Upload
suyatno-hendro
View
224
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
8/19/2019 Sesi 1.2-Roadmap Reformasi Pelayanan RS
1/11
8/6/2010
1
ROADMAP REFORMASI
PELAYANAN
RUMAH SAKIT
INDONESIA
Dr. dr. Sutoto, M.Kes**
•Disampaikan pada Seminar Reformasi Rumah Sakit. MMR UGM.Hotel InaBeach Sanur Bali, Juli 2010
•** Ketua Umum PERSI Pusat
PENDAHULUAN
1. Berbagai tekanan perubahan terhadap dunia
perumah sakit di Indonesia telah muncul terutama
tekanan perubahan akibat munculnya beberapa
peraturan undang-undang yang terkait dengan
perumah sakitan maupun tuntutan masyarakat
terhadap kualitas pelayanan rumah sakit serta
pengaruh politik lokal maupun internasional
2. Tekanan yang mengharuskan adanya perubahan ini
sangat mempengaruhi kebijakan, program dan
kegiatan prioritas perumah sakitan di Indonesia
8/19/2019 Sesi 1.2-Roadmap Reformasi Pelayanan RS
2/11
8/6/2010
2
3. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat melantik
17 anggota Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) di
Istana Negara Jakarta tanggal 3 September 2009: ”
periode lima tahun mendatang akan dilakukan
reformasi kesehatan gelombang pertama yang
meliputi penambahan anggaran kesehatan,
kesejahteraan tenaga kesehatan yang bertugas di
daerah sangat terpencil, pedalaman dan pulau-pulau
terluar dan pembangunan rumah sakit kelas dunia
harus dapat diwujudkan.
Roadmap Rumah Sakit adalah garis-garis
besar kebijakan, program dan kegiatanprioritas dalam bidang perumah sakitan
yang akan menjadi landasan bersama antar
institusi pemerintah dan swasta dalam
mewujudkan terjaminnya pelayanan
kesehatan yang lebih merata terjangkau dan
berkeadilan
Road Map Rumah Sakit
4
8/19/2019 Sesi 1.2-Roadmap Reformasi Pelayanan RS
3/11
8/6/2010
3
TuntutanPublik
Politik
domestik
Politik
Internasional
Sosial dan budaya KebijakanPemerintah
Peraturan
perundang-
undangan
Kebijakan
moneter dan
fiskal
Tekanan Perubahan Terhadap Dunia Perumah Sakitan di Indonesia
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
UU no 44 Th 2009 : Tentang Rumah Sakit
UU no 36 Th 2009 : Tentang Kesehatan
UU no 40 Th 2004:Tentang SJSN akan diikuti UU BJSN
UU nomer 13 Tahun 2003: Tentang Keuangan Negara
UUD 1945 : pasal 28 H ayat (1) pasal 34 ayat (1), (2) dan (3)
8/19/2019 Sesi 1.2-Roadmap Reformasi Pelayanan RS
4/11
8/6/2010
4
KEBIJAKAN PEMERINTAH
1.
PP 23 Tahun 2004 :Tentang Badan Layanan Umum
2.
Kepmenkes RI No. Hk.03.01/ 160/ I/ 2010 Tentang Rencana
Strategis Kementerian Kesehatan Ri Tahun 2010 – 2014
3. Permenkes RI No 340/Menkes/Per/III/2010 Tentang
Klasifikasi Rumah Sakit
4.
Permenkes RI No 147/Menkes/Per/I/2010 Tentang Perizinan
Rumah Sakit
5. Permenkes RI No 659/MENKES/PER/VIII/2009 tentang RS
Indonesia Kelas Dunia
6.
Perpres RI No 36 th 2010 Tentang Daftar Bidang Usaha yang
Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan
di Bidang Penanaman Modal (Jasa Konsultansi Bisnis dan
Manajemen (Jasa Manajemen Rumah Sakit) 67 modal
asing)
7.
Permenkes RI No 129/2007 Tentang SPM Rumah Sakit ,dll
REFORMASI KESEHATAN(WHO REPORT 2008)
5 (lima) kegagalan
pelayanan
kesehatan
1. Inverse care2. Impover ish ing
care
3. Fragmented and
fragmenting care
4. Unsafe care
5. Misdi rected care
4 (empat) Paket
Reformasi Kesehatan
1. un iversal coverage
reform .
2. serv ice del ivery
reform .
3. pub li c po li cy reform .
4. leadersh ip refo rm .
Komitmen Global WHO: HAM dan MDG’s
8/19/2019 Sesi 1.2-Roadmap Reformasi Pelayanan RS
5/11
8/6/2010
5
Menghapuskan kemiskinan
yang berat dan kelaparan
Menurunkan
angka kematian anak
Meningkatkankesehatan ibu
MDG”s 2015
MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS 2015
SEKTOR KESEHATAN
Memberantas HIV/AIDS,
Malaria dan
penyakit menular lainnya
TANTANGAN DUNIA PERUMAH SAKITAN YANG
SANGAT MEMPENGARUHI ROADMAP RS
INDONESIA
Meningkatnya jumlah orang Indonesia yang berobat ke LN
Tuntutan implementasi UU SJSN UNIVERSAL COVERAGE
Akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatanyang berkualitas masih rendah
Sistem rujukan pelayanan kesehatan belum sepenuhnya
berjalan
Jumlah tempat tidur RS terbatas
Komitmen Global HAM, MDG’s
Jumlah dokter spesialis kurang dan persebarannya belum
merata
8/19/2019 Sesi 1.2-Roadmap Reformasi Pelayanan RS
6/11
8/6/2010
6
KEPMENKES R.I No. HK.03.01/160/I/2010 ttg Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2010 - 2014
PRIORITAS PADA
PENINGKATAN
AKSES & KUALITAS
PELAYANAN
KESEHATAN
PENINGKATANMUTU PELAYANAN
KESEHATAN
9 PROGRAM
KEMENTERIAN
KESEHATAN
PrioritasKementerian
Kesehatan melalui
REFORMASI
KESEHATAN
1. Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK)
2. Penangananan Daerah
Bermasalah Kesehatan
(PDBK)
3. Jamkesmas
4. Pelayanan Kesehatan di
Daerah Tertinggal
Perbatasan dan
Kepulauan (DTPK)
5. Ketersediaan Obat
6. Reformasi Birokrasi
7. World Class Hospital
8. Saintifikasi Jamu
8 FOKUS PRIORITAS
PEMBANGUNAN
KESEHATAN
1. Peningkatan kesehatan ibu,
bayi, balita dan KB
2. Perbaikan status gizi
masyarakat
3. Pengendalian penyakit
menular, penyakit tidak
menular dan penyehatan
lingkungan
4. Pemenuhan pengembangan
SDM Kesehatan
5. Peningkatan ketersediaan,
keterjangkauan,
pemerataan, keamanan,
mutu, penggunaan obat dan
pengawasan obat danmakanan
6. Jamkesmas
7. Pemberdayaan masyarakat,
penanggulangan bencana
dan krisis kesehatan
8. Peningkatan pelayanan
kesehatan primer, sekunder
dan tersier
Rencana Strategis KementerianKesehatan RI Tahun 2010 - 2014
IMPLEMENTASI DALAMPROGRAM
UNTUK MENGATASI TANTANGAN
1. Program Jamkesmas dan universal
coverage Kebutuhan Tempat Tidur RS
“Kelas 3”/tanpa kelas
2. Menurunkan jumlah orang Indonesia keluar
negeri RS Indonesia Kelas Dunia
3. Meningkatkan ratio dokter penduduk RS
Pendidikan
4. Hospital MDG’s Program RS Ponek, TB
DOTs, Mlaria, HIV
8/19/2019 Sesi 1.2-Roadmap Reformasi Pelayanan RS
7/11
8/6/2010
7
UU RS NO 44 TAHUN 2009
1. Pembagian RS berdasarkan jenis pelayanan
2. Pembagian RS berdasarkan pengelolaan
3. Subsidi khusus dan insentif pajak untuk RS
Pendidikan & Nirlaba
4. Kewajiban Akreditasi
5. Kewajiban Pelaksanaan program PatientSafety di RS
KONDISI JUML H
SDM KESEH T N
RASIO DOKTER SPESIALIS : PENDUDUK
• Masih rendah dibanding negara ASEAN
lain (10: 100.000 penduduk)• Singapura 180/100.000
• Filipinna 120/100.000
• Brunei 80/100.000
• Malaysia > 60/100.000
• Vietnam > 40/100.000
Rasio menurut jenis spesialisasi masih
sangat besar kesenjangannya
8/19/2019 Sesi 1.2-Roadmap Reformasi Pelayanan RS
8/11
8/6/2010
8
DISTRIBUSI SDM KESEH T N
Sebaran Dokter Spesialis di Indonesia Tahun 2008
2.457
12.256
556 1.023
263
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
Distribusi Dokter Spesialis Berdasarkan
Bidang Spesialisasi Tahun 2008
2.134
1.551
2.342
2.017
846543
680
270
6.172
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8/19/2019 Sesi 1.2-Roadmap Reformasi Pelayanan RS
9/11
8/6/2010
9
RUMAH SAKIT TERSEDIA KEKURANGAN
RS Pusat/Depkes 2.406 1.044
RSU Pemda Kelas B 1.435 1.918
RSU Pemda Kelas C 2.010 1.256
RSU Pemda Kelas D 92 117
Kebutuhan kenaikankelas
- 360
PONEK Kelas C - 365
T o t a l : 5.943 5.060
Keadaan dan kebutuhan tenaga Dokter Spesialis
Di RS Pemerintah Tahun 2007
RSU KELAS C JUMLAH %
Memiliki 4 spesialis dasar 168 71,8
Memiliki 3 spesialis dasar 30 12,8
Memiliki 2 spesialis dasar 18 7,7
Memiliki 1 spesialis dasar 5 2,1
Tidak memiliki spes.dasar 13 5,6
Rumah Sakit Kelas C dengan kelengkapan
4 dokter spesialis dasar tahun 2006
8/19/2019 Sesi 1.2-Roadmap Reformasi Pelayanan RS
10/11
8/6/2010
10
1. RUMAH SAKIT berstandar internasional di lima
kota selama lima tahun
2. Meningkatkan kemampuan dan jumlah Rumah
Sakit dalam mengantisipasi pencapaian
universal
coverage
diantaranya RS tanpa kelas
3. Akreditasi seluruh Rumah Sakit di Indonesia
selama lima tahun
4. Program keselamatan pasien dilaksanakan
seluruh Rumah Sakit di Indonesia
ROADMAP PERUMAH SAKITAN DI INDONESIA
LANJUTAN….
5. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan, diDaerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan,
dan Kepulauan (DTPK) RS bergerak danFlying Health Care
6. Menghidupkan sistem rujukan nasional
7. Meningkatkan pendukung atau penunjang
pelayanan kesehatan antara lain denganmembentuk jaringan laboratoriumreferensi, jaringan penunjang medik dan
lain-lain
8/19/2019 Sesi 1.2-Roadmap Reformasi Pelayanan RS
11/11
8/6/2010
PENUTUP
Perumahsakitan di Indonesia akan mengalami
dampak perubahan yang pesat akibat
kebijakan pemerintah untuk memenuhi
tuntutan global maupun perubahan peraturan
perundang undangan
Perubahan baik dalam kualitas menuju
standar kelas dunia maupun pemenuhan
kebutuhan tempat tidur untuk mengantisipasi
universal coverage