SKRIPSI

PENGARUH MEKANISME PENGAWASAN STAKEHOLDER TERHADAP PRAKTIK

PENGHINDARAN PAJAK (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)

REYNALDI SAPUTRA

A31114025

kepada

DEPARTEMEN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2018

SKRIPSI

PENGARUH MEKANISME PENGAWASAN STAKEHOLDER TERHADAP PRAKTIK

PENGHINDARAN PAJAK (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi

disusun dan diajukan oleh

REYNALDI SAPUTRA

A31114025

kepada

DEPARTEMEN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2018

SKRIPSI

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA Drs. M. Christian Mangiwa, Ak., M.Si., CA NIP 19660405 199203 2 003 NIP 19581110 198710 1 001

Ketua Departemen Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA NIP 19650925 199002 2 001

PENGARUH MEKANISME PENGAWASAN STAKEHOLDER TERHADAP PRAKTIK

PENGHINDARAN PAJAK (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)

disusun dan diajukan oleh

REYNALDI SAPUTRA

A31114025

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 24 April 2018

iii

SKRIPSI

Menyetujui,

Panitia Penguji

No. Nama Penguji Jabatan Tanda Tangan 1. Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA Ketua 1……………….

2. Drs. M. Christian Mangiwa, Ak., M.Si., CA Sekretaris 2………………. 3. Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., Ak. CA Anggota 3……………….

4. Drs. Haerial, Ak., M.Si., CA Anggota 4……………….

Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA NIP. 19650925 199002 2 001

PENGARUH MEKANISME PENGAWASAN STAKEHOLDER TERHADAP PRAKTIK

PENGHINDARAN PAJAK (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)

disusun dan diajukan oleh

REYNALDI SAPUTRA

A31114025

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi pada tanggal 17 Mei 2018 dan dinyatakan

telah memenuhi syarat kelulusan

iv

Makassar, 24 April 2018

Yang membuat pernyataan,

Reynaldi Saputra

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Reynaldi Saputra

NIM : A311 14 025

departemen/program studi : Akuntansi/Strata 1

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

Pengaruh Mekanisme Pengawasan Stakeholder terhadap Praktik Penghindaran Pajak

(Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam

naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain

untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat

karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali

yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan

dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan

terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan

tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

v

PRAKATA

Segala puji hanya untuk Allah, kita memujiNya, meminta pertolonganNya,

serta memohon perlindungan kepadaNya dari kejahatan dan keburukan amal

perbuatan kita. Tiada Ilah yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad

adalah hamba dan utusanNya.

Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana

Akuntansi (S.Ak) pada program Strata Satu (S1) Departemen Akuntansi Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Proses penyusunan skripsi ini dilandasi dengan kesabaran dan doa serta

bantuan dan dukungan dari semua pihak hingga dapat terselesaikan. Oleh karena

itu, pada kesempatan ini peneliti ingin berterima kasih atas segala bantuan dan

dukungan kepada

1. Kedua orang tua peneliti, bapak Sadirman dan ibu Halima, saudari peneliti Putri

Indra Lestari, dan nenek peneliti Hj. Mannenning

2. Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA selaku pembimbing satu dan

bapak Drs. M. Christian Mangiwa, Ak., M.Si., CA selaku pembimbing dua atas

waktu yang telah diluangkan untuk memberi bimbingan hingga skripsi ini dapat

terselesaikan

3. Bapak Drs. M. Natsir Kadir, M.Si., Ak., CA selaku penasehat akademik peneliti

selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin

4. Bapak Drs. Haerial, Ak., M.Si., CA, dan Ibu Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., Ak.,

CA selaku penguji peneliti yang telah memberikan saran dalam penyempurnaan

skripsi hingga dapat seperti saat ini

vi

5. Ibu Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Departemen

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin beserta

jajarannya

6. Keluarga pak Jaelani Sulthan atas segala fasilitas dan kemudahan yang telah

diberikan selama peneliti menempuh pendidikan

7. Kakak-kakak seiman peneliti, akh Arfan, akh Supriadi, akh Akram, akh Husein,

akh Fairusi, akh Yunus, akh Chaidir dan akh Jaddid. Terima kasih telah

mengenalkan tarbiyah dan ukhuwah kepada peneliti.

8. Teman–teman ikhwa seperjuangan peneliti, Ariful Naim, Bima Sakti, Imam

Maulana, dan Muh. Isya, terima kasih atas dukungannya

9. Teman–teman ikhwa pengurus Keluarga Mahasiswa Masjid Darul ‘Ilmi FEB

UH, terkhusus angkatan 2015, Andry dkk serta angkatan 2016, Hasbi dkk

10. Teman–teman seangkatan ALL14NCE, terima kasih atas pengalaman

bersama kalian

11. Semua pihak yang telah membantu peneliti secara langsung maupun tidak

langsung selama menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Hasanuddin

Semoga hubungan yang telah terjalin antara peneliti dan semua pihak yang

terlibat dapat terus terjaga dan kiranya skripsi ini dapat memberi manfaat

sebagaimana mestinya.

Makassar, 24 April 2018

Reynaldi Saputra

vii

ABSTRAK

Pengaruh Mekanisme Pengawasan Stakeholder terhadap Praktik Penghindaran Pajak

(Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)

The Influence of Stakeholder’s Oversight Mechanism on Tax Avoidance Practice

(A Case Study of Listed Manufacturing Companies in IDX)

Reynaldi Saputra Andi Kusumawati

M. Christian Mangiwa

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh mekanisme pengawasan stakeholder yang terdiri dari: independensi dewan komisaris, kompetensi dewan komisaris, frekuensi rapat dewan komisaris, regulasi pemerintah, dan audit tenure terhadap praktik penghindaran pajak yang diukur dengan cash effective tax rate (CETR). Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2016. Sampel penelitian dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Tercatat 43 perusahaan yang memenuhi kriteria. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Temuan penelitian menunjukkan bahwa independensi dewan komisaris, kompetensi dewan komisaris, frekuensi rapat dewan komisaris, regulasi pemerintah dan audit tenure berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

Kata Kunci: Pengawasan stakeholder, independensi dewan komisaris,

kompetensi dewan komisaris, frekuensi rapat dewan komisaris, regulasi pemerintah, dan audit tenure

This study aims to examine the influence of stakeholder’s oversight mechanism consisting of: board of commissioner independence, board of commissioner competency, board of commissioner meeting frequency, government regulation, and audit tenure, concentration on tax avoidance practice which measured by cash effective tax rate (CETR). The population of this research are listed manufactured companies in Indonesian Stock Exchange (IDX) in the year 2014-2016. This research sample is selected by using purposive sampling method. There are 43 companies fulfilling the criterions. This research used multiple linear regression analysis. The research finding show that board of commissioner independence, board of commissioner competency, board of commissioner meeting frequency, government regulation, and audit tenure have an effect to tax avoidance practice.

Keywords: stakeholder oversight, board of commissioner independence,

board of commissioner competency, board of commissioner,

government regulation, and audit tenure

viii

DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN SAMPUL ............................................................................... i HALAMAN JUDUL ................................................................................. ii HALAMAN PERSETUJUAN ................................................................... iii HALAMAN PENGESAHAN ....................................................................... iv HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ...................................................... v PRAKATA .................................................................................................. vi ABSTRAK ................................................................................................ viii DAFTAR ISI .......................................................................................... ix DAFTAR TABEL .................................................................................... xi DAFTAR GAMBAR ................................................................................ xii DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................ xiii BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ....................................................................... 1 1.2 Rumusan Masalah .................................................................. 9 1.3 Tujuan Penelitian .................................................................... 9 1.4 Kegunaan Penelitian ............................................................ 10

1.4.1 Kegunaan Teoretis ...................................................... 10 1.4.2 Kegunaan Praktis ........................................................ 10

1.5 Ruang Lingkup Penelitian ..................................................... 11 1.6 Sistematika Penulisan .......................................................... 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................... 12

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep ................................................... 12 2.1.1 Teori Stakeholder ....................................................... 12 2.1.2 Manajemen Pajak ........................................................ 13 2.1.3 Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) ......................... 14 2.1.4 Dewan Komisaris ........................................................ 20 2.1.5 Pemerintah .................................................................. 23 2.1.6 Auditor Eksternal ......................................................... 25

2.2 Penelitian Terdahulu ............................................................. 26 2.3 Kerangka Pemikiran ............................................................. 28 2.4 Pengembangan Hipotesis ..................................................... 29

2.4.1 Pengaruh Independensi Dewan Komisaris terhadap Praktik Penghindaran Pajak ........................................ 29

2.4.2 Pengaruh Kompetensi Dewan Komisaris terhadap Praktik Penghindaran Pajak ....................................... 30

2.4.3 Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris terhadap Praktik Penghindaran Pajak.......................... 31

2.4.4 Pengaruh Regulasi Pemerintah terhadap Praktik Penghindaran Pajak ................................................... 31

2.4.5 Pengaruh Audit Tenure terhadap Praktik Penghindaran Pajak .................................................... 32

BAB III METODE PENELITIAN ............................................................ 32 3.1 Rancangan Penelitian........................................................... 33 3.2 Populasi dan Sampel ............................................................ 32

3.2.1 Populasi ...................................................................... 32 3.2.1 Sampel ........................................................................ 32

ix

3.3 Jenis dan Sumber Data ........................................................ 34 3.4 Teknik Pengumpulan Data ................................................... 34 3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel .......... 35

3.5.1 Variabel Penelitian....................................................... 35 3.5.2 Definisi Operasional Variabel....................................... 36

3.6 Teknik Analisis Data ............................................................. 39 3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif ........................................... 39 3.6.2 Uji Asumsi Klasik ......................................................... 39 3.6.3 Analisis Regresi Berganda .......................................... 41 3.6.4 Pengujian Hipotesis ..................................................... 41

BAB IV HASIL PENELITIAN ................................................................. 43

4.1 Gambaran Umum Perusahaan ............................................. 43 4.1.1 Bursa Efek Indonesia .................................................. 43 4.1.2 Perusahaan Manufaktur .............................................. 44

4.2 Sampel Penelitian ................................................................. 46 4.3 Analisis Statistik Deskriptif .................................................... 46 4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik ......................................................... 49

4.4.1 Uji Normalitas Data...................................................... 49 4.4.2 Uji Multikolinearitas...................................................... 50 4.4.3 Uji Heterokedastisitas .................................................. 51 4.4.4 Uji Auto Korelasi .......................................................... 52

4.5 Analisis Regresi Linear Berganda ......................................... 53 4.6 Pengujian Hipotesis .............................................................. 54

4.6.1 Uji Koefisien Determinasi............................................. 54 4.6.2 Uji Simultan (Uji F)....................................................... 55 4.6.3 Uji Parsial (Uji t) ........................................................... 56

4.7 Pembahasan ....................................................................... 58 4.7.1 Pengaruh Independensi Dewan Komisaris terhadap

Praktik Penghindaran Pajak ........................................ 58 4.7.2 Pengaruh Kompetensi Dewan Komisaris terhadap

Praktik Penghindaran Pajak ........................................ 59 4.7.3 Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris terhadap

Praktik Penghindaran Pajak ........................................ 60 4.7.4 Pengaruh Regulasi Pemerintah terhadap Praktik

Penghindaran Pajak .................................................... 61 4.7.5 Pengaruh Audit Tenure terhadap Praktik Penghindaran

Pajak ........................................................................... 62

BAB V PENUTUP ................................................................................. 64 5.1 Kesimpulan ........................................................................ 64 5.2 Keterbatasan Penelitian ..................................................... 66 5.3 Saran ................................................................................. 66

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 67

LAMPIRAN .................................................................................................... 71

x

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

2.1 Pengukuran Penghindaran Pajak ......................................................... 19

4.1 Pemilihan Sampel................................................................................ 46

4.2 Statistik Deskriptif ................................................................................ 47

4.3 Hasil Uji Multikolinearitas ..................................................................... 50

4.4 Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi ............................................ 52

4.5 Hasil Uji Durbin Watson ....................................................................... 52

4.6 Hasil Analisis Regresi Berganda .......................................................... 53

4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi ............................................................ 55

4.8 Hasil Uji Simultan (F) ........................................................................... 55

4.9 Hasil Uji t ............................................................................................. 56

xi

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

2.1 Two Tiers System di Indonesia ............................................................ 20

2.2 Kerangka Pemikiran Teoretis ............................................................... 28

4.1 Struktur Organisasi BEI ........................................................................ 45

4.2 Grafik P-Plot ......................................................................................... 49

4.3 Grafik Histogram .................................................................................. 49

4.4 Scatterplot ............................................................................................ 51

xii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

1 Profil Peneliti ......................................................................................... 72

2 Daftar Perusahaan ................................................................................ 73

3 Rekapitulasi Nilai ETR .......................................................................... 75

4 Nilai Variabel Independen ..................................................................... 79

5 Hasil Pengujian SPSS 21 ...................................................................... 82

6 Tabel Uji Durbin Watson ....................................................................... 85

7 Tabel Uji Determinasi Nilai F ................................................................ 86

8 Tabel Uji Determinasi Nilai t .................................................................. 87

xiii

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebuah negara dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyatnya

senantiasa membutuhkan dana yang tidak sedikit, baik untuk memenuhi keperluan

pembangunan infrastruktur maupun peningkatan kualitas pelayanan publik yang

telah ada. Indonesia yang merupakan salah satu negara berkembang dalam

memperoleh penerimaan untuk operasionalnya tiap tahun berasal dari dua sumber,

merujuk APBN yakni sumber penerimaan dari dalam negeri dan sumber

penerimaan dari luar negeri.

Menurut Judisseno (2005:06), penerimaan dari dalam negeri dianggap

lebih potensial bagi negara khususnya sektor perpajakan, hal ini disebabkan

karena besarnya pajak seiring dengan laju pertumbuhan penduduk,

perekonomian, dan stabilitas politik. Berbeda dengan penerimaan yang berasal

dari luar negeri, sektor migas misalnya yang jika dieksploitasi secara terus-

menerus akan berkurang dan habis pada akhirnya karena mengikuti hukum alam.

Data APBN yang menunjukkan penerimaan dari dalam negeri untuk sektor pajak

tahun 2016 yang mencapai Rp1,498 triliun atau 85,6% dari total pendapat negara

secara keseluruhan membuktikan hal tersebut.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang digunakan untuk

membayar pengeluaran umum negara dengan didasarkan pada peraturan

perundang-undangan dimana pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan tidak

mendapatkan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung. Pengertian ini

sesuai dengan definisi pajak yang dijelaskan dalam Undang-Undang No.28 Tahun

2

2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai berikut.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak memiliki 2 (dua) fungsi utama, yaitu fungsi penerimaan (budgetair)

dan fungsi mengatur (regulerend). Budgetair berarti pajak sebagai sumber dana

bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sedangkan

fungsi regulerend berarti pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, misalnya

pengenaan pajak yang tinggi terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi

gaya hidup konsumtif (Mardiasmo, 2009:1-2).

Pentingnya pajak sebagai fungsi budgetair mendorong pemerintah dalam

upaya optimalisasi penerimaan dengan menerbitkan berbagai regulasi maupun

kebijakan. Kendati demikian, upaya tersebut seringkali mendapat respon yang

kurang positif dari wajib pajak terutama wajib pajak badan dimana pajak dianggap

sebagai beban yang mengurangi saldo laba perusahaan sehingga dapat

mempengaruhi kinerja perusahan dihadapan para investor. Implikasinya, manager

akan melakukan berbagai upaya untuk menghemat maupun menekan beban

pajak hingga nilai serendah mungkin.

Penelitian Setyowati (2002) membuktikan bahwa penerapan peraturan

perpajakan tahun 1994 sebagai upaya pemerintah dalam memaksimalkan potensi

penerimaan pajak telah memotivasi perusahaan atau para manajer dalam

melakukan tindakan manajemen laba dengan mempercepat pengakuan biaya dan

menunda pendapatan sehingga memperoleh laba minimal yang selanjutnya

berimplikasi terhadap beban pajak yang rendah, hal ini ditunjukkan dari data

3

laporan keuangan 179 perusahaan sampel yang mengalami penurunan laba

secara signifikan dalam periode pelaporan di tahun setelah penerapan peraturan

perpajakan yang baru.

Ariyani (2014) memahami usaha-usaha yang dilakukan perusahaan yang

bertujuan untuk mengurangi beban pajak ini sebagai tindakan agresivitas pajak

(tax aggressiveness). Berbagai istilah yang berkaitan dengan tindakan agresivitas

pajak yang juga saling berkaitan satu sama lain yakni penghindaran pajak (tax

avoidance), manajemen pajak (tax management), dan penggelapan pajak (tax

evasion). Pohan (2011:14) menjelaskan bahwa penghindaran pajak (Tax

Avoidance) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dengan

menggunakan metode dan teknik yang cenderung memanfaatkan kelemahan-

kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan

perpajakan sehingga dapat memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Terdapat perbedaan mendasar antara penghindaran pajak (tax avoidance)

dan penggelapan pajak (tax evasion), dimana penghindaran pajak dipahami

sebagai skema penghindaran yang dilakukan dengan memanfaatkan celah

(loopholls) yang terdapat dalam aturan perpajakan sehingga masih dianggap

sebagai tindakan yang legal, sedang penggelapan pajak dilakukan dengan

menyembunyikan data-data faktual terkait beban pajak tanggungan perusahaan

sehingga dianggap sebagai tindakan ilegal karena dengan sengaja melanggar

aturan perpajakan yang berlaku (Wijaya, 2014).

Kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan terutama

perusahaan multinasional menjadi masalah diberbagai negara. Contoh kasus

Google yang merupakan perusahaan search engine terbesar di dunia hingga awal

tahun 2017 masih bergelut dengan fiskus terkait skema penghindaran pajak yang

4

dilakukan atas pendapatan iklan dan layanan online yang dimiliki. Merugikan

negara dengan nilai yang ditaksir mencapai Rp5,5 triliun untuk tahun 2015

(kompas.com). Kasus terbaru terkait dugaan penghindaran pajak dengan skema

transfer aset senilai Rp18,9 triliun ke rekening Bank Singapura milik salah seorang

warga negara Indonesia juga menjadi perhatian di kuartal terakhir tahun 2017.

Kasus ini melibatkan perusahaan jasa keuangan multinasional, Standard

Chartered PLC yang berpusat di London, Britania Raya (m.kontan.co.id).

Praktik penghindaran pajak merupakan masalah krusial berkelanjutan bagi

negara yang disamping mengerus basis penerimaan pajak juga berpengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak lain. Penghindaran pajak umumnya dilakukan

melalui skema-skema transaksi yang kompleks dan sistematis yang hanya dapat

dilakukan oleh korporasi besar. Hal ini menimbulkan persepsi ketidakadilan

dimana korporasi besar dianggap membayar pajak yang lebih sedikit dan

menimbulkan keengganan wajib pajak lain untuk membayar pajak (Wijaya, 2014).

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengontrol dan menekan praktik

penghindaran pajak adalah melalui peran stakeholder dalam melakukan

pengawasan terhadap tata kelola perusahaan.

Dalam teori stakeholder, Freeman dan Reed (1983) menjelaskan bahwa

para stakeholder memiliki kekuatan untuk mempengaruhi maupun membatasi

perusahaan dalam pemakaian sumber-sumber ekonomi. Kekuatan tersebut dapat

berupa kontrol terhadap perusahaan, maupun pembatasan penggunaan sumber

ekonomi yang terbatas (modal dan tenaga kerja). Hal ini disebabkan karena

perusahaan dalam menjalakan operasional tidak terlepas dari dukungan para

stakeholder.

5

Stakeholder merupakan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap

perusahaan, baik secara eksternal maupun internal termasuk pemegang saham

(shareholders), calon investor dan kreditur, dan pemerintah. Dalam penelitian ini

stakeholder yang dimaksud merujuk kepada pemerintah yang dianggap

berkepentingan langsung terhadap beban pajak perusahaan. Indonesia menganut

bentuk mekanisme pengawasan terpisah atau two tier system untuk

memungkinkan terciptanya pengawasan yang efektif terhadap penyelenggaraan

organisasi yang menjadi tanggung jawab dan wewenang pihak dewan direksi.

Mekanisme pengawasan terpisah merupakan suatu sistem pengawasan

jalannya organisasi dimana terdapat dua badan yang menjalankan fungsi dan

tugas masing-masing dalam usaha pencapaian visi perusahaan. Dalam sistem ini,

keterampilan dan kecakapan pihak dewan komisaris memiliki pengaruh yang

besar terhadap keberhasilan pengawasan, termasuk independensi, kompetensi,

dan frekuensi rapat yang dilaksanakan.

Penelitian terkait pengaruh pengawasan dewan komisaris terhadap praktik

penghindaran pajak telah beberapa kali dilakukan sebelumnya dalam berbagai

proksi. Sandy dan Lukviarman (2015) menemukan pengaruh negatif dalam

pengujian proporsi komisaris independen terhadap penghindaran pajak. Penelitian

yang dilakukan Richardson et al. (2013) menunjukkan bahwa komposisi board of

director berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak. Hasil penelitian yang

berbeda disimpulkan oleh Prayogo dan Darsono (2015) yang menemukan bahwa

komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Selain independensi dewan komisaris yang diukur melalui proporsi

keberadaan dewan komisaris independen terhadap komposisi dewan komisaris,

kompetensi yang dimiliki serta frekuensi rapat yang diselenggarakan oleh dewan

6

komisaris juga berpengaruh terhadap pengawasan yang dilakukan. Armstrong et

al. (2015) meneliti pengaruh kompetensi dewan komisaris melalui latar belakang

keahlian akuntansi yang dimiliki menemukan pengaruh negatif terhadap

penghindaran pajak. Sedangkan Anderson et al. (2003) menyatakan bahwa

dewan yang aktif yang diukur melalui frekuensi rapat dewan dan kompetensi

dewan dapat mempengaruhi efektivitas peran pengawasan dewan komisaris.

Meski demikian, hasil yang berbeda ditemukan dalam penelitian yang

dilakukan Ariyani (2014) yang menyimpulkan bahwa frekuensi rapat dewan

komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Dalam penelitian

tersebut penghindaran pajak diukur menggunakan proksi cash effective tax rate.

Pengawasan terhadap dewan direksi selain dari stakeholder internal juga

dilakukan melalui stakeholder eksternal yakni pemerintah dan pihak auditor

independen. Pemerintah melalui wewenangnya dalam menerbitkan regulasi

dianggap dapat menekan praktik penghindaran pajak yang dilakukan dewan

direksi. Penelitian Nugroho (2011) menemukan pengaruh negatif signifikan

reformasi perpajakan terhadap penghindaran pajak. Penelitian tersebut tidak

konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Surbakti (2012) yang

menyatakan bahwa reformasi perpajakan justru berpengaruh positif terhadap

penghindaran pajak,

Auditor eksternal merupakan salah satu pihak yang memiliki peran utama

dalam mengungkapkan kecurangan perusahaan terutama dalam hal

penghindaran pajak. Kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor dapat dipengaruhi

oleh lamanya masa perikatan auditor dengan klien (audit tenure). Penelitian

Ariyani (2014) menyimpulkan bahwa audit tenure berpengaruh positif terhadap

penghindaran pajak dimana lamanya masa perikatan auditor dan klien akan

7

meningkatkan agresifitas penghindaran pajak yang ditandai oleh menurunnya

tingkat effective tax rate (ETR) perusahaan. Hal berbeda ditemukan dalam

penelitian Fitriany (2011) yang menjelaskan bahwa rotasi KAP (Kantor Akuntan

Publik) tidak berpengaruh terhadap kualitas audit pada periode setelah

diberlakukannya peraturan yang mewajibkan rotasi KAP.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa

Akuntan Publik mensyaratkan pembatasan penggunaan jasa audit dari akuntan

publik yakni maksimal 3 (tiga) tahun buku berturut-turut dan setelahnya diwajibkan

melakukan cooling-off selama 1 (satu) tahun. Sedangkan pembatasan

penggunaan jasa KAP (Kantor Akuntan Publik) adalah 6 (enam) tahun buku

berturut-turut. Dengan adanya pembatasan penggunaan terhadap jasa akuntan

publik diharapkan mampu untuk menekan penurunan kualitas audit terhadap

perusahaan yang dapat mempengaruhi keputusan dewan direksi dalam

melakukan penghindaran pajak.

Selain aturan terkait audit tenure, di tahun 2015 Direktorat Jenderal Pajak

mulai melatih pegawainya dan memberikan serangkaian pendidikan terkait

penghindaran pajak melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor

169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan

Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan sehingga

diharapkan dapat menekan pengerukan basis pajak oleh perusahaan

multinasional yang terindikasi melakukan penghindaran pajak.

Penelitian Nugroho (2011) terkait regulasi pemerintah menemukan bahwa

reformasi perpajakan yang merupakan bagian dari regulasi pemerintah

berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Mulyani et al. (2013) menemukan

8

hasil yang berbeda terkait reformasi perpajakan dimana reformasi perpajakan

tidak berpengaruh signifikan dan positif secara simultan terhadap penghindaran

pajak.

Hanlon dan Heitzman (2010) menyatakan pengukuran adanya

penghindaran pajak dapat menggunakan banyak proksi yang bervariasi. Dalam

penelitian ini menggunakan ETR (effective tax rate) untuk mengukur seberapa

besar kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak dimana

pengukuran ETR yang dimaksud yaitu ETR dengan rumus cash taxes expense

paid dibagi pretax income atau disebut juga cash effective tax rate (CETR)

sebagaimana yang digunakan dalam penelitian Ariyani (2014).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian

ini merupakan pengembangan dari penelitian Ariyani (2014) yang memproyeksikan

pengawasan stakeholder terhadap penghindaran pajak dengan berfokus terhadap

pengawasan yang dilakukan oleh komite audit, yakni independensi komite audit,

kompetensi komite audit, frekuensi rapat komite audit dan audit tenure dengan

periode tahun pengamatan 2010-2013. Penelitian ini berfokus terhadap peran dan

fungsi dewan komisaris dalam melakukan pengawasan organisasi yang dijalankan

oleh dewan direksi. Disamping itu, variabel regulasi pemerintah dalam hal aturan

perpajakan yang membahas secara langsung terkait penghindaran pajak juga

diajukan dalam penelitian ini dengan kembali mengikutsertakan variabel audit

tenure sebagai variabel independen yang dianggap memiliki pengaruh terhadap

penghindaran pajak

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dan

laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek

Indonesia) dengan periode pengamatan mulai tahun 2014 hingga 2016.

9

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka

penelitian ini diberi judul, “Pengaruh Mekanisme Pengawasan Stakeholder

terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur

yang Terdaftar di BEI)”.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini ingin mengetahui pengaruh mekanisme pengawasan yang

dilakukan stakeholder dengan menggunakan proksi independensi dewan

komisaris, kompetensi dewan komisaris, frekuensi rapat dewan komisaris,

regulasi pemerintah, dan audit tenure terhadap praktik penghindaran pajak

sehingga dirumuskan pertanyaan sebagai berikut.

1) Apakah independensi dewan komisaris berpengaruh terhadap praktik

penghindaran pajak?

2) Apakah kompetensi dewan komisaris berpengaruh terhadap praktik

penghindaran pajak?

3) Apakah frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap praktik

penghindaran pajak?

4) Apakah regulasi pemerintah berpengaruh terhadap praktik

penghindaran pajak?

5) Apakah audit tenure berpengaruh terhadap praktik penghindaran

pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini ingin menguji apakah pengawasan stakeholder berpengaruh

terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

10

1) Mengetahui pengaruh independensi dewan komisaris terhadap praktik

penghindaran pajak.

2) Mengetahui pengaruh kompetensi dewan komisaris terhadap praktik

penghindaran pajak.

3) Mengetahui pengaruh frekuensi rapat dewan komisaris terhadap

praktik penghindaran pajak.

4) Mengetahui pengaruh regulasi pemerintah terhadap praktik

penghindaran pajak.

5) Mengetahui pengaruh audit tenure terhadap praktik penghindaran

pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi acuan maupun referensi

bagi peneliti yang akan melakukan penelitian di bidang yang sama yakni

perpajakan. Selain itu dengan adanya penelitian ini dapat memperluas dan

menambah wawasan khususnya terkait praktik penghindaran pajak yang

dilakukan oleh perusahaan sektor manufaktur di Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Memberikan informasi bagi para pemangku kepentingan bahwa

pengawasan yang efektif dapat mengurangi tindakan penghindaran pajak serta

sebagai referensi dalam usaha mengurangi praktik penghindaran pajak.

11

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menggunakan variabel pengawasan stakeholder sebagai

variabel independen terhadap praktik penghindaran pajak. Penentuan variabel

didasarkan pada penelitian sebelumnya dengan data berupa laporan keuangan

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode tahun 2014-2016.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan

penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian

BAB II Landasan Teori

Landasan teori terdiri atas kajian teori yang relevan dengan penelitian,

tujuan empirik, kerangka pikir dan hipotesis

BAB III Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri dari rancangan penelitian, populasi dan

sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi

operasional variabel penelitian dan metode analisis

BAB IV Hasil Penelitian

Hasil penelitian dan pembahasan berisikan penjelasan tentang model

analisis yang digunakan untuk menganalisis data yang telah

dikumpulkan

BAB V Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan hasil penelitian, saran untuk pihak-pihak

terkait, dan keterbatasan penelitian

12

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Teori Stakeholder

Studi yang membahas terkait konsep stakeholder pertama kali

dikemukakan oleh Freeman dan Reed (1983) dalam jurnal penelitian yang berjudul

Stockholders and Stakeholders: A New Perspective on Corporate Governance.

Dalam jurnal tersebut Freeman dan Reed (1983:89) menyatakan bahwa “...there

are other groups to whom the corporation is responsible in addition to

stakeholders: those groups who have a stake in the actions of the corporation.”

Lebih lanjut dijelaskan bahwa kata stakeholders yang dimaksud, berdasarkan

memo internal the standford research institute tahun 1963 merujuk kepada para

pemegang saham, karyawan, costumers, supplier, kreditor, dan masyarakat

dengan tetap membawa keyakinan bahwa tanpa dukungan dari kelompok tersebut

organisasi akan lenyap.

Pada dasarnya perusahaan adalah entitas yang bergantung akan peran

para stakeholder dalam memberi dukungan dimana stakeholder memiliki

kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang

digunakan perusahaan. Menurut Ghozali dan Chariri dalam Ariyani (2014)

kekuatan yang dimiliki oleh stakeholder tersebut dapat berupa kemampuan untuk

membatasi akses perusahaan dalam mendapatkan sumber ekonomi, penggunaan

modal, dan tenaga kerja. Semakin kuat posisi stakeholder semakin besar pula

kecenderungan perusahaan mengadaptasi diri terhadap keinginan para

stakeholder-nya (Sembiring, 2005)

13

2.1.2 Manajemen Pajak

Perusahaan tidak dapat mengelak sepenuhnya dari kewajiban pajak yang

diatur langsung oleh Undang-Undang sehingga upaya yang dapat dilakukan salah

satunya adalah dengan mengurangi atau bahkan menghilangkan beban pajak itu

sendiri melalui manajemen pajak. Djaiz (1971) dalam Pohan (2011:7)

menyebutkan bahwa manajemen pajak adalah melakukan perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan mengenai

perpajakan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam artian

peningkatan laba atau penghasilan.

Menurut Pohan (2011:11) manajemen pajak secara umum memiliki

beberapa tujuan pokok sebagai berikut.

1) Meminimalisir beban pajak yang terutang

Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut

berupa usaha-usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam

ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan.

2) Memaksimumkan laba setelah pajak.

3) Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (tax surprise) jika terjadi

pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus.

4) Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif

sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, antara lain sebagai

berikut.

a) Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari

pengenaan sanksi-sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi

pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan atau

penjara.

14

b) Melaksanakan secara teratur segala ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan

pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan

dan pemungutan pajak.

2.1.3 Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Usaha penghematan pajak yang dilakukan tanpa melanggar aturan dikenal

sebagai tindakan penghindaran pajak (tax avoidance). Brown (2000)

mendefinisikan penghindaran pajak sebagai “arrangement of a transaction in order

to obtain a tax advantage, benefit, or reduction in a manner unintended by the tax

law”. Sedangkan mardiasmo (2009: 23) mengartikan penghindaran pajak sebagai

“upaya untuk meringankan beban pajak namun tidak melanggar Undang-Undang

yang ada”.

Penghindaran pajak oleh perusahaan dilakukan dalam berbagai skema

mulai dari yang sederhana hingga yang rumit. Skema yang sederhana seperti

berusaha mengurangi jumlah pajak terutang yang cukup besar dengan

membebankan biaya-biaya yang dapat dikurangkan seperti biaya perbaikan

kantor, biaya pemasaran, dan biaya pendidikan pegawai. Hal ini dilakukan

perusahaan karena dianggap mengeluarkan biaya untuk hal-hal tersebut memberi

keuntungan bagi kepentingan perusahaan dibanding jika hanya digunakan untuk

membayar pajak.

Adapun skema penghindaran pajak yang rumit salah satunya dilakukan

dengan memanfaatkan kelemahan perbedaan aturan pajak yang berlaku di tiap

negara dalam skala internasional seperti skema double irish with a dutch sandwich

dimana dalam praktiknya penghasilan yang diperoleh dari usaha yang diperoleh

dari negara lain tidak disalurkan ke negara asal melainkan ke negara lain yang

15

menerapkan biaya pajak yang rendah atau dikenal dengan istilah negara tax

heaven dimana perusahaan anak telah dibentuk sebelumnya. Skema lain dapat

berupa transfer pricing yakni dengan memanfaatkan hubungan istimewa yang

dimiliki antar perusahaan lintas batas negara.

Sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi praktik penghindaran pajak

dibentuk sebuah anti avoidance rules, yakni aturan yang dibuat untuk

mengantisipasi skema-skema penghindaran pajak yang tercipta. Nugroho (2009)

menjelaskan anti avoidance rules yang terdapat dalam Undang-Undang No.36

Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983

tentang Pajak Penghasilan serta skema penghindaran pajak yang umum

digunakan oleh wajib pajak badan sebagai berikut.

1) Thin Capitalization

Peraturan mengenai penentuan rasio modal dan hutang (debt to

equity ratio) untuk kepentingan perpajakan, terutama untuk

pembiayaan pendirian perusahaan yang dilakukan terhadap anak

perusahaan multinasional oleh perusahaan induk, grup korporasi lain,

ataupun pihak ketiga yang selanjutnya dapat mempengaruhi jumlah

penghasilan kena pajak yang akan didistribusikan antara dua jurisdiksi

melalui jumlah penyertaan (saham atau hutang) pada anak

perusahaan tersebut (Nugroho, 2009).

Aturan terkait thin capitalization tertuang dalam pasal 18 ayat (1)

Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas

Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang

menyatakan bahwa “menteri keuangan berwenang mengeluarkan

keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal

perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak..”

16

2) CFC (Controlled Foreign Corporation)

Nugroho (2009) menjelaskan CFC sebagai peraturan yang

dimaksudkan untuk memberikan wewenang kepada negara untuk

memungut pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajaknya

melalui badan asing yang dikontrol oleh wajib pajak tersebut.

Pelaksanaan kontrol yang dilakukan oleh wajib pajak memungkinkan

mereka untuk menunda pendistribusian penghasilan oleh badan asing

sehingga dapat menunda pembayaran pajak hingga waktu yang tidak

ditentukan.

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang

Perubahan Keempat atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang

Pajak Penghasilan mengatur terkait masalah CFC dengan menetapkan

aturan bahwa “menteri keuangan berwenang menetapkan saat

diperolehnya dividen oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan

modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang

menjual sahamnya di bursa efek....”

3) Interest Stripping

Interest stripping merupakan skema penghindaran pajak yang

bertujuan untuk mengalihkan penghasilan bunga milik kreditur ke

jurisdiksi yang memiliki tarif pajak lebih rendah sekaligus

membebankan biaya bunga pada anak perusahaan yang berada di

jurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih tinggi sehingga dapat

diperkurangkan dari penghasilannya.

Interest stripping hampir sama dengan pengaturan thin

capitalization rule yang sama-sama memanfaatkan perbedaan

perlakuan pajak atas dividen dan bunga antar lintas batas namun lebih

17

menekankan pada penyertaan modal secara terselubung oleh pihak

yang memiliki hubungan istimewa.

Dalam pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No.36 Tahun 2008

tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983

tentang Pajak Penghasilan diatur bahwa dirjen pajak berhak

mengklasifikasikan bunga yang melebihi batas kewajaran sebagai

dividen (kena pajak) serta melarang pengurangan biaya bunga pada

anak perusahaan.

4) Conduit Company

Conduit Company didefiniskan oleh IBFD (International Bureau of

Fiscal Documentation, 2002) sebagai berikut.

...a company which obtains the benefits of a tax treaty in respect of income arising in a foreign country, the economic benefit of which income accrues to persons in another country who would not have been entitled to such treaty benefit had they received the income directly.

Skema penghindaran pajak melalui pembentukan conduit company

bertujuan untuk mendapatkan keuntungan melalui P3B (persetujuan

penghindaran pajak berganda) atau tax treaties. Perusahaan yang

memiliki penyertaan saham pada perusahaan di negara lain dapat

memperoleh pengurangan tarif pajak pemotongan (withholding tax

rate) atas penghasilan berupa deviden, bunga, dan royalti. Peraturan

terkait conduit company baru pertama kali dilakukan pada amandemen

ke-IV Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan

Keempat atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak

Penghasilan pasal 18 ayat (3b) sebagai berikut.

Wajib pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (special purpose company), dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang wajib pajak yang

18

bersangkutan mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga.

Berdasarkan aturan tersebut, direktorat jenderal pajak dapat

menetapkan wajib pajak yang melakukan pembelian dalam skema

tersebut sebagai pembeli sebenarnya sehingga hak atas tarif

preferensial yang terdapat dalam tax treaties Indonesia tidak dapat

dimanfaatkan.

Undang-undang terkait penghindaran pajak yang tertuang dalam Undang-

Undang No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang

No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan telah mengantisipasi beberapa

skema penghindaran pajak yang umum dilakukan, meski demikian aturan tersebut

belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi penghindaran pajak mengingat upaya

perusahaan yang terus mengembangkan skema penghindaran pajak menjadi

lebih rumit.

Wijaya (2014) menjelaskan bahwa penghindaran pajak berkaitan erat

dengan perencanaan pajak (tax planning), batas antara keduanya seringkali tidak

jelas ditambah keduanya sama-sama menggunakan cara yang legal untuk

mengurangi beban pajak. Perencanaan pajak tidak diragukan keabsahannya,

kendati demikian penghindaran pajak secara umum tetap dianggap sebagai

tindakan yang tidak dapat diterima (Wijaya, 2014).

Setidaknya terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam

mengukur penghindaran pajak (Hanlon dan Heitzman, 2010) yang dirangkum

dalam tabel 2.1. Pengukuran dengan rumus ETR (effective tax ratio) adalah yang

paling umum digunakan karena ETR dapat mengestimasi efektifitas perencanaan

pajak perusahaan yang dilakukan melalui upaya pengurangan penghasilan kena

pajak dengan tetap menjaga laba akuntansi keuangan.

19

Tabel 2.1 Pengukuran Penghindaran Pajak

No. Metode

Pengukuran Cara Perhitungan Keterangan

1 GAAP ETR Worldwide total income tax expense

Worldwide total pre–tax accounting income Total tax expense

per dollar of pre-tax

2 Current ETR

Worldwide current income tax expense

Worldwide total pre–tax accounting income

Current tax expense per dollar

of pre-tax book income

3 Cash ETR

Worldwide cash taxes paid

Worldwide total pre-tax accounting income

Cash taxes paid per dollar of pre-tax

book income

4 Long-run cas

ETR

Worldwide cash taxes paid

Worldwide total pre-tax accounting income

Sum of cash taxes paid over in years

devided by the sum of pre-tax earnings

over in years

5 ETR

Differential

Statutory ETR-GAAP ETR

The difference of between the

statutory ETR and firm’s GAAP ETR

6 DTAX

Error term from the following regression: ETR differential x Pre-tax book income =

a + b x control + e

The unexplained portion of the ETR

differential

7 Total BTD

Pre-tax book income – ((U.S. CTE + Fgn

CTE)/U.S. STR – (NOLt – NOLt-1))

The total difference between book and

taxable income

8 Temporary

BTD

Deferred tax expenses/U.S.STR

The total difference between book and

taxable income

9

Abnormal total BTD

Residual From BTD/TAit = βTAit + βmi + eit

A measure of unexplained total

book-tax differences

10

Unrecognized tax beneFits

Disclosed amount post-FIN48

Tax lliability accrued for taxes not yet paid in on

uncertain positions

11

Tax shelter

activity

Indicator variable for firms accused of

engaging in a tax shelter

Firms identified via firm disclosures, the press, or IRS confidential data

12 Marginal tax

rate Simulated marginal tax rate

Present value of taxes on an

additional dollar of income

Sumber: Hanlon dan Heitzman (2010)

20

2.1.4 Dewan Komisaris

Perusahaan yang menerapkan struktur corporate governance yang baik

memperoleh kepercayaan yang lebih dari para stakeholdernya. Penerapan

struktur corporate governance di Indonesia sendiri menganut sistem dua tingkat

atau two tiers system seperti yang ditampilkan pada gambar 2.1 dimana dalam

sistem ini perusahaan memiliki dua badan yang terpisah yaitu dewan pengawas

(dewan komisaris) dan dewan manajemen (dewan direksi). Dewan direksi

bertugas mengelolah dan mewakili perusahaan dibawah pengarahan dan

pengawasan dewan komisaris sedang dewan komisaris bertanggungjawab akan

pengawasan terhadap tugas-tugas manajemen.

Gambar 2.1 Two tiers system di Indonesia

Sumber: FCGI (2000)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 pasal 1 ayat

(3) tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

mengartikan dewan komisaris sebagai “organ emiten atau perusahaan publik

yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai

dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi”. FCGI (Forum

21

for Corporate Governance in Indonesia, 2000) menjelaskan bahwa dewan

komisaris merupakan inti dari corporate governance sebagai pusat ketahanan dan

kesuksesan perusahaan yang bertugas menjamin pelaksanaan strategi

perusahaan, mengawasi manajemen, serta mewajibkan terlaksananya

akuntabilitas untuk mempertahankan serta meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini

sesuai dengan tugas komisaris yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 pasal 28 ayat (1) sebagai berikut.

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Emiten atau Perusahaan Publik maupun usaha Emiten atau Perusahaan Publik, dan memberi nasihat kepada direksi.

Mekanisme pengawasan dewan komisaris terhadap pelaksanaan

operasional emiten oleh dewan direksi diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten

atau Perusahaan Publik dengan ketentuan sebagai berikut.

1) Pasal 20 ayat (1) menyebutkan bahwa “dalam hal dewan komisaris

terdiri dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris, 1 (satu)

diantaranya adalah komisaris independen”. Dilanjutkan dalam pasal 20

ayat (2) bahwa “dalam hal dewan komisaris terdiri lebih dari 2 (dua)

orang anggota dewan komisaris, jumlah komisaris independen wajib

paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota

dewan komisaris.

Jumlah anggota dewan komisaris yang menjabat harus diikuti oleh

penyertaan pengawasan oleh anggota dewan komisaris independen

untuk memastikan terciptanya pengawasan yang efektif bagi seluruh

kepentingan stakeholder yang terkait.

2) Pasal 4 ayat (1) butir e menyebutkan bahwa dewan komisaris yang

22

diangkat dan selama menjabat harus memenuhi persyaratan “memiliki

pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan emiten atau

perusahaan publik.

3) Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa “dewan komisaris wajib

mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dan 2 (dua) bulan”.

Dilanjutkan dalam pasal 31 ayat 3 bahwa “dewan komisaris wajib

mengadakan rapat bersama direksi secara berkala paling kurang 1

(satu) kali dalam 4 (empat) bulan”.

Penelitian yang dilakukan oleh Brick dan Chidambaran (2007) menemukan

bahwa aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris akan

meningkatkan nilai perusahaan. Anderson et al. (2003) menemukan bahwa

efektivitas peran dewan yang diukur melalui frekuensi rapat dewan dan

kompetensi dewan dipengaruhi oleh keaktifan dewan. Tugas-tugas utama dewan

komisaris menurut OECD (2004) adalah sebagai berikut.

1) Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar

rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan

rencana usaha, menetapkan sasaran kerja, mengawasi pelaksanaan

dan kinerja perusahaan, serta memonitor penggunaan modal

perusahaan, investasi, dan penjualan asset

2) Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan

penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses

pencalonan anggota dewan direksi yang transparan dan adil

3) Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat

manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris,

termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi

4) Memonitor pelaksanaan governance dan mengadakan perubahan

23

yang diperlukan

5) Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam

perusahaan

2.1.5 Pemerintah

Setiap negara sepakat bahwa penghindaran pajak merupakan tindakan

yang merugikan negara. Upaya dalam melawan praktik penghindaran pajak oleh

negara umumnya dilakukan dengan menerbitkan ketentuan pencegahan

penghindaran pajak yang bersifat khusus atau SAAR (specific Anti Avoidance

Rule) yang diatur dalam Undang-Undang domestiknya, seperti: CFC (Controlled

Foreign Company), arm’s length rule, advance pricing agreement, dan DER (Debt

to Equity Ratio) (Rahayu, 2010). Dalam praktik di beberapa negara, specific anti

avoidance rule berjalan efektif dalam menangkal praktik penghindaran pajak dan

memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak.

Selain ketentuan yang bersifat khusus, negara juga menerbitkan ketentuan

pencegahan penghindaran pajak yang bersifat umum atau GAAR (General Anti

Avoidance Rule) yang bertujuan sebagai langkah antisipasi praktik penghindaran

pajak yang belum diatur dalam ketentuan yang bersifat khusus atau untuk

melawan tindakan tax avoidance yang pada saat dibuatnya peraturan belum

dikenal. Penelitian Tresno et al. dalam Pramudito dan Sari (2015) menemukan

bahwa dengan adanya peraturan pemerintah maka kecenderungan untuk

melakukan penghindaran pajak akan semakin sempit. Hal ini dikarenakan oleh

regulasi yang dikembangkan pemerintah dilakukan melalui penyempurnaan

kelemahan aturan perpajakan dengan mempelajari skema-skema baru

penghindaran pajak yang ditemukan. Hal ini menjadi penting bagi pemerintah

untuk terus mengembangkan peraturan perpajakan yang lebih efektif.

24

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi praktik

penghindaran pajak terutama dalam bentuk transfer pricing (Suryana, 2012)

antara lain dengan mengaktifkan peran akuntan publik untuk menguji kewajaran

perhitungan jumlah related parties transaction yang diungkapkan dalam laporan

keuangan, memperluas kriteria transfer pricing tidak hanya related parties, tetapi

melebar ke semua transaksi yang diindikasikan dibawah harga pasar wajar,

termasuk dengan perusahaan non afiliasi, menggunakan data pembanding

eksternal dari pelaporan devisa hasil ekspor untuk mendeteksi aliran dana dan

underlying transaksi ekspor, mengumumkan ke publik tentang proses banding

oleh wajib pajak yang melakukan transfer pricing, sebagai bentuk tekanan moral,

menyediakan data center seperti Indonesian coal index, serta membentuk single

document window (SDW) antar negara yang telah menerapkan tax treaty, dan

forum multilateral seperti APEC.

Di tahun 2015 pemerintah telah melaksanakan program pembinaan pajak

yang bertujuan untuk mengamankan penerimaan pajak. Ditahun pembinaan pajak

tersebut pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan

Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan, berbekal

peraturan tersebut direktorat jenderal perpajakan telah melatih dan memberikan

pendidikan kepada pegawainya terutama dalam hal pemeriksaan wajib pajak

badan yang terindikasi melakukan penghindaran pajak melalui mekanisme thin

capitalization, sehingga dapat membatasi ruang gerak para pihak yang aktif

melakukan perencanaan pajak dengan tujuan utama penghindaran pajak secara

agresif.

25

2.1.6 Auditor Eksternal

Auditor eksternal adalah akuntan publik yang memberikan jasa yang

berkaitan dengan penyajian laporan keuangan maupun jasa akuntansi lainnya

kepada perusahaan dan emiten yang membutuhkan. Auditor eksternal bekerja

melalui kantor akuntan publik atau dikenal dengan isilah KAP yang dalam

menjalankan operasional dapat berbentuk perseroan, persekutuan, maupun

bentuk usaha lain yang sesuai dengan karakteristik profesi akuntan publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan

Publik menjelaskan bahwa kantor akuntan publik adalah badan usaha yang

didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah

mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011

tentang Akuntan Publik. KAP yang bertugas memberikan jasa audit kepada

perusahaan hanya bertanggung jawab terhadap opini yang diberikan yang

dilakukan melalui prosedur audit yang berlaku sedangkan kebenaran dan

ketepatan penyajian laporan keuangan tetap menjadi tanggung jawab pihak

dewan direksi perusahaan. Hasil pemeriksaan berupa opini yang diberikan oleh

KAP terhadap perusahaan yang diaudit menjadi hal yang sangat penting untuk

dijadikan sebagai salah satu acuan bagi para stakeholder dalam pengambilan

keputusan bisnis terutama pihak kreditor, investor dan calon investor, dan

pemerintah.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit suatu KAP,

lamanya perikatan audit atau audit tenure salah satunya. Audit tenure adalah

masa perikatan atau lamanya hubungan kerja antara auditor dengan klien dalam

hal pemeriksaan laporan keuangan. Auditor yang melakukan perikatan dalam

jangka waktu yang cukup lama dengan satu klien dikhawatirkan dapat

menurunkan independensi auditor dikarenakan terciptanya hubungan antara klien

26

dan akuntan publik sehingga menurunkan kualitas audit yang dihasilkan. Hal ini

menyebabkan perlunya dilakukan rotasi baik auditor maupun KAP terkait.

Menanggapi hal tersebut pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik mensyaratkan

pembatasan penggunanaan jasa audit dari akuntan publik yakni maksimal 3 (tiga)

tahun buku berturut-turut dan setelahnya diwajibkan melakukan cooling-off selama

1 (satu) tahun. Sedangkan pembatasan penggunaan jasa KAP (Kantor Akuntan

Publik) adalah 6 (enam) tahun buku berturut-turut. Dengan adanya pembatasan

penggunaan jasa akuntan publik diharap mampu untuk menekan penurunan

kualitas audit terhadap perusahaan terutama terkait praktik penghindaran pajak

yang agresif.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait penghindaran pajak telah dilakukan sebelumnya

diberbagai negara termasuk Indonesia. Meilinda dan Cahyonowati (2013) meneliti

pengaruh corporate governance yang diproksikan melalui jumlah dewan

komisaris, persentase komisaris independen, dan jumlah kompensasi terhadap

penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris

dan jumlah kompensasi berpengaruh signifikan positif terhadap GETR dan CETR.

Sedangkan persentase komisaris independen berpengaruh negatif signifikan

terhadap GETR dan CETR.

Penghindaran pajak merupakan salah satu alasan utama dilakukannya

manajemen laba. Penelitian yang dilakukan oleh Xie et al. (2003) menemukan

bahwa dewan komisaris sebagai bagian dari sistem pengawasan perusahaan

memiliki pengaruh terhadap tindakan manajemen laba perusahaan. Minnick dan

27

Noga (2010) meneliti pengaruh Corporate Governance dalam manajemen laba

dengan berfokus terhadap pengaruh komposisi dewan, entrenchment, dan

kompensasi terhadap penghindaran pajak yang menemukan hubungan positif

antara dewan komisaris dengan ETR dan kompensasi dalam bentuk insentif

jangka panjang yang akan memotivasi dewan komisaris dan direksi melakukan

manajemen pajak.

Ariyani (2014) meneliti terkait efektifitas pengawasan yang dilakukan oleh

stakeholder terhadap agresifitas penghindaran pajak menemukan bahwa

kompetensi komite audit dan auditor spesialisasi industri tertentu memiliki

pengaruh negatif terhadap tindakan agresivitas pajak. Audit tenure memiliki efek

positif terhadap agresivitas pajak. Sementara frekuensi rapat dewan komisaris dan

frekuensi rapat dewan komite tidak berpengaruh terhadap tindakan agresivitas

pajak.

Terkait regulasi pemerintah yang diterbitkan oleh pemerintah dalam hal

perpajakan, setyowati (2002) menemukan bahwa penerapan peraturan

perpajakan tahun 1994 sebagai upaya pemerintah dalam memaksimalkan potensi

penerimaan pajak telah mendorong para dewan direksi perusahaan dalam

melakukan manajemen laba yang bertujuan untuk menekan beban pajak

penghasilan yang ditandai dengan penurunan laba dari 179 perusahaan sampel

secara signifikan setelah penerapan peraturan yang baru.

Friese et al. (2006) menemukan hubungan dimana peraturan perpajakan

dapat mempengaruhi corporate governance dengan memberikan hak istimewa

atau memberikan denda atau sanksi kepada perusahaan. Penelitian terkait upaya

pemerintah dalam mengurangi tindakan penghindaran pajak juga pernah

dilakukan oleh Nugroho (2011) menemukan bahwa reformasi perpajakan

berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Hasil temuan ini berbeda dengan

28

hasil temuan dalam penelitian yang dilakukan oleh Surbakti (2012) yang

menemukan bahwa reformasi perpajakan justru berpengaruh positif terhadap

penghindaran pajak.

Mulyani et al. (2013) menemukan bahwa reformasi perpajakan tidak

berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dengan nilai koefisien

negatif. Hal ini oleh Mulyani diduga karena reformasi perpajakan pada tahun 2008

merupakan reformasi perubahan fundamental pada tarif pph wajib pajak badan

serta terdapat banyak insentif pajak yang diberikan sejak berlakunya Undang-

Undang No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang

No.7 Tahun 1983 tersebut. Meski telah dilakukan perubahan tarif PPh badan dan

pemberian insentif perpajakan, fiskus masih tidak percaya terhadap para pelaku

industri khususnya industri manufaktur yang dibuktikan dengan diterbitkannya

surat edaran pemeriksaan nasional tahun 2009, 2011, dan 2012.

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menganalisis pengaruh independensi dewan komisaris,

kompetensi dewan komisaris, frekuensi rapat dewan komisaris, regulasi

pemerintah, dan audit tenure terhadap praktik penghindaran pajak. Kerangka

pemikiran ditampilkan dalam gambar 2.2 berikut.

Gambar 2.2 Kerangka pemikiran teoretis

29

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Independensi dewan komisaris terhadap praktik

penghindaran pajak

Dewan komisaris bertugas dan bertanggung jawab melakukan

pengawasan serta memberikan nasihat kepada dewan direksi sebagai upaya

dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang baik sesuai prinsip good

corporate governance. Dalam menjalankan tugasnya dewan komisaris dituntut

memiliki sifat independen mengingat tanggung jawab dalam mengawasi kinerja

dewan direksi tidak hanya kepada shareholder semata, melainkan kepada para

stakeholder secara keseluruhan.

Zhou dan Chen (2004) mengungkapkan tiga argumen yang berusaha

menjelaskan pola independensi para dewan komisaris bahwa jika pemegang

saham memutuskan untuk tidak melakukan penghindaran pajak setelah

mempertimbangkan biaya dan manfaatnya, maka dengan lebih banyak komisaris

independen, akan membantu dalam keputusan tidak melakukan penghindaran

pajak. Argumen kedua menyatakan bahwa komisaris independen berusaha

menjaga reputasinya dalam kemampuannya berdasarkan bidang yang menjadi

latar belakangnya. Argumen terakhir menyatakan bahwa komisaris independen

lebih berorientasi jangka panjang dibandingkan dengan anggota dewan yang lain,

sehingga akan cenderung menghindari penghindaran pajak jangka pendek yang

dapat merusak reputasi perusahaan jangka panjang.

Penelitian Sandy dan Lukviarman (2015) menemukan pengaruh negatif

dan signifikan dalam pengujian proporsi komisaris independen terhadap

penghindaran pajak.

H1: Independensi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap praktik

penghindaran pajak

30

2.4.2 Pengaruh kompetensi dewan komisaris terhadap praktik

penghindaran pajak

Dalam menjalankan tugasnya, kualitas kerja dewan komisaris dalam

melakukan pengawasan akan sangat bergantung terhadap kompetensi yang

dimilikinya. Kompetensi yang memadai dapat diperoleh salah satunya dengan

menempuh pendidikan. Seseorang yang berpendidikan akan lebih rasional dalam

berfikir dan bertindak serta memahami tugas dan tanggung jawab yang

dibebankan kepadanya sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab

tersebut dengan baik. Lebih lanjut Saputra dalam Maulia (2014) menyatakan

bahwa semakin tinggi pendidikan yang ditempuh seseorang, baik pendidikan

formal maupun non formal sesuai bidang pekerjaan maka semakin tinggi pula

pengalaman intelektual yang dimiliki. Pengalaman intelektual ini akan dapat

mempermudah pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan

Herlin dalam Maulia (2014) menjelaskan bahwa Dewan komisaris

seharusnya memiliki kompetensi dalam akuntansi atau keuangan yang memadai

agar mereka bisa melakukan pengawasan yang lebih efektif dalam proses

pembuatan laporan keuangan. Dewan komisaris yang memiliki latar belakang

pendidikan akuntansi atau keuangan dianggap dapat meningkatkan kinerja yang

dihasilkan karena komisaris tersebut paham terhadap akuntansi dan tidak mudah

dikelabui oleh pihak manajemen sehingga diharapkan dapat menghasilkan

laporan keuangan yang memiliki integritas tinggi.

H2: Kompetensi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap praktik

penghindaran pajak

31

2.4.3 Pengaruh frekuensi rapat dewan komisaris terhadap praktik

penghindaran pajak

Pelaksanaan rapat menjadi momen yang baik untuk mengevaluasi

kebijakan yang telah dan akan diambil oleh dewan direksi. Lipton dan Lorsch

(1992) dalam penelitiannya terkait pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap

penghindaran pajak menemukan bahwa dewan komisaris yang sering bertemu

akan melakukan kewajibannya dengan rajin tentunya bermanfaat bagi

shareholders. Pelaksanaan rapat dapat digunakan sebagai wadah untuk

mendapatkan semua informasi mengenai perkembangan perusahaan yang bisa

dijadikan bahan untuk pengawasan internal perusahaan lebih lanjut.

Selaras dengan penelitian sebelumnya, Penelitian Xie et al. (2003)

menemukan bahwa frekuensi yang tinggi akan pelaksanaan rapat dewan

komisaris dapat menekan tindakan manajemen laba ke angka yang lebih kecil.

Sulistiawan et al. (2011) menjelaskan bahwa beban pajak menjadi salah satu

motivasi dewan direksi untuk melakukan manajemen laba. Berdasarkan

penjelasan tersebut diajukan hipotesis sebagai berikut.

H3: Frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap

praktik penghindaran pajak

2.4.4 Pengaruh regulasi pemerintah terhadap praktik penghindaran pajak

Pemerintah merupakan pihak yang paling berkepentingan terkait

penerimaan pajak, terutama sektor pajak badan. Dengan menggunakan

wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang, Direktorat Jenderal Perpajakan

terus mengembangkan aturan sebagai upaya menghentikan tergerusnya basis

penerimaan pajak oleh tindakan penghindaran pajak.

32

Regulasi pemerintah dibidang perpajakan dapat berupa pembuatan aturan

perpajakan dalam reformasi perpajakan melalui penetapan keputusan menteri

keuangan maupun direktorat jenderal perpajakan. Penelitian terkait pelaksanaan

reformasi perpakan dilakukan oleh Nugroho (2011) yang menemukan bahwa

reformasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak.

H4: Regulasi pemerintah berpengaruh negatif terhadap praktik

penghindaran pajak

2.4.5 Pengaruh audit tenure terhadap praktik penghindaran pajak

Kekhawatiran akibat lamanya masa perikatan antara KAP dan kliennya

adalah terkait independensi auditor. berkaca pada kasus enron, auditor dengan

kontrak kerja dalam jangka waktu yang lama akan mengembangkan hubungan

yang kuat dengan klien, sehingga dikhawatirkan akan mengurangi independensi

dan kualitas audit dari akuntan publik tersebut.

Chi dan Huang (2004) dalam Al-Thuneibat et al. (2011) menyatakan bahwa

periode audit tenure yang lama, baik pada KAP maupun auditornya dapat

mengembangkan hubungan yang baik diantara keduanya yang berdampak negatif

terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Ariyani (2014) menemukan pengaruh

positif dan signifikan masa perikatan audit terhadap penghindaran pajak, sehingga

berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut.

H5: Audit tenure berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak

33

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian explanatory yang bertujuan untuk

menjelaskan fenomena yang terjadi didalam masyarakat secara empiris dalam

rangka pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji variabel

mekanisme pengawasan stakeholder terhadap praktik penghindaran pajak.

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dan

laporan tahunan perusahaan yang diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek

Indonesia (www.idx.co.id). Data diolah menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu

uji statistik deskriptif dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan

manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) dengan periode

pengamatan tahun 2014-2016. Perusahaan manufaktur dipilih karena dianggap

memiliki informasi laporan keuangan yang lebih kompleks serta karakteristik yang

homogen.

3.2.2 Sampel

Sampel dalam penelitian dipilih dengan metode purposive sampling, yaitu

pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan

tujuan penelitian agar diperoleh sampel yang representatif. Kriteria pemilihan

sampel sebagai berikut.

34

1) Perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di BEI per 1 januari 2014

2) Selama periode penelitian (2014-2016), perusahaan menerbitkan

laporan tahunan (annual report) dan menyertakan laporan keuangan

yang telah diaudit oleh auditor independen

3) Perusahaan tidak mengalami kerugian selama periode penelitian.

Kerugian menghasilkan nilai cash ETR yang negatif sehingga akan

sulit untuk dilakukan perhitungan

4) Perusahaan tidak mengalami delisting selama periode penelitian

(2014-2016)

5) Perusahaan hanya melakukan pembukuan dalam mata uang rupiah

6) Data-data mengenai variabel yang diteliti tersedia lengkap

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder,

yaitu data dalam bentuk jadi dan bersifat dokumenter yang diperoleh dari pihak

lain atau bukan sumber pertama. Data yang dimaksud berupa laporan keuangan

seluruh perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria pemilihan serta terdaftar

di BEI selama periode penelitian. Data diakses melalui situs resmi BEI,

www.idx.co.id.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut.

1) Riset kepustakaan (library research)

Riset Kepustakaan adalah riset dengan mengumpulkan bahan/data-

data yang ada kaitannya dengan objek pembahasan, yang diperoleh

melalui penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari, meneliti,

mengkaji, serta menelaah buku-buku dan jurnal akuntansi. Riset

35

kepustakaan juga mempelajari literatur-literatur dan membaca catatan

perkuliahan yang berhubungan permasalahan untuk mendapatkan

teori, definisi, dan analisa yang dapat digunakan dalam penelitian.

2) Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, mencatat,

dan mengkaji data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan

tahunan yang berasal dari website resmi Bursa Efek Indonesia yang

berhubungan dengan variabel yang diteliti.

3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.5.1 Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel sebagai berikut.

1) Variabel Dependen

Variabel dependen atau sering disebut sebagai variabel terikat

merupakan variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel

lainnya. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah

praktik penghindaran pajak yang diukur menggunakan rumus cash

ETR (effective tax rate) perusahaan.

2) Variabel Independen

Variabel independen disebut juga sebagai variabel bebas. Variabel

independen merupakan variabel yang diduga mempengaruhi variabel

dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah mekanisme

pengawasan stakeholder yang diproksikan melalui independensi

dewan komisaris, kompetensi dewan komisaris, frekuensi rapat dewan

komisaris, regulasi pemerintah, dan audit tenure.

36

3.5.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional dari masing-masing variabel diperlukan untuk

memberikan arah dalam menganalisis data.

1) Variabel Dependen Praktik Penghindaran Pajak

Praktik penghindaran pajak sebagai variabel dependen dalam

penelitian ini diukur menggunakan cash ETR (effective tax rate)

perusahaan. Cash ETR adalah alat untuk mengidentifikasi seberapa besar

upaya perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. cash ETR

menggunakan rentang nilai 0-1. Semakin rendah nilai cash ETR

(mendekati 0) maka perusahaan dianggap semakin agresif dalam

melakukan praktik penghindaran pajak. Cash ETR dalam penelitian ini

dihitung dengan rumus yang digunakan oleh Hope et al. (2013) dan Ariyani

(2014) sebagai berikut.

Cash ETR = Cash taxes paid (TXPD)

Pretax income (PI)

2) Variabel Independen Mekanisme Pengawasan Stakeholder

Mekanisme pengawasan stakeholder sebagai variabel dependen

dalam penelitian ini diproksikan melalui independensi dewan komisaris,

kompetensi dewan komisaris, frekuensi rapat dewan komisaris, regulasi

pemerintah, dan audit tenure yang dijelaskan sebagai berikut.

a) Independensi dewan komisaris

Independensi dewan komisaris merupakan kondisi dimana dewan

komisaris tidak dipengaruhi oleh pihak lain dalam menjalankan tugas

dan fungsinya. Penelitian ini menggunakan persentase komisaris

independen terhadap jumlah dewan komisaris untuk mengukur

independensi dewan komisaris, seperti yang dilakukan dalam

37

penelitian Permana (2015) dengan rumus perhitungan sebagai berikut.

Independensi Komisaris = 100% x Jumlah komisaris independen

Jumlah dewan komisaris

b) Kompetensi dewan komisaris

Kompetensi dewan komisaris merupakan kompetensi yang

dibutuhkan oleh dewan komisaris dalam melaksanakan peran

monitoring-nya. Kompetensi yang dimaksud berupa pengetahuan

mengenai bidang usaha perusahaan dan pemahaman mengenai

proses corporate governance.

Terkait penghindaran pajak, pengetahuan dewan komisaris dalam

hal akuntansi dan keuangan akan sangat membantu dalam

menemukan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh dewan

direksi perusahaan (Ariyani, 2014). Kompetensi dewan komisaris

dinyatakan dalam dummy variable. Bernilai 1 (satu) jika terdapat

minimal satu anggota dewan komisaris yang memiliki latar belakang

pendidikan dan pengalaman di bidang akuntansi dan keuangan, dan 0

(nol) jika tidak terdapat satupun anggota dewan komisaris yang

memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang

akuntansi dan keuangan.

c) Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris

salah satunya ditentukan oleh aktivitas yang dilakukan oleh dewan

komisaris. Aktivitas yang dilakukan oleh dewan komisaris dapat diukur

dari seberapa sering dewan komisaris melakukan pertemuan.

Frekuensi rapat dewan komisaris diukur dengan menghitung jumlah

pertemuan yang diselenggarakan oleh dewan komisaris dalam satu

38

tahun (Ariyani, 2014).

d) Regulasi Pemerintah

Regulasi pemerintah merupakan pengaturan pemerintah terkait

bidang perpajakan yang digunakan untuk meningkatkan penerimaan

pajak termasuk dalam upaya menekan praktik penghindaran pajak.

Regulasi pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya

Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan

Penghitungan Pajak Penghasilan. Variabel ini diukur dengan

menggunakan variabel dummy, dengan memberikan nilai 0 (nol) untuk

tahun perusahaan sebelum tahun pembuatan peraturan (sebelum 1

januari 2015 yakni tahun 2014) dan nilai 1 (satu) untuk tahun selama

dan setelah tahun penetapan peraturan terkait, yakni tahun 2015 dan

2016.

e) Audit Tenure

Audit tenure merupakan lamanya masa perikatan audit sebuah

KAP dalam memberikan jasa audit kepada kliennya. Audit tenure

diukur dengan menghitung jumlah tahun KAP dalam mengaudit

laporan keuangan perusahaan secara berturut-turut. Hal ini dapat

diketahui dengan menelusuri kebelakang dimulai dari tahun

berakhirnya periode penelitian, yaitu 2016 hingga tahun dimana klien

berpindah auditor. Di Indonesia masa perikatan antara KAP dan klien

dibatasi selama 6 (enam) tahun berturut-turut, sehingga penelusuran

dilakukan selama 6 tahun kebelakang.

39

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan melalui

pendefinisian, pengelompokan maupun verifikasi data untuk memperoleh nilai

sosial maupun akademis dari sebuah fenomena. Data penelitian dianalisis melalui

bantuan media aplikasi SPSS 21 dengan metode analisis regresi linear berganda

(multiple regression analysis) sebagai berikut.

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi atas

variabel-variabel penelitian secara statistik tanpa bermaksud untuk menarik

kesimpulan yang berlaku secara umum. Statistik deskriptif yang digunakan dalam

penelitian ini adalah nilai rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum, dan

standar deviasi.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan sebagai persyaratan untuk dapat melakukan

pengujian regresi berganda pada model penelitian. Uji asumsi klasik yang

dilakukan sebagai berikut.

1) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data variabel bebas (X)

dan data variabel terikat (Y) berdistribusi normal atau berdistribusi tidak

normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data

variabel bebas dan data variabel terikat berdistribusi mendekati normal

atau normal sama sekali (Sunyoto, 2013:92). Pengujian normalitas

dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis grafik

histogram dan normal probability plots.

40

2) Uji Multikolinearitas

Uji asumsi multikolinearitas bertujuan untuk menguji adanya korelasi

antar variabel independen yang ditemukan pada model regresi. Model

regresi yang baik adalah jika tidak terjadi korelasi antar variabel

independen. Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat hasil output

nilai VIF dan nilai tolerance. Dikatakan terjadi multikolinearitas jika nila

tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji sama atau tidak

varian dari residual dari observasi yang satu dengan yang lain. Jika

residual memiliki varian yang sama disebut terjadi homoskedastisitas

dan jika berbeda disebut terjadi heterokedastisitas (Sunyoto, 2013).

Persamaan regresi yang baik jika tidak terjadi hetesrokedastisitas. Uji

heterokedastisitas dilakukan dengan mengamati grafik scatterplot yang

dihasilkan dimana homoskedastisitas terjadi jika pada scatterplot titik-

titik hasil pengolahan data antara ZPRED dan SRESID menyebar

dibawah maupun diatas tiitk origin (angka 0) pada sumbu Y dan tidak

mempunyai pola yang teratur.

4) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier

terdapat masalah autokorelasi. Masalah korelasi timbul jika ada

korelasi secara linier antara kesalahan pengganggu periode tertentu

dengan kesalahan pengganggu periode sebelumnya (Sunyoto, 2013).

Uji autokorelasi dilakukan menggunakan uji Durbin-Watson (DW).

41

3.6.3 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menunjukkan arah hubungan

antara karakteristik pengawasan stakeholder dengan tindakan agresivitas pajak.

Analisis regresi berganda (multiple regression analysis) merupakan alat analisis

yang digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih independen variabel

terhadap dependen variabel. Adapun persamaan untuk menguji hipotesis secara

keseluruhan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

CETR = α + β1IND + β2KOM + β3FRE + β4REG + β5TEN + €

Dimana:

CETR : Penghindaran pajak

α : Konstanta

β1- β5 : Koefisien regresi

IND : Independensi dewan komisaris.

KOM : Kompetensi dewan komisari.

FRE : Frekuensi rapat dewan komisaris

REG : Regulasi pemerintah

TEN : Audit tenure

€ : Error

3.6.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan tiga cara yaitu uji koefisien

determinasi, uji statistik F dan uji statistik t. Ketiga teknik pengujian hipotesis

dilakukan untuk menentukan goodnes of fit yang bertujuan untuk menunjukkan

ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai akrual.

42

1) Uji Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen

(Sunyoto, 2013). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.

Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen

dalam menjelaskan variasi variabel independen amat terbatas. Nilai

yang mendekati satu berarti variabel-variabel independennya

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk

memprediksi variasi variabel dependen.

2) Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel

independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai

pengaruh yang signifikan simultan terhadap variabel dependen.

Kriteria pengujian sebagai berikut.

a) H0 diterima dan H1 ditolak jika nilai Fhitung < Ftabel atau jika nilai

probabilitas (sig t) > α (0,05)

b) H0 ditolak dan H1 diterima jika nilai Fhitung > Ftabel atau jika nilai

probabilitas (sig t) < α (0,05)

3) Pengujian Parsial (Uji Statistik t)

Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh

masing-masing variabel independent dalam menerangkan variasi

variabel dependen dengan kriteria pengujian sebagai berikut.

a) H0 diterima dan H1 ditolak jika nilai Fhitung < Ftabel atau jika nilai

probabilitas (sig t) > α (0,05)

b) H0 ditolak dan H1 diterima jika nilai Fhitung > Ftabel atau jika nilai

43

probabilitas (sig t) < α (0,05)

65

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menguji apakah

mekanisme pengawasan yang dibentuk oleh stakeholder berpengaruh terhadap

praktik penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan sampel berupa

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang

memenuhi kriteria penelitian sehingga diperoleh sebanyak 139 perusahaan.

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan modifikasi dari

model penelitian Ariyani (2014) dengan berfokus pada fungsi pengawasan yang

dilakukan oleh dewan komisaris.

Berdasarkan hasil pengujian data yang dilakukan, dapat disimpulkan

sebagai berikut.

1) Independensi dewan komisaris terbukti berpengaruh negatif terhadap

praktik penghindaran pajak. Dewan komisaris independen dianggap

memiliki pemikiran yang cenderung preventif dalam mengambil

keputusan serta melakukan pengawasan dengan mempertimbangkan

berbagai kepentingan termasuk pemerintah dalam hal perpajakan

serta berupaya untuk menjaga citra perusahaan dengan menghindari

sorotan fiskus dalam pembuatan regulasi perpajakan akibat indikasi

tindakan praktik penghindaran pajak.

2) Kompetensi dewan komisaris menunjukkan hasil berpengaruh negatif

terhadap penghindaran pajak. Dewan komisaris yang memiliki latar

pendidikan akuntan dan keuangan dianggap lebih mampu untuk

66

mendeteksi dan memahami skema penghindaran pajak yang dilakukan

perusahaan sehingga pengambilan keputusan yang tepat lebih

mungkin untuk dilakukan dibandingkan dengan dewan komisaris yang

tidak memiliki kompetensi dalam bidang tersebut.

3) Rapat dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap praktik

penghindaran pajak perusahaan. Dewan komisaris yang aktif

menghadiri rapat dapat meningkatkan efektifitas pengawasan yang

dilakukan. Semakin tinggi frekuensi rapat dalam setahun maka

semakin banyak kesempatan dan waktu yang dapat digunakan oleh

dewan komisaris dalam membahas dan mengontrol perusahaan

4) Regulasi pemerintah berpengaruh negatif terhadap penghindaran

pajak perusahaan. Regulasi pemerintah dapat menekan praktik

agresifitas penghindaran pajak melalui pembatasan upaya

perencanaan dan identifikasi melalui pemeriksaan. Variabel regulasi

pemerintah yang digunakan sebagai alat ukur adalah penetapan

Peraturan Menteri Keuangan yang pembahasannya mengacu kepada

penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal

perusahaan dalam mencegah penghindaran pajak dan atas dasar hal

tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan

perusahaan ditahun 2015.

5) Audit tenure berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Semakin lama masa perikatan antara KAP dan klien yang diaudit akan

menciptakan hubungan yang harmonis diantara kedua pihak,

menyebabkan penurunan kualitas audit termasuk dalam hal agresifitas

perencanaan penghindaran pajak yang terjadi.

67

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian terdapat beberapa keterbatasan-

keterbatasan sebagai berikut.

a) Rentang waktu periode yang diteliti hanya 3 tahun, sehingga untuk

penelitian-penelitian selanjutnya diharapkan rentang waktu periode yang

diteliti lebih panjang sehingga hasil yang didapat dari penelitian selanjutnya

dapat lebih tepat dan akurat

b) Penelitian hanya dilakukan terhadap perusahaan dalam industri

manufaktur yang listed di BEI, sehingga tidak menggambarkan pengaruh

yang sama terhadap perusahaan-perusahaan lain.

c) Pengukuran penghindaran pajak hanya dilakukan menggunakan rumus

CETR sehingga hasil yang diperoleh tidak dapat diperbandingkan.

5.3 Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan, sehingga untuk

penelitian selanjutnya diharap agar menambahkan variabel terbaru lain seperti isu

penerapan Automatic Exchange of Information (AEoI) yang akan diberlakukan di

tahun 2018. Selain itu, sebaiknya digunakan lebih dari satu alat ukur penghindaran

pajak seperti GETR dan sebagainya agar hasil yang diperoleh dari kedua jenis

alat pengukuran dapat diperbandingkan.

Bagi perusahaan, agar dapat lebih memaksimalkan fungsi pengawasan

yang dilakukan oleh dewan komisaris agar hak tiap stakeholder dapat dipenuhi

dengan baik dan bagi pemerintah agar dapat meningkatkan peraturan perpajakan

dan sistem pengawasan yang lebih baik dengan tetap menjaga iklim usaha

terutama di bidang manufaktur.

68

DAFTAR PUSTAKA

Al-Thuneibat, A.A., Issa R.T.I, and Baker, R.A.A. 2011. Do Audit Tenure and Firm Size Contribute to Audit Quality?: Empirical Evidence from Jordan. Managerial Auditing Journal, 317-334

Anderson, K.L., Gillan, S.L., and Deli, D.N. 2003. Boards of Directors, Audit

Committees, and The Information Content of Earnings. Weinberg Center For Corporate Governance Working Paper, 2003-04

Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2016. Jakarta: Direktur Penyusunan

APBN. Ariyani, N.F. 2014. Pengaruh Mekanisme Pengawasan Stakeholder terhadap

Agresifitas Penghindaran Pajak. Skripsi. Semarang: Program Sarjana Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Armstrong, Chris., Blouin J., Jagolinzer, A.D., and Larcker, D.F. 2015. Corporate

Governance, incentives, and Tax Avoidance. Journal of Accounting and Economics 60,

Brown, K.B. 2000. A Comparative Look at Regulation of Corporate Tax Avoidance.

Washington D.C.: Springer. Brick, I.E. and Chidambaran, N.K. 2007. Board Meetings, Committee Structure,

and Firm PerFormance Fitriany. 2011. Analisis Komprehensif Pengaruh Kompetensi dan Independensi

Akuntan Publik terhadap Kualitas Audit. Disertasi. Depok: Fakultas ekonomi Universitas Indonesia Departemen Akuntansi.

Forum for Corporate Governance in Indonesia. 2000. Peranan Dewan Komisaris

dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelolah Perusahaan).

Freeman, R.E. dan Reed, D.L. 1983. Stockholers and Stakeholders: A New

Perspective on Corporate Gorvenance. California Management Review, 3: 88-106.

Friese, A., Simon P.L., and Mayer S. 2006. Taxation And Corporate Governance. Hanlon, M. dan Heitzman, S. 2010. A Review of Tax Research. Journal of

Accounting and Economics, 50:127-178.

69

IBFD. 2002. Agreement between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the Republic of Indonesia For the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes and Income.

Judisseno, R.K. 2005. Pajak dan Strategi Bisnis. Jakarta: Gramedia Pustaka

Utama. Lipton, M. and Lorsch, J.W. 1992. A Modest Proposal for Improved Corporate

Governance. Business Lawyer, 48: 59-77. Mardiasmo. 2009. Perpajakan Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Andi Maulia, S.T. 2014. Pengaruh Usia, Pengalaman, dan Pendidikan Dewan Komisaris

terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Meilinda, M. dan Cahyonowati N. 2013. Pengaruh Corporate Governance terhadap

Penghindaran Pajak. Diponegoro Journal of Accounting, 3: 1-13. Minnick, K. and Noga, T. 2010. Do Corporate Governance Characteristics

Influence Tax Management?. Journal oF Corporate Finance, 16: 703–718. Mulyani, S., Darminto, dan Endang, M.G. 2013. Pengaruh Karakteristik

Perusahaan, Koneksi Politik Dan ReFormasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Tahun 2008-2012).

Nugroho, A.A. 2009. Anti Avoidance Rules di Indonesia Pasca Amandemen UU

Pajak Penghasilan. Mimbar Hukum, 21: 109-126. Nugroho, A.A. 2011. Pengaruh Hubungan Politik dan Reformasi Perpajakan

Terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2009. Skripsi. Depok: Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia

OECD. 2004. OECD Principles of Corporate Governance. OECD Publications.

France. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik.

2008. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 tentang tentang

Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2015 tentang Praktik

Akuntan Publik. 2015. Jakarta. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04./2014 tentang Direksi dan

70

Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. 2014. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan

Permana, A.R.D. 2015. Pengaruh Corporate Governance terhadap Penghindaran

Pajak. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

Pohan, C.A. 2011. Optimizing Corporate Tax Management: Kajian Perpajakan dan

Tax Planning-nya Terkini. Jakarta: Bumi Aksara. Pramudito, B.W. dan Sari, M.M.R. 2015. Pengaruh Konservatisme Akuntansi,

Kepemilikan Manajerial, dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Tax Avoidance. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 13: 705-722.

Prayogo, K.H. dan Darsono. 2015. Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap

Penghindaran Pajak Perusahaan. Diponegoro Journal of Accounting, 3: 1-12.

Rahayu, N. 2010. Evaluasi Regulasi atas Praktik Penghindaran Pajak Penanaman

Modal Asing. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 1: 61-78. Reza, F, 2012. Pengaruh Dewan Komisaris dan Komite Audit terhadap

Penghindaran Pajak. Skripsi. Depok: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Richardson, G., Taylor, G, and Lanis, R. 2013. The Impact of Board Director

Oversight Characteristics on Corporate Tax Aggressiveness: an Empirical Analysis. J. Account Public Policy, 32: 68-88.

Sandy, S. dan Lukviarman, N. 2015. Pengaruh Corporate Governance terhadap

Tax Avoidance.Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, 2: 85-98. Sembiring, E.R. 2005. Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung

Jawab Sosial: Study Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta. Simposium Nasional Akuntansi, 8: 379-395.

Setyowati, L. 2002. Rekayasa Akrual untuk Meminimalkan Pajak. Jurnal Riset

Akuntansi Indonesia. Vol. 5, No.3, Hlm. 325-2340. Situs Bursa Efek Indonesia. www.idx.com. Sulistiawan, D., Januarsi, Y., dan Alvia, L. 2011. Creative Accounting Mengungkap

Manajemen Laba dan Skandal Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat. Sunyoto, D. 2013. Metodologi Penelitian Akuntansi. Bandung: Refika Aditama Surbakti, T.A.V. 2012. Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Reformasi

Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Industri Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010.

71

Skripsi. Depok: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Suryana, A.B. 2012. Menangkal Kecurangan Transfer Pricing, (Online),

(http://www.pajak.go.id/node/4049?lang=eng, diakses 25 oktober 2017) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-

Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik Wijaya, I. 2014. Mengenal Penghindaran Pajak, Tax Avoidance, (Online),

(www.pajak.go.id/content/article/mengenal-penghindarang-pajak-tax-avoidance, diakses 24 Oktober 2017).

Xie, B., Davidson, W.N., and Dadalt, P.J. 2003. Earnings Management and

Corporate Governance; The Role of The Board and The Audit Committee. Journal of Corporate Finance, 9: 295–316.

Yudistira, G. 2017. Kasus Stanchart, OJK: Kamis Kordinasi dengan PPATK,

(Online),(https:///www.google.co.id/amp.kontan.co.id/news/kasus-stanchart-ojk-kami-koordinasi-dengan-ppatk, diakses 24 oktober 2017)

Yusuf, O. 2016. Utang Pajak Google ke Indonesia ditaksi Rp5 Triliun Setahun,

(Online), (https://www.google.co.id.amp.kompas.com/tekno/read/2016/09/ 20/08330077/utang.pajak.google.ke.indonesia.ditaksi.rp.5.triliun.setahun, diakses 24 oktober 2017)

Zhou, J. and Chen K.Y. 2004. Audit Committee, Board Characteristics and

Earnings Management by Commercial Banks, Working Paper.

72

73

Lampiran 1: Profil Peneliti

PROFIL

Reynaldi Saputra Kontak : 0853 9557 3963 Email : reynaldisaputra025@gmail.com

Menyelesaikan pendidikan terakhir di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri SIDRAP, jurusan akuntansi tahun 2014 dan melanjutkan pendidikan strata satu (S1) dengan kembali mengambil jurusan akuntansi di Universitas Hasanuddin.

Pengalaman kerja, Organisasi, dan Kepanitiaan

Tahun 2014 : menyelesaikan program magang sekolah jurusan pada kantor Bank Rakyat Indonesia Cabang SIDRAP bagian administrasi dan Kredit, masa 4 bulan. : Latihan kepemimpinan 1 oleh Ikatan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas (IMA FEB-UH), : Panitia seminar nasional Harta Haram Bisnis Kontemporer oleh KMMDI FEB-UH : Pelatihan Basic Character Study Skill (BCSS) Unhas 2015 : Bergabung bersama Lembaga Zakat Dompet Dhuafa Sul-Sel dalam program sahabat Ramadhan DD Sulsel 1436H, 1437H, dan 1438H, sebagai fundraiser 2016 : Volunteer bidang program pendidikan Lembaga Zakat Dompet Dhuafa Sul-Sel : Steering Committee Latihan Kepemimpinan 1 IMA Unhas : Narasumber Bedah Buku The Seven Habits of Highly Effective’s Teens oleh IMA Unhas 2017 : Panitia seminar nasional 10th Hadays oleh Ikatan Mahasiswa Akuntansi Unhas : Panitia International ConFerence on Accounting, Management, and Economics (ICAME 2017) oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas : Panitia seminar 40 Menit Mengajar BPJS Ketenagakerjaan 2018 : Panitia Seminar Pengelolaan Aset Daerah oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas bekerja sama dengan BPKP pemerintah pusat

74

Lampiran 2: Daftar Perusahaan

No. Nama Perusahaan Kode

1 Indocement Tunggal Prakasa Tbk INTP

2 Semen Baturaja (Persero) Tbk SMBR

3 Holcim Indonesia Tbk SMCB

4 Semen Indonesia (Persero) Tbk SMGR

5 Asahimas Flat Glass Tbk AMFG

6 Surya Toto Indonesia Tbk TOTO

7 Beton Jaya Manunggal Tbk BTON

8 Indal Aluminium Industry Tbk INAI

9 Lion Metal Works Tbk LION

10 Aneka Gas Industri Tbk AGII

11 Budi Starch & Sweetener Tbk BUDI

12 Duta Pertiwi Nusantara Tbk DPNS

13 Eterindo Wahanatama Tbk EKAD

14 Champion Pasific Indonesia Tbk IGAR

15 Tunas Alfin Tbk TALF

16 Charoen Pokphand Indonesia Tbk CPIN

17 Japfa Comfeed Indonesia Tbk JPFA

18 Alkindo Naratama Tbk ALDO

19 Astra International Tbk ASII

20 Astra Otoparts Tbk AUTO

21 Indospring Tbk INDS

22 Selamat Sempurna Tbk SMSM

23 Sri Rejeki Isman Tbk SRIL

24 Trisula International Tbk TRIS

25 Sepatu Bata Tbk BATA

26 Jembo Cable Company Tbk JECC

75

27 KMI Wire and Cable KBLI

28 Kabelindo Murni Tbk KBLM

29 Delta Djakarta Tbk DLTA

30 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ICBP

31 Indofood Sukses Makmur INDF

32 Multi Bintang Indonesia Tbk MLBI

33 Mayora Indah Tbk MYOR

34 Nippon Indosari Corporindo Tbk ROTI

35 Sekar Bumi Tbk SKBM

36 Sekar Laut Tbk SKLT

37 Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk ULTJ

38 Wismilak Inti Makmur Tbk WIIM

39 Darya Varia Laboratoria Tbk DVLA

40 Merck Indonesia Tbk MERK

41 Pyridam Farma Tbk PYFA

42 Mandom Indonesia Tbk TCID

43 Langgeng Makmur Industry Tbk LMPI

76

Lampiran 3: Rekapitulasi Nilai ETR

No. Kode

Perusahaan Tahun Tax Paid Pretax Income CETR

1

INTP

2014 1.515.593 6.789.602 0,223223

2 2015 1.287.915 5.664.576 0,227363

3 2016 275.313 4.145.632 0,066410

4

SMBR

2014 68.854.736 404.809.598 0,170092

5 2015 89.234.190 443.414.252 0,201243

6 2016 90.190.025 349.280.550 0,258217

7

SMCB

2014 309.588 928.746 0,333340

8 2015 150.930 350.418 0,430714

9 2016 112.552 172.032 0,654250

10

SMGR

2014 1.509.616.169 7.077.276.008 0,213305

11 2015 1.325.482.459 5.850.923.497 0,226542

12 2016 549.584.720 5.084.621.543 0,108088

13

AMFG

2014 141.011 605.163 0,233013

14 2015 122.917 464.263 0,264757

15 2016 88.117 348.561 0,252802

16

TOTO

2014 88.764.527.617 384.625.560.340 0,230782

17 2015 96.337.115.958 381.573.896.617 0,252473

18 2016 82.756.308.203 251.320.891.921 0,329285

19

BTON

2014 1.944.806.795 9.481.642.753 0,205113

20 2015 1.480.484.072 7.804.262.097 0,189702

21 2016 223.960.980 8.214.698.964 0,027263

22

INAI

2014 10.767.831.476 33.183.307.818 0,324495

23 2015 28.498.388.713 57.114.061.880 0,498973

24 2016 22.544.497.747 58.097.472.991 0,388046

25

LION

2014 13.863.444.789 62.576.422.459 0,221544

26 2015 12.433.164.026 58.451.801.513 0,212708

27 2016 12.325.977.643 54.671.394.698 0,225456

28

AGII

2014 22.709 85.276 0,266300

29 2015 22.309 70.314 0,317277

30 2016 23.628 87.915 0,268760

31

BUDI

2014 14.995 43.519 0,344562

32 2015 31.053 52.125 0,595741

33 2016 14.208 52.832 0,268928

34

DPNS

2014 2.666.140.398 17.194.970.495 0,155054

35 2015 1.972.849.888 11.832.026.060 0,166738

36 2016 2.278.665.403 12.288.056.506 0,185437

77

37

EKAD

2014 17.965.699.441 58.721.777.723 0,305946

38 2015 19.226.661.660 66.306.918.116 0,289965

39 2016 27.763.208.449 118.449.029.979 0,234389

40

IGAR

2014 21.039.436.778 76.194.715.546 0,276127

41 2015 11.820.161.899 63.236.346.206 0,186920

42 2016 26.468.958.222 95.774.588.017 0,276367

43

TALF

2014 19.572.679.943 77.462.410.002 0,252673

44 2015 9.828.982.966 43.546.708.946 0,225711

45 2016 10.908.035.858 41.045.743.182 0,265753

46

CPIN

2014 360.248 2.105.972 0,171060

47 2015 449.030 2.185.208 0,205486

48 2016 1.731.848 3.983.661 0,434738

49

JPFA

2014 159.543 551.409 0,289337

50 2015 173.193 697.677 0,248242

51 2016 594.983 2.766.591 0,215060

52

ALDO

2014 7.143.734.196 28.214.669.992 0,253192

53 2015 8.374.792.461 32.453.914.799 0,258052

54 2016 8.617.820.135 33.847.325.358 0,254609

55

ASII

2014 4.927 27.058 0,182090

56 2015 4.017 19.630 0,204636

57 2016 3.951 22.253 0,177549

58

AUTO

2014 136.954 1.091.040 0,125526

59 2015 110.895 433.596 0,255757

60 2016 165.486 648.907 0,255023

61

INDS

2014 40.767.813.500 168.587.326.085 0,241820

62 2015 2.200.387.443 4.134.206.595 0,532239

63 2016 10.583.748.495 60.140.115.829 0,175985

64

SMSM

2014 119.902 542.028 0,221210

65 2015 122.410 583.717 0,209708

66 2016 156.016 658.208 0,237031

67

SRIL

2014 15.475.759 65.928.867 0,234734

68 2015 8.920.772 64.584.701 0,138125

69 2016 6.662.101 66.027.791 0,100898

70

TRIS

2014 11.919.895.464 48.442.710.589 0,246062

71 2015 14.627.695.195 58.813.295.821 0,248714

72 2016 22.734.275.933 47.947.291.257 0,474151

73

BATA

2014 71.246.429 99.545.892 0,715714

74 2015 12.924.797 142.444.243 0,090736

75 2016 23.070.359 65.302.022 0,353287

78

76

JECC

2014 9.300.196 33.204.530 0,280088

77 2015 6.031.664 8.496.333 0,709914

78 2016 43.002.354 175.425.515 0,245132

79

KBLI

2014 24.388.746.419 96.415.603.209 0,252954

80 2015 34.677.927.328 150.049.026.298 0,231111

81 2016 51.790.904.893 386.129.743.485 0,134128

82

KBLM

2014 6.871.966.432 27.370.807.811 0,251069

83 2015 8.712.277.887 21.472.643.499 0,405738

84 2016 14.689.067.757 34.528.844.006 0,425414

85

DLTA

2014 91.587.361 380.086.736 0,240964

86 2015 58.152.543 250.197.742 0,232426

87 2016 72.538.386 327.047.654 0,221798

88

ICBP

2014 871.208 3.445.380 0,252863

89 2015 1.086.486 4.009.634 0,270969

90 2016 1.357.953 4.989.254 0,272176

91

INDF

2014 1.855.939 6.340.185 0,292726

92 2015 1.730.371 4.962.084 0,348719

93 2016 2.532.747 7.385.228 0,342948

94 MLBI 2014 283.495 1.078.378 0,262890

95 2015 178.663 675.572 0,264462

96 2016 338.057 1.320.186 0,256068

97

MYOR

2014 119.649.017.130 529.267.706.614 0,226065

98 2015 390.261.637.241 1.640.494.765.801 0,237893

99 2016 457.007.141.573 1.845.683.269.238 0,247609

100

ROTI

2014 64.208.995.297 252.857.341.173 0,253934

101 2015 107.712.914.648 378.251.615.088 0,284765

102 2016 89.638.472.867 369.416.841.698 0,242649

103

SKBM

2014 20.809.209.078 110.903.572.672 0,187633

104 2015 13.479.285.258 53.629.853.878 0,251339

105 2016 8.264.494.258 30.809.950.308 0,268241

106

SKLT

2014 7.188.408.517 24.044.381.630 0,298964

107 2015 7.309.446.374 27.376.238.223 0,267000

108 2016 4.520.085.462 25.166.206.536 0,179609

109

ULTJ

2014 91.896.185.643 374.957.616.094 0,245084

110 2015 177.575.035.200 700.675.250.229 0,253434

111 2016 222.657.146.910 932.482.782.652 0,238779

112

WIIM

2014 37.359.691.059 150.033.454.319 0,249009

113 2015 46.881.830.192 177.962.941.779 0,263436

114 2016 30.372.690.384 136.662.997.252 0,222245

79

115

DVLA

2014 25.159.730 106.757.491 0,235672

116 2015 36.543.278 144.437.708 0,253004

117 2016 62.333.656 214.417.056 0,290712

118

MERK

2014 54.907.935 205.958.418 0,266597

119 2015 51.395.379 193.940.841 0,265005

120 2016 61.073.314 214.916.161 0,284173

121

PYFA

2014 1.550.165.979 4.211.187.980 0,368107

122 2015 1.467.826.630 4.554.931.095 0,322250

123 2016 1.907.090.128 7.053.407.169 0,270379

124

TCID

2014 65.619.186.288 241.447.832.720 0,271774

125 2015 38.647.669.480 583.121.947.494 0,066277

126 2016 59.416.261.296 221.475.857.643 0,268274

127 LMPI

2014 1.304.396.134 3.051.105.630 0,427516

128 2015 2.905.643.494 6.873.689.802 0,422720

129 2016 4.251.042.468 11.184.077.925 0,380098

80

Lampiran 4: Nilai Variabel Independen

No. Kode

Perusahaan Tahun IND KOM FRE REG TEN

1

INTP

2014 0,42857 1 2 0 4

2 2015 0,42857 9 1 1 5

3 2016 0,42857 9 1 1 6

4

SMBR

2014 0,60000 0 18 0 6

5 2015 0,60000 25 0 1 1

6 2016 0,60000 19 0 1 2

7

SMCB

2014 0,50000 1 4 0 4

8 2015 0,42857 4 1 1 1

9 2016 0,50000 9 1 1 2

10

SMGR

2014 0,28571 0 39 0 5

11 2015 0,28571 27 0 1 6

12 2016 0,28571 36 0 1 1

13

AMFG

2014 0,33333 0 2 0 5

14 2015 0,33333 7 0 1 6

15 2016 0,33333 8 0 1 1

16

TOTO

2014 0,40000 1 14 0 5

17 2015 0,40000 14 1 1 1

18 2016 0,33333 14 1 1 2

19

BTON

2014 0,50000 1 10 0 5

20 2015 0,50000 1 1 1 6

21 2016 0,50000 6 1 1 1

22

INAI

2014 0,50000 0 32 0 3

23 2015 0,50000 28 0 1 4

24 2016 0,50000 30 0 1 5

25

LION

2014 0,33333 1 4 0 1

26 2015 0,33333 9 1 1 2

27 2016 0,33333 3 1 1 3

28

AGII

2014 0,40000 0 10 0 6

29 2015 0,33333 11 0 1 1

30 2016 0,33333 11 0 1 2

31

BUDI

2014 0,33333 0 4 0 5

32 2015 0,33333 6 0 1 6

33 2016 0,33333 6 0 1 1

34

DPNS

2014 0,33333 1 4 0 6

35 2015 0,33333 4 1 1 1

36 2016 0,33333 4 1 1 2

37

EKAD

2014 0,50000 1 6 0 4

38 2015 0,50000 6 1 1 5

39 2016 0,50000 6 1 1 6

40

IGAR

2014 0,33333 0 4 0 5

41 2015 0,50000 4 0 1 6

42 2016 0,33333 6 1 1 1

43

TALF

2014 0,33333 0 4 0 5

44 2015 0,33333 5 0 1 1

45 2016 0,33333 7 0 1 2

46

CPIN

2014 0,33333 1 10 0 6

47 2015 0,40000 9 1 1 1

48 2016 0,50000 9 1 1 2

81

49

JPFA

2014 0,33333 1 5 0 4

50 2015 0,50000 8 1 1 5

51 2016 0,40000 9 1 1 6

52

ALDO

2014 0,33333 1 12 0 4

53 2015 0,33333 12 1 1 5

54 2016 0,33333 12 1 1 6

55

ASII

2014 0,36364 1 4 0 5

56 2015 0,36364 4 1 1 6

57 2016 0,33333 6 1 1 1

58

AUTO

2014 0,50000 1 4 0 5

59 2015 0,33333 4 1 1 6

60 2016 0,37500 6 0 1 1

61

INDS

2014 0,33333 0 6 0 4

62 2015 0,33333 6 0 1 1

63 2016 0,33333 6 0 1 2

64

SMSM

2014 0,33333 0 3 0 3

65 2015 0,33333 4 1 1 4

66 2016 0,33333 11 1 1 5

67

SRIL

2014 0,33333 1 3 0 3

68 2015 0,33333 3 1 1 4

69 2016 0,25000 12 1 1 5

70

TRIS

2014 0,33333 1 12 0 4

71 2015 0,33333 12 1 1 5

72 2016 0,33333 12 1 1 6

73

BATA

2014 0,40000 1 4 0 1

74 2015 0,40000 4 1 1 1

75 2016 0,50000 4 1 1 2

76

JECC

2014 0,66667 0 8 0 5

77 2015 0,66667 10 0 1 6

78 2016 0,66667 9 0 1 1

79

KBLI

2014 0,40000 1 9 0 6

80 2015 0,40000 9 1 1 1

81 2016 0,40000 5 1 1 2

82

KBLM

2014 0,33333 0 9 0 4

83 2015 0,33333 9 0 1 5

84 2016 0,33333 13 0 1 6

85

DLTA

2014 0,40000 0 2 0 5

86 2015 0,40000 2 0 1 6

87 2016 0,40000 7 1 1 1

88

ICBP

2014 0,42857 1 2 0 3

89 2015 0,40000 7 1 1 4

90 2016 0,50000 12 1 1 5

91

INDF

2014 0,37500 1 2 0 4

92 2015 0,37500 8 1 1 1

93 2016 0,37500 12 1 1 2

94

MLBI

2014 0,50000 1 3 0 5

95 2015 0,57143 4 1 1 6

96 2016 0,57143 6 1 1 1

97

MYOR

2014 0,40000 0 5 0 2

98 2015 0,40000 7 0 1 3

99 2016 0,40000 6 0 1 4

82

100

ROTI

2014 0,33333 0 3 0 4

101 2015 0,33333 9 0 1 5

102 2016 0,33333 12 0 1 6

103

SKBM

2014 0,33333 0 16 0 3

104 2015 0,33333 16 0 1 4

105 2016 0,33333 8 0 1 5

106

SKLT

2014 0,33333 1 4 0 4

107 2015 0,33333 15 1 1 5

108 2016 0,33333 4 1 1 1

109

ULTJ

2014 0,33333 0 5 0 4

110 2015 0,33333 5 0 1 5

111 2016 0,33333 6 0 1 6

112

WIIM

2014 0,33333 1 4 0 3

113 2015 0,33333 6 1 0 4

114 2016 0,33333 6 1 1 5

115

DVLA

2014 0,42857 0 1 0 4

116 2015 0,33333 1 0 1 5

117 2016 0,42857 1 0 1 6

118

MERK

2014 0,33333 0 2 0 2

119 2015 0,33333 3 1 1 1

120 2016 0,33333 15 1 1 2

121

PYFA

2014 0,33333 1 4 0 3

122 2015 0,50000 6 1 1 4

123 2016 0,50000 10 1 1 5

124

TCID

2014 0,40000 0 1 0 4

125 2015 0,50000 10 0 1 5

126 2016 0,40000 10 0 1 6

127

LMPI

2014 0,50000 1 10 0 2

128 2015 0,50000 10 1 1 3

129 2016 0,50000 10 1 1 4 Ket.3

IND : Independensi dewan komisaris KOM : Kompetensi dewan komisaris FRE4 : Frekuensi rapat dewam komisaris REG : Regulasi pemerintah TEN : Audit tenure

83

Lampiran 5: Hasil Pengujian SPPS 21

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std.

Deviation

CETR 129 .10090 .55425 .2759323 .09340307

IND 129 .25000 .60000 .3684302 .08879126

KOM 129 0 1 .26 .438

FRE 129 1 34 11.90 7.244

REG 129 0 1 .67 .473

TEN 129 1 6 3.33 1.421

Valid N (listwise) 129

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

Durbin-Watson

1 .899a .808 .800 .04172423 2.018

a. Predictors: (Constant), TEN, REG, IND, FRE, KOM

b. Dependent Variable: CETR

ANOVAa

Model Sum of

Squares

df Mean Square F Sig.

1

Regression .903 5 .181 103.688 .000b

Residual .214 123 .002

Total 1.117 128

a. Dependent Variable: CETR

b. Predictors: (Constant), TEN, REG, IND, FRE, KOM

Coefficient sa

Model Unstandardized Coefficients Standardized

Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta

1

(Constant) .163 .022 7.530 .000

IND .121 .050 .115 2.429 .017

KOM .060 .014 .280 4.328 .000

FRE .006 .001 .490 8.377 .000

REG .022 .011 .108 2.003 .047

TEN -.009 .003 -.130 -3.138 .002

84

Coefficientsa

Model Collinearity Statistics

Tolerance VIF

1

(Constant)

Independensi Dewan Komisaris .700 1.428

Kompetensi Dewan Komisaris .373 2.679

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris .456 2.194

Regulasi Pemerintah .539 1.855

Audit Tenure .902 1.108

a. Dependent Variable: CETR

Charts

85

y

86

Lampiran 6: Tabel uji durbin watson

n

k=2 k=3 k=4 k=5

dL dU dL dU dL dU dL dU

95 1.6233 1.7091 1.6015 1.7316 1.5795 1.7546 1.5572 1.7781

96 1.6254 1.7103 1.6039 1.7326 1.5821 1.7553 1.5600 1.7785

97 1.6275 1.7116 1.6063 1.7335 1.5847 1.7560 1.5628 1.7790

98 1.6296 1.7128 1.6086 1.7345 1.5872 1.7567 1.5656 1.7795

99 1.6317 1.7140 1.6108 1.7355 1.5897 1.7575 1.5683 1.7799

100 1.6337 1.7152 1.6131 1.7364 1.5922 1.7582 1.5710 1.7804

101 1.6357 1.7163 1.6153 1.7374 1.5946 1.7589 1.5736 1.7809

102 1.6376 1.7175 1.6174 1.7383 1.5969 1.7596 1.5762 1.7813

103 1.6396 1.7186 1.6196 1.7392 1.5993 1.7603 1.5788 1.7818

104 1.6415 1.7198 1.6217 1.7402 1.6016 1.7610 1.5813 1.7823

105 1.6433 1.7209 1.6237 1.7411 1.6038 1.7617 1.5837 1.7827

106 1.6452 1.7220 1.6258 1.7420 1.6061 1.7624 1.5861 1.7832

107 1.6470 1.7231 1.6277 1.7428 1.6083 1.7631 1.5885 1.7837

108 1.6488 1.7241 1.6297 1.7437 1.6104 1.7637 1.5909 1.7841

109 1.6505 1.7252 1.6317 1.7446 1.6125 1.7644 1.5932 1.7846

110 1.6523 1.7262 1.6336 1.7455 1.6146 1.7651 1.5955 1.7851

111 1.6540 1.7273 1.6355 1.7463 1.6167 1.7657 1.5977 1.7855

112 1.6557 1.7283 1.6373 1.7472 1.6187 1.7664 1.5999 1.7860

113 1.6574 1.7293 1.6391 1.7480 1.6207 1.7670 1.6021 1.7864

114 1.6590 1.7303 1.6410 1.7488 1.6227 1.7677 1.6042 1.7869

115 1.6606 1.7313 1.6427 1.7496 1.6246 1.7683 1.6063 1.7874

116 1.6622 1.7323 1.6445 1.7504 1.6265 1.7690 1.6084 1.7878

117 1.6638 1.7332 1.6462 1.7512 1.6284 1.7696 1.6105 1.7883

118 1.6653 1.7342 1.6479 1.7520 1.6303 1.7702 1.6125 1.7887

119 1.6669 1.7352 1.6496 1.7528 1.6321 1.7709 1.6145 1.7892

120 1.6684 1.7361 1.6513 1.7536 1.6339 1.7715 1.6164 1.7896

121 1.6699 1.7370 1.6529 1.7544 1.6357 1.7721 1.6184 1.7901

122 1.6714 1.7379 1.6545 1.7552 1.6375 1.7727 1.6203 1.7905

123 1.6728 1.7388 1.6561 1.7559 1.6392 1.7733 1.6222 1.7910

124 1.6743 1.7397 1.6577 1.7567 1.6409 1.7739 1.6240 1.7914

125 1.6757 1.7406 1.6592 1.7574 1.6426 1.7745 1.6258 1.7919

126 1.6771 1.7415 1.6608 1.7582 1.6443 1.7751 1.6276 1.7923

127 1.6785 1.7424 1.6623 1.7589 1.6460 1.7757 1.6294 1.7928

128 1.6798 1.7432 1.6638 1.7596 1.6476 1.7763 1.6312 1.7932

129 1.6812 1.7441 1.6653 1.7603 1.6492 1.7769 1.6329 1.7937

130 1.6825 1.7449 1.6667 1.7610 1.6508 1.7774 1.6346 1.7941

131 1.6838 1.7458 1.6682 1.7617 1.6523 1.7780 1.6363 1.7945

132 1.6851 1.7466 1.6696 1.7624 1.6539 1.7786 1.6380 1.7950

133 1.6864 1.7474 1.6710 1.7631 1.6554 1.7791 1.6397 1.7954

134 1.6877 1.7482 1.6724 1.7638 1.6569 1.7797 1.6413 1.7958

135 1.6889 1.7490 1.6738 1.7645 1.6584 1.7802 1.6429 1.7962

136 1.6902 1.7498 1.6751 1.7652 1.6599 1.7808 1.6445 1.7967

87

Lampiran 7: Tabel uji determinasi nilai F

88

Lampiran 8: Tabel uji determinasi nilai t

Pr 0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001

df 0.50 0.20 0.10 0.050 0.02 0.010 0.002

121 0.67652 1.28859 1.65754 1.97976 2.35756 2.61707 3.15895

122 0.67651 1.28853 1.65744 1.97960 2.35730 2.61673 3.15838

123 0.67649 1.28847 1.65734 1.97944 2.35705 2.61639 3.15781

124 0.67647 1.28842 1.65723 1.97928 2.35680 2.61606 3.15726

125 0.67646 1.28836 1.65714 1.97912 2.35655 2.61573 3.15671

126 0.67644 1.28831 1.65704 1.97897 2.35631 2.61541 3.15617

127 0.67643 1.28825 1.65694 1.97882 2.35607 2.61510 3.15565

128 0.67641 1.28820 1.65685 1.97867 2.35583 2.61478 3.15512

129 0.67640 1.28815 1.65675 1.97852 2.35560 2.61448 3.15461

130 0.67638 1.28810 1.65666 1.97838 2.35537 2.61418 3.15411

131 0.67637 1.28805 1.65657 1.97824 2.35515 2.61388 3.15361

132 0.67635 1.28800 1.65648 1.97810 2.35493 2.61359 3.15312

133 0.67634 1.28795 1.65639 1.97796 2.35471 2.61330 3.15264

134 0.67633 1.28790 1.65630 1.97783 2.35450 2.61302 3.15217

135 0.67631 1.28785 1.65622 1.97769 2.35429 2.61274 3.15170

136 0.67630 1.28781 1.65613 1.97756 2.35408 2.61246 3.15124

137 0.67628 1.28776 1.65605 1.97743 2.35387 2.61219 3.15079

138 0.67627 1.28772 1.65597 1.97730 2.35367 2.61193 3.15034

139 0.67626 1.28767 1.65589 1.97718 2.35347 2.61166 3.14990

140 0.67625 1.28763 1.65581 1.97705 2.35328 2.61140 3.14947

141 0.67623 1.28758 1.65573 1.97693 2.35309 2.61115 3.14904

142 0.67622 1.28754 1.65566 1.97681 2.35289 2.61090 3.14862

143 0.67621 1.28750 1.65558 1.97669 2.35271 2.61065 3.14820

144 0.67620 1.28746 1.65550 1.97658 2.35252 2.61040 3.14779

145 0.67619 1.28742 1.65543 1.97646 2.35234 2.61016 3.14739

146 0.67617 1.28738 1.65536 1.97635 2.35216 2.60992 3.14699

147 0.67616 1.28734 1.65529 1.97623 2.35198 2.60969 3.14660

148 0.67615 1.28730 1.65521 1.97612 2.35181 2.60946 3.14621

149 0.67614 1.28726 1.65514 1.97601 2.35163 2.60923 3.14583

150 0.67613 1.28722 1.65508 1.97591 2.35146 2.60900 3.14545

151 0.67612 1.28718 1.65501 1.97580 2.35130 2.60878 3.14508

152 0.67611 1.28715 1.65494 1.97569 2.35113 2.60856 3.14471

153 0.67610 1.28711 1.65487 1.97559 2.35097 2.60834 3.14435

154 0.67609 1.28707 1.65481 1.97549 2.35081 2.60813 3.14400

155 0.67608 1.28704 1.65474 1.97539 2.35065 2.60792 3.14364

156 0.67607 1.28700 1.65468 1.97529 2.35049 2.60771 3.14330

157 0.67606 1.28697 1.65462 1.97519 2.35033 2.60751 3.14295

158 0.67605 1.28693 1.65455 1.97509 2.35018 2.60730 3.14261

159 0.67604 1.28690 1.65449 1.97500 2.35003 2.60710 3.14228

160 0.67603 1.28687 1.65443 1.97490 2.34988 2.60691 3.14195