Upload
others
View
20
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Capaian Kinerja Organisasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban
suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang
telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik atau
akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan
hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau
kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang
berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan
Cileunyi selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban
berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja yang dibuat sesuai ketentuan
yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala
LANNomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Revieu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian
target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen
Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai dengan
ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang
ditetapkan.
3.1.1. Kerangka Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja adalah proses penilaian kemajuan pekerjaan
terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk
informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang
dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan
kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil
kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan
dalam mencapai tujuan (Robertson, 2002 dalam Mohamad Mahsun, 2006: 25).
Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan
dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja
dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004
tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh
berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan
capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja
sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian
sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian
indikator kinerja sasaran.
Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :
No. Capaian Kinerja Interpretasi
1 >100% Melebihi/Melampaui Target
2 = 100% Sesuai target
3 < 100 % Tidak Mencapai Target
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis
pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai
sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam
laporan ini, Kecamatan Cileunyi dapat memberikan gambaran penilaian tingkat
pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja
kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing
indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2021
maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran
kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam
mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.
3.1.2. Capaian Indikator Kinerja Utama
Indikator kinerja atau indikator kinerja utama (IKU) atau ukuran kinerja
terpilih (key performance indicators, KPI) adalah matrik finansial ataupun non-
finansial yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan
mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Dalam rangka mengukur dan
peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah,
maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama
(IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah
menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang
bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan
sasaran strategis instansi pemerintah dan didasarkan pada Perjanjian Kinerja
SKPD Tahun 2018 dan Indikator Kinerja Utama.
Pelaporan Kinerja ini didasarkan atas hasil Perubahan pada Perjanjian
Kinerja SKPD Tahun 2018, Perubahan Indikator Kinerja Utama SKPD
berdasarkan Keputusan Camat Cileunyi Nomor : Nomor 050/Kep-
18/Kec/VIII/2018 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Rencana
Strategis Kecamatan Cileunyi, telah ditetapkan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama.
Adapun sasaran dan indikator target kinerja yang diperjanjikan berupa 2 (dua)
sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai
berikut :
IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran
strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran
keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Cileunyi
Kabupaten Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan
Kerja Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten
Bandung Tahun 2016-2021 yaitu “Index Kepuasan Masyarakat”. Upaya untuk
meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung juga
melakukan perubahan terhadap Indikator Kinerja yaitu pengurangan sasaran dan
indikator kinerja kaitannya dengan tugas fungsi Kecamatan. Dalam melakukan
review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu
strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil
pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Cileunyi Kabupaten
Bandung tahun 2018 menunjukan hasil sebagai berikut:
NA R A S A S
indikator2•
2
indikator1•
1