Kasus :

SIDOMUKTI pasien penderita stroke, Suharto 57 tahun warga RT 1RW 11 perum candi indah

desa candirejo kecamatan tuntang kabupaten semarang, tidak memiliki biaya atas perawatan selama

beberapa pecan di RSUD kota salatiga. Hingga kemarin 29 agustus 2010, keluarga yang diwakili istrinya

suharni, hanya bias pasrah berharap agar biaya perawatan tersebut dapat digratiskan.

Suharni mengungkapkan, suaminya berprofesi sebagai sopir truk mendadak jatuh dan dinyatakn

stroke. Telah terjadi penyumbatan pembuluh darah pada suaminya. Setelah terserang stroke, pria itu

nyaris sudah tidak mampu berbicara dengan jelas. Dia kerap bergerak sendiri dan meronta, sehingga

tidak lagi dibaringkan di atas tempat tidur. Karena jatuh dari tempat tidur berapa waktu lalu, maka kami

tidurkan dilantai, kata Suharni, istrinya.

Sejumlah Dokter spesialis RSUD Kota Salatiga telah menanganinya setelah beberapa waktu

dirawat Dokter memperbolehkan Suharto pulang untuk pemulihan. Tujuannya agar biaya rumah sakit

tidak membengkak, sehingga pemulihan diserahkan di rumah saja. Tetapi kini kami kesulitan karena

tidak memiliki biaya sekitar Rp. 6 juta untuk membayar rumah sakit, kata Suharni di ruang kelas 3 ruang

cempaka RSUD, tempat suaminya dirawat. Ibu 4 putra tersebut kemudian berupaya mendapatkan

pembebasan biaya dengan meminta jaminan kesehatan masyarakat miskin. Kemudian atas bantuan

Dewan Kesehatan Rakyat Provinsi melalui anggotanya Andreas Nur, diupayakan pembebasan itu. Tetapi

pihak rumah sakit belum memberikan persetujuan karena pembebasan itu belum diterima. Kami

berharap agar pasien dipulangkan dahulu, urusan biaya setelah prosess permohonan dipenuhi, kata

Andreas, Dewan Kesehatan Rakyat Provinsi.

Dokter Agus Sunaryo SpPD menerangkan, sewaktu dating pasien dari wilayah Kabupaten Semarang

tersebut tidak meminta pelayanan kesehatan masyarakat miskin kepada rumah sakit. Pasien baru

mengaku dari warga tidak mampu, setelah mengajukan pembebbasan biaya saat meminta pulang.

Kalau sudah begini kami hanya bisa memberikan keringanan biaya. Sebab hingga kini kami belum

mendapatkan surat jaminan kesehatan provinsi maupun jaminan kesehatan dari Kabupaten Semarang,

ujarnya.

SUARA MERDEKA 30 agustus 2010

Analisa permasalahan :

Dilema etis dari kasus diatas adalah