i

MAKALAH SISTEM HUKUM INDONESIA PROBLEMATIKA HAK ATAS KEKAYAAN

INTELEKTUAL DI INDONESIA

Diajukan Sebagai Tugas Pra UTS Mata Kuliah

Sistem Hukum Indonesia

Dosen Pengampu

Aris Hardinanto, SH., MH.

Disusun Oleh:

Nama : Shukron Fauzi

NIM : 140521100048

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

2014

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdullilah saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa

yang telah melimpahkan segala rahmad, hidayah dan inayah-Nya. Sehingga

penulisan makalah ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Makalah dengan judul “PROBLEMATIKA HAK ATAS KEKAYAAN

INTELEKTUAL DI INDONESIA” sebagai tugas pra UTS mata kuliah Sistem

Hukum Indonesia. Dalam penulisan makalah ini saya banyak menerima bantuan

bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini saya tidak

lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang

telah membantu agar penulisan makalah ini selesai tepat pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih jauh dari

sempurna. Karena masih banyak kekurangan dan kesalahan, maka penulis

menerima kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan makalah ini.

Dengan makalah ini penulis mengharapkan semoga makalah ini dapat

bermanfaat dan berguna bagi penulis serta pembaca pada umumnya.

Penulis

iii

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ........................................................................................... i

KATA PENGANTAR ........................................................................................... ii

DAFTAR ISI ......................................................................................................... iii

BAB 1 PENDAHULUAN ...................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang Masalah ............................................................................. 1

1.2. Rumusan Masalah ....................................................................................... 1

1.3. Tujuan ......................................................................................................... 1

BAB II KAJIAN TEORI ....................................................................................... 2

2.1. Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual ................................................ 2

2.2. Konsep Hak Atas Kekayaan Intelektual ..................................................... 2

2.3. Pengertian Hak Cipta .................................................................................. 3

2.4. Sejarah Hak Cipta di Indonesia ................................................................... 3

2.5. UU Hak Kepemilikan di Indonesia ............................................................. 3

BAB III PEMBAHASAN ...................................................................................... 5

3.1. Fungsi UU Hak Cipta.................................................................................. 5

3.2. Kasus Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia ................................................ 5

3.2.1. Kasus 1: Gunakan Lagu Tanpa Izin, Inul Vizta Dilaporkan Tony Q

Rastafara ........................................................................................... 5

3.2.2. Kasus 2: Pasang Foto Bu Ani, Dilaporkan ke Polisi ........................ 8

3.2.3. Kasus 3: Iwan Fals Dilaporkan Terkait Pelanggaran Hak Cipta ...... 9

3.3. Dampak Pelanggaran Hak Cipta ............................................................... 10

3.4. Usaha Memberantas Pelanggaran Hak Cipta ............................................ 11

BAB IV PENUTUP .............................................................................................. 12

4.1. Kesimpulan ............................................................................................... 12

4.2. Saran ......................................................................................................... 12

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 14

iv

BAB I

PENDAHULUAN

3.1. Latar Belakang Masalah

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi penciptaan atau penerima hak

untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin

untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan pembatasan-pembatasan

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.1

Indonesia sebagai

negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat

kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama

secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu di lindungi.2

Namun, hingga saat ini masih banyak sekali terjadi pelanggaran hak

kekayaan intelektual yang terjadi di Indonesia. Beberapa contoh pelanggaran

hak kekayaan intelektual tersebut terjadi dalam bentuk pencurian ide ataupun

plagiat pada suatu produk maupun merk tertentu.

Maka dari itu makalah ini akan membahas mengenai tindakan

pelanggaran hak kekayaan intelektual yang terjadi di Indonesia.

3.2. Rumusan Masalah

a. Apa saja fungsi dari UU Hak Cipta?

b. Apa saja pelanggaran hak cipta yang terjadi di indonesia?

c. Bagaimana dampak dari pelanggaran hak cipta?

d. Bagaimana upaya untuk memberantas pelanggaran Hak Cipta?

3.3. Tujuan Penulisan Makalah

a. Untuk mengetahui apa saja fungsi dari UU Hak Cipta.

b. Untuk mengetahui Apa saja pelanggaran hak cipta yang terjadi di

indonesia.

c. Untuk mengetahui apa dampak dari pelanggaran hak cipta.

d. Untuk Mengetahui usaha untuk memberantas pelanggaran Hak Cipta.

1 C.S.T Kansil, Kitab Undang-Undang HaKI (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), Halaman 7

2 C.S.T Kansil, Kitab Undang-Undang HaKI (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), Halaman 4

1

v

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1. Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual

Pengertian Hak kekayaan intelektual menurut Saidin, H. OK.

adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil

kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar.

Hasil kerjanya itu berupa benda immaterial, benda tidak berwujud.

HaKI ini berasal dari Intellectual Property Rights yang dibahas

oleh organisasi World Intellectual Property Organization (WIPO). WIPO

membagi hak kekayaan intelektual ini menjadi 2 bagian yaitu hak cipta

(copyright) dan hak kekayaan industri (industrial property right). Hak

kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik

perindustrian terutama yang mengatur perlindungan hukum.

Dahulu secara resmi sebutan Intellectual Property Rights (IPR)

diterjemahkan dengan Hak Milik Intelektual atau Hak Atas Kekayaan

Intelektual yang di singkat HaKI.3 HaKI dapat diartikan sebagai hak atas

kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena ada

memampuan intelektual manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan

teknologi. Karya-karya intelektual tersebut, apakah dibidang ilmu

pengetahuan, ataukah seni, sastra, atau teknologi, dilahirkan dengan

pengorbanan tenaga, waktu bahkan biaya.4

2.2. Konsep Hak Atas Kekayaan Intelektual

Perliondungan Hak atas Kekayaan Intelektual pada awalnya

merupakan bentuk perlindungan yang di berikan oleh negara atas ide atau

hasil karya warga negaranya, dan oleh karena itu maka Hak atas Kekayaan

Intelektual pada pokoknya bersifat teritorial kenegaraan.5 Adapun hukum

akan HaKI ini bersifat teritorial artinya jika didaftarkan di Indonesia maka

hukum hanya dapat melindungi hak nya jika ada pelanggaran di Indonesia.

3 Rachmadi Usman, Hukum HaKI (Bandung: Alumni, 2003), Halaman 1

4 Rachmadi Usman, Hukum HaKI (Bandung: Alumni, 2003), Halaman 2-3 5 Gunawan Widjaja, Seri Hukun Bisnis Lisensi (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), Halaman

11

2

vi

Hak atas kekayaan Intelektual ada dua yaitu Copyrights (Hak Cipta) dan

Industrial Property Rights (Hak Milik Industri).

2.3. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta

untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu.

Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak

cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi

penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta

memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 pengertian

hak cipta adalah "Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk

mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk

itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku".6

2.4. Sejarah UU Hak Cipta di Indonesia

Di lihat dari perkembangan HaKI di tanah air, sistem hukum

intellectual propertyright yang pertama kali di terjemahkan menjadi “hak

milik intelektual” dan kemudian di terjemahkan menjadi “hak atas kekayaan

intelektual” atau HaKI telah di mulai sejak masa penjaajahan belanda.7

Pada tahun 1982, Pemerintah Indonesia mencabut pengaturan tentang

hak cipta berdasarkan Auteurswet 1912 Staatsblad Nomor 600 tahun 1912

dan menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta,

yang merupakan undang-undang hak cipta yang pertama di Indonesia.

Undang-undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 7

Tahun 1987, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, dan pada akhirnya

dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 yang kini berlaku.

2.5. UU Hak Kepemilikan di Indonesia

6 C.S.T Kansil, Kitab Undang-Undang HaKI (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), Halaman 2 7 Yayasan Klinik HAKI, Kompilasi UU Hakcipta, Paten, Merek (HAKI) (Bandung: Citra Aditya

Bakti, 1999), Halaman ix

3

vii

Indonesia memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat

kaya sehingga sangat perlu adanya perlindungan dari negara dalam bentuk

undang-undang. Oleh karena itu melalui undang-undang yang diatur nomor

19 tahun 2002 tentang hak kepemilikan.

Pada BAB 1 dibahas mengenai ketentuan umum yang mengatur

mengenai undang-undang dari hak cipta, BAB 2 membahas mengenai fungsi

dan sifat hak cipta, BAB 3 mengatur mengenai masa berlaku hak cipta, BAB

4 mengenai pendaftaran ciptaan, BAB 5 tentang lisensi, BAB 6 mengenai

dewan hak cipta, BAB 7 Hak terkait, BAB 8 pengelolaan hak cipta, BAB 9

mengenai biaya, Sedangkan BAB 10 mengatur mengenai penyelesaian

sengketa, BAB 11 penetapan sementara pengadilan, BAB 12 penyidikan,

BAB 13 mengenai ketentuan pidana, BAB 14 ketentuan peralihan, dan BAB

15 adalah ketentuan penutup.

4

viii

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Fungsi Hak Cipta

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang

Hak Cipta untukmengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang

timbul secara otomatis setelahsuatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi

pembatasan menurut peraturan perundangundanganyang berlaku.

Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan

Program Komputermemiliki hak untuk memberikan izin atau melarang

orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut unt uk

kepentingan yang bersifat komersial.

Hak Cipta yang dimiliki oleh Pencipta, yang setelah Penciptanya

meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat,

dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh

secara melawan hukum.

Hak Cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah

Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik

penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak

itu diperoleh secara melawan hukum.8

3.2. Kasus Pelanggaran Hak Cipta Di Indonesia

3.2.1. Kasus 1: Gunakan Lagu Tanpa Izin, Inul Vizta Dilaporkan

Tony Q Rastafara

Liputan6.com, Jakarta Inul Daratista selaku pemilik tempat

karaoke Inul Vizta kembali diadukan ke polisi terkait kasus hak cipta.

Kali ini giliran musisi reggae Tony Q Rastafara yang melaporkan Inul

Vizta ke Polda Metro Jaya. Inul dilaporkan Tony Q lantaran di tempat

karaokenya terdapat 10 lagu milik Tony tanpa izin.

"Kami laporkan Inul Vista Family KTV (PT. VIZTA

PRATAMA), Selasa (26/8/2014), dengan nomor Laporan Polisi, No:

8 C.S.T Kansil, Kitab Undang-Undang HaKI (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), Halaman 9

5

ix

LP/3006/VIII/2014/PMJ/Dit Reskrimsus," kata Kuasa Hukum Tony Q,

Ferry Aswan dalam rilisnya, Minggu (31/08/2014).

Tony Q mengetahui ada 10 lagu miliknya di Inul Vizta di Jalan

Melawai, Jakarta Selatan setelah beberapa orang sahabat Tony karaoke di

tempat tersebut pada 4 Desember 2013. Ke-10 lagu tersebut di antaranya,

Rambut Gimbal dengan Kode Lagu 89137; Cahayamu (10476); Kangen

(97790); Ngayogyakarta (97767); Om Fungky (100010); Pesta Pantai

(90214); Republik Sulap (90288); Tertanam (91703); Waiting Tresno

(90317) dan Woman (91662).

"Padahal Klien kami tidak pernah memberikan izin kepada Inul

Vista untuk menyiarkan, mempublikasikan atau mengkomersialkan lagu-

lagu Ciptaan Klien kami," kata Ferry.

"Pihak Inul Vizta juga selama ini tidak pernah membayar atau

pun memberikan royalty kepada Klien kami sehingga pihak Inul Vista

Family KTV telah mengambil keuntungan terhadap lagu-lagu Ciptaan

Klien kami," sambung Ferry.

Sebelum melaporkan Inul Vizta ke Polda Metro Jaya, Ferry

mengaku telah memberikan somasi kepada Inul Vizta pada 4 Maret 2014.

"Dalam surat balasannya tertanggal 10 Maret 2014, H. Herman Kamal,

selaku Direktur Legal PT. VIZTA PRATAMA menanggapi Somasi,

menyatakan pihaknya tidak pernah melakukan pelanggaran Hak Cipta

dan akan menghapus semua lagu-lagu tersebut," jelas Ferry.

Ferry kemudian kembali memberikan surat balasan atas Jawaban

atas Surat Tanggapan Somasi pada 12 Maret 2014 kepada Inul Vizta

yang intinya telah ada pelanggaran hak cipta. Ferry kemudian

mengundang Inul Vizta untuk bertemu dan menyelesaikan masalah

bersama pada 17 Maret 2014 namun pihak Inul Vizta tidak hadir.

6

x

Inul Vista diduga melakukan pelanggaran tindak pidana Pasal 72

ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

"Jika terbukti melakukan pelanggaran, PT. Vista Pratama dapat

dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh Tahun dan/atau denda

paling banyak Rp5 miliar," jelasnya.

Kasus pelanggaran hak cipta di Inul Vizta bukan kali ini saja

terjadi. Baru-baru ini, label Nagaswara melaporkan Inul Vizta karena

menggunakan lagu dari beberapa artis mereka tanpa izin. Band Radja

juga sempat melaporkan Inul Vizta karena memakai lagu mereka

berjudul Parah tanpa izin.

Jauh sebelumnya, sejumlah pencipta lagu lawas dan beberapa

penyanyi melaporkan Inul Vizta karena memakai lagu mereka tanpa izin

dan memberikan royalti.

3.2.1.1. Undang-Undang Yang Berlaku

Dalam kasus di atas terkena UUHC Pasal 72 Ayat 1 dan 2

yang berbunyi:

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan

perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau

Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana

penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau

denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau

pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda

paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan,

mengedarkan, atau menjualkepada umum suatu Ciptaan atau

barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak

Terkaitsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan

7

xi

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda

paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).9

3.2.1.2. Hukuman Yang Berlaku

Dalam kasus ini Jika terbukti bersalah maka akan di

perjara paling lama 7 tahun dan denda maksimal Rp

5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

3.2.2. Kasus 2: Pasang Foto Bu Ani, Dilaporkan ke Polisi

SURABAYA - Jangan sembarang memasang foto orang dalam

sebuah brosur tanpa izin. Apalagi yang dipasang foto Ibu Negara Ani

Yudhoyono, istri Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono(SBY).

Kasus itulah yang dilaporkan Reno Halsamer, 50, warga

Mulyorejo, ke Polda Jatim. Awalnya, Reno yang menjadi pengelola

Museum D'topeng Kingdom di Bali mendapat teguran dari sekretariat

negara. Sebab, foto ibu negara yang berlatar belakang museum itu

disematkan dalam brosur sebuah kondotel di Jalan Setiabudi, Badung,

Bali. Brosur tersebut disebarkan saat pameran di sebuah mal di Surabaya

Timur.

M. Arifin, kuasa hukum Reno, menjelaskan, setelah ditelusuri,

ternyata pengelola kondotel itu adalah Steven Rusli alias Miki. Dia

mengungkapkan sudah ada usaha perdamaian agar Miki mau menarik

kembali brosur tersebut. Tetapi, permintaan itu tak dihiraukan Miki.

"Lalu, kami laporkan kasus itu ke Mapolda Jatim awal 2013.

Sekarang kasus itu sudah dilimpahkan ke kejati," ujar Arifin, Minggu

(29/9).

Dia menyebut laporan itu bernomor LP/ 01/I/2013/Sus/Jatim

bertanggal 7 Januari lalu. Penyelidikan di Polda Jatim telah sampai

9 C.S.T Kansil, Kitab Undang-Undang HaKI (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), Halaman 44

8

xii

pelimpahan tahap kedua pada Jumat lalu (26/9). "Pasal yang disangkakan

itu undang-undang tentang hak cipta," imbuhnya.

3.2.2.1. Undang Undang Yang Berlaku

Dalam Kasus di Atas terkena UUHC Pasal 72 Ayat 2 yang

berbunyi:

Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan,

mengedarkan, atau menjualkepada umum suatu Ciptaan atau

barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak

Terkaitsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda

paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).10

3.2.2.2. Hukum Yang Berlaku

Dalam kasus ini Jika terbukti bersalah maka akan di perjara

paling lama 5 tahun dan denda maksimal Rp 500.000.000,00

(lima ratus juta rupiah).

3.2.3. Kaus 3: Iwan Fals Dilaporkan Terkait Pelanggaran Hak Cipta

Kapanlagi.com - Iwan Fals kini harus menghadapi masalah

hukum. Penyanyi ini dilaporkan ke pihak kepolisian dengan tuduhan

melakukan pelanggaran hak cipta. Iwan dilaporkan dengan nomer laporan

LP/1299/IV/2010/Dit. Reskrim Sus. Pelapor adalah pencipta lagu Toto

Dwiarso Goenarto.

"Hari ini kami melaporkan terkait masalah pelanggaran hak cipta.

Yang kami laporkan adalah Virgiawan Listanto ," ujar kuasa

hukum Toto, Jon Matias saat ditemui di SPK, Mapolda Metro Jaya, Selasa

(20/4) siang.

Ihwal mula pelaporan sendiri diceritakan oleh Toto ketika lagu

ciptaannya dinyanyikan oleh Iwan di sebuah TV swasta.

10 C.S.T Kansil, Kitab Undang-Undang HaKI (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), Halaman 44

9

xiii

"Kejadiannya tanggal 16 Oktober 2009 saat dia manggung di TV

One. Saat itu lagu itu dicantumkan pencipta lagunya adalah Iwan Fals.

Padahal penciptanya adalah pak Toto," ujar Jon.

Pelantun lagu Bento dan Bongkar ini diduga telah melakukan

tindak pidana hak cipta Pasal 2 ayat 1 UU No. 19 tahun 2002 tentang hak

cipta.

3.2.3.1. Undang Undang Yang Berlaku

Dalam kasus di atas terkena UUHC Pasal 2 ayat 1 yang

berbunyi:

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau

Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak

Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan

dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan

perundangundangan yang berlaku.11

3.2.3.2. Hukuman Yang Berlaku

Dalam kasus ini Jika terbukti bersalah maka akan di perjara

paling lama 7 tahun dan denda maksimal Rp 5.000.000.000,00

(lima miliar rupiah).

3.3. Dampak Pelanggaran Hak Cipta

1. Sang pencipta menjadi takut untuk membuat sesuatu

2. Terciptanya hasil karya bajakan

3. Tidak dapat menghargai suatu ciptaan orang lain

4. Merugikan pencipta/pemegang hak cipta, misalnya mem-foto kopi

sebagian atau seluruhnya ciptaan orang lain kemudian dijual/belikan

kepada masyarakat luas;

11 C.S.T Kansil, Kitab Undang-Undang HaKI (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), Halaman 2

10

xiv

5. Merugikan kepentingan negara, misalnya mengumumkan ciptaan

yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan

dan keamanan.

6. Bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, misalnya

memperbanyak dan menjual video compact disc (vcd) porno.

7. Pelanggaran hak cipta akan membawa dampak buruk bagi

pengembangan i1mu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra.

3.3. Upaya Untuk Memberantas Pelanggaran Hak Cipta

1. Membangun budaya masyarakat untuk menghargai hasil karya orang

lain.

2. Pemerintah, baik instansi-instansi terkait, jajaran penegak hukum dan

segenap lapisan masyarakat hendaknya sepakat untuk secara bersama-

sama memerangi pembajakan terhadap karya-karya intelektual.

contoh: Pembajakan perbuatan yang merugikan perekonomian

bangsa, menghancurkan kreativitas, dan merendahkan martabat

bangsa.

3. Alternatif lain untuk menggunakan program yang memiliki lisensi

Open Source.

4. Lisensi Open Source adalah lisensi di mana setiap orang yang

menggunakan perangkat lunak diperbolehkan membuat salinan tak

terbatas, menjual atau bahkan memberikan program komputer secara

bebas tanpa ada kewajiban membayar kepada siapapun.

5. Ketersediaan SourceCode dalam program dengan lisensi ini mejadi

syarat utama untuk dilakukan modifikasi dan perbaikan program.

11

xv

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Hak Atas

Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang

bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio

manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immaterial, benda

tidak berwujud. Serta Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta

atau Pemegang Hak Cipta untukmengumumkan atau memperbanyak

Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelahsuatu ciptaan dilahirkan

tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundangundanganyang

berlaku.

Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan sesuatu yang harus di

lindungi, dari banyaknya kasus pelanggaran yang terjadi di indonesia. Untuk

itu diperlukan upaya dari berbagai pihak agar pelanggaran hak cipta dapat di

minimalisir.

Peran pemerintah sangat penting karena pemerintah yang

mengendalikan peraturan tentang pelanggaran hak cipta tersebut, serta di

perlukan juga peran dari masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran

tersebut.

4.2. Saran

Pemerintah diharapkan dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat

mengenai hak kekayaan intelektual sehingga masyarakat dapat mengerti

hukum yang berlaku di Indonesia sekaligus memahami pentingnya hak

kekayaan intelektual setiap individu maupun organisasi. Selain itu

pelaksanaan dan pemberian ganjaran dilakukan dengan lebih tegas dan

pemerintah mempermudah akses pendaftaran HaKI.

12

xvi

Masyarakat disarankan lebih peduli akan tindakan pelanggaran HaKI,

baik dari pengawasan akan adanya usaha yang melanggar HaKI juga

mempraktikkan tindakan menghargai HaKI dengan membeli produk yang asli.

13

xvii

DAFTAR PUSTAKA

Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil. 2004. Kitab Undang Undang HAK

KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI). Jakarta: Pradnya Paramita.

Maulana, Insan Budi. 1999. Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek

Dan Terjemahan Konvensi-Konvensi di Bidang Hak Atas Kekayaan

Intelektual (HAKI). Bandung: Citra Aditya Bakti.

Usman, Rachmadi. 2003. HUKUM HAK Atas KEKAYAAN INTELEKTUAL,

Perlindungan dan Dimensi Hukum di Indonesia. Bandung: Alumni.

Widjaja, Gunawan. 2001. Seri Hukum Bisnis Lisensi. Jakarta: RajaGrafindo

Persada.

14