Upload
others
View
5
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH
1. PENGERTIAN ANGGARAN
2. FUNGSI ANGGARAN
3. PRINSIP – PRINSIP ANGGARAN
PEMERINTAH
4. KARAKTERISTIK DAN SIKLUS
ANGGARAN PEMERINTAH
5. ANGGARAN BERBASIS KINERJA (ABK)
6. STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH
ANGGARAN :RENCANA KEUANGAN YANG
SECARA SISTIMATIS MENUNJUKKAN
ALOKASI SUMBER DAYA MANUSIA,
MATERIAL DAN SUMBER DAYA LAINNYA
DARI SUATU ORGANISASI
ANGGARAN :
DIBUAT UNTUK JANGKA
PENDEK ���� 1 TAHUN
PENGANGARAN (BUDGETTING): PROSES
PENERJEMAHAN RENCANA AKTIVITAS KE DALAM RENCANA KEUANGAN
PENYIAPAN ANGGARAN
PELAKSANAAN
ANGGARAN
PENGENDALIAN
ANGGARAN
PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN
2
FUNGSI ANGGARAN
ALAT PERENCANAAN
MERENCANAKAN BERBAGAI PROGRAM
DAN KEGIATAN ���� TUJUAN ORGANISASI
MERENCANAKAN ALTERNATIF SUMBER-2
PEMBIAYAAN
ALOKASIKAN DANA KE PROGRAM DAN
KEGIATAN YG TELAH DISUSUN
RUMUSKAN 7AN DAN SASARAN KEBIJAKAN
SESUAI VISI DAN MISI YG DITETAPKAN
MENETUKAN INDIKATOR KINERJA DAN
TINGKAT CAPAIAN KINERJA (IOOBI)
ALAT PENGENDALIAN
DAN EVALUASI
PENYIMPANGAN TSB: DIGUNAKAN
MENILAI PRESTASI DAN UMPAN BALIK UTK
PERBAIKAN DIMASA YG AKAN DATANG
MEMBANDINGKAN ANTARA RENCANA
DENGAN PELAKSANAAN ���� DIKETAHUI ADA
PENYIMPANGAN (INPUT, OUTPUT,
OUTOMES, BENEFIT DAN IMPACT)
ALAT KEBIJAKAN FISKAL
DPT DIKETAHUI ARAH KEBIJAKAN FISKAL :
DPT DILAKUKAN PREDIKSI&ESTIMASI
EKONOMI
DIGUNAKAN UTK MENDORONG,
MEMFASILITASI & MENGKOORDINASIKAN
KEGAITAN EKONOMI MASY ����
MEMPERCEPAT PERTUMBUHAN EKONOMI
ANGGARAN: MENSTABILKAN EKONOMI DAN
MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI
ALAT POLITIK
ANGGARAN :BENTUK KOMITMENT
EKSKUTIF DAN KESEPAKATAN LEGISLATIF
ATAS PENGGUNAAN DANA PUBLIK UTK
KEPENTINGAN TERTENTU
3
ALAT KOORDINASI DAN
KOMUNIKASI
ANGGARAN ALAT KOMUNIKASI ANTAR
UNIT KEJA DLM LINGKUNGAN EKSEKUTIF
SETIAP UNIT KERJA TERLIBAT DLM PROSES
PENYUSUNAN ANGGARAN ���� ANGGARAN
ALAT KOORDINASI ANTAR BAGIAN DLM
PEMERINTAHAN (ANTAR SKPD)
ALAT PENILAIAN KINERJA
BERAPA HASIL YG DICAPAI BERKAITAN DGN
ANGGARAN YG TELAH DITETAPKAN
KINERJA EKSKUTIF DINILAI : PENCAPAIAN
TARGET ANGGARAN DAN EFISIENSI
PELAKSANAAN ANGGARAN
TRANSPARANSI DAN
AKUNTABILITAS ANGGARAN
DISIPLIN ANGGARAN
KEADILAN ANGGARAN
EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS
ANGGARAN
PENDEKATAN KINERJA
PRINSIP -2 PENYUSUNAN
PENGANGGARAN
4
ANGGARAN: INFORMASI YANG
JELAS TTG TUJUAN, SASARAN,
HASIL DAN MANFAAT YANG
DIPEROLEH MASY. DARI SUATU
KEGIATAN
MASYARAKAT MEMILIKI HAK DAN
AKSES YG SAMA UTK
MENGETAHUI PROSES ANGGARAN
KRN MENYANGKUT ASPIRASI DAN
KEPENTINGAN MASYARAKAT
MASYARAKAT BERHAK
MENUNTUT PERTANGGUNG
JAWABAN ATAS RENCANA
DAN PELAKSANAAN
ANGGARAN TERSEBUT
TRANSPARANSI DAN
AKUNTABILITAS
ANGGARAN
ANGGARAN PENGELUARAN HRS
DIDUKUNG DGN KEPASTIAN
TERSEDIANYA ANGGARAN PENERIMAAN
DLM JUMLAH YANG CUKUP
TIDAK DIBENARKAN MELAKSANAKAN
KEGIATAN YANG BELUM/TIDAK TERSEDIA
ANGGARANNYA DALAM APBD MAUPUN
PERUBAHAN APBD.
DISIPLIN ANGGARAN
PEMDA WAJIB MENGALOKASIKAN
PENGGUNAAN ANGGARANNYA SECARA
ADIL UTK DINIKMATI SELURUH
KELOMPOK MASYARAKAT
TIDAK ADA DISKRIMINASI
PENGGUNAAN ANGGARAN DLM
PEMBERIAN PELAYANAN KPD MASY.
KEADILAN ANGGARAN
5
ANGGARAN DISUSUN BERDASAR: AZAS
EFISIENSI, TEPAT GUNA, TEPAT WAKTU
PELAKSANAAN DAN PENGGUNAANNYA
DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN.
DANA YG TERSEDIA DIMAMFAATKAN
UTK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT SECARA MAKSIMAL
EFISIENSI DAN
EFEKTIVITAS ANGGARAN
ANGGARAN HRS MENGUTAMAKAN UPAYA
PENCAPAIAN HASIL KERJA (OUTPUT /
OUTCOME) DARI PERENCANAAN ALOKASI
BIAYA ATAU INPUT YANG TELAH
DITETAPKAN.
HASIL KERJA HARUS SEPADAN ATAU
LEBIH BESAR DARI BIAYA ATAU INPUT
YANG TELAH DITETAPKAN.
PENDEKATAN
KINERJA
KARAKTERISTIK
ANGGARANSIKLUS ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
PENJADWALAN PENYUSUNAN DAN
PENETAPAN ANGGARAN
PELAKU-PELAKU KUNCI (KEY PERSON) YG
TERLIBAT DLM PENYUSUNAN ANGGARAN
KARAKTERISTIK DAN SIKLUS ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
6
PELAKU-PELAKU KUNCI (KEY
PERSON) YG TERLIBAT DLM
PENYUSUNAN ANGGARAN
PIHAK LEGISLATIF
PIHAK PENGAWAS
PIHAK EKSEKUTIF
PIHAK EKSEKUTIF
SEKRETARIS DAERAH (SEKDA)
TIM ANGGARAN EKSEKUTIF
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
BUPATI/WAKIL BUPATI
BADAN PERENCANAAN DAN
PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
(BPKD)
1) BUPATI/WALIKOTA
BUPATI/WALIKOTA adalah pengambil keputusan utamadalam menentukan kegiatan dan pelayanan publik yangakan disediakan oleh pemerintah daerah untuk suatuperiode waktu tertentu.Dalam hal ini bupati/walikota harus segera menyusunrencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)paling lambat 3 (tiga) bulan setelah terpilih.Dokumen ini nantinya akan menjadi rujukan dalampenyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).Setelah selesai penyusunan APBD untuk suatu tahunanggaran tertentu, bupati/walikota segera mengajukanrancangan perda tentang APBD disertai dokumenpendukungnya kepada DPRD.
7
SEKRETARIS DAERAH (SEKDA)Dalam kaitannya dengan penyusunan anggarandaerah, Sekretaris daerah dalam suatupemerintahan kabupaten atau kota merupakankoordinator Tim Anggaran Eksekutif yangmempunyai tugas antara lain menyampaikanKebijakan Umum Anggaran (KUA) kepada DPRD.Kebijakan umum anggaran adalah dokumen yang akan dijadikan landasan utama dalam penyusunanRAPBD.
3) TIM ANGGARAN EKSEKUTIFTim Anggaran Eksekutif yang diketuai olehSekretaris Daerah yang bertugas untuk menyusunKebijakan Umum anggaran dan mengkompilasikanRencana Kerja Anggaran setiap Satuan Kerja (RKA-SKPD) menjadi RAPBD.
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalahUnit Kerja Pemerintahan Kabupaten/Kota yangmerupakan pengguna anggaran/kuasa penggunaanggaran dan mempunyai tugas untukmenyusun dan melaksanakan anggaran padaunit kerja yang bersangkutan.
Jumlah SKPD untuk suatu pemerintahankabupaten/kota dapat berbeda-beda antara satudengan lainnya tergantung pada strukturorganisasi kepemerintahan di daerah masing-masing.
8
5)BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
BAPPEDA dari suatu pemerintahan KABUPATEN /KOTA merupakan unit perencanaan daerah yang mempunyai tugas antara lain untuk:
a. menyiapkan berbagai dokumen perencanaan yangakan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakanmusyawarah perencanaan dan pembangunan didaerah,
b. menyelenggarakan prioritas Musrenbang,
c. mengkoordinasikan antara hasil Musrenbang dan usulan dari setiap satuan kerja sehingga tersusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
6) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (BPKD)
BPKD adalah unit kerja pada suatu pemerintahanKABUPATEN/KOTA yang bertugas antara lain a.menyusun dan melaksanakan kebijakan
pengelolaan keuangan daerah (APBD) danberfungsi sebagai bendahara umum daerah.
b.bertanggung jawab untuk menyusun laporankeuangan yang merupakan pertanggungjawabanpelaksanaan APBD.
c.Istilah yang dipakai di suatu pemerintahkabupaten /kota tidak sama antara satu denganlainnya.- Istilah Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD),- Istilah Badan Pengelola Keuangan dan
Kekayaan Daerah (BPKKD).
9
PIHAK PENGAWASBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN (BPKP)
BADAN PENGAWAS DAERAH (BAWASDA)
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)
PIHAK LEGISLATIF
KOMISI-KOMISI DPRD
PANITIA ANGGARAN LEGISLATIF
1) PANITIA ANGGARAN LEGISLATIF
Panitia Anggaran Legislatif adalah suatu Tim Khususyang bertugas untuk memberikan saran dan masukankepada kepala daerah (bupati/walikota) tentangpenetapan, perubahan, dan perhitungan APBD yangdiajukan oleh pemerintah daerah sebelum ditetapkandalam Rapat Paripurna.
2) Komisi-Komisi DPRDKomisi-komisi di lingkungan DPRD adalah alatkelengkapan DPRD yang dibentuk untukmemperlancar tugas-tugas DPRD dalam bidangpemerintahan, perekonomian dan pembangunan,keuangan, investasi daerah, serta kesejahteraanrakyat.Dalam proses penetapan anggaran komisi-komisimerupakan kelompok kerja yang bersama-samadengan semua SKPD terkait membahas RKA-SKPD.
10
1) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku,BPK adalah satu-satunya pengawas keuangan eksternalyang melakukan audit terhadap pengelolaan dan tanggungjawab keuangan pemerintah daerah.Pemeriksaan yang dimaksud meliputi pemeriksaan ataslaporan keuangan, pemeriksaan kinerja, sertapemeriksaan atas tujuan tertentu yang tidak termasukdalam kedua pemeriksaan tersebut di atas.
2) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)BPKP adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen(LPND) yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada presiden.BPKP merupakan auditor internal yang mempunyai tugasuntuk melakukan pengawasan internal terhadappertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yangmengunakan dana APBN.
iIINSPEKTORAT
11
SIKLUS ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH
( 2,5 TAHUN)
PELAKSANAAN ANGGARAN (1TAHUN)
PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN
APBD (1/2 TH)
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN ANGGARAN
(1 TAHUN)
Buku: Analisis dan Advokasi Anggaran
Pemerintah Daerah di Indonesia
(the Asia Foundation) -ADB
12
JARING ASMARA
(MUSREMBANG)
PROSES PENYUSUNAN
KEGIATAN OLEH SKPD S/D
PENYIAPAN DRAFT APBD
DRAFT APBD OLEH EKSEKUTIF
DISERAHKAN KPD LEGISLATIF
PANGGAR LEGISLATIF BAHAS
DGN TIM ANGGARAN
EKSEKUTIF- DISKUSI TTG
KEBIBAJAN ANGGARAN
PENETAPAAN ANGGARAN
SEJAK EKSEKUTIF SERAHKAN
KPD LEGISLATIF (PIDATO
KPALA DAERAH) DEPAN DPRD
PENYUSUNAN DAN
PENETAPAN ANGGARAN
(1 TAHUN)
TIM ANGGARAN EKSEKUTIF:
SEKDA, BAPPEDA DANBPKD
PELAKSANAAN
ANGGARAN (1TAHUN)
PELAKSANAAN SELAMA 1 THN MULAI
AWAL TAHUN ANGGARAN BARU 1 JANUARI
PELAKSANAAN OLEH EKSEKUTIF MELALUI
SKPD (DINAS,BADAN, KANTOR DLL)
DIMULAI SJAK APBD DIPERDAKAN PADA
SETIAP AKHIR TAHUN
13
PENYIAPAN LAPORAN
SEMESTER PERTAMA
LAPORAN TAHUNAN TERMASUK
TELAAH PELAKS. ANGGARAN 1 THN
PEMERIKSAAN INTERNAL OELH
BAWASDA
PEMERIKSAAN INTERNAL
OLEH BPKP (APBN)
PEMERIKSAAN EKTERNAL
OLEH BPK (APBD)
PERTANGGUNG-JAWABAN
PELAKSANAAN APBD (1/2 TH)
14
METODE PENGANGGARAN BAGI MANAJEMEN YG MENGAITKAN
SETIAP PENDANAAN YG DITUANGKAN DLM KEGIATAN-2 DGN
KELUARAN DAN HASIL YANG DIHARAPKAN TERMASUK EFISIENSI
DLM PENCAPAIAN HASIL DARI KELUARAN TSB
ANGGARAN BERBASIS KINERJA (ABK)
KELUARAN & HASIL TSB DITUANGKAN DLM TARGET KINERJA PD
SETIAP UNIT KERJA. BAGAIMANA TUJUAN ITU DICAPAI DITUANG
KAN DLM PROGRAM DIIKUTI DGN PEMBIAYAAN PD SETIAP
TINGKAT PENCAPAIAN TUJUAN.
PROGRAM ABK : INSTRUMEN KEBIJAKAN YG BERISI SATU ATAU LEBIH KEGIATAN
YG AKAN DILAKSANAKAN OLEH INSTANSI PEMERINTAH UTK MENCAPAI SASARAN
& TUJUAN SERTA MEMPEROLEH ALOKASI ANGGARAN/KEGIATAN MASYARAKAT YG
DIKOORDINASIKAN OLEH INSTANSI PEMERINTAH
15
PROGRAM ABK : INTEGRASI DARI RENCANA KERJA TAHUNAN (RENJA SKPD) YANG
MERUPAKAN RENCANA OPERASIONAL DARI RENSTRA DAN ANGGARAN TAHUNAN
ELEMEN-2 YG PENTING UTK DIPERHATIKAN DLM ABK ADALAH:
1. TUJUAN YANG DISEPAKATI DAN UKURAN PENCAPAIANNYA.
2. PENGUMPULAN INFORMASI YANG SISTIMATIS ATAS REALISASI
PENCAPAIAN KINERJA DAPAT DIANDALKAN DAN KONSISTEN, SEHINGGA
DAPAT DIPERBANDINGKAN ANTARA BIAYA DENGAN PRESTASINYA.
FAKTOR-2 PEMICU KEBERHASILAN IMPLEMENTASI PENGGUNAAN ABK ADALAH:
1. KEPEMIMPINAN DAN KOMITMEN DARI SELURUH KOMPONEN ORGANISASI.
2. FOKUS PENYEMPURNAAN ADMINISTRASI SECARA TERUS MENERUS.
3. SUMBER DAYA YANG CUKUP UNTUK USAHA PENYEMPURNAAN TERSEBUT (UANG,
WAKTU DAN ORANG).
4. PENGHARGAAN DAN SANKSI YANG JELAS.
5. KEINGINAN YANG KUAT UNTUK BERHASIL.
MANFAAT PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA
1. DALAM DOKUMEN PENYUSUNAN ABK YANG DISAMPAIKAN OLEH SKPD HRS BETUL-BETUL DAPAT MENYAJIKAN INFORMASI YANG JELAS TENTANG TUJUAN, SASARAN, DAN KETERKAITAN ANTARA BESARAN ANGGARAN DAN MANFAAT YANG INGIN DICAPAI ATAU DIPEROLEH MASYARAKAT DARI SUATU KEGIATAN YG DIANGGARKAN.
2. SETIAP PENYELENGGARA PEMERINTAHAN (PUSAT/DAERAH) WAJIB BERTANGGUNGJAWAB ATAS HASIL PROSES DAN PENGGUNAAN SEMUA SUMBER DAYA.
3. ABK YANG EFEKTIF AKAN DAPAT MENGIDENTIFIKASIKAN KETERKAITAN ANTARA NILAI UANG DAN HASIL YANG DICAPAI, SERTA DAPAT MENJELASKAN BAGAIMANA KETERKAITAN TERSEBUT DAPAT TERJADI.
16
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
Pengertian Standar Pelayanan Minimal
UU No. 32 / 2004 pasal 11 (4), menyatakan bahwaPenyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajibyang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimaldilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan olehpemerintah.PP No. 58 / 2003 pasal 39 ayat 2 bahwa Standar PelayananMinimal merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukanpencapaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakanurusan wajib daerah.PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan danPenerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ditegaskanbahwa SPM berisi ketentuan tentang jenis dan mutupelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yangberhak diperoleh masyarakat secara minimal.
1. SPM adalah standar suatu pelayanan yangmemenuhi persyaratan minimal kelayakan.
2. APBD yang disusun dengan pendekatan kinerjamemuat standar pelayanan yang diharapkan danperkiraan biaya satuan komponen kegiatan yangbersangkutan; kinerja keuangan pemerintahdaerah dikembangkan Standar Analisa Belanja(SAB), Tolok Ukur Kinerja dan Standar Biaya.
3. Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukuruntuk mengukur kinerja penyelenggaraankewenangan wajib daerah yang berkaitan denganpelayanan dasar kepada masyarakat.
17
1. SPM merupakan standar minimalpelayanan publik yang harus disediakanoleh pemerintah daerah kepadamasyarakat.
2. Adanya SPM akan menjamin minimalpelayanan yang berhak diperolehmasyarakat dari pemerintah.
3. Dengan adanya SPM maka akan terjaminkuantitas dan atau kualitas minimal darisuatu pelayanan publik yang dapatdinikmati oleh masyarakat, sehinggadiharapkan akan terjadi pemerataanpelayanan publik dan menghindarikesenjangan pelayanan antar daerah.
2. Manfaat Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun2005, tentang Penyusunan dan Penerapan SPM bahwaSPM mempunyai beberapa manfaat, antara lain:
a. Memberikan jaminan bahwa masyarakat akanmenerima suatu pelayanan publik dari pemerintahdaerah sehingga akan meningkatkan kepercayaanmasyarakat dan terjaminnya hak masyarakat untukmenerima suatu pelayanan dasar dari pemerintahdaerah setempat dengan mutu tertentu;
b. Dengan ditetapkannya SPM akan dapat ditentukanjumlah anggaran yang dibutuhkan untukmenyediakan suatu pelayanan publik, sehinggaSPM dapat dijadikan dasar untuk penentuankebutuhan pembiayaan daerah;
18
Lanjutan:
c. SPM dapat dipakai sebagai landasandalam menentukan perimbangan keuangan dan/atau bantuan lain yang lebihadil dan transparan;
d. Menjadi dasar dalam menentukan anggaran berbasis kinerja. SPM dapat dijadikan dasar penentuan alokasi anggarandaerah dengan tujuan yang lebih terukur. Disamping itu SPM
e. Sebagai alat ukur bagi kepala daerahdalam melakukan penilaian kinerja unit kerja penyedia pelayanan;
Lanjutan :
f. Untuk mengukur tingkat keberhasilanpemerintah daerah dalam pelayanan publik;
g. Menjadi dasar bagi pelaksanaanpengawasan yang dilakukan oleh institusipengawasan;
h. SPM memperjelas tugas pokok PemerintahDaerah dan mendorong terwujudnya check and balances yang lebih efektif;
i. Mendorong transparansi dan partisipasimasyarakat dalam proses penyelenggaraan
19
Prinsip-prinsip penerapan standar pelayananminimal sebagai berikut:
a. SPM disusun sebagai alat pemerintah pusat danpemerintahan daerah untuk menjamin aksesdan mutu pelayanan dasar kepada masyarakatsecara merata dalam rangka penyelenggaraanurusan wajib;
b. SPM ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dandiberlakukan untuk Pemerintah danPemerintahan Daerah (provinsi, kabupaten/kota);
c. Penerapan Standar Pelayanan Minimal olehPemerintahan Daerah merupakan bagian daripenyelenggaraan pelayanan dasar nasional;
Lanjutan :
d. SPM bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapatdipertanggungjawabkan, serta mempunyai bataswaktu pencapaian;
e. SPM harus dijadikan acuan dalam perencanaandaerah, penganggaran, pengawasan, pelaporandan sebagai alat untuk menilai pencapaiankinerja;
f. SPM harus fleksibel dan mudah disesuaikandengan perkembangan kebutuhan, prioritas dankemampuan kelembagaan serta personil daerahdalam bidang yang bersangkutan.
20
Keterkaitan Antara Renstrada, ABK dan SPM
1. SPM ini digunakan sebagai dasar untukmelakukan penetapan program dan perencanaankerja/kegiatan pelayanan publik yang menjadiurusan wajib pemerintah daerah, terutama dalamkinerja anggarannya.
2. Penetapan SPM ditujukan untuk merangsangtumbuhnya akuntabilitas pemerintah daerah.
3. SPM ini digunakan sebagai dasar untukmelakukan penetapan program dan perencanaankerja/kegiatan pelayanan publik yang menjadiurusan wajib pemerintah daerah, terutama dalamkinerja anggarannya.