Silabus CG Gasal14 15

Program S1 FEUI Silabus Tatakelola Perusahaan Gasal 2014/2015

halaman1dari12

SILABUS TATAKELOLA PERUSAHAAN

ACCT 11306 SEMESTER GASAL TAHUN 2014/2015

1. Tim Pengajar No NamaDosen Alamat Email 1 Prof. Sidharta Utama, Ph.D., CFA /

Purwatingsing, MBA, DEA

[email protected] / [email protected]

2. Deskripsi Mata Ajaran Mata ajaran ini memberikan pengertian corporate governance, alasan diperlukannya, prinsip-prinsip dan implementasinya, serta tinjauan terhadap praktek dan isu corporate governance di Indonesia. Pembahasan menekankan pada pentingnya peran profesi akuntan dan bagaimana profesi akuntan dalam mewujudkan corporate governance yang baik. Jenis : Wajib Jumlah SKS : 3 3. Tujuan 3.1. Tujuan yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan kognitif Tujuan yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan kognitif adalah agar mahasiswa dapat: 1. Memahami dan menganalisis konsep Corporate Governance (CG) serta alasan

diperlukannya praktek CG yang baik (GCG). 2. Memahami dan menganalisis manfaat dari praktek GCG terhadap perusahaan dan

perekonomian. 3. Memahami dan menganalisis prinsip-prinsip GCG. 4. Memahami dan menganalisis pentingnya perilaku bisnis yang beretika dalam

mewujudkan praktek GCG. 5. Memahami dan menganalisis pentingnya peran akuntan dalam mewujudkan GCG. 6. Memahami dan menganalisis beberapa instrumen pengukuran praktek CG. 7. Memahami dan menganalisis praktek CG di Indonesia. 3.2. Tujuan yang berkaitan dengan pengembangan kepribadian (soft-skill)

No. Ketrampilan yang Dikembangkan Keterangan 1. Ketrampilan teknis Ada 2. Ketrampilanan alitikal Ada 3. Ketrampilan penetapan tujuan (goal setting) Ada 4. Ketrampilan mengelola waktu Ada 5. Ketrampilan menulis Ada 6. Ketrampilan presentasi (public speaking) Ada 7. Ketrampilan kerjasama kelompok Ada 8. Kepercayaan diri Ada 9. Ketrampilan memecahkan masalah Ada

10. Ketrampilan bahasa Inggris Ada

UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS EKONOMI

mailto:[email protected]�

mailto:[email protected]�


halaman2dari12

4. Bahan Bacaan Bahan bacaan adalah berbagai buku dan artikel yang relevan dengan Corporate Governance. Umum (Menjadi acuan di semua pertemuan) 1. OECD, 2004, OECD Corporate Governance Principles. 2. KNKG, 2006, Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. 3. Aturan-aturan yang terkait dengan corporate governance, seperti UU Perseroan

Terbatas RI, UU Pasar Modal, aturan OJK/Bapepam-LK, BEI, serta BI yang relevan. Pertemuan 1 1. Claessens (2003), Corporate Governance and Development. Global Corporate

Governance Forum 2. Masdoor (2011), Ethical Theories of Corporate Governance. International Journal of

Governance, 1 (2): 484–492 Pertemuan 2 1. OECD, 2004, OECD Corporate Governance Principles. 2. KNKG, 2006, Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. 3. Brändle & Jürgen Noll(2004), The Power of Monitoring. German Law Journal, Vol. 5,

No. 11, 1349-1371 (baca:hal. 1352-1360).

Pertemuan 3 1. Claessens, S., Djankov, S., & Lang, L. H. . (2000). The separation of ownership and

control in East Asian Corporations* 1. Journal of Financial Economics, 58(1-2), 81–112.

2. Bapepam-LK IX.E.2, Transaksi Material 3. Bapepam-LK IX.1.1, RUPS 4. Contoh best practice panggilan RUPS: Notification of AGM, Bank Ayudhya,

Company Website. Pertemuan 4 1. Claeseens et al.(1999), On expropriation of minority shareholders: evidence from

East Asia, www.ssrn.com 2. Contoh best practice penyampaian risalah RUPS: Minutes of meeting AGM, Bank

Ayudhya, Company Website. Pertemuan 5 1. OECD (2009), Guide on fighting abusive related party transactions 2. Aturan Bapepam-LK IX.E.1 – Transaksi dengan pihak terafiliasi dan benturan

kepentingan 3. Aturan Bapepam-LK VIII.G.7 dan X.K.6– Pengungkapan transaksi dengan pihak

berelasi Pertemuan 6 1. Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.I.6 Tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan

Perusahaan Publik 2. Surat Keputusan Direksi PT BEI Nomor KEP-00001/BEI/01-2-14 Tahun 2014

tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang PelaksanaanGood Corporate Governance Bagi Bank Umum

http://www.researchgate.net/researcher/77188531_Udo_C_Braendle/�

http://www.researchgate.net/researcher/78412403_Juergen_Noll/�

http://www.ssrn.com/�


halaman3dari12

4. Brändle & Jürgen Noll (2004), The Power of Monitoring. German Law Journal, Vol. 5, No. 11, 1349-1371 (baca:hal. 1360-1365).

Pertemuan 7 1. Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.I.5 Tentang Pembentukan dan Pedoman

Pelaksanaan Kerja Komite Audit 2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang PelaksanaanGood

Corporate Governance Bagi Bank Umum 3. PwC (2010), Audit Committee Effectiveness: What Works Best, 4th Edition

Pertemuan 8 1. IIA (2009), The Role of Internal Auditing in Enterprise-Wide Risk Management 2. Crowe Horwarth (2011), Strenghtening Corporate Governance with Internal Audit 3. KEP-496/BL/2008 tentang Pembentukan dan Penyusunan Unit Audit Internal 4. KNKG (2011), Draft Pedoman Penerapan Manajemen Risiko berbasis Governance Pertemuan 9 1. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan perlindungan

pemangku kepentingan 2. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan whistleblower 3. Kakabadse et.al. (2005), Corporate Social Responsibility and Stakeholder Approach:

A Conceptual Review, Int. J. Business Governance and Ethics, Vol. 1, No. 4.

Pertemuan 10 1. Utama, CG, Disclosure, and Its Evidence in Indonesia, Manajemen Usahawan,

Maret & April 2003 2. EBAR Vol. 1, Transparansi dan Akuntabilitas, November 2005. 3. Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-431/BL/2012 tentang Penyampaian

Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik 4. Contoh Laporan Tahunan PT. Telekomunikasi Indonesia (2012) Pertemuan 11 1. Peraturan Nomor VIII.G.7 Lampiran Keputusan Bapepam dan LK Nomor: Kep-

347/BL/2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik

2. Rahman et.al. (2010), Financial Reporting Quality in International Settings: A Comparative Study of the USA, Japan, Thailand, France, and Germany, The International Journal of Accounting, Volume 45.

3. Lin dan Hwang (2010), Audit Quality, Corporate Governance, and Earnings Management: A Meta-Analysis, International Journal of Auditing, 14.

Pertemuan 12 1. Kaufmann, Daniel (2005), Myths and Realities of Governance and Corruption, MPRA

Paper No. 8089. 2. Why Don’t We Try to Be India’s Most Respected Company. An Interview with NR

Narayana Murthy, Harvard Business Review, November 2011. 3. UU No 31 tahun 1999 dan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi. Pertemuan 13 1. Handy, Charles (2002), What’s a Business For? Harvard Business Review,

December 2002




halaman4dari12

2. Integrity, Without It, Nothing Works. An Interview with Michael Jensen. Rotman Magazine, Fall 2009

3. Film: Inside Job (2010), sutradara Charles Ferguson. Pertemuan 14 1. ACMF-ADB, ASEAN Corporate Governance Scorecard: Country Report and

Assessments 2012-2013, http://www.adb.org/publications/asean-corporate-governance-scorecard-country-reports-and-assessments-2012-2013

2. CLSA, 2012, CG Watch 2012: Corporate governance in Asia. 3. World Bank, 2010, Report on Observance Standards and Codes: Corporate

Governance Country Assessment:Indonesia, http://www.worldbank.org/ifa/rosc_cg_idn_2010.pdf

5. Metode Pengajaran Agar peserta dapat mengikuti kuliah sesuai dengan jadual yang telah ditentukan melalui pembagian sesi perkuliahan mata pelajaran ini, maka peserta diwajibkan membaca bahan-bahan kuliah sebelum dimulai. Pengajaran diberikan dalam bentuk perkuliahan, presentasi kelompok, diskusi kelas, serta pembahasan kasus. Para mahasiswa diharapkan aktif bertanya dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh dosen. Perkuliahan diberikan pada pertemuan pertama, sedangkan pada pertemuan 2 hingga 14 formatnya adalah sebagai berikut: a. Mahasiswa diberikan daftar pertanyaan (terlampir di silabus) yang terkait dengan

materi tiap pertemuan. b. Mahasiswa membaca bahan-bahan kuliah sebelum perkuliahan agar dapat

menjawab daftar pertanyaan tersebut. c. Dosen memandu diskusi dalam kelas dengan mengajukan pertanyaan dari daftar

pertanyaan kemahasiswa, selama kurang lebih 60 menit. d. Kelompok melakukan presentasi kasus selama kurang lebih 30 menit. e. Dipandu oleh dosen, diskusi kelas membahas topik kasus selama kurang lebih 45

menit. f. Dosen memberikan ikhtisar dan penutup selama kurang lebih 15 menit. Rincian metode pengajaran yang digunakan pada mata ajaran ini adalah: • Pengerjaan kasus • Kuliah • Diskusi kelas • Proyek kelompok • Proyek penelitian independen • Pembelajaran kerjasama (cooperative learning) Tugas Kelompok Tiap kelompok beranggotakan tidak lebih dari 5 orang. Tiap kelompok ditugaskan mengerjakan tugas presentasi dan makalah kasus. Mulai dari pertemuan 2 hingga 14, setiap kelompok secara bergiliran akan membahas kasus yang tercakup dalam pertemuan yang bersangkutan. Setiap kelompok (baik kelompok yang presentasi maupun yang tidak presentasi) harus menyiapkan makalah. Jumlah halaman antara 5 sampai maksimum 10 halaman (tidak termasuk lampiran dan abstrak). TugasIndividu Tiap mahasiswa ditugaskan mengerjakan tugas makalah yang membahas mengenai isu CG di Indonesia. Jumlah halaman antara 10 sampai maksimum 15 halaman (tidak

http://www.adb.org/publications/asean-corporate-governance-scorecard-country-reports-and-assessments-2012-2013�

http://www.adb.org/publications/asean-corporate-governance-scorecard-country-reports-and-assessments-2012-2013�

http://www.worldbank.org/ifa/rosc_cg_idn_2010.pdf�


halaman5dari12

termasuk lampiran dan abstrak). Tugas dikumpulkan pada saat UAS.Tugas individu tersebut adalah tugas yang dibuat khusus untuk matakuliah Tatakelola Perusahaan, bukan tugas yang sama yang dibuat di matakuliah lain (oto-plagiarisme). 6. Evaluasi Hasil Pembelajaran Nilai akhir mahasiswa direncanakan diberikan dengan bobot sebagai berikut:

Partisipasi/Diskusi 15% Makalah individu: analisis praktek GCG 15% Makalah kasus 20% Presentasi 10% Ujian tengah semester 20% Ujian akhir semester 20%

7. KebijakanUmum Kode etik mahasiswa yang mencakup kejujuran akademik adalah hal yang sangat penting, tidak hanya bagi kredibilitas dan harga diri mahasiswa itu sendiri, namun juga mencerminkan nilai dan standar yang dianut oleh FEUI secara keseluruhan. Mahasiswa didorong untuk bekerja sama dalam proses pembelajaran, namun pengerjaan tugas-tugas tetap harus dilakukan secara jujur, mandiri, bukan menyalin pekerjaan orang lain dan kemudian diakui sebagai karyanya. 7.1. Kehadiran Sesuai dengan aturan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, ketidakhadiran tanpa keterangan maksimum 20%. Bagi mereka yang tingkat ketidakhadiran lebih dari 20% tidak diperbolehkan mengikuti ujian akhir. 7.2. Persiapan Mahasiswa diasumsikan TELAH MEMBACA bahan ajar sebelum perkuliahan dimulai. Mahasiswa harus menunjukkan motivasi dan komitmen yang sungguh-sungguh untuk belajar secara mandiri. Pusat pembelajaran adalah diri mahasiswa sendiri, bukan dosen. Dosen berperan sebagai fasilitator dan nara sumber proses belajar. 7.3. Fotokopi Buku Sesuai dengan Kode Etik di lingkungan FEUI yang menghormati hak atas kekayaan intelektual (HAKI), mahasiswa diharuskan membawa buku teks asli ke kelas; bukan fotokopi. Buku teks tidak harus edisi terbaru sesuai silabus, selama bisa menunjang pembelajaran. Mahasiswa yang tidak memiliki buku asli, dapat meminjam dari mahasiswa senior atau Perpustakaan FEUI. 7.4. Pedoman Penulisan Makalah penulisan menggunakan standar huruf Times New Roman, font 12, spasi 1,5, kertas A4.

7.5. Plagiarisme Plagiarisme adalah mengutip hasil karya orang lain (meliputi namun tidak terbatas pada kata-kata/data/ide/tabel/diagram), baik sebagian atau seluruhnya, tanpa menyebutkan sumbernya, atau menyajikan ulang hasil karya orang lain seakan-akan karya si penyaji. Plagiarisme termasuk juga menyalin sebagian atau seluruh pekerjaan mahasiswa lain atau menyalin dari buku, jurnal, Web, majalah, koran, dan lain-lain. Plagiarisme juga mencakup oto-plagiarisme yaitu memasukkan kata-kata/kalimat/ ide sendiri yang berasal dari tugas/makalah yang telah dikumpulkan untuk penilaian lainnya tanpa menyebutkan sumbernya. Sanksi atas Plagiarisme


halaman6dari12

• Satu kali, makalah diberi nilai nol atau maksimum E • Dua kali, mata ajaran terkait diberi nilai E • Tiga kali, dikeluarkan dari Departemen Akuntansi FEUI • Nama dan pas foto diumumkan di Papan Pengumuman setiap kali melakukan

plagiarisme Panduan untuk Mencegah Plagiarisme Panduan untuk mencegah plagiarisme dapat diakses di situs FEUI. Bagi mahasiswa yang belum jelas, dapat menghubungi Departemen Akuntansi FEUI. Statement of Authorship Bagi mahasiswa yang mendapatkan tugas membuat makalah/paper, harus menyertakan Statament of Authorship (terlampir) di halaman depan makalah/ papernya.

8. Jadwal Pengajaran

Pertemuan Topik Bahasan Bahan Bacaan Wajib 1 Pengertian CG

Alasan Diperlukannya GCG, Manfaat GCG Teori Keagenan

- Claessens (2003), CorporateGovernance and Development. Global Corporate Governance Forum

- Masdoor (2011), Ethical Theories of Corporate Governance. International Journal of Governance, 1 (2): 484–492

2 Tinjauan Prinsip-prinsip CG Struktur Governance

- OECD CG Principles - KNKG, Code for Good Corporate

Governance - Brändle & Jürgen Noll (2004), The

Power of Monitoring. German Law Journal, Vol. 5, No. 11 (baca: hal. 1352-1360).

- Kasus 1: Hasil Kajian Bapepam-LK Tahun 2006 Tentang Penerapan Prinsip-Prinsip OECD 2004 dalam Peraturan Bapepam dan tahun 2010 tentang Pedoman Good Corporate Governance di Negara-Negara Anggota ACMF (Asean Capital Market Forum)

3 Struktur Kepemilikan dan Perlindungan terhadap Hak Pemegang Saham

- OECD CG Principle 2 - Claessens et al., 2000 - Bapepam-LK IX.E.2 - Bapepam-LK IX.1.1 - Best practice panggilan RUPS - Kasus 2: PT Bumi Resources Tbk

4 Perlakuan yang Setara untuk Pemegang Saham

- OECD CG Principle 3 - Claeseens et al. 1999 - Best practice pengumuman risalah

RUPS - Kasus 3: Kasus PT Matahari Putra

Prima Tbk




halaman7dari12

Pertemuan Topik Bahasan Bahan Bacaan Wajib 5 CG danTransaksi Pihak

Berelasi - OECD CG Principle 3 - OECD (2009), Guide on fighting

abusive related party transactions - Aturan Bapepam-LK IX.E.1 - Aturan Bapepam-LK VIII.G.7 –

Pengungkapan transaksi dengan pihak berelasi

- Kasus 4: Satyam 6 Tanggung Jawab Dewan

Komisaris dan Direksi

- OECD CG Principle 6 - Peraturan Bapepam-LK Nomor

IX.I.6 Tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik

- Surat Keputusan Direksi PT BEI Nomor KEP-00001/BEI/01-2-14 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum

- Brändle & Jürgen Noll (2004), The Power of Monitoring.German Law Journal, Vol. 5, No. 11 (baca: hal. 1360-1365).

- Kasus 5: PT Askrindo 7 Komite Audit dan Komite

Lainnya: Peran, Tanggung Jawab, Komposisi, Keefektifan

- OECD CG Principle 6 - Peraturan Bapepam-LK Nomor

IX.I.5 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum

- PwC (2010), Audit Committee Effectiveness: What Works Best, 4th Edition

- Kasus 6: PT Telkomsel Ujian Tengah Semester

8 Peran Audit Internal dan Manajemen Risiko

- IIA (2009), The Role of Internal Auditing in Enterprise-Wide Risk Management

- Crowe Horwarth (2011), Strenghtening Corporate Governance with Internal Audit

- KEP-496/BL/2008 tentang




halaman8dari12

Pertemuan Topik Bahasan Bahan Bacaan Wajib Pembentukan dan Penyusunan Unit Audit Internal

- KNKG (2011), Draft Pedoman Penerapan Manajemen Risiko berbasis Governance

- Kasus 7: GlaxoSmithKline Plc 9 Peran Pemangku

Kepentingan

- OECD CG Principle 4 - Peraturan perundang-undangan di

Indonesia yang terkait dengan perlindungan pemangku kepentingan

- Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan whistleblower

- Kakabadse et.al. (2005), Corporate Social Responsibility and Stakeholder Approach: A Conceptual Review, Int. J. Business Governance and Ethics, Vol. 1, No. 4.

- Kasus 8: Susno Duadji sang Whistle Blower

10 Pengungkapan dan Transparansi

- OECD CG Principle 5 - Utama, CG, Disclosure, and Its

Evidence in Indonesia, Manajemen Usahawan, Maret & April 2003

- EBAR Vol. 1, Transparansi dan Akuntabilitas, November 2005.

- Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

- Contoh Laporan Tahunan PT. Telekomunikasi Indonesia (2012)

- Kasus 9: PT. Perusahaan Gas Negara Tbk

11 Kualitas Pelaporan Keuangan dan Peran Auditor Eksternal

- OECD CG Principle 5 - Peraturan Nomor VIII.G.7 Lampiran

Keputusan Bapepam dan LK Nomor: Kep-347/BL/2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik

- Rahman et.al. (2010), Financial Reporting Quality in International Settings: A Comparative Study of the USA, Japan, Thailand, France, and Germany, The International Journal of Accounting, Volume 45.

- Lin dan Hwang (2010), Audit


halaman9dari12

Pertemuan Topik Bahasan Bahan Bacaan Wajib Quality, Corporate Governance, and Earnings Management: A Meta-Analysis, International Journal of Auditing, 14.

- Kasus 10: Lehman Brothers 12 Masalah Korupsi di

Indonesia Good Public Governance

- Kauffman (2005) - Harvard Busive Review, Nov 2011. - UU Tindak Pidana Korupsi - Kasus 11: PT Duta Graha Indah –

Kasus Korupsi WismaAtlet 13 Etika Bisnis dan CG - Handy, Charles (2002)

- Rotman Magazine, Fall 2009 - Film: Inside Job (2010), sutradara

Charles Ferguson. - Kasus 12: Parmalat

14 Praktek CG dan Instrumen Pengukuran Praktek CG

- World Bank: ROSC CG Indonesia, 2010

- ACGA – CLSA (2012) - ASEAN CG Scorecard - Kasus 13: Hasil penilaian Bank

Dunia – ROSC terhadap corporate governance di negara-negara ASEAN

Ujian Akhir Semester 9. Daftar Pertanyaan

1. Pertemuan 2 a. Jelaskan prinsip-prinsip CG menurut OECD. b. Jelaskan juga prinsip-prinsip CG yang dikeluarkan KNKG. c. Menurut Anda, apa saja isu-isu utama terkait penerapan prinsip-prinsip CG di

Indonesia? d. Bagaimana peranan regulator terkait penerapan prinsip-prinsip CG tersebut?

2. Pertemuan 3 a. Jelaskan perbedaan antara cash-flow rights dan control-rights serta

bagaimana menghitungnya. b. Berdasarkan Claessens et al. (2000), jelaskan bagaimana karakteristik

struktur kepemilikan perusahaan terbuka di negara-negara Asia. c. Jelaskan relevansi butir-butir prinsip 2 CG OECD dengan

mempertimbangkan karateristik struktur kepemilikan perusahaan terbuka di Asia.

d. Analisis apakah butir-butir prinsip 2 CG OECD sudah tercermin di UU Perseroan Terbatas dan aturan Bapepam-LK IX.1.1?

e. Bandingkan panggilan RUPS Bank Ayudhya dengan panggilan RUPS dari perusahaan Tbk di Indonesia serta usulkan perbaikan pengungkapan panggilan RUPS di Indonesia.


halaman10dari12

3. Pertemuan 4 a. Mengapa untuk sebagian besar perusahaan terbuka di Asia konflik keagenan

yang utama adalah antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham non-pengendali?

b. Bagaimana hasil penelitian Claessens et al. (1999) terhadap pengaruh insentif ekspropriasi pemegang saham pengendali terhadap kinerja perusahaan terbuka di Asia pada masa krisis ekonomi Asia tahun 1997-1998?

c. Menurut prinsip 3 CG OECD, aturan/kebijakan apa yang diperlukan untuk memastikan terdapat perlakuan yang adil terhadap pemegang saham?

d. Jelaskan pasal-pasal di UU Perseroan Terbatas yang memastikan perlakuan yang adil terhadap pemegang saham.

e. Jelaskan pasal-pasal di UU Pasar Modal untuk mencegah terjadinya insider trading.

f. Mengapa menurut anda risalah RUPS beserta butir-butirnya perlu diungkapkan ke publik?

4. Pertemuan 5

a. Jelaskan jenis transaksi yang termasuk dalam kelompok transaksi dengan pihak berelasi yang abusive.

b. Jelaskan aturan/kebijakan untuk mencegah terjadinya transaksi dengan pihak berelasi yang abusif.

c. Menurut anda apakah aturan Bapepam-LK sudah cukup memadai dalam mencegah terjadinya transaksi dengan pihak berelasi yang abusif?

d. Menurut anda apakah aturan Bapepam-LK mengenai pengungkapan transaksi dengan pihak berelasi sudah cukup memadai?

5. Pertemuan 6 a. Jelaskan persamaan dan perbedaan peranan dewan komisaris dan direksi. b. Analisis kelebihan dan kelemahan dari struktur dewan one tier dan two tier. c. Jelaskan yang dimaksud dengan Komisaris Independen dan peranannya

dalam tata kelola perusahaan. d. Menurut Anda apakah terdapat kelemahan terkait peraturan mengenai

komisaris independen yang ada saatini?

6. Pertemuan 7 a. Analisis peranan komite audit dalam tata kelola perusahaan. b. Menurut Anda mengapa peraturan Bapepam-LK dan BI mengharuskan

Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen? c. Analisis faktor-faktor apa yang berkontribusi dalam membentuk komite audit

yang efektif. d. Jelaskan komite lain, selain komite audit, yang umumnya dapat dibentuk

untuk membantu Dewan Komisaris, serta peranan dari komite-komite lain tersebut.

7. Pertemuan 8 a. Analisis bagaimana peran internal audit dalam manajemen risiko perusahaan b. Jelaskan peran internal audit dalam pelaksanaan CG yang efektif c. Bandingkan peraturan Bapepapm-LK terkait internal audit dengan peran

internal audit menurut IIA (2009) dan Crowe Horwarth (2011) d. Jelaskan manajemen risiko menurut Draft Pedoman Penerapan Manajemen

Risiko berbasis Governance (KNKG, 2011)


halaman11dari12

8. Pertemuan 9 a. Berikan contoh penerapan prinsip 4 OECD dalam peraturan perundang-

undangan di Indonesia b. Jelaskan keterkaitan elemen-elemen utama CSR c. Jelaskan penerapan stakeholders theory dalam CSR d. Jelaskan hubungan CSR dan CG

9. Pertemuan 10 a. Jelaskan perkembangan tingkat pengungkapan dan transparansi di

Indonesia b. Bandingkan peraturan Bapepam-LK tentang laporan tahunan dengan prinsip

5 OECD c. Bandingkan laporan tahunan PT. Telekomunikasi Indonesia (2012) dengan

peraturan Bapepam-LK tentang laporan tahunan dan prinsip 5 OECD

10. Pertemuan 11 a. Bandingkan peraturan Bapepam-LK tentang Penyajian dan Pengungkapan

Laporan Keuangan dengan prinsip 5 OECD b. Jelaskan kualitas pelaporan keuangan di berbagai negara menurut studi

Rahman et. al. (2010) c. Jelaskan keterkaitan kualitas auditor eksternal, tata kelola, dan kualitas

laporan keuangan

11. Pertemuan 12 a. Diskusikan tantangan Infosys dalam lingkungan bisnis yang korup b. Diskusikan kunci keberhasilan Infosys dalam mengatasi tekanan untuk

terlibat korupsi dan membalikkan situasi yang dihadapi sehingga dapat menjadi perusahaan global

c. Bandingkan tantangan yang dihadapi Infosys di India dengan tantangan yang dihadapi perusahaan yang beroperasi di Indonesia.

d. Evaluasi apakah praktik CG yang baik dapat membantu perusahaan dalam mengatasi tekanan untuk terlibat korupsi

e. Di beberapa Negara maju, seperti AmerikaSerikat, perusahaan dilarang untuk terlibat korupsi, tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Beberapa perusahaan yang menemukan praktik penyuapan yang dilakukan oleh perusahaan di luar negeri biasanya segera melaporkan ke SEC untuk menghindari hukuman yang lebih berat. Salah satu contohnya adalah Monsanto di Indonesia. Bandingkan dengan UU Pemberantasan Korupsi di Indonesia dan UU serta peraturan pasar modal Indonesia.

12. Pertemuan 13 a. Apa argumentasi Handy mengenai penyebab orientasi jangka pendek

perusahaan yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya skandal korporasi? b. Handy menyebutkan bahwa the contribution ethic has always been a strong

motivating force. Diskusikan apa yang dimaksud dengan pernyataan tersebut.

c. Diskusikan apa yang dimaksud dengan perusahaan yang berintegritas. Diskusikan apa faktor-faktor yang dapat membuat satu perusahaan berintegritas dan perusahaan lain tidak.


halaman12dari12

d. Diskusikan apa yang dimaksud dengan pernyataan treating integrity as a matter of cost/benefit analysis virtually guarantees that you will not be a person of integrity.

e. Di AmerikaSerikat, skandal korporasi semakin lama semakin dekat jarak terjadinya. Pada tahun 2001 terjadi skandal laporan keuangan yang mengakibatkan dibuatnya Sarbanes Oxley Act, sedangkan pada tahun 2008 terjadi skandal subprime mortgage. Diskusikan mengapa hal seperti ini terjadi.

13. Pertemuan 14 a. Jelaskan metode pengukuran praktek CG dari ASEAN CG Scorecard. b. Bandingkan metode pengukuran praktek CG dari ASEAN CG Scorecard,

Bank Dunia – ROSC, dan CLSA. c. Berdasarkan ASEAN CG Scorecard dan penilaian ROSC Bank Dunia,

jelaskan kekuatan dan kelemahan prakteknya di Indonesia untuk masing-masing prinsip CG OECD.

d. Berdasarkan hasil penilaian CLSA-ACGA, jelaskan hal-hal apa yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan praktek CG di Indonesia?

----- **** -----

Lampiran

Statement of Authorship

“Saya/kami yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa makalah/tugas terlampir adalah murni hasil pekerjaan saya/kami sendiri. Tidak ada pekerjaan orang lain yang saya/kami gunakan tanpa menyebutkan sumbernya. Materi ini tidak/belum pernah disajikan/digunakan sebagai bahan untuk makalah/tugas pada mata ajaran lain kecuali saya/kami menyatakan dengan jelas bahwa saya/kami menyatakan dengan jelas menggunakannya. Saya/kami memahami bahwa tugas yang saya/kami kumpulkan ini dapat diperbanyak dan atau dikomunikasikan untuk tujuan mendeteksi adanya plagiarisme.”

Mata Ajaran : Judul Makalah/Tugas : Tanggal : Dosen : Nama : NPM : Tandatangan :

(Jika bentuknya tugas kelompok, tuliskan nama, NPM dan tanda tangan dari seluruh anggota kelompok)

Documents

Silabus CG Gasal14 15