BAB 1 (Sistem Pemerintahan)

Oleh : @lintangramadangSemoga bisa membantu

TUGAS PKN

SISTEM PEMERINTAHAN

Pengertian Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua istilah, yaitu “sistem” dan “pemerintahan”. Sistem adalah keseluruhan dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional, baik antara bagian-bagian maupun hubungan struktural sehingga hubungan tersebut menimbulkan suatu kebergantungan. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah aktifitas atau kegiatan yang diselenggarakan oleh presiden ataupun perdana menteri sampai dengan level birokrasi yang paling rendah tingkatannya.

Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem pemerintahan Presidensial bertitik tolak dari konsep pemisahan kekuasaan sebagaimana dianjurkan oleh trias politica. Sistem ini menghendaki adanya pemisahan kekuasaan secara tegas, khususnya antara badan pemegang kekuasaan eksekutif dan badan pemegang kekuasaan legislatif.

Ciri-ciri utama dari sistem pemerintahan presidensial sebagai berikut:

> Presiden dan parlemen dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum sehingga akan terjadi presiden berasal dari partai politik yang berbeda dengan partai politik di parlemen> Presiden dan DPR tidak bisa saling mempengaruhi (menjatuhkan)> Presiden tidak dapat diberhentikan oleh DPR dalam masa jabatannya tetapi jika presiden melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, presiden dapat dikenai impeachment (pengadilan DPR)> Dalam rangka menyusun kabinet (menteri), presiden wajib meminta persetujuan DPR.> Menteri-menteri yang diangkat oleh presiden tersebut tunduk dan bertanggungjawab kepada presiden

Sistem Pemerintahan Parlementer

Dalam sistem parlementer hubungan antara eksekutif dan yudikatif sangat erat. Hal ini disebabkan para menteri bertanggung jawab terhadap parlemen. Setiap kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan dari parlemen. Dengan demikian, kebijaksanaan pemerintah atau kabinet tidak boleh menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh parlemen.

Ada beberapa ciri-ciri dari sistem pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut:

• Terdapat hubungan yang erat antar eksekutif dan legislatif, bahkan antara keduanya saling mempengaruhi satu sama lain.

• Eksekutif yang dipimpin oleh perdana menteri dibentuk oleh parlemen dari partai politik peserta pemilu yang meduduki kursi mayoritas di parlemen

• Kepala negara berkedudukan sebagai kepala negara saja bukan sebagai kepala eksekutif atau pemerintahan

• Dikenal adanya mekanisme pertanggungjawaban menteri kepada perlemen yang mengakibatkan parlemen dapat membubarkan atau menjatuhkan “mosi tidak percaya” kepada kabinet jika pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh menteri baik secara perseorangan maupun kolektif tidak dapat diterima oleh parlemen

• Raja/Ratu atau Presiden adalah sebagai kepala negara• Eksekutif bertanggungjawab kepada legislatif• Dalam sisten dua partai, yang ditunjuk sebagai pembentuk kabinet dan perdana menteri

adalah ketua partai politik yang memenangkan pemilihan umum• Jika terjadi perselisihan antara kabinet dengan parlemen, kepala negara akan membubarkan

parlemen

Bentuk Pemerintahan

Pemerintahan klasik

• Teori-teori tentang bentuk pemerintahan klasik pada umumnya masih menggabungkan bentuk negara dan bentuk pemerintahan.

• Dikemukakan oleh:– Ajaran Plato (429 - 347SM)– Ajaran Aristoteles (384 - 322 SM)– Ajaran Polybios (204-122 SM)

Ajaran Plato (429 - 347SM)1. Aristokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang di pegang oleh

kaum cendikiawan yang dilaksanakan sesuai dengan pikiran keadilan.

2. Timokrasi, yaitu bentuk pemerintah yang di pegang oleh orang-orang yang ingin mencapai kemasyuran dan kehormatan.

3. Oligarki, yaitu bentuk pemerintahan yang di pegang oleh golongan hartawan

4. Demokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat jelata, dan

5. Tirani, yaitu bentuk pemerintahan yang di pegang oleh seorang tiran ( sewenang-wenang) sehingga jauhdari cita-cita keadilan.

Ajaran Aristoteles (384 - 322 SM)1. Monarki, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh satu orang

demi kepentingan umum, sifat pemerintahan ini baik dan ideal.2. Tirani, yaitu bentuk pemerintah yang dipegang oleh seseorang demi

kepentingan pribadi. Bentuk pemerintahan ini buruk dan merupakan kemerosotan.

3. Aristokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok cendikiawan demi kepentingan umum. Bentuk pemerintahan ini baik dan ideal.

4. Oligarki, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok cendikiawan demi kepentingan kelompoknya. Bentuk pemerintahan ini merupakan pemerosotan dan buruk.

5. Pliteia, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seluruh rakyat demi kepentingan umum. Bentuk pemerintahan ini baik dan ideal.

6. Demokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang tertentu demi kepentingan sebagian orang. Bentuk pemerintahan ini kurang baik dan merupakan pemrosotan.

Ajaran Polybios (204-122 SM)

Ajaran Polybios yang dikenal dengan Cyclus Theory sebenarnya merupakan pengembangna lebih lanjut dari ajaran aristoteles dengan sedikit perubahan, yaitu dengan mengganti bentuk pemerintahan ideal pliteia dengan demokrasi.

Macam macam bentuk pemerintahan Monarkhi

Bentuk Pemerintahan Monarkhi (Kerajaan)

Leon Duguit dalam bukunya Traite de Droit Constitutional membedakan pemerintahan dalam bentuk monarki dan republik. Perbedaan antara pemerintahan bentuk “monarki” dan “republik” menurut Leon Duguit, adalah ada pada kepala negaranya. Jika ditunjuk berdasarkan hak turun-temurun, maka kita berhadapan dengan monarki. Kalau kepala negaranya ditunjuk tidak berdasarkan turun-temurun tetapi dipilih, maka kita berhadapan dengan republik.

Monarki Absolut

Monarki absolut adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang (raja, ratu, syah, atau kaisar) yang kekuasaan dan wewenangnya tidak terbatas. Perintah raja merupakan undang-undang yang harus dipatuhi oleh rakyatnya. Pada diri raja terdapat kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang menyatu dalam ucapan dan perbuatannya. Contoh: Perancis semasa Louis XIV dengan semboyannya yang terkenal L’etat C’est Moi (negara adalah saya).

Monarki Konstitusional

Monarki konstitusional adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja yang kekuasaannya dibatasi oleh undang-undang dasar (konstitusi). Proses monarki konstitusional adalah sebagai berikut :1. Adakalanya proses monarki konstitusional itu datang dari raja

itu sendiri karena ia takut dikudeta. Contoh: negara Jepang dengan hak octrooi.

2. Adakalanya proses monarki konstitusional itu terjadi karena adanya revolusi rakyat terhadap raja. Contoh: Inggris yang melahirkan Bill of RightsI tahun 1689, Yordania, Denmark, Arab Saudi, dan Brunei Darussalam.

Monarki Parlementer

Monarki parlementer adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja dengan menempatkan parlemen (DPR) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam monarki parlementer, kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet (perdana menteri) dan bertanggung jawab kepada parlemen. Fungsi raja hanya sebagai kepala negara (simbol kekuasaan) yang kedudukannya tidak dapat diganggu gugat. Bentuk monarki parlementer sampai sekarang masih tetap dilaksanakan di Inggris, Belanda, dan Malaysia.

Bentuk Pemerintahan Republik

Dalam pelaksaannya bentuk pemerintahan republik dapat dibedakan menjadi republik absolut, republik konstitusional, dan republik parlementer.

Republik Absolut

Dalam sistem republik absolut, pemerintahan bersifat diktator tanpa ada pembatasan kekuasaan. Penguasa mengabaikan konstitusi dan untuk melegitimasi kekuasaannya digunakanlah partai politik. Dalam pemerintahan ini, parlemen memang ada, namun tidka berfungsi.

Republik Konstitusional

Dalam sistem republik konstitusional, presiden memegang kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun, kekuasaan presiden dibatasi oleh konstitusi. Di samping itu, pengawasan yang efektif dilakukan oleh parlemen.

Republik Parlementer

Dalam sistem republik parlementer, presiden hanya sebagai kepala negara. Namun, presiden tidak dapat diganggu-gugat. Sedangkan kepala pemerintahan berada di tangan perdana menteri yang bertanggungjawab kepada parlementer. Alam sistem ini, kekuasaan legislatif lebih tinggi daripada kekuasaan eksekutif.

PERIODISASI SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA

1. Sistem Pemerintahan Periode 1945-1949 Lama periode : 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949Bentuk Negara : KesatuanBentuk Pemerintahan : RepublikSistem Pemerintahan : PresidensialKonstitusi : UUD 1945Presiden & Wapres : Ir. Soekarno & Mohammad Hatta(18 Agustus 1945 - 19 Desember 1948)Syafruddin Prawiranegara (ketua PDRI)(19 Desember 1948 - 13 Juli 1949)Ir. Soekarno & Mohammad Hatta(13 Juli 1949 27 - Desember 1949)

2. Sistem Pemerintahan Periode 1949-1950Lama periode : 27 Desember 1949 – 15 Agustus 1950Bentuk Negara : Serikat (Federasi)Bentuk Pemerintahan : RepublikSistem Pemerintahan : Parlementer Semu (Quasi Parlementer)Konstitusi : Konstitusi RISPresiden & Wapres : Ir.Soekarno = presiden RIS (27 Desember 1949 - 15 Agustus 1950)Assaat = pemangku sementara jabatan presiden RI(27 Desember 1949 - 15 Agustus 1950)

3. Sistem Pemerintahan Periode 1950-1959Lama periode : 15 Agustus 1950 – 5 Juli 1959Bentuk Negara : KesatuanBentuk Pemerintahan : RepublikSistem Pemerintahan : ParlementerKonstitusi : UUDS 1950Presiden & Wapres : Ir.Soekarno & Mohammad Hatta

4. Sistem Pemerintahan Periode 1959-1966 (Orde Lama)Lama periode : 5 Juli 1959 – 22 Februari 1966Bentuk Negara : KesatuanBentuk Pemerintahan : RepublikSistem Pemerintahan : PresidensialKonstitusi : UUD 1945Presiden & Wapres : Ir.Soekarno & Mohammad Hatta

5. Sistem Pemerintahan Periode 1966-1998 (Orde Baru)Lama periode : 22 Februari 1966 – 21 Mei 1998Bentuk Negara : KesatuanBentuk Pemerintahan : RepublikSistem Pemerintahan : PresidensialKonstitusi : UUD 1945Presiden & Wapres : Soeharto (22 Februari 1966 – 27 Maret 1968)Soeharto (27 Maret 1968 – 24 Maret 1973)Soeharto & Adam Malik (24 Maret 1973 – 23 Maret 1978)Soeharto & Hamengkubuwono IX(23 Maret 1978 –11 Maret 1983)Soeharto & Try Sutrisno (11 Maret 1983 – 11 Maret 1988)Soeharto & Umar Wirahadikusumah(11 Maret 1988 – 11 Maret 1993)Soeharto & Soedharmono (11 Maret 1993 – 10 Maret 1998)Soeharto & BJ Habiebie (10 Maret 1998– 21 Mei 1998)

6. Sistem Pemerintahan Periode 1998 - sekarangLama periode : 21 Mei 1998 - sekarangBentuk Negara : KesatuanBentuk Pemerintahan : RepublikSistem Pemerintahan : PresidensialKonstitusi : UUD 1945Presiden & Wapres : B.J Habiebie (21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999)Abdurrahman Wahid & Megawati Soekarnoputri(20 Oktober 1999 – 23 Juli 2001)Megawati Soekarnoputri & Hamzah Haz(23 Juli 2001 – 20 Oktober 2004)Susilo Bambang Yudhoyono & Muhammad Jusuf Kalla(20 Oktober 2004 – 20 Oktober 2009)Susilo Bambang Yudhoyono & Boediono(20 Oktober 2009 – 2014)