Hukum Tata Negara Islam

Nama : Muhammad Fajar Fahrudin

Nim : C92214151

Kelas : Hukum Ekonomi Syariah A

(1)

A. PEMERINTAHAN DI MASA RASULULLAH SAW

Sistem politik Islam memang berbeda dengan sistem-sistem politik lainnya. Satu hal

yang paling penting dalam sistem politik Islam adalah bahwa kedaulatan itu tidak di tangan

rakyat ataupun kepala negara (khalifah), tetapi di tangan syarak (aturan dan hukum Islam).

Sementara itu, kekuasaan khalifah adalah untuk melaksanakan dan menerapkan hukum

syariat Islam. Sistem pemerintahan Islam dimulai sejak zaman Rasulullah SAW. Semua

pemikir Muslim sepakat bahwa Madinah merupakan contoh negara Islam pertama. Tugas

Rasulullah SAW adalah memimpin masyarakat Islam sebagai utusan Allah SWT dan kepala

negara Islam Madinah

Awal terbentuknya negara Islam Madinah bermula dari konflik antarklan Arab (suku

Aus dan Khazraj) yang kerap terjadi di wilayah jazirah Arab. Konflik yang terjadi pada masa

itu bukan disebabkan perebutan kekuasaan, melainkan karena perebutan sumber air yang

terdapat di luar wilayah kekuasaan masing-masing. Bagi mereka, air adalah sumber

kehidupan dan kekayaan. Sumber air yang diperebutkan bernama Bu'bs, lembah yang

terletak tidak jauh dari Yatsrib (Madinah). Konflik yang terus berkepanjangan ini, membuat

masyarakat Arab Yatsrib khawatir keamanan wilayah mereka terancam dari kemungkinan

serangan musuh. Kekhawatiran dan rasa tidak aman ini membuat masyarakat Yatsrib

merindukan figur seorang tokoh pemimpin yang adil dan mampu menegakkan peraturan

yang dapat diterima semua pihak. Oleh sebab itu, suku Aus dan Khazraj terus berusaha

mencari tokoh yang diharapkan. Berikut ini bukti langkah-langkah Rasulullah dalam

memimpin masyarakat setelah hijrahnya ke Madinah, serta menegaskan bahwa Rasulullah

adalah kepala sebuah masyarakat dalam apa yang disebut sekarang sebagai negara. Beberapa

bukti bisa disebut, diantaranya:

Baiat Aqabah Pada tahun ke-11 kenabian, enam orang dari suku Khazraj bertemu

dengan Nabi Muhammad SAW di Aqabah, Mina. Pertemuan tersebut adalah pertemuan

dua aspirasi. Di satu sisi, Nabi Muhammad SAW berharap Yatsrib dapat menjadi

tempat tegaknya masyarakat yang berdasarkan Islam dan di sisi lain, masyarakat Arab

Yatsrib melihat Nabi SAW sebagai individu yang diharapkan dapat menegakkan cita-

cita keamanan, kedamaian, dan keadilan di Yatsrib. Hasil dari pertemuan itu, mereka

semua masuk Islam. Dan, mereka berjanji akan mengajak penduduk Yatsrib untuk

masuk Islam pula. Pada tahun berikutnya, 12 orang delegasi Yatsrib menemui Nabi

SAW di tempat yang sama, Aqabah. Mereka terdiri atas sembilan orang suku Khazraj

dan tiga orang suku Aus. Selain masuk Islam, mereka bersumpah di hadapan Nabi

SAW. Perjanjian ini dikenal dengan Baiat Aqabah pertama. Dalam perjanjian itu,

disebutkan bahwa mereka tidak akan menyekutukan Allah SWT, tidak akan mencuri,

tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak keturunan, tidak akan menyebar fitnah,

dan tidak akan mengabaikan kebenaran. Kemudian, pada tahun berikutnya, orang-orang

Yatsrib ini kembali menemui Nabi SAW di Aqabah. Namun, kali ini mereka datang

dalam jumlah besar, yakni sebanyak 74 orang, terdiri atas 71 orang laki-laki dan dua

orang perempuan. Dalam rombongan besar ini terdapat semua orang yang telah

menemui Nabi SAW pada dua gelombang sebelumnya. Dalam kesempatan ini,

terjadilah perjanjian antara mereka dan Nabi, yang dikenal dengan Baiat Aqabah kedua.

Kedua baiat ini, menurut Munawwir Sadjali dalam bukunya Islam dan Tata Negara,

merupakan batu pertama bangunan negara Islam. Baiat tersebut merupakan janji setia

beberapa penduduk Yatsrib kepada Rasulullah SAW, yang merupakan bukti pengakuan

atas Muhammad sebagai pemimpin, bukan hanya sebagai Rasul. Sebab, pengakuan

sebagai Rasulullah tidak melalui baiat melainkan melalui syahadat. Dengan dua baiat

ini, Rasulullah SAW telah memiliki pendukung yang terbukti sangat berperan dalam

tegaknya negara Islam yang pertama di Madinah. Atas dasar baiat ini pula, Rasulullah

SAW meminta para sahabat untuk hijrah ke Yatsrib. Dan, beberapa waktu kemudian

Rasulullah SAW sendiri ikut hijrah dan bergabung dengan mereka di Yatsrib.

Piagam Madinah Umat Islam memulai hidup bernegara setelah Rasulullah SAW hijrah

ke Yatsrib, yang kemudian berubah menjadi Madinah. Di kota ini, Rasulullah SAW

segera meletakkan dasar kehidupan yang kokoh bagi pembentukan suatu masyarakat

baru di bawah pimpinan beliau. Masyarakat baru ini merupakan masyarakat majemuk,

yang terdiri atas tiga golongan penduduk. Pertama, kaum Muslimin yang terdiri atas

kaum Muhajirin dan Ansar ini adalah kelompok mayoritas. Kedua, kaum musyrikin,

yaitu orang-orang suku Aus dan Khazraj yang belum masuk Islam, kelompok ini

minoritas. Ketiga, kaum Yahudi yang terdiri atas tiga kelompok. Satu kelompok tinggal

di dalam kota Madinah, yaitu Bani Qainuqa. Dua kelompok lainnya tinggal di luar kota

Madinah, yaitu Bani Nadir dan Bani Quraizah. Setelah sekitar dua tahun berhijrah,

Rasulullah SAW mengumumkan tentang peraturan dan hubungan antarkomunitas di

Madinah. Pengumuman ini dikenal dengan nama Piagam Madinah. Piagam ini

merupakan undang-undang untuk pengaturan sistem politik dan sosial masyarakat Islam

dan hubungannya dengan umat yang lain. Piagam inilah yang dianggap sebagai

konstitusi negara tertulis pertama di dunia. Piagam Madinah ini adalah konstitusi negara

yang berasaskan Islam dan disusun sesuai dengan syariat Islam. Sebagai kepala negara,

Rasulullah menyadari akan arti pengembangan sumber daya manusia melalui

penanaman akidah dan ketaatan kepada syariat Islam. Beliau membangun masjid yang

dijadikan sebagai sentra pembinaan umat. Di berbagai bidang kehidupan, Rasulullah

SAW melakukan pengaturan sesuai dengan petunjuk dari Allah SWT. Di bidang

pemerintahan, sebagai kepala pemerintahan, beliau mengangkat beberapa sahabat untuk

menjalankan beberapa fungsi yang diperlukan agar manajemen pengaturan masyarakat

berjalan dengan baik. Rasul SAW mengangkat Abu Bakar as-Siddiq dan Umar bin

Khattab sebagai wazir (menteri). Juga, mengangkat beberapa sahabat yang lain sebagai

pemimpin di sejumlah wilayah kekuasaan Islam, di antaranya Muaz bin Jabal sebagai

gubernur di Yaman. Selain itu, sebagai kepala negara, Rasulullah SAW juga

melaksanakan hubungan dengan negara-negara lain. Menurut Tahir Azhari dalam

bukunya Negara Hukum, Rasulullah SAW mengirimkan sekitar 30 buah surat kepada

kepala negara lain, di antaranya kepada Almuqauqis raja negeri Mesir, Kisra penguasa

Persia, dan Kaisar Heraklius penguasa Romawi. Dalam surat yang dikirim tersebut,

Nabi mengajak mereka masuk Islam. Sehingga, bisa dikatakan politik luar negeri negara

Islam Madinah saat itu adalah dakwah semata. Bila mereka tidak bersedia masuk Islam,

diminta untuk tunduk dan bila tidak mau juga, barulah negara tersebut diperangi.

Hubungan Rakyat dan Negara Dalam Islam sesungguhnya tidak ada dikotomi antara

rakyat dengan negara, karena negara didirikan justru untuk kepentingan mengatur

kehidupan rakyat dengan syariat Islam. Kepentingan tersebut yaitu tegaknya syariat

Islam secara keseluruhan di segala lapangan kehidupan. Dalam hubungan antara rakyat

dan negara akan dihasilkan hubungan yang sinergis bila keduanya memiliki kesamaan

pandangan tentang tiga hal (Taqiyyudin An Nabhani, Sistem Pemerintahan Islam,

1997), pertama asas pembangunan peradaban (asas al Hadlarah) adalah aqidah Islam,

kedua tolok ukur perbuatan (miqyas al ‘amal) adalah perintah dan larangan Allah, ketiga

makna kebahagiaan (ma’na sa’adah) dalam kehidupan adalah mendapatkan ridha Allah.

Ketiga hal tersebut ada pada masa Rasulllah. Piagam Madinah dibuat dengan asas Islam

serta syariat Islam sebagai tolok ukur perbuatan. Adapun peran rakyat dalam negara

Islam ada tiga, pertama melaksanakan syariat Islam yang wajib ia laksanakan, ini adalah

pilar utama tegaknya syariat Islam, yakni kesediaan masing-masing individu tanpa

pengawasan orang lain karena dorongan taqwa semata, untuk taat pada aturan Islam,

kedua, mengawasi pelaksanaan syariat Islam oleh negara dan jalannya penyelenggaraan

negara, ketiga, rakyat berperan sebagai penopang kekuatan negara secara fisik maupun

intelektual, agar menjadi negara yang maju, kuat, disegani di tengah-tengah percaturan

dunia. Di sinilah potensi umat Islam dikerahkan demi kejayaan Islam (izzul Islam wa al

Muslimin).

Aspirasi Rakyat Dalam persoalaan hukum syara’, kaum muslimin bersikan sami’ na wa

atha’na. Persis sebagaimana ajaran al Qur’an, kaum muslimin wajib melaksanakan apa

saja yang telah ditetapkan dan meninggalkan yang dilarang. Dalam masalah ini Kepala

Negara Islam menetapkan keputusannya berdasarkan kekuatan dalil, bukan

musyawarah, atau bila hukumnya sudah jelas maka tinggal melaksanakannya saja.

Menjadi aspirasi rakyat dalam masalah tasyri’ untuk mengetahui hukum syara’ atas

berbagai masalah dan terikat selalu dengannya setiap waktu. Menjadi aspirasi mereka

juga agar seluruh rakyat taat kepada syariat, dan negara melaksanakan kewajiban

syara’nya dengan sebaik-baiknya. Rakyat akan bertindak apabila terjadi penyimpangan.

Di luar masalah tasyri’, Rasulullah membuka pintu musyawarah. Dalam musyawarah

kada Rasulullah mengambil suara terbanyak, kadang pula mengambil pendapat yang

benar karena pendapat tersebut keluar dari seorang yang ahli dalam masalah yang

dihadapi. Dan para sahabat pun tidak segan-segan mengemukakan pendapatnya kepada

Rasulullah, setelah mereka menanyakan terlebih dahulu apakah hal ini wahyu dari Allah

atau pendapat Rasul sendiri.

Penegakkan Hukum Hukum Islam ditegakkan atas semua warga, termasuk non muslim

di luar perkara ibadah dan aqidah. Tidak ada pengecualian dan dispensasi. Tidak ada

grasi, banding, ataupun kasasi. Tiap keputusan Qadhi adalah hukum syara’ yang harus

dieksekusi. Peradilan berjalan secara bebas dari pengaruh kekuasaan atau siapapun

B.  PEMERINTAHAN DI MASA KHULAFAUR RASYIDIN

Proses perpindahan tangan kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan Negara Madinah dari

mendiang Rasulullah ke tangan para khalifah penggantinya terbagi menjadi dua periode yaitu

masa kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab, dimana pemilihan kedua

khalifah ini berjalan lancar melalui jalur musyawarah, sedang periode kedua kendati juga

melalui proses pemilihan demokratis namun, dikotori dengan pertempuran dua kubu antara

Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Dan hal itulah yang nantinya menjadi bumbu

terjadinya perpecahan di antara kaum muslimin.

Khilafah Rasyidin merupakan para pemimpin ummat Islam setelah Nabi Muhammad

Shallallahu ‘Alaihi wasallam wafat, yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar, Umar bin

Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, Radhiallahu ‘Anhu dimana sistem

pemerintahan yang diterapkan adalah pemerintahan yang islami karena berundang-

undangkan dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah.

a.  Abu Bakar Ash-Shiddiq

Ketika Rasulullah wafat, sebagian kalangan muslim Anshar dan beberapa orang

dari pihak Muhajirin mengadakan pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah. Sempat terjadi

perselisihan antara kaum Muhajirin dan Anshar. Dan akhirnya, terpilihlah Abu Bakar

Ash-Siddiq sebagai Khalifah pertama.

Abu Bakar Radhiallahu ‘Anhu menjadi khalifah hanya dua tahun. Pada tahun 634

M ia meninggal dunia. Masa sesingkat itu habis untuk menyelesaikan persoalan dalam

negeri terutama tantangan yang disebabkan oleh suku-suku bangsa Arab yang tidak mau

tunduk lagi kepada pemerintah Madinah sepeninggal Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi

Wasallam. Mereka menentang Abu Bakar Radhiallahu ‘Anhu. Karena sikap keras kepala

dan penentangan mereka yang dapat membahayakan agama dan pemerintahan, Abu

Bakar Radhiallahu ‘Anhu menyelesaikan persoalan ini dengan apa yang disebut Perang

Riddah (perang melawan kemurtadan). Kekuasaan yang dijalankan pada masa Khalifah

Abu Bakar Radhiallahu ‘Anhu, sebagaimana pada masa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi

Wasallam, bersifat sentral; kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif terpusat di tangan

khalifah. Selain menjalankan roda pemerintahan, Khalifah juga melaksanakan hukum

yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Meskipun demikian, seperti juga

Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, Abu Bakar Radhiallahu ‘Anhu selalu

mengajak sahabat-sahabatnya bermusyawarah sebelum mengambil keputusan mengenai

sesuatu yang berfungsi sebagai lembaga legislatif pemerintahannya.

Khalifah Abu Bakar  membentuk beberapa pasukan, dari segi tata negara,

menunjukkan bahwa ia juga memegang jabatan panglima tertinggi tentara Islam hal ini

seperti juga berlaku di zaman modern ini di mana seorang kepala negara atau presiden

juga sekaligus sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata.Adapun urusan

pemerintahan diluar kota madinah, khalifah Abu Bakar membagi wilayah kekuasaan

hukum Negara Madinah menjadi beberapa propinsi, dan setiap propinsi aa menugaskan

seorang amir atau wali (semacam jabatan gubernur).

Mengenai praktek pemerintahan Abu Bakar di bidang pranata sosial ekonomi

adalah mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial rakyat untuk kemaslahatan rakyat

ini ia mengolah zakat, infak, sadaqoh yang berasal dari kaum muslimin, ghanimah harta

rampasan perang dan jizyah dari warga Negara non-muslim, sebagai sumber pendapatan

baitul mal. Penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan Negara ini di

bagikan untuk kesejahteraan tentara, bagi para pegawai Negara dan kepada rakyat yang

berhak menerima sesuai ketentuan Al-Qur’an.

Pada saat Abu Bakar Radhiallahu ‘Anhu meninggal dunia. Ia diganti oleh "tangan

kanan" nya, Umar ibn Khatthab Al-Faruq Radhiallahu ‘Anhu. Ketika Abu Bakar

Radhiallahu ‘Anhu sakit dan merasa ajalnya sudah dekat, ia bermusyawarah dengan para

pemuka sahabat, kemudian mengangkat Umar bin Khattab Radhiallahu ‘Anhu sebagai

penggantinya dengan maksud untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan dan

perpecahan di kalangan umat Islam. Kebijaksanaan Abu Bakar Radhiallahu ‘Anhu

tersebut ternyata diterima masyarakat yang segera secara beramai-ramai membai’at Umar

Radhiallahu‘anhu .

b.  Umar Bin Khattab

Sebagai mana Abu Bakar, Umar bin khattab pun di bai’at dihadapan umat

muslimin, bagian dari pidatonya adalah:

“Aku telah dipilih jadi khalifah kerendahan hati Abu Bakar selaras dengan jiwanya yang

terbaik diantara kamu dan lebih kuat diantara kamu dan juga lebih mampu memikul

urusan kamu yang penting-penting. Aku diangkat dalam jabatan ini tidaklah sama seperti

beliau, andaikata aku tahu ada orang yang lebih kuat daripada aku untuk memikul jabatan

ini, maka memberikan leherku untuk dipotong lebih aku sukai daripada memikul jabatan

ini”.

Sebagai seorang negarawan yang patut diteladani, ia telah menggariskan:

Persyaratan bagi calon negara.

Menetapkan dasar-dasar pengelolaan negara.

 Mendorong para pejabat negara agar benar-benar meperhatikan kemaslahatan rakyat

dan melindungi hak-haknya karena mereka adalah pengabdi rakyat dan bagian dari

rakyat itu sendiri.

Pejabat yang dipegang seseorang adalah amanah yang harus dipertanggung jawabkan

kepada tuhan dan rakyat

Mendidik rakyat supaya berani memberi nasihat dan kritik kepada pemerintah,

pemerintah juga harus berani menerima kritik dari siapapun sekalipun menyakitkan

karena pemerintah lahir dari rakyat dan untuk rakyat.

Khalifah Umar telah meletakkan dasar-dasar pengadilan dalam Islam.

Ia selalu mengadakan musyawarah dengan tokoh-tokoh ansar dan Muhajirin,

dengan rakyat dan dengan para administrator pemerintahan untuk memecahkan masalah-

masalah umum dan kenegaraan, ia tidak bertindak sewenang-wenang dan memutuskan

suatu urusan tanpa mengikutsertakan warga umat.

Pada masa kepemimpinan Umar Radhiallahu ‘Anhu, wilayah kekuasaan Islam

sudah meliputi Jazirah Arabia, Palestina, Syria, sebagian besar wilayah Persia, dan Mesir.

Karena perluasan daerah terjadi dengan cepat, Umar Radhiallahu ‘Anhu segera mengatur

administrasi pemerintahan menjadi delapan wilayah propinsi: Makkah, Madinah, Syria,

Jazirah Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Beberapa departemen yang dipandang perlu

didirikan. Pada masanya mulai diatur dan ditertibkan sistem pembayaran gaji dan pajak

tanah. Pengadilan didirikan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan

lembaga eksekutif.

Adapun kekuasaan eksekutif dipegang oleh Umar bin Khattab dalam

kedudukannya sebagai kepala Negara, untuk menunjung kelancaran administrasi dan

operasional tugas-tugas eksekutif, Umar melengkapinya dengan beberapa jawatan,

diantaranya diwana al-kharaj (jawatan pajak), diwana al-ahdats (jawatan kepolisian),

nazarat al-nafi’at (jawatan pekerjaan umum), diwana al-jund (jawatan militer), dan baitul

al-mal (baitul mal).

Umar Radhiallahu ‘anhu memerintah selama 10 tahun (13-23 H / 634-644 M).

Masa jabatannya berakhir dengan kematian. Dia dibunuh oleh seorang majusi, budak dari

Persia bernama Abu Lu'lu'ah. Untuk menentukan penggantinya, Umar Radhiallahu ‘Anhu

tidak menempuh jalan yang dilakukan Abu Bakar Radhiallahu ‘Anhu. Dia menunjuk

enam orang sahabat dan meminta kepada mereka untuk memilih salah seorang

diantaranya menjadi khalifah. Enam orang tersebut adalah Usman, Ali, Thalhah, Zubair,

Sa'ad ibn Abi Waqqash, Abdurrahman ibn 'Auf Radhiallahu ‘Anhu. Setelah Umar

Radhiallahu ‘anhu wafat, tim ini bermusyawarah dan berhasil menunjuk Utsman

Radhiallahu ‘Anhu sebagai khalifah, melalui proses yang agak ketat dengan Ali bin Abi

Thalib Radhiallahu ‘Anhu.

c.   Usman Bin Affan

Setelah Usman bin Affan dilantik menjadi khlifah ketiga negara Madinah, ia

menyampaikan pidatonya yang menggambarkan dirinya sebagai sufi, dan citra

pemerintahannya lebih bercorak agama ketimbang politik belaka sebagai dominan.

Dalam pidato itu Usman mengingatkan beberapa hal yang penting:

Agar umat Islam berbuat baik sebagai bekal untuk hari kematian.

 Agar umat Islam tidak terpedaya kemewahan hidup dunia yang penuh kepalsuan.

 Agar umat Islam mau mengambil pelajaran dari masa lalu.,

 Sebagai khalifah ia akan melaksanakan perintah Al-Quran dan sunnah rasul.

 Di samping meneruskan apa yang telah dilkukan pendahulunya juga akan membuat hal

baru yag akan membawa kepada kebajikan.,

Umat Islam boleh mengkritiknya bila ia menyimpang dari ketentuan hokum.

Untuk pelaksanaan administrasi pemerintahan didaerah, Khalifah Usman

mempercayakannya kepada seorang gubernur untuk setiap wilayah atau propinsi pada

masanya kekuasaan wilayah Madina dibagi menjadi 10 propinsi. Sedangkan kekuasaan

legislative dipegang oleh dewan penasehat syura, tempat khalifah mengadakan

musyawarah dengan para sahabat terkemuka.

Pemerintahan Usman Radhiallahu ‘Anhu berlangsung selama 12 tahun, pada

paruh terakhir masa kekhalifahannya muncul perasaan tidak puas dan kecewa di kalangan

umat Islam terhadapnya. Kepemimpinan Usman Radhiallahu ‘Anhu memang sangat

berbeda dengan kepemimpinan Umar Radhiallahu ‘Anhu. Ini karena fitnah dan hasutan

dari Abdullah bin Saba’ Al-Yamani salah seorang Yahudi yang berpura-pura masuk

Islam. Ibnu Saba’ ini gemar berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lainnya untuk

menyebarkan fitnah kepada kaum muslimin yang baru masa keislamannya. Akhirnya

pada tahun 35 H/1655 M, Utsman Radhiallahu ‘Anhu dibunuh oleh kaum pemberontak

yang terdiri dari orang-orang yang berhasil dihasut oleh Abdullah bin Saba’ .

Pada hal Utsman Radhiallahu ‘Anhu yang paling berjasa membangun bendungan

untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Dia juga

membangun jalan-jalan, jembatan-jembatan, masjid-masjid dan memperluas masjid Nabi

di Madinah.

d.  Ali Bin Abi Thalib

Umat yang tidak punya pemimpin dengan wafatnya Usman, membai’at Ali bin

Abi Thalib sebagai Khalifah baru. Pengukuhan Ali menjadi khalifah tidak semulus

pengukuhan tiga orang khalifah pendahulunya, ia di bai’at di tengah-tengah kematian

Usman, pertentangan, kekacauan dan kebingungan umat Islam Madinah, sebab kaum

pemberontak yang membunuh Usman mendaulat Ali supaya bersedia dibaiat menjadi

khalifah.

Dalam pidatonya khalifah Ali menggambarkan dan memerintahkan agar umat islam:

Tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Rasul.

Taat dan bertaqwa kepada Allah serta mengabdi kepada negara dan sesama manusia.

Saling memelihara kehormatan di antara sesama muslim dan umat lain.

Terpanggil untuk berbuat kebajikan bagi kepentingan umum.

Taat serta patuh kepada pemerintah.

Tidak lama setelah itu, Ali bin Abi Thalib Radhiallahu ‘Anhu menghadapi

pemberontakan Thalhah, Zubair dan Aisyah. Alasan mereka, Ali Radhiallahu ‘Anhu

tidak mau menghukum para pembunuh Usman Radhiallahu ‘Anhu , dan mereka

menuntut bela terhadap darah Usman Radhiallahu ‘Anhu yang telah ditumpahkan secara

zhalim. Ali Radhiallahu ‘Anhu sebenarnya ingin sekali menghindari perang. Dia

mengirim surat kepada Thalhah dan Zubair Radhiallahu ‘Anhu Ajma’in agar keduanya

mau berunding untuk menyelesaikan perkara itu secara damai. Namun ajakan tersebut

ditolak. Akhirnya, pertempuran yang dahsyat pun berkobar. Perang ini dikenal dengan

nama Perang Jamal (Unta), Zubair dan Thalhah terbunuh, sedangkan Aisyah Radhiallahu

‘Anha ditawan dan dikirim kembali ke Madinah.

Dengan demikian masa pemerintahan Ali melalui masa-masa paling kritis karena

pertentangan antar kelompok yang berpangkal dari pembunuhan Usman, namun Ali

menyatakan ia berhasil memecat sebagian besar gubernur yang korupsi dan

mengembalikan kebijaksanaan Umar pada setiap kesempatan yang memungkinkan. Ia

membenahi dan menyusun arsip negara untuk mengamankan dan menyelamatkan

dokumen-dokumen khalifah dan kantor sahib-ushsurtah serta mengordinir polisi dan

menetapkan tugas-tugas mereka.

Di ujung masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib Radhiallahu ‘Anhu umat Islam

terpecah menjadi tiga kekuatan politik, yaitu Mu'awiyah, Syi'ah, dan al-Khawarij. Pada

tanggal 20 ramadhan 40 H (660 M), Ali Radhiallahu ‘anhu terbunuh oleh salah seorang

anggota Khawarij yaitu Abdullah bin Muljam.

Harus diakui ada beberapa kasus dan peristiwa pada masa Khalifah Usman dan

Ali yang tidak menyenangka, tapi perlu dicatat secara umum mengenai beberapa hal yang

dicontohkan oleh khulafa Al-Rasyidin dalam memimpin negara Madinah. Pertama,

mengenai pengangkatan empat orang sahabat Nabi terkemuka itu menjadi Khalifah

dipilih dan di angkat dengan cara yang berbeda.1) Pemilihan bebas dan terbuka melalui

forum musyawarah tanpa ada seorang calon sebelumnya. Karena Rasulullah SAW tidak

pernah menunjuk calon penggantinya. Cara ini terjadi pada musyawarah terpilihnya Abu

Bakar dibalai pertemuan TsaqifahBani Syaidah. 2) Pemilihan dengan cara pencalonan

atau penunjukan oleh khalifah sebelumnya dengan terlebih dahulu mengadakan

konsultasi dengan para sahabat terkemuka dan kemudian memberitahukan kepada umat

Islam, dan mereka menyetujuinya. Penunjukan itu tidak ada hubungan keluarga antara

khalifah yang mencalonkan dan calon yang di tunjuk. Cara ini terjadi pada penunjukan

Umar oleh khalifah Abu Bakar. 3) Pemilihan team atau Majelis Syura yang di bentuk

khalifah. Anggota team bertugas memilih salah seorang dari mereka menjadi khalifah.

Cara ini terjadi pada Usman melalui Majelis Syura yang dibentuk oleh khalifah Umar

yang beranggotakan enam orang. 4) Pengangkatan spontanitas di tengah-tengah situasi

yang kacau akibat pemberontakan sekelompok masyarakat muslim yang membunuh

Usman. Cara ini terjadi pada Ali yang dipilih oleh kaum pemberontak dan umat Islam

Madinah. Kedua, Pemerintahan Khulafaur Rasyidin tidak mempunyai konstitusi yang

dibuat secara khusus sebagai dasar dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan.

Undang-undang nya adalah Al-Qur’an dan Sunnah Rasul ditambah dengan hasil ijtihad

khalifah dan keputusan Majelis Syura dalam menyelesaikan masalah-masalah yang

timbul yang tidak ada penjelasannya dalam nash syariat. Ketiga, Pemerintahan Khulafaur

Rasyidin juga tidak mempunyai ketentuan mengenai masa jabatan bagi setiap khalifah.

Mereka tetap memegang jabatan itu selama berpegang kepada syariat

Islam. Keempat, dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Madinah Khulafaur

Rasyidin telah melaksanakan prinsip musyawarah, prinsip persamaan bagi semua lapisan

masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, prinsip kebebasan berpendapat, prinsip

keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Kelima, dasar dan pedoman penyelenggaraan

pemerintahan negara Madinah adalah Al-Qur’an dan Sunnah Rasul, hasil ijtihad

penguasa, dan hasil keputusan Majelis Syura. Karenanya corak negara Madinah pada

periode Khulafaur Rasyidin tidak jauh berbeda daripada zaman Rasulullah.

C.  PEMERINTAHAN  DI MASA DINASTI UMMAYAH

Kedudukan sebagai khalifah kemudian dijabat oleh anaknya Al-Hasan bin Ali

Radhiallahu ‘Anhuma selama beberapa bulan. Namun, karena Al-Hasan Radhiallahu

‘Anhuma menginginkan perdamaian dan menghindari pertumpahan darah, maka Al-Hasan

Radhiallahu ‘Anhuma menyerahkan jabatan kekhalifahan kepada Mu’awiyah Radhiallahu

‘Anhu . Dan akhirnya penyerahan kekuasaan ini dapat mempersatukan umat Islam kembali

dalam satu kepemimpinan politik, di bawah Mu'awiyah bin Abi Sufyan Radhiallahu ‘Anhu .

Tahun 41 H (661 M), tahun persatuan itu, dikenal dalam sejarah sebagai tahun jama'ah

('am jama'ah)! Dengan demikian berakhirlah masa yang disebut dengan masa Khulafaur

Rasyidin, dan dimulailah kekuasaan Bani Umayyah. Ketika itu wilayah kekuasaan Islam

sangat luas. Ekspansi ke negeri-negeri yang sangat jauh dari merupakan kemenangan

menakjubkan.

Walaupun Muawiyah mengubah sistem pemerintahan menjadi monarki, namun dinasti

ini tetap memakai gelar khalifah. Pengelolaan administrasi pemerintahan dan stuktur

pemerintahan dinasti umayah merupakan penyempurnaan dari pemerintahan Khulafaur

Rasyidin yang diciptakan oleh khalifah Umar. Wilayah kekuasaan yang luas itu dibagi

menjadi beberapa propinsi.setiap propinsi dikepalai oleh seorang gubernur. Ditingkat

pemerintahan pusat dibentuk beberapa lembaga dan depatemen, Al-Kitab, Al-Hajib dan

diwan atau departemen. Lembaga lain adalah dibidang pelaksanaan hukum.

D. PEMERINTAHAN DIMASA ABBASIYAH

Pemerintahan Dauluh Abbasiyah dapat dibagi menjadi 5 periode berdasarkan perubahan

pola pemerintahan dan politik, yaitu :

Periode Pertama (132 H - 232 H / 750 M - 847 M), disebut periode

pengaruh Arab dan Persia pertama.

 Periode Kedua (232 H - 334 H / 847 M - 945 M), disebut periode

pengaruh Turki pertama. 

Periode Ketiga (334 H - 447 H / 945 M - 1055 M), masa kekuasaan dinasti Bani

Buwaih dalam pemerintahan khilafah Abbasiyah. Periode ini disebut juga masa pengaruh

Persia kedua. 

Periode Keempat (447 H - 590 H / 1055 M - l194 M), masa kekuasaanDaulah Bani

Seljuk dalam pemerintahan khilafah Abbasiyah; biasanya disebut juga dengan masa

pengaruh Turki kedua (di bawah kendali) Kesultanan Seljuk Raya (salajiqah al-Kubra /

Seljuk agung).

 Periode Kelima (590 H - 656 H / 1194 M - 1258 M), masa khalifah bebas dari pengaruh

dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdaddan diakhiri oleh

invasi dari bangsa Mongol.

Dasar – dasar pemerintahan daulah abbasiyah diletakkan dan dibangun oleh Abu Al

Abbas dan Abu Ja’far Al Manshur. Dan puncak kejayaan atau keemasan dari dinasti ini

adalah tujuh khalifah, yakni :Al Mahdi, Al Hadi, Ar Rasyid, Al Ma’mun, Al Mutasim, Al

Watsiq, Al Muttawakkil. Sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah yang berkuasa lebih dari

lima abad, dapat di ringkas menjadi 2 periode, yakni :

1. Periode I ( 750 – 945 M)

Yaitu mulai pemerintahan Abu Abbas sampai Al Mustakfi. Perkembangan diberbagai

bidang menunjukkan grafik vertical, stabil dan dinamis. 

2. Periode II ( 945 – 1258 M )

Yaitu pada masa pemerintahan Al Muthi’ sampai Al Mu’tasin. Pada periode ini

kejayaan Daulah Abbasiyah mengalami kemerosotan sampai datangnya pasukan Tartar

yang berhasil menghancurkan Daulah Abbasiyah.

Pada masa Abbasiyah konsep kekhalifahan ( pemerintahan) berkembang sebagai sistem

politik. Pola pemerintahan yang di terapkan berbeda – beda sesuai dengan perubahan politik,

sosial, ekonomi dan budaya.Khalifah Daualah Abbasiyah dalam menjalankan

pemerintahannya dibantu oleh wazir  ( perdana menteri) yang jabatannya disebut wizaraat.

Wizarat dibagi menjadi 2 yaitu : 

Wizarat tafwid yang memiliki otoritas penuh dan terbatas. Wizaraat ini memiliki

kedaulatan penuh, kecuali menunjuk penggantinya.

 Wizaraat tanfidz, memiliki kekuasaan eksekutif saja. Wizaraat ini tidak memiliki

inisiatif selain melaksanakan pemerintahan khalifah dan mengikuti aarahnya.

Model pemerintahan Abbasiyah dapat dikatakan asimilasi dari berbagai unsur, tarlihat

dari periodesasi perintahan Abbasiyah. ciri – ciri Daulah Abbasiyah:

Dengan berpindahnya ibukota  ke Bagdad, pemerintahan Abbasiyah menjadi jauh dari

pengaruh Arab. Sedangkan Bani Umayyah sangat berorientasi kepada Arab. Dalam

periode pertama dan ketiga, pemerintahan Abbasiyah mendapat pengaruh yang sangat

kuat dari kebudayaan Persia, sedangkan pada periode kedua dan keempat, bangsa turki

sangat dominan dalam bidang politik dan pemerintahan dinasti ini.

Dalam penyelengaraan Negara, pada masa Bani Abbas terdapat jabatan waziryang

membawahi kepala – kepala departemen. Sedangkan jabatan ini tidak terdapat pada

masa Bani Umayyah.

 Ketentaraan professional baru terbentuk pada masa Bani Abbas, sebelumnya belum

tidak ada tentara khusus yang professional.

Pada masa pemerintahan Bani Abbas membentuk lembaga protokol Negara, sekretariat

Negara, dan kepolisian Negara disamping membenahi angkatan bersejata, lembaga

kehakiman Negara, dan memperbaiki jawatan pos yang sudah ada sejak jaman Bani

Umayyah.

(2)

Menurut saya ketatanegaraan pada masa rasulullah dengan masa sekarang itu saling

keterkaitan secara erat tidak terpisahkan. Ditinjau dari pengertiannya agama adalah

wewenang pemangku syariah yaitu nabi Muhammad melalui wahyu dari Tuhan. Sedangkan

politik adalah wewenang kemanusiaan, sepanjang menyangkut masalah teknis structural dan

procedural. Dalam hal ini ketatanegaraan pada masa rasulullah dan masa skarang mempunyai

tujuan yang sama dibidang politik. Dalam hal ini peran ijtihad manusia sangat besar. Persamaan

dan perbedaan ketatanegaraan pada masa nabi dan masa skarang yaitu :

Persamaan

Jika demokrasi diartikan sebagai sistem yang diikuti asas pemisahan kekuasaan, itu pun

sudah ada di dalam Islam. Kekuasaan legislatif sebagai sistem terpenting dalam sistem

demokrasi diberikan penuh kepada rakyat sebagai satu kesatuan dan terpisah dari

kekuasaan Imam atau Presiden. Pembuatan Undang-Undang atau hukum didasarkan pada

alQuran dan Hadist, ijma, atau ijtihad. Dengan demikian, pembuatan UU terpisah dari

Imam, bahkan kedudukannya lebih tinggi dari Imam. Adapun Imam harus menaatinya

dan terikat UU. Pada hakikatnya, Imamah (kepemimpinan) ada di kekuasaan eksekutif

yang memiliki kewenangan independen karena pengambilan keputusan tidak boleh

didasarkan pada pendapat atau keputusan penguasa atau presiden, jelainkan berdasarka

pada hukum-hukum syariat atau perintah Allah Swt.

  Demokrasi seperti definisi Abraham Lincoln: dari rakyat dan untuk rakyat pengertian itu

pun ada di dalam sistem negara Islam dengan pengecualian bahwa rakyat harus

memahami Islam secara komprehensif.

Demokrasi adalah adanya dasar-dasar politik atau sosial tertentu (misalnya, asas

persamaan di hadapan undang-undang, kebebasan berpikir dan berkeyakinan, realisasi

keadilan sosial, atau memberikan jaminan hak-hak tertentu, seperti hak hidup dan bebas

mendapat pekerjaan). Semua hak tersebut dijamin dalam Islam.

 

Perbedaan

Demokrasi yang sudah populer di Barat, definisi bangsa atau umat dibatasi batas wilayah,

iklim, darah, suku-bangsa, bahasa dan adat-adat yang mengkristal. Dengan kata lain,

demokrasi selalu diiringi pemikiran nasionalisme atau rasialisme yang digiring tendensi

fanatisme. Adapun menurut Islam, umat tidak terikat batas wilayah atau batasan lainnya.

Ikatan yang hakiki di dalam Islam adalah ikatan akidah, pemikiran dan perasaan. Siapa

pun yang mengikuti Islam, ia masuk salah satu negara Islam terlepas dari jenis, warna

kulit, negara, bahasa atau batasan lain. Dengan demikian, pandangan Islam sangat

manusiawi dan bersifat internasional

tujuan-tujuan demokrasi modern Barat atau demokrasi yang ada pada tiap masa adalah

tujuan-tujuan yang bersifat duniawi dan material. Jadi, demokrasi ditujukan hanya untuk

kesejahteraan umat (rakyat) atau bangsa dengan upaya pemenuhan kebutuhan dunia yang

ditempuh melalui pembangunan, peningkatan kekayaan atau gaji. Adapun demokrasi

Islam selain mencakup pemenuhan kebutuhan duniawi (materi) mempunyai tujuan

spiritual yang lebih utama dan fundamental.

kedaulatan umat (rakyat) menurut demokrasi Barat adalah sebuah kemutlakan. Jadi,

rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi tanpa peduli kebodohan, kezaliman atau

kemaksiatannya. Namun dalam Islam, kedaulatan rakyat tidak mutlak, melainkan terikat

dengan ketentuan-ketentuan syariat sehingga rakyat tidak dapat bertindak melebihi

batasan-batasan syariat, alQuran dan asSunnah tanpa mendapat sanksi.

(3)

Tidak relevan, karena mengkonversi sistem pemerintahan dengan sistem apa pun,

termasuk sistem khilafah sentral dengan memusatkan kepemimpinan umat Islam di dunia

pada satu pemimpin, adalah tidak diperlukan. Apalagi jika konversi sistem itu akan

menimbulkan mudharat yang lebih besar. Seperti timbulnya chaos dalam bidang sosial,

politik, ekonomi dan keamanan. Lantaran, timbulnya kevakuman pemerintahan atau

pemerintah yang tidak mendapatkan dukungan rakyat luas, sehingga membuka peluang

perang saudara antar anak bangsa. Dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan

maka mengkonversi sistem pemerintahan yang ada tidak diperbolehkan menurut syara’,

mengingat besarnya ongkos sosial, politik, ekonomi, dan keamanan yang harus

ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat. Dalam pandangan ahlusunnah wal jama’ah

menghindari mudharat lebih utama dari pada menerapkan kebaikan. Karena itu,

menghindari mudharat yang besar lebih kita utamakan dari pada mendapat sedikit

kemaslahatan. Sebaliknya, tidak mendapatkan sedikit kebaikan untuk menghindari

mudharat yang lebih besar merupakan sebuah bentuk kebaikan yang besar.Jadi, sistem

pemerintahan di dalam pandangan agama bukan sistem untuk sistem melainkan sistem

untuk umat. Sehingga sistem apapun yang dianut oleh umat di dalam memenuhi tujuan

syar’i dari pemerintahan tidak boleh menimbulkan kerusakan yang mengancam

keselamatan jiwa dan harta umat.