Upload
dothuy
View
261
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
Andi Wahyudi
Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur IIILembaga Administras Negara
(PKP2A III LAN)2018
Outline
• Negara & Sistem Pemerintahan: Perspektif TeoretisSesi 1
• Gambaran Umum SANKRI
• Lembaga EksekutifSesi 2
• Urusan Pemerintahan
• Pemerintahan DaerahSesi 3
NEGARA & SISTEM PEMERINTAHAN: PERSPEKTIF TEORETIS
Negara
Negara adalah satu kesatuan yang terdiri atas unsur-unsur:
Wilayah/territorial,
Penduduk,
Pemerintah, dan
Pengakuan luar negeri. Negara
Wilayah
PemerintahBerdaulat
Penduduk
Pengakuanluar negeri
Video: Catalonia – Spain
Catalonia’s independence referendum explained
https://www.youtube.com/watch?v=NaQ4_v0fz6k
Trias Politika: Dari Pemisahan Kekuasaan menjadi PembagianKekuasaan
Legislatif
• Kekuasaan membuatundang-undang (rule making function)
Eksekutif
• Kekuasaanmelaksanakanundang-undang (rule-application function)
Yudikatif
• Kekuasaan mengadiliatas pelanggaraanundang-undang (rule-adjudication function)
Dasar pemikiran: kekuasaan tidak diserahkan kepada satu orang atau lembaga yang samauntuk mencegah penyalahgunaan kekuasan.
Tokoh : John Locke (1632-1704) & Montesque (1689-1755)
Legislatif, Eksekutif, & Federatif (Locke) Legislatif, Eksekutif & Yudikatif (Montesque)
Sistem check and balances (pengawasan & keseimbangan) untuk mencegahpenggunaan kekuasaan yang melampaui kewenangan.
Bentuk Pemerintahan Berdasarkan Pemegang Kekuasaan
Single Ruler:
Autocracy (one person has all the power)
Monarchy & Dictatorship
People:
Democracy (people hold the political power) Representative & Direct
Small Group:
Oligarchy (small group has all the power)
Religious Rule:
Theocracy
Negara Berdasarkan Pembagian Kekuasaan
Pembagian bentuk-bentuk negara (atausistem pemerintahan) berdasarkandistribusi kekuasaan (power distribution) pemerintahan antara pemerintah pusatdan pemerintah di bawahnya.
Negara
Unitary
Federal
Confederation
Unitary / Kesatuan
Negara kesatuan: konsentrasikekuasaan lebih banyak berada di pemerintah pusat dan sebagiandidistribusikan ke pemerintah di bawahnya (melalui pola sentralisasi dandesentralisasi).
Contoh: the Philippines, China
Central
Government
State & Local
Governments
Power Distribution
Central Government State & Local Governments
Federal
Negara federal: konsentrasi kekuasaanlebih banyak berada di pemerintah state (Negara bagian) dan sebagian di pemerintah pusat/federal/nasional.
Contoh: USA, Australia, Malaysia
Central
Government
State & Local
Governments
Power Distribution
Central Government State & Local Governments
Confederation
Negara konfederasi: konsentrasikekuasaan lebih banyak berada di pemerintah bawahnya dan sebagian di pemerintah pusat.
Contoh: Uni Eropa
Central
Government
State & Local
Governments
Power Distribution
Central Government State & Local Governments
Pemerintahan Berdasarkan Kabinet
Parlementer
• Partai penguasa di parlemen mengirimkanwakilnya untuk mendudukijabatan Perdana Menteri;
• Perdana Menteri sebagaiKepala Pemerintahanmembentuk kabinet.
Presidensil
• Presiden sebagai kepalapemerintahan membentukkabinet (tidak berkaitandengan parlemen).
3 Bentuk Desentralisasi
Deconcentration
• Desentralisasikewenangan administratif& tanggungjawabnya keperwakilan pusat di daerah.
Devolution
• Desentralisasikewenangan politik dankekuasaan ke pemerintahdi bawahnya, baik secarahukum & finansial.
Delegation
• Desentralisasikewenangan eksekutif(pengambilan keputusandan kewenanganmanajemen) fungsitertentu ke lembaga semi otonom atau otonom di luar struktur birokrasipemerintah. (Ex: water, electricity & telecommunication services).
Sebagian penulis juga memasukkan privatisasi sebagai bentuk dari desentralisasi(Siddiquee, 2006; Rondinelli & Cheema, 1983).
GAMBARAN UMUM SANKRI
PENGERTIAN: Sistem
Merriam Webster dictionary: System is: (1) a group of related parts that move or work together; (2) a body of a person or animal thought of as an entire group of parts that work together; (3) a group of organs that work together to perform an important function of the body.
KBBI. Sistem: (1) perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehinggamembentuk suatu totalitas; (2) susunan yang teratur terdiri atas pandangan, teori, asas, dan sebagainya; (3) metode.
Administrasi Negara
Dwight Waldo: administrasi negara adalah manajemen dan organisasi dari manusiadan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.
M.E. Dimock, Gladys O. Dimock, & Louis W. Koening: administrasi negara adalahkegiatan pemerintah di dalam melaksanakan kekuasaan politiknya.
Prajudi Atmosudirdjo: administrasi negara adalah administrasi dari negara sebagaiorganisasi, dan administrasi yang mengejar tujuan-tujuan yang bersifatkenegaraan.
Dan berbagai defisini lain.
(Syafiie, 2006)
Administration is the most obvious part of government; it is government in action; it is the executive, the operative, the most visible side of government,
and is of course as old as government itself
(Wilson, 1887:198)
Studi Administrasi Publik
Public Administration
Public Management
Public Policy
Sistem Administrasi Negara
Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI):
1. Sistem penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia.
2. Menurut modul LAN: “Sistem penyelenggaraan kehidupan negara dan bangsadalam segala aspeknya, dengan mendayagunakan segala kemampuan seluruhaparatur negara beserta rakyat dan dunia usaha/swasta untuk memanfaatkansegenap sumber daya yang tersedia secara nasional, demi tercapainya tujuan danterlaksananya tugas nasional/negara sebagaimana dimaksud UUD 1945” (Wirapraja,2015:3).
Lembaga-Lembaga Negara RI
UUD NRI 1945
Hasil Amandemen
MPR
Ps. 2 & 3
DPR
Ps. 2, 19-21, 22B
DPD
Ps. 2, 22C-22D
Presiden
Ps. 4-16
KementerianNegara
Ps. 8 ayat (3), 17
PemerintahDaerah
Ps. 18
KY
Ps. 24B
MK
Ps. 24 ayat (2), 24C
MA
Ps. 24, 24A, 24C
Peradilan Umum, agama, militer,
TUN
Ps. 24 ayat (2)
BPK
Ps. 23E-23G
KPU
Ps. 22E ayat (5)
Bank Sentral
Ps. 23D
Lembaga-lembaga negara berikut yang disebutkan dalam konstitusi. Selain itu masih adalembaga negara lain yang dibentuk berdasar UU.
UU No. 5/2014 tentang ASN, Pasal 122 merinci Pejabat Negara.
Penyusunan UU
DPR
(& DPD utkurusantertentu)
Presiden UU
National Law Making Process
ExpertsInterest Groups
Stakeholders
Hirarki Peraturan Perundang-Undangan
Tap MPR RI No. III/MPR/2000, Pasal 2
• Undang-Undang Dasar 1945;
• Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
• Undang-undang;
• Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang (Perpu);
• Peraturan Pemerintah;
• Keputusan Presiden;
• Peraturan Daerah.
UU No. 12/2011, Pasal 7
• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
• Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
• Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
• Peraturan Pemerintah;
• Peraturan Presiden;
• Peraturan Daerah Provinsi; dan
• Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Video: Hubungan UU dengan Tap MPR/MPRS
Source: https://www.youtube.com/watch?v=P4du-3L5p5A
Level Pemerintahan di Indonesia
Pusat
Provinsi
Kabupaten & Kota
Desa
LEMBAGA EKSEKUTIF
Kedudukan Presiden
Kepala Negara
(UUD Ps. 10, 19-15)
• Memegang kekuasaan atas militer;
• Menyatakan perang, perdamaian & perjanjian dg negara lain;
• Menyatakan keadaan bahaya;
• Mengangkat duta & konsul;
• Menerima duta negara lain;
• Memberi grasi, amnesti, abolisi, & rehabilitasi;
• Memberi gelar, tanda jasa, & kehormatan.
Kepala Pemerintahan
(UUD Ps. 4-5, 17, 22, )
• Memegang kekuasaan pemerintahandibantu Wakil Presiden;
• Mengajukan RUU kepada DPR;
• Membuat Perppu;
• Menetapkan Peraturan Pemerintah;
• Mengangkat & memberhentikanmenteri.
Kementerian Negara (1)
UUD 1945 Ps. 8 ayat(3) & Ps. 17
UU No. 38/2008 ttgKementerianNegara
Kementerian menangani urusanpemerintahan meliputi (UU No. 38/2008, Ps. 4):
Urusan pemerintahan yang nomenklaturkementeriannya yang secara tegasdisebutkan dalam konstitusi;
Urusan pemerintahan yang ruanglingkupnya disebutkan dalam konstitusi;
Urusan pemerintahan dalam rangkapenajaman, koordinasi, & sinkronisasiprogram pemerintah.
Jumlah kementerian paling banyak 34 kementerian (UU No. 38/2008, Ps. 15)
Kementerian Negara (2)
UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara, ps. 4-5
Menteri yang secara tegas disebutkan dalam konstitusi (pasal 8 ayat (3)): MenteriLuar Negeri, Menteri Dalam Negeri, & Menteri Pertahanan.
Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam konstitusi: urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan,
kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.
Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, & sinkronisasi: urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha
milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.
Triumvirat
MenteriLuar
Negeri
MenteriDalamNegeri
MenteriPertahanan
Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK)
UU No. 39/2008, Pasal 25
Hubungan fungsional antara Kementerian dan lembaga pemerintah nonkementeriandilaksanakan secara sinergis sebagai satu sistem pemerintahan dalam NegaraKesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Lembaga pemerintah nonkementerian berkedudukan di bawah Presiden danbertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang mengoordinasikan.
Perpres No. 145/2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden No.103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, SusunanOrganisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian
Hubungan LPNK dengan Presiden & Kementerian
Kedudukan Alur Pertanggungjawaban
Presiden
Menpan RB
LAN
Unit Kerja
BKN
Unit Kerja
ANRI
Unit Kerja
BPKP
Unit Kerja
Presiden
Kementerian
Unit KerjaKementerian
LPNK
Unit KerjaLPNK
URUSAN PEMERINTAHAN
Urusan Pemerintahan (1)
Urusan pemerintahan ABSOLUT: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter & fiskal nasional, serta agama.
Urusan pemerintahan CONCURRENT: urusan dilaksanakan bersama antarapemerintah pusat & daerah.
Urusan pemerintahan UMUM: urusan pemerintahan yang menjadi kewenanganPresiden sebagai kepala pemerintahan (Ps. 9 ayat (5)) dilaksanakan oleh gubernurdan bupati/walikota dibantu instansi vertikal (Ps. 25).
(UU No. 23/2014, Ps. 9)
Urusan Pemerintahan (2)
Urusan Pemerintahan(UP)
UP Absolut (kewenanganPusat)
6 urusan
Bisa dilimpahkan ke InstVert atau Gub
(dekonsentrasi) Ps.10
UP Konkuren(dibagi/bersama)
14 Urusan Wajib:
6 pelayanan dasar
18 non pelayanan dasar
8 Urusan Pilihan
Ps. 12
UP Umum Ps.25
(UU No. 23/2014)
GBHN versus RPJMN
UU RPJPN
Visi, Misi , & Program PresidenTerpilih
PerpresRPJMN
MPR menyusunGBHN
PresidenMandataris
MPR
Visi Indonesia 2025
Indonesia yang MANDIRI, MAJU, ADIL, & MAKMUR
(UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025)
“Mewujudkan Indonesia BERDAULAT, MANDIRI, dan
BERKEPRIBADIAN berlandaskan gotong royong”
(Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019)
Kesinambungan antar Pemerintahan
RPJMN 2004-2009
RPJMN 2009-2014
RPJMN 2014-2019
RPJMN 2019-2024
2025 dst…
RPJPN 2005-2025
PEMERINTAHAN DAERAH
Pemerintahan Daerah
PemerintahDaerah
DPRDPemerintahan
Daerah
UU No. 23/2014
Penyusunan Perda
DPRDGub,
Bup/WalPerda
Regional/Local Law Making Process
ExpertsInterest Groups
Stakeholders
Gubernur sebagai Wakil Pusat di Daerah
Istilah gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tersebar di berbagai pasal dalamUU No. 23/2014.
Paragraf 7: Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Pasal 91-93.
PP No. 19/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang sertaKedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.
Hubungan Pusat - Daerah
Presiden
Pemda
K/L
Ins. Vert
Desentralisasi
Dekonsentrasi
Tugas pembantuan
(UU No. 23/2014)
Desentralisasi: penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusatkepada daerah otonom berdasarkanAsas Otonomi.
Devolution
Pusat
Daerah Otonom
Dekonsentrasi: pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadikewenangan Pemerintah Pusat kepadagubernur sebagai wakil PemerintahPusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur danbupati/wali kota sebagai penanggungjawab urusan pemerintahan umum.
Pusat
Ins Vert, Provdan/atauKab/Kota
Tugas pembantuan: penugasan dariPemerintah Pusat kepada daerahotonom untuk melaksanakansebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan PemerintahPusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakansebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
Pusat
Prov, Kab/Kota
Provinsi
Kab/Kota
Pemerintahan Desa
BadanPermusyawaratan
Desa
Pembinaan & Pengawasan (Ps.112)
PEMERINTAH DESA
Masyarakat
PemerintahKab/Kota
Pemerintah Pusat& Provinsi
Pemilihan Kades (Ps. 54);
Pembinaan kemasy desa & pemberdayaanmasy desa (Ps. 26); Informasipenyelenggaraan Pemdes (Ps. 27)
Laporan penyelenggaraan Pemdes(Ps.27);
Mengesahkan & melantik calon Kadesterpilih (Ps.37&38); MemberhentikanKades (Ps.40); Pembinaan & Pengawasan(Ps.112)
Peresmian/penetapananggota BPD (Ps. 58)
(UU No. 6/2014 tentang Desa)
Lap ket penyelenggaraanPemdes (Ps.27)
Pengawasan kinerja; Pembahasan Raperdes; Menyalurkan asp masy (Ps.55)
Pemilihan ang BPD (Ps.57)
MusyawarahDesa(Ps.54)
Pedoman, pembinaan & Pengawasan(Ps.113 & 114)
Video: Pemerintahan Lokal di Australia
Source: http://www.greaterdandenong.com/document/29919/role-of-local-government
CLOSING STATEMENT
Referensi
Budiardjo, M. (2006). Dasar-Dasar Ilmu Politik, Cetakan ke-29. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
Kansil & Kansil. (2005). Sistem Pemerintahan Indonesia, Cet-2. Jakarta: Bumi Aksara
Rondinelli, D.A. & Cheema, G.S. (1983). ‘Implementing Decentralisation Policies: An Introduction’. Dalam Cheema, G.S. & Rondinelli, D.A. (eds). Decentralisation and Development Policy Implementation in Developing Countries. Sage Publication. pp. 9-32
Siddiquee, N.A. (2006). ‘What is Decentralization? What is Regionalism?’. Handout on POAD9119. Graduate Program in Public Administration, Adelaide: Flinders Univeristy.
Smith, B. (2002). Decentralization. In Kirkpatrick, C., Clarke, R. & Polidano (eds). Handbook on Development Policy and Management. Cheltenham: Edward Elgar. Pp. 389-399.
Syafii, I.K. (2006). Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Cet-2. Jakarta: Bumi Aksara
Wilson, W. (1887). The Study of Administration. Political Science Quarterly. Vol. (2), pp. 197-222.
Wirapraja, N.R.D. (2015). SANKRI, Bahan Ajar Diklat Kepemimpinan Tingkat IV. Jakarta: LAN RI
Terima kasih
&
Semogabermanfaat!
PKP2A III LAN
Jl. HM Ardans (Ring Road III)
Samarinda