SISTEM PENERIMAAN PETUGAS HAJI

PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI BANTEN TAHUN 2018

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi

untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial

(S.Sos)

Oleh:

Wiwi Wihdatul Aliah

NIM 11140530000054

KONSENTRASI MANAJEMEN HAJI DAN UMRAH

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

1440H/2018 M

 

 

 

 

i

ABSTRAK

Wiwi Wihdatul Aliah. 1114053000054. Sistem Penerimaan

Petugas Haji Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Banten Tahun 2018. Dibawah Bimbingan Dra. Hj.

Mastanah, M.Si.

Agar penyelenggaraan haji indonesia dapat berjalan aman,

tertib dan lancar dengan menjunjung tinggi asas keadilan,

profesionalitas dan akuntabilitas maka perlu diadakannya

penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah

haji secara terus menerus. Salah satu upaya yang harus dilakukan

adalah melalui penyempurnaan sistem proses penerimaan petugas

haji indonesia. Petugas haji indonesia adalah petugas negara yang

diangkat oleh Menteri Agama dan ditugaskan untuk memberikan

pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap jamaah haji.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem

penerimaan petugas haji, apa saja aspek yang dinilai, dan kendala

serta solusi yang dihadapi saat pelaksanaan sistem penerimaan

petugas haji. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu

suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif

berupa kata-kata tertulis dari sumber-sumber yang diperoleh, baik

dari kepustakaan, survei lokasi serta wawancara langsung dengan

pihak Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini

adalah sistem penerimaan petugas haji dimulai dari seleksi yang

dilakukan pada tingkat Kabupaten/Kota dilakukan secara manual,

kemudian dilanjut pada tingkat Provinsi dan Pusat yang

dilaksanakan secara online dengan menggunakan sistem

Computer Assisted Tes (CAT) dan seleksi praktek/wawancara.

Adapun yang dimaksud dengan sistem Computer Assisted Tes

(CAT) adalah seleksi rekrutmen petugas haji dengan berbasis

aplikasi.

Kata Kunci: Sistem, Proses Penerimaan, dan Petugas Haji

 

ii

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahi Rabbil’alamin, tiada kata terindah yang

terucap dari lisan maupun terbesit dalam hati penulis selain rasa

syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala yang telah

memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada penulis

sehingga penulis mampu menuangkan kata demi kata untuk

membuat sebuah karya yang bermakna ini dengan baik. Shalawat

dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi

Muhammad Shallallahu ‘Alayhi wa Sallam yang telah membawa

umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang

benderang penuh dengan cahaya iman.

Suka dan duka mengiringi proses pembuatan skripsi ini.

Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak

terhingga kepada semua pihak yang dengan tulus dan ikhlas turut

serta membantu kelancaran penulisan skripsi ini, baik berupa

dorongan moril maupun materil. Dengan kerendahan hati dan

rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Arief Subhan, MA, sebagai Dekan Fakultas Ilmu

Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Suparto, M.Ed. Ph,D, selaku Wakil Dekan 1 (satu)

Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

 

iii

3. Dr. Hj. Raudhonah, M.Ag, selaku Wakil Dekan II (dua)

Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

4. Dr. Suhaemi, M.Si, selaku Wakil Dekan III (tiga)

Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komuunikasi

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

5. Drs. Cecep Castrawijaya, MA, selaku Ketua Jurusan

Manajemen Dakwah (MD).

6. Drs. Sugiharto, MA, selaku Sekretaris Jurusan

Manajemen Dakwah (MD).

7. Dra. Hj. Masatanah, M.Si, sebagai dosen pembimbing

skripsi yang sangat banyak membantu dan memberikan

ilmunya kepada penulis ketika berkonsultasi, yang

teramat sangat sabar dalam membimbing dan

mengarahkan penulis, semoga Allah Subhanahu wa

Ta’ala membalas ketulusan beliau, dan semoga Allah

berkahi beliau.

8. Seluruh Tim Penguji Sidang Munaqosyah baik Ketua

Sidang, Sekretaris, Penguji I/II, dan Pembimbing.

9. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu

Komunikasi yang selama ini memberikan ilmunya

dengan tulus, semoga ilmunya menjadi berkah untuk

kami dan segala ilmu yang telah diberikan mendapatkan

balasan dari Allah Subhanahu wa Ta’ala.

10. Seluruh Staf Perpustakaan baik Perpustakaan Umum

maupun Perpustakaan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu

Komunikasi.

 

iv

11. Kedua orangtua penulis yaitu ayahanda Abdurrahman

dan ibunda Maya Sarah, nenek tercinta Hj. Arsah dan

paman tercinta H. Saman Arie Hudi, serta seluruh

keluarga penulis lainnya yang tak pernah berhenti

memberikan doa, nasehat, semangat dan dukungan baik

moril maupun materil kepada penulis.

12. Drs. H. Deni Rusli, M.Si, selaku Kepala Seksi Pembinaan

Haji dan Umrah, N. Makfiyati, S.Ag., M.Sy selaku

anggota dari seksi Pembinaan Haji dan Umrah Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten yang telah

memberikan izin kepada penulis untuk melakukan

penelitian dan telah membantu memberikan fasilitas,

menerima dan melayani penulis selama melaksanakan

penelitian.

13. Seluruh teman-teman Jurusan Manajemen Dakwah,

teman-teman Unit Kegiatan Mahasiswa Himpunan Qari

dan Qariah Mahasiswa (HIQMA) UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta, teman-teman Bidikmisi angkatan

2014, teman-teman alumni SDN 03 Ciuyah, teman-teman

alumni SMPN 2 Sajira, teman-teman alumni SMAN 1

Sajira, teman-teman KKN YASSIR 054, dan teman-

teman penghuni kontrakan tercinta Romlah, Hamidah,

Milatul Maptuhah dan lain-lain. Khususnya sahabat

penulis Desi Nuryani, Tiara ‘Adani, Fitri Lutfiana, Eliza

Rahmawati, Eva Lutfia, serta sahabat-sahabat lainnya

yang telah memberikan warna selama menjalankan

perkuliahan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

 

v

Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan

namanya satu persatu, penulis mengucapkan banyak

terimakasih dan semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala

memberkahi, memudahkan, dan meridhoi semua aktifitas

kita. Aamiin.

Penulis berharap dan berdoa kepada Allah

Subhanahu wa Ta’ala, semoga seluruh pengorbanan

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini akan menjadi

wasilah untuk menuju jannah-Nya. Selanjutnya, penulis

menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak

kekurangan, namun penulis berharap bahwa skripsi ini

dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Jakarta, 29 September 2018

Penulis

 

vi

DAFTAR ISI

ABSTRAK .................................................................................. i

KATA PENGANTAR ............................................................... ii

DAFTAR ISI .............................................................................. vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ...................................... 1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah .................. 6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ............................ 7

D. Metodologi Penelitian ......................................... 8

E. Teknis Penulisan .................................................. 14

F. Tinjauan Pustaka ................................................ 14

G. Sistematika Penulisan ......................................... 15

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Sistem ................................................................. 18

1. Pengertian Sistem .......................................... 18

2. Karakteristik Sistem ....................................... 20

3. Klasifikasi Sistem ........................................... 23

B. Proses Penerimaan .............................................. 26

1. Rekrutmen ...................................................... 26

2. Seleksi ............................................................. 37

3. Penempatan .................................................... 46

C. Petugas Haji ........................................................ 49

1. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji ............... 49

2. Petugas yang Menyertai Jamaah ................... 50

 

vii

BAB III GAMBARAN UMUM KANWIL KEMENTERIAN

AGAMA PROVINSI BANTEN

A. Sejarah Kementerian Agama Provinsi Banten ...... 52

B. Visi dan Misi Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Banten ..................................................... 58

C. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi Banten ........................................ 59

D. Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi Banten ........................................ 64

BAB IV ANALISIS SISTEM PENERIMAAN PETUGAS

HAJI KANWIL KEMENTERIAN PROVINSI

BANTEN

A. Sistem Penerimaan Petugas Haji pada Kanwil

Kementerian Agama Provinsi Banten .................... 67

1. Proses Seleksi Petugas Haji ..... ........................ 73

2. Hasil Seleksi Petugas haji ................................. 86

B. Aspek yang dinilai saat pelaksanaan proses

penerimaan petugas haji pada Kanwil Kementerian

Agama Provinsi Banten ......................................... 88

C. Kendala dan Solusi saat pelaksanaan sistem

penerimaan petugas haji pada Kanwil Kementerian

Agama Provinsi Banten ......................................... 89

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ........................................................... 96

B. Saran ..................................................................... 97

DAFTAR PUSTAKA ................................................................ 99

 

viii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.4 Susunan Panitia Pelaksana .......................................... 83

Tabel 2.4 Daftar Pengawas Ujian................................................ 84

Tabel 3.4 Daftar Penguji ............................................................. 85

 

ix

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.3 Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi Banten ....................................... 62

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Bidang Penyelenggaraan Haji

dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Banten ................................................... 63

 

1

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008

tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji mengamanatkan

perlunya penyempurnaan sistem dan manajemen

penyelenggaraan ibadah haji secara terus menerus agar

penyelenggaraan haji dapat berjalan aman, tertib dan

lancar dengan menjunjung tinggi asas keadilan,

profesionalitas dan akuntabilitas. Salah satu upaya

yang dilakukan untuk menghasilkan dan terwujudnya

amanat undang-undang tersebut adalah melalui

penyempurnaan sistem penerimaan petugas haji

Indonesia.1

Sistem merupakan kumpulan dari bagian-bagian

yang saling berhubungan dan saling bergantung yang

diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu

kesatuan.2 Penerimaan petugas haji merupakan bentuk

seleksi yang dilakukan oleh Kementerian Agama

dalam hal ini Direktorat Penyelenggaraan Haji dan

Umrah untuk mendapatkan petugas haji yang akan

melayani jamaah baik di tanah air, selama dalam

1https://www.tvhaji.net/2017/04/pedoman-rekrutmen-

petugas-haji-indonesia/, diakses tanggal 7 Maret 2018, pada pukul

10. 25 WIB. 2 Stepen P. Robbins, Teori Organisasi. (Penerbit Arcan,

1994) cet, ke-3, h. 11.

 

2

perjalanan, di Arab Saudi sampai dengan kembalinya

lagi jamaah di tempat domisili. Proses ini merupakan

bagian penting persiapan penyelenggaraan ibadah haji

setiap tahunnya, sehingga rekrutmen harus semakin

tertata dengan baik dan mampu menyediakan petugas

haji yang sebagiannya dapat ditunjuk kembali di masa

operasional haji tahun-tahun selanjutnya sebagai

indikator telah tersedianya sejumlah sumber daya

manusia yang siap melayani jamaah haji.3

Proses penerimaan atau rekrutmen sangatlah

penting karena merupakan proses awal untuk

penyediaan sumber daya manusia dalam hal ini adalah

petugas haji. Dalam proses rekrutmen calon petugas

haji dikumpulkan, kemudian dilanjutkan untuk

mengikuti proses seleksi. Seleksi merupakan proses

mencari informasi mengenai pelamar kemudian

menerapkan siapa yang pantas untuk diterima atau

tidak sebagai petugas haji. Dari proses seleksi

Kementerian Agama mendapatkan sumber daya

manusia yang sesuai dengan kriteria untuk menduduki

posisi tertentu. Proses selanjutnya dalam manajemen

sumber daya manusia adalah penempatan.

Penempatan merupakan proses mendudukkan sumber

daya yang memenuhi syarat untuk posisi tertentu, dan

kemudian melaksanakan pekerjaan sesuai dengan

3 Juknis Pedoman rekrutmen 2018, diakses pada tanggal 5

Maret 2018, pada pukul 12.45 WIB.

 

3

deskripsi pekerjaan yang telah diterapkan.4

Dilakukannya sistem penerimaan diharapkan mampu

menghasilkan tenaga kerja dalam hal ini petugas haji

agar memiliki kapasitas dan kapabilitas yang

berpotensi untuk menduduki berbagai jabatan dan

pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi agar

tercapainya sasaran penyelenggaraan ibadah haji yang

aman, tertib dan lancar dengan menjunjung tinggi asas

keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan

prinsip nirlaba.

Pelayanan ibadah haji mencakup tiga hal utama

yaitu jamaah yang terdaftar dan memenuhi syarat

dapat diberangkatkan ke Arab Saudi, jamaah yang

telah berada di Arab Saudi memperoleh akomodasi,

konsumsi, transportasi, dan melaksanakan wukuf,

serta seluruh jamaah haji yang telah menunaikan

ibadah haji dapat dipulangkan ke Tanah Air. Semua

indikator pelayanan tersebut tingkat keberhasilannya

ditentukan oleh kinerja petugas haji, oleh karenanya

diperlukan rekrutmen untuk menentukan tingkat

profesionalitas petugas tersebut, baik dari aspek

administrasi, kompetensi dan juga kapabilitas.5

4 Nila Mardiah, ”Rekrutmen Seleksi dan Penempatan Dalam

Perspektif Islam”, Jurnal Kajian Ekonomi Islam 4, no 2 (2016): 224. 5https://www.tvhaji.net/2017/04/pedoman-rekrutmen-

petugas-haji-indonesia/, diakses tanggal 7 Maret 2018, pada pukul

10. 25 WIB.

 

4

Sistem penerimaan petugas yang dilakukan oleh

Kementerian Agama harus sesuai dengan syariat,

karena Islam mensyaratkan agar dalam pemilihan

petugas harus berdasarkan pada kemampuan,

keahlian, dan pengalamannya dibidang tersebut. Hal

ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-

Qashas ayat 26:

Artinya: Dan salah seorang dari kedua (perempuan)

itu berkata: "Wahai Ayahku, jadikanlah dia sebagai

pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling

baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita)

ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (QS.

Al-Qashas:26).6

Selanjutnya dalam hadits Bukhari-6015

Rasulullah Shallaallahu’alaihi wasallam bersabda:

د ثنا محم ثنا هلل بن علي عن حد ثنا فليح بن سليمان حد بن سنان حد

صلى عنه قال قال رسول للا عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي للا

عليه وسلم إذا ضيعت المانة فانتظر اعة قال كيف إضاعتها يا للا الس

قال إذا أسند المر إلى يير أهله فانتظر الساعة رسول للا

6 Al-Qur’an dan Terjemahan Surat Al-Qashas ayat 26

 

5

Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin

Sinan) telah menceritakan kepada kami (Fulaih bin

Sulaiman) telah menceritakan kepada kami (Hilal bin

Ali) dari ('Atho' bin yasar) dari (Abu Hurairah)

radhilayyahu'anhu mengatakan; Rasulullah

shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika amanat

telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi."

Ada seorang sahabat bertanya; 'bagaimana maksud

amanat disia-siakan? ' Nabi menjawab; "Jika urusan

diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah

kehancuran itu."

Dari penjelasan ayat dan hadist diatas, maka

penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan

sistem penerimaan haruslah dilakukan dengan baik

dan benar agar sesuai dengan syariat yang telah

ditetapkan sehingga dapat menghasilkan manfaat

untuk kepentingan bersama. Petugas haji indonesia

adalah petugas yang diangkat oleh Menteri Agama

yang bertanggungjawab melaksanakan tugas dan

fungsi pelayanan kepada jamaah haji, baik petugas

yang menyertai jamaah haji (kloter) maupun panitia

penyelenggara ibadah haji (non-kloter). Petugas yang

menyertai jamaah adalah petugas yang ditugaskan

melayani dan membimbing jamaah dalam satu

kelompok terbang (kloter) sejak dari embarkasi

sampai ke debarkasi tanah air. Sedangkan panitia

 

6

penyelenggara ibadah haji (non-kloter) adalah panitia

penyelenggara ibadah haji yang bertanggungjawab

dalam memberikan pelayanan perhajian baik di Pusat,

Arab Saudi dan Embarkasi.7

Proses pelaksanaan rekrutmen tahap awal

dilaksanakan di tingkat Kabupaten/Kota, tahap kedua

di tingkat Wilayah Provinsi, dan tahap ketiga di

tingkat Pusat, yang kemudian akan diberikan

pelatihan dan pembekalan bagi petugas yang telah

lulus.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas,

penulis menuangkan dalam sebuah karya ilmiah

“skripsi” dengan judul “Sistem Penerimaan Petugas

Haji pada Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Banten Tahun 2018”

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Agar pembahasan skripsi ini lebih terarah,

maka penulis membatasi masalah yang dibahas

hanya pada sistem penerimaan petugas haji yang

dilakukan pada tingkat provinsi saja yaitu di

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Banten pada tahun 2018. Adapun proses

penerimaan ini dilaksanakan secara online dengan

menggunakan metode Computer Assisted Test

(CAT).

7 Buku Pintar Penyelenggaraan Ibadah Haji, hlm 3

 

7

2. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini

adalah:

a. Bagaimana sistem penerimaan petugas haji

pada Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Banten tahun 2018.

b. Apa aspek yang dinilai pada pelaksanaan

sistem penerimaan petugas haji pada Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten

tahun 2018.

c. Apa kendala dan solusi yang dihadapi saat

pelaksanaan sistem penerimaan petugas haji

pada Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Banten tahun 2018.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Mengetahui bagaimanakah sistem penerimaan

petugas haji pada Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Banten tahun

2018.

b. Mengetahui apa saja aspek yang dinilai pada

pelaksanaan sistem penerimaan petugas haji

pada Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Banten tahun 2018.

c. Mengetahui apa saja yang menjadi kendala dan

solusi yang dihadapi saat pelaksanaan sistem

 

8

penerimaan pada Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi Banten tahun 2018.

2. Manfaat Penelitian

a. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah

wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca

khususnya mahasiswa Manajemen Dakwah,

Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta, serta dapat berguna

bagi banyak pihak terutama sebagai tambahan

referensi atau perbandingan bagi studi-studi

mendatang.

b. Praktis

Hasil dari laporan penelitian ini, diharapkan

dapat memberikan masukan dan saran yang

bermanfaat, sebagai bahan pertimbangan dalam

memberikan masukan pemikiran yang bermanfaat

bagi Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Banten tentang tenaga kerjanya dalam

melakukan proses penerimaan petugas haji agar

sesuai dengan yang diharapkan.

D. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam pembahasan dan pengumpulan data

penelitian skripsi ini, penulis menggunakan

metode penelitian kualitatif dengan pendekatan

 

9

deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan

penelitian khusus objek yang tidak dapat diteliti

secara statistik atau cara kuantifikasi.8 Penelitian

kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa

ucapan, tulisan, dan perilaku orang-orang yang

diamati.9 Melalui penelitian kualitatif, peneliti

dapat mengenali subjek dan merasakan

pengalaman mereka dalam kehidupan sehari-

hari.10

Penelitian kualitatif ditujukan untuk

mendeskripsikan dan menganalisa fenomena,

peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan,

presepsi, dan pemikiran manusia secara individu

maupun kelompok. Penelitian kualitatif

mengungkap situasi sosial tertentu dengan

mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk

oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan

dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari

situasi yang alami.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang

bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan

8 Basrowi & Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif

(Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm.1. 9 R. Bogdan & S.K. Biklen, Qualitative Research For

Education: An Introduction to Theory and Methods (Boston: Ally and

Bacon Inc, 1992), hlm. 21-22. 10

Arief Furchan, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif

(Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm. 21-22.

 

10

sesuatu hal seperti apa adanya.11

Data yang

dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan

angka.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek dalam penelitian ini adalah Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten

yang didalamnya terdapat pengurus atau

pengelola petugas haji yang dapat dijadikan

sumber informasi dalam penelitian ini.

b. Objek dalam penelitian ini adalah sistem

proses penerimaan petugas haji pada Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten.

3. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Dalam penelitian ini penulis melakukan

penelitian di Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi Banten.

b. Dalam penelitian ini penulis membatasi waktu

penelitian pada bulan April - September 2018.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data lapangan yang

didapat dari hasil wawancara dan observasi.

Dalam data primer, peneliti atau observer

11

Prasetya Irawan, Logika dan Prosedur Penelitian,

(Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

2004), h.23.

 

11

melakukan sendiri wawancara dan observasi di

lapangan.12

b. Data Sekunder

Data sekunder yakni diperoleh dari

laporan-laporan yang dikeluarkan oleh Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten

serta diperoleh dari literatur kepustakaan,

seperti buku-buku, brosur, majalah, koran,

serta sumber lainnya yang memiliki relevansi

dengan masalah penelitian sebagai bahan

penunjang penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian skripsi ini penulis

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data

dalam mengumpulkan data-data terkait yang

menunjang penelitian skripsi, diantaranya:

a. Observasi

Observasi didefinisikan sebagai suatu

proses melihat, mengamati, dan mencermati

serta merekam perilaku secara sistematis untuk

suatu tujuan tertentu.13

Observasi adalah kegiatan turun ke

lapangan yaitu ke tempat dimana dilakukannya

12

Ipah Farihah, Buku Penelitian UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta, (Jakarta: UIN Pres 2006), h. 45. 13

Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, Dan Focus

Groups: Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif, (Jakarta:

Rajawali Pers, 2015), h. 131

 

12

penelitian skripsi guna mendapatkan data-data

yang dibutuhkan melalui proses pengamatan

dan pencatatan secara cermat dan sistematis.

Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian

dengan cara mengamati langsung terhadap

segala sesuatu yang terkait dengan masalah

proses penerimaan petugas haji pada Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten

Tahun 2018.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses interaksi

komunikasi yang dilakukan oleh dua orang

atau lebih dengan tatap muka secara langsung

antara responden atau narasumber atas dasar

ketersediaan dan dalam setting alamiah, di

mana arah pembicaraan mengacu kepada

tujuan yang telah ditetapkan guna memperoleh

informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan

penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara

akan dilakukan kepada pihak Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Banten terutama

pada bidang yang berkaitan dengan penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan

data yang diperoleh sudah dalam bentuk jadi

atau sudah ada dan tersedia dari pihak Kantor

 

13

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten,

sebagai pendukung penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data juga merupakan proses

penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih

mudah dibaca dan diinterprestasikan.14

Pada

penelitian ini penulis menggunakan teknik

penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis

deskriptif, yaitu suatu teknik penelitian dimana

penulis terlebih dahulu menggambarkan data dan

informasi yang berlandaskan fakta-fakta untuk

dianalisis.

Analisis kualitatif adalah suatu pernyataan

sistematis yang berkaitan dengan seperangkat

proposisi yang berasal dari data dan diuji kembali

secara empiris.15

Sedangkan analisis deskriptif

artinya memberikan gambaran secara mendetail

tentang latar belakang, sifat, serta karakter yang

khas dari kasus, ataupun status dari individu yang

kemudian dari sifat khas diatas akan dijadikan

suatu hal bersifat umum.16

14

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian

Survei (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2008), h. 263 15

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 14 16

Moh. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta; Ghalia Indonesia,

2011), h. 57

 

14

E. Teknis Penulisan

Adapun teknik penulisan yang dijadikan pedoman

dalam menulis metode penulisan skripsi ini, penulis

menggunakan buku pedoman penulisan karya ilmiah

(skripsi, tesis, dan disertasi) UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, langkah awal

yang penulis tempuh adalah membaca beberapa

penelitian-penelitian terdahulu. Sebelum, penulis

mengadakan penelitian lebih lanjut dan menyusunnya

menjadi suatu karya ilmiah.

Berikut ini adalah penelitian-penelitian yang

pernah dilakukan berkaitan dengan materi yang akan

dibahas, diantaranya skripsi pertama yang berjudul:

“Sistem Rekrutmen Tenaga Kerja Pada Bank

Syariah Mandiri Pusat” yang ditulis oleh Amanda

Harry Budiyatno, Mahasiswi Fakultas Ilmu Dakwah

dan Ilmu Komunikasi, Jurusan Manajemen Dakwah,

pada skripsi ini membahas tentang pentingnya peranan

rekrutmen dalam rangka memperoleh tenaga kerja

yang profesional.

Kedua, “Sistem Rekrutmen Panitia

Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi

pada Direktorat Penyelenggaraan Haji dan

Umrah”, yang ditulis oleh Aulia Ul Ummah,

Mahasiswi Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu

 

15

Komunikasi, Jurusan Manajemen Dakwah. Pada

skripsi ini membahas tentang sistem rekrutmen Panitia

Penyelenggara Ibadah Haji (non kloter) guna

meningkatkan kualitas petugas haji Indonesia.

Ketiga, jurnal yang berjudul “Pengelolaan

Sumber Daya Manusia (Tinjauan Aspek

Rekrutmen dan Seleksi)”, yang ditulis oleh Nanang

Nuryanta. Pada jurnal ini membahas tentang

pentingnya pengelolaan sumber daya manusia yang

harus dilaksanakan secara optimal sehingga kebutuhan

yang menyangkut tujuan individu, perusahaan,

organisasi, atau lembaga dapat tercapai.

Setelah mempelajari dua judul skripsi dan satu

jurnal diatas, penulis tertarik untuk membahas skripsi

dengan judul “Sistem Penerimaan Petugas Haji

pada Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Banten Tahun 2018”. Sekilas terlihat

hampir sama dari segi judul besar dengan skripsi yang

menjadi tinjauan pustaka. Namun dalam pembahasan

tentu berbeda, penulis melakukan penelitian yang

menitikberatkan pada sistem penerimaan petugas haji

pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Banten Tahun 2018.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan dan penulisan

skripsi ini, pokok permasalahan akan dibagi menjadi

lima bab. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

 

16

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi Latar Belakang Masalah,

Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan

dan Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian,

Kajian Pustaka dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN TEORITIS

Bab ini meliputi Tinjauan Teoritis tentang

Sistem, Proses Penerimaan, dan Petugas Haji

Indonesia.

BAB III GAMBARAN UMUM

Bab ini menerangkan tentang gambaran umum

mengenai objek penelitian seperti Sejarah

Singkat, Visi dan Misi, Struktur Organisasi,

serta Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Banten.

BAB IV ANALISIS SISTEM PENERIMAAN

PETUGAS HAJI PADA KANTOR

WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI BANTEN TAHUN 2018

Bab ini berisi tentang analisis sistem

penerimaan petugas haji pada Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Banten yang

meliputi proses seleksi petugas haji, hasil

seleksi petugas haji, aspek yang dinilai pada

pelaksanaan sistem penerimaan petugas haji,

beserta kendala dan solusi yang dihadapi saat

pelaksanaan sistem penerimaan petugas haji

 

17

pada Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Banten Tahun 2018.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi Penutup terdiri dari kesimpulan

berdasarkan hasil dari pelaksanaan penelitian,

dan saran-saran dari uraian pembahasan bab

sebelumnya.

 

18

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Sistem

1. Pengertian Sistem

Dilihat dari segi bahasa (etimologi) kata sistem

berasal dari bahasa yunani “syestema” yang memiliki

dua pengertian. Pertama, sistem merupakan suatu

keseluruhan yang terdiri dari sekian banyak bagian.

Kedua, sistem merupakan hubungan yang berlangsung

diantara satuan-satuan atau komponen secara teratur.

Jadi sistem adalah sebuah himpunan atau komponen

yang saling berhubungan secara teratur dan

merupakan satu keseluruhan.1

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan, mengartikan bahwa

sistem merupakan seperangkat unsur yang saling

berkaitan sehingga membentuk suatu sistem.2

Untuk mengetahui lebih luas mengenai pengertian

sistem, penulis mengemukakan pendapat dari

beberapa para ahli mengenai pengertian sistem,

diantaranya sebagai berikut:

1 Tatang M. Amirin, Pokok-Pokok Teori System, (Jakarta:

PT. Raja Grafindo Persada, 2001), Cetakan ke-7, h. 15. 2 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , Kamus Besar

Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 8.

 

19

a. Raymond MC Leod dalam bukunya yang berjudul

“Sistem Informasi Manajemen” mendefinisikan

bahwa sistem adalah sekelompok elemen yang

terintegrasi dengan maksud yang sama untuk

mencapai suatu tujuan. 3

b. Ricard F. Neuschel mendifinisikan bahwa sistem

sebagai urutan-urutan operasi klerikal (tulis

menulis), biasanya melibatkan beberapa orang di

dalam satu atau lebih departemen yang diterapkan

untuk menjamin penanganan yang seragam dari

transaksi-transaksi bisnis yang terjadi. Adapun

pendekatan yang lebih menekankan pada elemen

atau komponennya, Ricard F. Neuschel

mendifinisikan bahwa sistem sebagai kumpulan

dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk

mencapai suatu tujuan tertentu.4

c. Menurut Gordon B. Dafis mendefinisikan sistem

adalah bagian-bagian saling berkaitan dan yang

saling beroperasi bersama untuk mencapai

beberapa sasaran dan maksud.5

d. Onong Uchyana Efendi berpendapat bahwa sistem

adalah suatu kebulatan dari sejumlah unsur yang

3 Raymond MC Leod, Sistem Informasi Manajemen,

(Jakarta: PT. Prehalindo, 1996), h. 6. 4 Ricard F. Neuschel, Management by system (Megraw Hill,

1960), hal. 10. 5 Gordon B. Dafis, Kerangka Dasar Sistem Informasi

Manajemen, (Yogyakarta:PPM,1999), Cet. Ke-1, hal. 108.

 

20

memiliki struktur dimana antara unsur satu dengan

unsur yang lain saling berhubungan, berinteraksi,

dan bergantung yang memiliki tujuan tertentu. 6

Dengan demikian, sistem merupakan kumpulan

dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan

saling bergantung yang diatur sedemikian rupa

sehingga menghasilkan suatu kesatuan.

Masyarakat adalah sistem, demikian juga mobil,

tumbuh-tumbuhan, dan tubuh manusia. Mereka

menerima masukan, mengubahnya dan

menghasilkan sebentuk keluaran. 7

Dari beberapa pengertian diatas penulis dapat

menyimpulkan bahwa sistem adalah kombinasi

atas beberapa unsur dan bagian yang bekerja

secara bersama dan melakukan suatu pekerjaan

tertentu guna mencapai tujuan.

2. Karakteristik Sistem

Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-

sifat tertentu yang mencirikan bahwa hal tersebut bisa

dikatakan sebagai suatu sistem. Adapun karakteristik

yang dimaksud adalah sebagai berikut:8

6 Onong Uchyana Effendi, Human Relation dan Public

Relation, (Bandung: PT. Mandar Maju, 1993), h.2. 7 Stepen P. Robbins. Alih bahasa, Jusuf Udaya, Teori

Organisasi. (Penerbit Arcan, 1994) cet, ke-3, h. 11. 8 Al-Bahra Bin Ladjamudin, Analisis dan Desain Sistem

Informasi, (Yogyakarta; Penerbit Graha Ilmu, 2013), h. 3-5.

 

21

a. Komponen sistem

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen

yang saling berinteraksi, yang artinya saling

bekerjasama membentuk suatu kesatuan.

Komponen-komponen sistem atau elemen-elemen

sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-

bagian dari sistem. Setiap subsistem mempunyai

karakteristik dari sistem yang menjalankan suatu

fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem

secara keseluruhan.

b. Batasan Sistem

Batasan sistem merupakan daerah yang

membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang

lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas

sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang

sebagai suatu kesatuan dan menunjukkan ruang

lingkup dari sistem tersebut.

c. Lingkungan Luar Sistem

Lingkungan luar dari suatu sistem adalah

apapun di luar batas dari sistem yang mempunyai

operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat

bersifat menguntungkan dan juga merugikan.

Lingkungan luar yang menguntungkan merupakan

energi dari sistem dan dengan demikian harus

dijaga dan dipelihara. Sedangkan lingkungan luar

yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan,

 

22

jika tidak maka akan mengganggu kelangsungan

hidup dari sistem.

d. Penghubung Sistem

Penghubung merupakan media yang

menghubungkan antara satu subsistem dengan

subsistem yang lainnya. Melalui penghubung ini

kemungkinan sumber-sumber daya mengalir dari

satu subsistem ke subsistem yang lainnya.

Keluaran dari satu subsistem akan menjadi

masukan untuk subsistem lainnya melalui

penghubung. Dengan penghubung satu subsistem

dapat berintegrasi dengan subsistem yang lainnya

membentuk satu kesatuan.

e. Masukan Sistem

Masukan sistem adalah energi yang

dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat

berupa masukan perawatan dan masukan sinyal.

Maintenance input adalah energi yang dimasukkan

supaya sistem tersebut dapat berjalan. Sinyal input

adalah energi yang diproses untuk mendapatkan

keluaran dari sistem.

f. Keluaran Sistem

Keluaran sistem adalah energi yang diolah dan

diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna.

Keluaran dapat merupakan masukan untuk

subsistem yang lain.

 

23

g. Pengolahan Sistem

Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian

pengolah atau sistem itu sendiri sebagai

pengolahnya. Pengolah yang akan merubah

masukan menjadi keluaran.

h. Sasaran Sistem

Suatu sistem mempunyai tujuan atau sasaran,

kalau sistem tidak mempunyai sasaran maka

sistem tidak akan ada. Suatu sistem dikatakan

berhasil bila mengenai sasaran atau tujuannya.

Sasaran sangat berpengaruh pada masukan dan

keluaran yang dihasilkan.

3. Klasifikasi Sistem

Sistem merupakan suatu bentuk integrasi antara

satu komponen dengan komponen lainnya. Karena

sistem memiliki sasaran yang berbeda untuk setiap

kasus yang terjadi yang ada didalam sistem tersebut.

Oleh karena itu, sistem dapat diklasifikasikan kedalam

beberapa sudut pandang. Adapun penjelasan lebih

detail dan rinci akan dipaparkan di bawah ini.9

a. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem abstrak dan

sistem fisik. Sistem abstrak adalah sistem yang

berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak

secara fisik. Misalnya, sistem teologi, yaitu sistem

yang berupa pemikiran-pemikiran hubungan antara

9 Al-Bahra Bin Ladjamudin, Analisis dan Desain Sistem

Informasi, (Yogyakarta; Penerbit Graha Ilmu, 2013), h. 6-8.

 

24

manusia dengan Tuhan. Sistem fisik merupakan

sistem yang ada secara fisik. Misalnya sistem

komputer, sistem operasi, sistem penjualan, dan

lain sebagainya.

b. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem alamiah dan

sistem buatan manusia. Sistem alamiah adalah

sistem yang terjadi karena proses alam tidak dibuat

oleh manusia (ditentukan dan tunduk kepada

kehendak sang pencipta alam). Misalnya sistem

perputaran bumi, sistem pergantian siang dan

malam, sistem kehidupan umat manusia. Sistem

buatan manusia yang melibatkan interaksi manusia

dengan mesin disebut dengan human-machine

system atau ada yang menyebut dengan man

machine system. Sistem informasi merupakan

contoh man-machine system, karena menyangkut

penggunaan komputer yang berinteraksi dengan

manusia.

c. Sistem di klasifikasikan sebagai sistem tertentu

(deterministic system) dan sistem tak tentu

(probabilistic system). Sistem tertentu beroperasi

dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi.

Interaksi diantara bagian-bagiannya dapat

dideteksi dengan pasti, sehingga keluaran dari

sistem dapat diramalkan, sistem komputer adalah

contoh dari sistem tertentu yang tingkah lakunya

dapat dipastikan berdasarkan program yang

 

25

dijalankan. Sistem tak tentu adalah sistem yang

kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi

karena mengandung unsur probabilitas. Sistem

sosial, sistem politik, dan demokrasi merupakan

sistem yang probabilistik atau tak tentu, dalam

sistem politik kondisi masa depannya tidak bisa

diprediksi bahkan dalam waktu beberapa jam saja

sudah berubah, kawan menjadi lawan dan lawan

yang selalu dihujat berubah menjadi kawan dan

didukung habis-habisan.

d. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertutup dan

sistem terbuka. Sistem tertutup merupakan sistem

yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh

dengan lingkungan luarnya. Sistem ini bekerja

secara otomatis tapa adanya turut campur tangan

dari pihak luarnya. Secara teoritis sistem tertutup

ini ada, tetapi kenyataannya tidak ada sistem yang

benar-benar tertutup, yang ada hanya relatively

closed system (secara relatif tertutup, tidak benar-

benar tertutup). Sistem terbuka adalah sistem yang

berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan

luarnya. Sistem ini menerima masukan dan

menghasilkan keluaran untuk lingkungan luar atau

subsistem yang lain. Karena sifatnya terbuka dan

terpengaruh lingkungan luarnya, maka suatu

sistem harus mempunyai suatu pengendalian yang

baik. Sistem yang harus dirancang sedemikian

 

26

rupa, sehingga secara relatif tertutup karena sistem

tertutup akan bekerja secara otomatis dan terbuka

hanya untuk pengaruh yang baik saja.

B. Proses Penerimaan

1. Rekrutmen

a. Pengertian Rekrutmen

Rekrutmen adalah serangkaian proses

penerimaan anggota baru dalam suatu organisasi

atau perusahaan. Rekrutmen pada hakikatnya

merupakan proses menentukan dan menarik

pelamar yang mampu untuk bekerja dalam suatu

perusahaan. Dalam manajemen sumber daya

manusia, rekrutmen merupakan fungsi operasional

yang pertama. Hal ini semakin jelas menunjukkan

betapa pentingnya masalah rekrutmen. Rekrutmen

adalah suatu proses mencari tenaga kerja atau

karyawan dan mendorong serta memberikan suatu

harapan dari mereka untuk melamar pekerjaan

pada perusahaan.10

Menurut Husein Umar, rekrutmen merupakan

suatu kegiatan untuk mencari sebanyak-banyaknya

calon tenaga kerja yang sesuai dengan lowongan

yang tersedia. Sumber-sumber dimana terdapat

10

I Komang Ardana dkk, Manajemen Sumber Daya

Manusia Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 57.

 

27

calon tenaga kerja dapat mencari melalui

bermacam-macam sumber.11

Menurut Randall S. Schuler dan Susan E.

Jackson (1997) dalam buku karya Nanang

Nuryanta (2008), Rekrutmen antara lain meliputi

upaya pencarian sejumlah calon tenaga kerja yang

memenuhi syarat dalam jumlah tertentu sehingga

peusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang

paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan

yang ada.

Menurut Handoko T Hani, rekrutmen

berkaitan dengan pencarian dan penarikan

sejumlah tenaga kerja potensial yang akan

diseleksi dan akan memenuhi kebutuhan-

kebutuhan organisasi. 12

Dari beberapa penjelasan rekrutmen diatas,

maka penulis menyimpulkan bahwa rekrutmen

adalah proses menarik pelamar yang mempunyai

minat dan kualifikasi yang tepat untuk mengisi

posisi atau jabatan tertentu di dalam organisasi.

Proses ini dimulai ketika para pelamar dicari dan

berakhir ketika lamaran-lamaran mereka

diserahkan atau dikumpulkan. Hasilnya adalah

11

Husein Umar, Desain Penelitian MSDM dan Perilaku

Karyawan Paradigma Positvistik dan Berbasis Pemecahan Masalah,

(Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Edisi Pertama, hal. 24. 12

Handoko T Hani, Manajemen, (Yogyakarta: BPFE, 2003),

Ediisi Ke-2, h. 240.

 

28

merupakan sekumpulan pelamar calon karyawan

baru untuk diseleksi dan dipilih.

Manajemen syariah menjelaskan bahwa dalam

Islam, proses rekrutmen seharusnya dilakukan

secara terbuka, adil, jujur, dan jauh dari aspek-

aspek nepotisme. Islam mendorong kita untuk

memperlakukan setiap muslim secara adil. Sebagai

contoh dalam perekrutan, promosi atau keputusan-

keputusan lain dimana seorang manajer harus

menilai seseorang dengan sikap jujur dan adil. Hal

itu merupakan sebuah keharusan, dengan demikian

tidak ada alasan lain seperti nepotisme,

favouritisme, atau kepentingan pribadi dalam

suatu proses rekrutmen.13

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam

surat An-Nisa ayat 58:

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu

menyampaikan amanat kepada yang berhak

13 Muhammad R Lukman Fauroni , Visi Al-Quran Tentang

Etika Bisnis, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), Edisi 1, h. 174.

 

29

menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila

menetapkan hukum diantara manusia supaya

kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya

Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha

Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS. An-

Nisa:58). 14

Ayat tersebut mengindikasikan adanya suatu

kewajiban bagi para pemimpin untuk mengangkat

individu dalam hal ini tenaga kerja yang paling

kompeten dan layak menempati jabatan tertentu

guna melaksanakan tugas secara efektif dan

efesien.

b. Tujuan Rekrutmen

Rekrutmen adalah serangkaian kegiatan yang

dimulai ketika sebuah perusahaan atau organisasi

memerlukan tenaga kerja dan membuka lowongan

sampai mendapatkan calon karyawan yang

diinginkan sesuai dengan jabatan atau lowongan

yang ada. Dengan demikian, tujuan rekrutmen

adalah menerima pelamar sebanyak-banyaknya

sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan

dari berbagai sumber, sehingga memungkinkan

14

Al-Qur’an dan Terjemahan Surat An-Nisa Ayat 58.

 

30

akan terjaring calon karyawan dengan kualitas

tertinggi.15

c. Sumber- sumber Rekrutmen

Perencanaan rekrutmen harus dilakukan dengan

memperhatikan sumber tenaga kerja, baik internal

maupun eksternal.

1). Rekrutmen Internal

Sumber internal meliputi karyawan yang

ada sekarang, yang dapat dicalonkan untuk

dipromosikan, dipindah tugaskan atau dirotasi

tugasnya, serta mantan karyawan yang bisa

dipanggil kembali. Untuk melakukan rekrutmen

internal, kegiatan yang populer dan banyak

digunakan di antaranya adalah sebagai berikut:

16

a) Rencana suksesi, merupakan kegiatan yang

difokuskan pada usaha mempersiapkan

pekerja untuk mengisi posisi-posisi

eksekutif.

b) Penawaran terbuka untuk satu jabatan (job

posting), merupakan sistem mencari pekerja

yang berkemampuan tinggi untuk mengisi

jabatan yang kosong, dengan memberikan

15

Veithzal Rivai, dkk., Manajemen Sumber Daya Manusia

untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Rajawali Pers,

2009), h. 150. 16

Mila Badriyah, Manajemen Sumber Daya Manusia,

(Bandung: Pustaka Setia, 2017), h. 91-93.

 

31

kesempatan pada semua pekerja yang

berminat. Semua pekerja yang berminat

untuk mengisi jabatan diminta untuk

menyampaikan permohonan untuk

mengikuti seleksi internal.

c) Perbantuan pekerja

Rekrutmen internal dapat dilakukan

melalui perbantuan pekerja untuk jabatan

dari unit kerja lain (pekerja yang ada).

setelah selang beberapa waktu, apabila

pekerja yang diperbantukan merupakan

calon yang cocok atau tepat dan sukses, ia

dapat diangkat untuk mengisi jabatan yang

kosong tersebut. Perbantuan pekerja ini

merupakan sumber tenaga kerja internal

yang penting untuk semua tingkatan jabatan

karena sudah mengenal secara baik

perusahaan tempatnya bekerja. Oleh karena

itu, pembayaran upah serta insentif lainnya

harus sesuai dengan jabatan baru agar

motivasi untuk bekerja secara efektif dan

efesien cukup tinggi.

d) Kelompok pekerja sementara

Kelompok pekerja sementara adalah

sejumlah tenaga kerja yang dipekerjakan dan

diupah menurut keperluan, dengan

memperhitungkan jumlah jam atau hari

 

32

kerja. Salah satu diantaranya adalah dengan

sistem kontrak, yang akan diakhiri jika masa

kontrak selesai.

e) Promosi dan pemindahan

Rekrutmen yang paling banyak dilakukan

adalah promosi untuk mengisi jabatan yang

bersifat horizontal. Kekosongan pada jabatan

yang lebih tinggi yang diambil dari pekerja

yang jabatannya lebih rendah atau dalam

bentuk memindahkan pekerja dari satu

jabatan ke jabatan yang lain yang sama

jenjangnya. Dengan kata lain, promosi

bersifat vertical, sedangkan pemindahan

bersifat horizontal.

2) Rekrutmen Eksternal

Rekrutmen eksternal adalah proses

mendapatkan tenaga kerja dari pasar tenaga

kerja di luar perusahaan. Sumber rekrutmen

eksternal meliputi individu-individu yang saat

ini bukan merupakan anggota organisasi atau

lembaga. Manfaat terbesar rekrutmen eksternal

adalah jumlah pelamar yang lebih banyak dapat

direkrut. Hal ini tentunya mengarah pada

kelompok pelamar yang lebih besar dan

kompeten daripada yang normalnya dapat

direkrut secara internal. Pelamar dari luar tentu

membawa ide, teknik kerja, metode produksi,

 

33

atau pelatihan yang baru ke dalam perusahaan,

yang nantinya akan menghasilkan wawasan

baru dalam profitabilitas. Setiap organisasi atau

perusahaan secara periodik memerlukan tenaga

kerja dari pasar tenaga kerja di luar perusahaan.

Pasar tenaga kerja merupakan sumber tenaga

kerja yang sangat bervariasi. Beberapa

bentuknya adalah sebagai berikut:17

a) Hubungan dengan universitas

Universitas atau perguruan tinggi

merupakan lembaga pendidikan yang

bertugas menghasilkan tenaga kerja sesuai

dengan lapangan kerja yang terdapat di

masyarakat. Dengan demikian, universitas

merupakan sumber tenaga kerja yang dapat

dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengisi

jabatan dalam bidang bisnis atau produk lini

dan jabatan penunjangnya.

b) Eksekutif mencari perusahaan

Sering terjadi perusahaan memerlukan

eksekutif senior untuk mengisi jabatan

penting, dengan menawarkan upah atau gaji

yang kompetetif dibandingkan dengan

perusahaan sejenis sebagai pesaingnya.

17

Mila Badriyah, Manajemen Sumber Daya Manusia,

(Bandung: Pustaka Setia, 2017), h. 93-95

 

34

c) Agen tenaga kerja

Rekrutmen eksternal lainnya dapat

dilakukan melalui agen tenaga kerja yang

memiliki calon dengan berbagai kualifikasi

dan kualitasnya. Untuk itu, perusahaan

hanya menyampaikan karakteristik calon

yang diinginkan. Perusahaan membayar agen

apabila calon yang diajukan disetujui dan

diangkat sebagai eksekutif.

d) Rekrutmen dengan advertensi

Rekrutmen eksternal dapat dilakukan

dengan cara mengadventasikan tenaga kerja

yang diperlukan. Untuk keperluan itu dapat

dipergunakan surat kabar lokal, termasuk

majalah, radio, dan televisi, bahkan melalui

surat yang disampaikan secara langsung

kepada calon.

e) Bentuk eksternal lain

Bentuk lain dari rekrutmen eksternal

yang dapat digunakan adalah sebagai

berikut:

1) Teman atau keluarga pekerja dengan

memberikan kesempatan kepada pekerja

untuk mencalonkan seseorang yang

dikenalnya, dengan ketentuan harus

melalui seleksi agar memperoleh tenaga

kerja berkualitas, cara ini disebut juga

 

35

“rekrutmen dari mulut ke mulut” yang

mungkin merupakan rekrutmen internal dan

mungkin pula bersifat eksternal.

2) Kantor penempatan tenaga kerja di Indonesia

dalam rangka menyalurkan tenaga kerja yang

sangat besar jumlahnya, pemerintah dapat

ikut berperan aktif dalam membantu pencari

kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Dengan

demikian, organisasi dapat meminta bantuan

atau bekerja sama dalam merekrut tenaga

kerja baru melalui daftar tunggu pencari

kerja. Setiap calon dipanggil untuk

mengikuti seleksi agar diperoleh tenaga kerja

yang kompetetif.

3) Balai latihan keterampilan kerja tertentu.

Dari balai ini dapat diperoleh sejumlah calon

yang direkomendasi. Jika jumlahnya

melebihi kebutuhan, dapat dilakukan

penyeleksian melalui proses yang objektif.

4) Organisasi professional yaitu dengan cara

meminta bantuan atau bekerja sama dengan

organisasi professional yang relevan, dalam

usaha merekrut tenaga kerja yang

berkualitas.

 

36

Keuntungan dan kerugian dari masing-masing

sumber rekrutmen tersebut antara lain adalah

sebagai berikut:

1. Sumber dari dalam (internal): keuntungannya

adalah meningkatkan moral kerja dan

kedisiplinan karyawan karena ada kesempatan

promosi, prilaku dan loyalitas karyawan

semakin besar terhadap perusahaan, biaya

penarikan relatif kecil karena tidak perlu

memasang iklan, waktu penarikan relatif

singkat, orientasi dan induksi tidak diperlukan

lagi, kestabilan karyawan semakin baik.

Adapun kekurangannya adalah kewibawaan

karyawan yang dipromosikan itu kurang, dan

kurang membuka kesempatan sistem kerja baru

dalam perusahaan.18

2. Sumber dari luar (eksternal): keuntungannya

adalah mempunyai ide dan wawasan baru, dan

memperluas asset pengetahuan perusahaan.

Adapun kerugiannya adalah belum dikenal,

mengecewakan orang dalam yang

mengharapkan posisi yang diambilnya,

18

Malayu S.P Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia,

(Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 42.

 

37

perlu sosialisasi dan pelatihan tertentu, memakan

waktu yang lebih lama untuk mendapatkannya,

dan mungkin lebih mahal.

2. Seleksi

Proses seleksi merupakan proses pengambilan

keputusan bagi calon pelamar uuntuk diterima atau

ditolak. Banyak pertimbangan yang diperlukan

untuk memilih orang yang tepat. Pedoman pokok

dalam mengadakan seleksi ialah spesifikasi

jabatan, karena dari situlah diketahui kualitas SDM

yang dibutuhkan. 19

a. Pengertian Seleksi

Seleksi (selection) adalah proses memilih

calon karyawan yang memiliki kualifikasi sesuai

dengan persyaratan pekerjaan. Kegiatan seleksi

dilakukan untuk mengurangi sebagian jumlah

pelamar, sehingga diperoleh calon karyawan yang

terbaik.20

Seleksi adalah kegiatan dalam manajemen

SDM yang dilakukan setelah proses rekrutmen

selesai dilaksanakan. Hal ini berarti telah

terkumpul sejumlah pelamar yang memenuhi

19

Veithzal Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk

Perusahaan dari teori ke praktik, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

2005), h. 170. 20

Wilson Bangun, Manajemen Sumber Daya Manusia,

(Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), h. 159.

 

38

syarat untuk kemudian dipilih mana yang dapat

ditetapkan sebagai karyawan dalam suatu

perusahaan. Proses pemilihan ini yang dinamakan

dengan seleksi. Proses seleksi sebagai sarana yang

digunakan dalam memutuskan pelamar mana yang

akan diterima. Prosesnya dimulai ketika pelamar

melamar kerja dan diakhiri dengan keputusan

penerimaan. Berdasarkan pengertian itu maka

kegiatan seleksi itu mempunyai arti yang sangat

strategis dan penting bagi perusahaan. Apabila

dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip

manajemen SDM secara wajar, maka proses

seleksi akan dapat menghasilkan pilihan karyawan

yang dapat diharapkan kelak memberikan

kontribusi yang positif dan baik.21

Seleksi merupakan kegiatan yang benar-benar

harus disiapkan secara baik melalui proses yang

panjang dan memerlukan biaya yang besar, namun

hasilnya akan dinikmati untuk jangka panjang dan

karyawan tersebut dapat bekerja dengan motivasi

yang tinggi serta berkarya secara maksimal.

Seleksi dilaksanakan tidak saja untuk penerimaan

karyawan baru saja, akan tetapi seleksi ini dapat

pula dilakukan karena untuk

21

Veithzal Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk

Perusahaan dari teori ke praktik, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

2005), h. 170.

 

39

pengembangan, atau penerimaan karena adanya

peluang jabatan. Untuk memperoleh atau

mendapatkan peluang jabatan tersebut perlu

dilakukan seleksi, sehingga dapat diperoleh SDM

yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Peluang

jabatan ini dapat diisi oleh siapa saja yang ada di

lingkungan perusahaan tersebut yang memenuhi

persyaratan dan kualifikasi tertentu.22

b. Proses dan Tahapan Seleksi

Proses seleksi adalah langkah-langkah yang

harus dilalui oleh para pelamar sampai akhirnya

memperoleh keputusan ia diterima atau ditolak

sebagai karyawan baru. Proses ini berbeda antara

satu perusahaan dengan perusahaan lainnya.

Proses tersebut pada umumnya meliputi evaluasi

persyaratan, testing, wawancara, dan ujian fisik.

Ada dua konsep penting yang harus diperhatikan

untuk peralatan seleksi ini, yaitu reliabilitas dan

validitas. Realibilitas (dapat dipercaya)

berhubungan dengan konsistensi pengukuran yang

digunakan sepanjang waktu, dan juga

pertimbangan ukuran berapa banyak kesalahan

yang terlihat dalam pengukuran yang terjadi

sekarang. Sedangkan yang dimaksud dengan

validitas adalah skor yang diberikan pada waktu

22 Veithzal Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk

Perusahaan dari teori ke praktik, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

2005), h.170-171.

 

40

tes atau wawancara sesuai dengan kinerja

pekerjaan yang nyata.

Ada beberapa instrumen yang dapat

digunakan dalam seleksi, yaitu:23

a) Surat-Surat Rekomendasi

Pada umumnya surat-surat rekomendasi

tidak berkaitan dengan kinerja pekerjaan

karena semuanya mengandung pujian positif.

Yang perlu diperhatikan bagaimana isi

rekomendasi yang terutama tentang sifat-sifat

orang yang direkomendasikan sebagai bahan

pertimbangan evaluasi.

b) Format (borang) Lamaran

Pada tahap ini perlu format baku formulir

lamaran untuk mempermudah penyeleksi

mendapatkan informasi atau data yang

lengkap dari calon karyawan.

c) Tes Kemampuan

Tes kemampuan adalah alat-alat yang

menilai kesesuaian antara para pelamar

dengan syarat-syarat pekerjaan. Pada tahap ini

dilakukan penilaian terhadap para pelamar

dengan syarat yang telah ditetapkan. Tes ini

ditujukan untuk mendapat tenaga kerja yang

23

Veithzal Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk

Perusahaandari teori ke praktek, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

2005), h. 171-190.

 

41

sesuai dengan harapan perusahaan. Tes ini

untuk mengukur tingkat kecerdasan

(intelegensi test), kecekatan, kepribadian

(personality test), minat (interest test), bakat

(aptitude test), prestasi (achievement tes) dan

lain-lain. Selain itu, tes berfungsi untuk

meramal berhasil tidaknya pelamar dalam

melaksanakan pekerjaan, reaksi, kepandaian,

potensi dan lain-lain.

d) Tes Potensi Akademik (ability test)

Beraneka macam tes mengukur sejauh

mana kemampuan pelamar mulai dari

kemampuan verbal dan keterampilan kualitatif

sampai pada kecepatan persepsi. Cognitive

ability test mengukur kemampuan potensi

pelamar yang pada area tertentu, misalnya

matematika, intelegensia. Hal ini merupakan

predikator yang sah dari kinerja pekerjaan

yang mempunyai skor tinggi. Dalam cognitive

test diramalkan pelamar akan dapat belajar

lebih banyak dan lebih cepat serta dapat

beradaptasi secara cepat terhadap perubahan

keadaan.

e) Tes Kepribadian

Tes kepribadian (personality test) menaksir

sifat-sifat (traits), karakteriristik pekerjaan

yang cenderung konsisten dan bertahan lama.

 

42

Tes ini sering dipersoalkaan karena sifat-sifat

adalah subjektif dan tidak dapat dipercaya

serta tidak berkaitan langsung dengan kinerja

pekerjaaan.

f) Tes Psikologi

Tes psikologi dirancang untuk

menganalisis apakah para pelamar mempunyai

etika kerja yang baik, dapat dimotivasi, atau

sebaliknya dapat dikalahkan oleh tantangan-

tantangan pekerjaan. Oleh karena itu, melalui

tes psikologi merupakan alat untuk mengukur

kepribadian atau temperamen, kemampuaan

logika dan pertimbangan, pendapat, kreativitas

serta komponen-komponen kepribadian yang

lainnya.

g) Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan

mendalam dan formal yang diadakan untuk

mengevaluasi tentang pelamar.

h) Wawancara dengan Supervisor

Tanggung jawab terakhir untuk

keberhasilan pekerja yang baru diterima

terletak pada supervisor yang sering dapat

mengevaluasi kemapuan-kemampuan teknis

pelamar dan dapat menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang berkaitan dengan pekerjaan

khusus pelamar dengan tepat.

 

43

i) Evaluasi Medis/Kesehatan

Proses seleksi termasuk pula evaluasi

medis pelamar sebelum keputusan

mempekerjakan karyawan dibuat. Normalnya,

evaluasi tersebut terdiri atas ceklis kesehatan

yang meminta pelamar menunjukkan

informasi kesehatan dan kecelakaan.

j) Peninjauan Pekerjaan yang Realistis

Peninjauan pekerjaan yang realistis artinya

menunjukkan pekerjaan kepada para pegawai

dan format pekerjaan sebelum keputusan

penerimaan dibuat. Hal ini menunjukkan

kepada calon karyawan, jenis pekerjaan,

peralatan, dan kondisi-kondisi kerja yang

dilibatkan.

k) Assessment Center

Assessment center adalah cara penilaian

para karyawan dengan menggunakan tempat

tertentu untuk menguji pelamar dalam suatu

simulasi atas tugas-tugas yang diminta. Para

penyelia menilai kinerja pada simulasi ini dan

membuat kesimpulan menangani kemampuan

dan keterampilan masing-masing pelamar

pada area tertentu, seperti pengorganisasian,

perencanaan, pembuatan keputusan, dan

kepemimpinan.

 

44

l) Drug Test

Tes ini secara khusus meminta para

pelamar untuk menjalani analisis air seni

sebagai pokok dari prosedur seleksi rutin.

Maksud utama dari tes ini adalah untuk

menghindari pengangkatan karyawan yang

mungkin membuat masalah.

m) Keputusan Penerimaan

Terlepas dari apakah supervisor atau

departemen SDM membuat keputusan

penerimaan, penerimaan (kerja) menandakan

akhir proses seleksi dengan beranggapan

bahwa kandidat menerima tawaran kerja.

c. Sistem seleksi yang efektif

Dalam hal ini perlu disadari bahwa proses

seleksi karyawan baru merupakan kegiatan

penting bagi perusahaan maupun bagi calon

karyawan itu sendiri. Mempertahankan ataupun

mengembankan suatu sistem seleksi yang

menghasilkan karyawan produktif dan mencari

peluang untuk meningkatkan cara kerjanya sangat

penting untuk keberhasilan perusahaan. Sistem

seleksi yang efektif pada dasarnya memiliki tiga

sasaran, yaitu:

a). Keakuratan, artinya kemampuan dari proses

seleksi untuk secara tepat dapat

memprediksikinerja pelamar.

 

45

b). Keadlilan, artinya memberikan jaminan bahwa

setiap pelamar yang memenuhi persyaratan

diberikan kesempatan yang sama di dalam sistem

seleksi

c). Keyakinan, artinya taraf orang-orang yang

terlibat dalam proses seleksi yakin akan manfaat

yang diperoleh.24

d. Jenis-jenis seleksi

Seleksi merupakan proses untuk mencocokkan

orang-orang dengan kualifikasi yang mereka

miliki. Jenis-jenis seleksi adalah sebagai berikut:25

1) Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi yaitu seleksi berupa

surat-surat yang dimiliki pelamar untuk

menentukan apakah sudah sesuai dengan

persyaratan yang diminta organisasi

perusahaan, antara lain:

a). Ijazah

b). Riwayat Hidup

c).Domisili/keberadaan status yang

bersangkutan

d). Surat Lamaran

e). Sertifikat keahlian

24

Veithzal Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk

Perusahaandari teori ke praktek, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

2005), h. 191. 25

Veithzal Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk

Perusahaandari teori ke praktek, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

2005), h. 192-193.

 

46

f). Pas foto

g). Copy Identitas (KTP, Pasport, SIM, dan

lain-lain)

h). Pengalaman kerja

i). Umur

j). Jenis kelamin

k). Status Perkawinan

l). Surat Keterangan kesehatan dari dokter

m). Akte Kelahiraan

2). Seleksi secara tertulis, terdiri dari:

a). Tes kecerdasan (Intelegensi test)

b). Tes kepribadian (Personal test)

c). Tes bakat (Aptitude test)

d). Tes minat (Interest test)

e). Tes prestasi (Achievment test)

3). Seleksi tidak tertulis terdiri dari:

a). Wawancara

b). Praktek

c). Kesehatan/Medis

3. Penempatan

a. Pengertian Penempatan

Penempatan adalah penugasan atau penugasan

kembali seorang karyawan kepada pekerjaan

barunya.26

Penempatan (placement) berkaitan

26

Veithzal Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk

Perusahaandari teori ke praktek, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

2005), h. 211.

 

47

dengan penyesuaian kemampuan dan bakat

seseorang dengan pekerjaan yang akan

dikerjakannya. Suatu tugas manajer yang penting

untuk menempatkan orang sesuai dengan

pekerjaan yang tepat. Seseorang diberikan

pekerjaan sesuai dengan pengetahuan,

keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki

sesuai dengan persyaratan pekerjaan. Kesalahan

dalam menempatkan karyawan pada pekerjaan

yang sesuai akan mendapatkan hasil yang kurang

baik. Ketidaktelitian dalam hal ini bisa berakibat

pada kurangnya semangat kerja yang berdampak

pada rendahnya prestasi kerja, dan tingginya

tingkat turnover dan absensi karyawan.

Keberhasilan dalam penempatan karyawan

akan melibatkan suatu kegiatan penting adalah

seleksi. Berbagai macam atau tahap seleksi yang

dapat dilalui untuk dapat mengetahui kesesuaian

pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan calon

karyawan dengan persyaratan pekerjaan. Melalui

tes psikologi dan wawancara serta alat tes lainnya

dapat digunakan sebagai dasar dalam penempatan

karyawan. Oleh karena itu, kedua konsep tersebut

tidak dapat dipisahkan, karena kesalahan dalam

 

48

seleksi akan dapat menempatkan karyawan pada

posisi yang kurang tepat. 27

b. Jenis Penempatan

Terdapat tiga jenis penting dari penempatan,

yaitu promosi, transfer, dan demosi.

a) Promosi

Promosi terjadi apabila seorang karyawan

dipindahkan dari satu pekerjaan ke pekerjaan

lain yang lebih tinggi dalam hal pembayaran,

tanggung jawab, dan atau level. Dasar

kebijakan promosi pada umumnya berdasarkan

pengalaman kerja, prestasi kerja, dan kecakapan

kerja.

b) Transfer atau rotasi

Transfer adalah seorang karyawan

dipindahkan dari satu bidang tugas ke bidang

tugas lainnya yang tingkatannya hampir sama

baik tingkat gaji, tanggung jawab, maupun

tingkat strukturalnya. Dengan memindahkan

seorang karyawan ke bidang kerja tertentu, para

manajer mungkin dapat melakukan perbaikan

pemanfaatan SDM yang ada.

c) Demosi

Demosi adalah seorang karyawan

dipindahkan dari satu posisi ke posisi lainnya

27

Wilson Bangun, Manajemen Sumber Daya Manusia,

(Jakarta:Penerbit Erlangga, 2012), h. 159.

 

49

yang lebih rendah tingkatannya, baik tingkat gaji,

tanggung jawab, maupun tingkat strukturalnya. Biasanya

karyawan di demosi karena kinerja yang tidak baik, atau

karena ketidaktaatan terhadap disiplin kerja seperti terlalu

sering absen atau tidak hadir.

C. Petugas Haji

Petugas haji Indonesia adalah petugas yang diangkat

oleh Menteri Agama yang bertanggungjawab

melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kepada jamaah

haji, baik petugas yang menyertai jamaah haji (kloter)

maupun Paniltia Penyelenggara Ibadah Haji (Pusat, Arab

Saudi, dan Embarkasi). Jenis petugas haji meliputi

petugas yang menyertai jamaah (TPHI, TPIHI, TKHI,

TPHD dan TKHD) serta Panitia Penyelenggara Ibadah

Haji (Pusat, Arab Saudi, dan Embarkasi). 28

1. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (Non Kloter)

Panitia penyelenggara ibadah haji yang disingkat

PPIH adalah petugas yang diangkat oleh Menteri

Agama untuk melaksanakan tugas pembinaan,

pelayanan, dan perlindungan terhadap jamaah haji di

Pusat, Embarkasi, dan Arab Saudi.29

PPIH Pusat adalah Panitia Penyelenggara Ibadah

Haji yang bertanggungjawab dalam memberikan

28

Buku Pintar Penyelenggaraan Ibadah Haji, h.3. 29

Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji

dan Umrah, PetunjukTeknis Penyiapan Petugas Haji Indonesia, 2009, h. 5.

 

50

pelayanan perhajian yang ditempatkan di Kementerian

Agama Pusat.30

PPIH Arab Saudi adalah petugas haji yang

bertanggungjawab dalam pembinaan, pelayanan

umum, bimbingan ibadah, pelayanan kesehatan serta

perlindungan jamaah haji di Arab Saudi yang

ditugaskan di tiga daerah kerja yaitu: Jeddah, Madinah,

dan Makkah serta Kantor Misi Haji di Jeddah.31

Komposisi petugas ini berasal dari aparat Kementerian

Agama, Kementerian Kesehatan, instansi terkait dan

Tenaga Musiman (Temus). 32

PPIH Embarkasi adalah petugas haji yang

bertanggungjawab pada pembinaan, pelayanan umum,

bimbingan ibadah, pelayanan kesehatan serta

perlindungan jamaah haji pada setiap embarkasi.33

2. Petugas yang menyertai jamaah (Kloter)

Petugas yang menyertai jamaah adalah petugas

yang ditugaskan melayani dan membimbing jamaah

dalam satu kelompok terbang (kloter) sejak dari

embarkasi sampai ke debarkasi tanah air.34

Petugas

yang menyertai jamaah terdiri dari TPHI, TPIHI,

TKHI, TPHD dan TKHD.

30

Buku Pintar Penyelenggaraan Ibadah Haji, h.3. 31

Buku Pintar Penyelenggaraan Ibadah Haji, h.4. 32

Ali Rokhmad, dkk., Problematika Penyelenggaraan Ibadah Haji

(Studi Kasus Haji di dalam Negeri dan di Arab Saudi), (Jakarta: Kementerian

Agama RI Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2016), h. 65. 33

Buku Pintar Penyelenggaraan Ibadah Haji, h. 4. 34

Buku Pintar Penyelenggaraan Ibadah Haji, h. 3.

 

51

TPHI adalah petugas yang menyertai jamaah

dalam bidang administrasi dan manajerial sebagai

ketua kloter. TPIHI adalah petugas haji dalam bidang

bimbingan ibadah haji. TKHI adalah petugas haji

dalam bidang pelayanan kesehatan baik dokter atau

perawat.35

TPHD dan TKHD adalah petugas yang ditetapkan

oleh Gubernur atau Bupati/Walikota untuk melayani

jamaah daerah masing-masing. Adapun TPHD dalam

bidang pelayanan umum dan ibadah, sedangkan TKHD

untuk melayani bidang kesehatan.36

Mereka diharapkan

dapat menjadi penghubung antar petugas dan jamaah.

Pelaksanaan rekrutmen petugas haji untuk Tim

Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) dilakukan oleh

Kementerian Kesehatan melalui Pusat Kesehatan Haji,

sedangkan untuk pelaksanaan rekrutmen Tim Pemandu

Haji Daerah (TPHD), dan Tim Kesehatan Haji Daerah

(TKHD) dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.

35

Buku Pintar Penyelenggaraan Ibadah Haji, h.3. 36

Buku Pintar Penyelenggaraan Ibadah Haji, h.4.

 

52

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN

A. Sejarah terbentuknya Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi Banten

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Hal

tersebut tercermin baik dalam kehidupan bermasyarakat

maupun dalam kehidupan bernegara. Di lingkungan

masyarakat terlihat terus meningkat kesemarakan dan

kekhidmatan kegiatan keagamaan baik dalam bentuk

ritual, maupun dalam bentuk sosial keagamaan. Semangat

keagamaan tersebut, tercermin pula dalam kehidupan

bernegara yang dapat dijumpai dalam dokumen-dokumen

kenegaraan tentang falsafah negara Pancasila, UUD 1945,

GBHN, dan buku Repelita serta memberi jiwa dan warna

pada pidato-pidato kenegaraan.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional semangat

keagamaan tersebut menjadi lebih kuat dengan

ditetapkannya asas keimanan dan ketaqwaan terhadap

Tuhan yang Maha Esa sebagai salah satu asas

pembangunan. Hal ini berarti bahwa segala usaha dan

kegiatan pembangunan nasional dijiwai, digerakkan dan

dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap

Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi

landasan spiritual, moral dan etik pembangunan.

 

53

Secara historis benang merah nafas keagamaan

tersebut dapat ditelusuri sejak abad V Masehi, dengan

berdirinya kerajaan Kutai yang bercorak Hindu di

Kalimantan melekat pada kerajaan-kerajaan di pulau

Jawa, antara lain kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat,

dan kerajaan Purnawarman di Jawa Tengah. Pada abad

VIII corak agama Budha menjadi salah satu ciri kerajaan

Sriwijaya yang pengaruhnya cukup luas sampai ke Sri

Lanka, Thailand dan India. Pada masa Kerajaan

Sriwijaya, candi Borobudur dibangun sebagai lambang

kejayaan agama Budha. Pemerintah kerajaan Sriwijaya

juga membangun sekolah tinggi agama Budha di

Palembang yang menjadi pusat studi agama Budha se-

Asia Tenggara pada masa itu. Bahkan beberapa siswa dari

Tiongkok yang ingin memperdalam agama Budha lebih

dahulu beberapa tahun membekali pengetahuan awal di

Palembang sebelum melanjutkannya ke India.

Menurut salah satu sumber Islam mulai memasuki

Indonesia sejak abad VII melalui para pedagang Arab

yang telah lama berhubungan dagang dengan kepulauan

Indonesia tidak lama setelah Islam berkembang di jazirah

Arab. Agama Islam tersiar secara hampir merata di

seluruh kepulauan nusantara seiring dengan berdirinya

kerajaan-kerajaan Islam seperti Perlak dan Samudera

Pasai di Aceh, kerajaan Demak, Pajang dan Mataram di

Jawa Tengah, kerajaan Cirebon dan Banten di Jawa Barat,

kerajaan Goa di Sulawesi Selatan, kerajaan Tidore dan

 

54

Ternate di Maluku, kerajaan Banjar di Kalimantan, dan

lain-lain.

Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia menentang

penjajahan Belanda banyak raja dan kalangan bangsawan

yang bangkit menentang penjajah. Mereka tercatat

sebagai pahlawan bangsa, seperti Sultan Iskandar Muda,

Teuku Cik Di Tiro, Teuku Umar, Cut Nyak Dien,

Panglima Polim, Sultan Agung Mataram, Imam Bonjol,

Pangeran Diponegoro, Sultan Agung Tirtayasa, Sultan

Hasanuddin, Sultan Goa, Sultan Ternate, Pangeran

Antasari, dan lain-lain. Pola pemerintahan kerajaan-

kerajaan tersebut diatas pada umumnya selalu memiliki

dan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi pemerintahan umum, hal ini tercermin pada

gelar Sampean Dalem Hingkang Sinuhun sebagai

pelaksana fungsi pemerintahan umum.

2. Fungsi pemimpin keagamaan tercermin pada gelar

Sayidin Panatagama Kalifatulah.

3. Fungsi keamanan dan pertahanan, tercermin dalam

gelar raja Senopati Hing Ngalogo.

Pada masa penjajahan Belanda sejak abad XVI sampai

pertengahan abad XX pemerintahan Hindia Belanda juga

mengatur pelayanan kehidupan beragama. Tentu saja

pelayanan keagamaan tersebut tak terlepas dari

kepentingan strategi kolonialisme Belanda. Dr.C. Snuck

Hurgronye, seorang penasehat pemerintah Hindia Belanda

dalam bukunya Nederland en de Islam (Brill, Leiden

 

55

1911) menyarankan sebagai berikut: Sesungguhnya

menurut prinsip yang tepat, campur tangan pemerintah

dalam bidang agama adalah salah, namun jangan

dilupakan bahwa dalam sistem (tata negara) Islam

terdapat sejumlah permasalahan yang tidak dapat

dipisahkan hubungannya dengan agama yang bagi suatu

pemerintahan yang baik, sama sekali tidak boleh lalai

untuk mengaturnya.

Pokok-pokok kebijaksanaan pemerintah Hindia

Belanda di bidang agama adalah sebagai berikut:

1. Bagi golongan Nasrani dijamin hak hidup dan

kedaulatan organisasi agama dan gereja, tetapi harus

ada izin bagi guru agama, pendeta dan petugas

misi/zending dalam melakukan pekerjaan di suatu

daerah tertentu.

2. Bagi penduduk pribumi yang tidak memeluk agama

Nasrani, semua urusan agama diserahkan pelaksanaan

dan perigawasannya kepada para raja, bupati dan

kepala bumiputera lainnya.

Berdasarkan kebijaksanaan tersebut,

pelaksanaannya secara teknis dikoordinasikan oleh

beberapa instansi di pusat yaitu:

1. Soal peribadatan umum, terutama bagi golongan

Nasrani menjadi wewenang Departement van

Onderwijs en Eeredienst (Departemen Pengajaran

dan Ibadah)

 

56

2. Soal pengangkatan pejabat agama penduduk

pribumi, soal perkawinan, kemasjidan, haji, dan

lain-lain, menjadi urusan Departement van

Binnenlandsch Bestuur (Departemen Dalam

Negeri).

3. Soal Mahkamah Islam Tinggi atau Hofd voor

Islamietische Zaken menjadi wewenang

Departement van Justitie (Departemen Kehakiman).

Pada masa penjajahan Jepang kondisi tersebut pada

dasarnya tidak berubah. Pemerintah Jepang

membentuk Shumubu, yaitu kantor agama pusat

yang berfungsi sama dengan Kantoor voor

Islamietische Zaken dan mendirikan Shumuka,

kantor agama karesidenan, dengan menempatkan

tokoh pergerakan Islam sebagai pemimpin kantor.

Penempatan tokoh pergerakan Islam tersebut

merupakan strategi Jepang untuk menarik simpati

umat Islam agar mendukung cita-cita

persemakmuran Asia Raya di bawah pimpinan Dai

Nippon.

Secara filosofis, sosio politis dan historis agama

bagi bangsa Indonesia sudah berurat dan berakar

dalam kehidupan bangsa. Itulah sebabnya para

tokoh dan pemuka agama selalu tampil sebagai

pelopor pergerakan dan perjuangan kemerdekaan

baik melalui partai politik maupun sarana lainnya.

Perjuangan gerakan kemerdekaan tersebut melalui

 

57

jalan yang panjang sejak jaman kolonial Belanda

sampai kalahnya Jepang pada Perang Dunia ke II.

Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada

tanggal 17 Agustus 1945.

Pada masa kemerdekaan kedudukan agama

menjadi lebih kokoh dengan ditetapkannya

Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara dan

UUD 1945. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang

diakui sebagai sumber dari sila-sila lainnya

mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang

sangat religius dan sekaligus memberi makna

rohaniah terhadap kemajuankemajuan yang akan

dicapai. Berdirinya Departemen Agama pada 3

Januari 1946, sekitar lima bulan setelah proklamasi

kemerdekaan kecuali berakar dari sifat dasar dan

karakteristik bangsa Indonesia tersebut di atas juga

sekaligus sebagai realisasi dan penjabaran ideologi

Pancasila dan UUD 1945. Ketentuan juridis tentang

agama tertuang dalam UUD 1945 BAB E pasal 29

tentang Agama ayat 1, dan 2:

1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha

Esa.

2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap

penduduk untuk memeluk agamanya masing-

masing dan beribadah menurut agamanya dan

kepercayaannya itu. Dengan demikian agama

telah menjadi bagian dari sistem kenegaraan

 

58

sebagai hasil konsensus nasional dan konvensi

dalam praktek kenegaraan Republik Indonesia yang

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.1

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Banten merupakan unsur pelaksana Pemerintah

Pusat yang ada di daerah Provinsi Banten, dipimpin

oleh seorang kepala kantor yang berada di bawah

dan bertangggungjawab kepada Menteri Agama.

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten

dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama

Nomor 17 Tahun 2001 Kantor Wilayah Departemen

Agama Provinsi Banten, sehinggga berkedudukan

sebagai unsur pelaksana tugas Pemerintah dalam

mengurus pembangunan, pembinaan, dan pelayanan

keagamaan di wilayah Provinsi Banten.

B. Visi dan Misi Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Banten

Visi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Banten adalah: “Terwujudnya Masyarakat Banten yang

Agamis, Mandiri, Maju dan Sejahtera”.

1 Profil Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten,

dokumen dipublikasikan.

 

59

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Banten menetapkan misis

sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan

Pelayanan Administrasi.

2. Mewujudkan Pelayanan, Bimbingan Kehidupan dan

Kerukunan Umat Beragama.

3. Mewujudkan Pelayanan, Pengembangan, Pendidikan

Agama dan Keagamaan.

C. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi Banten

Susunan organisasi Kanwil Kementerian Agama

Provinsi Banten berdasarkan Keputusan Menteri Agama

RI Nomor: 13 Tahun 2012 terdiri dari:2

1. Kepala Kantor

2. Kepala Bagian Tata Usaha, membawahi:

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

b. Sub Bagian Ortala dan Kepegawaian

c. Sub Bagian Hukum dan KUB

d. Sub Bagian Informasi dan Hubungan Masyarakat

e. Sub Bagian Umum

3. Bidang Pendidikan Madrasah, membawahi:

a. Seksi Kurikulum dan Evaluasi

b. Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

c. Seksi Sarana dan Prasarana

2 Profil Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Banten, dokumen dipublikasikan.

 

60

d. Seksi Kesiswaan

e. Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi

Madrasah

4. Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam,

membawahi:

a. Seksi Pend. Agama Islam pada Pend. Anak Usia

Dini dan Pend. Dasar

b. Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan

Menengah

c. Seksi Pendidikan Diniyah dan Alquran

d. Seksi Pondok Pesantren

e. Seksi Sistem Informasi Pendidikan Agama dan

Keagamaan Islam

5. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah,

membawahi:

a. Seksi Pendaftaran dan Dokumen

b. Seksi Pembinaan Haji dan Umrah

c. Seksi Akomodasi, Transportasi dan Perlengkapan

Haji

d. Seksi Pengelola Keuangan Haji

e. Seksi Sistem Informasi Haji

6. Bidang Urais dan Pembinaan Syariah, membawahi:

a. Seksi Kepenghuluan

b. Seksi Pemberdayaan KUA

c. Seksi Kemasjidan

d. Seksi Produk Halal

 

61

e. Seksi Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi

URAIS

7. Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf,

membawahi:

a. Seksi Penerangan dan Penyuluhan Agama Islam

b. Seksi Kemitraan Umat Islam, Publikasi Dakwah

dan HBI

c. Seksi Pengemb. Seni Budaya Islam, Musabaqah

Al-Quran dan Hadist

d. Seksi Pemberdayaan Zakat

e. Seksi Pemberdayaan Wakaf

8. Pembimas Kristen

9. Pembimas Katholik

10. Pembimas Hindu

11. Pembimas Budha

 

62

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN

Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 13 Tahun 2012

Gambar 1.3:

Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Banten

Sumber: Dokumen Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Banten

 

63

STRUKTUR ORGANISASI

BIDANG PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN

Gambar 2.3:

Struktur Organisasi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten

Sumber: Dokumen Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Banten

KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN

DR. H. A. BAZARI SYAM MS., M.PD.I

NIP. 196404031991031004

KEPALA BIDANG

PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

Drs. H. UBIK BAEHAQIE., M.Si

NIP. 196404241992031002

KASI PENDAFTARAN DAN DOKUMEN HAJI

H. SEIKO, S.SOS

NIP. 197610122002121003

KASI PEMBINAAN HAJI DAN UMRAH

Drs. H. DENI RUSLI

NIP. 196801241994031002

KASI AKOMODASI TRANSPORTASI DAN PERLENGKAPAN HAJI

H. HUMAEDI HAKIM

NIP. 19705152003121001

KASI PENGELOLAANKEUANGAN HAJI

H. MOKHAMAD APIPI, SE.,M.AB

NIP. 197303232002121001

KASI SISTEM INFORMASI HAJI

Hj. NIA RAHAYU., M.Pd.i

NIP. 196304151991032001

1. NURUL HILMI NIP.195402052011011008

2. H. SUHANDI NIP.196707102002121003

3. MUHYIDDIN ABDUL WASIE NIP. -

1. ASEP AKHMAD FAOZI NIP.197203011998031002

2. N. MAKFIYATI NIP.197401072002122001

3. Hj. E. NURHAYATI, SH NIP.196910141991032001

4. H. IRFAN LIRISFANA, Lc NIP. -

1. H. SUBADRUZAMAN, S.Pd.i

NIP.197803162002121005

2. Hj. RUIYAH RASMAN, S.Pd.i

NIP.197801152002122007

1. ASEP DANI R NIP.197407272008011014

2. Hj. NUKE AULIA MELAWATI, ST NIP.198511292011012010

1. IRFAN HUSNUL HULUQ, SE NIP.197705282002121005

2. KOKO HARMOKO NIP.197911012009011007

 

64

D. Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi Banten

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten

mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi

Kementerian Agama dalam wilayah Provinsi Banten.

Berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan peraturan

perundangan, tugas pokoknya adalah pelayanan

pemerintah di bidang keagamaan di Provinsi Banten.

1. Tugas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Banten

Tugas pelayanan pemerintah di bidang keagamaan

di Banten tersebut meliputi:

a. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang

urusan agama Islam.

b. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang

penyelenggaraan haji serta pengembangan zakat dan

wakaf .

c. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang

penyelenggaraan pendidikan pada madrasah dan

pendidikan agama Islam pada sekolah umum serta

sekolah luar biasa.

d. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang

pendidikan keagamaan dan pondok pesantren.

e. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang

penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam pada

masyarakat dan pemberdayaan masjid.

 

65

f. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang

masyarakat Kristen.

g. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang

masyarakat Katolik.

h. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang

masyarakat Hindu.

i. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang

masyarakat Buddha.

j. Tugas memberikan pelayanan teknis dan

administrasi kepada seluruh satuan organisasi dan

atau satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Banten.

2. Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Banten

Dalam melaksanakan tugas tersebut juga

menyelenggarakan fungsi, yaitu :

a. Perumusan visi, misi dan kebijakan teknis di bidang

pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama

kepada masyarakat di Provinsi Banten.

b. Pembinaan, pelayanan dan bimbingan masyarakat

Islam, haji dan umrah, pengembangan zakat dan

wakaf, pendidikan agama dan keagamaan pondok

pesantren, pendidikan agama dan keagamaan pada

masyarakat dan pemberdayaan masjid, serta urusan

dan pendidikan agama serta bimbingan masyarakat

Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha sesuai

peraturan perundangan-undangan.

 

66

c. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan

administrasi dan informasi.

d. Pembinaan kerukunan umat beragama.

e. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian dan

pengawasan program.

f. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah,

instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam

rangka pelaksanaan tugas Kementerian di Provinsi

Banten.3

3 Profil Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Banten, dokumen dipublikasikan.

 

67

BAB IV

ANALISIS SISTEM PENERIMAAN PETUGAS HAJI

PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI BANTEN TAHUN 2018

A. Sistem Penerimaan Petugas Haji pada Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten Tahun

2018

Pola rekrutmen 2018 mengacu pada Peraturan Dirjen

Penyelenggaraan Haji dan Umrah nomor 78 tahun 2018

tentang pedoman rekrutmen petugas haji Indonesia.

Adapun tata cara rekrutmennya dilaksanakan berdasarkan

Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan

Umrah Nomor 104 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis

Rekrutmen Petugas Haji Indonesia Tahun 2018. Sistem

penerimaan yang dijalankan bertujuan untuk mendapatkan

sumber daya manusia dalam hal ini petugas haji yang

professional, akuntabel, dan mempunyai komitmen untuk

memberikan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan

kepada jamaah haji guna tercapainya tujuan dari

penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

Hal ini sejalan dengan teori sistem yang dikemukakan

oleh Onong uchyana effendi bahwa sistem adalah suatu

kebulatan dari sejumlah unsur yang memiliki struktur

dimana antara unsur satu dengan unsur yang lain saling

berhubungan, berinteraksi, dan bergantung yang memiliki

tujuan tertentu. Dalam hal ini, Kementerian Agama

 

68

melakukan sistem penerimaan petugas haji dengan suatu

tujuan yaitu mendapatkan petugas haji yang professional,

akuntabel, dan komitmennya dalam memberikan

pelayanan, pembinaan, serta perlindungan kepada jamaah

haji di Arab Saudi.

Sistem penerimaan petugas haji tahun 2018

dilakukan dengan berbagai kegiatan tahapan mulai dari

tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, hingga Pusat untuk

direkrut kemudian diseleksi dan ditempatkan pada posisi

jabatan yang sesuai dengan kemampuannya masing-

masing. Adapun proses seleksi yang dilakukan pada

tingkat Kabupaten/Kota dilakukan secara manual,

kemudian dilanjut pada tingkat Provinsi dan Pusat yang

dilaksanakan secara online dengan menggunakan sistem

Computer Assisted Test (CAT) dan seleksi

praktek/wawancara. Adapun yang dimaksud dengan

sistem Computer Assisted Test (CAT) adalah seleksi

rekrutmen petugas haji dengan berbasis aplikasi dengan

menggunakan android sebagai medianya.

Sistem penerimaan petugas haji pada Kantor

Wilayah Kementerian Provinsi Banten dapat dikatakan

sistem karena terdapat karakteristik atau sifat-sifat yang

mencirikan bahwa hal tersebut bisa dikatakan sebagai

suatu sistem. Adapun karakteristik yang dimaksud adalah:

a. Komponen sistem

Sistem penerimaan petugas haji pada Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten

 

69

memiliki sejumlah komponen yang saling berinteraksi,

bekerjasa untuk membentuk suatu kesatuan. Adapun

komponen-komponen tersebutadalah sebagai berikut:

1). Objek sistem penerimaan petugas haji pada Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten

adalah sebagai berikut:

a).Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Banten

b).Utusan Kantor Kementerian Agama

Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten yang telah

lulus dari seleksi tahap pertama

c). Ormas Islam

d). Perguruan tinggi Islam

e). Pondok pesantren

2). Metode sistem penerimaan petugas haji pada

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Banten. Adapun metode yang digunakan melalui

tiga cara, yaitu:

a). Seleksi administrasi

b). Seleksi Computer Assisted Test (CAT)

c). Tes wawancara/praktek

3). Materi sistem penerimaan petugas haji pada Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten

Bentuk soal yang diujikan dalam pelaksanaan

seleksi tingkat Kementerian Agama

Kabupaten/Kota adalah dalam bentuk manual

dengan jumlah soal setiap masing-masing bidang

 

70

tugas 100 soal dengan model jawaban multiple

choice (memilih jawaban yang dianggap benar

pada lembar jawaban). Sedangkan pada tingkat

Wilayah Provinsi dilaksanakan secara online

dengan metode sistem Computer Assisted Test

(CAT), dengan jumlah soal setiap masing-masing

bidang tugas 100 soal dengan model jawaban

multiple choice (memilih jawaban yang dianggap

benar pada lembar jawaban). Dalam hal ini, ada

beberapa materi yang harus calon petugas haji

kuasai diantaranya materi tentang landasan hukum

atau regulasi yang terkait penyelenggaraan haji,

seperti undang-undang, peraturan pemerintah,

aturan-aturan Menteri Agama, hak-hak jamaah,

kewajiban petugas, dan lain sebagainya, ilmu

manasik haji, dan juga fahami sedikit besarnya

bahasa Arab dan Inggris, karena terdapat beberapa

soal yang menggunakan bahasa Arab dan Inggris.

b. Batasan sistem

Batasan sistem pada sistem penerimaan petugas

haji pada Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Banten adalah sumber internal dan eksternal.

Sumber internal meliputi internal Kementerian Agama

Kabupaten/Kota maupun Provinsi (diperuntukkan bagi

yang mengikuti petugas haji TPHI dan PPIH Arab

Saudi). Sumber eksternal meliputi ormas Islam,

perguruan tinggi Islam, pondok pesantren, kepala KUA

 

71

dan lain sebagainya (diperuntukkan bagi yang

mengikuti petugas haji TPIHI).

c. Lingkungan luar sistem

Lingkungan luar sistem penerimaan petugas haji

meliputi ormas Islam, perguruan tinggi Islam, pondok

pesantren, kepala KUA dan lain sebagainya

(diperuntukkan bagi yang mengikuti petugas haji

TPIHI).

d. Penghubung sistem

Penghubung sistem penerimaan petugas haji pada

Kantor Wilayah Kementerian Provinsi Banten adalah

Media yang digunakan dalam penyampaian sistem

penerimaan petugas haji pada Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Banten adalah media

yang secara tertulis dan tidak tertulis. Adapun media

yang tertulis adalah berupa surat edaran pemberitahuan

tentang sistem penerimaan petugas haji. Sedangkan

media yang tidak tertulis adalah berupa pengumuman

yang disebar luaskan melalui sosial media atau website

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten

dan smartphone android sebagai media untuk

melakukan tes dengan sistem Computer Assisted Test

(CAT).

e. Masukan sistem

Masukan sistem adalah energi yang dimasukkan

ke dalam sistem agar sistem tersebut berjalan. Dalam

hal ini masukan sistem yang dimaksud adalah jaringan

 

72

yang digunakan saat seleksi Computer Assisted Test

(CAT) pada android.

f. Keluaran sistem

Keluaran sistem adalah energi yang diolah dan

diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna.

Dalam hal ini keluaran sistem yang dimaksud yaitu

hasil dari pelaksanaan sistem penerimaan petugas haji

berupa nilai-nilai yang dihasilkan para calon petugas

haji setelah melakukan seleksi administrasi, seleksi

Computer Assisted Test (CAT), dan seleksi

wawancara/praktek.

g. Sasaran sistem

Suatu sistem mempunyai tujuan atau sasaran,

apabila suatu sistem tidak mempunyai sasaran maka

sistem tidak akan ada dan apabila sistem itu mengenai

sasaran atau tujuan maka sistem tersebut dikatakan

berhasil. Adapun tujuan dari sistem proses penerimaan

petugas haji pada Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Banten adalah untuk menyeleksi calon

petugas haji yang memenuhi kriteria dan harapan

sebagai petugas haji yang handal, bisa bekerja dengan

baik, bisa menjadi petugas yang punya komitmen

untuk melakukan pembinaan, pelayanan, dan

perlindungan kepada jamaah.

 

73

Berikut adalah proses penerimaan petugas haji

pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Banten:

1. Proses Penerimaan Petugas Haji

Setelah penulis melakukan penelitian pada

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Banten mengenai sistem penerimaan petugas haji,

maka ada beberapa hal yang ingin penulis tuangkan

pada karya ilmiah ini, diantaranya sebagai berikut:

a. Proses Rekrutmen

1). Sumber-sumber penerimaan petugas haji

Menurut Veithizal Rifai, ada beberapa

sumber dalam proses penerimaan yakni meliputi:

sumber internal dan sumber eksternal. Faktanya,

sumber-sumber proses penerimaan petugas haji

pada Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Banten pun dilakukan sesuai dengan

teori yang berlaku. Sumber-sumber penerimaan

petugas haji pada Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi Banten :sumber internal meliputi

internal Kementerian Agama Kabupaten/Kota

maupun Provinsi (diperuntukkan bagi yang

mengikuti petugas haji TPHI dan PPIH Arab

Saudi). Sumber eksternal meliputi ormas Islam,

perguruan tinggi Islam, pondok pesantren, kepala

KUA dan lain sebagainya (diperuntukkan bagi

yang mengikuti petugas haji TPIHI).

 

74

b. Proses Seleksi

1) Pelaksanaan Seleksi di tingkat Kabupaten/Kota

a). Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi adalah seleksi berupa

pengumpulan berkas atau surat-surat yang

dimiliki oleh pelamar dalam hal ini petugas haji

untuk diserahkan kepada pihak panitia proses

penerimaan petugas haji pada Kementerian

Agama Kabupaten/Kota. Penerimaan pendaftaran

calon petugas di tingkat Kabupaten/Kota dan

seleksi administrasi dilaksanakan pada tanggal

20-25 Maret 2018. Berkas-berkas tersebut

kemudian akan dipilih apakah sesuai dengan

kriteria yang ditetapkan atau tidak. Apabila

berkas-berkas tersebut sesuai, maka calon peserta

berhak mengikuti seleksi tahap pertama dengan

mengikuti ujian tertulis yang diadakan serentak

pada tanggal 29 Maret 2018 pada Kementerian

Agama Kabupaten/Kota masing-masing.

Namun dalam hal ini, Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Banten pun

mengadakan seleksi pada tahap pertama. Seleksi

tingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Banten merupakan seleksi tahap

pertama untuk diusulkan sebagai peserta seleksi

tahap kedua di tingkat Provinsi, seleksi

administrasi dilaksanakan enam hari mulai

 

75

tanggal 20-25 Maret 2018 pukul 08.00 sampai

dengan 16.00 di Bidang Penyelenggaraan Haji

dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Banten. Adapun, pengumuman peserta

yang berhak mengikuti tes kompetensi tingkat

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Banten yaitu pada tanggal 27 Maret 2018.

Kemudian, tes kompetensi tingkat Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten

tahap pertama dilaksanakan serentak pada

tanggal 29 Maret 2018 bersamaan dengan

pelaksanaaan tes tertulis di Kementerian Agama

Kabupaten/Kota. Pengumuman peserta yang

berhak mengikuti seleksi tahap kedua pada

tingkat Kementerian Agama Provinsi yaitu

tanggal 09 April 2018.

Berikut adalah beberapa persyaratan peserta

calon petugas haji:1

a. Surat usulan dari pimpinan/atasan unit kerja

masing-masing

b. Foto copy KTP

c. Foto copy ijazah minimal S1

d. Foto copy sertifikat bahasa arab/Inggris

e. Foto copy SK kepangkatan terakhir

1 Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Banten, Undangan Mengikuti Seleksi

Calon Petugas Haji (TPHI dan TPIHI) Tahun 1439 H/2018 M,

disebar pada tanggal 13 Maret 2018.

 

76

f. Surat pernyataan memiliki kondite baik dari

pimpinan/atasan unit kerja masing-masing

g. Surat pernyataan tidak diikuti suami/istri/ anggota

keluarga lain dalam bertugas

h. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter

pemerintah

i. Surat keterangan/piagam sudah berhaji bagi TPIHI

j. Pas photo berwarna ukuran 3x4= 3 lembar dan

4x6= 3 lembar (background putih 80%)

k. Foto copy sertifikat pembimbing manasik haji bagi

yang memiliki.

Adapun persyaratan umum dan khusus bagi

petugas yang menyertai jamaah adalah sebagai

berikut:

1. Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI) adalah

sebagai berikutnya:

a. Warga negara Indonesia

b. Beragama Islam

c. Memiliki identitas diri (KTP) yang sah dan

masih berlaku

d. Pegawai Negeri Kementerian Agama Kantor

Wilayah/Kabupaten/Kota

e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan

dengan Surat keterangan sehat yang dikeluarkan

oleh dokter pemerintah

f. Berusia minimal 25 tahun dan maksimal 57

tahun pada saat mendaftar di tahun berjalan

 

77

g. Diutamakan berpendidikan S1 bidang agama

dan/atau pendidikan lainnya yang sesuai

h. Diutamakan sudah menunaikan ibadah haji

i. Memahami manasik haji dan alur perjalanan

Haji

j. Memiliki kemampuan menejerial, kordinasi dan

kepemimpinan

k. Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau

Inggris.

2. Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI)

adalah sebagai berikut:

a. Warga negara Indonesia

b. Beragama Islam

c. Memiliki identitas diri (KTP) yang sah dan

masih berlaku

d. ASN Kementerian Agama Kantor Wilayah

/Kab/Kota dan ASN pada Kementerian Agama

lainnya/Instansi terkait

e. Berusia minimal 30 tahun dan maksimal 65

tahun pada saat mendaftar di tahun berjalan

f. Diutamakan berpendidikan S1 bidang Agama

dan/atau pendidikan lainnya yang sesuai

g. Sudah menunaikan ibadah haji

h. Memiliki kemampuan dibidang bimbingan

ibadah dan manasik haji

i. Diutamakan memiliki sertifikat pembimbing

 

78

j. Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau

Inggris.

3. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab

Saudi adalah sebagai berikut:

a. Diutamakan pejabat/pegawai Kementerian

Agama dari Bidang Penyelenggaraan Haji dan

Umrah dan seksi Penyelenggaraan Haji dan

Umrah Kabupaten/Kota

b. Warga negara Indonesia

c. Beragama Islam

d. Memiliki identitas diri yang sah dan masih

berlaku

e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan

dengan surat keterangan sehat dari dokter

pemerintah

f. Memiliki kompetensi dan keahlian sesuai

bidang tugas

g. Bersedia untuk tidak melaksanakan haji

h. Tidak sebagai mahram atau dimahrami

i. Memiliki integritas dan komitmen terhadap

tugas

j. Tidak terlibat dalam proses hukum baik pidana

maupun perdata yang sedang berlangsung

k. Dapat membaca Al-Quran dengan baik dan

benar

l. Bagi calon petugas perempuan, tidak dalam

keadaan hamil dan mendapat izin dari suami.

 

79

2). Pelaksanaan Seleksi di Tingkat Wilayah Provinsi

a). Seleksi Computer Assisted Test (CAT)

Seleksi tertulis di tingkat Wilayah Provinsi

dilaksanakan secara online dengan metode

Computer Assisted Test (CAT) adalah suatu

metode seleksi online dengan alat bantu

(Handpone Android) yang disyaratkan dan

dilaksanakan sebagai pengganti tes tertulis bagi

calon petugas haji pada tahap kedua. Peserta

yang mengikuti seleksi Computers Assisted Test

(CAT) adalah peserta yang lolos pada tahap

pertama di tingkat Kabupaten/Kota maupun

tingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Banten itu sendiri. Pelaksanaan seleksi

sistem Computers Assisted Test (CAT)

dilaksanakan pada tanggal 12 April 2018

bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi Banten. Adapun jumlah peserta

yang mengikuti seleksi Computers Assisted Test

(CAT) adalah 124 peserta yang berasal dari

berbagai Kementerian Agama Kabupaten/Kota

se-Provinsi Banten yang telah dinyatakan lolos

pada tahap pertama.

 

80

Berikut adalah persiapan yang harus dilakukan

sebelum seleksi Computers Assisted Test (CAT)

dimulai, adalah sebagai berikut:

a. Pastikan bahwa operating system android berbasis

*lolipop*

b. Pastikan aplikasi Siskohat CAT sudah terinstal di

Handphone (HP) peserta

c. Pastikan Aplikasi Siskohat CAT dengan Versi

terbaru V1.1.0

d. Pastikan paket data masih tersedia dan berlaku

e. Pastikan baterai HP tidak bermasalah dan terisi

penuh (Fully charging)

f. Pastikan signal HP baik dengan cara melihat

indikator pada masing-masing HP dan paket signal

4G atau minimal H+

g. Pastikan ruang penyimpanan HP masih tersisa

minimal 10% dari kapasitas penyimpanan masing-

masing HP

h. Pastikan aplikasi update Operating System tidak

berjalan

i. Pastikan tidak sedang update aplikasi lain

j. Pastikan tidak ada yang akan menghubungi nomor

telepon yang akan digunakan pada saat ujian

berlangsung

k. Pastikan data yang ada dalam sistem benar

terutama pada jenis layanan yang dipilih misalnya

TPHI, TPIHI, Siskohat dan lain-lain

 

81

l. Jangan panik ketika terjadi permasalahan pada

aplikasi atau handphone, sebaiknya hubungi

petugas seleksi

m. Disarankan membawa power bank yang terisi

penuh.

Berikut adalah persiapan yang harus dilakukan

ketika seleksi CAT dimulai, adalah sebagai berikut:

a. Tetap fokus dan selalu ikuti instruksi dari panitia

b. Memulai dengan basmalah, dan niat karena Allah

Subhanahu waa Ta’alaa

c. Gunakan waktu dengan efektif

d. Baca soal dengan seksama

e. Tinggalkan soal yang dianggap sulit terlebih

dahulu, kemudian cari yang dianggap paling benar

f. Apabila sudah selesai, akan muncul skor dilayar

handphone

g. Tutup dengan hamdalah.

Berikut adalah tahapan dalam pengaplikasian

sistem Computers Assisted Test (CAT ) adalah

sebagai berikut:2

a. Jalankan aplikasi yang telah terinstal

b. Pada tampilan login,masukkan username dan

password seperti yang digunakan pada aplikasi

web

2 Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat

Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah, Petunjuk Teknis Rekrutmen

Petugas Haji Indonesia Tahun 2018, diakses pada tanggal 03 Mei

2018, pada pukul 12.45.

 

82

c. Jika login berhasil, maka akan ditampilkan profil

dari calon petugas

d. Untuk memulai ujian, klik tombol mulai ujian

e. Pada saat memulai ujian, peserta harus

memasukkan token. Token diberikan oleh Panitia

Ujian Kanwil.

f. Klik tombol ok untuk lanjut

g. Jika token sesuai maka peserta akan mendapatkan

soal dengan kode soal tertentu

h. Selanjutnya klik tombol mulai mengerjakan soal

untuk lanjut mengerjakan soal

i. Klik kumpulkan jawaban ujian, kemudian

muncul skor hasil yang diujiankan.

Dalam hal ini, pelaksanaan proses penerimaan

petugas haji pada tingkat Provinsi yaitu pada Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten

dibawahi oleh seksi pembinaan haji dan umrah, yang

diketuai oleh Drs. Deni Rusli, M.Si. Dengan susunan

panitia pelaksana, pengawas ujian, dan penguji pada

rekrutmen petugas haji tingkat Wilayah Provinsi

Banten tahun 2018 adalah sebagai berikut:

 

83

Tabel 1.4: Susunan Panitia Pelaksana

NO NAMA JABATAN KEDUDUKAN

1 H. Ubik

Baehaqie

Kepala Bidang

Penyelenggaraan

Haji dan Umrah

pada Kantor

Wilayah

Kementerian

Agama Provinsi

Banten

Penanggung

Jawab

2 H. Deni Rusli Kepala Seksi

Pembinaan Haji

dan Umrah

Ketua

3 Nuke Aulia M Penyusun

Laporan

Keuangan

Sekretaris

4 H. Humaedi

Hakim

Kasi Akomodasi,

transportasi, dan

Perlengkapan

Haji

Anggota

5 H

Subadruzaman

Penyusun

Perlengkapan

Haji

Anggota

6 H. Koko

Harmoko

Penyusun

Pengendali BPS

BPIH

Anggota

 

84

7 H. Suhandi Caraka Anggota

8 Hj. E. Nurhayati Pengevaluasi

Kinerja Petugas

Anggota

Tabel 2.4: Daftar Pengawas Ujian

NO NAMA JABATAN

1 Hj. Nia Rahayu Kasi Sistem Informasi Haji

2 H. Mokhamad

Apipi Kasi Pengelola Keuangan Haji

3 H. Seiko Kasi Pendaftaran dan Dokumen

4 Irfan Lirisfana Pelaksana Bidang PHU

5 Muhyiddin

Abdul W Pelaksana Bidang PHU

b). Seleksi Wawancara/Praktek

Seleksi tidak tertulis ditingkat Wilayah Provinsi

dilaksanakan melalui wawancara atau praktek.

Pelaksanaanya dilakukan setelah peserta seleksi sistem

Computer Assisted Test (CAT) selesai yaitu pada tanggal

12 April 2018 pada pukul 11.00- selesai. Menurut penulis,

materi wawancara terkait sejumlah hal tentang haji pun

dinilai sangat penting bagi calon petugas haji, karena

disana akan terlihat objektivitas dan transparansinya

dalam memilih siapa saja yang layak untuk menjadi

petugas haji yang sesuai dengan yang diharapkan. Karena

ibadah haji berkaitan dengan ritual keagamaan, maka

peserta harus mengikuti tes wawancara. Adapun materi

 

85

yang diujikan dalam pelaksanaan tes wawancara meliputi

materi tentang baca tulis Al-Quran, manasik haji, aturan-

aturan haji, alur pemberangkatan haji dan lain sebagainya.

Berikut adalah daftar penguji dalam pelaksanaan

seleksi wawancara/praktek pada Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Banten.

Tabel 3.4: Daftar Penguji

NO NAMA JABATAN

1 H. Ubik

Baehaqie

Kepala Bidang Penyelenggaraan

Haji dan Umrah pada Kantor

Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Banten

2 H. A M Romly Ketua Umum MUI Prov. Banten

3 H. E Syibli

Sarjaya

Guru Besar pada Universitas

Islam Negeri Sultan Maulana

Hasanuddin Banten

4 H. Suaparman

Usman

Guru Besar pada Universitas

Islam Negeri Sultan Hasanuddin

Banten

Sesuai dengan teori sistem seleksi yang efektif

pelaksanaan proses penerimaan petugas haji pada Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten telah

dikatakan memenuhi syarat sebagai sistem seleksi yang

efektif. Sistem seleksi yang efektif pada dasarnya

memiliki tiga sasaran, yaitu: pertama, keakuratan dari

 

86

proses penerimaan petugas haji pada Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Banten dapat diprediksi

bahwa proses tersebut dapat menghasilkan petugas haji

yang memiliki kinerja sesuai dengan yang diharapkan.

Kedua, keadilan artinya setiap calon petugas haji yang

telah memenuhi persyaratan memilki kesempatan yang

sama untuk mengikuti proses penerimaan petugas haji

yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian

Provinsi Banten. Ketiga, keyakinan artinya orang-orang

yang terlibat memiliki keyakinan yang kuat akan manfaat

yang diperoleh setelah mengikuti dan menjalankan proses

penerimaan petugas haji pada Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Banten.

2. Hasil Seleksi Petugas Haji

a. Penempatan

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh

Veithzal Rivai bahwa penempatan adalah penugasan

atau penugasan kembali kepada pekerjaan barunya,

maka dalam hal ini calon petugas haji yang telah lulus

seleksi pada tahap pertama dan kedua calon petugas

haji Provinsi Banten ditempatkan pada pekerjaan yang

sesuai dengan bidang yang dipilihnya masing-masing,

seperti Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI), Tim

Pembimbing Haji Indonesia (TPIHI) atau Panitia

Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi.

Hasil proses penerimaan petugas haji dari tingkat

Provinsi di bawa ke pusat pada tanggal 15 April 2018.

 

87

Supervisi membawa hasil seleksi yang ditandatangani

oleh Panitia dan Kepala Kantor Wilayah untuk petugas

Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI) dan Tim

Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) yang

kemudian hasil seleksi tersebut sebagai acuan

pelaksanaan pelatihan petugas. Adapun pelatihan

petugas yang menyertai jamaah (TPHI dan TPIHI), dan

PPIH Arab Saudi pada tanggal 26 Mei- 4 Juni 2018

bertempat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta

Timur.

Pelaksanaan sistem penerimaan petugas haji pada

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten

telah terpilih 55 petugas haji yang terdiri dari 24 Tim

Pemandu Haji Indonesia (TPHI), 25 Tim Pembimbing

Ibadah Haji Indonesia (TPIHI), dan 6 Panitia

Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia (PPIH) Arab

Saudi.

Menurut penulis, proses penerimaan petugas haji

tahun 2018 yang dilakukan dengan menggunakan

sistem Computer Assisted Test (CAT) ini sangat baik

sehingga pelaksanaannya lebih objektif dan

transparansi, dalam hal ini seluruh calon peserta

mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi

petugas haji melalui persaingan yang sehat dan dapat

dipertanggungjawabkan. Melalui proses yang baik dan

tahapan-tahapan yang dilakukan seperti seleksi

administrasi, seleksi dengan sistem Computer Assisted

 

88

Test (CAT) dan seleksi wawancara/praktek ini maka

terbentuklah calon petugas haji Provinsi Banten yang

profesional, berkompeten dan memiliki komitmen yang

kuat dalam menjalankan tugasnya dengan tambahan

diberikannya pelatihan petugas haji di Asrama Haji

Pondok Gede Jakarta sehingga dapat meningkatkan

kemampuan dan pemahaman terhadap petugas haji di

Arab Saudi.

B. Aspek yang dinilai pada Pelaksanaan Sistem

Penerimaan Petugas Haji pada Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Banten

Aspek yang dinilai pada pelaksanaan sistem

penerimaan petugas haji terdapat tiga komponen penilaian

yaitu nilai administrasi, nilai test ujian Computers

Assisted Test (CAT), dan nilai wawancara/praktek.

Dengan nilai akhir (total) terdiri dari:

1) Nilai administrasi (Maksimal 30%).

Nilai administrasi diinput di tingkat kota/wilayah,

diinput ke sistem pada saat input/upload hasil seleksi

Kota/Kabupaten. Pada tahap ini menentukan bahwa

apakah peserta berhak atau tidaknya lolos pada tahap

kedua di tingkat Provinsi.

2) Nilai test (Maksimal 40 %).

Nilai tes ini diperoleh dari rekap hasil ujian

Computers Assisted Test (CAT), nilai langsung

ditampilkan pada layar androidnya masing-masing

 

89

setelah peserta selesai mengisi soal-soal yang

diujiankan.

3) Nilai wawancara/praktek (Maksimal 30%).

Nilai wawancara/praktek diinput oleh Kantor

Wilayah setelah melakukan test wawancara/praktek.

Tahap ini adalah tahap akhir apakah peserta lolos atau

tidaknya menjadi petugas haji. Dengan demikian nilai

maksimal peserta adalah 100.

Dilihat dari tiga komponen penilaian diatas, maka

penulis dapat menyimpulkan bahwa Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Banten telah

melaksanakan proses penerimaan petugas haji dengan

baik dan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal

Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 104 Tahun

2018 tentang Petunjuk Teknis Rekrutmen Petugas Haji

Indonesia Tahun 2018.

C. Kendala dan Solusi yang dihadapi saat Pelaksanaan

Sistem Penerimaan Petugas Haji pada Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten

Disini penulis akan menguraikan beberapa kendala

yang umumnya dapat terjadi pada pelaksanaan sistem

Computer Assisted Test (CAT) , adalah sebagai berikut: 3

3 Kementrian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal

Penyelenggara Haji dan Umrah, Petunjuk Teknis Rekrutmen Petugas Haji

Indonesia Tahun 2018, diakses pada tanggal 03 Mei 2018, pada pukul 12.45

 

90

1. Terjadi system down sehingga seluruh peserta tidak

bisa melakukan akses aplikasi. Apabila hal ini terjadi,

maka yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Melaporkan ke Pusat bahwa seluruh peserta tidak

bisa mengakses

b. Peserta dilarang melakukan action terhadap aplikasi

Siskohat CAT

c. Supervisor terus mencoba bahwa sistem bisa diakses

d. Berkoordinasi terus dengan pusat

e. Apabila sudah lebih dari 1 (satu) jam setelah waktu

pelaksanaan dimungkinkan untuk melakukan test

manual dengan dibuatkan berita acara

f. Apabila masih dibawah 60 menit test bisa

dilanjutkan dengan menggunakan Computer

Assisted Test (CAT).

2. Terjadi jaringan off pada seluruh atau sebagian operator

jaringan. Apabila hal ini terjadi, maka yang perlu

dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Dimungkinkan untuk dapat mengakses wifi yang

disediakan oleh panitia (Kanwil Kemenag Provinsi)

b. Melaporkan ke Pusat bahwa seluruh peserta tidak

bisa mengakses akibat dari operator jaringan

c. Apabila terjadi hanya sebaagian operator seluler

maka bisa menggunakan wifi, dan apabila tidak

memungkinkan dan sudah terjadi lebih dari satu jam

maka dilakukan test manual dengan dibuatkan berita

 

91

acara bagi peserta yang menggunakan operator yang

bermasalah

d. Peserta dilarang melakukan action terhadap aplikasi

Siskohat CAT

e. Supervisor terus mencoba bahwa sistem bisa diakses

f. Berkoordinasi terus dengan pusat

g. Apabila sudah lebih dari satu jam setelah waktu

pelaksanaan dimungkinkan untuk melakukan test

manual dengan dibuatkan berita acara.

3. Terjadi kesalahan pada jenis tugas (misal TPHI

menjadi Siskohat). Apabila hal ini terjadi, maka yang

perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Menghubungi pusat untuk dilakukan update data

b. Peserta bisa melanjutkan test dengan CAT.

4. Lupa password atau User id. Apabila hal ini terjadi,

maka yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Menghubungi petugas pusat untuk dilakukan Reset

Password

b. Peserta bisa melanjtkan test dengan CAT.

5. Handphone peserta bermasalah sebelum waktu ujian

berlangsung. Apabila hal ini terjadi, maka yang perlu

dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Peserta dinyatakan diskualifikasi atau

b. Peserta melaksanakan test manual dengan dibuatkan

berita acara atas persetujuan pengawas.

 

92

6. Terjadi Over Loading pada saat submit jawaban.

Apabila hal ini terjadi, maka yang perlu dilakukan

adalah sebagai berikut:

a. Dilakukan restart HP atau Reset mobile data

b. Apabila terjadi lagi peserta didiskualifikasi atau

c. Peserta melaksanakan test manual dengan dibuatkan

berita acara atas persetujuan pengawas.

7. Terdapat panggilan masuk pada saat ujian berlangsung.

Apabila hal ini terjadi, maka yang perlu dilakukan

adalah sebagai berikut:

a. Dilakukan peneguran

b. Peserta akan diskualifikasi atas persetujuan

pengawas.

8. Salah menekan tombol sehingga keluar aplikasi

Siskohat CAT. Apabila hal ini terjadi, maka yang perlu

dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Jangan panik

b. Masuk kembali ke dalam aplikasi Siskohat CAT.

9. Terjadi update system operasi nada HP peserta

sehingga mengganggu proses ujian. Apabila hal ini

terjadi, maka yang perlu dilakukan adalah sebagai

berikut:

a. Jangan panik

b. Tunggu sampai dengan selesai

c. Apabila masih ada waktu bisa melanjutkan

d. Apabila tidak menjadi bagian kesalahan peserta.

 

93

10. Terdapat peserta yang mengaku tidak pandai

menggunakan aplikasi Siskohat CAT atau istilah

“gaptek”.

a. Tidak bisa ditolelir

b. Peserta disdiskualifikasi atas persetujuan pengawas.

11. Paket data internet peserta habis. Apabila hal ini

terjadi, maka yang perlu dilakukan adalah sebagai

berikut:

a. Dimungkinkan untuk mengisi paket data dengan

konsekwuensi akan mengurangi waktu

menyelesaikan soal

b. Atau menjadi bagian kesalahan peserta sehingga

menjadi resiko peserta.

12. Baterai tidak cukup untuk melanjutkan ujian. Apabila

hal ini terjadi, maka yang perlu dilakukan adalah

sebagai berikut:

a. Bisa mengisi dengan menggunakan power bank

b. Tidak diperkenankan mencas HP

c. Atau menjadi bagian kesalahan peserta.

Bapak H. Deni Rusli mengungkapkan pada saat

pelaksanaan sistem Computers Assisted Test (CAT)

berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala,

sistemnya sudah bagus meskipun sistem Computers

Assisted Test (CAT) tersebut baru pertama kali di

lakukan di Banten. Semua yang ikut tes atau yang

daftar satu pun tidak ada yang terkendala dari sistem

maupun jaringan sehingga semua terkoneksi dan

 

94

handphone android nya bisa online sehingga dapat

mengerjakan soal dengan lancar.4 Hal ini terjadi karena

sebelum dilaksanakan seleksi Computers Assisted Test

(CAT) pihak Kantor Wilayah Kementerian Agama

melakukan beberapa persiapan yaitu pertama,

memastikan bahwa aplikasi telah dipasang beberapa

hari sebelumnya oleh para peserta. Kemudian untuk

pelaksanaannya pihak Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi Banten menyediakan wifi yang

memadai, berikut peserta juga menyediakan paket data

pribadi dengan menggunakan simcard Telkomsel.

Telkomsel adalah jaringan yang dianjurkan oleh pihak

panitia karena sinyalnya sangat mendukung dan pihak

panitiapun telah berkoordinasi dengan pihak Telkomsel

agar pada pelaksaan seleksi Computers Assisted Test

(CAT) ini tidak ada gangguan.

Beberapa hari sebelum pelaksanaan seleksi

Computers Assisted Test (CAT), panitia dan peserta

melakukan uji coba secara serentak. Dari uji coba

tersebut dapat diketahui adanya kendala dari beberapa

peserta yang mengalami kesulitan login dikarenakan

lupa password, solusi yang dilakukan adalah

melakukan reset password dengan bantuan admin

panitia. Sehingga pada pelaksanaanya, sistem

Computers Assisted Test (CAT) dapat dipastikan

4 Wawancara Pribadi dengan Kepala Seksi Pembinaan Haji

dan Umrah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten, Bapak H

Deni Rusli, 2 Juli 2018.

 

95

berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala.

Meskipun dalam pelaksanaan sistem Computers

Assisted Test (CAT) ini berjalan dengan lancar, namun

tidak menutup kemungkinan pada pelaksanaan tahun

berikutnya terjadi kendala-kendala yang tidak

diinginkan, oleh sebab itu pihak Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Banten harus tetap

waspada dan terus bersinergi untuk membuat sistem

proses penerimaan petugas haji pada Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Banten ini terus

mengalami perbaikan disetiap tahunnya.

 

96

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membahas, meneliti dan menguraikan

skripsi tentang Sistem Penerimaan Petugas Haji Pada

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten

Tahun 2018, maka penulis menyimpulkan sebagai

berikut:

1. Sistem penerimaan petugas haji dilakukan mulai dari

seleksi tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.

Proses seleksi yang dilakukan pada tingkat

Kabupaten/Kota dilakukan secara manual, kemudian

dilanjut pada tingkat Provinsi dan Pusat yang

dilaksanakan secara online dengan menggunakan

sistem Computer Assisted Tes (CAT) dan seleksi

praktek.

2. Sistem penerimaan secara online dengan menggunakan

sistem Computer Assisted Tes (CAT) menjadi salah

satu cara untuk menjaring petugas-petugas yang

memiliki kompetensi baik dari sisi ibadah maupun dari

sisi regulasi secara transparan dan akuntabel.

3. Sistem penerimaan petugas haji yang dilakukan oleh

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten

sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal

Penyelenggaraan Haji dan Umrah nomor 78 tahun

2018 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji

Indonesia tahun 2018. Adapun tata cara rekrutmennya

 

97

dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal

Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 104 Tahun

2018 tentang Petunjuk Teknis Rekrutmen Petugas Haji

Indonesia Tahun 2018.

4. Dalam pelaksanaan sistem penerimaan petugas haji

pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Banten mengalami beberapa kendala. Namun, kendala-

kendala tersebut dapat teratasi dan ada solusi yang

dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Banten.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian pada Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten ada

beberapa saran mengenai sistem penerimaan petugas haji,

diantaranya sebagai berikut:

1. Kepada pengurus Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Banten, khususnya panitia rekrutmen untuk

terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia

dalam hal ini petugas haji agar penyelenggaraan haji

Indonesia khususnya di Provinsi Banten semakin baik

kedepannya.

2. Dalam sistem penerimaan petugas haji ini, tentu

memiliki hambatan-hambatan yang dialami. Oleh

karena itu, Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Banten kiranya dapat membuka diri dengan

menerima kritikan dan saran dari berbagai pihak

 

98

terutama jamaah haji yang telah mendapatkan

pelayanan dari petugas haji di Arab Saudi.

 

99

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an dan Terjemahan Surat An-Nisa Ayat 58.

Al-Qur’an dan Terjemahan Surat Al-Qashas ayat 26).

Ardana, I Komang dkk, Manajemen Sumber Daya Manusia

Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).

Amirin, Tatang M. Pokok-Pokok Teori System, (Jakarta: PT.

Raja Grafindo Persada, 2001).

Basrowi & Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif

(Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

Basyuni, Muhammad M. “Reformasi Manajemen Haji”

(Jakarta: FDK Press), 2008.

Bogdan, R. & Biklen, S.K. Qualitative Research For

Education: An Introduction to Theory and Methods

(Boston: Ally and Bacon Inc, 1992).

Badriyah, Mila. Manajemen Sumber Daya Manusia,

(Bandung: Pustaka Setia, 2017).

Bangun, Wilson. Manajemen Sumber Daya Manusia,

(Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012).

Bin Ladjamudin, Al-Bahra. Analisis dan Desain Sistem

Informasi, (Yogyakarta; Penerbit Graha Ilmu, 2013).

Buku Pintar Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Dafis, Gordon B. Kerangka Dasar Sistem Informasi

Manajemen, (Yogyakarta:PPM,1999).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , Kamus Besar

Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988).

 

100

Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Penyelenggaraan

Haji dan Umrah, Petunjuk Teknis Penyiapan Petugas

Haji Indonesia, 2009.

Effendi, Onong Uchyana. Human Relation dan Public

Relation, (Bandung: PT. Mandar Maju, 1993).

Farihah, Ipah. Buku Penelitian UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta, (Jakarta: UIN Pres 2006).

Fauroni, Muhammad R Lukman. Visi Al-Quran Tentang

Etika Bisnis, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002).

Sofyanti, Juniar. Rancang Bangun Sistem Informasi

Penerimaan Karyawan Berbasis WEB, 2014.

Furchan, Arief. Pengantar Metode Penelitian Kualitatif

(Surabaya: Usaha Nasional, 1992).

Ghony, M. Djunaidi & Almansur, Fauzan. Metodologi

Penelitian Kualitatif, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media,

2016).

Hasibuan, Malayu S.P. Manajemen Sumber Daya Manusia,

(Jakarta: Bumi Aksara, 2014).

Hani, Handoko T. Manajemen, (Yogyakarta: BPFE, 2003),

Edisi Ke-2.

Herdiansyah, Haris. Wawancara, Observasi, Dan Focus

Groups: Sebagai Instrumen Penggalian Data

Kualitatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

Husni, Muhammad Faqih. Kebijakan Pemerintah dan

Wawasan Informasi Haji, (di pos oleh Muhammad

Faqih Husni pada 5 Februari 2014).

 

101

Irawan, Prasetya. Logika dan Prosedur Penelitian, (Sekolah

Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi

Negara 2004).

Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Banten, Undangan

Mengikuti Seleksi Calon Petugas Haji (TPHI dan

TPIHI) Tahun 1439 H/2018 M, disebar pada tanggal

13 Maret 2018.

Leod, Raymond MC. Sistem Informasi Manajemen, (Jakarta:

PT. Prehalindo, 1996).

Mardiah, Nila. ”Rekrutmen Seleksi dan Penempatan Dalam

Perspektif Islam”, Jurnal Kajian Ekonomi Islam 4, no

2 (2016).

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013).

Nazir, Moh. Metode Penelitian (Jakarta; Ghalia Indonesia,

2011).

Neuschel, Ricard F. Management by system (Megraw Hill,

1960).

Robbins, Stepen P. Alih bahasa, Jusuf Udaya, Teori

Organisasi. (Penerbit Arcan, 1994).

Rokhmad, Ali. Problematika Penyelenggaraan Ibadah Haji

(Studi Kasus Haji di dalam Negeri dan di Arab

Saudi), (Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat

Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2016).

 

102

Rivai, Veithzal dkk., Manajemen Sumber Daya Manusia

untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik, (Jakarta:

Rajawali Pers, 2009).

Rivai, Veithzal. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk

Perusahaandari Teori ke praktek, (Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada, 2005).

Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian. Metode Penelitian

Survei (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2008).

Umar, Husein. Desain Penelitian MSDM dan Perilaku

Karyawan Paradigma Positvistik dan Berbasis

Pemecahan Masalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, 2008).

Wawancara Pribadi dengan Kepala Seksi Pembinaan Haji

dan Umrah Kanwil Kementerian Agama Provinsi

Banten, Bapak H Deni Rusli, 2 Juli 2018.

Internet

https://www.tvhaji.net/2017/04/pedoman-rekrutmen-petugas-

haji-indonesia/. 7 Maret 2018.

Juknis Pedoman rekrutmen 2018, 5 Maret 2018.

Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal

Penyelenggara Haji dan Umrah, Petunjuk Teknis

Rekrutmen Petugas Haji Indonesia Tahun 2018, 03

Mei 2018.

Nuryanta, Nanang. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

(Tujuan Aspek Rekrutmen dan Seleksi), Jurnal

Pendidikan Islam el-tarbawi, volume 1, nomor 1

Yogyakarta: Universitas Islam

 

103

Indonesia.2008.http://jurnal,uii.ac.id/index.php/IPI/art

icle/view/188/177, 7 Januari 2014.

Profil Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten,

dokumen dipublikasikan.  

LAMPIRAN-LAMPIRAN

 

HASIL WAWANCARA

Nama Lengkap: Drs. H. Deni, M.Si

Jabatan: Kepala Seksi Pembinaan Haji dan Umrah

Tanggal dan Tempat: 02 Juli 2018, Kantor Wilayah Kementerian

Agama Povinsi Banten.

Pertanyaan dan Jawaban Penelitian:

Keterangan: T (Tanya), J (Jawab)

1. T: Apa yang dimaksud dengan petugas haji?

J: Petugas haji yaitu petugas yang diangkat oleh Menteri

Agama yang diberi amanah untuk melksanakan tugas

dan fungsi pelayanan kepada jamaah haji, baik itu

petugas yang menyertai jamaah (Kloter) yang terdiri dari

Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI), Tim Pembimbing

Ibadah Haji Indonesia (TPIHI), Tim Kesehatan Haji

Indonesia (TKHI), Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD),

dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) dan Panitia

Penyelenggara Ibadah Haji (Non kloter).

2. T: Apa saja komponen yang dinilai pada pelaksanaan

sistem penerimaan petugas haji di Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Banten?

J: Terdapat 3 komponen yang dinilai pada pelaksanaan

sistem penerimaan petugas haji. Yang pertama, seleksi

administrasi, kedua, seleksi tulis dalam hal ini sistem

 

Computer Assisted Test (CAT), yang ketiga

wawancara/praktek.

3. T: Apa yang dimaksud dengan Sistem Computer

Assisted Test (CAT)?

J: Seleksi rekrutmen petugas haji berbasis aplikasi, yaitu

tes dengan menggunakan handphone android.

4. T: Seperti apa pelaksanaan ujian petugas haji dengan

sistem CAT?

J: Pelaksanaan ujian CAT dilakukan pada tanggal 12 April

2018 di Aula Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Banten, pelaksanaan ujian petugas haji dengan

sistem CAT adalah pertama peeserta login melalui

aplikasi CAT yang telah diinstal sebelumnya, login

dengan memasukkan username dan password, setelah

login berhasil maka akan ditampilkan profil dari calon

petugas, kemudian memulai ujian dengan mengklik

tombol mulai ujian. Kemudian memasukkan token.

Token diberikan oleh panitia ujian Kantor Wilayah.

Klik tombol ok untuk lanjut. Klik mulai mengerjakan

soal, setelah selesai lalu klik mengumpulkan soal.

Maka hasilnya akan langsung terlihat.

5. T: Maksud dan Tujuan Penggunaan Sistem CAT?

J: Lebih menyeleksi calon petugas yang memenuhi kriteria

dan harapan sebagai petugas yang betul-betul handal,

bisa bekerja dengan baik, bisa menjadi petugas yang

punya komitmen untuk melakukan pelayanan,

pembinaan, dan perlindungan kepada jamaah, karena

 

seleksi dengan metode CAT ini merupakan bagian dari

spirit azas Undang-undang yang dikatakan harus adil,

professional, dan akuntabilitas. Dan pelaksanaannya

pun lebih transparan.

6. T: Apa kendala yang dihadapi saat pelaksanaan sistem

penerimaan petugas haji?

J: Pada saat pelaksanaan sistem Computers Assisted Test

(CAT) berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala,

sistemnya sudah bagus meskipun sistem CAT tersebut

baru pertama kali di Banten namun dalam

pelaksanaanya hampir sempurna. Semua yang ikut tes

atau yang daftar satu pun tidak ada yang terkendala

dari sistem, sehingga semua masuk dan hapenya bisa

online sehingga dapat menyelesaikan tes dengan

lancar.

 

Nama Lengkap: N. Makfiyati, S.Ag., M.Sy

Jabatan: Anggota Seksi Pembinaan Haji dan Umrah

Tanggal dan Tempat: 02 Juli 2018, Kantor Wilayah Kementerian

Agama Povinsi Banten.

Pertanyaan dan Jawaban Penelitian:

Keterangan: T (Tanya), J (Jawab)

1. T: Bagaimana proses seleksi petugas haji?

J: Sistem penerimaan petugas haji tahun 2018 dilakukan

dengan berbagai tahapan mulai dari tingkat

Kabupaten/Kota, Provinsi, hingga Pusat. Adapun

proses seleksi yang dilakukan pada tingkat

Kabupaten/Kota dilakukan secara manual, kemudian

dilanjut pada tingkat Provinsi dan Pusat yang

dilaksanakan secara online dengan menggunakan

sistem Computer Assisted Test (CAT) dan seleksi

praktek/wawancara.

2. T: Berapa jumlah petugas haji yang terpilih?

J: TPHI berjumlah 24 orang.

TPIHI berjumlah 25 orang.

PPIH Arab Saudi berjumlah 6 orang.

3. T: Apa aspek yang dinilai pada pelaksanaan sistem

penerimaan petugas haji pada Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Banten?

 

J: Aspek yang dinilai pada pelaksanaan sistem penerimaan

petugas haji adalah tiga komponen penilaian yaitu nilai

administrasi, nilai test ujian (CAT), dan nilai

wawancara/praktek. Nilai akhir (total) terdiri dari:

1) Nilai administrasi (Maksimal 30). Diinput di tingkat

kota/wilayah, diinput ke sistem pada saat

input/upload hasil seleksi kota/kabupaten.

2) Nilai test (Maksimal 40). Diperoleh dari rekap hasil

ujian CAT.

3) Nilai wawancara/Praktek (Maksimal 30). Diinput

oleh Kanwil setelah melakukan test

wawancara/praktek.

4. T: Siapa yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan

rekrutmen petugas haji?

J: Yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan proses

penerimaan petugas haji adalah bidang

penyelenggaraan ibadah haji seksi pembinaan haji dan

umrah.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama-nama Peserta Tes Kompetensi (CAT dan

Praktek/Wawancara) Tingkat Provinsi Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Banten Tahun 1439 H/2018 M

Kanwil Kementrian Agama Provinsi Banten

NO NAMA UTUSAN JENIS TUGAS

1 Wasit Aulawi Kanwil TPHI

2 Asep Dani R Kanwil TPHI

3 H. Nurcholis Ali Kanwil TPHI

4 Nandang Kusyadi Kanwil TPHI

5 Iin Abdul Muin Haq Kanwil TPHI

6 Athaullah Kanwil TPHI

7 H. Raden Syahrizal Kanwil TPIHI

8 H. Iif Miftahul Khoiri Kanwil TPIHI

9 Hj. Ruiyah Rasman Kanwil TPIHI

10 H. Idris Jamroni Kanwil TPIHI

11 H. Rohmatullah Kanwil TPIHI

12 H. Tb. Juwaeni Kanwil TPIHI

13 H. Ahmad Furqon Kanwil TPIHI

14 H. Hafid Rustiawan Kanwil TPIHI

15 H. Abdul Gofur Kanwil TPIHI

16 H. Bahrul Amiq Kanwil TPIHI

17 H. Saifun Nawasi Kanwil TPIHI

18 Asep Akhmad Faozi Kanwil PPIH Pelayanan

Umum

19 Nurul Hilmi Kanwil PPIH Siskohat

20 N. Makfiyati Kanwil PPIH Pelayanan

Umum

 

Kabupaten Serang

NO NAMA UTUSAN JENIS TUGAS

1 H. Sakhrudin Kab.Serang TPIHI

2 Abdurroup Kab.Serang TPIHI

3 H. Baedowi Kab.Serang TPIHI

4 H. Juhri Kab.Serang TPIHI

5 H. Imam Mujahid Kab.Serang TPIHI

6 H. A. Farid Kab.Serang TPIHI

7 Edi Suharja Kab.Serang TPHI

8 H. Maftuh Kab.Serang TPHI

9 Subro Malisi Kab.Serang TPHI

10 Rusdi Kab.Serang TPHI

11 Bambang Salbusi Kab.Serang TPHI

12 Mahbub Junaedi Kab.Serang TPHI

13 Sofiah Kab.Serang PPIH Pelayanan

Umum

Kabupaten Pandeglang

NO NAMA UTUSAN JENIS TUGAS

1 Mukti Kab. Pandeglang TPHI

2 Anang Sahroni Kab. Pandeglang TPHI

3 Nana Zulkarnaen Kab. Pandeglang TPHI

4 Ahmad Sujai Kab. Pandeglang TPHI

5 Mohamad Nasir Kab. Pandeglang PPIH Pelayanan

Umum

6 H. Yusuf Kab. Pandeglang TPIHI

7 H. Masnun Kab. Pandeglang TPIHI

8 H. Mucholid Kab. Pandeglang TPIHI

9 H. Sajidin Kab. Pandeglang TPIHI

 

Kabupaten Lebak

NO NAMA UTUSAN JENIS TUGAS

1 Mustopa Kab. Lebak Bimbingan Ibadah

2 Dede Kusmayadi Kab. Lebak PPIH Siskohat

3 Jalaludin Kab. Lebak TPHI

4 Muksin Kab. Lebak TPHI

5 Asep Madhuri Kab. Lebak TPHI

6 Acang Kab. Lebak TPHI

7 Masduki Kab. Lebak TPHI

8 Jahidi Kab. Lebak TPIHI

9 Isak Iskandar Kab. Lebak TPIHI

10 Iding Bai Muizin Kab. Lebak TPIHI

11 Baekandi Kab. Lebak TPIHI

12 Wahyudin Kab. Lebak TPIHI

Kabupaten Tangerang

NO NAMA UTUSAN JENIS TUGAS

1 H. Samsudin Kab. Tangerang TPIHI

2 Hj. Nurul Faikah Kab. Tangerang TPIHI

3 H. Sholeh Kab. Tangerang TPIHI

4 H. Muslim Kab. Tangerang TPIHI

5 H. Komar Jaya Kab. Tangerang TPIHI

6 H. Bujaerimi Kab. Tangerang TPIHI

7 H. Munir Kab. Tangerang TPIHI

8 H. Taufik R Kab. Tangerang TPIHI

9 H. Nurul Yakin Kab. Tangerang TPIHI

10 H. Syarani Kab. Tangerang TPIHI

11 Didi Kab. Tangerang TPHI

12 H. Ikhwan Kamil Kab. Tangerang TPHI

13 H. Asep Maman

Kurnia Kab. Tangerang TPHI

14 H. Taufiq Soemanang Kab. Tangerang TPHI

15 Olim Abdurrohim Kab. Tangerang TPHI

16 Ahmad Nawawi Kab. Tangerang TPHI

17 Muhayar Kab. Tangerang TPHI

18 Urip Supriadi Kab. Tangerang TPHI

19 Alkomi Ashari Kab. Tangerang TPHI

20 Supriyatna Kab. Tangerang TPHI

21 Erni Andriyani Kab. Tangerang PPIH Pelayanan

Umum

 

Kota Tangerang

NO NAMA UTUSAN JENIS TUGAS

1 M. Bahtera Yudha Kota Tangerang TPHI

2 Abdul Rohman Kota Tangerang TPHI

3 Khotib Umam

Mauludy Kota Tangerang TPHI

4 Marsudin Kota Tangerang TPHI

5 Iin Sholihin Kota Tangerang TPHI

6 Abdul Rozak Kota Tangerang TPHI

7 Rizki Waludin Kota Tangerang TPHI

8 Agus Salim Kota Tangerang TPHI

9 Maman Supriatna Kota Tangerang TPHI

10 Faisal Sisworo Kota Tangerang TPHI

11 Nurdin Kota Tangerang TPIHI

12 Achmad Hasanudin Kota Tangerang TPIHI

13 Mudini Kota Tangerang TPIHI

14 Uden Supriatna Kota Tangerang TPIHI

15 Abdul Kholiq Rasyidi Kota Tangerang TPIHI

16 Hasan Basri Kota Tangerang TPIHI

17 Zahruddin Kota Tangerang TPIHI

18 Hamid Kota Tangerang TPIHI

19 Dewi Wahyuni Kota Tangerang PPIH Pelayanan

Umum

Kota Cilegon

NO NAMA UTUSAN JENIS TUGAS

1 Ifa Yulianty Kota Cillegon PPIH Pelayanan

Umum

2 Hasin Kota Cillegon TPHI

3 Muksin Kota Cillegon TPHI

4 Suhardi Kota Cillegon TPHI

5 Ahmad Riki Hadiansyah Kota Cillegon TPHI

6 Inas Nasrullah Kota Cillegon TPIHI

7 Abas Kota Cillegon TPIHI

8 Titim Fatimah Kota Cillegon TPIHI

9 Ujang Jaenal Mutakin Kota Cillegon TPIHI

 

Kota Serang

NO NAMA UTUSAN JENIS TUGAS

1 Surya Abadi Kota Serang TPHI

2 Obay Baesyuni Kota Serang TPHI

3 Ahmad Fathullah Kota Serang TPHI

4 Basroh Amirudin Kota Serang TPHI

5 Mukhriji Kota Serang TPIHI

6 Roby Syahri Kota Serang TPIHI

7 Ipul Saiful Ma’arif Kota Serang TPIHI

8 Ahmad Sihabudin Kota Serang TPIHI

9 Rini Trihapurwani Kota Serang PPIH Pelayanan

Umum

Kota Tangerang Selatan

NO NAMA UTUSAN JENIS TUGAS

1 M. Edi Suharsongko Kota Tangsel TPHI

2 Zuhdi Kota Tangsel TPHI

3 Asep Ahmad Zaenal

Aripin Kota Tangsel TPHI

4 Tepuri Ali Kota Tangsel TPHI

5 Al Amin Kota Tangsel TPHI

6 Mochammad Arief

Hidayat Kota Tangsel TPHI

7 San Ridwan Maulana Kota Tangsel TPIHI

8 Zaenudin Kota Tangsel TPIHI

9 Ahmad Syarif Hidayat Kota Tangsel TPIHI

10 A. Sihabudin Kota Tangsel TPIHI

11 Astariati Kota Tangsel TPIHI

12 Hijrah Saputra Kota Tangsel PPIH Pelayanan

Umum

 

REKAP PETUGAS KLOTER (TPHI DAN TPIHI)

JAMAAH CALON HAJI 1439 H / 2018 M

PROVINSI BANTEN

NO NO. PORSI NAMA EMBARKASI KLOTER KETERANGAN

1 7390002479 RIZKI WALUDIN PONO JKG 2 TPHI

2 7390002380 MUDINI SAMAWI MAWI JKG 2 TPIHI

3 7390002441 WASIT AULAWI SANUSI JKG 5 TPHI

4 7390002402 TAUFIK RAHMAN SYARKAWI

JKG 5 TPIHI

5 7390002398 SUBRO MALISI MUKTI JKG 6 TPHI

6 7390002435 ABDURROUP ABDURROZAK SALIM

JKG 6 TPIHI

7 7390002383 AGUS SALIM SYAIFUDDIN JKG 9 TPHI

8 7390002387 SAMSUDIN ABDUL MUKRI JKG 9 TPIHI

9 7390002473 ASEP MAMAN KURNIA JKG 15 TPHI

10 7390002438 SHOLEH YATMO ROJI JKG 15 TPIHI

11 7390002414 SURYA ABADI SYAMSUL BAHRI

JKG 20 TPHI

12 7390002378 MUKHRIJI MARSANI MARSIDIN

JKG 20 TPIHI

13 7390002379 IIN ABDUL MUIN HAQ JKG 21 TPHI

14 7390002391 HAMID MUDIN ROWAH JKG 21 TPIHI

15 7390002408 URIP SUPRIADI DIDI KUSMAYADI

JKG 24 TPHI

16 7390002384 NURUL FAIKAH HALIMI JKG 24 TPIHI

17 7390002426 EDI SUHARJA RADIA JKG 27 TPHI

18 7390002423 FARID ABDUL HAFID JKG 27 TPIHI

19 7390002394 MOCHAMMAD ARIEF HIDAYAT

JKG 29 TPHI

20 7390002381 ADE SIHABUDDIN AKHMAD NUR

JKG 29 TPIHI

21 7390002445 MAMAN SUPRIATMAN SAMIN

JKG 30 TPHI

22 7390002418 UDEN SUPRIATNA ODIK JKG 30 TPIHI

23 7390002454 SUPIYATNA SANTA JAMARI JKG 31 TPHI

 

24 7390002447 ACHMAD BUJAERIMI MAMUN

JKG 31 TPIHI

25 7390002429 NANA ZULKARNAEN UDIN JKG 34 TPHI

26 7390002450 BAHRUL AMIQ BISRI JKG 34 TPIHI

27 7390002459 ZUHDI MAHMUD MAKJAM JKG 35 TPHI

28 7390002431 HASAN BASRI MUKRI JKG 35 TPIHI

29 7390002390 DIDI HOLIL WIHARTA JKG 36 TPHI

30 7390002396 SYARANI MUHAMMAD DARIS

JKG 36 TPIHI

31 7390002416 OBAY BAESYUNI TEDI SOETIADI

JKG 38 TPHI

32 7390002428 AHMAD SIHABUDIN SALEH JKG 38 TPIHI

33 7390002403 MUKTI ARSALI ARIMIN JKG 41 TPHI

34 7390002453 MUCHOLID MUHAMAD ALI JKG 41 TPIHI

35 7390002411 ASEP DANI ROHENDI JKG 44 TPHI

36 7390002464 SYAHRIZAL ERY ALKASAH JKG 44 TPIHI

37 7390002485 MAFTUH AJMAIN JARMAN JKG 47 TPHI

38 7390002415 TITIM FATIMAH MUCHTAR JKG 47 TPIHI

39 7390002471 ASEP AHMAD ZENAL ARIPIN

JKG 52 TPHI

40 7390002404 INAS NASRULLAH RASIMAN JKG 52 TPIHI

41 7390002468 SUHARDI UDA SARMAWI JKG 53 TPHI

42 7390002442 SAKHRUDIN KURSI SADRAN JKG 53 TPIHI

43 7390002420 JALALUDIN MUSTAHAL IRSYAD

JKG 55 TPHI

44 7390002406 BAEKANDI ARMADI ALMIAN

JKG 55 TPIHI

45 7390002482 AHMAD RIKI HADIANSYAH JKG 58 TPHI

46 7390002421 ROHMATULLAH RUSDI RIFIN

JKG 58 TPIHI

47 7390002434 MASDUKI JAHIR YUSA JKG 61 TPHI

48 7390002410 ISAK ISKANDAR MOHAMAD IDRIS

JKG 61 TPIHI

49 7390002401 ZAENUDIN OTTA ANIRAN JKG 63 TPIHI

 

SUSUNAN ACARA

PADA PELAKSANAAN SELEKSI CALON PETUGAS HAJI

INDONESIA

DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI

TAHUN 1439H/2018M

HARI: KAMIS, 12 APRIL 2018

NO WAKTU *) ACARA KETERANGA

N

1 07.30 -

08.00

Peserta memasuki ruang seleksi Panitia

2 08.00 -

09.00

1. Pembukaan

2. Laporan Ketua Panitia

3. Pembacaan Arahan Dirjen

Penyelenggaraan Haji dan

Umrah

4. Pengumuman dan Himbauan

5. Tata cara seleksi menggunakan

sistem CAT oleh panitia

pelaksanaan ujian selama 15

menit

6.Simulasi penggunaan handphone

untuk koneksi ke aplikasi CAT

Panitia

Ketua panitia

daerah

Kepala Kantor

Wilayah

Kementerian

Agama Provinsi

Panitia

Panitia

Panitia

3 09.00 -

10.30

10-30 -

11.00

11.00 -

Selesai

Seleksi Kompetensi CAT

Istirahat

Seleksi Wawancara/Praktek

Panitia

Panitia

*) - Waktu yang dibuat acuan adalah Waktu Indonesia Bagian Barat

- Daerah lainnya menyesuaikan

 

TATA TERTIB

PELAKSANAAN SELEKSI CALON PETUGAS HAJI INDONESIA

DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI

TAHUN 1439H/2018M

Bismillahirrahmaanirrahiim

Tata tertib seleksi Calon Petugas Yang Menyertai Jamaah Haji (TPHI dan

TPIHI) dan Petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi

Tahun 1439H/2018M:

5. Peserta seleksi tingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

adalah peserta yang lolos seleksi tingkat Knator Wilayah Kementerian

Agama Kabupaten/Kota dan Unit-unit Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi.

6. Peserta seleksi wajib hadir paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum

acara dimulai dan mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh panitia.

7. Materi seleksi terdiri dari Seleksi Kompetensi CAT (Computer Assisted

Test) dengan menggunakan handphone yang bisa terkoneksi dengan

aplikasi CAT.

8. Waktu mengerjakan seleksi kompetensi/seleksi CAT 90 menit.

9. Selama mengikuti seleksi, peserta wajib:

a. Menjaga ketenangan dan ketertiban.

b. Menjaga kerahasiaan jawaban.

10. Hal yang dilarang peserta ujian:

a. Tidak diperkenankan menggunakan laptop walaupun laptop berbasis

android

b. Tidak diperkenankan membawa hape cadangan

c. Tidak diperkenankan membuka aplikasi lain (seperti google, yahoo dll)

selain aplikasi Siskohat CAT

d. Tidak bertanya selama ujian berlangsung

11. Sanksi:

Bagi peserta seleksi yang melanggar tata tertib akan diberikan sanksi dari

mulai teguran oleh pengawas dampai dengan dibatalkannya sebagai peserta

seleksi oleh panitia

12. Selamat mengerjakan, semoga sukses

 

Dokumentasi saat wawancara bersama bapak Drs. H. Deni, M.Si dan Ibu N.

Makfiyati, S.Ag., M.Sy pada tanggal 02 Juli 2018 di Bidang Penyelenggaraan

Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten.