Upload
vankhue
View
227
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Sistim dan MekanismeHAM PBB, Regional dan
Nasional
By Rafendi DjaminHRWG
(Human Rights Working Group)
Disampaikan dalam Training Hukum HAM untuk Dosen Pengajar Hukum HAM di Fakultas Hukum Negeri dan Swasta di Indonesia, diselenggarakan oleh PUSHAM UII dan Norwegian Center for Human Rights (NCHR) Di Yogyakarta, 22-24 September 2005.
Mekanisme HAM PBB‘International C
ivil Service’(O
HC
HR
, UN
DP, U
NIC
EF, UN
HC
R etc)
Dewan Keamanan
International Criminal Tribunal/pengadilan Kriminal
Internasional/ (Rwanda and ex-Yugoslavia)
Pengadilan Internasional/ICJ
Pengadilan KriminalInternational/ICC
Sidang Umum
ECOSOC/Dewan Sosialdan Ekonomi
Komisi HAM PBB
Komisi Status Perempuan
Sub-komisi HAM PBB
Prosedurberdasar Negara
atau tematik
BadanPerjanjian
Masyarakat Sipil
“pelaku2” dalam sistim/mekanisme HAM PBB
Antar Pemerintah – Mewakili Negara
EXPERT /PAKAR– bertindak “dalam kapasitaspribadi”, dan dipilih oleh lembaga antar pemerintah
JUDICIAL /PERADILAN – the judge/Hakim!
INTERNATIONAL ‘CIVIL SERVICE’ (pegawai/pejabat publik internasional)
UN agencies/lembaga2 PBB
Mekanisme HAM PBB
Antar pemerintah (intergovermental organisations – IGO’s• Dewan Keamanan (Security Council)• Sidang Umum (General Assembly)• Dewan Sosial dan Ekonomi (Economic and Social Council)• Komisi HAM PBB (Commission on Human Rights) (sejak september 2005 menjadi Dewan HAM PBB/ Human Rights Council )(membuat studies, drafts, mengirim investigators, melahirkan resolutions)
Experts/pakar• Lembaga Traktat/perjanjian (Treaty Bodies)
(membahas laporan tertulis negara peserta, menginterpretasi traktat)• Pelapor Khusus dan Kelompok Kerja (Special Rapporteurs)(dikenal sbg “prosedur khusus” )(mengunjungi negara, membuat urgent appeals/desakan darurat dan Surat tuduhan/ allegation, rekomendasi)• Sub komisi HAM PBB (Sub commission)
(kajian2, drafts Instrument internasional)
Mekanisme HAM PBB
Judicial• Mahkamah Kriminal Internasional (ICC)• Ad hoc International Criminal Tribunals/MahkamahKriminal Adhoc Internasional(Former Yugoslavia and Rwanda)• International Court of Justice
‘International Civil Service’ • Kantor Komisi Tinggi HAM PBB (Office of the High Commissioner for Human Rights)• Funds and Programs (eg. UNDP, UNICEF, WFP…)
Komisi HAM PBB
Lembaga HAM PBB yang paling utama dimana NGO punya akseslangsung (NGO yg mempunyai status konsultatif dengan Dewan EKOSOB)
53 negara anggota yg dipilih tiap 2 thn berdasar kelompok regional
3 Fungsi utama: Standard setting, monitoring, kerjasama internasional
Bersidang 6 minggu dalam setahun di bulan Maret dan April di Geneva, pra dan paska sidang dipimpin oleh sebuah biro , dan bertugas:
•menyusun Draft traktat HAM internasional, deklarasi, prinsip dasar
• membahas dan mengeluarkan resolusi ttg situasi HAM suatu negaradan tema2 HAM
• Mengirim Tim Pencari Fakta ke negara tertentu (Pelapor Khusus)
• Menunjuk /mengangkat Pakar Tematik utk mempelajari suatu issue HAM dan membuat rekomendasi
Fungsi Monitoring dan PencegahanKomisi HAM PBB
• Prosedur/Pelapor Khusus (special Rapporteur) : berdasarkan tema atau Negara
• Melalui: surat tuduhan (letter of allegation), suratdarurat (urgent appeals)
• Kerahasiaan (confidentiality) dan ruang publik• Mata Acara (agenda item 9): tentang Pelanggaran
HAM berat di Suatu negara dalam bentukintervensi lisan maupun tertulis, resolusi ataukeputusan Ketua Sidang
Kelompok Regional KomisiHAM PBB
• Asia• Afrika• Latin Amerika ( GRULAC)• Eropa Timur• Kelompok Barat• Reformasi PBB 2005 – perubahan
pengelompokan negara2
Komposisi Expanded Bureau KomisiHAM PBB (Biro Pimpinan) ke 61- 2005Biro:• Ketua :Mr. Makarim WIBISONO (Indonesia)• Rapporteur Ms. Deirdre KENT (Canada)• Wakil Ketua I Mr. Hernán ESCUDERO MARTÍNEZ (Ecuador)• Wakil ketua II Mr. Mohamed Saleck OULD MOHAMED LEMINE
(Mauritania)• Wakil Ketua III Mr. Anatoliy ZLENKO (Ukraine)•• Koordinator Regional• African Group Mr. Fisseha YIME (Ethiopia)• Asian Group Mr. Hyuck CHOI (Republic of korea)• Eastern European Group Mr. Zhorab MNATSAKANIAN (Armenia)• GRULAC Mr. Luis ALFONSO DE ALBA (Mexico)• Western Group Ms. Mary WHELAN (Ireland)
Sub-Komisi HAM PBB
Subkomisi utk Promosi dan perlindungan HAM adalah “think-tank” utkKomisi HAM PBB .
Sub-komisi ini bersidang 4 minggu tiap tahun di bulan juli dan agustus diGeneva.
26 pakar individual dipilih oleh Komisi HAM PBB dalam kapasitas pribadiselama 4 tahun.
Fungsi:• Menjalankan kajian2 HAM utk Komisi• membuat rekomendasi pada Komisi
Beberapa issue HAM pokok yang dikaji saat ini :• administration of justice• transnational corporations• terrorism• economic, social and cultural rights
Prosedur Tematik Komisi HAM PBB
28 tema – yang paling ahir adalah hak utk kesehatan, dan solidaritasinternasional
Pakar Individual - Pelapor Khusus (Special Rapporteurs) , Wakil Khusus (Special Representative) dan Pakar Independen (Independent Expert)
atau Klompok Kerja – Lima org pakar dalam satu mandat
Part-time, tak dibayar, dan dalam kapasitas personal . Mandatnya Biasanyadipegang selama 3 thn
Fungsi:• Mengunjungi negara dan membuat laporan ttg kondisi HAM negara tsb• membuat laporan tahuan ttg kajian dalam lingkup mandatnya danrekomendasi• sebagian mekanisme menerima pengaduan individual dan mengirimsurat desakan /urgent letters
Prosedur Tematis Komisi HAM PBB
Klompok Khusus Sipil dan Politik Economi Social dan Budaya
· Violence against women · Arbitrary detention · Right to development
· Human rights defenders · Disappearances · Food
· Internally displaced persons · Extrajudicial executions · Health
· Use of Mercenaries · Torture · Education
· Migrants · Religion and belief · Adequate housing
· Indigenous people · Expression and opinion · Toxic products
· Extreme poverty · Independence of judges · Structural adjustmentand lawyers
· Racism
· Sale of children, child prostitution and child pornography
Prosedur Tematik dan Indonesia
Selama periode Tahun 1991-2002 telah ada 9 Mekanisme HAM PBB - Pelapor Khusus PBB (Special Rapporteurs) dan KelompokKerja (Working Group) yang mengunjungi Indonesia dalamkapasitas resminya:
• Special Rapporteur on Torture (1991)
•Special Rapporteur on Violence against Women (Nov-Dec 1998)
•Working Group on Arbitrary Detention (jan-febr 1999)
•Right to education (Indonesia, July 2002 )
• Independence of judges and lawyers (Indonesia, July 2002)
• Internally displaced persons ( Indonesia 2002)
Prosedur/pelapor berdasar Negara dari komisiHAM PBB
Pelapor Khusus dan Wakil Khusus Sekjen PBB
Mandat berdasar negara saat ini :· Afghanistan · Burundi · Cambodia· Haiti · Iraq · Myanmar· Somalia· Bosnia and Herzegovina and the Federal Republic of Yugoslavia · Democratic Republic of the Congo (ex-Zaire)· Palestinian territories occupied since 1967
Fungsi:• Mencari fakta ttg kondisi HAM di negara bersangkutan• Membuat rekomendasi kepada pemerintah bersangkutandan kepada komisi HAM
Pengelompokan Politikdalam Komisi HAM PBB
Kelompok Politik Negara anggota
OKI (OrganisasiKonperensi Islam)
Indonesia, Malaysia, Saudi Arabia, Sudan dll
Like Minded Group (LMG)
Bangladesh, Bhutan, China, Egypt, India, Indonesia, Iran, Malaysia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka and Vietnam dari kelompok negara2 Asia; Zimbabwe, Algeria and Sudan dari Africa dan Cuba darikelompok Latin America and Caribbean (GRULAC).
Organisasi Uni Afrika 15 negara afrika di Komsi HAM PBB
ASEAN Indonesia, Malaysia, Singapore, Vietnam, Myanmar, Philippines,
Utara Amerika, Canada, Uni eropa, Australia, Jepang,
Selatan Negara2 Asia, Afrika
Lembaga Traktat Pokok dan Lembaga Pemantauannya
ICCPR(1976)
International Covenant on Civil and Political Rights
Human Rights Committee/ KomiteHAM
ICESCR(1976)
CERD(1969)
CEDAW(1981)
CAT(1987)
CRC(1990)
MWC(2003)
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
Committee on Economic, Social and Cultural Rights/Komite EKOSOB
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
Committee on the Elimination of of Racial Discrimination/KomitePenghapusan Diskriminasi Rasial
Convention on the Elimination of All Forums of Discrimination against Women
Committee on the Elimination of Discrimination against Women
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
Committee Against Torture/KomiteAnti Penyiksaan
Convention on the Rights of the Child Committee on the Rights of the Child/Komite Hak Anak
Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families
Komite Hak Buruh Migran
Lembaga Perjanjian HAM Pokok
10-23 Pakar
Bersidang 2-3 kali per tahun di Geneva atau New York
Fungsi:
• Membahas laporan negara anggota tiap 2-5 tahun danmembuat “concluding observations”/Pengamatan umum
• Membuat “general comments”/Komentar umum yang menjelaskan /menginterpretasi pasal2 dlam traktat
• Beberapa Lembaga Traktat/konvensi juga menerimaPengaduan individual (HRC, CEDAW, CAT, CERD)
• CEDAW/CAT dapat melakukan investigasi bila terjadipelanggaran yang sistimatis
Konvensi yang telah di ratifikasi Indonesia
Indonesia sudah meratifikasi 4 lembaga traktat pokok Dan menandatangani 1 traktat internasional :CERDConvention on the Elimination of Racial DiscriminationKonvensi Penghapusan Diskriminasi
CEDAWThe Convention on the Elimination of Discrimination against Women
CRCThe Convention on the Rights of the Child
CATThe Convention Against Torture
CMWConvention on Migrant workers (ditandatangani)
Catatan Pelaporan Republik Indonesia kepadalembaga traktat/konvensi HAM
Konvensi TahunRatifikasi
LaporanAwal
LaporanPeriodik
Lewat Jatuhtempo
CRC Keppres 36/ 1990
1994 2002 ya
CAT UU 5/1998 2001 Pertama2005
ya
CEDAW UU 7/1984 1998 ya
CERD UU 29/1999 2005 ya
Mekanisme HAM Regional
• Klompok Kerja HAM Regional ASEAN • Forum KOMNAS HAM se Asia Pasific
(Asia Pasific Forum of Natonal HmanRights Institutions)- terahir bersidangSeptember 2005 di Mongolia
Mekanisme HAM Nasional
• KOMNAS HAM (berdasar UU 39/1999)• KOMNAS PEREMPUAN (berdasar Keppres)• KOMNAS PERLINDUNGAN ANAK • KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) –
Berdasar UU Perlindungan Anak 23/2002)• Pengadilan HAM (4 Jurisdiksi – Kelima akan
didirikan di Aceh 2006 )• KKR – Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU
27/2004)