2
F.J IL I} KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR 202lsKll1 . AIP? 12013 TENTANG _ PERUBAHAN KETENT UAN PADA AYAT 3 PASAL 4.4 TENTANG tsEBAN LEBIH UNTUK PERCEFATAN STUDI DALAM LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR ITB NOMOR 177ISKII1.NPPI2O13 TENTANG PERATURAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG, Memperhatikan: Hasil Pembahasan Rapat Pimpinan tanggal2l Agustus 2013 mengenai Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan ITB tahun 2013' Menimbang : a. bahwa telah diterbitkan Keputusan Rektor ITB Nomor 177lsKll1.AlPPl2013 tentang Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan lnstitut Teknologi Bandung; -bahwa,dalam rnasa.transisi peralihan kurikulura yaitu dari kurikulum 2008 ke kurikulum 2013, ketentuan pada ayat 3 Pasal 4,4 Tentang Beban Lebih Untuk Percepatan Studi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Rektor ITB Nomor 177lsKfl1.AlPPl2013 perlu dilakukan perubahan agar selaras dengan ketentuan yang berlaku dan mendukung makna dari program percepatan studi; bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan keputusannya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 20'10 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 20'10; Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 20'12 tentang Penetapan ITB sebagai Perguruan Menetapkan : Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah; 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik lndonesia, Nomor 169/MPK.44 lKP12012, tentang Pengangkatan Rektor ITB; 6. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 032/SK/K01-SA/2002 tentang Nilai-Nilai lnti lnstitut Teknologi Bandung; 7. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 10/SK/11-SAlOT12012 tentang Harkat Pendidikan di lnstitut Teknologi Bandung; 8. Keputusan Rektor ITB Nomor 2221K011OI12005 tentang Pengelolaan Satuan Akademik di Lingkungan Akademik lnstitut Teknologi Bandung, MEMUTUSKAN: PERUBAHAN KETENTUAN PADA AYAT 3 PASAL 4.4 TENTANG BEBAN LEBIH UNIUK PERCEPATAN STUDI DALAM LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR ITB NOMOR 177ISKII1.AIPPI2O13 TENTANG PERATURAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG \ Mengubah ketentu'an pada ayat 3 Pasal 4.4 Tentang Beban Lebih untuk Percepatan Studi dalam Lampiran Keputusan Rektor ITB Nomor 177lsKlllr.AIPP12013 Tentang Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan lnstitut Bandung sebagai berikut: c. Mengingat '. 1. 2. ,) U. 4. PERTAMA :

SK Tentang Perubahan Ketentuan Pada Ayat 3 Pasal 4.4 Tentang Beban Lebih Untuk Percepatan Studi (1)

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SK Tentang Perubahan Ketentuan Pada Ayat 3 Pasal 4.4 Tentang Beban Lebih Untuk Percepatan Studi (1)

7/23/2019 SK Tentang Perubahan Ketentuan Pada Ayat 3 Pasal 4.4 Tentang Beban Lebih Untuk Percepatan Studi (1)

http://slidepdf.com/reader/full/sk-tentang-perubahan-ketentuan-pada-ayat-3-pasal-44-tentang-beban-lebih-untuk 1/2

F.J

IL

I}

KEPUTUSAN

REKTOR

INSTITUT

TEKNOLOGI

BANDUNG

NOMOR

202lsKll1

.

AIP?

12013

TENTANG

_

PERUBAHAN KETENT UAN

PADA

AYAT

3

PASAL

4.4

TENTANG tsEBAN LEBIH UNTUK

PERCEFATAN

STUDI

DALAM

LAMPIRAN

KEPUTUSAN

REKTOR

ITB NOMOR

177ISKII1.NPPI2O13

TENTANG

PERATURAN

AKADEMIK

DAN KEMAHASISWAAN

INSTITUT

TEKNOLOGI BANDUNG

REKTOR

INSTITUT

TEKNOLOGI

BANDUNG,

Memperhatikan:

Hasil

Pembahasan

Rapat

Pimpinan

tanggal2l Agustus

2013

mengenai

Peraturan

Akademik

dan Kemahasiswaan

ITB tahun

2013'

Menimbang

:

a.

bahwa

telah

diterbitkan

Keputusan

Rektor ITB Nomor 177lsKll1.AlPPl2013

tentang

Peraturan

Akademik

dan

Kemahasiswaan

lnstitut

Teknologi Bandung;

-bahwa,dalam

rnasa.transisi

peralihan

kurikulura

yaitu

dari

kurikulum

2008 ke

kurikulum

2013,

ketentuan

pada

ayat

3

Pasal

4,4 Tentang

Beban

Lebih Untuk

Percepatan

Studi

sebagaimana

dimaksud

dalam

Lampiran Keputusan Rektor

ITB

Nomor

177lsKfl1.AlPPl2013

perlu

dilakukan

perubahan

agar selaras dengan

ketentuan

yang

berlaku dan

mendukung

makna

dari

program percepatan

studi;

bahwa sehubungan

dengan

butir

a

dan b

di

atas,

perlu

diterbitkan keputusannya.

Undang-Undang

Nomor

20

Tahun

2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang-Undang

Nomor

12

Tahun

2012 tentang

Pendidikan Tinggi;

Peraturan Pemerintah Nomor

17

Tahun

20'10

tentang

Pengelolaan

dan

Penyelenggaraan

Pendidikan

sebagaimana

telah

diubah oleh Peraturan

Pemerintah Nomor 66

Tahun

20'10;

Peraturan

Presiden

Nomor

44 Tahun

20'12 tentang

Penetapan

ITB sebagai

Perguruan

Menetapkan

:

Tinggi

yang

diselenggarakan

oleh

Pemerintah;

5. Keputusan

Menteri

Pendidikan

dan Kebudayaan

Republik lndonesia,

Nomor

169/MPK.44

lKP12012,

tentang

Pengangkatan

Rektor

ITB;

6.

Keputusan

Senat Akademik

ITB

Nomor

032/SK/K01-SA/2002

tentang

Nilai-Nilai

lnti

lnstitut

Teknologi

Bandung;

7. Keputusan

Senat Akademik

ITB

Nomor

10/SK/11-SAlOT12012

tentang

Harkat Pendidikan

di

lnstitut

Teknologi

Bandung;

8.

Keputusan

Rektor

ITB Nomor

2221K011OI12005 tentang

Pengelolaan Satuan

Akademik

di

Lingkungan

Akademik

lnstitut

Teknologi

Bandung,

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN

KETENTUAN

PADA

AYAT 3

PASAL

4.4

TENTANG BEBAN LEBIH

UNIUK

PERCEPATAN

STUDI

DALAM

LAMPIRAN

KEPUTUSAN

REKTOR

ITB

NOMOR

177ISKII1.AIPPI2O13

TENTANG

PERATURAN

AKADEMIK DAN

KEMAHASISWAAN

INSTITUT

TEKNOLOGI

BANDUNG

\

Mengubah

ketentu'an

pada

ayat

3

Pasal

4.4 Tentang

Beban Lebih

untuk

Percepatan

Studi

dalam

Lampiran

Keputusan

Rektor

ITB

Nomor

177lsKlllr.AIPP12013 Tentang

Peraturan

Akademik

dan Kemahasiswaan

lnstitut

Teknologi

Bandung sebagai berikut:

c.

Mengingat

'.

1.

2.

,)

U.

4.

PERTAMA

:

Page 2: SK Tentang Perubahan Ketentuan Pada Ayat 3 Pasal 4.4 Tentang Beban Lebih Untuk Percepatan Studi (1)

7/23/2019 SK Tentang Perubahan Ketentuan Pada Ayat 3 Pasal 4.4 Tentang Beban Lebih Untuk Percepatan Studi (1)

http://slidepdf.com/reader/full/sk-tentang-perubahan-ketentuan-pada-ayat-3-pasal-44-tentang-beban-lebih-untuk 2/2

Semula:

Untuk

mahasiswa

Program Sarjana

yang

memenuhi

persyaratan

pada

ayat

2

di

atas

dan

mengambil

mata

kuliah

Program

Magister

sebagaimana

diatur

dalam

Pasal

'1.8.4

berlaku

ketentuan

tambahan

berikut:

a.

Beban

akademik

setiap

semester

mahasiswa

yang

memenuhi

persyaratan

pada

ayat

2

butir

a di

atas

tidak

boleh

melebihi

66

jam

seminggu,

berdasarkan

kesetaraan

beban

akademik

setiap

SKS

yang

diatur

dalam

Pasal-pasal

1,6'1

dan

'1.6'2'

b.

Beban akademik setiap semester

mahasiswa

yang

memenuhi persyaratan pada ayat

2

butir

b di

atas

tidak

boleh

melebihi

72

jan

seminggu,

berdasarkan

keseiaraan

beban

akademik

setiap

SKS

yang diatur

dalam

Pasal-pasal

1'6'1

dan

1.6.2'

Menjadi

Untuk

mahasiswa

Program

Sarjana

yang

memenuhi

persyaratan

pada

ayat

2

di atas

dan

mengambil

mata

kuliah

Program

Magister

sebagaimana

diatur

dalam Pasal

'1,8.4

berlaku

ketentuan

tambahan

berikut:

a.

Beban akademik

setiap

semester

mahasiswa

yang

memenuhi

persyaratan

pada

ayat

2 butir

a

di

atas

tidak

boleh

melebihi

70

jam

seminggu,

berdasarkan

kesetaraan

beban

akademik

setiap

SKS

dan

beban

lebih

bagi

mahasiswa

magister

yang

diatur

dalam

Pasal-pasal

1.6.1,

'1.6.2,

dan

aYat4

dibawah'

b.

Beban

akad-emik

setiap

semester

mahasiswa

yang

memenuhi

persyaratan

pada

ayat 2

butir

b

di atas

tidak

boleh

melebihi

80

jam

seminggu,

berdasarkan

kesetaraan

beban

akademik

KEDUA

1.6,2.

dan

ayat

4 di bawah.

pasal-pasal

lainnya

dalam

Lampiran

Keputusan

Rekior

ITB

Nomor

177lsKll1'AIPP12013,

Tentang

Peraturan

Akademik

dan

Kemahasiswaan

lnstitut

Teknologi

Bandung

dinyatakan

tetap

berlaku.

Keputusan

ini berlaku

mulai

sejak

tanggal

ditetapkan,

dengan

ketentuan

apabila

terdapat

kekeliruan

akan

diperbaiki

sebagaimana

mestinya.

n di

Bandung

1

Agustus

2013

,

Ph,D.

198703

'l

001

Tembusan

disampaikan

kePada

Yth,

:

1.

Ketua Senat

Akademik;

\

2. Ketua

Advisory Board;

3.

Fara

Wakil Rektor;

4. Para

Dekan Fakultas/Sekolah;

5.

Ketua Satuan Penjaminan

Mutu;

6. Ketua

Satuan

Pengawas

lnternal;

7. Para Ketua

Lembaga;

8.

Para Direktur;

9.

Pimpinan

Kabinet Keluarga

Mahasiswa;

10.

Para Ketua

Himpunan

Mahasiswa;

11.

Para Ketua

Unit Kegiatan

Mahasiswa

KETIGA