Upload
nico-marpaung
View
242
Download
17
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Kewarganegaraan
Citation preview
MAKALAH SISTEM MANAJEMAN NASIONAL
BLOK AMBALAT, BUKTI NYATA KEGAGALAN SISTEM
MANAJEMEN NASIONAL INDONESIA
Disusun oleh:
Aditya Hirawan (14/363473/TK/41590)
Adjisetya Agung Aripambudi (14/364273/TK/41939)
Alif Maulana Muhammad (14/363603/TK/41692)
Candra Aji Nugroho (14/363367/TK/41509)
Fandi Pradana (14/367220/TK/42405)
Frederiko Eduwardo De Dus (14/367113/TK/42355)
Josua Alfonso (14/367162/TK/42376)
Rahma Fidela (14/363538/TK/41641)
Tri Ayu Lestari (14/363312/TK/41454)
Yohanes Nico Prabowo (14/367161/TK/42375)
Zahrotun Naimah (14/363598/TK/41688)
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2015
BAB I
PENDAHULUAN
I. Latar Belakang Masalah
Tujuan bangsa Indonesia telah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945,
yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial. Tujuan bangsa Indonesia harus terus menerus diupayakan
realisasinya sehingga benar-benar dapat dirasakan hasilnya oleh seluruh rakyat
Indonesia. Untuk itulah pembangunan di segala bidang harus dilakukan secara
terprogram, terarah, sistemik, berkesinambungan dan berkelanjutan.
Seperti kita ketahui Indonesia merupakan negara kepulauan yang cukup
besar. Indonesia memiliki modal yang cukup besar baik sumber daya alam, letak
geografis yang strategis, struktur demografis penduduk, sumber daya kultural
yang beragam dan kuat, dan manusia-manusia yang memiliki potensi dan
kreativitas yang tidak terbatas. Krisis dan tantangan global yang melanda dunia
harus bisa diubah menjadi peluang dan kesempatan.
Pembangunan nasional memerlukan keterpaduan tata nilai, struktur, dan
proses. Keterpaduan tersebut merupakan himpunan usaha untuk mencapai
efisiensi, daya guna, dan hasil guna sebesar mungkin dalam penggunaan sumber
dana dan daya nasional guna mewujudkan tujuan nasional. Karena itu, kita
memerlukan Sistem Manajemen Nasional (Sismennas). Sistem manajemen
nasional berfungsi memadukan penyelenggaraan siklus kegiatan perumusan,
pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan. Sistem manajemen
nasional memadukan seluruh upaya manajerial yang melibatkan pengambilan
keputusan berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan kehidupan berbangsa
dan bernegara untuk mewujudkan ketertiban sosial, politik, dan administrasi.
Keberhasilan Sismennas di Indonesia belum tercapai. Hal ini dikarenakan
banyaknya faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi Sismenas.
Faktor-faktor tersebut antara lain adalah pemahaman tentang Sismennas,
terpenuhinya kualifikasi Sumber Daya Manusia sebagai pelaku Sismennas,
terpenuhinya dukungan Data, Sarana dan Prasarana yang memadai, adanya
Payung Hukum sebagai Landasan Operasional, sinergitas antar Lembaga dan
antar Elemen Masyarakat serta pemberdayaan masyarakat
II. Rumusan Masalah
Ambalat adalah blok laut luas mencakup 15.235 kilometer persegi yang
terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan
perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Timur, Indonesia.
Penamaan blok laut ini didasarkan atas kepentingan eksplorasi kekayaan laut dan
bawah laut, khususnya dalam bidang pertambangan minyak. Blok laut ini tidak
semuanya kaya akan minyak mentah.
Awal konflik antara Indonesia dan Malaysia memperebutkan blok maritim
ini dimulai sejak tahun 1967 saat pertama kali diadakan pertemuan teknis
membahas hukum laut antara Indonesia dan Malysia. Saat itu keduanya
bersepakat untuk memberlakukan status quo pada Ambalat. Namun tak lama
kemudian Malaysia membuat peta baru dengan memasukkan blok maritime
Ambalat ke dalam wilayahnya yaitu dengan memajukan koordinat 4° 10' arah
utara melewati Pulau Sebatik. Indonesia memprotes hal tersebut. Indonesia
melihatnya sebagai usaha secara terus-menerus dari pihak Malaysia untuk
melakukan ekspansi terhadap wilayah Indonesia. Kasus ini meningkat profilnya
setelah Pulau Sipadan dan Ligitan, juga berada di blok Ambalat, dinyatakan
sebagai bagian dari Malaysia oleh Mahkamah Internasional.
Beberapa aksi sepihak dilakukan oleh Malaysia antara lain adalah Tgl 21
Februari 2005 di Takat Unarang (nama resmi Karang Unarang) Sebanyak 17
pekerja Indonesia ditangkap oleh awak kapal perang Malaysia KD Sri Malaka,
Angkatan laut Malaysia mengejar nelayan Indonesia keluar Ambalat, Malaysia
dan Indonesia memberikan hak menambang kepada Shell.
III. Tujuan Makalah
Tujuan makalah ini dibuat adalah untuk memberikan analisa terhadap
permasalahan yang sedang kita hadapi saat ini , yang berkaitan dengan Sistem
Manajemen Nasional.
BAB II
DASAR TEORI
I. Sistem Manajemen Nasional
Sistem Manajemen Nasional atau yang sering disebut dengan sismenas
adalah perpaduan nlai, struktur, fungsi, dan proses yang merupakan himpunan
usaha untuk mencapai kehematan, daya guna dan hasil gunasebesar mungkin
dalam menggunakan sumber daya dan dana nasional dalam rangka mewujudkan
tujuan nasional. Siklus penyelenggaraannya secara terpadu meliputi berbagai
siklus kegiatan berupa perumusan kebijakan (policy formulation), pelaksanaan
kebijakan (policy implementation), dan penilaian hasil-hasil pelaksanaan
kebijakan nasional. (Bratakusumah, 2001). Sistem manajemen nasional adalah
satu kesatuan sistem besar yang berfungsi untuk mengatur dan menjalankan
kehidupan nasional yang ada berupa Tatanan Kehidupan Masyarakat (TKM) dan
Tatanan Politik Nasional (TPN). Pada Sistem Manajemen Nasional juga meliputi
Tatanan Pengambilan Keputusan Berkewenangan (TPKB) yang merupakan
fungsi-fungsi manajerial, yang mentransformasi kepentingan masyarakat serta
politik kedalam bentuk-bentuk administrasi berupa kepentingan umum. Hal
tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaannya serta untuk
meningkatkan daya guna yang lebih efisien, hasil guna yang lebih optimal, dan
penghematannya.
Unsur-unsur utama sistem manajemen nasional secara struktural terususun
atas empat tatanan, dilihat dari dalam ke luar antara lain:
Tata Laksana Pemerintahan (TLP)
Tata Administrasi Negara (TAN)
Tata Politik Nasional (TPN)
Tata Kehidupan Masyarakat (TKM)
Tata laksana dan tata administrasi pemerintahan merupakan tatanan dalam
(inner setting) dari sistem manajemen nasional,
Dilihat dari sisi prosesnya, SISMENNAS berpusat pada saturangkaian
pengambilan keputusan yang berkewenangan, yang terjadi pada tatanan dalam
TAN dan TLR. Kata kewenangan di sini mempunyai konotasi bahwa keputusan-
keputusan yang diambil adalah berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh si
pemutus berdasarkan hukum. Karena itu, keputusan-keputusan itu bersifat
mengikat dan dapat dipaksakan (compulsory) dengan sanksi-sanksi atau
dengan insentif dan disinsentif tertentu yang ditujukan kepada seluruh
anggota masyarakat. Karena itu, tatanan dalam (TAN+TLP) dapat disebut Tatanan
Pengambilan Berkewenangan (TPKB).
Penyelenggaraan TPKB memerlukan proses Arus Masuk yang dimulai dari
TKM lewat TPN. Aspirasi dari TKM dapat berasal dari rakyat, baik secara
individual maupun melalui organisasi kemasyarakatan, partai politik, kelompok
penekan, organisasi kepentingan, dan pers. Masukan ini berintikan kepentingan
Rakyat. Rangkaian kegiatan dalam TPKB menghasilkan berbagai keputusan yang
terhimpun dalam proses Arus Keluar yang selanjutnya disalurkan ke TPN dan
TKM. Arus Keluar ini pada dasarnya merupakan tanggapan pemerintahterhadap
berbagai tuntutan, tantangan, serta peluang dari lingkungannya. Keluaran tersebut
pada umumnya berupa berbaeai kebiiaksanaan yang lazimnya dituangkan ke
dalam bentuk-bentuk perundangan/ peraturan yang sesuai dengan permasalahan
dan klasifikasi kebijaksanaan serta instansi yang mengeluarkannya.
Sementara itu, terdapat suatu proses umpan balik sebagai bagian dari
siklus kegiatan fungsional SISMENNAS yang menghubungkan Arus Keluar
dengan Arus Masuk maupun dengan Tatanan Pengambilan Keputusan
Berkewenganan (TPKB). Dengan demikian secara prosedural SISMENNAS
merupakan satu siklus yang berkesinambungan.
Tolak ukur dari keberhasilan sismenas adalah adanya kepemerintahan
yang baik (Good Governance), dalam pengertian pemerintah yang menjalankan
pemerintahan secara demokratis, transparan, aspiratif, partisipatif berdasarkan
hukum, yang selalu memelihara ketertiban-keterti-ban dan pertanggung-jawaban
(accountable) serta menjunjung tinggi keadilan sosial. Selain itu adanya
keamanan nasional yang relatif mapan dan adanya kepastian hukum dan kepastian
masa depan bagi seluruh penduduk merupakan tolak ukur keberhasilan sismenas.
Indikator keamanan nasional pada umumnya diukur oleh tingkat stabilitas
nasional yang mencakup stabilitas politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan
keamanan, yang pada umumnya merupakan produk atau keluaran dari interaksi
negara dengan negara-negara lain (internasional dan regional) dan negara dengan
masyarakatnya (nasional). Tolak ukur selanjutnya adala adanya tingkat
kesejahteraan rakyat yang memadai atau cukup tinggi, baik lahiriah maupun
bathiniah. Masyarakat sejahtera harus kaya materi sekaligus kaya moral spiritual.
Yang tidak boleh terjadi adalah kaya materi namun miskin moral, yang
mengundang kecurigaan dan kecemburuan sosial. Selanjutnya adalah adanya
sumber daya manusia (SDM) yang kompetitif. Untuk memperkuat kepastian masa
depan bangsa terutama dalam memasuki era persaingan antar bangsa human
development index (HDI) menjadi faktor yang sangat penting. HDI harus
diarahkan untuk menghasilkan manusia dengan tingkat daya saing yang tinggi;
manusia yang cerdas, ulet, dan tangguh.
Terwujudnya berbagai indikator seperti diuraikan di atas, akan
memungkinkan seluruh rakyat semakin bergairah untuk memberikan peran-serta
aktifnya dalam pembangunan. Hal tersebut menjadi umpan balik dan daya dorong
untuk melaksanakan proses pembangunan selanjutnya, sehingga memperlancar
perwujudan Catur Embanan Nasional yang dibebankan kepada Negara Kesatuan
Republik Indonesia
Untuk mecapai kesuksesan dalam sistem manajemen nasional, dibutuhkan
upaya-upaya nyata. Upaya yang seharusnya dilakukan untuk mewujudkan sistem
manajemen nasional yang berhasil dan berjalan dengan baik yakni dengan
memanfaatkan inovasi teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas,
efektivitas, akuntabilitas dan kemampuan inovasi bangsa. Langkah konkret
sebagai warga negara yang peduli terhadap pembangunan nasional, yakni dengan
mengawal dan menilai pemerintah dalam menentukan kebijakan nasional yang
berkenaan dengan tata kehidupan masyarakat dan tata politik nasional, serta turut
berkontribusi secara aktif dalam menjalankan berbagai kegiatan penyelenggaraan
fungsi pemerintahan, sehingga terwujud pemerintahan yang transparan,
accountable, keamanan yang mapan dan meningkatnya taraf hidup masyarakat.
II. Ketahanan Nasioanl
Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis dimana suatu bangsa memiliki
keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan suatu kekuatan nasional
untuk mengahadapi segala tantangan, hambatan, dan ancaman yang dapat
mengganggu keutuhan bangsa itu serta memiliki kemampuan untuk mencapai
tujuan nasional dari bangsa itu. (Lemhannas, 1975). Bentuk-bentuk tantangan dan
ancaman yang dialami Bangsa Indonesia dapat berupa serangan fisik, intervensi
dari pihak-pihak asing di berbagai sektor, dan lainnya. Untuk menghadapi situasi
semacam ini dibutuhkan suatu sistem ketahanan nasional yang mumpuni. Sistem
tersebut dapat dicapai melalui suatu strategi pengaturan dan penyelenggaraan
kesejahteraan dan keamanan dengan melibatkan seluruh elemen-elemen Bangsa
Indonesia.
Sifat-sifat yang dimiliki ketahanan nasional adalah sebagai berikut:
1. Manunggal.
Artinya, ketahanan nasional memiliki integritas yang diaplikasikan dalam
perwujudan kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi serta selaras
dalam segala aspek di kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Mawas Kedalam.
Artinya, ketahanan nasional mampu memeriksa dan mengoreksi segala
aspek dalam kehidupan bangsa dan negara secara jujur sehingga tidak
membuat kesalahan yang sama.
3. Kewibawaan dan memiliki daya pencegah (deterrent).
Sifat kewibawaan dapat menigkatkan rasa hormat bangsa dan negara lain
terhadap bangsa Indonesia. Sedangkan, daya pencegah dapat
meningkatkan menghidari konflik antara bangsa Indonesia dengan pihak-
pihak lain.
4. Berubah menurut waktu.
Ketahanan nasional selalu dapat berubah pada saat-saat tertentu
berdasarkan perkembangan suatu bangsa sesuai dengan kemajuan bangsa
dan bergantung pada hubungan dengan bangsa lainnya.
5. Tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan.
Dengan adanya sikap netral dan tidak mengadu-adu kekuasaan dan
kekuatan akan menigkatkan ketahanan nasional dan menurunkan tingkat
konflik ataupun kekacauan dengan pihak-pihak tertentu.
6. Percaya pada diri sendiri (self confidence).
Sifat percaya diri berhubangan pada pengambilan dan penetapan suatu
keputusan, selain itu, sifat percaya diri berhubungan pada beraninya
mengambil tindakan dengan begitu ketahanan nasional akan meningkat.
7. Tidak bergantung pada pihak lain (self relience).
Sifat tidak bergantung pada pihak lain berhubungan pada kepercayaan
pada kemampuan dan kekuatan diri sendiri sehingga tidak mudah
menyerah, dengan begitu dapat terjalin suatu kerjasama dengan bangsa-
bangsa lain.
Dalam suatu negara, kedudukan ketahanan nasional merupakan suatu
ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia serta
merupakan cara terbaik yang perlu di implementasikan secara berlanjut dalam
rangka membina kondisi kehidupan nasional yang ingin diwujudkan, wawasan
nusantara dan ketahanan nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual,
yang didasari oleh Pancasil sebagai landasan ideal dan UUD sebagai landasan
konstisional dalam paradigma pembangunan nasional.
Ketahanan nasional nasional dalam fungsinya sebagai doktrin dasar
nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap,
pola tindak dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat inter –
regional (wilayah), inter – sektoral maupun multi disiplin. Konsep doktriner ini
perlu supaya tidak ada cara berfikir yang terkotak-kotak (sektoral). Satu alasan
adalah bahwa bila penyimpangan terjadi, maka akan timbul pemborosan waktu,
tenaga dan sarana, yang bahkan berpotensi dalam cita-cita nasional. Ketahanan
nasional juga berfungsi sebagai pola dasar pembangunan nasional. Pada
hakikatnya merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunman
nasional disegala bidang dan sektor pembangunan secara terpadu, yang
dilaksanakan sesuai dengan rancangan program.
III. Hubungan Sismenas dan Ketahanan Negara
Dengan sistem manajemen nasional yang baik diharapkan akan terjadi
penguatan ketahanan nasional yaitu kondisi dinamik bangsa, berisi keuletan dan
ketangguhan, yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan
nasional, dalam rangka mempertahankan eksistensi bangsa dan negara terhadap
semua tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang dihadapinya, baik yang
datang dari dalam maupun dari luar dalam segala bentuk dan manifestasinya.
Beberapa indikator keberhasilan sismennas dalam tannas dapat tercermin pada:
kepemerintahan yang baik (Good Governance), keamanan nasional yang relatif
mapan dan adanya kepastian hukum dan kepastian masa depan bagi seluruh
penduduk, tingkat kesejahteraan rakyat yang memadai atau cukup tinggi, baik
lahiriah maupun bathiniah, sumber daya manusia (SDM) yang kompetitif.
Kesemua itu akan memungkinkan seluruh rakyat semakin bergairah untuk
memberikan peran-serta aktifnya dalam pembangunan.
BAB III
ISI
Sistem manejemen nasional Inondesia dinilai masih belum mencapai titik
keberhasilan. Dari hasil pengujian aturan dan penilaian pelaksanaan berbagai
kebijakan diketahui bahawa tingkat keberhasilan pembangunan dapat dianggap
sebagai keberhasilan Sistem manajemen nasional, yang akan meningkatnya
Ketahanan Nasional (Tannas), yaitu suatu kondisi dinamik bangsa, berisi keuletan
dan ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional, dalam rangka
mempertahankan eksistensi bangsa dan negara terhadap semua tantangan,
ancaman dan hambatan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar dalam
segala bentuk dan manifestasinya (Suryohadiprojo, 2010; FRI, 2007; Sunardi,
2004).
Namun, banyak kegagalan dan penyimpangan dalam sistem manajemen di
Indonesia sehingga berdampak pada ketahanan nasional dan juga berdampak
pada stabilitas ekonomi maupun politik. Salah satu contoh Kasus yang terjadi
adalah kasus wilayah kerja minyak & gas bumi Ambalat (Illegal Occupation)
yang merupakan ancaman terhadap kekayaan alam (Mineral & Energi) milik
bangsa Indonesia.
Ambalat adalah blok laut luas mencakup 15.235 kilometer persegi yang
terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan
perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Timur, ditengarai
mengandung kandungan minyak dan gas yang dapat dimanfaatkan hingga 30
tahun. Wilayah Ambalat adalah milik Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan
adanya penandatanganan Perjanjian Tapal Batas Kontinen Indonesia-Malaysia
pada tanggal 27 Oktober 1969, yang ditandatangani di Kuala Lumpur, telah
diratifikasi pada tanggal 7 November 1969. Hal ini kemudian menjadi dasar
hukum bahwa Blok Ambalat berada di bawah kedaulatan Indonesia. Akan tetapi,
letak geografis Blok Ambalat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga
Malaysia, sehingga rawan menimbulkan konflik perbatasan.
Kasus ini meningkat profilnya setelah lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan
(2002), yang dinyatakan sebagai bagian dari Malaysia oleh Mahkamah
Internasional. Lepasnya kedua pulau Sipadan dan Ligitan dengan waktu reltif
singkat membuat rakyat Indonesia menjadi trauma akan lepasnya blok Ambalat
yang kaya minyak ke tangan Malaysia. Kontruksi bangunan teritorial kita dilihat
dari kepentingan nasional begitu rapuh dalam beberapa tahun ini. Sengketa dua
blok wilayah Malaysia dan Indonesia kembali memanas. Masing-masing
mengklaim sebagai wilayah mereka. Malaysia memberi nama Wilayah ND6 dan
ND7 dan Indonesia memberi nama blok Ambalat dan Ambalat Timur .
Dari kasus yang terjadi tersebut, membuktikan bahwa masih belum
baiknya sistem manajemen di Indonesia yang menyebabkan lemahnya ketahanan
Indonesia. Perlu ada pelajaran yang ditarik dari sana. Misalnya, sikap Presiden
yang harus lebih tegas. Selama ini pemerintahan masih dinilai telalu lemah,
bahkan terkesan membiarkan kasus Ambalat menjadi kegeraman rakyat
Indonesia. Kelemahan pemerintahan terkait dengan kasus Ambalat, terbukti
dengan ketidakmapuan pemerintah untuk membenahi sistem pertahanan dan
postur TNI di masa mendatang.
Dengan lemahnya sistem ketahanan di Indonesia berdampak pada kondisi
politik dan stabilitas ekonomi yang lemah juga. Karena stabilitas ekonomi tercapai
apabila faktor-faktor ekonomi berupa pemberdayaan seluruh faktor-faktor
produksi dimana sumberdaya alam (SDA) dikelola dengan Sistem Manajemen
Nasional yang bersifat menyeluruh dari perencanaan sampai dengan evaluasi dari
program-program pembangunan.
BAB IV
PENUTUP
Daftar Pustaka
Amal, Ichlasul dan Armaidy Armawi. 1998. Regionalisme, Nasionalisme dan Ketahanan Nasional. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Sumarsono, S, dkk. 2001. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
Bratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin, Otonomi PenyelenggaraanPemerintahan Daerah, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
Soemindiharso, Laksda TNI (Purn), Implementasi Sismennas dalam Penyelenggaraan Negara dalam rangka Peningkatan Kualitas SDM, Lemhannas RI, Jakarta, 2010
Sumber : https://sulisworo.wordpress.com/2010/07/20/implementasi-sistem-manajemen-nasional-dengan-meningkatkan-inovasi-bidang-teknologi-dapat-memperkokoh-tannas/
http://sistempemerintahanindonesia.com/presidenindonesia
http://4gussuryono.lecture.ub.ac.id/files/2010/10/ MKTeoriKetahananNasional021.pptx
http://www.esaunggul.ac.id/article/stabilitas-ekonomi-
dalam-sistem-manajemen-nasional-dapat-mewujudkan-
pembangunan-nasional/
https://www.academia.edu/6729159/
MAKALAH_HUKUM_INTERNASIONAL_KONFLIK_BLOK_AMBAL
AT_ANTARA_INDONESIA_DAN_MALAYSIA