Click here to load reader
Upload
maman-saja
View
60
Download
12
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Filename: Singkronisasi RPJM Pusat dan Daerah Serta Aahan Kebijakan Untuk RPJMD Provinsi Papua 2013-2018 - Bappenas
Citation preview
SINKRONISASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PUSAT DAN DAERAH SERTA ARAHAN KEBIJAKAN UNTUK
RPJMD PROVINSI PAPUA 2013-2018
Oleh:
Menteri PPN/Kepala Bappenas
Disampaikan dalam acara:
Musrenbang RPJMD Provinsi Papua Tahun 2013-2018
Jayapura, 12 September 2013
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
KERANGKA PAPARAN
RPJMN dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
RPJMN 2015-2019 dalam Kerangka RPJPN 2005-2025
Penyusunan RPJMN dalam kerangka kesinambungan perencanaan
pembangunan
Kerangka Makro Pembangunan Berkelanjutan, 2015-2019
Isu-isu Strategis Jangka Menengah 2015-2019 dalam Kerangka Kesinambungan Perencanaan Pembangunan
Akselerasi Pembangunan Provinsi Papua, 2013-2018
Penutup
Slide - 2
RPJM DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Diacu DiperhatikanDiserasikan melalui MUSRENBANG
RKP RPJM
NasionalRPJP
Nasional
Renstra KLRenja -
KL
RAPBN
RKA-KL
APBN
Rincian APBN
Pedoman Dijabarkan Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Diacu
Pe
me
rintah
P
usat
RPJM Daerah
RPJP Daerah
RKP Daerah
Renstra SKPD
Renja -SKPD
RAPBD
RKA -SKPD
APBD
Rincian APBD
Pedoman
Pedoman
Pedoman Dijabarkan
Pedoman
Pedoman
Diacu
UU SPPN (No.25/2004)
Pe
me
rintah
D
aerah
BahanBahan (diserasikan dlm RAKORPUS & Trilateral Meeting)
Bahan Bahan
UU KeuNeg (No.17/2003)
Slide - 4
Visi Pembangunan 2005-2025
INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR
RPJMN 2015-2019 DALAM KERANGKA RPJPN 2005-2025(UU 17 TAHUN 2007)
Slide - 5
PENYUSUNAN RPJMN DALAM KERANGKA KESINAMBUNGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Slide - 6
Rancangan Teknokratis
RPJMN 2015-2019
RancanganRPJMN
2015-2019
Rancangan Akhir
RPJMN 2015-2019
Visi – Misi Presiden terpilih
Musrenbang RPJMN dan Sidang Kabinet
Arahan RPJPN 2005-2025
Isu Strategis Jangka Menengah 2015-2019 (background studies)
Evaluasi RPJMN 2010-2014
BAGAN ALUR PENYUSUNAN RPJMN
Platform Presiden
RENSTRA K/LRancangan Renstra
K/L
Pedoman Penyesuaian
4
Hasil Evaluasi
Renstra
RPJPN
2005-2025
Hasil Evaluasi
RPJMN
Aspirasi
Masyarakat
Pedoman
Penyusunan
RPJMD
Rancangan
Teknokratik
Renstra K/L
Rancangan
Teknokratik
RPJMN
Background
Study
Pembagian Tugas
SIDANG
KABINET
TRILATERAL
MEETING
Bilateral
Meeting
Penyesuaian
Renstra K/L
Musrenbang
Jangka
Menengah
Nasional
Bahan
Penyusunan
dan Perbaikan
SIDANG
KABINET
Penelaahan
PEMERINTAH DAERAH
RANCANGAN AWAL
RPJMN
RANCANGAN
RPJMN
RANCANGAN AKHIR
RPJMN
RPJMN
2015-2019
1 3
5 6
2
Agustus 2014 November 2014 Desember 2014 Januari 20152013 Februari 2015
Slide - 7
Saat ini, substansi RPJMN 2015-2019 teknokratik belum bisa disampaikan secara spesifik karena Kementerian PPN/Bappenas sedang pada tahapan penyusunan background studies.
Yang dapat kami sampaikan disini adalah kerangka makro pembangunan berkelanjutan dan isu-isu strategis yang dihadapi dalam jangka menengah 2015-2019 (hasil sementara dari background studies).
Penyusunan RPJMD Provinsi Papua 2013-2018 dapat disusun saat ini dengan mempertimbangkan paparan isu strategis jangka menengah nasional, 2015-2019. Pada Januari 2015, dapat dilakukan revisi RPJMD Provinsi Papua untuk disinkronkan dengan Dokumen Akhir RPJMN 2015-2019.
Penyusunan Background Studies : identifikasi isu-isu strategis jangka menengah 2015-2019
Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
Rancangan Akhir RPJMN 2015-2019
Januari 2013 – Desember 2013
Januari 2014 – Agustus 2014
mulai November 2014
Januari 2015
AGENDA BESAR PENYUSUNAN RPJMN
Slide - 8
KERANGKA MAKRO PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, 2015-2019
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
KERANGKA MAKRO PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, 2015-2019
Aspek Sosial1. Pemerataan2. Kesehatan3. Pendidikan4. Keamanan 5. Perumahan6. Kependudukan
Aspek Ekonomi1. Struktur Ekonomi2. Pola Konsumsi dan
Produksi 3. Ketahanan Pangan4. Ketahanan Energi5. Infrastruktur/
Konektivitas
Aspek Lingkungan1. Atmosfir2. Tanah3. Pesisir dan Laut4. Air Bersih 5. Keaneka-ragaman
Hayati
Aspek Kelembagaan1. Kerangka
Kelembagaan2. Kapasitas
Kelembagaan dan Aparatur
Framework for Construction of Sustainable Development Indicators, September, 2001
MDG dan Post-2015 Development
Agenda
Tata Kelola dan Pemberantasan Korupsi
Ekonomi Hijau Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Kelemahan 1: aspek lingkungan belum berkembang seperti pilar sosial dan ekonomi ukuran dan indikator Kelemahan 2: valuasi aspek
lingkungan dan internalisasi ke dalam pilar ekonomi dan sosial
Slide - 10
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
ISU-ISU STRATEGIS JANGKA MENENGAH 2015-2019 DALAM KERANGKA KESINAMBUNGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
ISU-ISU STRATEGIS JANGKA MENENGAH 2015-2019 DALAM KERANGKA KESINAMBUNGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Pendidikan dan Kesehatan
Penanggulangan Kemiskinan dan Implementasi BPJS
Ketahanan Pangan
Ketahanan Energi
Pengembangan Infrastruktur/Konektivitas
Inovasi Teknologi
Pemberantasan Korupsi
Slide - 12
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PENDIDIKAN:ISU-ISU YANG BELUM TERSELESAIKAN
Kesenjangan akses terhadap pendidikan masih belum sepenuhnya terselesaikan untuk semua jenjang pendidikan.
Upaya peningkatan kualitas pendidikan belum memberikan hasil sesuai harapan.
Desentralisasi pendidikan dan otonomi pendidikan yang belum berdampak nyata pada peningkatan mutu pendidikan.
Isu inefisiensi pembiayaan pendidikan.
Slide - 14
PENDIDIKAN:ISU STRATEGIS BARU
Perluasan akses pendidikan anak usia dini yang lebih berkualitas untuk memaksimalkan tumbuh kembang anak.
Perluasan pendidikan menengah (Pendidikan Menengah Universal) dan tinggi yang berkualitas untuk meningkatkan supply tenaga kerja (skill formation) yang lebih terdidik dan mencetak pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menangkap peluang mendapatkan bonus demografi.
Percepatan peningkatan mutu pendidikan untuk berkontribusi lebih besar dalam pertumbuhan ekonomi.
Adaptasi pembangunan berkelanjutan di bidang pendidikan melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan siswa untuk melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan.
Pembenahan sistem pembiayaan pendidikan yang semakin berat terutama sebagai dampak pelaksanaan UU Guru dan Dosen (fiscal sustainability)
Slide - 15
KESEHATAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
CAPAIAN DAN ISU PEMBANGUNAN KESEHATAN
• Pembangunan kesehatan di Indonesia terus menunjukkan kemajuan, misalnya dilihat dari usia harapan hidup, dan persalinan oleh tenaga kesehatan, meningkat penduduk yang mempunyai jaminan pelayanan kesehatan
• Tetapi sebagaian besar indikator kesehatan dalam MDGs seperti kematian bayi, kematian ibu dan kekurangan gizi belum tercapai
INDIKATORSTATUS
2009CAPAIAN
2012TARGET
2014STATUS
1 Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (%)
84,3 83,1 90
2 Angka kematian ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran hidup)
228 259 118
3 Angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup) 34 32 24
4 Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita (%)18,4 n.a <15,0
KESEHATAN:ISU-ISU YANG BELUM TERSELESAIKAN
Penurunan kematian ibu dan kematian bayi.
Penurunan kekurangan gizi.
Penurunan TFR (fertilitas).
Penanggulangan penyakit TB, Malaria, HIV/AIDS.
Pembiayaan kesehatan.
Slide - 18
KESEHATAN:ISU-ISU STRATEGIS BARU
Kesiapan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (2014) dan upaya menuju universal health coverage (2019), meliputi kesiapan suplai, kesinambungan fiskal dan pengaturan peran kesehatan publik.
Transisi epidemiologi, yaitu meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular (stroke, cardiovascular, dll).
Kekurangan gizi, terutama stunting pada anak.
Jumlah, distribusi dan kualitas tenaga kesehatan terutama menghadapi JKN, transisi epidemiologi dan perubahan demografi.
Slide - 19
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN IMPLEMENTASI BPJS
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PROYEKSI TINGKAT KEMISKINAN 2015-2019 (sementara)Diperlukan upaya yang cukup keras untuk dapat mencapai target tingkat kemiskinan yang telah ditetapkan dalam RPJP atau MP3KI
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Pertumbuhan PDB non migas (OPTIMIS) 9 % 9 % 9 % 9 % 9 % 9 %
Pertumbuhan PDB non migas (MODERAT) 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 %
Inflasi (OPTIMIS dan MODERAT) 5,3 % 6,1 % 5,2 % 5,2 % 4,2 % 4,2 %
Masih ada gap antara proyeksi dan target
Slide - 21
SKENARIO PERCEPATAN DAN PERLUASAN PENGURANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA
Outlook Target Ekonomi danKemiskinan
StrategiPenanggulangan
Kemiskinan
2012 2015 2020 2025
PDB/kapita (US$)Tingkat Kemiskinan
4.963
6.097
10.278
14.963
10,5-11,5 %
8-10%
6-7%
4 - 5 %
Program Strategis
Kelompok Sasaran
RTHM, RTM dan RTSM(40 % terbawah PPLS 2011)
30 % terbawah(PPLS 2014/2017)
20 % terbawah(PPLS 2017/2020)
10 % terbawah(PPLS 2023)
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSISTING
Klaster IBantuan dan Jaminan Sosial
Klaster IIPemberdayaan Masyarakat
Klaster IIIKUMKM
Klaster IVProgram Pro-Rakyat
PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIALJaminan Sosial (Social Security):
Asuransi Kesehatan Jaminan Kematian Jaminan Hari Tua Jaminan Pensiun Jaminan Kecelakaan Kerja
Bantuan Sosial (Social Assistance): Food stamps Temporary shelter Beasiswa miskin
TRANSFORMASI PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL
Catatan:1. PDB/Kapita: target MP3EI2. Tingkat Kemiskinan: target
RPJP3. Garis Kemiskinan cenderung
meningkat4. Elastisitas tingkat Kemiskinan
terhadap Pertumbuhan PDB/Kapita cenderung menurun
Garis Kemiskinan(ribu rupiah)
252318
467
686Elastisitas
0,0450,023
0,083
0,243
PENGEMBANGAN SUSTAINABLE LIVELIHOOD (breakthrough)
Pemberdayaan (Community Empowerment)Akses Berusaha & Kredit (Financial Access)
Pengembangan Kawasan berbasis Potensi Lokal
Slide - 22
STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN Pengembangan penghidupan berkelanjutan sebagai tujuan utama dalamPenanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan
Tidak Miskin
Hampir Miskin
Miskin
Menciptakan sistemperlindungan sosialyang komprehensif
Meningkatkan pelayanan dasar bagipenduduk miskin & rentan *
Menciptakan penghidupan pendudukmiskin & rentan yang berkelanjutan (Sustainable Livelihood)
Jaminan Sosial
Bantuan Sosial
Asuransi Sukarela
Infrastruktur dan saranapelayanan publik
Perluasan jangkauanpelayanan publik untukpenduduk miskin danrentan
• Pendidikan, pelatihan, pendampingan
• Memberdayakan UMKM/PenguatanKelembagaan
• Akses Keuangan Mikro
Aset Manusia
Aset fisik
Aset SDA
Aset Finansial
Aset Sosial
Sangat Miskin
Kriteria Lepas dari Kemiskinan
Isu
str
ateg
is
Slide - 23
AGENDA TRANSFORMASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN MP3KI 2013-2025 DAN RPJMN 2015-2019
Sistem perlindungan sosialyang komprehensif
Pengembanganpenghidupan pendudukmiskin & rentan
Peningkatan pelayanan dasarbagi penduduk miskin & rentan
Bantuan & perlindungansosial
Pemenuhan kebutuhandasar & program pro rakyat
Pemberdayaanmasyarakat dan UMKM
Rekonsiliasi Transformasi & Ekspansi
Sistem jaminan sosialSistem bantuan sosial
Jaminan layanan dasarInfrastruktur dasar terpadu
Kapabilitas & produktivitasPembangunan partisipatif
Keberlanjutan
2013-2014 2015-2020 2021-2025
RPJMN 2010 - 2014 RPJMN 2015 - 2019
Fase
MP
3K
IK
lasi
fika
siP
rogr
am d
anK
egi
atan
Slide - 24
PENGEMBANGAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
Slide - 25
KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN (Pasal 4 Perpres Jamkes)
PBI BUKAN PBI
Tidakmampu
Fakir miskin
Pekerja Penerima upah
(dan ART)
Pekerja Bukan Penerima upah
(dan ART)
Bukan Pekerja
(dan ART)
• PNS• TNI• Polri• Pejabat negara• Pegawai
Pemerintah non PNS
• Pensiunan• Pegawai Swasta• Pekerja lain yg
menerima upah
• Pekerja diluar hubungan kerja/pekerja mandiri
• Pekerja lain yg tidak menerima upah
• Investor• Pemberi kerja• Penerima Pensiun• Veteran• Perintis
kemerdekaan• Bukan pekerja
lainnya yang mampu membayar iuran
Slide - 26
POTENSI PARTISIPASI DAERAH DALAM PENGEMBANGAN BPJS KESEHATAN
Integrasi Jamkesda ke dalam skema BPJS Kesehatan (paling lambat
2016).
Penguatan kualitas dan peningkatan ketersediaan fasilitas layanan
kesehatan di daerah.
Mempercepat tercapainya cakupan semesta (universal coverage)
Jaminan Kesehatan melalui:
Melaksanakan sosialisasi dan edukasi masyarakat, terutama kepada
pekerja sektor informal non miskin di daerah masing-masing, untuk
berpartisipasi menjadi peserta Jaminan Kesehatan.
Menambah cakupan Jaminan Kesehatan untuk masyarakat miskin
yang belum tercakup dalam kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI)
melalui APBD.
Slide - 27
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
KETAHANAN PANGAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
KERANGKA KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN
KETAHANAN PANGAN
KUALITAS KONSUMSI
(Diversifikasi Pangan dan Kualitas Gizi)
KETERSEDIAAN
(Produksi, Cadangan & Impor)
AKSESIBILITAS
(Distribusi & Harga Terjangkau)
MASALAH PANGAN
(Kemiskinan & Bencana Alam)
Slide - 29
KETAHANAN PANGAN:KONDISI UMUM
Kontribusi sektor pertanian dalam PDB rata-rata sebesar14,3 persen.
Tanaman bahan makanan masih yang terbesar sekitar 49,1 persen; cenderung menurun.
Selama periode 2004-2012 rata-rata pertumbuhan PDB Pertanian sebesar persen 3,5 ; Nasional 5,80 persen.
Produktivitas tenaga kerja Pertanian rata-rata mencapai7,02 juta rupiah; Nasional 20,43 juta rupiah.
Slide - 30
No PembangunanSasaran RPJMN
2010-2014REALISASI
2012
Rata-rata 2010-2012
RKP 2013 RKP 2014
1 PDB PertanianTumbuh 3,7-3,9 persen per tahun
3,97 persen 3,44 persen 3,7 persen 3,7 persen
2
PadiTumbuh 3,6 persen per tahun *)
5,0 persen 2,38 persen 6,25 persen 6,25 persen
JagungTumbuh 10,02persen per tahun
9,8 persen 3,35 persen 8,3 persen10,03
persen
KedelaiTumbuh 20,05persen per tahun
0,04 persen -4,34 persen 18,4 persen20,05
persen
GulaTumbuh 12,55 persen per tahun
16,75 persen 2,16 persen 9,2 persen12,55
persen
Daging SapiTumbuh 7,3 persen per tahun
4,2 persen 7,33 persen 9,5 persen 7,30 persen
PerikananTumbuh 21,09 persen per tahun
11,8 persen
15,99 persen 21,09 persen21,09
persen
3 Nilai Tukar Petani
115-120 (Tahun dasar 1993)
(105-110 - tahun dasar 2007)
113,6 (Tahun Dasar 1993)
105,2 (Tahun Dasar 2007)
105,2NTP diatas
105 (Tahun dasar 2007)
NTP diatas105 (Tahun
dasar 2007)
REVIEW PENCAPAIAN SASARAN PRIORITAS KETAHANAN PANGAN
Slide - 31
KETAHANAN PANGAN:TANTANGAN YANG DIHADAPI (1/2)
1. Peningkatan kebutuhan kuantitas konsumsi.
Komponen Satuan 2012 2015 2016 2017 2018 2019
Penduduk Juta 247,21 256,62 259,66 262,64 265,57 268,44
Kebutuhan Beras Juta Ton 38,18 39,98 40,64 41,33 42,05 42,78
Kebutuhan DagingSapi
Ribu Ton 485,50 582,03 620,62662,28
707,27 755,88
Kebutuhan DagingUnggas
Juta Ton 0,89 1,06 1,13 1,21 1,29 1,38
Kebutuhan Kedelai Juta Ton 2,55 2,76 2,86 2,97 3,10 3,23
Slide - 32
2. Peningkatan kebutuhan industri pangan baik final maupun produk antara (industri) – seiring berkembangnya industri pangan – mie instant, bakso dll meningkatkan konsumsi bahan pangan industri.
3. Sementara alih fungsi lahan terutama sawah terus terjadi
4. Pola produksi skala RT tidak dapat mengimbangi dinamika pasar/konsumsi
5. Perubahan pola konsumsi: i. Kepraktisan – bentuk olahan
ii. Kualitas: jenis dan kualitas tertentu
iii. Brand: jaminan konsistensi kualitasiv. Trend konsumen terhadap konsumsi pangan olahan dan protein hewani
meningkat seiring dengan peningkatan pedapatan masyarakat
6. Karakteristik konsumsi tidak dapat secara fleksibel direspon produsen yang mayoritas IRT respon dilakukan oleh pedagang pengumpul, pengolah sehingga nilai tambah hanya dinikmati oleh pedagang
KETAHANAN PANGAN:TANTANGAN YANG DIHADAPI (2/2)
Slide - 33
KETAHANAN PANGAN:ISU STRATEGIS YANG PERLU DIPERHATIKANUNTUK KEBIJAKAN KEDEPAN (1/2)
Menjaga basis/kapasitas produksi dan meningkatkan produktivitas:
Wujudkan lahan pertanian (pangan) abadi terutama untuk padi.
Revitalisasi sistem perbenihan dan perbibitan.
Pengawalan produksi –penyuluhan dan penerapan teknologi tepat dan ramah lingkungan.
Putihkan KUT – agar akses kredit meningkat.
Mensinergikan dengan subsidi agar tepat sasaran dan efektif mencapai target.
Mensinergikan produksi dan pengolahan :
Pengembangan supply chain – hulu hilir (produsen-pengumpul-pengolah)
Pengembangan entrepreneurship – pedagang pengumpul untuk menjembatani permintaan pasar yang semakin heterogen
Slide - 34
Transparansi dan koordinasi kebijakan pangan
Sinkronisasi dan transparansi pengambilan keputusan untuk mempertahankan stabilitas harga yang menjaga kepentingan produsen-pengolah-konsumen (stok, impor, harga dll).
Pengambilan keputusan lintas instansi dirumuskan secara komprehensif dan konsisten oleh Tim yang dilengkapi dengan data dan kemampuan analisa yang mencukupi.
Peningkatan nilai tambah:
Penyediaan bahan baku dari dalam negeri.
Komoditas ekspor unggulan yang lebih baik.
KETAHANAN PANGAN: ISU STRATEGIS YANG PERLU DIPERHATIKANUNTUK KEBIJAKAN KEDEPAN (2/2)
Slide - 35
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
KETAHANAN ENERGI
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
KERANGKA KEBIJAKAN KETAHANAN ENERGI
PENINGKATAN PRODUKSI DAN CADANGAN
MINYAK DAN GAS BUMI (INTENSIFIKASI)
PENGANEKARAGAMAN SUMBER DAYA ENERGI PRIMER
(DIVERSIFIKASI)
PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN
PEMERATAAN PEMANFAATAN ENERGI (EFISIENSI)
Terpenuhinya kebutuhan bahan bakar dan bahan baku
industri dalam negeri
Mengurangi ketergantungan yang berlebihan terhadap minyak bumi
dan menambah pasokan energi primer melalui pemanfaatan sumber daya energi lainnya
Efisiensi penggunaan energi dan meningkatkan produksi nasional serta penurunan emisi karbon, memperbaiki daya saing dan
mendorong pertumbuhan ekonomi
KETAHANAN DAN KEMANDIRIAN
ENERGI
Didukung:•Ekonomi: fiskal dan moneter• Infrastruktur• IPTEK•Kewilayahan dan Tata Ruang
Slide - 37
Indikator SatuanBaseline
(2009)
Capaian Target
2014Status
2010 2011 2012
Produksi
Minyak Bumi
Ribu Barrel per
Hari 949 945 902 860 1.010*)
Kapasitas
Pembangkit
Tambahan (MW)
31.959
2.024 5.902 4.1793.000 MW/
TahunTerpasang
(Kumulatif MW)33.983 39.885 44.064
Rasio
ElektrifikasiPersen 65,79 67,15 72,95 76,56 80
Kapasitas
PLTP
Terpasang
(Kumulatif MW)1.179 1.189 1.226 1.341 5.000
Pembangunan
Jaringan Gas
Kota
Kota/Sambungan
Rumah
(Kumulatif)
2/
6.210
6/
19.376
9/
45.57613/ 57.000 19/ 80.000
Pembangunan
SPBGUnit (Kumulatif) n.a **) FEED***) 4 8 21
MIDTERM REVIEW RPJMN 2010-2014
*) 1,01 juta adalah target Renstra KESDM yang diperkirakan dapat dilaksanakan, sedangkan target kinerja Presiden adalah 1,2 juta**) Belum ada pembangunan melalui APBN;***) Front End Engineering Design
Perlu kerJa KerasSangat sulit tercapai On Track/On TrendSlide - 38
TANTANGAN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI
Produksi minyak bumi tersendat, dibawah satu juta barel per hari, karena sebagian besar berasal dari lapangan yang sudah tua (mature fields) – 62% dari total jumlah lapangan migas yang ada saat ini.
Peningkatan produksi dari sumur yang sudah tua (mature) terkendala oleh kemampuan pemanfaatan Teknologi Enhanced Oil Recovery untuk meningkatkan produksi dari secondary/tertiary recovery membutuhkan biaya yang mahal (cost recovery)
BUMN (Pertamina EP) menyumbang sekitar 14-15% dari produksi minyak bumi nasional.
35-40% (350-400 ribu barel/hari) produksi minyak berasal dari lapangan minyak yang dikelola oleh Chevron Pacific Indonesia (CPI) di Sumatra, yakni lapangan Duri dan Minas (SLC -Sumatran Light Crude), yang sudah mulai menurun. Sejak tahun 1985 lapangan Duri sudah menggunakan teknologi EOR injeksi uap untuk meningkatkan produksi minyak (secondary/tertiary recovery).
Eksplorasi lapangan/sumur baru masih terbatas
Slide - 39
SASARAN BAURAN ENERGI PRIMER(Draft KEN)
2030
2010 2025
2050
Gas Bumi BatubaraEBT
25%
22%30%
23%
22%
23%30%
25% 20%
24%25%
31%
49%22%
24%
5%
Realisasi tahun 2010, Pusdatin, KESDM
Minyak
KEN – mendorong pemanfaatan EBT untuk menggantikan energi fosil, memanfaatkan gasdengan lebih optimal. Ketergantungan terhadap minyak bumi dikurangi seminimummungkin, mengingat cadangan minyak bumi yang ada terus menurun.
Batubara tetap manjadi andalan sumber energi, mengingat cadanganya yang besar, namunpenggunaannya dibatasi mengingat potensi emisi karbon yang tinggi.
Slide - 40
LapanganSumber Daya (MWe) Cadangan (MWe)
Kapasitas Terpasang (MWe)Speculative Hypothetic Probable Possible Proven
Sumatera 4,925 2,076 5,983 15 380 122
Jawa 1,935 1,946 3,415 885 1,815 1,134
Bali-Nusa Tenggara 410 359 973 - 30 5
Sulawesi 1,000 127 992 150 78 80
Maluku 545 43 341 - - -
Kalimantan 45 - - - - -
Papua 70 - - - - -
Total 285 Lapangan 8,935 4,551 11,704 1,050 2,303
Cadangan/Kapasitas Terpasang (MW)
28,543 1,341
PEMANFAATAN PANAS BUMI UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK
Pemanfaatan baru 4% dari total potensi panas bumi dan kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) baru mencapai 1.341MW, dari total potensi 28.000 MW.
Lapangan yang sudah menghasilkan listrik adalah lapangan Pertamina, sedangkan yang telah diserahkan ke Pemda (Green Fields) belum ada yang berproduksi – masih dalam proses lelang/tender dan negosiasi (Power Purchase Agreement – PPA) dengan pihak pembeli listrik (PLN)
Dari total potensi 28.000 MW, sebanyak 6.000 MW (21%) diidentifikasi berada di hutan konservasi dan 6.600 MW (23%) berada di hutan lindung. Pengembangan lapangan panas bumi terkendala konflik lahan.
Slide - 41
WILAYAHJUMLAH
KENDARAAN UMUM
SPBG YANGDIBUTUHKAN
ALOKASI GAS (MMSCFD)
PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH s.d 2014 PARTISIPASI
BADAN USAHA MEMBANGUN
SPBG MULAI 2015SPBGJARINGAN PIPA (km)
KONVERTER KIT
Jabodetabek 77.983 68 23,1 9*) 109,2
20.500**)
59
Jawa Timur (Surabaya, Gresik, Sidoarjo)
10.774 13 10,2 4 - 9
Sumsel (Palembang) 3.101 5 2,2 4 - 1
Kaltim (Balikpapan) 5.775 4 1 4 - -
Jawa Tengah (Semarang) 4.762 4 1 4 35,0 -
Kepri (Batam) 2.976 4 1 4 31,8 -
Total 105.371 98 38,5 29 176,0 69
*) Tahun 2013 dan 2014 disediakan juga 8 Mobile Refueling Unit **) Tahun 2013 dan 2014 ada alokasi 19 ribu konverter kit yang belum diketahui secara pasti pendiistribusiannya ke masing-masing wilayah
PEMANFAATAN BBG UNTUK SEKTOR TRANSPORTASIProgram Konversi BBM ke BBG untuk kendaraan umum – stimulan pemanfaatan BBG di sektor Transportasi
Sampai dengan 2013, telah dibangun 16 SPBG, 22 km jaringan pipa gas, dan konverter kit 7.500 unit. Tahun2014 akan dibangun 13 SPBG, jaringan pipa sepanjang 153,8 km, dan penyediaan konverter kit 13.000unit.
Pada tahun 2015, diharapkan badan usaha mulai terlibat didalam penyediaan BBG untuk kendaraanumum, baik dalam membangun jaringan pipa BBG maupun SPBG (60-70 unit), termasuk dalam penyediaankonverter kit (80-85 ribu unit), serta penyediaan BBG di kota-kota lain.
Slide - 42
PEMANFAATAN BATUBARA KALORI RENDAH UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK (PLTU)
0
5
10
15
20
25
30
35
Low Rank Coal (<5100 kcal/kg) Medium Rank Coal (5100-6100 kcal/kg)
High Rank Coal (>6100 kcal/kg)
Low rank coal mendominasi penggunaan batubara dalam pembangkit listrik (75-80%), atau sekitar 35 juta ton
Sebagain besar batubara berkalori tinggi di ekspor, sehingga hanya sebagian kecil yang dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik
Slide - 43
LOW-GROWTH REGIME HIGH-GROWTH REGIME
0
20
40
60
80
100
120
140
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
PROYEKSI PEMANFAATAN BATUBARA KALORI RENDAH (2001-2020)Dalam akhir tahun 2019/20, penggunaan batubara kalori rendah mencapai 120 juta ton
Juta Tons
PEMANFAATAN BATUBARA KALORI RENDAH UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK (PLTU)
Seiring dengan meningkatnya permintaan listrik, penggunaan Low rank coal akan terus meningkat, dan
dalam akhir tahun 2019/2020, penggunaan batubara
jenis ini akan mencapai 120 juta ton
Slide - 44
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR/KONEKTIVITAS
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TANTANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (1/2)
Pemenuhan ketersediaan infrastruktur dasar sesuai dengan standarpelayanan minimum;
Pemenuhan infrastuktur untuk mendukung ketahanan pangan danenergi;
Peningkatan pemerataan pembangunan antar wilayah danmendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi melalui konektivitasnasional;
Peningkatan koordinasi investasi Pusat, Daerah, BUMN dan Swasta;
Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur sertapengembangan mekanisme pendanaan alternatif (creative financing scheme).
Slide - 46
Aturan perundang-undangan: masih terdapat kelemahan dan disharmoni dalam
aturan perundang-undangan antar bidang infrastruktur maupun dengan bidang
non-infrastruktur (contoh: kehutanan, otonomi daerah, pertanahan, keuangan)
Kapasitas kelembagaan: belum optimalnya tatakelola (governance), hubungan
antar lembaga dan kapasitas SDM
Pembebasan tanah: kesulitan pembebasan tanah untuk kepentingan
pembangunan infrastruktur secara tepat waktu dan tepat biaya
Pendanaan: efektifitas alokasi dan keterbatasan dana untuk pembangunan
infrastruktur
Prioritisasi: belum sinkron-nya prioritas pembangunan infrastruktur lintas
sektor, lintas wilayah maupun antar tingkatan (nasional, propinsi,
kabupaten/kota)
TANTANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (2/2)
Slide - 47
KOORDINASI INVESTASI PUSAT, DAERAH, BUMN DAN SWASTA
Peningkatan kualitas proyek KPS yang bankable untuk menjaminkepastian bagi investor melalui pengintegrasian proses KPS dalammekanisme perencanaan dan penganggaran pada masing-masingsektor infrastruktur.
Menegaskan kriteria dan ruang lingkup penugasan BUMN di dalampembangunan infrastruktur.
Memperjelas kewenangan antara pusat dan daerah di dalampembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
Pengintegrasian proses KPS dan penugasan BUMN ke dalam masing-masing sektor infrastruktur
Slide - 48
SKEMA ALTERNATIF PEMBIAYAANPEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
• Infrastructure Bond yang penggunaannya dikhususkan hanya untukpembiayaan proyek-proyek infrastruktur
• Penugasan BUMN (seperti penugasan Hutama Karya dalam proyek Trans Sumatera Highway) yang didukung melalui penyertaan modal pemerintahdan direct-lending yang dijamin oleh pemerintah
• Private Finance Initiative (PFI) – multi-year contract 15 hingga 30 tahun
• Performance-Based Annuity Scheme (PBAS) atau Availability Payment
• Pengenaan tariff/biaya akses seperti Electronic Road Pricing (ERP)
• Infrastruktur swasta (private infrastructure)
• Pembangunan infrastruktur berbasis partisipasi masyarakat (community-based infrastructure)
Slide - 49
AKSELERASI PEMBANGUNAN
PROVINSI PAPUA, 2013-2018
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PERAN STRATEGIS PROVINSI PAPUA
Pintu gerbang dari wilayah Pacifik
dan perbatasan dengan Papua
Nugini.
Potensi perekonomian Provinsi
Papua kaya akan sumber daya
alam berupa tambang migas dan
non migas.
Provinsi Papua diberikan
kewenangan yang lebih besar
dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pengaturan
pemanfaatan kekayaan alam untuk
sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat Papua sesuai dengan UU
21/2001.
Slide - 51
PERMASALAHAN PROVINSI PAPUA:
EKONOMI DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN
Slide - 52
Triwulan II-2013, perekonomian Provinsi Papua menunjukkan pertumbuhan positif,
meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi masih dibawah pertumbuhan ekonomi
nasional. Ekonomi Provinsi Papua tumbuh sebesar 0,25 % (yoy) atau lebih rendah
dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,81 %.
Selama periode 2005 – 2013 (Q2), kontribusi ekonomi Provinsi Papua terhadap PDB
Nasional semakin menurun dari 1,63 % di tahun 2005 menjadi 0,98 % di tahun 2013
(Q2).
Provinsi Papua berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin dari 37,53 % pada
tahun 2009 menjadi 31,13 % pada Maret 2013. Namun, angka kemiskinan tersebut
lebih tinggi dari angka nasional antara 2008 (15,42 %) sampai Maret 2013 (11,37 %).
Pembangunan ekonomi Provinsi Papua tidak merata. Kawasan Pegunungan Tengah
cenderung masih tertinggal dan lambat pertumbuhannya.
Kegiatan ekonomi hanya terkonsentrasi di beberapa pusat kota, sedangkan
penduduk kurang berinteraksi satu sama lainnya karena kondisi ekstrim topografi
daerah, terlihat pada pola permukiman yang tersebar dan sering hanya
dihubungkan oleh angkutan udara, transportasi laut, atau dengan berjalan kaki.
PERMASALAHAN PROVINSI PAPUA:
PENDIDIKAN
Taraf pendidikan penduduk di Provinsi Papua masih rendah. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas pada tahun 2011 baru mencapai 5,8 tahun, yang artinya rata-rata kelompok usia tersebut belum lulus sekolah dasar. Sementara rata-rata lama sekolah di tingkat nasional sudah mencapai 7,9 tahun.
Angka buta aksara penduduk usia 15 tahun keatas di Provinsi Papua pada tahun 2012 masih sangat tinggi (34,3%). Angka buta aksara penduduk usia muda (15-44 tahun) juga masih cukup tinggi (33.3%).
Angka partisipasi murni (APM) jenjang SMP/MTs sederajat Provinsi Papua pada tahun 2011/2012 baru mencapai 62,5%, lebih rendah dari rata-rata nasional (77,7%). Selain itu, kesenjangan APM antarkabupaten/kota juga masih cukup lebar, dari 44.2% di Kab. Nduga sampai 82,1% di Kota Jayapura(Data Kemdikbud, 2011/2012).
Angka partisipasi kasar (APK) jenjang menengah provinsi Papua pada tahun 2011/2012 (66,8%) juga jauh lebih rendah dibanding rata-rata nasional (76,4%). Kesenjangan APK antar kab/kota sangat lebar, yaitu dari 3,6% di Kab. Membramo Tengah sampai lebih dari 100% di kota Jayapura (Data Kemdikbud, 2011/2012)*).
Slide - 53*) Tidak ada data untuk Kab. Nduga dan Kab. Puncak
PERMASALAHAN PROVINSI PAPUA:
KESEHATAN
Slide - 54
Beberapa indikator menunjukkan kesehatan masyarakat di Provinsi Papua masih
kurang baik; misalnya kematian bayi 54 per 1.000 kelahirah hidup1 (rata-rata nasional
32); bayi tidak diimunisasi 34% (rata-rata nasional 7.4%)1
Angka Fertilitas (TFR) masih tinggi, yaitu 3.5 anak per ibu (rata-rata nasional 2,6)
antara lain karena kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) cukup tinggi
yaitu 23,8% (rata-rata nasional 11,4%)1
Kualitas fasilitas kesehatan perlu ditingkatkan. Misalnya hanya 8.8% Pusksemas
perawatan yang memiliki fasilitas PONED (rata-rata nasional 16%); dan 32%
Puskesmas tidak mempunyai dokter umum (tertinggi di Indonesia)2
Dalam menghadapi SJSN, perlu:• penguatan sistem suplai yaitu fasilitas (puskesmas, rumah sakit), ketersediaan dokter
tenaga (dokter, bidan dan perawat) • sistem pelayanan (sistem rujukan) serta keseimbangan kuratif dengan promotif dan
preventif, termasuk upaya kuat dalam penganggulangan HIV/AIDS
Menghadapi kendala geografis perlu pendekatan yang local specific misalnya
Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB)Sumber data: 1) SDKI 2012; 2) Riskesdas 2010
PERMASALAHAN PROVINSI PAPUA:
INFRASTRUKTUR/KONEKTIVITAS
Kondisi geografis dan topografi wilayah yang sulit (bukit, rawa, gunung dan kepulauan)
Belum terhubungkannya jaringan jalan antar kabupaten maupun antar distrik (kecamatan)
Belum terciptanya transportasi terpadu (moda darat, moda laut dan moda udara);
Tingginya biaya transportasi menuju wilayah terisolir di pegunungan yang hanya dapat dijangkau melalui moda udara;
Terpencarnya lokasi permukiman masyarakat di wilayah pegunungan
Pemenuhan ketenagalistrikan dan air bersih di seluruh kampung
AKSELERASI PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA (1/7)
Untuk mengatasi permasalahan di Provinsi Papua tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Papua, yang meliputi:
1. Peningkatan Infrastruktur Dasar Transportasi;
2. Peningkatan Pelayanan Pendidikan;
3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
4. Membangun Sistem Konektivitas untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua
5. Pengembangan ekonomi kecil dan tradisional di wilayah terisolir;
6. Pemihakan bagi Orang Asli Papua (Affimative Action) untuk memperoleh pendidikan berkualitas dan pekerjaan yang baik;
Slide - 56
AKSELERASI PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA (2/7)
1. Peningkatan Infrastruktur Dasar Transportasi
Pengembangan jaringan transportasi trans Papua, melalui pembukaan jaringan jalan dari selatan menuju wamena, mengingat 60 persen penduduk Papua bermukim di wilayah pegunungan tengah;
Pengembangan depo BBM di wilayah selatan Papua (Sorong Selatan dan Asmat) untuk distribusi BBM menuju wilayah pegunungan tengah;
Peningkatan bandara, lapter, pelabuhan laut dan dermaga sungai;
Peningkatan distribusi bahan kebutuhan pokok menuju wilayah terisolir.
Slide - 57
AKSELERASI PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA (3/7)
2. Peningkatan Pelayanan Pendidikan
Peningkatan dan pembangunan prasarana sekolah, SD di setiap Kampung,
SMP dan SMA di setiap Distrik/Kecamatan;
Pemenuhan jumlah guru bidang eksakta (Matematika, IPA) bahasa inggris
di wilayah terisolir melalui Kolese Pendidikan Guru, beasiswa S-1 fakultas
keguruan dan pengadaan guru kontrak untuk wilayah terisolir;
Pemerataan guru di wilayah terisolir melalui penyediaan rumah guru dan
insentif (biaya kemahalan) bagi guru;
Pembangunan sekolah berpola asrama untuk menjangkau terpencarnya
siswa di permukiman terisolir;
Peningkatan kualitas manajemen dan kurikulum pendidikan.
Slide - 58
AKSELERASI PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA (4/7)
3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Pembangunan sarana prasarana puskesmas pembantu (1 pustu 3
kampung), puskesmas (1 Puskesmas 3 Distrik), RSUD (Ibukota Kab) dan
Mobile klinik yang menjangkau wilayah terisolir;
Pemenuhan jumlah tenaga medis (dokter, bidan, perawat) dan paramedis
(apoteker, petugas lab dll) melalui beasiswa akademi dan fakultas
kedokteran maupun dokter kontrak;
Peningkatan kualitas tenaga medis dan pemerataan tenaga medis di
wilayah terisolir;
Pemerataan prasarana kesehatan yang tidak sesuai dengan penyebaran
permukiman penduduk;
Peningkatan ketersediaan obat dan alat kesehatan
Slide - 59
AKSELERASI PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA (5/7)
4. Membangun Sistem Konektivitas untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua (Sesuai dengan Perpres 40/2013)a. Pembangunan Jalan Strategis Nasional:
Log Center Power Station Urumuka; Jalan Base – G; Sentani – Depapre – Bongkrang; Sami – Kasonaweja;
Arbais – Kasonaweja; Arbais – Sarmi; Logpond – Suator; Lagari – Wapoga – Botawa – Kalibaru; Wapoga –
Ingerus – Otodemo; Bagusa – Kelapa Dua; Sp Tiga Gesa – Barapasi – Waropen (Kalibaru); Ilaga – Mulia –
Karubaga – Bokondini; Lingkar Supiori; Sumber Baba – Randawaya; Yetti – Ubrub – Oksibil; Oksibil – Kawor
(Iwur) – Waropkp; Kenyam – Gearek – Pasir Putih – Suru suru – Dekai; Mindiptana – Kombut; Habema – Tiom;
Batas Batu – Dermaga Mumugu; Sumo – Holuwon – Mugi (Batas Jayawijaya); Lingkar Yapen (Woi – Poom –
Rosbori – Woda – Waindu – Dawai); Dodalin – Poletom; Okaba – Wanam; Wanam – Nakias – Kaliki; Merauke –
Jagebob – Erambu; Waemeanam – Sumuraman; Jl. Agats; dan Bade – Taga Emon – Mur (Keppi – Merauke).
b. Pembangunan Ruas Jalan Tertentu pada Jalan Strategis Nasional: Lagari – Wapoga – Botawa – Kalibaru; Sp Tiga Gesa – Barapasi – Waropen (Kalibaru); Sarmi – Kasonaweja;
Wapoga – Ingerus – Otodemo; Kenyam – Gearek – Pasir Putih – Suru suru – Dekai; Batas Batu – Dermaga
Mumugu; Oksibil – Kawor (Iwur) – Waropko; Lingkar Yapen (Woi – Poom – Rosbori – Woda – Waindu – Dawai);
Habema – Tiom; Sumo – Holuwon – Mugi (Batas Jayawijaya); Logpond – Suator; Bagusa – Kelapa Dua; dan
Mulia – Mewoluk – Sinak.
Slide - 60
AKSELERASI PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA (6/7)
5. Pengembangan Ekonomi Kecil Dan Tradisional di Wilayah Terisolir
Pengembangan ekonomi kecil dan tradisional di setiap kampung berupa
pembangunan pasar tradisional (pasar mama-mama);
Penataan distribusi barang dari pusat produksi menuju pusat pemasaran;
Pendampingan kegiatan ekonomi masyarakat melalui UKM;
Pengembangan manajemen usaha ekonomi rakyat;
Peningkatan permodalan ekonomi masyarakat;
Peningkatan jiwa kewirausahaan masyarakat.
Slide - 61
AKSELERASI PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA (7/7)
6. Pemihakan bagi Orang Asli Papua (Affimative Action)
Pemberian Kuota bagi putra-putri Asli Papua untuk dapat menempuh
pendidikan tinggi terbaik di luar Papua;
Pemberian Kuota bagi putra-putri Asli Papua untuk dapat untuk dapat
kesempatan bekerja pada perusahaan nasional/swasta terbaik;
Pemberian kesempatan bagi pengusaha lokal/asli papua untuk
memperoleh proyek pemerintah/swata.
Slide - 62
MENINGKATKAN PERAN AKTIF GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH(dibantu oleh UP4B)
Mengefektifkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan secara
sinergis dan partisipatif dengan instansi vertikal, kabupaten/kota,
serta koordinasi antar kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua;
Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan rencana pembangunan,
pelaksanaan dan monev baik di tingkat provinsi maupun tingkat
kabupaten/kota;
Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan daerah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua.
Slide - 63
PENUTUP
Sinkronisasi perencanaan menjadi kunci bagi peningkatan sinergi pembangunan antara pusat dan daerah
Perencanaan pembangunan daerah yang baik perlu menjaga kesinambungan pembangunan disertai adaptasi dengan dinamika internal dan eksternal
Keberhasilan pembangunan daerah akan membentuk daya tahan nasional yang tangguh dalam menghadapi perubahan-perubahan di tingkat global yang semakin sulit diprediksi.
Slide - 64
TERIMA KASIH
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
LAMPIRAN I:PRIORITAS PEMBANGUNAN BIDANG TRANSPORTASI
PROVINSI PAPUA TA. 2014
KEGIATAN INFRASTRUKTUR TA. 2014 PROVINSI PAPUA
Program Transportasi 2014Sektor Jalan (Provinsi Papua)
Kegiatan Lokasi Alokasi (Rpjuta)
Rekontruksi/Peningkatan Struktur jalan dan Jembatan
Kabupaten Jayapura 127.690
Kabupaten Jayawijaya 148.250
Kabupaten Merauke 102.950
Kabupaten Mimika 23.300
Kabupaten Nabire 119.110
Kabupaten Paniai 17.000
Kabupaten Kepulauan Yapen 22.540
Kota Jayapura 102.950
Kabupaten Sarmi 94.030
Kabupaten Keerom 108.860
Kabupaten Boven Digoel 250.340
Kabupaten Dogiyai 86.960
Kabupaten Lanny Jaya 77.780
Kabupaten Deiyai 53.750
Prov. Papua Peningkatan Struktur Jalan Timika-Waghete
7.000
Jalan Jayapura – Wamena 100.000
Isu Strategis: Penyediaan infrastruktur yang mengurangi kesenjangan antarwilayah
Kegiatan Strategis :
1. Pembangunan Jalan dan Jembatan
2. Rekontruksi/Peningkatan Struktur jalan dan Jembatan
Prioritas Nasional : Infrastruktur
Kegiatan Lokasi Alokasi (Rp juta)
Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
Kabupaten Jayapura 127.690
Kabupaten Jayawijaya
148.250
Kabupaten Merauke 102.950
Kabupaten Mimika 38.300
Kota Jayapura 167.640
Kabupaten Deiyai 53.750
Program Transportasi 2014Sektor Perhubungan Udara (Provinsi Papua)
Kegiatan Lokasi Alokasi(Rp juta)
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana Bandar Udara
Kabupaten Jayapura210.000
Kabupaten Nabire 21.500
Kabupaten Yahukimo 42.000
Isu Strategis: Penyediaan infrastruktur yang mengurangi kesenjangan antarwilayah
Kegiatan Strategis :
Pembangunan Bandar Udara
Prioritas Nasional : Infrastruktur
Program Transportasi 2014Sektor Perhubungan Laut, Udara, Perkeretaapian(Provinsi Papua)
LAU
T
NO UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN-SUB KEGIATAN JUMLAHJUMLAH RAYA (Ribu Rupiah)
PAPUA
01 Dukungan Manajemen & Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Hubla 111.655.982
02 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut
75.357.177
03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan
173.512.157
04 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Perkapalan dan Kepelautan
-
05 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kenavigasian 37.837.522
06 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai
-
398.362.838
UD
AR
A
UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN-SUB KEGIATAN JUMLAHJUMLAH RAYA (Ribu Rupiah)
BANDAR UDARA SENTANI-JAYAPURA 264.734.171
BANDAR UDARA MOPAH-MERAUKE 123.220.311
BANDAR UDARA WAMENA 189.885.175
BANDAR UDARA NABIRE 43.477.790
BANDAR UDARA SOEDJARWO TJODRONEGORO-SERUI 23.769.851
BANDAR UDARA TANAH MERAH 19.436.439
BANDAR UDARA MARARENA-SARMI 11.656.642
BANDAR UDARA MINDIPTANAH 18.135.135
BANDAR UDARA OKSIBIL 21.265.492
BANDAR UDARA ENAROTALI 10.959.794
BANDAR UDARA WAGHETE 19.833.732
BANDAR UDARA MULIA 14.318.870
BANDAR UDARA TIOM 18.216.771
BANDAR UDARA MOZES KILANGIN-TIMIKA 115.911.228
BANDAR UDARA KIMAM 6.744.439
BANDAR UDARA SENGGO 10.973.936
BANDAR UDARA KAMUR 16.055.985
BANDAR UDARA BOMAKIA 7.383.578
BANDAR UDARA WARIS 2.500.617
BANDAR UDARA LEREH 12.652.200
BANDAR UDARA DABRA 5.525.452
BANDAR UDARA BOKONDINI 16.889.863
BANDAR UDARA KEPI 29.169.745
BANDAR UDARA OKABA 5.211.012
BANDAR UDARA MOANAMANI 20.588.081
BANDAR UDARA KOKONAO 12.184.251
BANDAR UDARA NUMFOR 13.205.819
BANDAR UDARA KARUBAGA 20.430.651
BANDAR UDARA EWER 15.967.979
BANDAR UDARA ILU 24.145.714
BANDAR UDARA OBANO 16.961.543
BANDAR UDARA ILAGA 37.230.884 1.243.591.750
Program Transportasi 2014Sektor Perhubungan Udara (Provinsi Papua)
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
LAMPIRAN II:PRIORITAS PEMBANGUNAN BIDANG SUMBER DAYA AIR
PROVINSI PAPUA TA. 2014
Program Kegiatan Perhubungan Tahun 2014Sektor Sumber Daya Air (Provinsi Papua)
Kegiatan Target Alokasi(Rp juta)
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Pembangunan/peningkatan
layanan jaringan irigasi Kabupaten
Nabire seluas 2.000 ha
55.000,00
Pembangunan Bendung Nuhoa
dan Jaringan Irigasi DI Nuhoa dan
Peningkatan Saluran Sekunder D.I
Maidey seluas 525 ha
24.000,00
Pembangunan Jaringan Primer
dan Sekunder seluas 250 ha di
Kabupaten Yahukimo
10.700,00
Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan
Pengamanan Pantai
Pembangunan sarana/prasarana
pengaman pantai di Kota
Jayapura sepanjang 400 m
22.000,00
Isu Strategis: Kualitas dan Cakupan Pelayanan Infrastruktur, Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi Diversifikasi Sumber Energi serta Pemanfaatan Energi Baru dan Terbaharukan
Kegiatan Strategis :
1. Rounding up jaringan irigasi Kalibumi Kiri
2. Pembangunan pengaman Pantai Dok II
Prioritas Nasional : Infrastruktur
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
LAMPIRAN III:PRIORITAS PEMBANGUNAN BIDANG ENERGI, TELEKOMUNIKASI,
DAN INFORMATIKA - PROVINSI PAPUA TA. 2014
Program Kegiatan Perhubungan Tahun 2014Sektor ETI (Provinsi Papua) (1/2)
Kegiatan Lokasi Target Fisik Alokasi(Rp juta)
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Ditjen Listrik Kabupaten Jayawijaya 1 Unit PLTMH 17.461
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Ditjen ListrikKabupaten Biak Numfor 18 unit PLTS terpusat 112.363,4
Isu Strategis: Penyediaan infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan dan energi
Kegiatan Strategis :
1. Pembangunan PMTLH
2. Pengadaan dan Pemasangan PLTS TersebarPrioritas Nasional : Prioritas Energi
Program Kegiatan Perhubungan Tahun 2014Sektor ETI (Provinsi Papua) (2/2)
Kegiatan Target Fisik Alokasi(Rp juta)
Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka
Energi Baru Terbarukan
1 Unit PLTMH dan 18 unit PLTS
terpusat129.824
Isu Strategis: Penyediaan infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan dan energi
Kegiatan Strategis :
Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)
Prioritas Nasional : Prioritas Energi
Peta Ketenagalistrikan Papua
Kapasitas Pembangkit Terpasang
Proyeksi Kebutuhan Tenaga listrik
Rencana Pengembangan Pembangkit Provinsi Papua
Rencana Pengembangan SUTT 70 kV dan 150 kV Provinsi Papua
Rencana Pengembangan Gardu Induk Provinsi Papua
Ringkasan Proyeksi Kebutuhan TenagaListrik, Pembangunan Fasilitas Ketenagalistrikan danKebutuhan Investasi Provinsi Papua
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
LAMPIRAN IV:KEGIATAN MP3EI
PROVINSI PAPUA TA.2014
KEGIATAN PRIORITAS MP3EI
Sebagai fokus implementasi MP3KI untuk wilayah Papua sebagai bagian dari koridor Kepulauan Maluku-Papua, telah dipilih dua lokasi usulan quick wins 2014 ditambah satu lokasi kecamatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2013 dan dilanjutkan tahun 2014.
Lokasi-lokasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat tersebut adalah:
Provinsi Papua
1. Kabupaten Lanni Jaya, Kecamatan Kuyawage
2. Kabupaten Lanni Jaya, Kecamatan Makki
3. Kabupaten Merauke, Kecamatan Merauke.
IMPLEMENTASI MP3KI DI PAPUA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
LAMPIRAN V:KEGIATAN MP3KI
PROVINSI PAPUA TA.2014
USULAN LOKASI QUICK WINS MP3KI TA. 2014 DI WILAYAH PAPUA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
LAMPIRAN VI:PRIORITAS PEMBANGUNAN BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
PROVINSI PAPUA TA. 2014
PROGRAM & KEGIATAN DIRJEN CIPTA KARYA DAN KEMENPERA TAHUN 2013 dan 2014
NO KEGIATAN / OUTPUT SATUAN
2013 2014
VOLALOKASI
(RP JUTA)VOL
ALOKASI
(RP JUTA)
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA, KEMENTERIAN PU
Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman
1 Infrastruktur Kws Permukiman Perkotaan Kws 6 11.088,00 5 10.077,00
2 Infrastruktur Kws Permukiman Perdesaan Kws 6 13.974,00 4 12.712,00
Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan PBL dan pengelolaan gedung negara
3 Keswadayaan Masyarakat Kel/Desa 42 11.282,07 40 12.490,76
Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan infrastruktur sanitasi dan persampahan
4 Infrastruktur Air Limbah Kws 1 3.000,00 2 5.000,00
5 Infrastruktur Drainase Perkotaan Kota/Kab 2 13.700,00 1 8.000,00
6 Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Kab/Kota 3 22.500,00 2 17.350,00
7 Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R Kws 0 - 2 1.250,00
Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan dan Pelaksanaan Pengembangan SPAM
8 SPAM di Kws Mbr Kws 7 16.535,00 8 24.342,00
9 SPAM di Ibu Kota Kec (Ikk) IKK 6 45.201,00 6 47.852,00
10 SPAM Perdesaan Desa 18 37.450,00 11 13.000,00
11 SPAM di Kws Khusus Kws 4 5.840,00 4 8.908,00
12 SPAM Regional Kws 0 -
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
13 PSU Kawasan Perumahan dan Permukiman Unit 300 1.250 354 1.639,02
14 Pembangunan Baru Perumahan Swadaya Unit 375 4.875 - -
15 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Unit 3.750 116.250 8.500 145.000
16 Pembangunan Rusunawa Twin Block 3 30.000 2 21.624
17 Pembangunan Rumah Khusus Unit 160 11.644 - -
LAMPIRAN VII:HASIL EVALUASI RPJMN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
2010 2011 2012
TARGET RPJM
REALISASITARGET
RPJMREALISASI
TARGET RPJM
REALISASI
Pertumbuhan Ekonomi 5,5- 5,6 6,2 6,0 - 6,3 6,5 6,4 - 6,9 6,23
Inflasi 4 - 6 7 4,0 - 6,0 3,8 4,0 - 6,0 4,30
Pengangguran 7,6 7,1 7,3 - 7,4 6,6 6,7 - 7,0 6,14 (Agt)
Kemiskinan 12,0 - 13,5 13,33 11,5 - 12,5 12,49 10,5 - 11,5 11,66 (Sept)
HASIL PENCAPAIAN KINERJA RPJMN 2010-2014
2013 2014
STATUSTARGETRPJM
TARGET APBN 2013
TARGETRPJM
TARGET RKP
Pertumbuhan Ekonomi 6,7 - 7,4 5,9 7,0%-7,7% 6,4 – 6,9
Inflasi 3,5 – 5,5 9,2 3,5 – 5,5 3,5 – 5,5
Pengangguran 6,0 - 6,6 5,8 – 6,1 5%-6% 5,0 – 6,0
Kemiskinan 9,5 - 10,5 9,5 – 10,5 8%-10% 8,0 – 10,0
1= Sudah tercapai atau On
Track/on Trend 2 = Perlu Kerja Keras
2
1
1
2
Slide - 92
REKAPITULASI REVIEW RPJMN 2010-2014Beberapa indikator utama pembangunan sudah on track dan bahkan telah tercapai. Namun, beberapa sasaran masih memerlukan perhatian khusus di 2014.
NO PRIORITAS NASIONAL
1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 4 2 4
2 Pendidikan 6 0 0
3 Kesehatan 3 3 4
4 Penanggulangan Kemiskinan 4 1 0
5 Ketahanan Pangan 3 5 1
6 Infrastruktur 8 2 1
7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha 3 3 1
8 Energi 3 1 2
9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 11 0 0
10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik 1 3 0
11 Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi 5 0 0
12 Politik, Hukum, dan Keamanan 8 5 0
13 Perekonomian 1 2 0
14 Kesejahteraan Rakyat 6 0 0
JUMLAH 66 27 13
PERSENTASE 62% 26% 12%
= Sangat Sulit tercapai1 2 3= Sudah tercapai atau On Track/on Trend
= Perlu Kerja Keras
321
Slide - 93