REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEPlITUSAN DEPlITI BIDANG SARANA DAN PRASARANA SELAKU KETUA TIM PENGARAH PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN SANITASI

NOMORKEP ~8 /D.VI/07/2013 TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN NASIONAL

DEPlITI BIDANG SARANA DAN PRASARANA SELAKU KETUA TIM PENGARAH PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN SANITASI

Menimbang:

Mengingat

a. bahwa dalam rangka menJamin terselenzgaranya penyediaan layanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan di Indonesia, diperlukan pelibatan berbagai sektor dan instansi baik di tingkat

pusat maupun daerah dengan mobilisasi pendanaan dari berbagai sumber, telah ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.39/M.PPN/HK/03/2011 tentang Pembentukan Tim Pengarah Pembangunan Air Minum dan Sanitasi;

b. dalam rangka mendukung kerja Tim Pengarah Pembangunan Air Minum dan Sanitasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Kelompok Kerja Pembangunan Air Minum dan Penyehatan

Lingkungan Nasional;

c. bahwa para pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini diangzap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anzgota Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL Nasional);

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Angzaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anzgaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);

2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anzgaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 212) sebagaimana telah

beberapa ...

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

-2-

beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor

53 Tahun 201 O;

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Peraturan Presiden Nomor 4 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 ten tang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;

7. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 407 /M.PPN/07 /2008 tentang Pembentukan Tim Pengarah Pembangunan Air Minum dan Sanitasi.

MEMUfUSKAN:

KEPUTUSAN DEPlITI BIDANG SARANA DAN PRASARANA SELAKU

KETUA TIM PENGARAH PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN SANITASI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN AIR

MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN NASIONAL.

Membentuk Kelompok Kerja Pembangunan Air Minum dan Penyehatan

Lingk:ungan Nasional, untuk selanjutnya disebut Pokja AMPL Nasional

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini.

Pokja AMPL Nasional bertugas:

a. menyiapkan rumusan kebijakan, strategi, dan program

pembangunan air minum dan sanitasi;

b. menyiapkan langkah-langkah koordinasi, pengendalian, dan

pemantapan pelaksanaan pembangunan air minum dan sanitasi;

c. menyiapkan ...

KETIGA

-3-

c. menyiapkan bahan arahan dalam upaya percepatan pencapaian

target dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, Millenium Development Goals bidang air minum dan sanitasi tujuan 7 target 10 : "Menurunkan sebesar separuh proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar pada 2015", Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), serta Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);

d. menyiapkan rumusan bahan-bahan bagi pengembangan dan pengarahan pelaksanaan pembangunan air minum dan sanitasi dengan sumber pendanaan dalam dan luar negeri;

e. melaporkan secara berkala perkembangan hasil pelaksanaan tugas dan pencapaian hasil kepada Tim Pengarah;

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Tim Pengarah;

Dalam pelaksanaan tugasnya, Pokja AMPL Nasional dibagi dalam 6 (enam) Bidang yang terdiri atas:

a. Bidang Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan, tugasnya mencakup aspek-aspek peningkatan kualitas hidup masyarakat yang bersih dan sehat, meliputi advokasi penyusunan strategi dan sosialisasi melalui berbagai media untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat;

b. Bidang Teknis Air Minum, tugasnya mencakup aspek-aspek teknis pembangunan sarana dan prasarana air minum, meliputi pengawasan terhadap desain dan kelayakan teknis sarana dan prasarana air minum serta kesesuaiannya dengan peraturan dan standar yang berlaku;

c. Bidang Teknis Sanitasi, tugasnya mencakup aspek-aspek teknis pembangunan sarana dan prasarana sanitasi (air limbah, persampahan, dan drainase), meliputi pengawasan terhadap desain dan kelayakan teknis sarana dan prasarana sanitasi serta kesesuaiannya dengan peraturan dan standar yang berlaku;

d. Bidang Kelembagaan, Kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat, tugasnya mencakup aspek-aspek pengaturan kelembagaan, meliputi koordinasi, penyusunan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta membangun kemitraan dengan pihak lain termasuk masyarakat dalam bentuk pemberdayaan dan kerjasama untuk pembangunan air minum dan sanitasi;

e. Bidang ...

KE LIMA

KEEN AM

KETUJUH

KEDELAPAN:

-4-

e. Bidang Pendanaan, tugasnya mencakup aspek-aspek pendanaan pembangunan air minum dan sanitasi dengan sumber pendanaan dalam dan luar negeri, meliputi optimalisasi sumber dana yang tersedia, mengembangkan strategi pendanaan, dan mencari sumber dana alternatif seperti peluang investasi oleh swasta;

f. Bidang Pemantauan dan Evaluasi, tugasnya mencakup pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi pembangunan air minum dan sanitasi, meliputi pengukuran kinerja dan penentuan parameter pengukuran pembangunan air minum dan sanitasi.

Dalam mengelola Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), Pokja AM.PL dibantu oleh Program Management Unit(PMU).

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pokja AM.PL dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2013.

Pada saat Keputusan ini berlaku, maka Keputusan Oeputi Bidang Sarana dan Prasarana Nomor Kep.06/D.VI/04/2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 7 Januari 2013.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal .3 Juli 2013

DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA ~, SELAKU KEIDA TIM PENGARAH PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN SANITASI

DEDYSUPRIADIPRIATNA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas; 2. Menteri Keuangan; 3. Menteri Pekerjaan Umum; 4. Menteri Kesehatan;

5. Menteri ...

-5-

5. Menteri Dalam Negeri;

6. Menteri Lingkungan Hidup; 7. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan; 8. Sekretaris Menteri PPN/Sekretaris Utama Bappenas; 9. Inspektur Utama, Kementerian PPN/Bappenas 10. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas; 11. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas; 12. Yang bersangkutan.

Ketua 1

Ketua 2

LAMPIRAN KEPUTIJSAN DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA TENf ANG PEMBENrUKAN KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN NASIONAL NOMOR KEP . .33 /D.VI/lJf/2013 TANGGAL .3 JULI zd13

SUSUNAN KEANGGOTAAN

KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN

LINGKUNGAN NASIONAL

Direktur Permukiman dan Perumahan, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;

Direktur Penataan Perkotaan, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

Bidang Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan

Ketua 1

Ketua 2

Sekretaris

Anggota

Direktur Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan; Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan Nasional. Kepala Sub Direktorat Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar, Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan. 1. Kepala Sub Direktorat Kesehatan Ma.syarakat, Direktorat Kesehatan dan

Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas; 2. Kepala Sub Direktorat Kebijakan dan Strategi, Direktorat Bina Program,

Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum; 3. Kepala Bidang Media Massa dan Opini Publik, Pusat Komunikasi Publik,

Kementerian Kesehatan;

4. Kepala Bidang Kajian Kebijakan dan Program, Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Kementerian Pekerjaan

Um um; 5. Kasubdit Program dan Evaluasi, Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar,

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan Nasional.

Bidang Teknis Air Minum

Ketua 1 Direktur Pengembangan Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum;

Ketua 2 ...

Ketua Z

Sekretaris

Anggota

-2-

Asisten Deputi Pengendalian Pencemaran Manufaktur, Prasarana Dan Jasa, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingk:ungan, Kementerian Lingk:ungan Hidup.

Kepala Sub Direktorat. Air Minum dan Air Limbah, Direktorat Permukiman dan Perumahan, Kementerian PPN/Bappenas. 1. Kepala Sub Direktorat Wilayah I, Direktorat Pengembangan Air Minum,

Direktorat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Um um; Z. Kepala Sub Direktorat Wilayah II, Direktorat Pengembangan Air Minum,

Direktorat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum;

3. Kepala Sub Direktorat Perencanaan Teknis, Direktorat Pengembangan

Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Um um.

Bidang Teknis Sanitasi

Ketua 1

Ketua 2

Sekretaris

Anggota

Direktur Pengembangan Penyehatan Lingk:ungan Permukiman, Direktorat

Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum; Asisten Deputi Pengelolaan Sampah, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingk:ungan, Kementerian Lingk:ungan Hidup. Kepala Sub Direktorat Persampahan dan Drainase, Direktorat Permukiman

dan Perumahan, Kementerian PPN /Bappenas. 1. Kepala Sub Direktorat Air Limbah, Direktorat Pengembangan Penyehatan

Lingk:ungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian

Pekerjaan Umum; 2. Kepala Sub Direktorat Persampahan, Direktorat Pengembangan

Penyehatan Lingk:ungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum;

3. Kepala Sub Direktorat Perencanaan Teknis, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingk:ungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya,

Kementerian Pekerjaan Umum; 4. Kepala Bidang Pembatasan Timbulan Sampah, Asisten Deputi

Pengelolaan Sampah, Deputi Bidang Pengelolaan B3, Limbah B3 dan Sampah, Kementerian Lingkungan Hidup.

Bidang Kelembagaan, Kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat

Ketua 1

Ketua 2

Sekretaris

Anggota

Direktur Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingk:ungan Hidup, Direktorat

Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;

Oirektur Sumber Daya Alam Teknologi Tepat Guna, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri. Kepala Sub Direktorat Penataan Ruang Kawasan, Direktorat Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingk:ungan Hidup, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri. 1. Kepala Sub Direktorat Pengembangan Perumahan, Direktorat

Permukiman dan Perumahan, Kementerian PPN/Bappenas;

Z. Kepala ...

-3-

2. Kepala Sub Direktorat Program dan Anggaran, Direktorat Bina Program, Direktorat jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum;

3. Kepala Sub Direktorat Penataan Kota Besar dan Metropolitan, Direktorat Penataan Perkotaan, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;

4. Kepala Bidang Advokasi dan Kemitraan, Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan;

5. Kepala Sub Direktorat Pengaturan dan Pembinaan Kelembagaan,

Direktorat Pengembangan Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum;

6. Kepala Sub Direktorat Pengaturan dan Pembinaan Kelembagaan, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum;

7. Kasubdit Kelembagaan dan Peserta Didik, Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan Nasional;

8. Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Prasarana Dan Sarana Perdesaan, Direktorat Sumberdaya Alam Dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kementerian Dalam Negeri.

Bidang Pendanaan

Ketua I

Sekretaris

Anggota

Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Deputi Bidang Sarana dan

Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas. Kepala Sub Direktorat Pinjaman dan Obligasi Daerah, Direktorat Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah, Direktorat jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri. 1. Kepala Sub Direktorat Investasi, Direktorat Pengembangan Air Minum,

Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum; 2. Kepala Sub Direktorat Investasi, Direktorat Pengembangan Penyehatan

Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian

Pekerjaan Umum; 3. Kepala Sub Direktorat Pinjaman Daerah, Direktorat Pembiayaan dan

Kapasitas Daerah, Direktorat jenderal Perimbangan Keuangan,

Kementerian Keuangan; 4. Kepala Sub Direktorat Hibah Daerah, Direktorat Pembiayaan dan

Kapasitas Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,

Kementerian Keuangan; 5. Kepala Sub Direktorat Dana Alokasi Khusus (OAK), Direktorat Dana

Perimbangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian

Keuangan; 6. Kepala Sub Direktorat Kerjasama Luar Negeri, Direktorat Bina Program,

Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Um um.

Bidang ...

-4-

Bidang Pemantauan dan Evaluasi

Ketua I

Ketua 2

Sekretaris

Anuota

Direktur Bina Program, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum;

Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Deputi Bidang Sumber Daya

Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.

Kepala Sub Direktorat Data dan Informasi, Direktorat Bina Program,

Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum.

1. Kepala Sub Direktorat Alokasi Pendanaan Kementerian, Direktorat

Alokasi Pendanaan Pembangunan, Deputi Bidang Pendanaan

Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas; 2. Kepala Sub Direktorat Evaluasi Kinerja, Direktorat Bina Program,

Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum; 3. Kepala Sub Direktorat Kesehatan dan Perumahan, Direktorat Statistik

Kesejahteraan Sosial, Deputi Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik.

DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA ~ SELAKU KETUA TIM PENGARAH PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN SANITASI

DEDYSUPRIADIPRIATNA