Upload
reniginting
View
613
Download
62
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Silabus HMPP SMK PELAYARAN
Citation preview
SILABUS MATA PELAJARAN HUKUM MARITIM DAN PERATURAN PERIKANAN (HMPP)(DASAR PROGRAM KEAHLIAN PELAYARAN)
Satuan Pendidikan: SMKKelas/Semester: X/1 Kompetensi IntiKI 1:Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya KI 2:Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung- jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan duniaKI 3:Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalahKI 4:Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsungKompetensi DasarMateri PokokPembelajaranPenilaianAlokasi WaktuSumber Belajar
1.1Menghayati nilai-nilai ajaran agama dan kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat
2.1Menghayati nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
2.2Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2.3Menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam berbagai aspek kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan (ipoleksosbudhankam)
3.1Menerapkan aturan hukum kepelautan4.1Melaksanakan aturan hukum kepelautanAturan hukum kepelautan :1. Kepelautan 2. Awak kapal3. Pelaut4. Sertifikat kepelautan5. Perjanjian Kerja Laut (PKL)6. Kualifikasi keahlian dan keterampilan pelaut7. Pengawakan kapal niaga dan kewenangan jabatan8. Pendidikan, pengujian dan sertifikasi kepelautan kapal niaga9. Perlindungan kerja laut10. Pengawakan kapal penangkap ikan11. Pengawakan kapal sungai dan danau
MengamatiMencari informasi tentang aturan hukum kepelautan serta aplikasi dalam kegiatan kapal niaga melalui berbagai sumber
MenanyaDiskusi kelompok tentang kaitan aturan hukum kepelautan
Eksperimen/explore Demonstrasi aturan hukum kepelautan secara berkelompok Eksplorasi pemecahan masalah terkait aturan hukum kepelautan
AsosiasiMenyimpulkan aturan hukum kepelautan
MengkomunikasikanWakil masing-masing ke-lompok mempresentasikan hasil demonstrasi aturan hukum kepelautan serta pemecahan masalah terkait aturan hukum kepelautan
TugasMembuat paper aturan hukum kepelautan
ObservasiCeklist lembar pengamatan kegiatan presentasi kelompok
PortofolioLaporan tertulis tentang aturan hukum kepelautan
TesTes tertulis bentuk uraian dan/atau pilihan ganda14 JP United Nations Conventions on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) PP No 7 tahun 2000 tentang Kepelautan UU No 1 tahun 2008 tentang Pengesahan ILO Convention No. 185 Concerning Revising the Seafafers Identity Document Convention, 1958 (Konvensi ILO No. 185 Mengenai Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut,1958) Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Laut Internasional, Bandung: Binacipta, 1978.
3.2Menganalisis tanggungjawab awak kapal4.2Melaksanakan tanggungjawab awak kapalTanggungjawab awak kapal :1. Master/Nakhoda2. Jabatan-jabatan Nakhoda diatas kapal3. Mualim I4. Mualim II5. Mualim III6. Mualim IV7. Markonis/Radio Officer/Spark8. Ratings atau Bawahan Bagian dek9. Chief Engineer (C/E)10. Masinis I11. Masinis 2 (2 / E)12. Masinis 3 (3/E)13. Ratings atau Bawahan Bagian Mesin14. Bagian Permakanan15. ABK dinas geladak
MengamatiMencari informasi tentang tanggungjawab awak kapal serta aplikasi dalam kegiatan kapal niaga melalui berbagai sumber
MenanyaDiskusi kelompok tentang kaitan tanggungjawab awak kapal
Eksperimen/explore Demonstrasi tanggungjawab awak kapal secara berkelompok Eksplorasi pemecahan masalah terkait tanggungjawab awak kapal
AsosiasiMenyimpulkan tanggungjawab awak kapal
MengkomunikasikanWakil masing-masing ke-lompok mempresentasikan hasil demonstrasi tanggungjawab awak kapal serta pemecahan masalah terkait tanggungjawab awak kapal
TugasMembuat paper tanggungjawab awak kapal
ObservasiCeklist lembar pengamatan kegiatan presentasi kelompok
PortofolioLaporan tertulis tentang tanggungjawab awak kapal
TesTes tertulis bentuk uraian dan/atau pilihan ganda14 JP United Nations Conventions on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) UU. No.21 Th. 1992 dan pasal 341.b KUHD Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Laut Internasional, Bandung: Binacipta, 1978.
3.3Menerapkan peraturan-peraturan usaha pelayaran4.3Melaksanakan peraturan-peraturan usaha pelayaranPeraturan-peraturan usaha pelayaran :1. Kapal niaga Indonesia2. Ekspedisi muatan kapal laut3. Perwakilan perusahaan pelayaran4. Gudang laut5. Pelabuhan laut dan pelabuhan pantai6. Pelayaran dalam negeri, pelayaran luar negeri dan pelayaran khusus7. Penyelenggaraan pelayaran8. Perusahaan pelayaran9. Pelayaran luar negeri dan samudera dekat10. Per-veem-an11. Prosedur perizinanMengamatiMencari informasi tentang peraturan-peraturan usaha pelayaran serta aplikasi dalam kegiatan kapal niaga melalui berbagai sumber
MenanyaDiskusi kelompok tentang kaitan peraturan-peraturan usaha pelayaran
Eksperimen/explore Demonstrasi peraturan-peraturan usaha pelayaran secara berkelompok Eksplorasi pemecahan masalah terkait peraturan-peraturan usaha pelayaran
AsosiasiMenyimpulkan peraturan-peraturan usaha pelayaran
MengkomunikasikanWakil masing-masing kelompok mempresentasikan hasil demonstrasi peraturan-peraturan usaha pelayaran serta pemecahan masalah terkait peraturan-peraturan usaha pelayaranTugasMembuat paper peraturan-peraturan usaha pelayaran
ObservasiCeklist lembar pengamatan kegiatan presentasi kelompok
PortofolioLaporan tertulis tentang peraturan-peraturan usaha pelayaran
TesTes tertulis bentuk uraian dan/atau pilihan ganda8 JP United Nations Conventions on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) PP No. 2 tahun 1969 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut Boer Mauna, Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Bandung: PT Alumni, 2005. UU No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia Mochtar Kusuma-atmadja, Hukum Laut Internasional, Bandung: Binacipta, 1978. Budiarto, M. SH, Wawasan Nusan-tara, Dalam Peratu-ran Perundang-undangan Negara RI, Ghalia Indonesia, Jakarta. Chairul Anwar, SH,DR, 1995, Zona Ekonomi Eksklusif Di Dalam Hukum Internasional, Sinar Grafika, Jakarta.
Hamzah A, Dr SH, 1988, Laut Teritorial dan Perairan Indonesia, Akademika Pressindo, Jakarta. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia Undang Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia
SILABUS MATA PELAJARAN HUKUM MARITIM DAN PERATURAN PERIKANAN (HMPP)(DASAR PROGRAM KEAHLIAN PELAYARAN)
Satuan Pendidikan: SMKKelas/Semester: X/2
Kompetensi IntiKI 1:Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya KI 2:Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung- jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan duniaKI 3:Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalahKI 4:Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung
Kompetensi DasarMateri PokokPembelajaranPenilaianAlokasi WaktuSumber Belajar
1.1Menghayati nilai-nilai ajaran agama dan kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat
1.2Menghayati isi dan makna pasal 28E dan 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.1Menghayati nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
2.2Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2.3Menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam berbagai aspek kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan (ipoleksosbudhankam)
3.1Menerapkan peraturan hak dan kewajiban awak kapal4.1Melaksanakan peraturan hak dan kewajiban awak kapalPeraturan hak dan kewajiban awak kapal :1. Hak Anak Buah Kapal2. Hak atas upah3. Hak atas tempat tinggal dan makan4. Hak atas cuti5. Hak awak kapal waktu sakit atau kecelakan6. Kewajiban Nakhoda7. Kewenangan Nakhoda
MengamatiMencari informasi tentang peraturan hak dan kewajiban awak kapal serta aplikasi dalam kegiatan pengusahaan perniagaan melalui berbagai sumber
MenanyaDiskusi kelompok tentang kaitan peraturan hak dan kewajiban awak kapal
Eksperimen/explore Demonstrasi peraturan hak dan kewajiban awak kapal secara berkelompok Eksplorasi pemecahan masalah terkait peraturan hak dan kewajiban awak kapal
AsosiasiMenyimpulkan peraturan hak dan kewajiban awak kapal
MengkomunikasikanWakil masing-masing ke-lompok mempresentasikan peraturan hak dan kewajiban awak kapal
TugasMembuat paper peraturan hak dan kewajiban awak kapal
ObservasiCeklist lembar pengamatan kegiatan presentasi kelompok
PortofolioLaporan tertulis tentang peraturan hak dan kewajiban awak kapal
TesTes tertulis bentuk uraian dan/atau pilihan ganda14 JP United Nations Conventions on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) ILO Maritime Convention Number 147 Concerning minimum standars in Marchant Ships 1976 Protocol of 1996 to the Marchant Shipping (Ghenewa 22 October 1996) Boer Mauna, Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Bandung: PT Alumni, 2005. Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Laut Internasional, Bandung: Binacipta, 1978.
3.2Menerapkan perjanjian kerja laut4.2Melaksanakan perjanjian kerja lautPerjanjian Kerja Laut (PKL) :1. Pengertian Perjanjian Kerja Laut (PKL)2. Bentuk Perjanjian Kerja Laut (PKL)3. Isi Perjanjian Kerja Laut (PKL)4. Kesepakatan kedua belah pihak5. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum6. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan
MengamatiMencari informasi tentang perjanjian kerja laut serta aplikasi dalam kegiatan pengusahaan perniagaan melalui berbagai sumber
MenanyaDiskusi kelompok tentang kaitan perjanjian kerja laut
Eksperimen/explore Demonstrasi perjanjian kerja laut secara berkelompok Eksplorasi pemecahan masalah terkait perjanjian kerja laut
AsosiasiMenyimpulkan perjanjian kerja laut
MengkomunikasikanWakil masing-masing kelompok mempresentasikan perjanjian kerja lautTugasMembuat paper perjanjian kerja laut
ObservasiCeklist lembar pengamatan kegiatan presentasi kelompok
PortofolioLaporan tertulis tentang perjanjian kerja laut
TesTes tertulis bentuk uraian dan/atau pilihan ganda14 JP United Nations Conventions on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek Van Koophandel Voor Indonesie, Staatsblad tahun 1847 No. 43); Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23); Undang-Undang No. 2 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya UU Kecelakaan Tahun 1947 No. 33 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; Peraturan Pemerin-tah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Mochtar Kusuma-atmadja, Hukum Laut Internasional, Bandung: Bina-cipta, 1978.
3.3Menganalisis kelaikan laut kapal4.3Merumuskan kelaikan laut kapalKelaikan laut kapal :1.Keselamatan kapal2.Pencegahan pencemaran dari kapal3.Pengawakan kapal 4.Garis muat kapal dan pemuatan5.Kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang6.Status hukum kapal7.Manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal8.Manajemen keamanan kapal
MengamatiMencari informasi tentang kelaikan laut kapal serta aplikasi dalam kegiatan kapal niaga melalui berbagai sumber
MenanyaDiskusi kelompok tentang kaitan kelaikan laut kapal
Eksperimen/explore Demonstrasi kelaikan laut kapal secara berkelompok Eksplorasi pemecahan masalah terkait kelaikan laut kapal
AsosiasiMenyimpulkan kelaikan laut kapal MengkomunikasikanWakil masing-masing ke-lompok mempresentasikan kelaikan laut kapal
TugasMembuat paper kelaikan laut kapal
ObservasiCeklist lembar pengamatan kegiatan presentasi kelompok
PortofolioLaporan tertulis tentang kelaikan laut kapal
TesTes tertulis bentuk uraian dan/atau pilihan ganda8 JP Boer Mauna, Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Bandung: PT Alumni, 2005. United Nations Conventions on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Laut Internasional, Bandung: Binacipta, 1978.