Embed Size (px)
Citation preview
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
Edisi
Hal
': l(Zlttti!,tL lf@i ad6:f
Sidang Korupsi SPPD Fiktif Gianyar Jilid ll
Satu Terdakwa Belum DidampingiPenga cara, Sidang Ditunda
DENPASAR, NusaBaliSidang dugaan k{ rups i
Surat Perintah PerjalananDinas (SPPD) fiktif DispendaGianyar jilid ll yang rhenga-gen oaKa n pembaca4n da-kwaan untuk 9 ter4 a kwAditunda maielis hakim Penga-dilan Tipikor Denpasar, Rabu(11/5). Penundaan ini karenasalah satu terdakwa belumdidampingi kuasa hukum,
Dalam sidang kem a rin,terdakwa yang belum di-dampingi kuasa hukum, yaituDewa Made Putra. Sedangkanterdakwa lainnya Sang AyuIka Kencana Dewi didampingipengacara Nyoman Parwatidan 7 terdakwa, yaitu I KetutRita ma, Ketut Puja, MadeDarmaia, Nyoman Sulendra,Cok lstri Sri Siswarini, DewaPutu Mudana dan Dewa PutuSuarnama d idampinqi kuasahukumnya, Bernadin.-"Karenasatu terdakwa tielum didam-pingi kuasa hukum, sidangakan-kami tunda hingga pe-kan depan," tegas maielis ha-kim pimpinan Gede Hariyadi.
Sebelum menutup sidang,Bernadi juga m engaju ka nsurat penangguhan penah -
anan kepada ma jelis hakimuntuk terdakwa Cok IstriSiswarini yang 3edang sakit."Kami mengajukan penang-
guhan penahanan karena ter-dakwa sakit," ujar Bernadin."Kami akan tanggapi ini nantisetelah dikonsultasikan," jelasmajelis hakim sambil menu-tup sidang. Kasus ini terjadipada tahun 2013 silam. Saatitu sebanyak semtiilan PNSdi bagian tenaga pendata danpenagih Dispenda G ianyarberencana menggelar studibanding ke Dispenda {ogordengan menggunakan danaAPBD,
Tapi pada kenyataan nyamereka justru plesirqn keMalaysia selama dua harf dari
14-16 Februari 2013. Dalamkasus ini negara mengalarnikerugian sekitar Rp 61 iuta..Menariknya, 6 dari 9 terda-kwa ini merupakan terpidanadalam kasus SPPD fiktif,iilidI yang sudah divonis 1 tahunpenlara,
Tiga (3) dari 9 PNS hanyaterterat kasus SPPD fiktif ra-hun 2013 [SPPD nktifjilid 2),masrng-masing Cokorda lstriSri Siswarini fstaf di DinasKependukan dan Catatan Sipilatau Drsdukcapil Gianvai).Dewa Putu Mudana Jstaf diDinas Pendudukan Pemuda
Olahraga atau D isdikp oraGianyarJ, dan Dewa Putu Su-arnama (staf di DisdukcapilGianyar).
.Sedangkan 6 PNS lainnyasebelumnya juga telah di-vonis bersalah dalam kasusSPPD fiktif tahun 2012 dankembali jadi tersangka kasusSPPD fiktiftahun 2013 adalahDewa Made Putra (Ka b idKependudukan DisdukcapilCianyar, ditahan seiak 28Oktober 2015, telah divonishukuman 1 tahun penjara),I Ketut Ritama (Kabid Pena-taan Objek Dinas Pariwisata
PARA terdakwa tinggalkan ruang sidang, Rabu (11/5).
Gianyar, ditahan sejak 28Oktober 2015, telah divonishukuman 1 tahun penjara),Sang Ayu Made lka KencanaDewi (staf Kantor Camat Tam-paksiring, ditahan sejak 2BOktober 2015, telah divonishukuman l tahun pentaral, IKetut Puja (staf Kantor CamatTegallalang, ditahan seiak 2BOktober 2015, telah divonishukuman L tahun penjara), INyoman Sulendra (staf Kan-tor Camat Ubud, ditahansejak 28 Oktober 2015, telahdivonis hukuman l tahunpenjara), dan I Made Darmaja(staf Kantor Camat Gianyar,ditahan setak 28 O ktober2015, telah divonis hukumanL tahun penjara). 6 rez
Sub Bagian Humas dln Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
Edisi
Hal
: hnis, tz tv\d 2o(6
z5
Penilep tsantuan Pura Divonis Ringan* Ngenteg dan Suwitra Sama-sama Kena 1 Tahun
Putusan ini send'irfjauh lebih ringari
dari tuntutan Jaks{Penuntut Umuni
TEdDAKWA. Ketul Ng€nleg be.diskusi dongan tuas€ hulumnya saa! ialana sidang putusan di tunsdilan Tipikor Denpasi nabu (11,6) {loio kadl. Terdsrwa AA Ok. Suwir. saalialanr srdans (loto tlnan)
(JPU) Made Pasekyang menuntut
hukuman 4 tahur!penjara.
DENPASAR, NusaBaliMantan Sekretaris DPC
PDIP Klungkung, Ketut Ngen-teg dan rekannya BendaharEPanitia pemugaran Pura MekarSari, AA Oka Suwitra yang men-jadi terdakwa kasus korupsidana hibah'Pura Mekar Sari,Banjar Kaleran, Desa Bung-bungan, Kecamatan Banjarang1kan, Klungkung bisa bernapaslega. Keduanya divonis ringan,yaitu 1 tahun penjara olehmajelis hakim Pengadilan Tin-dak Pidana Korupsi [Tipikor)Denpasar pada, Rabu (1I/5)petang.
Dalam putusan yang dibalcakan bergantian oleh majeli$hakim pimpinan Wayan Su-kanila dengan hakim anggotaDewa Gede Suardita dan Mip'tahul, kedua terdakwa din-
yatakan bersalah melakukantindak pidana korupsi secarabersama-sama. Sesuai pasal 3jo pasal 18 Undang-undang RInomor 31 tahun 1999 tipikofsebagaimana telah diubah den:gan Undang Undang 20 tahun2001 tentang tindak pidanakorupsi Jo Pasal 55 ayat (1J ke-1 KTJHP.
Setelah membacakan pel-timbangan memberatkanj,
yaitu tidak mendukung upayppemerintah dalam pembefl-antasan korupsi dan pertim-bangan meringankan belurtrpernah dihukum dan menye-sali perbuatannya, majelip
hakim terlebih dahulu memba-cakan putusan untuk terdakwaNgenteg. "Menjatuhkan huku-man pidana kepada terdakwaKetut Ngenteg dengan pidanapen;ara selama satu tahun
dikurangi masa penahanan,Ditambah denda Rp 200 jutasubsider kurungan satu bulandan 15 harii'tegas majelis ha-kim dalam putusannya.
Politisi PDIP inijuga dibebas-kan dari biaya pengganti keru-gian negara karena sebelumnyasudah mengembalikan uang Rp61,5 juta. Putusan ini sendirijauh lebih ringan dari tuntutanJaksa Penuntut Umum (JpUl
Made Pasek yang menuntuthukuman 4 tahun penjara. Atasputusan ini, Ngenteg Iangsungmenyatakan menerima. Semen-tara fPU langsung menyatakanpikir-pikir.
"Kami masih pikir-pikir,"tegas fPU. Sementara itu un-tuk terdakwa Suwitra yangmerupakan Bendahara Panitia,majelis hakim menjatuhkan hu-kuman yang sama, yaitu 1 tahun
penjara ditambah denda Rp 200jua subsider 1 bulan 15 hari.
Suwitra juga dibebaskan daripengganti kerugian negara karenasudah mengembalikan kepadajaksa. "Saya menerima putusaninij'ujar Suwitra menjawab per-tanyaan majelis hakim,
Dalam kasus ini, Suwitradan Ngenteg mengajukan ban-tug;;r ke Pemprov Bali untukpeiilugaran Pura Mekar Sari
pada 2074. Padahal pura inisudah dipugar pada 2011.Setelah cair Rp 90 juta, Ngen-teg mengambil Rp 61,5 juta,sedangkan Rp 27 juta digu-nakan untuk pemugaran PuraSamuan Tiga dan sisanya Rp1,5 juta diambil Suwitra untukkepentingan pribadinya. Kasusini sendiri dilaporkan ke polisipada April 2015 lalu. JajaranPolres Klungkung kemudi-an menindaklanjuti laporan,sampai akhirnya menetapkanKetut Ngenteg dan AAG Suwi-tra sebagai tersangka.
Terdakwa Ketut Ngentegadalah warga asal Banjar Pe-kandelan, Desa Nyalian, Keca-matan Banjarangkan, Klung-kung yang mantan SekretarisDPC PDIP Klungkung 1999-2004. Dia berperan menguruspencairan dana pansos PuraTaman Sari melalui APBD BaliPerubahan 2014.
Sedangkan terdakwa, AAGede Suwitra merupakankrama pangempon Pura Ta-.man Sari di Banjar Kaleran,Desa Bungbuirgan, KecamatanBanjarangkan. Dia bertindaksebagai Bendahara PanitiaPembangunan Pura TamanSari. Dia.pula yang ajukandan menandatangi proposalpengajuan bansos Rp 90 juta,tersebut.6 rez
ffiilrfffirr,
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
,N,ffi$ffiffi
PemprovBali Naikkan
TPP Guru SI\{,VSMKBesarf n TPP
perbulan untukguru dan tenaga
kependidikanPNS Golongan lVsebesar Rp4 juta,
Golongan lll (Rp3,5juta), Golbngan
ll (Rp2,Q juta),Golonganll (Rp2
. tSTGUBERNUR Pastika didampingi wagub sudikerta saat rapat evaluasipembangunan, Rabu (l l/5).
juta).
DENPASAR, NusaBaliPemerintah Provinsi Bali akan
menaikkan besaran !unjanganprofesi pendidik (TPP) !angakanditerima guru SMA/SMK, seiringdengan peralihan kewenanganpengelolaan dari pemerintahkabupaten/kota ke pemerintahprovinsi.
"Prinsipnya adalah kalau ke-wenangan beralih kelprovinsi,
_!
harufamplihkarMangrapaltriwudungGuber
SeSMAT1 Oktakan
lagintulrur E
ti mrmberBaItanrr (1.tperproemp(an
anganpa dia-
tentang Tunjangan Prestasi KerjaBagi PNS Pemprov Bali.
Dalam Pergub tersebut diaturbesaran TPP perbulan untukguru dan tenaga kependidikanPNS Golongan lV sebesar Rp4juta, Golongan III (Rp3,5 juta),Golongan Il (Rp2,5 juta), Golon-gan I [Rp2 juta).
Pastika menandaskan den-gan adanya 'bayaran'yang lebihtersebut, tentu harus dibarengidengan kualitas guru yang lebihirr sanliaotaranya harus bisa
rus lebih baik gi. Ia:ukapr Balimemibanglali, c
rma K".71./s
peralrov n
npforvn bes
pai lebih ieleh u apa dia-lihkan," kataMangku Pasrapat evalutriwulan I PdungWiswaGubernur Bz
Seiring r
SMA/SMK I1 Oktober 2akan memb' TPP menga(Grrhernrrr Ba
Bali Maden," kata Gubernku Pastika usai memimpinevaluasi pem bangunan
an I Pemprovanle-lor
anlaialianan1?
n I Pempr('iswa Sabha
li, di Ge-Utama Kanto
ur Bali, Rabu ;1.
liling denganMK ke pemt
ihapemprov mula7, Pemprov Balr 2077, Pe
memberlakukakukan besarapada Peraturamengacu pada
li Nn 61fahun2n
\rr
Edisi
Hal
: (oni\ lz Mar 2o16
t3
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
Edisi
Hal
, Youis,lZ M bl6,j
merifgankan anak didik danakhirhya memberikan hasil yanglebih haik.
Bahkan, dia berharap aqarmutu guru SMA/SMK bisi miriodengqn kualitas guru di SMA/SMkBali Mandara yang meruoakansekolqh unggulin niilik eeinprovBali, 'K'an sudah ada contohnya,bisa nggak begitu," uiarnya.
Pi\aknya menaruh perhatian}?ng Uesar terhadap bidang pendi-dikansupayaSDMBalii kualitas-nya baik karena Bali tidak memi-liki kekayaan sumber daya alam.
Sedangkan terkait guru yangberstatus tenaga kontrak, kataPastilG akan dievaluasi lagi apak-ah tenaga itu memang diperlukanahu tidak. "langan asal tuniuk-
dengan Pergub 6L/2013 itumencapai lebih dari Rp344,72miliar dalam setahun.
Jumlah tersebut untuk mem-bayar TPP bagi 6.869 guru dantenaga kependidikan PNS dariSMA/SM K di Bali, seirins densanperalihan kewenangan itu.
"Tia
menambahkan, dengan adanvaTPP tersebut akan lebih menin-gkatkan keseiahteraan guru yangsudah mendapatkan gaji pokok,sertifikasi dan uang lauk-pauk.
Selama inr, ucup dia, bisaranTPP yang diterima pemerintahkabupaten di Balijauh lebih kecildibandingkan TPP vans akandiberikan Pemprov Bili. "
Dia mencontohkan untuk TPPbagi kepala sekolah di KabupatenBadung selama ini untuk kepalasekolah (golongan IV) saia sebe-sar Rp1,2 juta, berarti untuk paraguru dengan golongan yang Iebihkecil tentu TPP-nya di bawahRp1,2 juta. Disisilain, untuk gajitenaga konrrak/honorer yangakan diterin)a perbulan sitiaforangnya direncanakan sebesaiRp2.037.560. 6 ant, isu
tunjuk saja, semua orang numpanghiduD di situ. kacau [ita. Prinisipnya harus efekifefisien, tetapihasilnya bagus," tukasnya.
Sementara itu, Kepala DinasPendidikan, Pemuda dan olahra-ga [Disdikpora) Provinsi Bali TiaKusuma Wardhani mengatakananggaran yang harus disiapkananggaran yang harus disiapkanuntuk pembayaran TPP sesuai
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
Edisi : (anrr( ,[:. Nrar ao\b
Hal 1 dan 1g
Pasca Pemerikiaan Dirut PD parkir Denoasar
Kuasa Hukum PD Parkir'Serang' Balik Kejaksaan
DENPASA& NusaBali hukum PD Parkir Kota Denpasarlangsung bereaksi keras, ilabu[1115). Trio kuasa hukum pDParkir Kota Denpasar, yalmi Agus
Buwnbung ke Hol-15 Kdon I
kanan): AgusSujoko,Agus Samiiaya, Ari Soenaror.
Pascd pemeriksaan DirekturUtama (Dirut) PD Patkir KotaDenpasar, Nyoman G{de Sudi-antara, oleh penldik (ejakaanantara, oleh penldik (ejakaanNegeri (KejariJ Denpasar, kuasa
Kuasa Hulkum PD Parkir'serang' Balik Kejaksaantentang pidana korupsi, itu adasyaratnya yang harus dipenuhi."Salah satunya, kerugian negaradan perbuatan melawan hukum,Apakah ini sudah terpenuhi?"tanyanya lagi.
Ari menambahkan, sebagaisesama penegak hukum, pi-haknya mempertanyakan apa-kah selama proses penyidikanitu sudah benar dan telah sesuaidengan kaidahn}?? tbren4 kasusini bukan kasus pidana umumyang syaratnya mungkin lebihringan atau lebih mudah.
Itu sebabnya, tim kuasa hu-kurn PD Parkir Kota Denpasarmenyayangkan statemen KajariDenpasar yang dianggap cend-erung mengarah pembunuhankarakter, bukan ke arah pen-anganan kasus korupsi. "Sarandari kami, penyidik harus lebihberhati-hati, karena baik penveli-dikan maupun penyiditan aaitatrcermin dari penegakan hukumkita. Jadi, ;an9n sampai kelihatanjelek" tandas Ari.
Sehari sebelumnya, Dirut PDParkir Kota Denpasar, Nyoman
Samiiaya, Ari B Soenardi, danAgus Suioko balik rlrenyerangdan mempertanyakFn bnerjakejaksaan dalam p{nangananK;tsus KoruDsl. l
Dalarn lieterangn ftrsrya diDenpasar, Rabu kemhrin, Ari BSoenardi mengatakad pihhloyasangat menghormati proses hu-kum yang sedang berialan dikejaksaan. Namun, Ari mensin-gatkan iihak Kejari Denpaiaragar lebih berhati-hati dalammenangani perkara korupsi,
Hal ini diingatkan Ari;setelahmelihat_kinerja penyidik keiak-s€an dalam penahganan kasusdugaan korupsi di lubuh PDParkir Kota Denpasad MenurutAri, sampai saat iniloenvidikkeiaksaan belum bisS menun-jukkan adanya kerugibn negarayang kabarnya masih dihitunsoleh Badan Pengawasan Keuan-gan dan Pembangunan IBPKP)Wilavah Bali
"fnsur utama daldm tindakpidana korupsi adala! kerugian
negara. Nah, untuk kasus pDParkir Kota Denpasar ini, manakerugian negaranya? Makan-ya saya bilang hati-hati dalammenangani perkara korupsi," tan-das Ariyang kemarin didampingranggota ! m kuasa hukum lalnnr€,Agus Samijaya dan Agus Suiok6.
Ari juga meI[lpertanyakanpeningkatan sau.is dari lidik fne-nyelidikan) samlai penyidiRanterka it kasus PD Farhr Kota Den-pasar. Menurut Ari, sampai saatini pihaknya juga masih meragu-kan dua alat bukti yang dimilikipenyidik kejaksaan, hingga bisameningkatkan kasus ini ke tinskatpenyrdikan. "Kami juga pertan-yakan, apakah penyidik sudahmemiliki dasar dan bukti yangkuaq sampai bisa meninskadGnkasus ini lie tingkat penyiiikanZ'tanya Ari.
Seharusnya, lanjut Ari, sebe-lum meningkatkan status daripenyelidikan ke penyidikan, ke-iaksaan sudah menmntonsi alatbuki yang cukup slbagilmanatertuang dalam Undalg-urdan&Leorn Knusus tast berbicara
,
Kuasa
Sub Bagian Humas {an Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
Gede I
lan petuk dikasus
penuhi panggr-Denpasar un-
selaku saksi terkait
dugaan korupsibrkir Kota Denpasarsekitar tahun 201.4.
Imanuel Zebua enggandeail kasus dugaan ko-
iuairr."r,it trtt"pini. Menurut Zebua
proses penyidikan kasus<ir Kota Deopasar sudahsekitar 70 p-ersen. Pihakan tinggal memeriksagga tiga saksi lagt, kasus
Edisi
Hal
: K.{h\$ i 2r \^e\ Ao\)"
\t
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
Edisi
Hal
: K6m1g,l12 N&l ro\.b
s
Kasus Bansos Fiktif Merajan SriArya Kresna Kepakisan
Anggota DPRD Klungkung akan DiperiksaSEMARAPURA, Nr*aBali
Penvidikan kadls bantuan ,
sosial (bansos) fit*if perlban-gunan Merajan Sri Arya KiesnaKepakisan di Banjar Anjingan,Desa Getakan. Kecamatan Ban-larangkan, Klungl{ung senilaiRp 200 iuta berla{lut denganmembidik ayah thrsangka, I
Ketut Krisnia AdiFutra yanganggota DPRD Klungkung, IWayan Kieen Adnyana untukdiperiksa. Saat ini, penyidikgudah layangk4n s{rat izin per-mohonan pomerillsaan Kicenkepada Cubernur Fali.
lnformasi yan$ dihimpundi lapangan Rabur(11/5), pe-nyidik Unit Tip ifor PolresI{ungkung sudah rf.renga jukanizin permohona{ pemerik-saan terhadap andgota FraksiCerindra DPRD Klungku ngini pada akhir Aprll 2016 lalu.Namun sampai sa4t ini izin itubelum turun. Keteringan Kicendalam hal ini dia{ggap perluoleh penyidik, kafena dinilaimengetahui isi ptrmohonanproposal bansos.
Sementara terkait kepas-tian qpakah izirl Gubernursudah turun atau Uelum, KanitTipikor Ipda Nengah Sula-tta belum bisa dikonfirmasi,karena handphonenya tidakaktif. Sementara KaoolresKlungkung, AKBP IFX Aiendra
Wahyudi saat dikonfirmasi viapesan singkat (SMS) apakahsurat izin dari Gubernur Balisudah turun terkait pemer-iksaan Kicen hanya dijawabsingkat. "Belum turun bli," ujarAKBP Arendra, Rabu (11l5J.
Sementara Karo HumaqPemprov Bali Dewa Gede Ma-hendra saat dikonfirmasi men-genai izin tersebut, mengakubakal mengecek pada bagianteknis. Jika memang ada tentubakal diproses secepatnya.Apalagi selama ini GubernurBali, Made Mangku Pastika me-minta kasus itu diusut tuntas."Nanti akan segera kita cek,"ujar mantan Penjabat BupatiBangli ini.
Sebelumnya, Wayan KicenAdnyana memberikan klari-fikasi terkait dugaan bansosfiktif tersebut, yang diket-uai langsung oleh anaknya IKetut Krisnia Adiputra. Sebagaiorangtua, Kicen mengaku ke-cewa dengan sikap anaknya.Bahkan dia menyerahkan per-soalan tersebut ke proses hu-
'kum, Kicen marah dan jengkeldengan sikap anaknya, selakuorangtua dia mendukung se-cara moral saia. Apalagi uangitu telah habis, maka kini pros-esnya diserahkan kepada yangbersangkutan untuk memper-tanggung jawabkannya,
"Saya sudah mewanti-wantikepada dia (Krisnia) agartidaksembarangan menggunakanuang tersebut," ujarnya be-berapa waktu lalu. Kasus ban-sos fiktifini sendiri terungkapketika Tim Monitoring danEYaluasi [Monev) PemkabKlungkung turun bersamaBPKP ke lokasi, Selasa (1/3)lalu. Kala itu, Tim Monev yangmelakukan pengecekan, men-emukan sejumlah kejanggalandi lokasi. Salah satunya, Mera-jan Sri Arya Kresna Kepakisanyang digelontor bansos/hibahsebesar Rp 200 iuta tahun2015, ternyata tidak ada diBanjar Anjingan, Desa Pakra-man Getakan.
Setelah ditelusuri, nama-nama yang tercantum dalamproposal tertdnggal 18 luli2014 itu, sama sekali tidakmengetahui kalau namanySdicantumkan. Dalam proposalhibah dengan nomor 01/PPMSAKK/VII/20 14 itu, tercan-tum I Ketut Krisnia AdiDutrasebagai Ketua Panitia Pem-bangunan. Dia merupakankrama asal Banjar Aniingan,Desa Pakraman Getakan yangkesehariannva bekeria se-bagai pegaviai kontfak diDinas Pendidikan, Pemuda,dan 0lahraga (Disdikpora)Klungkung. 6 w
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
Mpu layaAdharya Nanda jadi Saksi MeringankanDENPASA& NusaBali
Saksi meringankan Ida Pan-dita Mpu Jaya AcharYa Nan-da dihadirkan dua terdakwakasus dugaan korupsi danapunia IHDN (lnstitut H induDharma Negeril De npasarpada, Rabu (11l5). Namuntidak semua keterangan saksimerinAankan dua terdakwa,yaitu mantan Rektor IH DN,Prof Titib dan mantan KabiroUmum, Praptini.
Awalnya, saksi Ya,ng jugamerupakan dosen di IHDNDen p;sar ini d itanya soal danapunia yaEg diPungut kepadamahasiswa baru. Namun iamengataka n jika selama initidak-pernah ada keluhan ter'kait dana punia ini. Bahkan iafienvebut iika mahasiswa su-dah mampu untukdibebankandana punia.
Nah, keterangan mulai ber-balik arah menjadi member-atkan ketika saksi dicecarterkait pungutan dana Puniavang berdasarkan SK dobel, diinana salah satu SK diPastikansiluman. "Kalau masalah SK
dobel itu saya tidak tahu,"ujarnya. Giliran Jaksa Penun-tut Umum 0PU) Hari SoetoPoyang mencecar saksi terka,itpenggunaan dana punla. lamenanyakan apaKan pemoe'lian aksesoris mobil, servicemobil dan biaya TV kabelbolehmenggunakan dana Punia? .
Saksi Yang terPojok akh'irnya mengakui jika Pe ng-
sunaan dana Dunia un(uk hal rektor dan Praptini sebagaiiersebut tidik dibenarkan. Kabiro Umum mengeluarkan"Tidak dibenarkan, iika dana biaya SDPP (Sumbangan Danapunia digunakan di hlar lima Penunjang PendidikanJ bagikomponin, atau lima aspek calon mahasiswa baru danyang masuk dalam tlhisama. mengalihkan selisih pengu-Intinya dana punia tidak boleh rangan biaya SDPP tersebutdipergunakan di luar peruntu- menjadi biaya dana punia.kan," jelasnya. Namun mereka tidak men-
Ditambahkannya, dana pu- sqngumkan SK penetapannia sepan,ang untuk pendidi- pNBp, yang berakibat tidakkan tidak dipermasalahkan. disetoinyi dana punia ke"Kebudayaan,. ketrJmp.ilan kas negera oleh bendahara.umatnya,ngayah.nop.en&99n- Akibat-perbuatan tersebut,dres, dah lain sebagainya, bisa berpotensi berkurangnyadlgunat(an O-arl oana punla,, pNBp negara yang berasaltdmbahnva :1i' 1lllry,l-Yl dari pelavinan penaidikan dilransport dosen yang olamoll IHDN Denpasar
Dugaaln Korupsi Dana Punia IHDN Denpasar
TERDAKWA dugaan korupsi dana punia IHDN Denpasar, Prof MadeTitib (kiri) mengikuti sidang dengan agenda mendengarkan keteraQgan
saksi meringa;kan lda Pandita Mpu Jaya Acharya Nanda diPengadilan
T'pikor Denpasar, Rabu (11/5).
dari dana punia, saksi mengi-yakan dan mengaku pernahmendapat biaya transportyang diambil dari dana pu-nia. Namun saat ditanya soalpayung hukum pemungutan,ia mengatakan tidak tahu.Termasuk saat ditanya soalpayung hukum pemungutandana punia. "Saya tidak tahusoal itu;'terangnya.
Kasus yang menierat ProfTitib dan Praptini ini, yaitu ka-sus pungutan liar dalam ben-tuk dana punia terhadap calonmahasiswa baru pada IHDNDenpasar tahun 2011-2012.Awalnya, Prof Titib sebagai
Untuk itu uang SDPP di-kurangi dan mahasiswa barudikenakan uang dana punia.Yakni untuk 51 Rp 1juta, D3Rp 800 ribu, 51 dari D3 Rp200 ribu dan S1 dari D2 sebe-sar Rp 500 ribu. Dari danapun ia inilah didapat danaRp 752.a34.939 yang tidakbisa dipertanggung jawabkan.Akibat perbuatannya, keduaterdakwa yang meru pakanmantan pejabat IHDN Den-pasar ini dijerat Pasal2 ayat 1,pasal 3, jo pasal 1B ayat t hurufb UU No 3l tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidanakorupsi sebagai mana telahdiubah dan ditambah denganUU No 20 tahun 20101 tentangTipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1KUnf. E rez
Edisi
Hal It
-I,FI
lFnll- .1. I
.. .irl
F& .,
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
ftadar Bali
Edisi z Kqnn, tZ /A(; 2016
Haf zLL I
AcharyaNanda
Korupsi Pura Diganjar SetahunSEMENTARA itu, kasus dua terdalo,va kasus
korupsi dana bansos pembangunan Pura Ta-
man Sari Klungkung, Ketut Ngenteg dan AA Oka
Suwitra, memasuki babak akiir. Majelis hakimpimpinan Wayan Sukanila menjatuhkan vonismasing-masing terdakwa setahun penjara.
Selain hukuman badan, kedua terdalrlwa yangdisidang secara terpisah ini mendapat ganiarandenda Rp 200 juta subsider 1,5 bulan. Keduanyaterbukti melakulqan korupsi sebagai mana diaturdalam Pasal 3 jo Fasal lB UU Tipikor jo Pasal 55
ayat ( I ) ke - I KUFfP berupa bansos pura senilai Rp
63 iuta, dari totalpansos Rp 90iuta. Namun mer-eka tidak dikenakan wng pengganti lagi karena
sudah mengembalikan kerugian negara tersebut.
Putusan hakim tersebut lebih rendah darituntutan Jaksa Penuntut Umum (IPU) yang se-
belumnya menuntut keduanya dengan 4d-E
Bela Titib
Ketut Ngenteg
[n^auDolxiRmaB 
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl perwakilan provinsi Bali
Radar Bali
Edisi
Hal
: (4r1tis,l2 hai 24/6.O/--z-
fun
Jadi Saksi, TolakDisumpahWalaka
DIINPASAR - Dugaan korupsidana punia mahasiwa IHDN
Ketika ditanya Jaksa PenunturUmum (JPU) Gede Arthana danHari Soetopo, mahasiswa belumberpenghasilan, Acharya berdalih.Dikatakan, yang berpenghasilanadalah olangtua mahasiswa. Punsaat disinggung tentang peng-gunaan dana punia tidak untukkepentingan agama, Acharyamenyebut tal masalah. "Apakahdana punia itu boleh digunakansewis mobil kampus dan bayar tvkabel?" tanya.iaksa Soetopo.
Menurut Acha.rya hal itu tidakmasalah, selama mobil dan televisi digunakan untuk menunjangkepentingan pendidikan di kam-pus. "Karena salah satu tujuandana punia salah satunya untukmembantu pendidikan. Selain un-tuk kepentingan agama, budaya,membantu yang tidak mampudan lainnya," ielas Acharya.
Pria paruh baya ini juga tidakmempermasalai*an dana puniauntuk membiayai perjalanandinas dosen ke luar kota. "Sayasendiri pemah menerima (biaya,Red.) saat mengajar ke Bangli. Iuiurdsiko di ialan tinggi;' imbuhnya.
Iaksa tidak menyerah. Jaksamengungkit tentang dua SK danapunia yang diteken Titib. Dua SKtersebut memiliki nomor dantanggal sama. Namun, isi dad SKberbeda. "Saya tidak tahu teknisstruktural, karena saya dosenbiasa, Tapi, untuk pungutan danapunia harus dibuatkan lembagasendiri/'ielasnya.
Kembali didesak soal SK ber-beda yang mengindikasikan adayang ditutupi, Acharya engganmenjawab. "Kami sulinggih tidakboleh lagi mengurus duniawi,Tugas kami melayani umat,"jawabnya singkat.
fPU, yang masih belum puascoba mengejar Namun, tidakbisa karena Acharya mengaku adakegiatan melayani urnat. Sidangdilaniutkar pekan depan denganpemeriksaan rerdakwa. (san/yor)
kerFbali menghadirkan dua ter-dal{wa, martan rekor Prof. MadeTitib dan PRII Dr. Praptini. Sidangdi fengadilan Tipikor kemarin
disumpah omng walaka Yangkarena
sudah dibaptis,' ujarAcharfa-nolhkan Acharya ini son-
takl mefnbuat maielis hakimpinpinan Dewa Gede Suardhitater{elut. Pun dengan hadirin."Inil/rzn hu-kum nasional. bukanhuqrm ggama. Iadi harus terapdisqmpah," kata hakim anggotaWajan Sukanila.
2
alias meringankan, Idataya AcharF Nanda.
saat sidarg hendakAcharya menolak diam-ah oleh majelis hakim.
ah 4ami ridak perlu diragukankar(na qudah disumpah secaraspirf tualp" ucap Acharya.
dan Bud!a berdasarkan bhisamadi Lombok. Dalam aturan itujuga disebutkan persentase daripenghasllan seseorang diwaiib-kan frntuk dana punia," paparpriayangiuga dosen di IHDN itu.
bisa kalau yang
ah, iian Acharya tanpaDalam kesaksiannya,
secara tidak langsungarkan serta mehbeladilakukan Titib dan
danaden-
Sebab danamempunyai dasar hukumbh.isama p arisada pad,a2002, "Dana punia sudah
