT
SDM KOMPETEN
KARAKTER SDM
PESERTA
LINGKUNGAN PENDIDIKAN
SKEMA SERTIFIKASI KKNI
1. Skema sertifikasi yang bersifat Nasional, yang ditetapkan
oleh otoritas kompeten.
2. Skema ini mengidentifikasi jenjang kualifikasi berdasarkan 9 level KKNI.
3. Identifikasi unit-unit kompetensi dalam setiap jenjang berdasarkan diskripsi dalam KKNI.
4. Jenjang KKNI pada umumnya dapat digunakan sebagai acuan jenjang fungsional/golongan pada suatu industri/orgtanisasi.
5. Setiap LSP yang melakukan kegiatan ini harus dilisensi oleh Lembaga Otoritas Sertifikasi Profesi (BNSP).
6. Mampu telusur dengan standar nasional dan/atau internasional.
7. Pada skema ini, dapat diidentifikasi unit-unit kompetensi inti dan pilihan, yang diverifikasi oleh BNSP.
8. Dikembangkan oleh Komite Skema Sertifikasi Komite Standardisasi Instansi Teknis
S2
S1
S3
Sekolah Menengah
Umum 1
2
3
4
5
7
8
9
6
Profesi
Spesialis
D I
D IV
D III
D II
Sekolah Menengah Kejuruan
Subspesialis
AHLI
TEKNISI/ANALIS
OPERATOR
Skema Sertifikasi KKNI ( Perpres 08/2012 )
1 2 3 4 5 6 7 8 9
(alinea 1 disetiap level)
(alinea 2 disetiap level) (alinea 3 & 4 disetiap level)
(deskripsi umum)
Unit kompetensi
Karasteristik Pemaketan unit
Analisis Pembidangan Sub bidang Pekerjaan
KKNI
Alur pikir pemaketan unit kedalam kualifiksi
Kualifikasi sektoral
1
2
3
8
9
PENYANDINGAN DAN PENYETARAAN KUALIFIKASI JABATAN
KE LEVEL KKNI (CONTOH)
JOB
TITLE
UNIT KOMPETENSI
PARAMETER DESKRIKSI KKNI
LEVEL
KKNI KEMAMPUAN
BIDANG KERJA
PENGETAHUAN
YANG DIKUASAI
KEMAMPUAN
MANAJERIAL
Teknisi
JTM
1. Menerapkan K3
2. Menggelar SKTM
3. Memasang kotak
sambung dan kotak
ujung SKTM
4. Mendirikan Tiang
5. Memasang SUTM
6. Memasang SKUTM
7. Memasang peralatan
hubung
8. Memasang kotak
sambung dan kotak
ujung SKUTM
9. Memasang instalasi
pembumian
Mampu melaksanakan
pemasangan
jaringan/saluran
tegangan menengah
(JTM) untuk SKTM,
SUTM dan SKUTM
mulai dari mendirikan
tiang sampai
pemasangan instalasi
pembumian, dengan
menggunakan ,
peralatan, gambar
kerja dan metode
kerja yang sesuai
dengan SOP, serta
mampu menunjukkan
kinerja dengan mutu
dan kuantitas yang
sesuai dengan
spesifikasi yang telah
ditetapkan , dibawah
pengawasan tidak
langsung.
Memiliki
pengetahuan
tentang :
• Teori dasar Listrik
• Bahan listrik
saluran JTM
• Instalasi JTM
• PUIL
Mampu bekerja
sama dan
melakukan
komunikasi
ditempat kerja
Memimpin
kelompok kerja
dan
Bertanggung
jawab atas
pencapaian
mutu dan
kuantitas
pekerjaan
pemasangan
saluran JTM
secara utuh
LEVEL
3
SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI NASIONAL
1. Skama sertifikasi yang bersifat Nasional, yang ditetapkan
oleh otoritas kompeten / Sektor
2. Dapat berupa, okupasi/ jabatan :
• Jabatan struktural atau jabatan fungsional dalam rangka standardisasi kompetensi nasional.
• Setiap LSP yang melakukan kegiatan ini harus dilisensi oleh Lembaga Otoritas Sertifikasi Profesi (BNSP).
• Dibuat atas Kebutuhan industri/organisasi untuk standardisasi pada suatu fungsi terbatas, atau fungsi utama (major) dalam sistem industri, atau standar jabatan/fungsi okupasi khusus yang mampu telusur dengan standar nasional dan/atau internasional.
• Pada skema ini, dapat diidentifikasi kompetensi inti dan pilihan yang diverifikasi oleh BNSP.
• Dikembangkan oleh Komite Skema Sertifikasi Komite Standardisasi Instansi Teknis/sektor
SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI NASIONAL
Jabatan Fungsional Contoh Asesor Analis
Jabatan Struktural Contoh: Manager Direktur Supervisor Team Leader
• Dibuat oleh Otoritas
nasional
• Berlaku nasional dan
harmonis dengan skema
sertifikasi internasional
SKEMA SERTIFIKASI KLASTER
Identifikasi unit-unit mandiri yang biasanya
dibutuhkan :
1. Untuk bisnis mandiri yang membutuhkan
kelompok unit kompetensi untuk membuka suatu bisnis terbatas.
2. Kebutuhan industri/organisasi pada suatu
fungsi terbatas, atau fungsi utama (major)
dalam sistem industri, atau standar
jabatan/okupasi khusus pada suatu indudtri.
3. Jumlah unit pada skema ini dapat berbeda antar
kebutuhan industri/organisasi.
4. Dikembangkan oleh Komite Skema Sertifikasi LSP
ANALISIS KEBUTUHAN KOMPETENSI
JABATAN KERJA/PEKERJAAN YANG
ADA DI INDUSTRI (JOB DES)
STANDAR KOMPETENSI
UNIT-UNIT KOMPETENSI
SEJUMLAH UNIT KOMPETENSI
SEJUMLAH UNIT KOMPETENSI DALAM CLUSTER
LANJUTAN.....
5. Struktur Skema Sertifikasi disusun dan memuat hal-hal sebagai berikut : • Jastifikasi • Ruang Lingkup skema sertifikasi • Tujuan Sertifikasi • Acuan Normatif • Organisasi pengusul • Lingkup Persyaratan Kompetensi • Persyaratan Dasar. • Permohonan Sertifikasi • Evaluasi. • Keputusan Sertifikasi • Penggunaan Sertifikat dan Logo / Tanda • Surveilan Pemegang Sertifikat • Sertifikasi Ulang
SERTIFIKASI
SERTIFIKASI merupakan suatu proses
untuk mendapatkan pengakuan resmi
(keabsahan) atas produk, proses, keterangan,
kepemilikian barang, atau orang
SERTIFIKASI kepemilikan, misalnya untuk
mendapatkan bukti pengakuan kepemilikan atas
sebidang tanah.
Bila pengakuan ini didapatkan, maka keluarlah
SERTIFIKAT TANAH tersebut.
SERTIFIKASI produk, misalnya untuk
mendapatkan pengakuan HALAL atas produk
makanan tertentu.
Bila pengakuan ini didapatkan, maka keluarlah
SERTIFIKAT HALAL atas produk makanan
tersebut
SERTIFIKASI dan SERTIFIKAT
SERTIFIKASI untuk orang diberikan karena
yang bersangkutan mempunyai KOMPETENSI
atas suatu tugas/pekerjaan/jabatan.
Proses ini dikenal juga dengan
SERTIFIKASI KOMPETENSI
Bila yang bersangkutan telah mendapatkan
pengakuan atas kompetensinya, maka ia akan
mendapatkan SERTIFIKAT KOMPETENSI
SERTIFIKASI KOMPETENSI
Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh LSP
untuk menetapkan bahwa seseorang
memenuhi persyaratan kompetensi yang
ditetapkan, mencakup :
o permohonan,
o evaluasi,
o keputusan sertifikasi,
o survailen,
o sertifikasi ulang, dan
o penggunaan sertifikat.
KELEMBAGAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2004 : BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI (BNSP), merupakan badan otoritas Sertifikasi di Indonesia BNSP dapat memberikan otoritas penerbitan SERTIFIKAT KOMPETENSI kepada Lembaga SertifikASI Profesi (LSP)
RUANG LINGKUP SISTEM ASESMEN KESESUAIAN KOMPETENSI KERJA
Sertifikasi
Profisiensi
Profesi: • Memenuhi
Persyaratan Surveilance LSP
• Menjaga Kompetensi
Sertifikasi
Kompetensi
Industri tertentu
Profesi di Perusahaan:
Memastikan Kompetensi Tenaga Kerjanya
Sertifikasi
Kompetensi
Diklat tertentu
Profesi di Diklat: Memastikan Kompetensi Peserta Didiknya
Sertifikasi
Kompetensi
Industri tertentu utk
Industri tertentu
Profesi di Perusahaan: Memenuhi Permintaan Asesmen dari Klien
Sertifikasi
Kompetensi
Kerja
Profesi: • Memenuhi Bukti
Kompetensi • Memenuhi
Permintaan Klien • Memenuhi
Regulasi
Lisensi LSP
LSP: III
Lisensi Provider Uji
Profisiensi Tenaga
LSP PROFISIENSI
Lisensi 1st
Certification
LSP PIHAK I : INDUSTRI
Lisensi
2nd Certification
LSP PIHAK II
Lisensi 1st
Certification
LSP PIHAK I : DIKLAT
RUANG LINGKUP SISTEM ASESMEN KESESUAIAN KOMPETENSI KERJA
Pemberlakuan: • Wajib (Compulsary): Pemerintah boleh mewajibkan sertifikasi bila berkaitan dengan
sefety, security, dan mempunyai potensi perselisihan besar dimasyarakat. • Disarankan (advisory): Biasanya diterapkan untuk mendorong penerapan untuk
mencapai efisiensi dan efektivitas pengembangan SDM, atau transisi menuju wajib. • Sukarela (Voluntary) Lisensi LSP • LSP Pihak 1 Industri: LSP yang dibentuk oleh industri untuk sertifikasi karyawannya
sendiri. • LSP Pihak 1 Pendidikan Vokasi: LSP yang dibentuk oleh Lembaga Pendidikan Vokasi
berdurasi panjang utk sertifikasi siswanya selama belajar disekolah. • LSP Pihak 2: LSP yang dibentuk oleh industri untuk sertifikasi tenaga pemasok produk
atau jasa pada industrinya. Atau LSP yang dibentuk pemerintah (otoritas kompeten) untuk mensertifikasi jejaring otoritasnya.
• LSP Pihak 3: LSP yang dibentuk oleh asosiasi industri dan asosiasi profesi untuk sertifikasi masyarakat umum.
• LSP Profisiensi: LSP untuk memberikan pelayanan sertifikasi profifiensi untuk tujuan pemeliharaan kompetensi dengan berbasis NORM.
Pelaksanaan sertifikasi: harus dilakukan oleh LSP atau PTUK BNSP.
PENGEMBANGAN SKEMA SERTIFIKASI
PENERAPAN SKEMA SERTIFIKASI
Lisensi LSP Pihak 1, 2, & 3.
Lisensi Lembaga
Profisiensi
Sertifikasi Kompetensi
HARMONISASI Notifikasi
Kerjasama
Perbaikan Berlanjut
VERIFIKASI STANDAR
KOMPETENSI
Regulasi: •Wajib, •Disarankan •Sukarela
SISTEM SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI NASIONAL
MRA (Mutual Recognition Arrangement)
• APA ITU ? Kesepakatan diantara dua pihak atau lebih untuk saling
mengakui atau menerima beberapa atau keseluruhan
• Tujuan Memfasilitasi perdagangan dan menstimulir aktifitas
ekonomi antar berbagai pihak melalui keberterimaan
kompetensi SDM dalam hal satu standar, satu pengujian,
satu sertifikasi, dan apabila sesuai, satu penandaan
SUBSISTEM SERTIFIKASI DAN KETELUSURAN KESESUAIAN
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI PP, ISO 17011, PEDOMAN BNSP
PROTAP BNSP …., ISO GUIDE 65
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PEDOMAN BNSP, ISO 17024
Lisensi akreditasi
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PROTAP BNSP …., ISO GUIDE 65
Uji kompetensi/
Sertifikasi
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PROTAP BNSP …., ISO GUIDE 65 LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
PROTAP BNSP …., ISO GUIDE 65
verifikasi
TEMPAT UJI KOMPETENSI PEDOMAN BNSP, QMS
Asesor Lisensi ISO 19011, ISO 17024, ISO 17011
Peedoman BNSP 201 & 202
Asesor Kompetensi TAA, SKKNI
Pedoman BNSP
Asesor Lisensi ISO 19011, ISO 17024, Standar spesifik
Pedoman BNSP
Departemen/
Instansi Teksnis Pembinaan
Kordinasi
2. Memilih TUK
L S P
KOMITE TEKNIK* *apabila diperlukan
6.Mem
ben
tuk
4. Asesmen
9.Su
rvailen
5. Laporan
Asesmen
3. Menunjuk
Asesor
1. Mengajukan
Permohonan
7.Reko
men
dasi
SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI GENERIK
PESERTA UJI KOMPETENSI
PESERTA DI TUK
TIM ASESOR KOMPETENSI
Unit – unit kompetensi
Elemen Kompetensi
Kriteria Unjuk Kerja
Batasan Variabel
Panduan Penilaian
Aktifitas Pekerjaan/fungsi
dasar Rincian
Langkah – langkah Dapat berupa proses
manajemen atau proses produksi
Produk / Jasa
Instruksi Kerja pada Industri yang Terukur dan dapat
diobservasi
Kontekstual di tempat kerja
Deskripsi aspek kritis pengetahuan dan
ketrampilan penting untuk asesmen
47
UNDANG-UNDANG SISDIKNAS
20 TAHUN 2003
PASAL 61
1. Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
2. Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pangakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
3. Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
4. Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
48
PERATURAN PEMERINTAH Nomor 32 TAHUN 2013 Ttg
Perubahan atas PP No. 19 tahun 2005 ttg Standar Nasional
Pendidikan
PASAL 89
1. Pencapaian Kompetensi akhir Peserta Didik dinyatakan dalam dokumen Ijazah dan/atau sertifikat kompetensi.
2. Ijazah sebagaiman dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Satuan Pendidikan dasar dan menengah serta satuan pendidikan tinggi, sebagai tanda bahwa peserta Didik yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan.
5. Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi mandiri yang dibertuk oleh organisasi profesi yang diakui pemerintah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2004 Ttg
Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2004 : BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI (BNSP), merupakan badan otoritas Sertifikasi di Indonesia BNSP dapat memberikan otoritas penerbitan SERTIFIKAT KOMPETENSI kepada Lembaga SertifikASI Profesi (LSP)
50
Bab IV
KEWENANGAN DAERAH
Pasal 7
1. Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.
2. Kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, system administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standardisasi nasional.
UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH
22 TAHUN 1999
51
Bagian Kedua
Persyaratan Usaha, Keahlian, dan Keterampilan
Pasal 8 Perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang
berbentuk badan usaha harus:
a. Memenuhi ketentuan perizinan usaha di bidang jasa konstruksi;
b. Memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi;
Pasal 9 1. perencana konstruksi dan pengawas konstruksi orang perseorangan harus
memiliki sertifikat keahlian.
2. pelaksana konstruksi orang perorangan harus memiliki sertifikat keterampilan
kerja dan sertifikat keahlian kerja.
3. orang perorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha sebagai perencana
konstruksi atau pengawas konstruksi atau tenaga tertentu dalam badan usaha
pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian.
4. tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada
pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keterampilan dan keahlian kerja.
UNDANG – UNDANG JASA KONSTRUKSI
No. 18 Tahun 1999
52
UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN
No. 13 Tahun 2003
PASAL 10
• Pelatihan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.
• Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja
• Pelatihan kerja dapat dilakukan secara berjenjang
• Ketentuan mengenai tata cara penetapan standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri
53
UU No.13 tahun 2003
PASAL 18
1. Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja.
2. Pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja.
3. Sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat pula diikuti oleh tenaga kerja yang telah berpengalaman.
4. Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk badan nasional sertifikasi profesi yang independen.
5. Pembentukan badan nasional sertifikasi profesi yang independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah
UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN
No. 13 Tahun 2003
54
UU No.13 tahun 2003 UNDANG-UNDANG KETENAGALISTRIKAN
No. 30 Tahun 2009
Pasal 16
(1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 huruf a meliputi:
a. Konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga
listrik;
b. Pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan
tenaga list;
c. Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
d. Pengoperasian instalasi tenaga listrik;
e. Pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
f. Penelitian dan pengembangan;
55
UU No.13 tahun 2003 UNDANG-UNDANG KETENAGALISTRIKAN
No. 30 Tahun 2009
Pasal 16
h. Laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga
listrik;
i. Sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
j. Sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan;
atau
k. Usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan
penyediaan tenaga listrik.
56
UU No.13 tahun 2003
PASAL 44
(4) Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib
memiliki sertifikat laik operasi.
(5) Setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib
memenuhi ketentuan standar nasional Indonesia.
(6) Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan
wajib memiliki sertifikat kompetensi.
(7) Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan,
sertifikat laik operasi, standar nasional Indonesia,
dan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan
PeraturanPemerintah.
UNDANG-UNDANG KETENAGALISTRIKAN
No. 30 Tahun 2009
57
PER MEN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 02 TAHUN 2007
TENTANG PEDOMAN TEKNIS & PERSYARATAN KOMPETENSI
PELAKSANAAN RETROFIT & RECYCLE PADA SISTEM REFRIGERASI
Pasal 8
Uji Kompetensi dan Sertifikat kompetensi
4. Uji kompetensi diikuti oleh:
a. tenaga teknik/calon teknisi refrigerasi yang telah menyelesaikan
pelatihan kompetensi;
b. teknisi refrigerasi yang melalui Pendidikan Umum atau Kejuruan /
Profesi serta pengalaman kerja, memiliki kompetensi setara dengan
yang dipersyaratkan; atau
c. pemilik sertifikat kompetensi yang telah habis masa berlakunya.
58
5. Prasyarat untuk mengikuti uji kompetensi adalah kompeten untuk unit
kompetensi SKKNI, sesuai dengan lingkup kompetensi yang diperlukan,
yaitu sebagai berikut:
a. Unit Kompetensi SKKNI logam dan mesin Nomor LOG.OO18.030.00
menguji, mengosongkan dan mengisi sistem pendingin; atau
b. Unit Kompetensi SKKNI otomotif kendaraan ringan Nomor
OTO.KR05.016 memasang sistem A/C (Air Conditioner) dan unit
kompetensi SKKNI otomotif kendaraan ringan Nomor OTO.KR05.018
memperbaiki/retrofit sistem A/C (Air Conditioner)
PER MEN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 02 TAHUN 2007