Sistem Dan Kebijakan Perbankan 2

5/24/2018 Sistem Dan Kebijakan Perbankan 2

1/36

SISTEM DAN KEBIJAKAN PERBANKAN

DI INDONESIA II

PADANG, 5-6 JULI 2006

1

TRAINING FOR TRAINERS KEBANKSENTRALAN


2/36

Prepared by IS

MATERI KULIAH

Materi Pokok

I. Kebijakan Perbankan di Indonesia Pasca Krisis

1. Latar belakang Kebijakan

2. Kebijakan Pada Pasca Krisis

i. Pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

ii. Program Penjaminan Pemerintah

iii. Pendirian Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)

iv. Restrukturisasi Perbankan

II. Kebijakan Perbankan Kedepan1. Arsitektur Perbankan Indonesia (API)

2. Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia

Buku dan Bahan Bacaan:

Perry Warjiyo (Eds). Bank Indonesia: Bank Sentral Republik Indonesia,

Sebuah Pengantar (Kode W)

Iskandar Simorangkir dan Suseno (Eds). Perbankan di Indonesia (Kode I)

2


3/36

Prepared by IS

I. Kebijakan Perbankan Indonesia Pasca Krisis

1. Latar Belakang Kebijakan

Krisis Nilai Tukar di ThailandPenurunan Kepercayaan

Investor Asing terhadapPerekeonomian Nasional

KRISIS NILAI TUKARRUPIAH

MEMPERBURUK PEREKONOMIANINDONESIA

1. SEKTOR EKSTERNAL :- Neraca Pembayaran memburuk

akibat capital outflow2. SEKTOR RIIL :

- Inflasi Meningkat- Pertumbuhan Ekonomi Menurun- Kewajiban hutang LN Corporate

sektor meningkat Rp)- Biaya Produksi Meningkat

3. FISKAL :- Pengeluaran Pemerintah LN)

meningkat tajam4. KEUANGAN/MONETER :

- Kewajiban LN bank dlm rupiahmeningkat tajam

- Kredit bermasalah karenapertumbuhan melambat

- Meningkatkan ragility diPerbankan

Krisis Perbankan berawal dari krisis nilai

tukar

3


4/36

Prepared by IS



PROGRAM STABILISASI DANREFORMASI PERKEONOMIAN

I. Kebijakan Makroekonomi :1. Kebijakan Ffskal :

- Mengurangi subsidi- Transparansi fiskal- Penundaan/pembatalan Proyek

2. Kebijakan Moneter :- Meningkatkan suku bunga- Intervensi valas

II. RestrukturisasiSektor Keuangan1. Pencabutan ijin usaha bank-bank tidak sehat2. Penyediaan batuan likuiditas3. Merger bank

III. Reformasi Struktural di Sektor Riil1. Perdagangan Luar Negeri2. Investasi3. Deregulasi dan Privatisasi

III. Jaringan Pengaman Sosial- Meningkatkan bantuan ke rakyat kecil

PENYEHATAN DANPEMULIHAN

PEREKONOMIANINDONESIA

Dalam rangka pemulihan perekonomian nasional dari krisis dilakukan

program stabilisasi dan reformasi perekonomian

4


5/36

Prepared by IS



Penutupan 16 Bank Pada 1 November 1997 yang dimaksudkan untukmenyehatkan sektor keuangan, sebaliknya telah mengakibatkan terjadinyabank runs pada sejumlah bank yang dianggap nasabah merupakan bankBermasalah khususnya bank swasta (self-fullfilling prophecy)

Des. 96 Des. 97 Jan. 98 Feb. 98 Mar. 98

Kelompok Bank

Bank Umum

1. Bank Persero 36.0 42.8 47.7 47.0 46.6

2. BUSN Devisa 49.7 43.2 36.9 37.1 37.6

3. BUSN Non Devisa 5.5 2.2 1.5 1.9 2.3

4. BPD 2.8 2.2 1.6 1.7 1.65. Bank Campuran 1.7 2.4 3.0 3.0 2.8

6. Bank Asing 4.1 7.2 9.3 9.3 9.2

BPR*) 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3

*) Pangsa terhadap bank umum

Sumber: Bank Indonesia

Pangsa (%)

Pa

ngsa

Dana

Pihak

III

5


6/36

Prepared by IS



Krisis perbankan juga menyebabkan terjadinya pengalihan danamasyarakat di bank ke uang kartal

Perkembangan Bulanan Uang Kartal

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

1 8 3 10 5 12 7 2 9 4 11 6 1 8 3 10 5 12 7 2 91990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Juta rupiah

Penutupan Bank

(1 Nov. 1997)

2 bulan setelah

penutupan bank

1 bulan setelah penutupan bank

6


7/36

Prepared by IS



Krisis perbankan telah mengakibatkan penurunan kinerja perbankannasional..

ROA dan CAR menjadi negatif. non performing loan (NPL) meningkattajam

Keterangan 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Non Performing Loan (Gross) 10.4 9.5 8.1 50 32.8 18.8 12.1 8.1

Non Performing Loan (Net) n.a. n.a. n.a. n.a. 7.3 5.8 3.6 2.1

Return on Assets (ROA) 1.13 1.22 1.37 -18.76 -6.14 1.56 1.45 1.96

BO/PO*) 92 92 0.95 148.14 154.16 98.12 98.41 94.76

Rasio Modal (CAR) 11.85 11.82 9.19 -15.68 -9.11 12.46 19.93 22.44

Loan to deposit ratio (LDR) n.a. 78.31 86.42 72.37 26.16 33.41 33.01 38.24

Rasio alat likuid/simpanan rp**) 3.16 5.50 7.36 8.19 8.88 9.34 8.01 8.60

BMPK (Jlh bank melanggar) 33 52 56 137 n.a. n.a. n.a. n.a.

*) BO=Biaya operasional; PO=Pendapatan operasional

**) Alat likuid terdiri dari Kas bank dan giro bank pada BI

Sumber: Bank Indonesia

Tabel. Kinerja Perbankan Nasional

7


8/36Prepared by IS

Penutupan bank telah mengakibatkan hilangnya kepercayaan

masyarakat terhadap bank sehingga terjadi bank runs dan

krisis perbankan.

Krisis perbankan telah mengakibatkan anjloknya kinerja

perbankan nasional dan permasalahan likuiditas telah meluas

menjadi permasalahan solvabilitas.

Untuk mengatasi krisis perbankan tersebut beberapa langkah

kebijakan dilakukan oleh Pemerintah dan BI, dengan beberapa

kebijakan utamai. Pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

ii. Program Penjaminan Pemerintahiii. Pendirian Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)

iv. Restrukturisasi Perbankan

2. Kebijakan Perbankan Pasca Krisis 8


9/36Prepared by IS

i. Pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) :

Seperti diuraikan sebelumnya penutupan bank telah

mengakibatkan terjadinya penarikan dana besar-besaran (Bank

Runs) pada sejumlah bank.

Resiko sistemik yang terjadi pada perbankan nasional

mendorong Pemerintah untuk memberikan BLBI.

Pemberian BLBI tersebut dimaksudkan untuk menjaga

kepercayaan masyarakat terhadap bank dan pada lanjutannya

dapat mencegah penarikan dana besar-besaran pada seluruh

bank (resiko sistemik). Berbeda dengan fungsi lender of last resort (LOLR). BLBI

merupakan bantuan likuiditas darurat untuk mencegah resiko

sistemik (systemic r isk), sedangkan LOLR adalah pinjaman

diberikan BI terhadap bank yang mengalami l iqu id i ty

missmatch.

2. Kebijakan Perbankan Pasca Krsis 9


10/36Prepared by IS

i. Pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

(BLBI) :

2. Kebijakan Perbankan Pasca Krsis

Posisi BLBI

0204060

80100

120140160180200

Aug-97

Sep-97

Oct-97

Nov-97

Dec-97

Jan-98

Feb-

98

Mar

-98

Apr-9

8

May

-98

Jun-98

Jul-9

8

Aug-98

Sep-98

Oct-9

8

Nov-9

8

Dec-9

8

Jan-99

Feb-

99

Mar

-99

Apr-9

9

May

-99

Triliun Rp

10


11/36Prepared by IS

ii. Program Penjaminan Pemerintah

Tidak terdapatnya program penjaminan nasabah pada saatpenutupan bank dan asymmetr ic informationnasabah terhadapbank mengakibatkan hilangnya kepercayaan nasabah terhadap

bank. Hilangnya kepercayaan nasabah mengakibatkan terjadinya

penarikan dana besar-besaran (bank runs) pada bank swastanasional.

Untuk mencegah meluasnya bank runs, Pemerintah memberikanblanket guarantee pada akhir bulan Januari 1998 sesuai dengan

Keputusan Presiden No. 26 tahun 1998 tanggal 26 Januari 1998. Kebijakan blanket guarantee merupakan pemberian jaminan atas

kewajiban bank terhadap deposan dan kewajiban kreditur dalamdan luar negeri.

Pada awal penjaminan s/d akhir 2001; diperpanjang s/d akhir2003. Secara bertahap akan dikurangi dan dihapus setelah

pendirian LPS.



12/36Prepared by IS

iii. Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)

BPPN didirikan dengan maksud agar terdapat lembaga tersendiri

untuk menyehatkan perbankan bermasalah sehingga BI dapat

lebih berkonsentrasi mengawasi dan membina bank.

BPPN didirikan berdasarkan Keppres No. 27 tanggal 27 Februari

1998. Sesuai dengan PP No. 17 tanggal 27 Februari 1998, masa

tugas BPPN 5 tahun, dengan tugas-tugas sbb:

Melakukan penyehatan bank yang ditetapkan dan diserahkan

oleh BI

Menyelesaikan aset bank baik aset phisik maupun non phisikmelalui unit pengelolaan aset

Mengupayakan pengembalian uang negara yang telah tersalur di

bank-bank

BI telah mengalihkan pengawasan 54 bank yang bermasalah

kepada BPPN



13/36Prepared by IS

Setelah ketiga kebijakan sebelumnya dilakukan, restrukturisasiperbankan menyeluruh juga dilakukan BI dan Pemerintah..

iv. Restrukturisasi Perbankan Indonesia

Restrukturisasi perbankan dilakukan melalui dua program utama:

a. Program penyehatan perbankan, meliputi:

Program Penjaminan

Program Rekapitalisasi Bank Umum

Program Restrukturisasi Kredit

b. Program Pemantapan Ketahanan Sistem Perbankan, meliputi: Pengembangan Infrastruktur Perbankan

Peningkatan Mutu Pengelolaan Perbankan

Pemantapan Pengawasan Bank

Keseluruhan Program Restrukturisasi dapat dilihat pada Gambar 1

halaman berikutnya



14/36


15/36Prepared by IS

1. Arsitektur Perbankan Indonesia (API)

Banyaknya tantangan perbankan nasional baik internal, nasional dan

global mendorong perlunya dilakukan penataan industri perbankan ke

depan agar dapat berkembang lebih sehat, kuat dan mampu bersaing

secara global.

Pada tahun 2003, BI merumuskan cetak biru pembangunan perbankan

Indonesia atau lebih dikenal Arsitektur Perbankan Indonesia (API).

API merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang

bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri

perbankan untuk rentang 5 s/d 10 tahun ke depan.

Visi API: Mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat, dam efisien

guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka mendorong

pertumbuhan ekonomi nasional.

II. Kebijakan Perbankan Masa Depan 15


16/36Prepared by IS

ENAM PILAR API

Sistem perbankan yang sehat, kuat, dan

efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan

dalam rangka membantu pertumbuhan ekonomi nasional

Struktur

Perbankan

yang Sehat

SistemPengaturan

yang Efektif

SistemPengawasan

yangIndependendan Efektif

IndustriPerbankan

yang Kuat

Infrastruktur

Pendukung

yang

Mencukupi

PerlindunganKonsumen

Pilar 1 Pilar 2 Pilar 3 Pilar 4 Pilar 5 Pilar 6

ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA 16


17/36Prepared by IS

TAHAP-TAHAP IMPLEMENTASI API

Program Penguatan Struktur Perbankan NasionalNo Kegiatan (Pilar 1) Periode Pelaksanaan

1 Memperkuat permodalan Bank

a. Meningkatkan persyaratan modal minimum bagi bank umum (termasuk BPD) menjadi Rp100

miliar

b. Mempertahankan persyaratan modal Rp3 triliun untuk pendirian bank baru sampai dengan 1Januari 2011

2004 2010

2004 2010

2 Memperkuat daya saing BPR

a. Meningkatkan linkage programantara bank umum dengan BPR

b. Mempermudah pembukaan kantor cabang BPR

c. Memfasilitasi pembentukan fasilitas jasa bersama untuk BPR

2004

2004

2004 - 2005

3 Meningkatkan akses kredit

a. Memfasilitasi pembentukan skim penjaminan kredit

b. Mendorong penyaluran kredit untuk sektor usaha tertentu

2004 - 2006

2004 - 2006

17


18/36Prepared by IS

Program Peningkatan Kualitas Pengaturan Perbankan

No Kegiatan (Pilar II) Periode Pelaksanaan

1 Memformalkan proses sindikasi dalam membuat kebijakan perbankan

a. Melibatkan pihak III dalam setiap pembuatan kebijakan

perbankan

b. Membentuk panel ahli perbankan

c. Memfasilitasi pembentukan lembaga riset perbankan di daerah

maupun pusat

2004

2004

2004-2005

2 Implementasi secara bertahap 25 Basel Core Principles for Effect ive Banking Sup ervision 2004-2013

TAHAP-TAHAP IMPLEMENTASI API18


19/36Prepared by IS

Program Peningkatan Fungsi Pengawasan

No Kegiatan (Pilar III) Periode Pelaksanaan

1 Meningkatkan koordinasi antar lembaga pengawas

a. Melakukan koordinasi dan kerjasama secara reguler 2004

2 Melakukan konsolidasi sektor perbankan di Bank Indonesia

a. Mengkonsolidasi fungsi pengawasan dan pemeriksaan

b. Mereorganisasi sektor perbankan di Bank Indonesia

c. Membentuk tim enforcement

d. Membentuk tim khusus pemeriksa spesialis

2004-2005

2004-2005

2004-2005

2004-2005

3 Meningkatkan kompetensi pemeriksa banka. Melakukan sertifikasi pemeriksa bank

b. Melakukan attachmentpemeriksa di lembaga pengawas internasional

2004-2005

2004-2005

Kegiatan 4 & 5

TAHAP-TAHAP IMPLEMENTASI API19


20/36Prepared by IS

Program Peningkatan Fungsi Pengawasan

No Kegiatan (Pilar III) Periode

Pelaksanaan

4 Mengembangkan sistem pengawasan berbasis risiko

a. Mendisain risk-based modeluntuk pengawasan 2004 2005

5 Meningkatkan efektivitas enforcement

a. Menyempurnakan proses investigasi kejahatan perbankan

b. Meningkatkan transparansi pengawasan dan enforcement

c. Membentuk internal ombudsman untuk permasalahan

pengawasand. Meningkatkan perlindungan hukum bagi pengawas bank

2004-2005

2004-2005

2004-2005

2004

TAHAP-TAHAP IMPLEMENTASI API 20


21/36Prepared by IS

Program Peningkatan Kualitas Manajemen dan OperasionalPerbankan

No Kegiatan (Pilar IV) Periode

Pelaksanaan

1 Meningkatkan Good Corporate Governancea. Menetapkan minimum standar untuk GCG

b. Mendorong bank-bank untuk go public

20042005

2004-2005

2 Meningkatkan kualitas manajemen risiko perbankan

a. Mempersyaratkan sertifikasi manajer risiko 2005

3 Meningkatkan kemampuan operasional bank

a. Mendorong bank-bank untuk melakukan sharing penggunaan fasilitas

operasional guna menekan biaya

b. Memfasilitasi kebutuhan pendidikan dalam rangka peningkatan

operasional bank

2004-2005

2004-2005



22/36Prepared by IS

Program Pengembangan Infrastruktur Perbankan

No Kegiatan (Pilar V) Periode

Pelaksanaan

1 Mengembangkan Credit Bureau

a. Melakukan inisiatif pembentukan credit bureau 2004-2005

2 Mengoptimalkan penggunaan credi t rat ing agencies

a. Mempersyaratkan rating bagi obligasi yang diterbitkanoleh bank

2004-2005



23/36Prepared by IS

Program Peningkatan Perlindungan Konsumen

No Kegiatan (Pilar VI) Periode

Pelaksanaan

1 Menyusun standar mekanisme pengaduan nasabah

a. Menetapkan persyaratan minimum mekanisme pengaduan konsumen 2004-2005

2 Membentuk lembaga mediasi independen

a. Memfasilitasi pendirian lembaga mediasi perbankan 2004-2005

3 Menyusun transparansi informasi produk

a. Memfasilitasi penyusunan standar minimum transparansi informasi

produk bank

2004-2005

4 Mempromosikan edukasi untuk konsumen

a. Mendorong bank-bank untuk melakukan edukasi kepada konsumen

mengenai produk-produk finansial

2004



24/36Prepared by IS

AGENDA

Latar Belakang

Overview Konsep Stabilitas Sistem Keuangan

Macro-prudential Analysis

Implementasi SSK di BI

II. KEBIJAKAN PERBANKAN MASA DEPAN2. STABILITAS SISTEM KEUANGAN SSK): 24


25/36

Prepared by IS

Pelajaran berharga dari krisis tahun 1997 : Stabilitas moneter hanya dapat tercapai dengan stabilitas

sistem keuangan

Mahalnya biaya penyelesaian krisis (51% dari PDB tahunan)

Stabilitas sistem keuangan telah menjadi agenda pokok Bank

Sentral dan Lembaga Internasional, e.g. : Pembentukan FSF, FSI, FSAP

Pembentukan organisasi SSK dan penerbitan kajian SSK dibeberapa Bank Sentral

Rekomendasi IMF :

BI should establish a Financial Stability Unit for conducting

the micro and macro level analysis required to detect systemic

vulnerability(MAE Report - October 2002)

.by June 2003 BI should established FSS unit (LoI-IMF,

2003).

Latar Belakang SSK 25


26/36

Prepared by IS

Overview Konsep Stabilitas Sistem Keuangan:

Stabilitas Moneter vs Stabilitas Keuangan

Perbedaan antara stabilitas moneter dan stabilitas

keuangan:

Stabilitas moneter terkait dengan stabilitas tingkat

harga secara umum (inflasi)

Stabilitas keuangan adalah stabilitas lembaga keuangan

dan pasar keuangan yang membentuk sistem keuangan

Meskipun sasaran kebijakannya berbeda, namun

keterkaitan antar keduanya semakin meningkat (BIS, AnnualReport 1996-97)

(Andrew Crocket, Why is Financial Stability a Goal of Public

Policy).

26


27/36

Prepared by IS

Overview Konsep Stabilitas Sistem Keuangan:

Apa itu SSK?

Terhindarnya dari krisis keuangan (avoidance of financial crisis) (Sinclair,

2001; MacFarlane, 1999)

Stabilitas lembaga dan pasar keuangan yang membentuk sistem keuangan.

Stabilitas pasar keuangan adalah minimalnya volatilitas harga yang dapat

mengganggu perekonomian (Crockett, 1997)

Krisis keuangan adalah gangguan terhadap pasar keuangan sehingga pasar

keuangan tidak dapat menyalurkan dana secara effisien kepada sektor-sektor investasi yang produktif (Frederick Mishkin,1991)

27


28/36

Prepared by IS

Lembaga,Pasar dan

Infrastruktur Keuangan

Fiskal

Sektor

Riil

Moneter

PerekonomianInternasional

Lingkup dan Fokus SSK

Fokus SSK:

Lembaga-lembaga

keuangan utama yang

sehat dan berfungsi baik

Tiadanya faktor-faktor

yang berpotensi

membahayakan

kelangsungan usaha

lembaga keuangan utama

Pasar keuangan yang stabil

dan berfungsi baik

Volatilitas harga yang

minimal

28


29/36

Prepared by IS

Mengapa Diperlukan Stabilitas Keuangan ?

Stabilitas Keuangan:

Menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi deposan dan

investor

Meningkatkan efisiensi intermediasi keuangan

Meningkatkan fungsi pasar keuangan dan memperbaiki alokasisumber daya

Mengembangkan sistem keuangan yang sehat dan transparansi

Mengurangi gejolak dan risiko sistemik

Instabilitas (Krisis) Keuangan implikasi negatif

Besarnya biaya fiskal untuk menyelamatkan lembaga keuangan yang

bermasalah

Penurunan (kerugian) PDB akibat timbulnya krisis perbankan dan

krisis mata uang (currency crisis)

29


30/36

Prepared by IS

Issu Stabilitas Keuangan menjadi Agenda Prioritas

Sejumlah perkembangan dalam beberapa tahun terakhir telahmenjadikan issu stabilitas keuangan sebagai agenda prioritas bagi

otoritas moneter dan pengawas serta para pengambil kebijakan

publik.

Pertumbuhan tinggi volume transaksi keuangan

Peningkatan kompleksitas instrumen keuangan baru

Besarnya biaya fiskal penyelesaian krisis keuangan

Kelemahan mendasar pada beberapa lembaga keuangan yang

berpotensi sistemik

Terintegrasinya stabilitas moneter dan stabilitas sistemkeuangan

Sistem keuangan berisiko menghadapi kegagalan (failure)

sehingga menuntut intervensi pemerintah dan kebijakan

penyelamatan

30


31/36

Prepared by IS

Macro-prudential Analysis:

Integrated Financial System

Economic Reform and FinancialIntegration

Macroeconomicconditions andpolicy response

Banking Sector:

Initial conditions andregulatory framework

Capital Inflows

Investment boom

Asset priceincreases

Consumption boom

Increase in short-term debt and fx

exposure Lending boomInterest and FX

rate policies

Macroeconomic vulnerabilityincreases while banks portfolios

become riskier

Collateral

31


32/36

Prepared by IS

Stabilitas Keuangan Dibangun Atas Lima Pilar Utama

1. Lingkungan makro-ekonomi yang stable ;

2. Kerangka pengawasan prudensial yang sehat;

3. Lembaga keuangan yang dikelola dengan baik;

4. Pasar keuangan yang beroperasi secara efisien dan lancar; dan

5. Sistem pembayaran yang aman dan lancar.

Elemen penting lainnya adalah standar industri, termasuk standarakuntansi, kerangka hukum, corporate governance, ketentuankepailitan.

(John F. Laker, Ass. Governor Reserve Bank of Australia FinancialStability, 1999)

32


33/36

Prepared by IS

Framework of Financial System Stability (FSS)

Early WarningSystemsMacroeconomicIndicatorsMicro-prudentialIndicators (agr.)

RegulatoryFramework

Financial Architecture Market

discipline

Lender of lastresortDepositinsuranceCrisis resolution

InternalCoordination

ExternalCoordination

Joint Committee

Surveillance

Crisis

ManagementRegulationCoordination &

Cooperation

stable and sound

financial systemefficient financial

markets

stable

macroeconomic

environment

well-managedfinancial

institutions

safe and robust

payments system

sound framework

of prudential

supervision

FRAMEWORK33


34/36

Prepared by IS

Bagaimana Upaya untuk Mewujudkan Stabilitas Keuangan?

1. Kekuatan pasar Bergantung pada kekuatan pasar (market forces); mis. New Zealand

2. Jaringan

Pengaman

(Safety nets)

Penjaminan Deposito (deposit insurance scheme

Lender of last resort

Penyelesaian Krisis (Crisis resolution)

3. Regulasi dan

Standar Regulasi untuk melindungi efektivitas usaha lembaga keuangan dan

nasabah (customer protection); mis. pemisahan tegas antara kegiatan

commercialdan investment banking (di AS dan Jepang)

Risk-based capitaladequacy(BIS, BCBS)

Regulasi untuk mendukung kekuatan pasar (self-regulation or incentive-

compatible financial regulation e.g. risk management practice)

4. Analisis dan

Pemantauan

Analisis dan pemantauan terhadap kestabilan sistem keuangan termasuk

rekomendasi kebijakan.

34


35/36

Prepared by IS

Implementasi SSK di BI:

Kerangka Kerja Stabilitas Sistem Keuangan

Misi BIMencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui kestabilanmoneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk

pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan.

Strategi SSK

Instrumen

Peningkatan

Riset &

Surveillance

Sistem DeteksiDini

Indikator Makro-

prudensial

Indikator Mikro-

prudensial(aggregat)

Pemantapan

Regulasi &

Standar

Regulasi &Standar

(Basle Core

Principles,

CPSIP, IAS,

ISA, dsb).

Disiplin

Pasar

Peningkatan

Koordinasi &

Kerjasama

Tujuan SSK Turut aktif menciptakan dan memelihara sistem keuanganyang stabil dan sehat

Koordinasiinternal

Koordinasieksternal

Penetapan Jaring

Pengaman &

Penyelesaian

Krisis

Lender of lastresort

- Kondisi Normal

- Krisis Sistemik

PenyelesaianKrisis

- JaringPengaman

35


36/36

SISTEM & KEBIJAKAN PERBANKAN DIINDONESIA II

Documents

Sistem Dan Kebijakan Perbankan 2