SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SAKIP.pdf · Teweh terus berusaha dalam meningkatkan bobot nilai LKjIP yang berdasarkan penerapan SAKIP, maka Penyusunan Laporan Kinerja

SISTEM

AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH

PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH

JL. YETRO SINSENG NO. 08

MUARA TEWEH

Pengadilan Negeri Muara Teweh | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 1

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri

Muara Teweh tahun 2015 adalah merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban

dalam memberikan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Muara Teweh dalam tahun

2015.

LKjIP Pengadilan Negeri tahun 2015 ini disusun berdasarkan “Pencapaian

Kinerja”, selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2015 serta

perbandingan dengan tahun sebelumnya yang selanjutnya dianalisa dan dibandingkan

dengan Rencana Kerja tahun 2015, terutama yang menyangkut penyelesaian perkara.

Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta

pencapaian kinerja dari Pengadilan Negeri Muara Teweh adalah masalah penyelesaian

perkara. Penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan merupakan

sasaran strategis yang berpedoman pada faktor indikator kinerja utama maupun target

yang diinginkan dari realisasi. Adapun pencapaian out put dan out come kinerja

lembaga peradilan dipengaruhi oleh unsur SDM, Sarana dan Prasarana serta Anggaran

yang berkaitan dengan penyelesaian perkara.

Disadari, LKjIP Pengadilan Negeri Muara Teweh TA. 2015 belum dapat

sepenuhnya menjadi acuan untuk informasi kinerja. Tapi Pengadilan Negeri Muara

Teweh terus berusaha dalam meningkatkan bobot nilai LKjIP yang berdasarkan

penerapan SAKIP, maka Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

setiap tahun, merupakan sesuatu kegiatan yang dilaksanakan secara

berkesinambungan.

Secara keseluruhan bahwa pencapaian hasil kinerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Muara Teweh selama tahun 2015 telah berusaha

memenuhi sasaran strategis yang pengukurannya dengan melihat sasaran, indikator

sasaran, target yang diinginkan, realisasi, pencapaian target. Salah satu tugas pokok

dan fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Muara Teweh adalah

memberikan pelayanan teknis dibidang administrasi perkara dan administrasi

Peradilan lainnya, dan menjalankan fungsi manajerial dan fungsi operatif pada Badan

Peradilan yang diakui bahwa dari kecepatan dan ketepatan waktu pencapaian target

masih belum dapat memenuhi karena ada beberapa kendala, antara lain terbatasnya

Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas,

sementara volume pekerjaan dan jenis pekerjaan semakin meningkat, akan tetapi tetap

berusaha mengacu pada ketentuan Standar Operasional Prosedur (S.O.P).


D A F T A R I S I

KATA PENGANTAR

Halaman

1

IKHTISAR EKSEKUTIF 2

DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 4

B. Tugas dan Fungsi

C. Sistematika Penyajian

4

5

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis.

1. Visi dan Misi

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

7

7

8

8

B. Indikator Kinerja Utama 10

C. Rencana Kinerja Tahunan

D. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2015

12

14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Analisis Akuntabilitas Kinerja

B. Realisasi Anggaran

16

17

21

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran-saran

LAMPIRAN

22

22


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Muara Teweh sebagai salah satu Badan Peradilan Umum

Tingkat Pertama dibawah Mahkamah Agung sebagai lembaga Yudikatif merupakan

salah satu pilar tegaknya suatu Negara dalam kedudukannya sebagai penyelenggara

Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan di Negara Republik Indonesia secara organisatoris,

administratif, dan finansial yang sebelumnya berada dibawah Departemen

Kehakiman, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.21 Tahun 2004

dialihkan dibawah Kekuasaan Mahkamah Agung.

Kewajiban dari tugas dan tanggung jawab tersebut dijabarkan dengan cara

menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara periodik dan

berkesinambungan. Pelaporan kinerja dimaksudkan adalah untuk menyampaikan

capaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Teweh dalam satu tahun Anggaran yang

dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan

keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

B. Tugas dan Fungsi

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah

melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu memutuskan suatu

sengketa/meyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran, dan

kemuliaan institusi.

Amandemen Ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyatakan

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.1 Di dalam

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 juga dikemukakan “Kekuasaan Kehakiman

adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum

Republik Indonesia”.2


1. Tugas Pokok

Sesuai dengan Pasal 50 BAB Kekuasaan Pengadilan, Undang-Undang Nomor 2

Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri mempunyai tugas dan

wewenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara

perdata ditingkat pertama.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Negeri Muara Teweh memiliki

fungsi sebagai:

a. Melaksanakan penerapan/penegakan hukum yang mandiri dan berkualitas pada

tingkat pertama di wilayah hukum Kabupaten Barito Utara dan Provinsi

Kalimantan Tengah;

b. Memberikan pelayanan dan bantuan tentang hukum bagi masyarakat atau

pencari keadilan di wilayah hukum Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten

Provinsi Kalimantan Tengah;

c. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada

instansi pemerintah di wilayah hukum yang mencakup wilayah hukum

Kabupaten Barito Utara dan Provinsi Kalimantan Tengah;

d. Memberikan data dan informasi administrasi perkara, personil, finansial dan

sarana prasarana baik kepada instutusi internal maupun eksternal dalam hal ini

baik kepada masyarakat umum/perseorangan, institusi pemerintah, organisasi

kemasyarakatan, dalam dunia pendidikan maupun pihak asing. Dalam hal ini

setelah data dan informasi tersebut diseleksi mengacu pada Undang Undang No.

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

C. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Muara Teweh

ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Sistematika penyajian LKjIP tahun 2015

sebagai berikut : Bab I. Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar

tentang Pengadilan Negeri , yang berisikan antara lain ; a. Latar Belakang; b. Tugas

dan Fungsi; c. Sistematika Penyajian. Bab II, menguraikan perencanaan dan

penetapan kinerja untuk tahun anggaran 2015, yang berisikan antara lain; a. Rencana

Strategis; b. Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2015; c. Perjanjian Kinerja; Bab III,

Akuntabilitas Kinerja menguraikan tentang pencapaian kinerja sepanjang tahun 2015;

Bab IV, Penutup, yang berisikan kesimpulan dari seluruh sajian LKjIP, serta harapan


adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Muara Teweh di masa

yang akan datang; Bab V, Lampiran, yang berisikan : 1. Struktur Organisasi; 2.

Indikator Kinerja Utama; 3. Rencana Kinerja Tahun 2016; Matriks Rencana Strategis

2015-2019; 5. SK Tim Penyusun LkjIP.


BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015-2019

1. Visi dan Misi

Salah satu upaya untuk menegakkan supremasi hukum dan HAM, adalah

melalui penegakan sistem hukum nasional melalui penyelenggaraan peradilan

yang bersih, jujur dan bertanggung jawab. Untuk mencapai keinginan tersebut di

atas perlu adanya suatu rencana strategis di Pengadilan Negeri Muara Teweh

yang berfokus pada pelaksanaan peradilan tingkat pertama secara efektif sesuai

tuntutan perkembangan jaman yang semakin hari semakin kompleks. Sehingga

terbentuk suatu manajemen peradilan yang baik yang dapat mewujudkan

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengadilan Negeri Muara Teweh sebagai komponen penunjang keberhasilan

proses Peradilan Tingkat pertama, rencana strategisnya mengacu pada

kebijakan Mahkamah Agung RI, yang merupakan gambaran atau visionable dari

kinerja lembaga peradilan dalam lingkup kurun waktu 5 (lima) tahunan.

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang

ingin dicapai yang tidak lepas dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah

ditetapkan. Seiring dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung maka Visi dan Misi

Pengadilan Negeri adalah :

VISI

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI KELAS II YANG AGUNG”

MISI

1. Memenuhi persyaratan dan peraturan yang terkait dengan kegiatan

Pengadilan Negeri Menjaga kemandirian Pengadilan Muara Teweh Kelas II

2. Memberikan pelayanan hokum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Muara Teweh

Kelas II

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Muara

Teweh Kelas II

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu

pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas

permasalahan yang dihadapi dan rencana serta strategi yang tepat dan

menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya, agar dapat


mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan

dihormati, tegaknya supremasi hukum.

2. Tujuan Dan Sasaran Strategis

Tujuan Strategis

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima)

tahun. Sesuai dengan Visi dan Misi di atas, Pengadilan Negeri Muara Teweh

dituntut untuk dapat meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan yang

secara garis besar ditetapkan sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.

3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Muara Teweh memenuhi butir 1

dan 2 di atas.

Sasaran Strategis

Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang

lebih pendek dari pada tujuan Sasaran strategis Pengadilan Negeri Muara Teweh

:

1. Tercapainya penyelesaian perkara yang tepat waktu.

2. Tercapainya aksepbilitas putusan Hakim.

3. Tercapainya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

4. Tercapainya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).

5. Tercapainya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

6. Tercapainya kualitas pengawasan.

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Ke enam sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai sampai dengan

tahun 2015. Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis tersebut,

maka Pengadilan Negeri Muara Teweh mempunyai Program Utama dan

Kegiatan Pokok seperti berikut :

No Program Outcome Kegiatan Output Volume

1 Program

Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan

Program

Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan

Pembinaan

Administrasi

dan

Keuangan

Layanan

Perkantoran.

12

Layanan


Tugas Teknis

Lainnya

Mahkamah

Agung.

Tugas Teknis

Lainnya

Mahkamah

Agung.

Badan

Urusan

Administrasi.

2 Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Mahkamah

Agung.

Tersedianya

Sarana dan

Prasarana

Aparatur pada

Mahkamah

Agung dan

Badan Peradilan

yang ada di

bawahnya.

Pengadaaan

Sarana dan

Prasarana di

Lingkungan

Peradilan Tk.

Banding dan

Pertama.

Pembangunan

tempat parkir.

3 Program

Peningkatan

Manajemen

Peradilan

Umum.

Terselesaikannya

Penyelesaian

Perkara yang

sederhana, tepat

waktu transparan

dan akuntabel

Peningkatan

manajemen

peradilan

umum.

Berkas

perkara

Kasasi, PK

dan Grasi pd

Pengadilan

Tk. Pertama

dan Banding

yg

diselesaikan

tepat waktu.

1. Program Peningkatan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya.

Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan

hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam

memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya,

pengadilan harus dukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka

dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan

tugas teknis lainnya.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara Mahkamah Agung

diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Mahkamah Agung

dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Mahkamah Agung dan badan-

badan peradilan dibawahnya dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan.

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan badan peradilan umum


yang melaksanakan tugas pokok pengadilan umum. Badan peradilan umum

merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis

peradilan kepada masyarakat pencari keadilan oleh karena itu dalam

melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya.

B. Indikator Kinerja Utama ( IKU )

Pengadilan Negeri Muara Teweh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama

yang dapat dilihat sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI

No Kinerja

Utama

Indikator

Kinerja

Penjelasan Penanggung

Jawab

Sumber

Data

1 Meningkatnya

penyelesaian

perkara

a. Persentase

mediasi yang

diselesaikan

Perbandingan antara

mediasi yang

disepakati dengan

jumlah mediasi

yang diterima dan

menjadi perkara

Panitera dan

Sekretaris

Laporan

Bulanan dan

Laporan

Tahunan

b. Persentase

sisa perkara

yang

diselesaikan

Perbandingan sisa

perkara yang

diselesaikan dengan

sisa perkara yang

harus diselesaikan

Hakim Majelis,

Panitera dan

Sekretaris

Laporan

Bulanan dan

Laporan

Tahunan

c. Persentase

perkara yang

diselesaikan

Perbandingan

perkara yang

diselesaikan dengan

perkara yang akan

diselesaikan (saldo

awal dan perkara

yang masuk)

Hakim Majelis,

Panitera dan

Sekretaris

Laporan

Bulanan dan

Laporan

Tahunan

d. Persentase

perkara yang

diselesaikan

dalam jangka

waktu

maksimal 6

bulan

Perbandingan

perkara yang

diselesaikan dalam

jangka waktu

maksimal 6 bulan

dengan perkara

yang harus

diselesaikan dalam

waktu maksimal 6

bulan (diluar sisa

perkara)

Hakim Majelis,

Panitera dan

Sekretaris

Laporan

Bulanan dan

Laporan

Tahunan

2 Peningkatan

aksepbilitas

putusan

Persentase tidak

mengajukan

upaya hukum:

Perbandingan

jumlah perkara

yang tidak

Hakim Majelis

Laporan

Bulanan dan

Laporan


No Kinerja

Utama

Indikator

Kinerja


Jawab

Sumber

Data

Hakim

- Banding

- Kasasi

- Peninjauan

Kembali

megajukan upaya

hukum (Banding,

Kasasi, PK) dengan

jumlah

perkara yang

diputus

Tahunan

3 Peningkatan

efektifitas

pengelolaan

penyelesaian

perkara

a. Persentase

berkas yang

diajukan

kasasi dan PK

yang

disampaikan

secara lengkap

Perbandingan

antara berkas yang

diajukan Kasasi

dan PK yang

lengkap (terdiri

dari bundel A dan

B) dengan jumlah

berkas yang

diajukan Kasasi

dan PK

Panitera dan

Sekretaris

Laporan

Bulanan dan

Laporan

Tahunan

b. Persentase

berkas yang

diregister dan

siap

didistribusikan

ke Majelis

Perbandingan

antara berkas

perkara yang

diterima

Kepaniteraan

dengan berkas

perkara yang

didistribusikan ke

Majelis

Panitera dan

Sekretaris

Laporan

Bulanan dan

Laporan

Tahunan

c. Persentase

penyampaian

pemberitahuan

relaas putusan

tepat waktu,

tempat dan

para pihak

Perbandingan

antara berkas

putusan dengan

relas putusan yang

disampaikan ke

para pihak tepat

waktu

Panitera,

Sekretaris dan

Juru Sita

Laporan

Bulanan dan

Laporan

Tahunan

d. Persentase

penyitaan

tepat waktu

dan tempat

Perbandingan

antara permohonan

penyitaan dengan

pelaksanaan

penyitaan tepat

waktu dan tempat

Panitera,

Sekretaris dan

Juru Sita

Laporan

Bulanan dan

Laporan

Tahunan

e. Ratio Majelis

Hakim

terhadap

perkara

Perbandingan ratio

Majelis Hakim

dibandingkan

dengan perkara

masuk

Majelis

Hakim,

Panitera dan

Sekretaris

Laporan

Bulanan dan

Laporan

Tahunan


No Kinerja

Utama

Indikator

Kinerja


Jawab

Sumber

Data

4 Peningkatan

aksesibilitas

masyarakat

terhadap

peradilan

(acces to

justice)

a. Persentase

perkara

prodeo yang

diselesaikan

Perbandingan

perkara predeo yang

diselesaikan dengan

perkara predeo yang

masuk

Majelis Hakim,

Panitera dan

Sekretaris

Laporan

Bulanan dan

Laporan

Tahunan

b. Persentase

(amar) putusan

perkara (yang

menarik

perhatian

masyarakat)

yang dapat

diakses secara

on line dalam

waktu

maksimal 1

hari kerja sejak

diputus.

Perbandingan

(amar) putusan

perkara (yang

menarik perhatian

masyarakat) yang

dapat diakses secara

on line dengan

(amar) putusan

perkara yang tidak

dapat diakses secara

on line.

Majelis Hakim,

Panitera dan

Sekretaris

Laporan

Bulanan dan

Laporan

Tahunan

5 Meningkatnya

kepatuhan

terhadap

putusan

pengadilan

Persentase

permohonan

eksekusi atas

putusan perkara

perdata yang

berkekuatan

hukum tetap yang

ditindaklanjuti

Perbandingan

perkara perdata

yang ditindaklanjuti

(dieksekusi) dengan

perkara perdata

yang belum

ditindaklanjuti

(dieksekusi)

Ketua

Pengadilan,

Panitera dan

Sekretaris

Laporan

Bulanan dan

Laporan

Tahunan

6. Meningkatnya

kualitas

pengawasan

a. Persentase

pengaduan

masyarakat

yang

ditindaklanjuti

Perbandingan

jumlah pengaduan


mengenai perilaku

aparatur peradilan

(teknis dan non

teknis) dengan

jumlah

Ketua

Pengadilan,

Panitera dan

Sekretaris

Laporan

Bulanan dan

Laporan

Tahunan

b. Persentase

temuan hasil

pemeriksaan

eksternal yang

ditindaklanjuti

Perbandingan

jumlah pengaduan


mengenai perilaku

aparatur peradilan

(teknis dan non

teknis) dengan

jumlah pengaduan

yang dilaporkan

Ketua

Pengadilan,

Panitera dan

Sekretaris

Laporan

Bulanan dan

Laporan

Tahunan

C. Rencana Kinerja Tahunan 2015

Rencana Kerja Tahunan adalah penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra)

yang penyusunan rencananya di setiap awal tahun anggaran. Untuk menetapkan target


kinerja maka tidak terlepas core bussines Peradilan Umum yaitu menerima,

memeriksa, dan memutus perkara, sehingga apa saja yang harus dilaksanakan yang

didukung oleh jumlah anggaran yang mencukupi dan berimbang untuk menyelesaikan

perkara yang diterima dari para pencari keadilan sampai menjadi putusan yang seadil

adilnya. Untuk tahun 2015 Pengadilan Negeri Muara Teweh menetapkan rencana

kinerja tahunan sebagai berikut :

TABEL RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

PENGADILAN NEGERI TAHUN 2015

No Kinerja Utama Indikator Kinerja Target

1 Meningkatnya

penyelesaian perkara

a. Persentase mediasi yang

diselesaikan.

50%

b. Persentase sisa perkara yang

diselesaikan.

100%

c. Persentase perkara yang

diselesaikan. 95%

d. Persentase perkara yang

diselesaikan dalam jangka waktu

maksimal 6 bulan.

100%

2 Peningkatan aksepbilitas

putusan Hakim

Persentase tidak mengajukan upaya

hukum:

- Banding

- Kasasi

- Peninjauan Kembali

50%

50%

50%

3 Peningkatan efektifitas

pengelolaan


a. Persentase berkas yang diajukan

kasasi dan PK yang disampaikan

secara lengkap.

100%

b. Persentase berkas yang diregister

dan siap didistribusikan ke

Majelis.

100%

c. Persentase penyampaian

pemberitahuan relaas putusan

tepat waktu, tempat dan para

pihak

100%

d. Persentase penyitaan tepat waktu

dan tempat.

100%

e. Ratio Majelis Hakim terhadap

perkara

10%

4 Peningkatan aksesibilitas

masyarakat terhadap

a. Persentase perkara prodeo yang

diselesaikan.

100%


peradilan (acces to

justice)

b. Persentase (amar) putusan perkara

(yang menarik perhatian

masyarakat) yang dapat diakses

secara on line dalam waktu

maksimal 1 hari kerja sejak

diputus.

100%

5 Meningkatnya kepatuhan

terhadap putusan

pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas

putusan perkara perdata yang

berkekuatan hukum tetap yang

ditindaklanjuti

100%

6 Meningkatnya kualitas

pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat


100%

b. Persentase temuan hasil

pemeriksaan eksternal yang

ditindaklanjuti.

100%

D. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2015

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur

dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya

yang dikelolanya. Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas

kinerja pada akhir tahun 2015. Sasaran-sasaran yang akan dicapai oleh Pengadilan

Negeri tahun 2015 yang dinyatakan dalam penetapan sasaran kinerja 2015, dengan

menyesuaikan hasil dari Indikator Kinerja Utama dapat diperinci sebagai berikut :

PENETAPAN KINERJA


1 Meningkatnya



diselesaikan.

50%


diselesaikan.

100%

c. Persentase perkara yang diselesaikan. 95%

d. Persentase perkara yang diselesaikan

dalam jangka waktu maksimal 6

bulan.

100%

2 Peningkatan

aksepbilitas putusan

Hakim

Persentase tidak mengajukan upaya

hukum:

- Banding

- Kasasi


50%

50%

50%



3 Peningkatan

efektifitas

pengelolaan




secara lengkap.

100%

b. Persentase berkas yang diregister dan

siap didistribusikan ke Majelis. 100%


pemberitahuan relaas putusan tepat

waktu, tempat dan para pihak

100%

d. Persentase penyitaan tepat waktu dan

tempat. 100%


perkara

10%

4 Peningkatan

aksesibilitas

masyarakat terhadap

peradilan (acces to

justice)


diselesaikan.

100%


(yang menarik perhatian masyarakat)

yang dapat diakses secara on line

dalam waktu maksimal 1 hari kerja

sejak diputus.

100%

5 Meningkatnya

kepatuhan terhadap

putusan pengadilan.


putusan perkara perdata yang berkekuatan

hukum tetap yang ditindaklanjuti

100%


pengawasan


yang ditindaklanjuti 100%

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan

eksternal yang ditindaklanjuti. 100%


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi (Perbandingan antara Target dan Realisasi

Kinerja)

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Teweh tahun 2015

dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi kinerja masing-

masing indikator kinerja. Pengadilan Negeri Muara Teweh telah melakukan analisis

dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2015. Rincian tingkat capaian kinerja masing-

masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

No Sasaran

Indikator Kinerja

Uraian Target Realis

asi

%

1 Meningkatnya



diselesaikan.

50%

9%

18%


diselesaikan.

100% 100% 100%

c. Persentase perkara yang

diselesaikan.

95% 82% 86%


d. Persentase perkara yang

diselesaikan dalam jangka waktu

maksimal 6 bulan

100% 75%

75%

2 Peningkatan

aksepbilitas putusan

Hakim

Persentase penurunan upaya hukum:

- Banding

- Kasasi


50%

50%

50%

3%

1%

0%

6%

2%

100%

3 Peningkatan

efektifitas

pengelolaan




secara lengkap

100%

100%

100%

b. Persentase berkas yang diregister

dan siap didistribusikan ke Majelis

100% 100% 100%


pemberitahuan relaas putusan tepat

waktu, tempat dan para pihak.

100%

100%

100%

d. Persentase penyitaan tepat waktu

dan tempat

100% 100% 100%


perkara

10% 2,27%

22,7%

4 Peningkatan

aksesibilitas

masyarakat terhadap

peradilan (access to

justice)


diselesaikan

100% 100% 100%


(yang menarik perhatian

masyarakat) yang dapat diakses

secara on line dalam waktu

maksimal 1 hari kerja sejak

diputus.

100% 100% 100%

5 Meningkatnya

kepatuhan terhadap

putusan pengadilan.


putusan perkara perdata yang

berkekuatan hukum tetap yang

ditindaklanjuti

100% 100% 100%

6 Meningkatnya

kualitas pengawasan



100% 100% 100%

b. Persentase temuan hasil


ditindaklanjuti.

100% 100% 100%

1. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pencapaian sasaran-sasaran tersebut akan dijabarkan secara sederhana sebagai

berikut : Sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara Sasaran ini dimaksudkan

untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan penyelesaian


perkara di Pengadilan Negeri Muara Teweh . Ada 4 (empat) indikator kinerja yang

digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan sasaran ini tercapai, yaitu :

Persentase mediasi yang diselesaikan.

Persentasi mediasi yang diselesaikan ditargetkan 50% dari jumlah perkara yang

diterima. Pada tahun 2015 perkara yang masuk sebanyak 34, yang dapat

diselesaikan dengan mediasi sebanyak 3 perkara dari 43 perkara yang

mengajukan mediasi, sehingga realisasi tahun 2015 sebesar 9%, dengan

persentase pencapaian sebesar 18% Pencapaian target indikator kinerja sasaran

pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

No Indikator Kinerja Target Realisasi %

1 Persentase mediasi yang

diselesaikan

50% 9% 18

Pengukuran capaian kinerja pada tahun 2015 tidak mencapai target yang

ditetapkan sebesar 50% dikarenakan ada beberapa faktor yang menjadi

penyebab, diantaranya faktor para pihak yang bersengketa bersikukuh pada

keinginan dirinya dan tidak mau menerima keinginan dari pihak lawan sehingga

pernah mediasi dalam pelaksanaan upaya damai tidak tercapai.

Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Persentase sisa perkara (perdata dan pidana) yang diselesaikan ditargetkan

sebesar 100% dari jumlah sisa perkara tahun 2014 yang belum putus sebanyak

54 perkara. dapat diselesaikan di tahun 2015 sebanyak 54 perkara sehingga

persentase pencapaian tahun 2015 sebesar 100%. Pencapaian target indikator

kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut:


1 Persentase sisa perkara

yang diselesaikan

100% 100% 100

Ukuran capaian indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan

adalah 100/100 x 100% = 100%. Pengukuran capaian kinerja pada tahun 2015

sebesar 100%. Jika di bandingkan dengan tahun 2014 di gambarkan sebagai

berikut :

No Perkara Sisa Perkara

1 Perdata 11


2 Pidana 43

Jumlah 54

Dari sisa perkara sebanyak 54 perkara, diselesaikan 54 perkara. Pencapaian

sebesar 100%.

Persentase perkara yang diselesaikan

Persentase perkara yang diselesaikan ditargetkan sebesar 95% Jumlah perkara

untuk perdata dan pidana dapat dilihat pada table berikut :

1. Perkara Perdata Gugatan

No Tahun

Jumlah Perkara Sisa Tahun

Lalu (sisa

awal)

Sisa

Perkara

yang belum

diputus

Putus Masuk

1 2014 35 33 13 11

2 2015 29 34 11 16

Persentase perkara yang diselesaikan : Th. 2014 =76% Th. 2015 = 64%

2. Perkara Pidana Biasa

No Tahun

Jumlah Perkara Sisa Tahun

Lalu (sisa

awal)

Sisa

Perkara

yang belum

diputus

Putus Masuk

1 2014 383 364 62 43

2 2015 297 283 43 29

Persentase perkara yang diselesaikan : Th. 2014 =90% Th. 2015 = 91%

Dari ke 2 (dua) tabel di atas dapat di simpulkan pencapaian target indikator

kinerja sasaran ini pada tahun 2015 (pidana dan perdata) sebagai berikut :


1 Persentase perkara yang

diselesaikan.

95% 78% 82

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan adalah

78/95 x 100% = 82%. Pengukuran capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar

82% dari target yang ditetapkan sebesar 95%


Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan di

targetkan sebesar 100% dari jumlah perkara yang masuk. Untuk tahun 2015 dari

371 perkara yang masuk (perdata = 45, pidana = 326 ) 278 diselesaikan dalam

jangka waktu maksimal 6 bulan, sehingga persentase capaian untuk tahun 2015

adalah sebesar 98 % Pencapaian target indicator kinerja sasaran pada tahun 2015

dapat digambarkan sebagai berikut:


1 Persentase perkara yang

diselesaikan dalam

jangka waktu maksimal 6

bulan.

100% 75% 75

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan dalam

jangka waktu 6 bulan adalah 75/100 x 100% = 75%. Pengukuran capaian kinerja

pada tahun 2015 sebesar 75% dari target 100%.

Rasio Penyelesaian Perkara

Nilai rasio penyelesaian perkara akan didapat setelah mengetahui perkara

diterima dan diputus dalam satu periode yang sama. Nilai rasio penyelesaian

perkara disebut positif apabila jumlah yang diputus lebih banyak atau minimal

sama dengan perkara yang diterima. Hal ini dikarenakan pengadilan memiliki

beban perkara sisa pada tahun sebelumnya. Sehingga semakin banyak jumlah

perkara yang putus, maka sisa perkara akan semakin tereduksi. Pada tahun 2015,

dari 371 perkara yang masuk, telah diputus sejumlah 326, sehingga rasio

penyelesaian perkara pada tahun 2015 berada di level 88%

Sasaran Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim

Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja yaitu persentase tidak mengajukan

permohonan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) ditarget kan sebesar

50%, dari perkara yang diputus pada tahun 2015 sebanyak 326 perkara, yang

tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 297 perkara, sehingga capaian tahun

2015 adalah sebesar 100%.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2015 dapat digambarkan

sebagai berikut:


1 Persentase tidak

mengajukan upaya

50% 91% 100


hukum

Ukuran capaian indikator kinerja persentase tidak mengajukan upaya hukum

adalah 91%/50 x 100% = 182%. Pengukuran capaian kinerja pada tahun 2015

sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 50%.

Sasaran Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi

penyelenggaraan tertib administrasi perkara yang diajukan ke Pengadilan.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2015 sebagai berikut :

Indikator Target

(%)

Realisasi

(%)

Capaian

(%)

Realisasi

2015

Persentase berkas yang diajukan

banding, kasasi dan PK yang

disampaikan secara lengkap.

100 100 100 100

Persentase berkas yang diregister dan

siap di sidangkan ke Majelis.

100 100 100 100

Persentase Penyampaian

pemberitahuan Relaas Putusan Tepat

Waktu, Tempat dan Para Pihak.

100 100 100 100

Persentase Penyitaan tepat waktu dan

tempat

100 100 100 100

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 100 100 100 100

Rata-Rata Capaian 100

Sasaran Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to

justice)

Dukungan teknologi informasi yang memadai, dibutuhkan kesiapan dan

kapabilitas instansi dalam membangun sebuah sistem informasi yang dapat

diakses publik. Kesiapan ini yang belum sepenuhnya terpenuhi pada Pengadilan

Negeri Muara Teweh.

Dalam kaitannya dengan akses publik terhadap informasi pengadilan melalui

website Pengadilan Negeri Muara Teweh diharapkan bisa memenuhi kebutuhan

public dan juga dengan adanya layar informasi yang terletak di ruang lobi

Pengadilan Negeri Muara Teweh dapat semakin memudahkan masyarakat

dalam mengakses informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan putusan dan

jadwal sidang di Pengadilan Negeri Muara Teweh .

Sasaran Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan

hukum tetap yang ditindaklanjuti.


Sasaran Peningkatan Kualitas Pengawasan

Sebagai lembaga peradilan tentu tidak lepas dari pengawasan, baik itu dari

masyarakat, maupun dari bagian internal instansi. Tahun 2015 tidak ada bentuk

pengaduan dari masyarakat mengenai perilaku pejabat peradilan,. Sedangkan

untuk pengawasan melekat baik dari BAWAS Mahkamah Agung maupun dari

Pengadilan Tinggi semua hasil temuan dan kinerja yang kurang baik telah kami

perbaiki.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2015 sebagai berikut :

Indikator Target

(%)

Realisasi

(%)

Capaian

(%)

Realisasi

2015

Persentase pengaduan yang

ditindaklanjuti

100 100 100 100

Persentase temuan hasil


ditindaklanjuti.

100 100 100 100

Rata-Rata Capaian 100

B. Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran yang telah digunakan Pengadilan Negeri Muara

Teweh pada tahun 2015 terlampir.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) merupakan wujud akuntabilitas,

kredibilitas dan transparansi kinerja Lembaga Peradilan sebagai Pengadilan Tingkat

Pertama. LKjIP melaporkan suatu bentuk pencapaian kinerja (performance result)

selama kurun waktu tahun 2015 yang diperbandingkan dengan rencana kerja

(performance plan). Dalam tahun 2015 Pengadilan Negeri telah menetapkan 6 (enam

) sasaran yang akan di capai. Ke 6 (enam) sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan

meng aplikasikan 17 indikator kinerja, realisasi pada akhir 2015 sebagai berikut :

1. Sasaran yang telah dicapai 100 % (5 sasaran dengan 12 indikator)

2. Sasaran yang melebihi 100% (2 sasaran dengan 2 indikator)

3. Sasaran belum tercapai 100 % (sebanyak 1 sasaran dengan 3 indikator kinerja)

Hasil pencapaian atau realisasi ini semakin memacu kami untuk meningkatkan

kinerja di tahun-tahun berikutnya agar seluruh sasaran yang telah kami gariskan dan


tetapkan dapat tercapai dalam rangka memenuhi visi dan misi yang telah kita buat

bersama. Dengan menganalisa capaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Teweh tahun

2015 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas

kinerja Pengadilan Negeri Muara Teweh sebagai Institusi Pengadilan Tingkat Pertama

yang lebih berwibawa, mandiri dan hasil putusannya yang lebih mencerminkan rasa

keadilan.

B. Saran-saran

Dari hal-hal yang telah diuraikan dalam Bab-bab tersebut di diatas kami

mengajukan saran demi perbaikan kinerja di tahun-tahun mendatang agar Mahkamah

Agung dapat sesering mungkin mengadakan sosialisasi jika ada perkembangan

peraturan-peraturan terbaru, sehingga kami di daerah dapat cepat menyesuaikan.

Sebagai tambahan dan sekedar informasi bahwa Pengadilan Negeri Muara Teweh

sangat kekurangan tenaga Hakim dan jumlah pegawai, jumlah Hakim di Pengadilan

Negeri hanya berjumlah 7 orang termasuk Ketua dan Wakil, sedangkan pegawai

hanya 21 orang, sehingga banyak pekerjaan yang dirangkap. Saran kami untuk ke

depannya jumlah Hakim dan pegawai tersebut dapat ditambah sehingga efektivitas

dan efisiensi dalam menyelesaikan perkara lebih tercapai.

lu_lrabstkt

Selasa, 14 Februari

1

Tanggal

Halaman

Prog.Id

:

:

:

:

LRBST 02Kode Lap.

TAHUN 2015

BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

KODE URAIANANGGARAN SETELAH

REVISISISA ANGGARAN

% REALISASI

ANGGARANJUMLAH NETO

S/D TAHUN INITAHUN INI

ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D

TAHUN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

ESELON I

:

:

:

:

1400

01

005

SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG

MAHKAMAH AGUNG

WILAYAH/PROPINSI

SATUAN KERJA

KALIMANTAN TENGAH

099141 PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH

JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

10

PENGEMBALIAN

S/D TAHUN INI

TRANSAKSI KAS

RUPIAH MURNI01

RM0

KETERTIBAN DAN KEAMANAN03

PERADILAN04

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Mahkamah Agung

01

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan

Urusan Administrasi

1066

Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan007

BELANJA BARANG52

Belanja Barang Non Operasional5212

13,639,900 30,100 99.78 13,639,900 13,639,900 0 13,670,000 13,670,000Belanja Bahan521211

13,639,900 30,100 99.78 13,639,900 13,639,900 0 13,670,000 13,670,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212

Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241

61,310,200 609,800 99.02 61,310,200 61,310,200 0 61,920,000 61,920,000Belanja Perjalanan Biasa524111


74,950,100 639,900 99.15 74,950,100 74,950,100 0 75,590,000 75,590,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52

74,950,100 639,900 99.15 74,950,100 74,950,100 0 75,590,000 75,590,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 1066.007

74,950,100 639,900 99.15 74,950,100 74,950,100 0 75,590,000 75,590,000JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1066

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan

Urusan Administrasi

1066

Layanan Perkantoran994

BELANJA PEGAWAI51

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS5111

lu_lrabstkt

Selasa, 14 Februari

2

Tanggal

Halaman

Prog.Id

:

:

:

:

LRBST 02Kode Lap.

TAHUN 2015


(dalam rupiah)



REVISISISA ANGGARAN

% REALISASI

ANGGARANJUMLAH NETO



TAHUN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA


ESELON I

:

:

:

:

1400

01

005


MAHKAMAH AGUNG

WILAYAH/PROPINSI

SATUAN KERJA

KALIMANTAN TENGAH



10

PENGEMBALIAN

S/D TAHUN INI

952,953,960 24,755,040 97.47 952,953,960 952,953,960 0 977,709,000 977,709,000Belanja Gaji Pokok PNS511111

17,930 1,070 94.37 20,772 20,772 ( 2,842) 19,000 19,000Belanja Pembulatan Gaji PNS511119

62,970,088 1,079,912 98.31 62,970,088 62,970,088 0 64,050,000 64,050,000Belanja Tunj. Suami/Istri PNS511121

17,954,553 ( 1,942,553) 112.13 17,954,553 17,954,553 0 16,012,000 16,012,000Belanja Tunj. Anak PNS511122

9,360,000 4,680,000 66.67 9,360,000 9,360,000 0 14,040,000 14,040,000Belanja Tunj. Struktural PNS511123

942,920,000 169,880,000 84.73 942,920,000 942,920,000 0 1,112,800,000 1,112,800,000Belanja Tunj. Fungsional PNS511124

144,296,310 128,257,690 52.94 144,296,310 144,296,310 0 272,554,000 272,554,000Belanja Tunj. PPh PNS511125

56,734,200 940,800 98.37 56,734,200 56,734,200 0 57,675,000 57,675,000Belanja Tunj. Beras PNS511126

191,294,000 28,554,000 87.01 191,294,000 191,294,000 0 219,848,000 121,354,000Belanja Uang Makan PNS511129

20,405,000 ( 1,327,000) 106.96 20,405,000 20,405,000 0 19,078,000 19,078,000Belanja Tunjangan Umum PNS511151

101,250,000 12,150,000 89.29 101,250,000 101,250,000 0 113,400,000 113,400,000Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim511157

2,500,156,041 367,028,959 87.20 2,500,158,883 2,500,158,883 ( 2,842) 2,867,185,000 2,768,691,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111

2,500,156,041 367,028,959 87.20 2,500,158,883 2,500,158,883 ( 2,842) 2,867,185,000 2,768,691,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51

BELANJA BARANG52

Belanja Barang Operasional5211

146,571,868 28,132 99.98 146,571,868 146,571,868 0 146,600,000 146,600,000Belanja Keperluan Perkantoran521111

7,242,970 45,030 99.38 7,242,970 7,242,970 0 7,288,000 7,288,000Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat521114

46,080,000 0 100.00 46,080,000 46,080,000 0 46,080,000 46,080,000Belanja Honor Operasional Satuan Kerja521115


Belanja Jasa5221

52,481,492 1,518,508 97.19 52,481,492 52,481,492 0 54,000,000 54,000,000Belanja Langganan Listrik522111

20,006,472 3,993,528 83.36 20,006,472 20,006,472 0 24,000,000 24,000,000Belanja Langganan Telepon522112

1,961,400 438,600 81.73 1,961,400 1,961,400 0 2,400,000 2,400,000Belanja Langganan Air522113

lu_lrabstkt

Selasa, 14 Februari

3

Tanggal

Halaman

Prog.Id

:

:

:

:

LRBST 02Kode Lap.

TAHUN 2015


(dalam rupiah)



REVISISISA ANGGARAN

% REALISASI

ANGGARANJUMLAH NETO



TAHUN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA


ESELON I

:

:

:

:

1400

01

005


MAHKAMAH AGUNG

WILAYAH/PROPINSI

SATUAN KERJA

KALIMANTAN TENGAH



10

PENGEMBALIAN

S/D TAHUN INI

74,449,364 5,950,636 92.60 74,449,364 74,449,364 0 80,400,000 80,400,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221

Belanja Pemeliharaan5231

34,902,800 1,097,200 96.95 34,902,800 34,902,800 0 36,000,000 36,000,000Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan523111

55,718,899 281,101 99.50 55,718,899 55,718,899 0 56,000,000 56,000,000Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin523121

90,621,699 1,378,301 98.50 90,621,699 90,621,699 0 92,000,000 92,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231

364,965,901 7,402,099 98.01 364,965,901 364,965,901 0 372,368,000 372,368,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52

2,865,121,942 374,431,058 88.44 2,865,124,784 2,865,124,784 ( 2,842) 3,239,553,000 3,141,059,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 1066.994

2,865,121,942 374,431,058 88.44 2,865,124,784 2,865,124,784 ( 2,842) 3,239,553,000 3,141,059,000JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1066

2,940,072,042 375,070,958 88.69 2,940,074,884 2,940,074,884 ( 2,842) 3,315,143,000 3,216,649,000JUMLAH BELANJA PROGRAM 03.04.01

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Mahkamah Agung

02

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah

Agung

1071

Teknologi Informasi022

BELANJA MODAL53

Belanja Modal Peralatan dan Mesin5321

39,536,000 464,000 98.84 39,536,000 39,536,000 0 40,000,000 40,000,000Belanja Modal Peralatan dan Mesin532111




39,536,000 464,000 98.84 39,536,000 39,536,000 0 40,000,000 40,000,000JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1071

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah

Agung

1071

Kendaraan Bermotor995

BELANJA MODAL53

lu_lrabstkt

Selasa, 14 Februari

4

Tanggal

Halaman

Prog.Id

:

:

:

:

LRBST 02Kode Lap.

TAHUN 2015


(dalam rupiah)



REVISISISA ANGGARAN

% REALISASI

ANGGARANJUMLAH NETO



TAHUN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA


ESELON I

:

:

:

:

1400

01

005


MAHKAMAH AGUNG

WILAYAH/PROPINSI

SATUAN KERJA

KALIMANTAN TENGAH



10

PENGEMBALIAN

S/D TAHUN INI

Belanja Modal Peralatan dan Mesin5321

16,858,000 142,000 99.16 16,858,000 16,858,000 0 17,000,000 17,000,000Belanja Modal Peralatan dan Mesin532111




Gedung/Bangunan998

BELANJA MODAL53

Belanja Modal Gedung dan Bangunan5331

3,842,024,000 57,976,000 98.51 3,842,024,000 3,842,024,000 0 3,900,000,000 3,900,000,000Belanja Modal Gedung dan Bangunan533111

3,842,024,000 57,976,000 98.51 3,842,024,000 3,842,024,000 0 3,900,000,000 3,900,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331

3,842,024,000 57,976,000 98.51 3,842,024,000 3,842,024,000 0 3,900,000,000 3,900,000,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53

3,842,024,000 57,976,000 98.51 3,842,024,000 3,842,024,000 0 3,900,000,000 3,900,000,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 1071.998

3,858,882,000 58,118,000 98.52 3,858,882,000 3,858,882,000 0 3,917,000,000 3,917,000,000JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1071

3,898,418,000 58,582,000 98.52 3,898,418,000 3,898,418,000 0 3,957,000,000 3,957,000,000JUMLAH BELANJA PROGRAM 03.04.02

6,838,490,042 433,652,958 94.04 6,838,492,884 6,838,492,884 ( 2,842) 7,272,143,000 7,173,649,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 03.04

6,838,490,042 433,652,958 94.04 6,838,492,884 6,838,492,884 ( 2,842) 7,272,143,000 7,173,649,000JUMLAH BELANJA FUNGSI 03

6,838,490,042 433,652,958 94.04 6,838,492,884 6,838,492,884 ( 2,842) 7,272,143,000 7,173,649,000JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN 0

6,838,490,042 433,652,958 94.04 6,838,492,884 6,838,492,884 ( 2,842) 7,272,143,000 7,173,649,000JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01

6,838,490,042 433,652,958 94.04 6,838,492,884 6,838,492,884 ( 2,842) 7,272,143,000 7,173,649,000JUMLAH BELANJA JENIS SATKER KD

6,838,490,042 433,652,958 94.04 6,838,492,884 6,838,492,884 ( 2,842) 7,272,143,000 7,173,649,000 JUMLAH TRANSAKSI KAS

6,838,490,042 433,652,958 94.04 6,838,492,884 6,838,492,884 ( 2,842) 7,272,143,000 7,173,649,000JUMLAH BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI

NON KAS

lu_lrabstkt

Selasa, 14 Februari

1

Tanggal

Halaman

Prog.Id

:

:

:

:

LRBST 02Kode Lap.

TAHUN 2015


(dalam rupiah)



REVISISISA ANGGARAN

% REALISASI

ANGGARANJUMLAH NETO



TAHUN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA


ESELON I

:

:

:

:

1400

03

005

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

MAHKAMAH AGUNG

WILAYAH/PROPINSI

SATUAN KERJA

KALIMANTAN TENGAH



10

PENGEMBALIAN

S/D TAHUN INI

TRANSAKSI KAS

RUPIAH MURNI01

RM0

KETERTIBAN DAN KEAMANAN03

PERADILAN04

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum07

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum1049

Pos Pelayanan Hukum005

BELANJA BARANG52


0 50,000 0.00 0 0 0 50,000 2,400,000Belanja Bahan521211

0 50,000 0.00 0 0 0 50,000 2,400,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212

Belanja Jasa5221

0 100,000 0.00 0 0 0 100,000 6,750,000Belanja Jasa Profesi522151

0 100,000 0.00 0 0 0 100,000 6,750,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221

0 150,000 0.00 0 0 0 150,000 9,150,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52

0 150,000 0.00 0 0 0 150,000 9,150,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 1049.005

Berkas Perkara yang diselesaikan dengan Zitting Plaatz dan

Prodeo

006

BELANJA BARANG52


0 135,000 0.00 0 0 0 135,000 135,000Belanja Bahan521211

0 150,000 0.00 0 0 0 150,000 150,000Belanja Barang Non Operasional Lainnya521219

0 285,000 0.00 0 0 0 285,000 285,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212

Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241

lu_lrabstkt

Selasa, 14 Februari

2

Tanggal

Halaman

Prog.Id

:

:

:

:

LRBST 02Kode Lap.

TAHUN 2015


(dalam rupiah)



REVISISISA ANGGARAN

% REALISASI

ANGGARANJUMLAH NETO



TAHUN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA


ESELON I

:

:

:

:

1400

03

005

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

MAHKAMAH AGUNG

WILAYAH/PROPINSI

SATUAN KERJA

KALIMANTAN TENGAH



10

PENGEMBALIAN

S/D TAHUN INI

9,945,000 375,000 96.37 9,945,000 9,945,000 0 10,320,000 1,900,000Belanja Perjalanan Biasa524111




Terlaksananya Penyelesaian administrasi perkara di Tingkat

Pertama dan Tingkat Banding yang Diselesaikan Tepat Waktu

007

BELANJA BARANG52


37,947,000 633,000 98.36 37,947,000 37,947,000 0 38,580,000 38,000,000Belanja Bahan521211




47,892,000 1,443,000 97.08 47,892,000 47,892,000 0 49,335,000 49,335,000JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1049

47,892,000 1,443,000 97.08 47,892,000 47,892,000 0 49,335,000 49,335,000JUMLAH BELANJA PROGRAM 03.04.07

47,892,000 1,443,000 97.08 47,892,000 47,892,000 0 49,335,000 49,335,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 03.04

47,892,000 1,443,000 97.08 47,892,000 47,892,000 0 49,335,000 49,335,000JUMLAH BELANJA FUNGSI 03

47,892,000 1,443,000 97.08 47,892,000 47,892,000 0 49,335,000 49,335,000JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN 0

47,892,000 1,443,000 97.08 47,892,000 47,892,000 0 49,335,000 49,335,000JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01

47,892,000 1,443,000 97.08 47,892,000 47,892,000 0 49,335,000 49,335,000JUMLAH BELANJA JENIS SATKER KD

47,892,000 1,443,000 97.08 47,892,000 47,892,000 0 49,335,000 49,335,000 JUMLAH TRANSAKSI KAS

47,892,000 1,443,000 97.08 47,892,000 47,892,000 0 49,335,000 49,335,000JUMLAH BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI

NON KAS

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Target Kinerja

2015 2016 2017 2018 2019

1 Meningkatnya


a. Persentase mediasi yang diselesaikan 50% 55% 60% 65% 70%

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100% 100% 100% 100% 100%

c. Persentase perkara yang diselesaikan 95% 95% 95% 95% 95%

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka

waktu maksimal 6 bulan

100% 100% 100% 100% 100%

2 Peningkatan aksepbilitas

putusan Hakim

Persentase tidak mengajukan upaya hukum:

Banding

Kasasi

Peninjauan Kembali

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

3 Peningkatan efektifitas

pengelolaan penyelesaian

perkara

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang

disampaikan secara lengkap. 100% 100% 100% 100% 100%

b. Persentase berkas yang diregister dan siap

didistribusikan ke Majelis.

100% 100% 100% 100% 100%

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan

tepat waktu, tempat dan para pihak

100% 100% 100% 100% 100%

d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat. 100% 100% 100% 100% 100%

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 10% 10% 10% 10% 10%


Target Kinerja

2015 2016 2017 2018 2019

4 Peningkatan

aksesibilitas

masyarakat terhadap

peradilan (acces to

justice)

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik

perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line

dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

100% 100% 100% 100% 100%

5 Meningkatnya

kepatuhan terhadap

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara

perdata yang berkekuatan hukum tetap yang 100% 100% 100% 100% 100%


Target Kinerja

2015 2016 2017 2018 2019

putusan pengadilan. ditindaklanjuti


pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 100% 100% 100% 100% 100%

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang

ditindaklanjuti. 100% 100% 100% 100% 100%

Mengetahui

Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh

SUPARNA.SH.

NIP.19660621 198903 1 002

Sekretais Pengadilan Negeri Muara Teweh

MISRANSYAH.SH.

NIP.19590503 198103 1 006

Documents

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SAKIP.pdf · Teweh terus berusaha dalam meningkatkan bobot nilai LKjIP yang berdasarkan penerapan SAKIP, maka Penyusunan Laporan Kinerja