Dra. Eka Rini Nurhayati, MSi

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu memahami hal ihwal tentang penyelenggaraan pemerintahan negara RI

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu :

1. Menjelaskan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara

2. Menjelaskan penyelenggaraan negara yang bersih KKN

3. Menjelaskan tata urut peraturan perundang-undangan

4. Menjelaskan lembaga penyelenggara pemerintahan

5. Menjelaskan hubungan Presiden dengan lembaga negara lainnya

6. Menjelaskan proses manajemen pemerintahan.

Kerajaan- Absolut- Konstitusional- Parlementer

RepublikParlementer

Presidensial

Bentuk Negara

Bentuk Pemerintahan

Sistem Pemerintahan

Arti sempit :Mekanisme bekerjanya lembaga eksekutif yang dipimpin Presiden selaku Kepala Pemerintahan

Arti luas :Mekanisme bekerjanya seluruh lembaga negara

1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum;

2. Sistem Konstitusional;3. Kekuasaan Negara yang tertinggi ditangan

rakyat;4. Presiden ialah pemegang kekuasaan

pemerintahan negara;5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada

DPR;6. Menteri negara ialah Pembantu Presiden;7. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak

terbatas.

Tujuan :1. Untuk menjamin kepastian hukum, krn

Indonesia adalah negara hukum;2. Melindungi masyarakat dari tindakan

aparatur dan pihak lain yang sewenang-wenang;

3. Melindungi aparatur dari tindakan masy. yang melawan hukum.

Berdasar Tap MPR III/MPR/2000 :

1. UUD 19452. Tap MPR3. UU4. PERPU5. PP6. Kepres7. Perda

Berdasar UU nomor 10 tahun 2004 :

1. UUD 19452. UU / PERPU3. PP4. Perpres5. Perda

(berlaku saat ini)

Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AU & AL; Menyatakan perang, membuat perdamaian &

perjanjian dg negara lain dg persetujuan DPR; Menyatakan keadaan bahaya… diatur UU; Mengangkat Duta & Konsul..pertimbangan DPR; Menerima penempatan Duta & Konsul neg. lain …

pertimbangan DPR; Memberi grasi, rehabilitasi…pertimbangan MA; Memberi abolisi & amnesti … pertimbangan DPR; Memberi gelar, tanda jasa dll…diatur UU Membentuk dewan pertimbangan…diatur UU;

Membahas RUU; Mengesahkan RUU yg telah dusetujui DPR

menjadi UU; Dalam hal ikhwal yg memaksa, berhak

mengeluarkan PERPU; Mengajukan RUU APBN dibahas bersama DPR,

pertimbangan DPD; Meresmikan anggota BPK yg dipilih DPR atas

pertimbangan DPD; Menetapkan calon Hakim Agung yang diusulkan

KY, persetujuan DPR; Mengangkat memberhentikan anggota KY dg

persetujuan DPR; Menetapkan dan mengajukan hakim konstitusi.

1. Partisipasi2. Rule of Law3. Transparansi4. Accountability5. Responsiveness6. Responsible7. Orientasi pd konsensus8. Kesetaraan ( equity ), berkeadilan9. Efektivitas dan Efisiensi

1. Asas Kepastian Hukum2. Asas Tertib penyelenggaraan negara3. Asas Kepentingan Umum4. Asas Keterbukaan5. Asas proporsionalitas6. Asas Profesionalitas7. Asas Akuntabilitas

13

ISU

G

LO

BA

L

PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DARI KKN

PartisipasiPartisipasi

Rule of lawRule of law

TransparansiTransparansi

ResponsivenessResponsiveness

Orientasi pada Orientasi pada konsensuskonsensus

EquityEquity

Efektifitas dan Efektifitas dan efisiensiefisiensi

Good Governance

Ciri-ciri Good Governance

(UNDP)

Kepastian hukumKepastian hukum

Tertib penyeleng-Tertib penyeleng-garaan Negaragaraan Negara

Kepentingan umumKepentingan umum

KeterbukaanKeterbukaan

ProporsionalitasProporsionalitas

ProfesionalitasProfesionalitas

AkuntabilitasAkuntabilitas

WELFA

RE

STA

TE

Penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN

Asas-asas Umum Penyelenggaraan

Negara (UU No. 28 Th 1999)

Untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga negaranya

Sebelum amandemen :

1. Presiden memegang kekuasaan membentuk UU dengan persetujuan DPR.

2. DPR berhak mengajukan RUU.

Setelah amandemen :

1. DPR memegang kekuasaan membentuk UU.

2. Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR.

1. Prakarsa Menteri/LPNDPersetujuan PresidenKonsultasi MenteriKehakiman

2. Menteri pemrakarsa membentuk PanitiaAntar Dept/lembaga

7 hari

3. Pertimbangan pdMenteri Kehakiman, Lembaga terkait, PTOrganisasi sosial dll30 hari

4. RUU diajukan pada Presiden

5. RUU disampaikan pd DPR

Pembahasan di DPR, Menteri mewakili

6. PengesahanSekneg Lembaran negara

Aparat pemerintahan :1. Pemerintah Pusat2. Pemerintah Daerah

Aparat perekonomian :1. BUMN2. BUMD

Memberi pelayanan & pengaturan Berupaya menjadikan masyarakat mampu

membangun dirinya sendiri Aparatur pemerintah harus (Orba):

1. Melayani masyarakat2. Mengayomi masyarakat3. Menumbuhkembangkan prakarsa & peranserta

masy. Dalam pembangunan

UUD 1945

DPR BPKPRESIDEN MA MKDPDMPR

Meneg Menko MenteriDeprtm

LPND TNI POLRI KejagungPerwakilan RI di LN

MensesnegMenseskab

Badan EkstraStruktrlBadan

indepdnSetjenDitjenItjen Badan/ Pusat

Direktorat Direktorat

Setditjen

Subdit Subdit

Bag TU

Staf Ahli

1. Departemen2. Menteri Koordinator3. Menteri Negara4. LPND5. Kesekretariatan yang

membantu Presiden6. Kejaksaan Agung7. Perwakilan RI di Luar

Negeri8. TNI9. POLRI10.Badan Ekstra Struktural &

Badan Independen

Menko Bidang Politik dan keamanan Menko Bidang perekonomian Menko Kesejahteraan Rakyat

Deputi Menko

Sekretariat Menko

Staf AhliMenko

Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Meneg Riset dan teknologi Meneg Koperasi dan Usaha kecil menengah Meneg Lingkungan Hidup Meneg Pemberdayaan Perempuan Meneg Pendayagunaan Aparatur Negara Meneg Percepatan Pembangunan Kawasan

Timur Indonesia Meneg Perencanaan Pembangunan Meneg BUMN Meneg Komunikasi dan Informasi

Lembaga Administrasi Negara (LAN) Arsip Nasional RI Badan Kepegawaian Negara Perpustakaan Nasional RI Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

(BAPPENAS) Badan Pusat Statistik (BPS) Badan Standardisasi Nasional ( BSN) Badan pengawas Tenaga Nuklir Badan Tenaga Atom Nasional Badan Intelijen Negara Lembaga Sandi Negara Badan Urusan Logistik - BULOG

BKKBN Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional - LAPAN Badan Koordinasi Survei dan pemetaan Nasional -

BAKOSURTANAL Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan - BPKP Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia - LIPI Badan pengkajian dan penerapan Teknologi - BPPT Badan Koordinasi Penanaman Modal - BKPM Badan Pertanahan Nasional - BPN Badan Pengawas Obat dan makanan - BPOM Lembaga Informasi Nasional - LIN Lembaga Ketahanan Nasional - LEMHANAS Bada meteorologi dan Geofisika - BMG

Sekretariat Negara, membantu Presiden selaku Kepala Negara

Sekretariat Kabinet, membantu Presiden selaku Kepala Pemerintahan

Kejaksaan Agung ……… Tingkat Pusat

Kejaksaan Tinggi ……… Tingkat propinsi

Kejaksaan Negeri …….. Tingkat Kab./Kota

1. Perwakilan DiplomatikDuta Besar Luar Biasa

2. Perwakilan KonsulerKonsul Jenderal dan Konsul

1. Dewan Ekonomi Nasional - DEN2. Dewan Pemulihan Usaha Nasional - DPUN3. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah –

DPOD4. Badan Pertimbangan Kepegawaian – BAPEK5. Badan pertimbangan Jabatan Nasional – BAPERJANAS6. Komite Olahraga Nasional Indonesa – KONI7. Komisi Nasional HAM8. Komisi Ombudsman Nasional – KON9. Komisi Pemilihan Umum – KPU10. Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara

Negara – KPKPN11. Komisi Pemberantasan Korupsi – KPK dll

1. Bidang Politik2. Bidang pertahanan dan keamanan3. Bidang fiskal dan moneter4. Bidang agama5. Bidang peradilan

Kewenangan pemerintah pusat lebih besar pada penetapan kebijakan yg bersifat standar, kriteria dan prosedur.

1. Menetapkan kebijakan guna mendukung pembangunan sce makro;2. Menetapkan pedoman ttg standar pelayanan minimal dalam bidang yg wajib

dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota3. Menetapkan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan

dalam penyusunan tata ruang;4. Menyusun rencana nasional secara makro;5. Menetapkan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi

tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan;6. Membina & mengawasi penyelenggaraan otonomi daerah yg meliputi

pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, supervisi;7. Menetapkan pedoman pengelolaan dan perlindungan SDA;8. Mengelola dan menyelenggarakan perlindungan SDA wilayah laut diluar 12

mil;9. Mengatur penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang

disahkan atas nama negara;10. Menetapkan standar pemberian izin oleh daerah;11. Mengatur eksport import dan melaksanakan perkarrantinaan;12. Menangglangi wabah dan bencana yg beskala nasional;13. Menetapkan arah dan prioritas kegiatan riset dan tenologi termasuk

penelitian dan pengembangan teknologi strategis dan beresiko tinggi14. Menetapkan kebijakan sistem informasi nasional;15. Menetapkanpersyaratan kualifikasi usaha jasa;16. Mengatur sistem lembaga perekonomian negara.

1. Propinsi◦ Gubernur ◦ Perangkat Propinsi ( Dinas instansi terkait)

2. Kabupaten / Kota◦ Bupati / Walikota◦ Perangkat Kabupaten/Kota

Bupati/Walikota + Wakil

Ka Badan Ka KantorKa Kantor

Sekda

Ka Bid Ka Bid

DPRD

Ka Dinas

KasiKasi

Sekcam/TUSekcam/TU

KaurKaur

KasiKasi

SekwanSekwan

KasubidKasubid

Sekret/TUSekret/TU

Ka SubdinKa Subdin

Ka TUKa TU

KasubagKasubag

Presiden

Menteri Mendagri Menteri Menteri

Gubernur

Sekda

Dinas Badan Kantor

Bupati BupatiBupati

Sekda

Dinas Badan Kantor

Dinas Badan Kantor

Dinas BadanKantor

Bupati Bupati Bupati

Sekda

GubernurSekda

ABSOLUTMutlak Urusan

Pem. Pusat

CONCURRENT (Urusan bersama Prop & Kab/Kota

URUSAN PEMERINTAHAN

1. Politik LN2. Pertahanan

3. Moneter & Fiskal4. Yustisi;5. Agama

WAJIB(Obligatory)

PILIHAN(Optional)

Perencanaan dan pengendalian pembangunan Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; Penyediaan sarana dan prasarana umum; Penanganan bidang kesehatan; Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial; Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten kota; Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten kota; Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, menengah termasuk

lintas kabupaten kota; Pengendalian lingkungan hidup; Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten kota; Pelayanan kependudukan dan catatan sipil; Pelayanan administrasi umum pemerintahan; Pelayanan administrasi penanaman modal lintas kabupaten kota; Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yg belum dilaksanakan kab/kota; Urusan wajib lainnya yg diamanatkan peraturan perundang-

undangan.

Perencanaan dan pengendalian pembangunan Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; Penyediaan sarana dan prasarana umum; Penanganan bidang kesehatan; Penyelenggaraan pendidikan; Penanggulangan masalah sosial; Pelayanan bidang ketenagakerjaan; Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, menengah; Pengendalian lingkungan hidup; Pelayanan pertanahan; Pelayanan kependudukan dan catatan sipil; Pelayanan administrasi umum pemerintahan; Pelayanan administrasi penanaman modal; Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; Urusan wajib lainnya yg diamanatkan peraturan perundang-

undangan.

Perusahaan Negara – BUMN1. Persero : modal 51 % dari negara2. Perum : total modal negara

Perusahaan Daerah - BUMD

Menetapkan & mengubah UUD Melantik Presiden dan Wakil Memberhentikan Presiden dan Wakil Memberikan penjelasan putuan MPR Menetapkan Tata tertib Menetapkan pimpinan Mengambil/memberi keputusan thd anggota

yang melanggar janji Mendengar & membahas laporan

pelaksanaan putusan majelis scr berkala/tahunan disampaikan oleh presiden dan lembaga tinggi lain;

Sidang :1. Sidang Umum2. Sidang Tahunan3. Sidang Istimewa

Produk :1. Perubahan UUD2. Ketetapan MPR3. Keputusan MPR

Sebelum amandemen Setelah amandemen

1. Kedudukan lembaga

Lembaga tertinggi Lembaga tinggi

2. Anggota DPR + Utusan Daerah & golongan

DPR dan DPD

3. Kedudukan

Anggota

Utusan daerah & gol. hanya mrp tambahan

Equal foot

DPR dan DPD

4.Tugas

/wewenang

Memilih presiden

Menguji UU

Hanya melantik, mendengar sumpahTidak ada

1. Dalam praktek “lembaga tertinggi” diselewengkan untuk memperkuat posisi presiden :

◦ Orla, pengangkatan presiden seumur hidup◦ Orba, kekuasaan luar biasa pd presiden

2. Penambahan Utusan golongan anggota MPR menimbulkan kolusi politik

3. Utuan Daerah yg dipilih DPRD prakteknya yg mewakili ex officio Gubernur, pejabat tinggi daerah (Pangdam, Rektor dll) yg kurang mewakili daerah.

Kedudukan sbg Kepala pemerintahan :1. Menetapkan PP2. Kekuasaan pemerintahan negara enurut UUD

’453. Mengajukan RUU kpd DPR4. Membahas RUU bersama DPR5. Mengesahkan UU6. Dalam kegentingan memaksa berhak

mengeluarkan PERPU.

1. Kekuasaan tertinggi atas angkatan bersenjata2. Dengan persetujuan DPR menyatakan perang,

perdamaian, perjanjian dg negara lain3. Menyatakan keadaan bahaya4. Mengangkat duta, konsul dg pertimbangan

DPR5. Memberi grasi, rehabilitasi dgn

memperhatikan pertimbangan MA6. Memberi amnesty, abolisi dg pertimbangan

DPR7. Memberi gelar, tanda jasa dll diatur dalam UU8. Mengangkat Ketua & anggota lembaga tinggi

negara

Capres dan Cawapres harus WNI sejak lahir, tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendak sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, mampu secara jasmani rohani melaksanakan tugas kewajiban sebagai Presiden dan Wakil;

Diusulkan Partai Politik atau gabungan Parpol, dipilih langsung oleh rakyat;

Pasangan yang mendapat suara 50 % atau lebih dari jumlah suara dan setidaknya 20 % suara di setiap propinsi yg tersebar di lebih setengah jumlah propinsi dilantik menjadi Presiden dan Wakil;

Lebih lanjut diatur dalam UU.

2. Dapat diberhentikan MPR atas usul DPR

90 hariMK memeriksa,

Mengadilimemutuskan

Ditengarai adapenyelewengnPresiden/Wakil

DPR minta MK menyelidiki

Jika putusan MK terbuktiDPR sidang Paripurna

Usu pemberHentian Pres

/Wakil

Paling lambat 30 hariMPR sidangMinimal dihadiri ¾ anggota

Disetujui 2/3 yg hadir

Membentuk UU Melakukan pengawasan : pelaksanaan UU,

pelaksanaan APBN, kebijakan pemerintah Membahas, meratifikasi atau memberi

persetujuan pernyataan perang, perdamaian, perjanjian dg negara lain oleh presiden;

Membahas hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK

Menampung, memudahkan aspirasi masy.; Melaksanakan hal lain yg ditugaskan oleh

MPR atau UU; Memilih anggota BPK dengan pertimbangan

DPD

Meminta keterangan kepada presiden Mengadakan penyelidikan Mengadakan perubahan RUU Mengajukan pernyataan pendapat Mengajukan RUU Menentukan anggaran DPR Memanggil seseorang

Rapat Paripurna Rapat Paripurna luar biasa Rapat fraksi Rapat alat kelengkapan Rapat kerja Rapat dengar pendapat komisi Rapat dengar pendapat umum

DPR lahir dengan Maklumat Wakil Presiden X tanggal 16 Oktober 1945, dengan mengubah status KNIP mjd legislatif

Pengisian anggota DPR :1. Tahun 1955 – pemilu2. Tahun 1960 karena anggota DPR menolak

rancangan anggaran Pemerintah, DPR dibubarkan oleh Presiden (anomali )

3. Era Soeharto, DPR sebagian dipilih sebagian diangkat

4. Sejak amandemen UUD ’45 semua anggota DPR dipilih

Pemilu harus memperhatikan :1. Keseimbangan perwakilan Jawa dan luar Jawa2. Sistem penyederhanaan partai3. Sistem pemilihan mendekatkan wakil dg rakyat pemilih4. Sistem yg mendorong keanggotaan yg bermutu5. Sistem yg adil, jujur terbuka6. Sistem yg menjamin tertib, aman, damai jauh dari

tekanan7. Sistem yg menjamin keterwakailn minoritas8. Jumlah maksimal anggota dewan walaupun ada

pertambahan penduduk.

UU 3/1999 menghapus Lembaga Recall, dianggap sebagai cara mengusir anggota DPR dr orang yg tidak disukai penguasa partainya

Pranata recall ORBA lemah :

1. Recall bertentangan dg asas perwakilan yg dipilih rakyat, karena penarikan oleh pimpinan partai dan keputusan oleh Presiden;

2. Prakteknya recall digunakan utk melumpuhkan perbedaan pendapat oposisi;

3. Presiden bisa menyalah gunakan wewenang, apabila bertentangan dg kehendak Presiden, keputusan tidak dikeluarkan;

4. Memberi rasa takut anggota untuk mengeluaarkn pendapat yg berbeda dg pemerintah.

Gagasan lahirnya DPD :

1. Mengubah sistem perwakilan menjadi 2 kamar (bicameral) seperti di AS, DPD = Senat,DPR = Hause of RepresentatifDPD + DPR = MPR = Congress

2. Meningkatkan keikutsertaan daerah terhadap jalannya politik pengelolaan negara

DPD hanya komplemen DPR tidak mandiri, karena hanya berwenang mengajukan usul RUU dan melaporkan hasil pengawasan kepada DPR

Usulan RUU-nya pun terbatas bidang tertentu

DPD tidak punya hak inisiatif, dan hak menolak atau melakukan perubahan

Dipilih dari setiap propinsi melalui pemilu; Jumlah anggota sama di setiap propinsi,

maksimal 1/3 jumlah anggota DPR; Bersidang minimal 1 kali setahun.

Kewenangan :1. Mengajukan RUU berkaitan dg daerah

kepada DPR;2. Membahas RUU pada poin 1;3. Memberi pertimbangan DPR atas RUU APBN

berkaitan pajak, pendidikan dan agama;4. Pengawasan pelaksanaan UU 1 & 3.

Tugas :1. Tanggungjawab pemeriksaan tentang

keuangan negara;2. Semua pelaksanaan APBN, APBD, anggaran

BUMN, BUMD berdasar UU; Kewajiban :1. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada

DPR, DPD dan DPRD sesuai kewenangannya;

2. Hasil pemeriksaan yg ditindaklanjuti adl yg merugikan keuangan negara.

Kedudukan :1. Lembaga Tinggi Negara2. Pengadilan tertinggi dari semua lingkungan

peradilan

Keanggotaan :1. Terdiri dari hakim Agung yg disulkan Komisi

Yudisial kepada DPR dan ditetapkan Presiden

2. Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden

Berwenang memeriksa dan memutus :

1. Permohonan kasasi2. Sengketa tentang kewenangan mengadili3. Permohonan peninjauan kembali putusan

pengadilan yg telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Keanggotaan :1. Terdiri dari 9 orang Hakim Konstitusi yg

ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan3 orang oleh MA3 orang oleh DPR3 orang oleh Presiden

2. Pengangkatan & pemberhentian anggota diatur dengan UU

1. Menguji UU terhadap UUD2. Memutus sengketa kewenangan lembaga

negara yg kewenangannya diberikan UUD3. Memutus pembubaran parpol4. Memutus perselisihan tentang pemilu

Kewajiban :Memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden/Wapres menurut UUD

PERENCANAAN PENGORGANISASIAN PELAKSANAAN PENGAWASAN

PROPENAS REPETA RENSTRA PROPEDA

Prinsip Pembagian habis tugas Prinsip perumusan tugas pokok fungsi yang

jelas Prinsip fungsionalisasi Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi Prinsip kontinuitas Prinsip lini dan staf Prinsip kesederhanaan Prinsip fleksibilitas Prinsip pendelegasian wewenang yang jelas Prinsip pengelompokan yang homogen Rinsip rentang/jenjang pengendalian Rinsip akordion

1. Jenis koordinasi : Koordinasi hierarkhis (vertikal) Koordinasi fungsional :

◦ Horisontal◦ Diagonal◦ Teritorial

Harus dimulai sejak perumusan kebijakan Ditentukan siapa /satker mana yg scr fungsional

berwenang bertgg jawab atas suatu masalah; Satker yg berwenang wajib memprakarsai penyelenggrrn

koordinasi; Kejelasan wewenang, tgg jwab dan tgs instansi terkait; Dirumuskan program kerja; Ditetapkan prosedur & tata cara koordinasi; Dikembangkan komunikasi & konsultasi timbal balik utk

persepsi dan kerjasama; Koordinasi efektif apbl pejabat ybs memiliki kredibilitas &

kepemimpinan yg baik; Perlu dipilih sarana yg tepat

Kebijaksanaan Rencana Prosedur dan tata kerja Rapat – briefing SK bersama / Surat Edaran bersama Tim, panitia kelompok kerja, gugus tugas,

satuan tugas Dewan / badan BKKBN, Dewan Riset

Nasional) Sistem administrasi manunggal satu atap

(SAMSAT)

Sidang kabinet• Paripurna• Terbatas

Rapat di lingkungan Menteri koordinator Koordinasi antara Departemen/Instansi Pemerintah

tingkat Pusat Koordinasi aparatur pemerintah pusat di luar negeri Koordinasi pemerintah pusat thd pemerintah daerah :

◦ Selaku aparatur pusat : Fungsional horisontal Fungsional diagonal

◦ Menteri/departemen dan instansi teknis Koordinasi tingkat daerah

Hubungan kerja : Bersifat koordinatif Bersifat konsultatif dan informatif

1. Umum2. Pengawasan Melekat, pengendalian atas

gerak organisasi dan bawahan yg dipimpin;3. Pengawasan fungsional :

1. Aparat wasnal intern instansi : Itjen, Inspektorat di LPND, Bawasprop, Bawaskab/kota, Satuan pengawasan intern di berbagai BUMN/BUMD

2. Aparat wasnal ekstern instansi/intern pemerintah : BPK

4. Pengawasan Teknis Fungsional1. Ditujukan kepada aparatur : Menpan, BKN, LAN,

Ditjen Anggaran, Bappenas2. Ditujukan kepada masyarakat : Dinas Tata Kota,

BPN, Depdikbud, Kepolisian, Legislatif

Kriteria wasmas yang baik : Obyektif Bermaksud perbaikan Memberitahukan fakta dengan jelas, lengkap

dan bukti; Memberitahu bentuk penyimpangan Menjelaskan patokan yg dilanggar; Memuat saran; Jelas identitas yg menyampaikan.

Menguji scr material terhadap peraturan perundangan dibawah UU

Menyatakan tidak sah semua peraturan perundangan dibawah UU apabila bertentangan dg peraturan perundangan yg lebih tinggi