MAKALAH

Sistem Pemerintahan Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda

Perundang–Undangan dan Sistem Pemerintahan

Dosen Pengampu: Sahar Andika, SH MH

Disusun oleh:

Tio Afif Marwan 14 . 01 . 027

DIV TRANSPORTASI DARAT

SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT

2015

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah

memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada saya, sehingga saya dapat

menyelesaikan tugas makalah ini.

Makalah ini berisi pendahuluan, pembahasan tentang sistem pemerintahan

pada masa kolonial, dan penutup. Maksud saya dalam pembuatan makalah ini

adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban saya dalam menyelesaikan tugas dari

dosen pembimbing mata kuliah Perundang–undangan dan sistem pemerintahan,

dalam hal ini Bapak Sahar Andika, SH MH.

Saya menyadari dengan sepenuhnya bahwa dalam penyusunan makalah ini

masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu saran maupun

kritik sangat diperlukan demi menunjang kesempurnaan makalah saya ini.

Semoga makalah sederhana ini dapat dipahami dan berguna bagi siapapun yang

membacanya. Amin.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Bekasi, Oktober 2015

Penyusun

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR............................................................................................. i

DAFTAR ISI........................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN....................................................................................... 1

A. Latar Belakang.......................................................................................... 1

B. Rumusan Masalah..................................................................................... 1

C. Tujuan Penulisan....................................................................................... 1

D. Manfaat Penulisan .................................................................................... 2

BAB II PEMBAHASAN ....................................................................................... 3

A. Sistem Pemerintahan Hindia Belanda....................................................... 3

B. Pejabat dan Perangkat Pemerintahan........................................................ 4

C. Ketatanegaraan Masa Pendudukan Jepang............................................... 9

BAB III PENUTUP .............................................................................................. 14

Kesimpulan............................................................................................. 14

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 15

ii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah sistem pemerintahan di Indonesia mulai mengalami

perkembangan dengan masuknya pihak asing yang turut andil mengambil

alih kekuasaan pemerintah. Hal ini terlihat dalam kekuasaan Belanda di

abad ke-19, melalui badan dagang yang memang dibentuk untuk

melaksanakan hubungan dagang antarbenua, VOC (Verenigde

Oostindische Compagnie) memulai kiprahnya dalam dunia perdagangan di

Indonesia, tetapi setelah berlangsung dalam waktu yang lama, VOC

berkuasa tidak hanya di bidang ekonomi, bahkan merambah ke dunia

politik waktu itu.

Pada masa Hindia Belanda ini sistem pemerintahan Indonesia

sudah diatur sedemikian rupa dengan tingkatan-tingkatannya yang akan

diulas secara singkat dalam makalah ini. Kemudian setelah berkuasanya

Belanda selama 350 tahun, Indonesia diambil alih oleh pemerintah Jepang

yang pada dasarnya hanya meneruskan sistem pemerintahan Belanda

tetapi ditambah unsur militer.

B. Rumusan Masalah

a. Bagaimana sistem pemerintahan pada masa Hindia Belanda?

b. Bagaimana struktur pejabat dan perangkat pemerintahan pada masa

Hindia Belanda?

c. Bagaimana ketatanegaraan Indonesia pada masa pendudukan Jepang?

C. Tujuan Penulisan

a. Agar dapat mengetahui dan memahami sistem pemerintahan pada

masa Hindia Belanda.

b. Agar dapat mengetahui dan memahami struktur pejabat dan perangkat

pemerintahan pada masa Hindia Belanda.1

c. Agar dapat mengetahui dan memahami ketatanegaraan Indonesia pada

masa pendudukan Jepang.

d. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Perundang–undangan dan sistem

pemerintahan.

D. Manfaat Penulisan

a. Menambah wawasan pembaca tentang sejarah tata negara Indonesia

khususnya pada masa kolonial.

b. Sebagai referensi pembelajaran sejarah, khususnya sejarah masa

kolonial dengan konsentrasi pada ketatanegaraan.

2

BAB II

PEMBAHASAN

A. Sistem Pemerintahan Hindia Belanda

Sistem pemerintahan kolonial Hindia Belanda di wilayah Indonesia,

berbeda dengan sistem di negeri Belanda sendiri. Reglement op beleid der

regering van nederlandsch indie merupakan peraturan dasar ketatanegaraan

Pemerintah Hindia Belanda, dalam peraturan ini tidak mengenal

desentralisasi. Menurut reglement ini, Hindia Belanda diperintah secara

sentralistik, tetapi pada pemerintahan di Indonesia yang sentralistik. Hal ini

dilakukan karena Belanda takut kehilangan daerah jajahan.

Pada tahun 1854 ketika parlemen Belanda memperoleh hak pengawasan

terhadap pemerintahan, baik pemerintah di negeri Belanda maupun di Hindia

Belanda tuntutan atas desentralisasi terus disuarakan, tetapi tidak

membuahkan hasil. Tuntutan parlemen Belanda baru berhasil pada 1903,

dimana daerah Hindia Belanda berdasarkan UU (bestururhervorming wet)

tahun 1922 dibagi dalam wilayah provinsi dan wilayah/gewest. Provinsi

memiliki otonomi tetapi daerah gewesten tidak memiliki otonomi. Setiap

provinsi di kepalai seorang gubernur. Daerah Hindia Belanda yang diberi

otonomi meliputi:

1. Jawa barat (1926)

2. Jawa timur (1929)

3. Jawa Tengah (1930)

4. Surakarta dan Yogyakarta menjadi gubernemen sejak tahun

1926.

5. Dan yang terakhir Maluku sebagai daerah Gubernemen.

3

B. Pejabat dan Perangkat Pemerintahan

1. Pemerintahan Pusat

a. Gubernur Jenderal

Gubernur Jenderal diangkat dengan keputusan raja berdasarkan

usul menteri tanah jajahan. Biasanya setelah lima tahun Gubernur

Jenderal akan meletakkan jabatan. Gubernur Jenderal harus seorang

warga negara Belanda asli, berumur minimal 30 tahun. Tugasnya

antara lain menyelenggarakan pemerintahan umum sesuai dengan UU

dan petunjuk Raja. Setiap kebijakan Gubernur Jenderal

dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan tahunan mengenai

perkembangan tanah jajahan kepada raja Belanda.

Kekuasaan Gubernur Jenderal sangat besar antara lain:

1) Panglima tertinggi Hindia-Belanda

2) Mengadakan perjanjian dengan raja-raja pribumi

3) Mempunyai wewenang kekayaan dan keuangan menurut

Anggaran Belanja Hindia

4) Mempunyai hak untuk mengangkat sepertiga dari jumlah

anggota Dewan Rakyat, dsb.

b. Dewan Hindia Belanda

Dewan Hindia Belanda berkedudukan di Batavia yang diketuai

oleh Gubernur Jenderal sendiri. Wakil ketua dan anggota-anggotanya

diangkat dan diberhentikan oleh raja yang terdiri dari minimal empat

atau maksimal sebanyak enam orang. Anggotanya harus berasal dari

orang Belanda, meskipun kemudian diusahakan satu atau beberapa

orang anggotanya selain warga negara Belanda. Kewajiban Dewan

Hindia Belanda adalah memberi nasihat (advies) kepada Gubernur

Jenderal. Dalam hal-hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak,

Gubernur Jenderal wajib meminta nasihat pada Dewan Hindia

4

Belanda. Bila tidak dilakukan maka resikonya adalah diberi teguran

oleh Raja Belanda. Teguran tersebut akan berdampak besar bagi karir

Gubernur Jenderal. Karena teguran lisan maupun tulisan dari Kerajaan

Belanda secara moral merupakan tamparan yang hebat. Walaupun

nasihat tersebut sebenarnya tidak mengikat karena keputusan

sepenuhnya ada pada Gubernur Jenderal.

c. Departemen-Departemen

Untuk mempermudah dalam menjalankan roda pemerintahan pada

masa pemerintahan Daendels, ia mengangkat seorang administrator

jenderal perdagangan dengan empat orang asisten administrator.

Sementara Raffles memiliki seorang akuntan jenderal dengan dua

orang sub-akuntan. Dengan adanya perubahan sistem administrator

pemerintahan menjadi komisaris jenderal, diangkat seorang direktur

jenderal keuangan dengan dua orang direktur dibawahnya dengan

tugas untuk mengadministrasi wilayah kekuasaan koloni, kekayaan,

produksi, dan perdagangan.

Pada tahun 1934 Hindia-Belanda memiliki 8 departemen, enam

departemen sipil dan dua lainnya adalah departemen militer.

Departemen-departemen tersebut adalah sebagai berikut:

1) Departemen Dalam Negeri

2) Departemen Keuangan

3) Departemen Kehakiman

4) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

5) Departemen Ekonomi

6) Departemen Pekerjaan Umum

7) Departemen Angkatan Perang

8) Departemen Angkatan Laut

5

Semua departemen dipimpin seorang direktur (bukan menteri)

kecuali departemen pertahanan dan angkatan laut yang masing-masing

dipimpin oleh Scout-bij-Nacht (Letnan Jenderal dan Laksamana).

d. Dewan Rakyat atau Voolksraad (1918-1942)

Pada masa penjajahan Belanda, terdapat lembaga legislative atau

semacam DPR bentukan pemerintah kolonial Belanda yang dinamakan

Voolksraad. Dibentuknya lembaga ini merupakan dampak gerakan

nasional serta perubahan yang mendasar di seluruh dunia dengan

selesainya Perang Dunia 1. Voolksraad dibentuk pada tanggal 16

Desember 1916 dengan dilakukannya penambahan bab baru, yaitu bab

10 dalam Regeerings Reglement 1954 yang mengatur tentang

pembentukan Voolksraad. Pembentukan tersebut baru terlaksana pada

tahun 1918 oleh Gubernur Jendral Mr. Graaf Van Limburg Stirum.

Lewat pemulihan yang bertingkat dan berbelit komposisi keanggotaan

Voolksraad pada mulanya tidak begitu simpatik. Pemilihan orang

untuk mengisi jabatan Voolksraad diawali dengan pembentukan

berbagai dewan kabupaten dan haminten kota, dimana setiap 500

orang Indonesia berhak memilih wali pemilih. Selanjutnya wali

pemilih inilah yang berhak memilih sebagian anggota kabupaten.

Kemudian setiap provinsi mempunyai dewan provinsi, yang sebagian

anggotanya dipilih oleh dewan kabupaten dan Haminten kota di

wilayah provinsi tersebut. Sebagian besar anggota dewan provinsi

yang umumnya dari bangsa Belanda, diangkat oleh Gubernur Jendral.

Susunan dan komposisi Voolksraad yang pertama (1918)

beranggotakan 39 orang (termasuk ketua), dengan perimbangan

sebagai berikut. Dari jumlah 39 anggota Voolksraad, orang Indonesia

asli melalui pemilih dari dewan revisi berjumlah 15 anggota (10 orang

dipilih oleh wali pemilih dan 5 orang diangkat oleh gubernur jendral).

Jumlah terbesar yaitu 23 orang anggota Voolksraad mewakili golongan

6

Eropa dan golongan Timur asing, melalui pemilihan dan pengangkatan

oleh gubernur jendral (9 orang dipilih 14 orang diangkat).

Muncul beberapa usul anggota untuk mengubah susunan dan

pengangkatan Voolksraad ini agar dapat dijadikan tahan menuju

Indonesia merdeka, namun selalu ditolak. Salah satunya adalah petisi

Sutardjo. Tugas Voolksraad lebih mengutamakan memberi nasihat

kepada gubernur jendral daripada menyuarakan kehendak masyarakat.

Karena itu Voolksraad sama sekali tidak memuaskan bagi bangsa

Indonesia. Sesuia dengan perkembangan politik di Indonesia,

perubahan sedikit demi sedikit terjadi di lembaga ini. Perubahan yang

signifikan terjadi pada saat aturan pokok kolonial Belanda di

Indonesia, yaitu RR (Reglement, 1854) menjadi IS (Indische

Staatsregeling) perubahan ini membawa pengaruh pada komposisi dan

tugas-tugas Voolksraad.

Perubahan sistem pemerintahan anggota terjadi sejak 1931.

Sebelumnya, semua anggota Voolksraad yang dipilih melalui satu

badan pemilihan bulat, dipecah meanjadi tiga badan pemilihan

menurut golongan penduduk yang harus dipilih. Selain itu, diadakan

pula sistem pembagian dalam 12 daerah pemilihan bagi pemilihan

anggota warga negara Indonesia asli. Pada tanggal 8 Maret 1942

Belanda mengakhiri masa penjajahan selama 350 tahun di Indonesia.

Pergantian penjajahan dari Belanda ke Jepang mengakibatkan

keberadaan Voolksraad secara otomatis tidak diakui lagi, dan bangsa

Indonesia memasuki masa Perjuangan Kemerdekaan.

e. Sistem Keuangan Hindia Belanda

Sejak tahun 1918 Hindia Belanda merupakan badan hukum yang

diwakili oleh gubernur jendral. Keuangan Hindia belanda terpisah dari

keuangan negeri belanda. Sumber pendapatan Hindia Belanda berasal

dari pajak-pajak, retribusi, dan pendapatan dari kekayaan, pendapatan

7

dari produk-produk perusahaan pemerintah dan monopoli-monopoli

pemerintahan.

f. Peradilan dan hukum

Pada tahun 1838, di negeri Belanda telah diundangkan hukum

dagang dan perdata. Hukum perdata dan dagang serta hukum acara

perdata dan pidana harus dimasukan dalam kitab undang-undang.

Golongan bangsa Eropa harus menganut perundang undangan yang

dianut oleh negeri bangsa Belanda. Sedangkan Bangsa Indonesia dan

Timur Asing dapat dikenakan ketentuan hukum orang Eropa apabila

dikehendaki. Dalam membentuk kitab undang-undang Indonesia,

pemerintah kolonial belanda menggunakan hukum adat sebagai

pertimbangan hukum. Pada tahun 1819 didirikan mahkamah agung,

yang kemudian memiliki kekuasaan untuk mengawasi pengadilan di

Jawa. Pada tahun 1918 berlaku hukum pidana Hindia Belanda yang

didasarkan pada kitab undang-undang untuk pengadilan bagi orang

Eropa dan pribumi tidak ada perbedaan hukum.

2. Pemerintahan Lokal

a. Organisasi Administrasi Pemerintahan di Jawa dan Madura

Sejak tahun 1930 Jawa dan Madura dibagi dalam 3 provinsi yakni,

Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan dua gubernemen yang

terdiri dari Surakarta dan Yogyakarta.tiap profinsi dibawah seorang

gubernur yang memiliki 2 fungsi, satu pihak ia menjabat sebagai

pemerintah pusat dan lain pihak sebagai kepala eksekutif pemerintah

profinsi itu sendiri. Setiap profinsi terbag menjadi karesidenan yang

masing-masing dikepalai oleh seorang Presiden,yang bertugas untuk

memimpin dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah di Afdeling,

terutama dalam menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban.

Residen memiliki bawahan seperti asisten residen dan kontrolir namun

8

mereka hanya sebagai pejabat pelengkap dengan tugas khusus antara

bidang pertahanan dan polisi.

b. Organisasi Administrasi di Luar jawa

Bentuk sistem administrasi pemerintahan di luar jawa pada

dasarnya sama dengan di jawa tetapi berbeda dalam bentuknya.Hal ini

dikarenakan kondisi geografis yang menyebabkan pembentukan

gubernemen dan profinsi sulit dilakukan.

Sejak tahun 1938 terdapat wilayah gubernemen yaitu

Sumatra,Kalimantan,dan timur besar yang terbagi dalam 17

keresidenan.Sumatra terdiri dari 10 karesidenan,Kalimantan terdiri dari

2 karesidenan,Sulawesi terdiri dari 2 karesidenan, dan masing masing

1 karesidenan untuk Maluku,Bali,Lombok,dan Sumbawa.

Tiap residensi terbagi dalam 2 bagian atau lebih yang dikepalai

oleh seorang asisten residen. Dibawah asisten residen terdapat

inspektur atau oleh seorang pejabat eropa dan diangkat dari pejabat

yang statusnya lebih rendah untuk mengepalai daerah bagian-bagian

dibawah wilayah asisten residen. Daerah pedalaman diperintah oleh

raja atau pembesar pribumi,daerah ini disebut swapraja. Wilayah luar

jawa meliputi sekitar 66 persen wilayah Hindia Belanda yang terdiri

dari berbagai daerah swapraja. Sejak 1 Januari 1939 ordonansi

pedesaan yang baru untuk daerah diluar jawa mulai berlaku.Dalam hal

ini dapat membedakan antara desa yang tradisional dengan desa-desa

yang telah maju dan penyediaan prasarana-prasarana informasi dari

satu tingkat ke tingkat lain.

C. Ketatanegaraan Masa Pendudukan Jepang

a) Pemerintahan dibawah Kendali Militer

Dengan berakhirnya pemerintahan Hindia Belanda dan kekuasaan

beralih ke Jepang. Pemerintahan jepang tidak bertentangan dengan

dengan peraturan Hindia Belanda dengan cacatan tidak bertentangan

9

dengan kekuasaan Militer Jepang. Hal ini terkait dengan Undang-

undang nomor 1 tahun 1942 yang salah satu poinnya menegaskan

bahwa diberlakukannya peraturan perundangan Hindia Belanda yang

tidak bertentangan dengan kekuasaan Militer Jepang. Bagi Jepang

Militer dianggap sebagai kekuatan yang loyal terhadap jalannya

pemerintah dan negara. Kekuatan militer utama Jepang dibagi menjadi

tiga, yakni:

Pemerintah Militer Agkatan Darat ke-25 (Tentara Kedua puluh

lima), wilayah kekuasaannya mencangkup Sumatra dengan

pusat pemerintahan di Bukittinggi.

Pemerintah Militer Agkatan Darat ke-16 (Tentara Keenam

belas), wilayah kekuasaannya mencangkup Jawa dan Madura

dengan pusat pemerintahan di Jakarta.

Pemerintah Militer Agkatan Laut II (Armada Selatan Kedua),

wilayah kekuasaanya mencangkup Selawesi, Kalimantan dan

Maluku pusat pemerintahan di Makassar.

Berdasarkan Osamu Seirei Nomor 1 pasal 1 yang dikeluarkan

tanggal 7 Maret 1942 yang dikeluarkan oleh panglima tentara keenam

belas, pendudukan Jepanfg di Jawa hanya bersifat sementara. dalam

undang-undang tersebut juga terdapat pokok tentang peraturan

ketatanegaraan pada masa pendudukan Jepang. Panglima tentara

Jepang mengambil alih kekuasaan tertinggi di Jawa yang sebelumnya

dipegang oleh Gubernur Jendral. Ditambah dengan keingginan Jepang

untuk menggunakan aparat pemerintahan sipil yang pro terhadap

pemerintah Belanda beserta pegawainya.

Jepang berusaha untuk membangun mentalitas penduduk pribumi,

dengan menanamkan semangat atau jalan ksatria yang dikenal dengan

seishikin atau semangat bushido (jalan ksatria yang berani mati, rela

10

berkorban, siap menghadapi bahaya, dan menjunjung tinggi

keperwiraan).

Untuk mencapai tujuannya, pemerintah Jepang membentuk

bebrapa organisasi kemiliteran, yaitu:

Seinendan, barisan pemuda yang berumur 14-22 tahun

Losyi Seinendan, baruuisan cadangan atau seinendan putri,

Bakutai, pasukan berani mati,

Keibodan, barisan bantu polisi yang anggotanya berusia 23 - 35

tahun, sasukan di Sumatera disebut Bogodan dan di

Kalimantan disebut Borneo Konon Hokukudan,

Hisbullah, barisan semi-militer untuk orang Islam

Heiho, pembantu prajurit Jepang yang anggotanya berusia 18 -

25 tahun,

Japan Sentotai, barisan benteng perjuangan Jawa,

Suisyintai, barisan pelopor,

Peta (Pembela Tanah Air), tentara yang dibentuk oleh Kumichi

Harada berdasarkan Osamu Seirei No. 44 tanggal 23 Oktober

1943,

Gokutokai, korps pelajar yag dibentuk pada bulan Desember

1944,

Fujinkai, himpunan wanita yang dibentuk pada tanggal 23

Agustus 1943.

b) Strategi Pengembangan Ekonomi

Jepang berusaha untuk mengumpulkan persediaan bahan mentah

untuk mendukung indistri perang. Dalam hal ini Jepang memiliki dua

tahap perencanaan yaitu,

1. Tahap penguasaan

11

Jepang mengambil pabrik-pabrik gula milik Belanda untuk

dikelola pihak swasta dari Jepang, misalnya Meiji Seilyo

Kaisya dan Okinawa Seilo Kaisya.

2. Tahap menyusun kembali struktur

Dalam tahap ini, Jepang memiliki kebijakan-kebijakan

diantaranya.

Sistem autarki dimana rakyat dan pemerintah memenuhi

kebutuhan sendiri untuk menunjang kepentngan perang

Jepang.

Sistem Tonarigumi yang terdiri dari organisasi rukun

tetangga yang terdiri atas 10 - 20 KK untuk mengumpulkan

setoran kepada Jepang.

Monopoli hasil perkebunan oleh jepang berdasarkan UU

No. 22 Tahun 1942 yang dikeluarkan oleh Gunseikan

Adanya pengerahan tenaga untuk kebutuhan perang.

c) Pembenahan Pendidikan dan Kebudayaan

Jepang mengembangkan bidang budaya dengan diterbitkan Koran

berbahasa jepang dan dibuka kursus bahasa Jepang. Penggunaan

bahasa Belanda dilarang dan bahasa Indonesia digunakan disekolah-

sekolah dan kantor-kantor bersamaan dengan bahasa Jepang yang

wajib dikuasai. Masyarakat diwajibkan mengikuti tradisi menghormat

matahari dengan Seikeirei atau menghadap ke timur pada setiap pagi

ketika matahari terbit. Selanjutnya didirikan pusat kebudayaan

Keimanbunka Shidosko.

d) Organisasi Pergerakan Zaman Jepang

Pembentukan organisasi dimaksudkan untuk membantu Jepang,

namun pada akhirnya organisasi-organisasi yang dibentuk oleh Jepang

tersebut akhirnya berbalik melawan Jepang. Organisasi tersebut adalah

gerakan tiga A, Putera (Pusat Tenaga Rakyat), Himpunan Kebaktian

12

Rakyat Jawa (Jawa Hokokai), Chuo Sangiin badan pertimbangan pusat

dan Majelis Islam A’laa Indonesia (MIAI).

e) Reaksi Kaum Pergerakan Nasional terhadap Jepang

Sejak tahun 1944, rasa simpati rakyat Indonesia terhadap Jepang

mulai hilang dan berganti dengan kebencian. Hal ini dilatarbelakangi

kesadaran kaum intelektual nasional tentang bahaya Jepang terhadap

Indonesia karena kekejaman dan penindasan terhadap rakyat

Indonesia. Gerakan perlawanan yang terbesar adalah perlawanan Peta

Blitar tanggal 4 Februari 1945, selanjutnya disusul berbagai

perlawanan dari berbagai daerah seperti Aceh dan perlawanan rakyat

Sukamanah, Tasikmalaya.

13

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Pada akhir abad ke-18, VOC dibubarkan dan diganti dengan

Negara Kolonial Hindia Belanda. Dari sini pengaruh Belanda di Indonesia

semakin kuat tidak hanya di bidang ekonominya saja, sistem

ketatanegaraan di Indonesia mendapat pengaruh dan mengalami

perubahan. Dengan demikian, sistem yang ada sekarang merupakan

warisan dari pemerintah Kolonial Hindia Belanda, meskipun sudah tidak

diberlakukan lagi seperti sistem pemerintahan sentralisasi yang digunakan

pada masa kolonial.

Kekuasaan Belanda runtuh digantikan pendudukan Jepang

(±1942). Tidak berbeda jauh dengan masa pendudukan Belanda, Jepang

hanya meneruskan kebijakan yang berlaku pada masa Hindia Belanda,

selain itu kekuasaan Jepang berdasarkan kekuasaaan Militer. dibidang

ekonomi mereka mengambil alih pabrik-pabrik untuk mendukung industri

perang mereka. Pihak Jepang sendiri mulai melakukan kebijakan-

kebijakan untuk mengambil hati rakyat Indonesia, meskipun pada

ahkirnya rakyat mulai sadra dan melakukan perlawananan terhadap

pemerintha Jepang di Indonesia.

14

DAFTAR PUSTAKA

Ilyas Muhammad. Sejarah Sistem Pemerintahan di Indonesia.pdf diakses di

www.ilyasmuhammad.blog spot .com pada 25 Oktober 2015 pukul 09.24

WIB.

Sartono Kartodirdjo. 2010. Sejarah Nasional Indonesia IV. Jakarta: Balai Pustaka

Zulkarnain. 2012. Jalan Meneguhkan Negara. Yogyakarta: Pujangga Press.

15