SISTEM AKUNTANSI

PEMERINTAH PUSAT

1

DASAR HUKUMDASAR HUKUM• UU No. 17 thn 2003 ttg Keuangan NegaraUU No. 17 thn 2003 ttg Keuangan Negara• UU No. 1 thn 2004 ttg Perbendaharaan NegaraUU No. 1 thn 2004 ttg Perbendaharaan Negara• PMK No. 171/PMK.05/2007 ttg Sistem Akuntansi dan PMK No. 171/PMK.05/2007 ttg Sistem Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Pemerintah PusatPelaporan Keuangan Pemerintah Pusat• PMK No. 196/PMK.05/2008 ttg Tata Cara Penyusunan dan PMK No. 196/PMK.05/2008 ttg Tata Cara Penyusunan dan

Penyajian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Penyajian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain pada Bagian Anggaran Pembiayaan dan Lain-lain pada Bagian Anggaran Pembiayaan dan PerhitunganPerhitungan

• PMK No. 191/PMK.05/2011 ttg Mekanisme Pengelolaan PMK No. 191/PMK.05/2011 ttg Mekanisme Pengelolaan Hibah Hibah

• PMK No. 230/PMK.05/2011 ttg Sistem Akuntansi HibahPMK No. 230/PMK.05/2011 ttg Sistem Akuntansi Hibah• PMK No. 233/PMK.05/2011 ttg Perubahan atas PMK No. PMK No. 233/PMK.05/2011 ttg Perubahan atas PMK No.

171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah PusatKeuangan Pemerintah Pusat

• PMK No. 234/PMK.05/2011 ttg Sistem Akuntansi Transaksi PMK No. 234/PMK.05/2011 ttg Sistem Akuntansi Transaksi KhususKhusus

• PMK No. 235/PMK.05/2011 ttg Sistem Akuntansi dan PMK No. 235/PMK.05/2011 ttg Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan LainnyaPelaporan Keuangan Badan Lainnya

FUNGSI MENTERI FUNGSI MENTERI KEUANGANKEUANGAN

UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 51:Negara pasal 51:

1.1.Menteri Keuangan selaku BUNMenteri Keuangan selaku BUN menyelenggarakan menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk pembiayaan dan ekuitas dana, termasuk pembiayaan dan perhitungannya. perhitungannya. (SA-BUN)(SA-BUN)

2.2.Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja termasuk transaksi pendapatan dan belanja (SAI)(SAI)

3.3.Akuntansi digunakan untuk menyusun Akuntansi digunakan untuk menyusun LKPPLKPP sesuai sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahandengan Standar Akuntansi Pemerintahan

PEMBAGIAN FUNGSIPEMBAGIAN FUNGSIUU NoUU No.. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 51:Negara pasal 51:Menteri Keuangan selaku BUNMenteri Keuangan selaku BUN menyelenggarakan menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk pembiayaan dan dan ekuitas dana, termasuk pembiayaan dan perhitungannya. perhitungannya. (SA-BUN)(SA-BUN)Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja termasuk transaksi pendapatan dan belanja (SAI)(SAI)Akuntansi digunakan untuk menyusun Akuntansi digunakan untuk menyusun LKPPLKPP sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahansesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

4

PEMBAGIAN PEMBAGIAN FUNGSIFUNGSI

SABUSABUNN SAISAI

LKPPLKPP

K/K/LL

BUNBUN

KEWENANGAN MENTERI KEWENANGAN MENTERI KEUANGANKEUANGAN

1.1. Presiden selaku kepala pemerintahan memberikan Presiden selaku kepala pemerintahan memberikan kuasa kepada Menteri Keuangan selaku pengelola kuasa kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan (UU 17 (UU 17 pasal 6 ayat 2 huruf a).pasal 6 ayat 2 huruf a).

2.2. Melaksanakan Melaksanakan Fungsi Bendahara Umum Negara (UU 17 (UU 17 pasal 8 huruf f)pasal 8 huruf f)

3.3. Menyusun Menyusun Laporan Keuangan yang merupakan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN (UU 17 pertanggungjawaban pelaksanaan APBN (UU 17 pasal 8 huruf g).pasal 8 huruf g).

4.4. Menetapkan Menetapkan sistem penerimaan dan pengeluran kas negara (UU 1 (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf d)pasal 7 ayat 2 huruf d)

5.5. Menempatkan uang negara dan Menempatkan uang negara dan mengelola/ menatausahakan investasi (UU 1 pasal 7 (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf h)ayat 2 huruf h)

6.6. Melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas Melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf j)nama pemerintah (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf j)

6

8.8. Melakukan Melakukan pengelolaan utang dan piutang negara pengelolaan utang dan piutang negara (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf l)(UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf l)

9.9. Menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan Menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf o)keuangan negara (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf o)

10.10. Menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan Menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara (UU 1 serta penghapusan barang milik negara (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf q)pasal 7 ayat 2 huruf q)

11.11. Menunjuk pejabat Kuasa Bendahara Umum Negara Menunjuk pejabat Kuasa Bendahara Umum Negara (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf s).(UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf s).

12.12. Menteri Keuangan/Pejabat Pengelola Keuangan Menteri Keuangan/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Negara/Daerah Daerah selaku Bendahara Umum Negara/Daerah menyelenggarakan akuntansi atas transaksi menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya. (UU 1 pasal 51 ayat 1)perhitungannya. (UU 1 pasal 51 ayat 1)

KEWENANGAN MENTERI KEWENANGAN MENTERI KEUANGANKEUANGAN

7

PENGELOLAAN KEUANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARANEGARA

PRESIDENPRESIDENPemegang kekuasaan PKN

MENTERI………MENTERI………PENGGUNAANGGARAN

MENTERI……MENTERI……PENGGUNAANGGARAN

MENTERI KEUANGANMENTERI KEUANGANPENGGUNAANGGARAN

MENTERI KEUANGANSELAKU PENGELOLA FISKAL SELAKU PENGELOLA FISKAL

(BUN)(BUN)

UTANG DAN HIBAH

PENERUSANPINJAMAN INVESTASI

SUBSIDIBELANJA LAIN-LAIN

TRANSFERKE DAERAH

BADAN LAINNYA

TRANSAKSIKHUSUS

STANDAR & SISTEM AKUNTANSISTANDAR & SISTEM AKUNTANSIStandar Akuntansi

SISTEM AKUNTANSI

Dokumen Sumber

Transaksi

Proses Akuntansi- Analisis Transaksi- Jurnal / Entries- Posting

Lap. Keuangan- LRA- Neraca- LAK- CaLK

-Relevan-Andal

-Dpt dibandingkan-Dpt dipahami

Input Process Output

FormulasiProsedurTransaksi

BaganAkun

StandarPengaturan

KelembagaanHardware

Dan Software

PersonilTerampil

9

KERANGKA UMUM SAPPKERANGKA UMUM SAPP

SAPP

SAI SA-BUN999

SAK SIMAK-BMN SiAP SAUP&H SA-IP SA-PP

SAKUNS SAU 999.01999.02 999.03 999.04

SA-TD

999.05

SAPBL

BPH Migas,BAPERTARUM,

BAZNAS

SA-BSBL

999.07999.08

DJKN

SA-TK

999.99

10

SAISAI

SAKSAK SIMAK BMNSIMAK BMN

SATUAN KERJA SATKERPENGGUNA BSBL

SATKERPERANGKAT DAERAH

KP KD DK TP UB

LRA

NERACA

CALK

BLU

UAPPA-E1

UAPA

UAPPA-W

UAKPA

UAPB

UAPPB-E1

UAPPB-W

UAKPBKPKNL

KANWILDJKN

DJKN

KPPN

KANWILDJPBN

DJPBN

MEKANISME PELAPORAN SAIMEKANISME PELAPORAN SAI

opsional opsional

UAKPA KPPN 12

13

ALUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH ALUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSATPUSAT

KPPN/PKNKPPN/PKN[179][179]

MENTERI KEUANGAN SEBAGAI BENDAHARA UMUM NEGARAMENTERI KEUANGAN SEBAGAI BENDAHARA UMUM NEGARA

BUNBUN

Sistem Akuntansi BUNSistem Akuntansi BUN

SatkerSatker[[22.98622.986]]

MENTERIMENTERI/PIMPINAN /PIMPINAN LEMBAGA SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN/BARANGLEMBAGA SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG

Satker BLUSatker BLU[[8484]]

Sistem Akuntansi Instansi (SAI)Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

Wilayah/Wilayah/Provinsi Provinsi [[4.0064.006]]

KONSOLIDASIKONSOLIDASI

Utang & HibahUtang & Hibah

Investasi Investasi PemerintahPemerintah

Penerusan Penerusan PinjamanPinjaman

Transfer ke Transfer ke DaerahDaerah

Belanja Belanja Subsidi & Subsidi & Belanja Belanja Lain-lainLain-lain

Transaksi Transaksi KhususKhusus

Badan LainnyaBadan Lainnya

Eselon 1Eselon 1[[270270]]

K/LK/L[[8080]]

Kanwil DJPBKanwil DJPB[30][30]

APK-DJPBAPK-DJPB[1][1]

BPKBPK

DPRDPR

Peraturan Terbaru terkait Penyusunan LKKL, LKBUN dan LKPP Tahun 2011 (1/2)

1. PMK No.233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas PMK No.171/PMK.05/2007 tentang SAPP;

2. PMK No.191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;3. PMK No.230/PMK.05/2011 tentang Sikubah;4. Perdirjen Perbendaharaan No. Per-81/PB/2011 tentang Tata Cara

Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga;

5. SE Dirjen Perbendaharaan No. SE-02/PB/2012 tentang Petunjuk Lebih Lanjut Pengelolaan Hibah :Langsung Baik Dalam Bentuk Uang maupun Barang/Jasa/Surat Berharga Tahun 2011;

6. PMK 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang K/L dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;

7. Perdirjen Perbendaharaan No. Per-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang PNBP pada Satker K/L;

8. Perdirjen Perbendaharaan No. Per-82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada K/L.

Peraturan Terbaru terkait Penyusunan LKKL, LKBUN dan LKPP Tahun 2011 (2/2)

9. PMK No.190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SAIP);

10. PMK No.234/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Transaksi Khusus;11. PMK No.235/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan Badan Lainnya (SAPBL);12. PMK No.236/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas PMK

No.63/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas BM-DTP;

13. PMK No.237/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas PMK No.228/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak-DTP.

Pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran s/d pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Keuangan selaku BUN

PMK No.171/PMK.05/2007PMK No.233/PMK.05/2011

DJPBNDJPBN

Dit. Dit. PKNPKN

KPPKPPNN

KanwilKanwilDJPBNDJPBN

UAKBUN Pusat

UAKBUN Daerah

UAKKBUN

SiAP

PELAKSANAAN & PELAKSANAAN & PELAPORANPELAPORAN

SAUSAKUN

LAK

LRA/

NERA

CA

LRA

NERACA

LAK

CALK

Jenis Transaksi dan Dokumen Sumber di KPPNJenis Transaksi dan Dokumen Sumber di KPPN

No Transaksi Dokumen Sumber1. Alokasi Anggaran Belanja DIPA, dan Revisinya/ Dokumen yang dipersamakan DA

DAU/DA DAK/SP Gubernur

2. Estimasi Pendapatan DIPA Lembar 43. Realisasi Belanja SPM/SP2D/SP2B-BLU/

SP3B-BLU/SPHL/SP2HL/SP3HL/SP4HLJenis –jenis SPM : SPM LS, SPM GU, SPM GU Nihil, SPM UP/TUP, SPM IB, SPM DAU/DAK

4. Realisasi Pendapatan SSP,SSBC, SSBP dengan disertai NTB, NTPN, dan BPN sebagai bukti pendukung

5. Pengembalian Pendapatan SPM KP, SPM KBC, SPM KPNBP

6. Pengembalian Belanja SSPB

7. Penerimaan PFK Potongan SPM

8. Pengembalian PenerimaanPFK

SPM/SP2D PFK

9. Pembayaran UP SPM/SP2D UP

10. Pengembalian UP Potongan SPM, SSBP UP

11. Kiriman uang Nota Debet/Nota Kredit/Wesel Pemerintah

SA-UP/HPELAKSANAAN & PELAKSANAAN &

PELAPORANPELAPORAN

DJPUDJPUUAPBUNUAPBUN

Dit. EASDit. EASUAPPA-UAPPA-

E1E1999.01999.01

Dit. EASDit. EASUAPPA-UAPPA-

E1E1999.02999.02Dit. EASDit. EAS

UAKPAUAKPA

Dit. EASDit. EASUAKPAUAKPA

DJPKDJPKUAKPAUAKPA

DJPUDJPUUAPBUNUAPBUN

Pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran s/d pelaporan posisi utang, operasi utang pemerintah, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan terkait utang, serta hibah pemerintah. Contoh:Pembayaran bunga utang dalam dan luar negeri;Pembayaran cicilan utang luar negeri;Pembayaran cicilan utang dalam negeri;Penerimaan utang luar negeri;Penerimaan utang dalam negeri; Penerimaan hibah.

PMK No.86/PMK.05/2008

PMK No.230/PMK.05/2011PMK No.191/PMK.05/2011

LRA

NERACA

CALK

LAP.POSISI UTANG

Dokumen sumber yang digunakan dalam pengelolaan utang

1.1. Dokumen anggaran, contoh: Daftar Dokumen anggaran, contoh: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

2.2. Dokumen pengeluaran, contoh: Notice Dokumen pengeluaran, contoh: Notice of Payment (NoP), Surat Permintaanof Payment (NoP), Surat Permintaan Membayar (SPM), SP2D.Membayar (SPM), SP2D.

3.3. Dokumen peneriDokumen penerimmaan, contoh: aan, contoh: Notice of Disbursement (NoD), Notice of Disbursement (NoD), Withdrawal Aplication (WA), SP3, Withdrawal Aplication (WA), SP3, Surat Pembukuan Pinjaman Luar Surat Pembukuan Pinjaman Luar Negeri (SP2LN).Negeri (SP2LN).

4.4. Dokumen lainnya yang dipersamakan.Dokumen lainnya yang dipersamakan.5.5. Memo penyesuaianMemo penyesuaian

Dokumen sumber yang digunakan dalam pengelolaan hibah

1.1. Berita Acara Serah TerimaBerita Acara Serah Terima2.2. DIPA dan revisinyaDIPA dan revisinya3.3. DIPA pengesahanDIPA pengesahan4.4. Notice of disbursement (NoD)Notice of disbursement (NoD)5.5. SPSP22HLHL dan SPHL dan SPHL6.6. SPSP44HLHL dan SP3HL dan SP3HL7.7. SP3HL-BJSSP3HL-BJS8.8. MPHL-BJSMPHL-BJS9.9. Persetujuan MPHL-BJSPersetujuan MPHL-BJS10.10.Surat Setoran Pengembalian BelanjaSurat Setoran Pengembalian Belanja11.11.Surat Setoran Bukan PajakSurat Setoran Bukan Pajak12.12.Memo PenyesuaianMemo Penyesuaian

Laporan yang dihasilkan dalam pengelolaan utang 1.1. Laporan Realisasi Anggaran, berupa:Laporan Realisasi Anggaran, berupa:• Laporan Realisasi Penerimaan PembiayaanLaporan Realisasi Penerimaan Pembiayaan• Laporan Realisasi Pengeluaran PembiayaanLaporan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan• Laporan Realisasi Pembayaran Bunga UtangLaporan Realisasi Pembayaran Bunga Utang2.2. NeracaNeraca3.3. Catatan atas Laporan Keuangan.Catatan atas Laporan Keuangan.4.4. Laporan Posisi Utang (Managerial Report)Laporan Posisi Utang (Managerial Report)

Laporan yang dihasilkan dalam pengelolaan hibah 1.1. Laporan Realisasi Anggaran, berupa:Laporan Realisasi Anggaran, berupa:• Laporan Realisasi Pendapatan Hibah (Direktorat Jenderal Laporan Realisasi Pendapatan Hibah (Direktorat Jenderal

Pengelolaan Utang)Pengelolaan Utang)• Laporan Realisasi Belanja Yang Bersumber dari Hibah (LRA Laporan Realisasi Belanja Yang Bersumber dari Hibah (LRA

Satker K/L)Satker K/L)2.2. Neraca;Neraca;• Neraca UAKPA Belanja Hibah Neraca UAKPA Belanja Hibah • Neraca Satker Kementerian/Lembaga Neraca Satker Kementerian/Lembaga • Neraca Satker BUN Neraca Satker BUN 3.3. Catatan atas Laporan KeuanganCatatan atas Laporan Keuangan

SISTEM AKUNTANSISISTEM AKUNTANSIINVESTASI PEMERINTAHINVESTASI PEMERINTAH

22

PMK NO.190/PMK.05/2011

JENIS INVESTASI

23

SAIPPMK NO:

190/PMK.05/2011

SA-IP 999.03Pengumpulan data,

pencatatan, pengikhtisaran s/d pelaporan posisi investasi pemerintah,

penerimaan dan pengeluaran pembiayaan terkait investasi(PMK No.190/PMK.05/2011)

PELAKSANAAN & PELAKSANAAN & PELAPORANPELAPORAN

DJKNDJKNUAPBUNUAPBUN

UNIT/UNIT/INSTANSIINSTANSI

PENGELOLA PENGELOLA DANA DANA

BBERGULIRERGULIRUAKPAUAKPA

BKFBKFUAKPAUAKPA

KEMENT-KEMENT-BUMNBUMNUAKPAUAKPA

UNIT/UNIT/INSTANSIINSTANSI

PENGELOLA PENGELOLA IP-JK PANJANGIP-JK PANJANG

UAKPAUAKPA

LRA

NERACA

CALK

LAP.INVESTASI

PEMERINTAH

Dokumen sumber yang digunakan dalam pengelolaan investasi

1.1. Dokumen AnggaranDokumen Anggaran2.2. Dokumen PengeluaranDokumen Pengeluaran3.3. Dokumen Penerimaan Dokumen Penerimaan 4.4. Memo Penyesuaian ; DanMemo Penyesuaian ; Dan5.5. Dokumen Lainnya Yang Dipersamakan.Dokumen Lainnya Yang Dipersamakan.

Laporan yang dihasilkan dalam pengelolaan investasi 1.1. Laporan Realisasi Penerimaan PembiayaanLaporan Realisasi Penerimaan Pembiayaan2.2. Laporan Realisasi Pengeluaran PembiayaanLaporan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan3.3. NeracaNeraca4.4. Catatan atas Laporan KeuanganCatatan atas Laporan Keuangan5.5. Laporan Investasi Pemerintah (managerial Laporan Investasi Pemerintah (managerial

report)..report)..

PELAKSANAAN & PELAKSANAAN & PELAPORANPELAPORAN

Dit. Dit. SMISMI

UAPBUNUAPBUN

Dit. SMIDit. SMIUAPPA-UAPPA-

E1E1999.04999.04

Dit. SMIDit. SMIUAKPAUAKPA

SA-PPPengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran s/d pelaporan penerusan pinjaman pemerintah, seperti: penerusan pinjaman ke BUMN(PMK No. 28/PMK.05/2010)

Lap.Realisasi PP

NERACA

CALK

Dokumen sumber yang digunakan dalam pengelolaan penerusan pinjaman1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)2. Notice of Payment (NoP), Surat Permintaan3. Membayar (SPM), Nota Kredit4. Notice of Disbursement (NoD), Withdrawal Aplication (WA), SP2D,

SP3ULN, Surat Pembukuan Pinjaman Luar Negeri (SP2LN). Nota Debet5. dokumen lainnya yang dipersamakan6. Memo penyesuaian

Laporan yang dihasilkan dalam pengelolaan penerusan pinjaman

1. Laporan Realisasi Penerusan Pinjaman2. Neraca3. Catatan atas Laporan Keuangan

DJPKDJPKUAPBUNUAPBUN

DJPKDJPKUAPPA-UAPPA-

E1E1999.05999.05

DJPKDJPKUAKPAUAKPA

PELAKSANAAN & PELAKSANAAN & PELAPORANPELAPORAN

SA-TDPengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran s/d pelaporan posisi dan operasi keuangan atas transaksi transfer ke daerah, spt:•Dana perimbangan•Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian(PMK No. 120/PMK.05/2009)

Lap.Realisasi Transfer ke Daerah

NERACA

CALK

Dokumen sumber yang digunakan dalam pengelolaan transfer ke daerah

1. dokumen anggaran;2. dokumen pengeluaran;3. dokumen lainnya yang dipersamakan.4. memo penyesuaian

Laporan yang dihasilkan dalam pengelolaan transfer ke daerah

1. Laporan Realisasi Transfer ke Daerah2. Neraca3. Catatan atas Laporan Keuangan

Sumber dana:•APBN•NON APBN•APBN & NON APBN

NERACAILKSOR

PELAKSANAAN & PELAKSANAAN & PELAPORANPELAPORAN

SA-PBLPengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran s/d pelaporan posisi keuangan dan ikhtisar laporan keuangan badan lainnya.(PMK No. 235/PMK.05/2011) DJPBNDJPBN

UAPBUN - UAPBUN - PBLPBL

UBL UBL BUKAN BUKAN SATKERSATKERUAKPAUAKPA

UBL UBL SATKER/SATKER/

BAG. BAG. SATKERSATKERUAKPAUAKPA

SEME

TER/

TAHU

N

SEMESTER/

TAHUN

SA-BSBL 999.07/999.08Pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran s/d pelaporan posisi dan operasi keuangan atas transaksi subsidi dan belanja lain-lain.

(PMK No.196/PMK.05/2008)

PELAKSANAAN & PELAKSANAAN & PELAPORANPELAPORAN

DJDJAAUAPBUNUAPBUN

SATKER KHUSUSSATKER KHUSUSUAPUAPPPAA-BSBL-BSBL

K/LK/LUAPPA-BSBLUAPPA-BSBL

KK/L/LUAPUAPPPAA-BSBL-BSBL

LRA

NERACA

CALK

SA-TK 999.99Pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran s/d pelaporan untuk seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran aset pemerintah yang terkait dengan fungsi Menteri Keuangan selaku BUN, yang tidak tercakup dalam Sub SABUN lainnya

PELAKSANAAN & PELAKSANAAN & PELAPORANPELAPORAN

DJDJPBPBUAPBUNUAPBUN

DJPBDJPBUAPKPA-UAPKPA-

SATKSATK

DJKNDJKNUAPKPA-UAPKPA-

SATKSATK

BBKFKFUUAPKPA-APKPA-

SATKSATK

DJADJAUUAPKPA-APKPA-

SATKSATK

Aset yang dikuasai Pengelola Barang

- Belanja Pensiun- PFK

Iuran kerjasama internasional

PNBP yang dikelola DJA selain bagian Laba BUMN

Ruang Lingkup – Transaksi Khusus

1.1. Pengeluaran untuk Keperluan Pengeluaran untuk Keperluan Hubungan InternasionalHubungan Internasional

2.2. PNBP yang dikelola oleh DJA, PNBP yang dikelola oleh DJA, kecuali Bagian Laba BUMNkecuali Bagian Laba BUMN

3.3. Aset Pemerintah yang berada Aset Pemerintah yang berada dalam penguasaan Pengelola dalam penguasaan Pengelola BarangBarang

4.4. Pembayaran dan penerimaan Pembayaran dan penerimaan setoran/potongan PFKsetoran/potongan PFK

5.5. Pembayaran Belanja PensiunPembayaran Belanja Pensiun

MENTERI KEUANGAN SELAKU BUN

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

PROSES AKUNTANSI SAPP

GL SA-BUN

ASET(SIMAK-BMN)

DJKN

Budget(APBN)

RKA-K/LDIPA

GL SAI

GL SAPP

LKK/L

LKBUN

LKPP

TransaksiPersediaanAnggaranTransaksi

AsetTransaksiRealisasi

TransaksiPiutang

SIMAK-BMN SAK

TransaksiLainnya

TransaksiBLU

SAUP SA-IP SA-PP

SA-BUN

SA-TD SA-BSBL SA-PBL

Transaksi Realisasi, Anggaran dan Non Anggaran

MENTERI KEUANGAN SELAKU PENGELOLA FISKAL

SiAP

SAKUN SAU

BPK

SA-TK

Terima Kasih