SK-353-03

7/23/2019 SK-353-03

1/4

1

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIANNOMOR : 353/Kpts/KB.510/6/2003

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA SURAT KEPUTUSAN MENTERI PARTANIANNOMOR 333/Kpts/KB.510/6/1986 TENTANG TATA CARA PELAKSANAANPENGEMBANGAN PERKEBUNAN DENGAN POLA PIR TRANS

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa instruksi Perisiden Repoblik Indonesia Nomor 1Tahun 1986 tentang pengembangan Perkebunan denganPola Perusahaan inti Rakyat yang dikaitkan denganprogram transmigrasi, telah ditindak lanjuti dengan suratKeputusan Menteri Pertanian Nomor 333/Kpts/KB.510/-

6/1986 tentang Tata Cara Pelaksanaan PengembanganPerkebunan Dengan Pola PIR-TRANS;b. bahwa dalam pelaksanaan pengembangan perkebunan

dengan pola PIR-TRANS dimaksud dilapangan telahterjadi permasalahan mengenai perimbangan arealperusahaan inti dan plasma yang diakibatkan antara lainlahan tidak tersedia, lahan diokupasi oleh masyarakat,lokasi proyek berada di daerah konflik, lahan berpasir danlain-lain;

c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, dipandang perlumengubah Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor333/Kpts/KB.510/-6/1986 tentang Tata Cara PelaksanaanPengembangan Perkebunan Dengan Pola PIR-TRANS;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturanDasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran NegaraNomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang KetentuanPokok Transmigrasi (Lembaran Negara Tahun 1972Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2988);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang SistemBudidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, TambahanLembaran Negara Nomor 3888);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1973 tentangPenyelenggaraan Transmigrasi ( Lembaran Negara Tahun1973 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor3016);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentangKewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsisebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000Nomor 54, Tambahan Lembaran Negar Nomor 3952);

8. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1980 tentangpemanfaatan Hak Guna Usaha dan Hak Guna BangunanUntuk Usaha Patungan Dalam Rangka Penanaman Modal

Asing);9. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang

pembentukan Kabinet Gotong Royong;10. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang

kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

7/23/2019 SK-353-03

2/4

2

11. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang UnitOrganisasi dan Tugas Eselon I Departemen;

12. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1986 tentangpengembangan Perkebunan Dengan Pola Perusahaan IntiRakyat Yang Dikaitkan Dengan Program Transmigrasi;

13. Keputusan Menteri14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor01/Kpts/OT.210/1/2001 jo Keputusan Mentri PertanianNomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001 tentang Organisasi danTata Kerja Departemen Pertanian;

15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor99/Kpts/OT.210/2/2001 juncto Keputusan Mentri PertanianNomor 392/Kpts/OT.210/7/2001 tentang KelengkapanOrganisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

16. Keputusan menteri Pertanian Nomor 516/Kpts/OT.210/-10/2001 tentang Restrukturisasi Usaha Perkebunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTRI PERTANIAN TENTANGPERUBAHAN PERTAMA SURAT KEPUTUSAN MENTERIPERTANIAN NOMOR 333/Kpts/KB.510/6/1986 TENTANGTATA CARA PELAKSANAAN PENGEMBANGANPERKEBUNAN DENGAN POLA PIR-TRANS.

Pasal 1

1. Mengubah ketentuan Surat Keputusan Menteri PertanianNomor 333/Kpts/KB.510/6/1986 tentang Tata CaraPelaksanaan Pengembangan Perkebunan dengan PolaPIR-TRANS, sebagai berikut :a. Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 14 ayat (1),

Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (2),Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 23 kata-kata DirekturJenderal Perkebunan sehingga menjadi DirekturJeneral Bina Produksi Perkebunan.

b. Pasal 4 ayat (3), menjadi sebgai berikut :(3) Koordinasi pembinaan proyek PIR-TRANS

dilaksanakan dalam wadah :a. Di tingkat Pusat : Tim Koordinasi PIR-TRANS

yang dibentuk dengan Surat Keputusan MenteriPertanian Nomor 183/Kpts/KP.150/4/1986 junctoKeputusan Menteri Pertanian Nomor485/Kpts/KP.150/6/1996 tentang Tim KoordinasiPengembangan Perkebunan Dengan Pola PIRyang dikaitkan Dengan Program Transmigrasi;

b. Di tingkat Propinsi : Tim Pembina ProyekPerkebunan Proyek (TP3P) yang dibentuk olehGubernur dengan berpedoman pada SuratKeputusan Menteri Pertanian Nomor 667/Kpts/-KB.510/101985 tentang Pembinaan ProyekPengembangan Perkebunan;

c. Di tingkat Kabupaten : Tim Pelaksana ProyekPerkebunan Kabupaten (TP3K) yang dibentukoleh Bupati dengan berpedoman pada SuratKeputusan Menteri Pertanian Nomor 667/Kpts/-KB.510/101985 tentang Pembinaan ProyekPengembangan Perkebunan;

c. Pasal 7 ayat (5), menjadi sebgai berikut :

7/23/2019 SK-353-03

3/4

3

(5) Para calon petani peserta penempatan baru yangberasal dari para transmigrasi memperolah bantuan(jaminan) hidup sebagai transmigrasi dandibebankan pada anggaran Departemen Tenaga

Kerja dan Transmigarasi sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Pasal 10 ayat (2), menjadi sebagai berikut :

(2) Lahan yang disediakan dalam proyek PIR-TRANSterdiri dari :

a. Lahan untuk kebun inti dan kebun plasma yangperimbangan luasnya antara 20 : 80 atau dapatsisesuaikan dengan kondisi setempat;

b. Penyesuaian perimbangan lahan kebun inti danplasma sebagaimana dimaksud pada butir aditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina ProduksiPerkebunan berdasarkan criteria/persyaratanyang berlaku setelah menerima usulan dariperusahaan inti.

e. Pasal 12 ayat (4), menjadi sebagai berikut :

(2) Biaya pembangunan kebun plasma yang diambilalih oleh Bank Pemerintah dan Bank-bank lainnyayang disetujui oleh Bank Indonesia sebagaimanadalam ayat (2) terdiri dari biaya pembangunankebun plasma dari tahap persiapan sampai padasaat penyerahan kebunplasma termasuk bunganya, yang jumlahnyadihitung berdasarkan unit cost ditambah overheadcost dan jasa manajemen sebesar 15% (lima belaspersen), ditetapkan dan dapat ditinjau setiap tahunoleh Menteri Keuangan dan Menteri NegaraPerencanaan Pembangunan Nasional /KepalaBappenas.

f. Menambah ayat (5) pada Pasal 12 sebagai berikut :

(5) Biaya pembangunan kebun plasma (unit cost) yangdiambil alih oleh Bank Pemerintah dan bank-banklainnya yang disetujui oleh Bank Indonesiasebagaimana oleh ayat (4) ditetapkan olehBAPPEDA dan Kanwil Anggaran Propinsibersangkutan semenjak Tahun Anggaran1999/2000 sesuai surat bersama Menteri Keuangandan Menteri Negara Perencanaan PembangunanNasional/Kepala Bappenas Nomor S-668/MK.017/1998 dan Nomor S-7018/MK/12/1998tanggal 31 Desember 1998.

g. Pasal 13 ayat (2), sehingga menjadi sebagai berikut :

(2) Kebun plasma diserahkan kepada petani pesertapada saat tanaman mencapai umur menghasilkanmenurut jenis tanaman dan memenuhi standar fisikyang ditetapkan oleh Direktur Jenderal BinaProduksi Perkebunan sera petani peserta yang

bersangkutan telah menandatangani akad kredit

7/23/2019 SK-353-03

4/4

4

dari Bank Pemerintah, dengan ketentuan bahwadalam hal proyek PIR-TRANS dengan tanamankelapa sawit dan kelapa hibrida pada tahapanpermulaan berproduksi, yaitu pada tahun ke-4.

2. Ketentuan lain dalam Surat Keputusan Menteri PertanianNomor 333/Kpts/KB.510/6/1986 tentang Tata CaraPelaksanaan Pengembangan Perkebunan dengan Polapir-trans, dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal II

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JakartaPada tanggal 30 April 2003

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

PROF.DR.IR BUNGARAN SARAGIH, M.Ec

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;3. Menteri Dalam Negeri;4. Menteri Keuangan;5. Menteri Kehutanan;6. Menteri Perindusterian dan Perdagangan;7. Menteri Negara Koprasi, Usaha kecil dan Menegah;8. Menteri Negara Parencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;9. Gubernur Bank Indonesia;10. Direksi PT. Permodalan Nasional Madani (Persero);11. Ketua Badan koordinasi Penanaman Modal;12. Kepala Badan Pengawasa Keuangan dan Pembangunan;13. Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian.

Documents

SK-353-03