Upload
dotuyen
View
224
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
Wahyuningsih DarajatiKementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan
Pembangunan Nasional (Bappenas)
Pelatihan Melokalkan Tujuan Pembangunan BerkelanjutanJakarta, 28-29 Agustus 2018
SINKRONISASI RPJMD DENGAN RENCANA AKSI DAERAH (RAD)TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)
REPUBLIK INDONESIA
OUTLINE
1. PENGANTAR
2. PERATURAN PRESIDEN NO. 59/2017
3. ACUAN PENYUSUNAN RAD TPB/SDGs
4. SINKRONISASI KLHS, RPJMD, DAN RAD TPB/SDGs
5. MEKANISME PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN
6. TINDAK LANJUT DI DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
3
1. Pengantar
REPUBLIK INDONESIA
Transformasi Ambisius
4
MDGs TPB/SDGs
Kebijakan pembangunan yang berkelanjutan menjadi prioritas bersama seiring dengan semakin terbatasnyasumber daya, isu climate change dan permasalahan sosial lainnya.
Ambisi ini juga dapat menjadi upaya awal dalam mewujudkan ekonomi hijau (green economy) di Indonesia.
REPUBLIK INDONESIA
MASYARAKATADIL
MAKMUR
TPB/SDGs adalah Visi Kita Bersama
KITASDGs Hak Azasi Kewajiban Azasi Masalah Peluang
TPB/SDGs
Kerangka komprehensif, terintegrasi dan tidak terpisahkan
Kemajuan pada satu dimensi membutuhkan keterlibatan aktif dimensi lain
Katalis untuk kemitraan internasional
Kepemilikan bersama
REPUBLIK INDONESIA
6
Kompleksitas Pelaksanaan TPB/SDGs (17 Tujuan/Goals, 169 Target, dan 241 Indikator)
POLITICAL WILLPelaksanaan
TPB/SDGs sebagaiGERAKAN
Komitmen semua Stakeholders(Pemerintah dan Aktor Non-Pemerintah)
STRATEGI YANG BAIK Proses yang partisipatif dalam
penyusunan semua pihak terlibat dari awal
Tujuan dan indikator yang jelas dan terukur akurasi dan sumber data
Sumber Pendanaan yang jelas Pemerintah dan swasta, DN dan LN
Tanggungjawab Pelaksanaan setiap indikator ada K/L pengampu
Monitoring dan Evaluasi akuntabilitas dan transparansi
Strategi Komunikasi tepat dan efektif
LEGAL BASIS YANG KUAT
Perpres No. 59/2017 ttg TPB sebagai dasarpenyusunan RAN dan RAD TPB/SDGsPengarusutamaan dalam
Dokumen Perencanaan (RPJMN/RPJMD) Dasar penentuan prioritas dan alokasi anggaran
Apa yang diperlukan/dilakukan?
REPUBLIK INDONESIA
77
Pengarusutamaan TPB/SDGs dalam RPJMN 2015-2019
KESESUAIAN TARGET GLOBAL DAN RPJMN 2015-2019
PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
REPUBLIK INDONESIA
8
2. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan
REPUBLIK INDONESIA
9
Arahan dalam Peraturan Presiden No. 59/2017
Perpres No. 59/2019 tentang Pelaksanaan
PencapaianTPB
1 • Pembentukan TKN dan struktur nya
2 • Pelaksanaan Prinsip Inklusif
3• Dokumen yang harus dihasilkan (RAN, Peta Jalan,
RAD
4 • Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
5• Pelaksanaan TPB/SDGs di Daerah dan peran
Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat (WPP) dengan pelibatan bupati dan walikota
REPUBLIK INDONESIA
10
Tugas Pemerintah Daerah sesuai AmanatPerpres No. 59/2017
• Gubernur menyusun RAD TPB 5 (lima) tahunan bersama Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pihak terkait lainnya.
• Gubernur menyampaikan laporan pencapaian setiap tahun atas pelaksanaan sasaran TPB Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas.
PEMERINTAH DAERAH:
PERAN PEMERINTAH DAERAH SECARA UMUM:
Memperkuat komunikasi, sosialisasidan advokasi
Mendorong pengembangan danpeningkatan data
Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan SDGs.
Memperkuat kerjasama denganstakeholders terkait lainnya (CSO, akademisi, serta filantropi dan bisnis).
1
2
3
4
REPUBLIK INDONESIA
11
Perpres No. 59/2017 Pasal 17 Pendanaan TPB/SDGs bersumber dari:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau;
sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
1
3
2
Pendanaan TPB/SDGs
REPUBLIK INDONESIA
DG
12
3. Acuan Penyusunan RAD TPB/SDGs Indonesia
REPUBLIK INDONESIA
13
Pedoman Teknis
13
A
B
C
D
C. Ringkasan Metadata
B. Pedoman Penyusunan Renaksi
A. Terjemahan Tujuan dan Target
D. Metadata setiap Pilar
REPUBLIK INDONESIA
• Mencakup : • Sasaran• Target• Indikator• Program dan kegiatan pemerintah
dan non pemerintah
14
RAN TPB/SDGs 2017 – 2019
DITETAPKAN MELALUI PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 7 TAHUN 2018
REPUBLIK INDONESIA
1. RPJMN & RPJMD tahun berjalan;2. Renstra OPD tahun berjalan;3. RKPD & Renja OPD tahun berjalan;4. Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian TujuanPembangunan Berkelanjutan;
5. Laporan Pencapaian MDGs Nasional/Daerah;6. Dokumen kebijakan lain yang terkait (RAD
GRK, RAD PG, RAD HAM dll);7. Kajian Proyeksi Kesiapan Daerah
Menyongsong SDGs: SDGs Center UNPAD).
REPUBLIK INDONESIA
16
4. Sinkronisasi KLHS, RPJMD dan RAD TPB/SDGs
REPUBLIK INDONESIA
17
Latar belakang Kebijakan KLHS
UU 32/2009 Pasal 15 Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip
pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalampembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan atau evaluasiRTRW Daerah beserta rencana rincinya, RPJPD dan RPJMD.
Sumber: Paparan Kementerian Dalam Negeri di Sosialisasi Penyusunan RAD TPB/SDGs, April 2018
UU 32/2009Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
KLHS rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikanbahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telahmenjadi dasar dan terintegrasi dalampembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program
REPUBLIK INDONESIA
18
Latar belakang KLHS Berdasarkan Permendagri No. 86/2017
• Pemerintah daerah menyusun KLHS RPJMD dalam rangka mewujudkan RPJMD sesuai dengan prinsip berkelanjutan
• Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dikoordinasikan Mendagri
• 420 Indikator Kinerja Daerah dalam Permendagri 86/2017:
• 45 Indikator Kesejahteraan Masyarakat
• 10 Indikator Daya Saing Daerah• 365 Indikator Pelayanan Umum
Sumber: Paparan Kementerian Dalam Negeri di Sosialisasi Penyusunan RAD TPB/SDGs, April 2018
REPUBLIK INDONESIA
19
Latar Belakang Kebijakan Berdasarkan Perpres No. 59/2017
TPB/SDGs di Indonesia:17 Goals
169 Target/Sasaran Global
319 Indikator Sasaran Nasional
SDGs 17 Goal, 169 Target, 241
Indikator
PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL
PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI
PILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN
PILAR PEMBANGUNAN HUKUM DAN TATA
KELOLA
7 Target, 12 Indikator
8 Target, 14 Indikator
13 Target, 26 Indikator
10 Target, 11 Indikator
9 Target , 14 Indikator
5 Target, 6 Indikator
12 Target, 17 Indikator
8 Target, 12 Indikator
10 Target,11 Indikator
19 Target, 25 Indikator
8 Target, 11 Indikator
10 Target, 15 Indikator
11 Target, 13 Indikator
5 Target, 7 Indikator
10 Target, 10 Indikator
12 Target, 23 Indikator
12 Target, 14 Indikator
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia adalah pembangunan yang menjaga:• keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat• peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat • kualitas lingkungan hidup• pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola
Perpres 59/2017Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
REPUBLIK INDONESIA
Penyusunan Usulan Program Kegiatan RAD TPB/SDGs
Perpres 59/2017 meminta daerah menyusun RAD TPB/SDGs 12 bulan setelah Perpres berlaku 10 Juli 2018 dalam Bentuk Peraturan Gubernur
Pihak yang terlibat dalam penyusunan RAD Terdiri dari :1. Pemerintah Provinsi + Non Pemerintah
membuat usulan program dan kegiatan2. Pemerintah Kab + Non Pemerintah
membuat usulan program dan kegiatan3. Pemerintah Kota + Non Pemerintah
membuat usulan program dan kegiatan
Prov
Kab
Kota
Usulan Program,Kegiatan
Kota dan Non pemerintah
Usulan Program, Kegiatan Kab.
dan Non pemerintah
Usulan Program, Kegiatan Prov.
dan Non pemerintah
Sumber: Paparan Kementerian Dalam Negeri di Sosialisasi Penyusunan RAD TPB/SDGs, April 2018
REPUBLIK INDONESIA
21
Tahapan RAD Bagi Daerah Telah Memiliki PERDA RPJMD
• Tim Penyusun• Pengumpulan
Data (RPJMD, RKPD Renstra SKPD, LKPJ)
PenandaanTerhadap sasaran
Strategis terkait dengan TPB (BAB V)
AnalisisProgram dan
Kegiatan yang Berkaitan
dengan TPB (BAB VI)
Analisis Alokasi
Anggaran terkait dengan TPB (BAB VIII)
Persiapan Dokumen RPJMD dan Dokumen Pendukung Pelaksanaan
Usulan Program dan Kegiatan
untuk Penyusunan RAD
TPB
Sumber: Paparan Kementerian Dalam Negeri di Sosialisasi Penyusunan RAD TPB/SDGs, April 2018
REPUBLIK INDONESIA
22
Tahapan RAD TPB/SDGs Bagi Daerah Belum Memiliki PERDA RPJMD
• Tim Pembuat• Pengumpulan
data
Pembuatan KLHS RPJMD
Pemanfaatan KLHS RPJMD:
PERSIAPAN PEMBUATAN PELAKSANAAN
Pengkajian
Perumusan Skenario
Rekomendasi
RPJMD
RAD TPB
Sumber: Paparan Kementerian Dalam Negeri di Sosialisasi Penyusunan RAD TPB/SDGs, April 2018
REPUBLIK INDONESIA
PEMBUATAN DAN PEMANFAATAN KLHS RPJMD dan RAD TPB/SDGs
Pengkajian Perumusan skenario
Melakukan identifikasi, pengumpulan dan analisis data:
kondisi umum daerah,
capaian indikator TPB dan
pembagian peran
Alternatif Proyeksi : Tanpa Upaya
Tambahan/BAU dan Dengan Upaya Tambahan
Alternatif Proyeksi: Isu Strategis Permasalahan Sasaran Strategis
Rekomendasi
RPJMD Gambaran Umum Permasalahan dan isu
strategis Tujuan dan sasaran
RAD Usulan Prog dan Keg
Daerah Usulan Prog dan Keg
Pemerintah pusat di daerah
Usulan Prog dan Keg Non Pemerintah
PEMANFAATANPEMBUATAN
PEMANFAATAN
Sumber: Paparan Kementerian Dalam Negeri di Sosialisasi Penyusunan RAD TPB/SDGs, April 2018
REPUBLIK INDONESIA
24
5. Mekanisme Pemantauan Evaluasi Dan Pelaporan
REPUBLIK INDONESIA
25
2
3
1
5
Dewan Pengarah
Tim Pelaksana(Ketua: Deputi KSDA)
BAPPENAS(Deputi Monev
Bappenas )
Sekretariat TPB Provinsi
Sekretariat
Bupati/Walikota
Pusat
Pelaporan
Arahan/Penugasan
Koordinasi
Kemendagri(Ditjen Bina Bangda
Gubernur WPP
Daerah
Kelompok Kerja
Pokja TPB Provinsi
7
Koordinator Pelaksana
4
1
1
1
4
5
6
4
1
1
Mekanisme Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RenaksiTPB/SDGs Pemerintah Daerah
REPUBLIK INDONESIA
26
Mekanisme Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RenaksiTPB/SDGs Non-Pemerintah
REPUBLIK INDONESIA
27
6. Tindak Lanjut Di Daerah
REPUBLIK INDONESIA
28
Tahapan Penyusunan
28
Langkah 1: Menetapkan Tim Koordinasi Daerah termasuk Kelompok Kerja (Pokja)
Langkah 2: Melakukan sidang pleno tata cara penyusunan RAD
Langkah 3: Masing-masing pokja menyusun Draf 1 RAD
Langkah 4: Masing-masing pokja membahas Draf 2 RAD
Langkah 5: Pleno penyempurnaan Draf Final
Langkah 8: Pengesahan RAD oleh Kepala Daerah
Langkah 9 Sosialisasi & fasilitasi RAD
Langkah 7: Penyempurnaan Draf Final RAD oleh Tim Koordinasi Daerah
Langkah 6: Konsultasi publik (off-line & on-line)
REPUBLIK INDONESIA
1. RAD TPB/SDGs disusun oleh Pemda Provinsi bersama dengan PemdaKabupaten/Kota serta melibatkan organisasi non-pemerintah (Ormas, filantropi dan pelaku usaha, akademisi dan pakar) sejak awal;
2. Permendagri No. 7/2018 tentang KLHS RPJMD memberikan arahanbagaimana mengintegrasikan target dan indikator TPB/SDGs ke dalamRPJMD dan Renstra OPD;
3. Periode RAD TPB/SDGs menyesuaikan dengan periode RPJMD yang berjalan;4. Matriks RAD TPB/SDGs Kabupaten/Kota menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari RAD TPB/SDGs Provinsi;5. Pemda Kabupaten/Kota dapat menyusun RAD TPB/SDGs secara lengkap,
termasuk matriks yang akan menjadi bagian dari RAD TPB/SDGs Provinsi;6. Anggaran penyusunan RAD TPB/SDGs Provinsi berasal dari APBD dan
sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
29
PENYELESAIAN PENYUSUNAN RAD TPB/SDGs
REPUBLIK INDONESIA
30
Rencana Aksi Daerah(RAD) TPB/SDGs
Provinsi yang sudah memiliki draf Rencana Aksi Daerah (RAD):
1. Aceh2. Sumatera Selatan3. Jambi4. Kepulauan Riau5. Lampung6. Banten7. DKI Jakarta8. Jawa Barat9. Jawa Tengah10. Nusa Tenggara Timur11. Nusa Tenggara Barat12. Sulawesi Tengah13. Sulawesi Selatan14. Gorontalo
Sumatera1. Sumatera Utara2. Sumatera Selatan3. Riau4. Lampung
17 Provinsi yang telah melaksanakan Pilkada
Provinsi yang sudah meluncurkan Rencana Aksi Daerah (RAD):(berdasarkan Peraturan Gubernur)
1. Riau2. D.I. Yogyakarta3. Bengkulu
Jawa5. Jawa Barat
6. Jawa Tengah7. Jawa TimurBali dan Nusa Tenggara8. Bali9. Nusa Tenggara
Barat
10. Nusa Tenggara Timur
Kalimantan11. Kalimantan Barat12. Kalimantan TimurSulawesi13. Sulawesi Selatan
Maluku15. Maluku16. Maluku Utara
Papua17. Papua
14. Sulawesi Tenggara
Hal yang Perlu Menjadi Perhatian:Pengesahan RAD TPB/SDGs sebelum pelantikan Gubernur untuk periode yang akan datang (2018-2022)
REPUBLIK INDONESIA
1. Mengoptimalkan Tim Koordinasi TPB/SDGs tingkat Provinsi;2. Meningkatkan Integrasi TPB/SDGs ke dalam agenda pembangunan daerah:
a) Mengintegrasikan target & indikator TPB/SDGs ke dalam RENSTRA OPD;b) Mengintegrasikan target & indikator TPB/SDGs ke dalam RKPD &
Dokumen Penganggaran Daerah;3. Menyelaraskan RAD TPB/SDGs (sebagai “Wadah/Payung”) dengan berbagai
RAD yang telah ada di daerah, seperti RAD-Pangan dan Gizi, RAD-GRK, RAD-Pengentasan Kemiskinan, dll;
4. Melaksanakan program & kegiatan pembangunan daerah selaras denganTPB/SDGs didukung dengan sumber daya yang memadai sesuai dengankewenangan, serta didukung dengan data & informasi yang diperlukan;
31
TINDAK LANJUT DI DAERAH (1)
REPUBLIK INDONESIA
5. Membangun Kerjasama antar Pemda Provinsi, dan antara Pemda Provinsidengan Kabupaten/Kota serta organisasi non-pemerintah dalam menyusun & melaksanakan RAD-TPB/SDGs;
6. Meningkatkan kapasitas seluruh pemangku kepentingan untukmelaksanakan pencapaian target dan indikator TPB/SDGs di daerah;
7. Melakukan sosialisasi/diseminasi, komunikasi & advokasi pelaksanaanTPB/SDGs kepada seluruh masyarakat;
8. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan kegiatan pelaksanaan RAD TPB/SDGs secara berkala.
32
TINDAK LANJUT DI DAERAH (2)
TERIMAKASIH
Alamat Kontak:Website : http://sdgs.bappenas.go.id/
Facebook : SDGsIndonesiaTwitter : @SDGs_Indonesia
Email : [email protected] : Dit. Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air
(021-392 6254) dan Sekretariat SDGs (021-579 45716)33