Sesi 3_Pak Cahyono

5/12/2018 Sesi 3_Pak Cahyono - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/sesi-3pak-cahyono 1/44

Regulasi kesehatan

Dr. C. Tjahjono Kuntjoro MPH, DrPH

Dr. Hanevi Djasri, MARS



Regulation

Organization

Payment

Financing

Behavior



Pokok bahasan

Latar belakang: ± Pengertian regulasi

± Mekanisme regulasi

Pengembangan sistem regulasi ditinjau dariperaturan perundangan

Regulasi dalam kerangka sistem kesehatan daerah

Perkembangan pelaksanaan regulasi di Indonesia dankecenderungan ke depan

Regulasi yang efektif

Penutup



Latar belakang



Peran pemerintah dalam sektor kesehatan

(Kovner, 1995)

Regulator

Pemberi biaya

Pelaksana atau pelaku kegiatan



Peran pemerintah dalam sektor kesehatan

(WHO, 2000)

Pengarah (stewardship/oversight):

± Menetapkan, melaksanakan, dan memantau aturan main

dalam sistem kesehatan

± Menjamin keseimbangan antar berbagai key player(pembayar, penyedia pelayanan, pasien) dalam bidang

kesehatan

± Menetapkan perencanaan stratejik bagi keseluruhan

sistem kesehatan Regulator: melaksanakan regulasi

Pelaku pelayanan kesehatan



Pengarah Regulator Pelaksana

Peran Menetapkan kebijakan

untuk lembaga regulator

dan penyedia pelayanan

Melakukan

pengawasan/regulasi

Mengelola institusi

pelayanan publik

Tujuan Menjamin tercapainya

indikator mutu kesehatan

wilayan dengan

menetapkan kebijakan

regulasi mutu

Menjamin bahwa

lembaga penyedia

pelayanan memberikan

pelayanan yang bermutu

Efisiensi dan survival

institusi pelayanan

publik dengan

pelayanan yang

bermutu

Fokus Fokus pada wilayah Fokus pada berbagai

jenis fasilitas pelayanankesehatan modern,

tradisional, milik pem

dan swasta

Fasilitas pelayanan

kesehatan pemerintahterutama puskesmas

dan RSUD

Konsekuensi Mengembangkan

kebijakan sistem regulasi

wilayah

Melaksanakan regulasi

mutu penyedia pelayanan

Bersaing dengan

swasta

Persyaratan Mempunyai sistem

informasi kesehatan

pelayanan publik dan

swasta yang terintegrasi,

Mengembangkan

standar institusi dan

standar pelayanan

sesuai kebutuhanwilayah (optimal

Merupakan lembaga

pemerintah yang

mempunyai kredibilitas

dalam melaksanakan

regulasi mutu

Mempunyai surveyor

yang handal dan objektif

Sistem manajemen

organisasi yang baik



Health care regulation

Any social action exerting an influence,directly or indirectly, on the behavior andfunctioning of health care personnel

and/or organizations(Nihal Hafez, 1997)

The use of the coercive power of the

state to change the behavior of individuals and organizations in thehealth sector (Robert, M, et al., 2004)



Pelaksanaan regulasi

Mengapa regulasi diperlukan

Siapa Pelaksana regulasi

Dimana regulasi akan dilaksanakan (sasaranregulasi)

Bagaimana mekanisme pelaksanaan regulasi

Apa standar yang digunakan untuk melakukan

regulasi

Kepan pelaksanaannya ?



Tujuan regulasi (Robert, M. dkk, 2004)

Merupakan framework/aturan bagi sektorswasta

Melindungi pengguna dari ketidakmampuanmenilai mana pelayanan kesehatan yangberkualitas.

Counter act terhadap: supplier induced

demand Meningkatkan akses masyarakat terhadap

pelayanan kesehatan



11

Mengatur sektor swasta

Regulasi untuk mengendalikan swasta dalam hal: ± who sells in the market,

± what they sell and ± The market prices

Regulasi memberikan kerangka kerja umumtentang: ±

Aturan kontrak ± Perlindungan konsumen

± Aturan-aturan thd adanya fraud (penggelapan),dsb.



12

Melindungi konsumen dlm menilai mutu

Mengendalikan/memberi batasan tentang mutu

produk (food safety, drug purity, insurancesolvency)

Mengendalikan/memberi batasan gerakpenyedia pelayanan(doctors and hospitals,doctors licensing)

Regulasi dalam pelaksanaan praktik (malpracticeliability, professional discipline)

Regulasi terhadap penyediaan informasi (labeling,accreditation, certification)



13

Counteracting Supplier Induced Demand By

Limiting Supply

Membatasi jumlah doktor (graduates, foreign

doctors) Membatasi penggunaan tehnologi baru

Membatasi jumlah sarana kesehatan (certificate of need)

Note: Limiting the number of providers can increasevolume; lower cost and improve quality in those whodo operate



14

Meningkatkan akses terhadap pelayanan

kesehatan

Kewajiban dokter baru untuk bekerja di daerah

Mengatur premi asuransi

Mensyaratkan semua provider untuk mampu

menyediakan pelayanan pada kondisi emergensi

Mengendalikan harga untuk beberapa obat atau tarif untuk pelayanan.



Lingkup regulasi

Penyedia pelayanan kesehatan: mulai dari

pelayanan tradisional, komplementer hingga

moderen

Pembiayaan kesehatan dan penyedia biaya

Penyedia input pelayanan kesehatan:

± Penyediaan obat dan alat kesehatan

± Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan



Alasan perlu regulasi

Safety

Quality

Equity Access

Efisiensi dan

Pengendalian Biaya



Siapa pelaksana regulasi

Pemerintah

Badan/lembaga independen

yang diberi kewenangan oleh

pemerintah





Sasaran Regulasi

Organisasi/sarana penyedia

Pelayanan Kesehatan

Sarana Pelayanan Kesehatan

Bidan

Dokter

Perawat

Sertifikasi

Perijinan

Akreditasi

Sertifikasi

Perijinan



20

The Regulatory CycleDecide to

Regulate

Secure Legal Authority

Write Rules

Monitor

Compliance

Impose Penalties for

Violators

Evaluate SystemPerformance



21

Tiap tahapan menghadapi kesulitan baik teknis,

politis dan administratif

Keterbatasan data dan kesulitan menetapkan

prioritas sehingga menyulitkan untuk memfokuskan

kebutuhan regulasi Keberatan dari pihak yang diregulasi akan

menyulitkan dalam mengamankan otoritas legal.

Legal drafting merupakan problem teknis yang

kompleks



22

Kesulitan.. Perilaku pihak yang diregulasi kadang-kadang

bersifat sementara dan tidakdidokumentasikan

Penyelia mungkin dapat dimanipulasi olehpihak yang diregulasi, data salah dilaporkanatau dihilangkan.

Memberikan hukuman sering sulit dilakukandan membutuhkan proses yang lama

Tidak adanya upaya dan disain eksperimentaluntuk mengevaluasi program secara sistematis



23

Administrative Discretion

(kebijakan/pertimbangan administratif) dalampelaksanaan yang tidak dapat dihindari

Bahasa hukum sulit dimengerti dan kadang beragamdiartikan

Aturan kadang tidak mengantisipasi perkembangankarena keterbatasan-keterbatasan, misalnya bahasa.

Menerapkan aturan untuk kasus spesifik harus hati-hatidan ditinjau kasus yang satu berbeda dengan kasus yanglain.

The effectiveness of a regulatory effort depends criticallyon how it is carried out.



24

Regulatory Distortion

Tidak tersedianya data yang dibutuhkan

Data yang ada tidak dapat menunjukkan

perilaku yang akan diukur

Pihak yang diregulasi seolah-olahmenunjukkan keadaan/perilaku yang baik

The regulated may distort their behavior tolook goodmeet letter but not spirit of the rule



25

Problem spesifik dalam regulasi praktik klinis

Dokter tidak suka diatur

Perilaku yang benar sulit didefinisikan dalam

berbagai situasi

Banyak kegiatan yang tidak didokumentasikan

Karakteristik pasien yang berpengaruh

terhadap outcome pelayanan.



Model regulasi

Delegasiregulasi

Lembaga yang diregulasi

Pemerintah O rganisasi profesi

Consumers, Public media

Komplain

Pengaturan langsung,Pengaturan sumber daya

Komplain

Pembayaran Kekuatan dari

pembayaran

Informasi masyarakat,

media massa

Harga

E ntry to market Mutu,Keselamatan

Jumlah,penyebaran

H ealth care purchasers

Informasi



Bagaimana mekanisme regulasi

Lisensi

AkreditasiSertifikasi



Regulasi (perijinan, sertifikasi,dan akreditasi) hanya dapat

dilaksanakan jika tersediastandar untuk pelaksanaan

regulasi



Proses Pelaksana Sasaran evaluasi Komponen

persyaratan

Standard

Akreditasi

(sukarela), contoh:

akreditasi RS, yan

med dasar

Lembaga yang

diakui, biasanya

LSM

Organisasi atau

sebagian fungsi

organisasi

Kepatuhan pada

standar, on-site

evaluation, kepatuhan

tsb tidak diharuskan

oleh hukum

Standar maksimal

yang dapat dicapai

untuk memacu

perbaikan mutu yang

kontinyu

Lisensi (wajib):

lisensi tenaga

kesehatan, lisensi

fasilitas pelayanan

Pemerintah atau

konsil

Individu atau

organisasi

Bagian dari regulasi

untuk menjamin

kompetensi minimumBagian dari regulasi

untuk menjamin

standar minimal suatu

fasilitas pelayanan

Standar minimal untuk

melindungi pasien,

menjamin keamanan,dan meminimalkan

resiko

Sertifikasi

(sukarela/wajib):

sertifikasi ATLS,

sertifikasitehnologi

kesehatan,

sertifikasi berbagai

pusat di RS

Lembaga yang

diberi kewenangan,

pemerintah, atau

LSM

Individu/organisasi Evaluasi persyaratan

yang ditetapkan,

pendidikan/pelatihan

tambahan, dan

kompetensi di bidang

tertentu

Menunjukkan bahwa

organisasi

mempunyai

pelayanan, tehnologi

atau kapasitas khusus

Standar lembaga

(misalnya ISO) untuk

mengevaluasi

kepatuhan terhadap

spesifikasi rancangan

lembaga



Tinjauan dari sudut pandang

peraturan



Desentralisasi dan regulasi

UU 22/99

UU 32/2004, UU 33/2004

Perpu 3/2005

PP 84/2000

PP 8/2003

Otonomi

daerah

Fungsi

Dinas Daerah

PerumusanKebijakan

Teknis

Regulasi, perijinan &

Palaksanaan

Yan-umum

Pembinaan

Pemerintahan Daerah

Pedoman organisasi

Perangkat Daerah

PP 38/2007

PP 41/2007



Tinjauan dari aspek perundangan PP 25/2000:

± Tidak ada kejelasan tentang regulasi

± Provinsi: pengelolaan dan pemberian izin sarana dan prasarana kesehatan khususseperti rumahsakit jiwa, rumahsakit kusta, dan rumahsakit kanker

PP 8 / 2003 PP 38/2007

± Kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi: Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-

undangan.

Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas B non

pendidikan, rumah sakit khusus, rumah sakit swasta serta sarana kesehatan penunjangyang setara.

Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala provinsi sesuaiperaturan perundang-undangan.

± Kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota: Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-

undangan. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah

dan provinsi. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D,

rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumahbersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, danpengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara.

Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala kabupaten/kota sesuaiperaturan perundang-undangan.



Regulasi sebagai bagian dari SKDSKN tidak menyebutkan secara jelas tentang regulasi

Sistem

PelayananSistem

Pembiayaan

Sistem Regulasi

Sistem

Informasi dan

Surveilance

Sistem Kesehatan Daerah



Perkembangan Pelaksanaan

regulasi di Indonesia



Perijinan sarana

Daerah umumnya belum mempunyai standarsebagai acuan untuk perijinan sarana

Badan mutu DIY sebagai surveyor perijinan

dan menyusun standar perijinan saranakesehatan

Beberapa provinsi dan kabupaten menyusun

standar untuk perijinan sarana Mekanisme perijinan akan diatur melalui

peraturan daerah (?)



Sertifikasi dan Perijinan tenaga kesehatan

Undang-undang praktik kedokteran: mensyaratkanujian kompetensi untuk memperoleh STR danperpanjangan STR

Persyaratan sertifikasi untuk perpanjangan ijin dokter

spesialis Untuk bidan dan perawat masih diatur melalui

keputusan menteri kesehatan

Belum semua kompetensi mensyaratkan sertifikasi,

baru beberapa misalnya untuk dokter yang bertugasdi IGD: ACLS, ATLS, PPGD untuk perawat yang bekerjadi instalasi gawat darurat rumahsakit, dan sertifikasibidan delima.



Pengembangan yang difasilitasi PMPK-

UGM

Kasus Jawa Tengah (2000): ± Studi pendahuluan ± Pengembangan konsil/badan mutu (terhenti) ± Pengembangan MTKP (berlanjut dan dikembangkan ke profesi lain)

Kasus DIY (2000 2007): ± Studi pendahuluan (23002-2003) ±

Pembentukan badan mutu dengan SK Gubernur (2003) ± Implementasi membantu proses perijinan dengan survey ke sarana ± Badan mutu sebagai bagian dari aparat pemerintah provinsi ataukah lembaga

independen ± Badan mutu menginisiasi akreditasi puskesmas di DIY ± penyusunan standar dan mekanisme uji kopetensi bidan Yogya (2004)

Kasus Pekanbaru dan Denpasar (2004): ± Studi dasar (2004) ±

Pengembangan standar perijinan pelayanan KIA Kasus Kalimantan Timur (2005-2007):

± Studi dasar (2005) ± Pengembangan standar : bidan, batra, KIA, Medik dasar, dokter keluarga (2006) ± Pengembangan framework mutu dan regulasi (2007) ± Pengembangan perda provinsi tentang regulasi (2007)



Akreditasi dan sertifikasi sarana

Akreditasi rumahsakit sekarang dikaitkan lagi denganperpanjangan ijin

Akreditasi puskesmas dengan standar HP 4 terhenti (JawaBarat sosialisasi baik standar HP4 maupun HP5)

Akreditasi puskesmas dengan standar HP 5 berlanjut di JawaTengah dan DIY

Kota Yogya mengembangkan standar mutu minimal untukperijinan (2007) yang diturunkan dari standar akreditasi medisdasar

Sarana kesehatan (baik rumahsakit, puskesmas, balaipengobatan paru) mulai tahun 2005 mulai beralih ke ISO9001:2000



Efektivitas regulasi

Efektivitas instrumen (cara) regulasi dapat diukur dengandua pertanyaan berikut (Hongoro & Kumaranayake, 2000dan Soderlund et al., 2003): ± Apakah regulasi tersebut mempunyai dampak tertentu?

Apakah intervensi regulasi benar-benar menghasilkan efek/pengaruhpada perilaku regulator dan perilaku yang diregulasi sesuai denganyang diinginkan? (misalnya tingkat kepatuhan)

± Apakah dampak tersebut memang dampak yang ingin dicapai? Apakah intervensi regulasi tersebut berhasil mencapai tujuan yang

diinginkan? Apakah intervensi regulasi dapat memperbaiki situasiyang merupakan dasar pengembangan regulasi tersebut? Apakah

mempengaruhi variable market entry, ataukah peningkatan mutu. Apakah implementasi regulasinya sesuai dengan yang diharapkan?

Apakah regulasi tersebut sesuai untuk konteks dan kondisi sekarang?



Faktor-faktor Pertanyaan

Desain 1. Apakah intervensi regulasinya sesuai dengan tujuan?

2. Apakah proses implementasinya jelas? (missal lembaga regulator)

3. Bagaimana akuntabilitas lembaga regulator? Apakah ada prosedur keluhan yang jelas?

4. Apakah monitoring dan implementasinya aktif ataukah pasif?

Informasi 1. Bagaimana tingkat pengetahuan aktor dalam proses regulasi, termasuk konsumen dan pasien?

2. Apa informasi yang dimiliki oleh regulator?

3. Apa informasi yang dimiliki oleh yang diregulasi?

4. Apakah informasinya simetris?Kapasitas 1. Bagaimana keterampilan staf yang terlibat dalam implementasi dan monitoring?

2. Sumber daya apa yang tersedia untuk melkaukan inspeksi/monitoring? (Keuangan, SDM?)

3. Bagaimana struktur organisasinya? (administrative dan manajemen, misalnya setelah

desentralisasi)

Otoritas 1. Apa otoritas regulator dan yang diregulasi?

2. Bagaimana kredibilitas sistem judicial? Apakah ada sistem sanksi yang efektif?

3. Apa kekuatan lembaga konsumen, media dan asosiasi profesi?

4. Apa sumber-sumber konflik? Misalnya ketersediaan sumber daya

Konteks 1. Politik

2. Sosial dan budaya

3. Ekonomik



Bagaimana ke depanPerlu adanya kejelasan peran provinsi, kabupaten,

organisasi profesi, arsada, adinkes, persi

Perlu tidaknya badan independen yangmembantu proses survei untuk pelaksanaan

regulasiPerlu adanya standar baku untuk regulasi yang

menjadi acuan bagi provinsi dan kabupaten,terutama dalam perijinan sarana



Tugas

Bagaimana keadaan regulasi di

kabupaten/kota saudara sekarang ini ?

Apa permasalahannya ?

Bagaimana kebutuhan akan regulasi di

kab/kota atau provinsi ?

Bagaimana alternatif solusi ke depan ?



Terimakasih



Kegiatan pengembangan sistem regulasi yang

difasilitasi PMPK UGM

2002-2003 baseline studi prov Jogja

2003 pembentukan badan mutu jogja

2004 operasional badan mutu jogja

2004 penyusunan standar dan mekanisme uji kopetensi bidan jogja

2004 baseline studi riau-bali

2005 baseline studi kaltim

2006 penyusunan dan uji standar pelaanan KIA bali

2006 penyusunan standar (bidan, batra, KIA, Medik dasar,dokter keluarga) kaltim

2006 penyusunan quality framework Kaltim

Documents

Sesi 3_Pak Cahyono