i

STUDI KOMPARASI AKAD PEMBIAYAAN PEMBELIAN

SEPEDA MOTOR DI BMT AL-HUDA WONOSOBO DAN PT.

ADIRA FINANCE WONOSOBO

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam Hukum Islam

Oleh :

SITI NUR ROHMAH

NIM. 21414010

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SALATIGA

2018

ii

iii

STUDI KOMPARASI AKAD PEMBIAYAAN PEMBELIAN

SEPEDA MOTOR DI BMT AL-HUDA WONOSOBO DAN PT.

ADIRA FINANCE WONOSOBO

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam Hukum Islam

Oleh :

SITI NUR ROHMAH

NIM. 21414010

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SALATIGA

2018

iv

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Pengajuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Salatiga

Di Salatiga

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Disampaikan dengan hormat, setelah dilaksanakan bimbingan, arahan

dan koreksi, maka naskah skripsi mahasiswa:

Nama : Siti Nur Rohmah

NIM : 21414010

Judul : STUDI KOMPARASI AKAD PEMBIAYAAN

PEMBELIAN SEPEDA MOTOR DI BMT AL-HUDA

WONOSOBO DAN PT. ADIRA FINANCE

WONOSOBO

dapat diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Salatiga untuk diujikan

dalam sidang munaqasyah.

Demikian nota pembimbing ini dibuat, untuk menjadi perhatian dan

digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salatiga, 7 Agustus 2018

Pembimbing

Prof. Dr. H. Muh. Zuhri, M.A.

NIP. 195303261978031001

v

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nur Rohmah

NIM : 21414010

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : STUDI KOMPARASI AKAD PEMBIAYAAN PEMBELIAN

SEPEDA MOTOR DI BMT AL-HUDA WONOSOBO DAN

PT. ADIRA FINANCE WONOSOBO

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri,

bukan jiplakan dari karya tulis orang. Pendapat atau temuan orang lain yang

terdapat dalam skripsi ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Salatiga, 7 Agustus 2018

Yang menyatakan

Siti Nur Rohmah

NIM: 21414010

vi

KEMENTERIAN AGAMA RI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA

Jl. Nakula Sadewa No. 09 Telp (0298) 323706, 323433 Salatiga

Website: www.iainsalatiga.ac.id E-mail: administrasi@iainsalatiga.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

STUDI KOMPARASI AKAD PEMBIAYAAN PEMBELIAN SEPEDA

MOTOR DI BMT AL-HUDA WONOSOBO DAN PT. ADIRA FINANCE

WONOSOBO

Oleh:

Siti Nur Rohmah

NIM: 21414010

Telah dipertahankan di depan sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah,

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, pada tanggal 21 Agustus 2018 dan

telah dinyatakan memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana

hukum (SH).

Dewan Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang : Dr. H. Muh. Irfan Helmy, Lc., M.A.

Sekretaris Sidang : Prof. Dr. H. Muh Zuhri, M.A.

Penguji I : Evi Ariyani, M.H.

Penguji II : Sukron Mamun, M. Si.

Salatiga, 21 Agustus 2018

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Siti Zumrotun, M.Ag NIP. 19670115 199803 2 002

mailto:administrasi@iainsalatiga.ac.id

vii

MOTTO

Barang siapa yang meringankan kesulitan seorang mukmin

dari kesulitan dunia, maka Allah akan meringankan

kesulitannya dari kesulitan di hari kiamat. Barang siapa

yang memudahkan orang yang tertimpa kesulitan, maka

Allah akan memudahkan kepadanya di dunia & akhirat.

Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah

akan menutupi aibnya di dunia & akirat. Allah akan

membantu hamba-Nya selagi hamba tersebut membantu

saudaranya

(HR. Muslim).

Sesungguhnya kesulitan itu selalu disertai dengan

kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu

urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang

lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu

berharap.

(QS Al-Insyiroh : 6-8)

viii

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Sugihono dan Ibu Siti Khayatun sebagai

motivator terbesar dalam hidupku yang tak mengenal lelah dan mendoakan

aku serta menyayangiku, terima kasih atas semua pengorbanan, keringat dan

kesabaran mengantarkanku sampai kini.

2. Segenap keluarga besarku yang selama ini mendoakan setiap saat untuk

kelancaran pembuatan skripsiku.

3. Bapak Prof. Dr. H. Muh Zuhri, M.A. selaku Dosen Pembimbing yang selalu

memberikan saran, pengarahan, dan masukan sehingga skripsi dapat selesai

dengan maksimal sesuia dengan yang diharapkan.

4. Adikku tercinta, Febi Arifin satu-satunya keluarga kandungku yang kupunya

walaupun tidak ada ucapan yang keluar tetapi aku yakin pasti di dalam

batinmu selalu mendoakanku.

ix

Kata Pengantar

Rasa syukur yang dalam penulis sampaikan kepada kehadirat Allah SWT,

karena berkat rahmat Nya penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan sesuai

dengan yang di harapkan. Penulis juga bersyukur atas rizki dan kesehatan yang

telah diberikan oleh Nya, sehingga penulis dapat menyusun penulisan sekripsi

ini.

Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi, kekasih, spirit

perubahan Rasulullah SAW beserta segenap keluarga dan para sahabat

sahabatnya, syafaat beliau sangat penulis nantikan di hari pembalasan.

Penulisan skripsi ini disusun untuk diajukan sebagai salah satu persyaratan

guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), Fakultas Syariah, Jurusan Hukum

Ekonomi Syariah yang berjudul : Studi Komparasi Akad Pembiayaan

Pembelian Sepeda Motor di BMT Al-Huda Wonosobo dan PT. Adira Finance

Wonosobo. Penulis mengakui bahwa dalam menyusunsn penulisan skripsi ini

tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Karena itulah

penulis mengucapkan penghargaan yang setinggi tingginya, ungkapan terima

kasih kadang tak bisa mewakili kata kata, namun perlu kiranya penulis

mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Rahmat Hariyadi, M. Pd, selaku Rektor IAIN Salatiga.

2. Ibu Dr. Siti Zumrotun, M. A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN

Salatiga.

x

3. Ibu Evi Ariyani, M. H, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

IAIN Salatiga.

4. Bapak Prof. Dr. H Muh Zuhri, M. A. Selaku dosen pembimbing yang

selalu memberikan saran pengarahan dan masukan berkaitan dengan

penulisan skripsi sehingga dapat selesai dengan maksimal sesuai dengan

yang diharapkan.

5. Ibu Luthfiana Zahriani, M. H, selaku Kepala Lab. Fakultas Syariah IAIN

Salatiga yang memberikan pemahaman, arahan dalam penulisan skripsi,

sehingga penulisan skripsi ini bisa saya selesaikan.

6. Kepada semua narasumber yang berkenan memberikan informasi.

7. Terimakasi kepada teman-teman tercinta Wibowo, Buk Lay, Pret Uwi, Lia

R, Maul, Tante Ity, Rimbul, Arum, Pak Patir, Bangipul, Alpiyan, Dek

Arip, Dek Pena, Lina, serta teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan

satu persatu, terimakasih banyak untuk pertemanannya selama ini dan

sukses selalu untuk kalian semua.

8. Teman seperjuanganku Hukum Ekonomi Syariah 2014 IAIN Salatiga.

9. Bapak dan Ibu Dosen selaku staf pengajar dan seluruh staf administrasi

Fakultas Syariah yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang selalu

memeberikan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

tanpa halangan apapun.

10. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu namun

memberikan kontribusi hebat dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan

xi

yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis, agar pula senantiasa

mendapatkan maghfiroh, dan dilingkupi rahmat dan cita-Nya, Amiin.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari

sempurna, baik dari segi metodologi, penggunaan bahasa, isi, maupun analisisnya,

sehingga kritik dan saran yang konstruktif, sangat penulis harapkan demi

kesempurnaan penulisan skripsi ini, sehingga mudah dipahami.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi

penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca.

Salatiga, 7 Agustus 2018

Penulis.

SITI NUR ROHMAH

NIM. 21414010

xii

ABSTRAK

Rohmah, Siti Nur. 2018. Studi Komparasi Akad Pembiayaan Pembelian

Sepeda Motor di BMT Al-Huda Wonosobo dan PT. Adira Finance

Wonosobo. Sekripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum

Ekonomi Syariah. Institut Agama Islam Negeri Salatiga.

Pembimbing: Prof . Dr. H. Muh. Zuhri, M.A.

Kata Kunci: Studi Komparasi, Akad Pembiayaan Pembelian Sepeda Motor.

Melihat berbagai kelemahan yang terdapat pada lembaga keuangan bank

dalam menyalurkan kebutuhan dana, maka muncul lembaga keuangan bukan

bank. Lembaga ini dikenal sebagai lembaga pembiayaan yang menawarkan

jenis-jeni pembiayaan dan penyaluran dana bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Lembaga pembiayaan bukan bank tersebut adalah BMT Al-Huda dan PT. Adira

Finance di mana lembaga-lembaga tersebut menyediakan produk inovatif dan

kreatif yang secara langsung memudahkan konsumen dalam pembiayaan seperti

pembiayaan sepeda motor.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah

pelaksanaan akad pembiayaan pembelian sepeda motor di BMT Al-Huda

Wonosobo dan PT. Adira Finance Wonosobo, bagaimanakah perbedaaan dan

persamaan pelaksanaan akad pembiayaan pembelian sepeda motor di BMT Al-

Huda Wonosobo dan PT. Adira Finance Wonosobo.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) dengan

metode pengumpulan data, observasi, wawancara, dan studi pustaka. Sifat

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan

normatif yuridis, yaitu berdasarkan nash-nash dalam Al-Quran, Sunnah, dan

Jumhur Ulama dengan cara menelaah teori teori serta konsep konsep yang

berhubungan dengan penelitian ini.

Berdasarkan penelitian yang diperoleh, penulis menyimpulkan bahwa

pelaksanaan pembiayaan pembelian sepeda motor di BMT, cara pembayarannya

yaitu diangsur tiap bulan sampai jangka waktu tertentu atau sampai dengan

jumlah yang disetujui oleh kedua belah pihak. Margin keuntungan yang diperoleh

oleh BMT sudah ditentukan dari BMT sendiri. Sedangkan praktik pembiayaan

pembelian sepeda motor di PT. Adira Finance, cara pembayarannya juga diangsur

tiap bulan sesuai perjanjian yang sudah ditentukan. Tetapi di Adira pada awal

pelaksanaan perjanjian, konsumen harus membayar uang muka terlebih dahulu

dan tabel pembayaran angsurannya sudah dibuatkan oleh Adira. Perbedaan antara

pembiayaan pembelian sepeda motor di BMT Al-Huda dengan PT. Adira Finance

adalah terletak pada akadnya. Pada pembiayaan syariah semuanya dilakukan di

depan. Maksudnya dilakukan di depan adalah keuntungan atau margin sudah

ditetapkan diawal. Sedangkan pembiayaan konvensional, konsumen sudah

diberikan tabel pembayaran. Harga on the road ditambah dengan bunga dan

biaya-biaya lainnya seperti asuransi, kemudian dikurangi uang muka dan dibagi

masa pembayaran.

xiii

DAFTAR ISI

COVER............................................................................................................................. i

NOTA PEMBIMBING................................................................................................. ii

PERNYATAAN KEASLIAN .................................................................................... iii

PENGESAHAN SKRIPSI ......................................................................................... iv

MOTTO .......................................................................................................................... v

PERSEMBAHAN ........................................................................................................ vi

KATA PENGANTAR ................................................................................................ vii

ABSTRAK ..................................................................................................................... X

DAFTAR ISI .................................................................................................................XI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ................................................................................... 1

B. Rumusan Masalah .............................................................................................. 6

C. Tujuan Penelitian ............................................................................................... 6

D. Manfaat Penelitian ............................................................................................. 6

E. Penegasan Istilah Judul ..................................................................................... 7

F. Tinjauan Pustaka ................................................................................................ 7

G. Metode Penelitian .............................................................................................. 8

H. Analisis Data .................................................................................................... 10

I. Sistematika Penulisan ...................................................................................... 11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Gambaran umum BMT ................................................................................... 13

1. Istilah BMT .......................................................................................... 13

2. Sejarah BMT............................................................................................... 14

3. Ciri-ciri Utama BMT ................................................................................. 16

4. Ciri-ciri Khusus BMT ................................................................................ 17

xiv

5. Tujuan BMT ............................................................................................... 17

6. Fungsi BMT ................................................................................................ 18

7. Visi dan Misi BMT .................................................................................... 19

B. Gambaran Umum Pembiayaan ...................................................................... 20

8. Pengertian Pembiayaan ....................................................................... 20

9. Tujuan Pembiayaan .............................................................................. 22

10. Fungsi Pembiayaan .............................................................................. 23

11. Macam-macam Akad dalam Pembiayaan ............................................ 24

12. Penerapan Pembiayaan dalam Perbankan ............................................ 28

13. Pengertian Akad ................................................................................... 29

C. Gambaran Umum Kredit ................................................................................ 30

1. Pengertian Kredit ............................................................................... 30

2. Macam-macam Kredit ........................................................................ 31

3. Unsur-unsur Kredit ............................................................................. 33

4. Fungsi Kredit bagi Masyarakat ........................................................... 33

5. Tujuan Penyaluran Kredit ................................................................... 33

6. Risiko Kredit ....................................................................................... 34

D. Gambaran Umum Leasing .............................................................................. 35

1. Pengertian Leasing ............................................................................. 35

2. Ciri-ciri Leasing .................................................................................. 35

3. Macam-macam Leasing ...................................................................... 36

4. Perbedaan Leasing dengan Perjanjian Lain ........................................ 37

5. Keuntungan dan Kerugian Leasing..................................................... 39

BAB III GAMBARAN UMUM BMT Al-HUDA dan PT. ADIRA FINANCE

A. Gambaran umum BMT Al-Huda ............................................................... 41

1. Sejarah Perkembangan BMT Al-Huda ................................................ 41

2. Visi dan Misi BMT Al-Huda ................................................................... 44

3. Prinsip Operasional BMT Al-Huda ..................................................... 44

4. Produk Layanan BMT Al-Huda ........................................................... 45

5. Contoh Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa di BMT Al-Huda............. 47

xv

6. Pelaksanaan Produk Pembiayaan di BMT Al-Huda ............................ 48

B. Gambaran umum Adira Finance ................................................................ 49

1. Sejarah Perkembangan PT. Adira Finance........................................... 49

2. Visi dan Misi PT. Adira Finance ............................................................. 51

3. Prinsip Operasional PT. Adira Finance ................................................ 51

4. Produk Layanan PT. Adira Finance ..................................................... 52

5. Contoh Perjanjian Kredit di PT. Adira Finance ................................... 55

6. Pelaksanaan Produk Pembiayaan di PT. Adira Finance ...................... 60

BAB IV STUDI KOMPARASI AKAD PEMBIAYAAN PEMBELIAN

SEPEDA MOTOR DI BMT Al-HUDA WONOSOBO DAN PT. ADIRA

FINANCE WONOSOBO

A. Pelaksanaan Akad Pembiayaan Pembelian Sepeda Motor di BMT Al-Huda

Wonosobo dan PT. Adira Finance ................................................................. 62

1. Pelaksanaan Akad Pembiayaan Pembelian Sepeda Motor di BMT Al-

Huda Wonosobo ................................................................................... 62

2. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Pembelian Sepeda Motor di PT.

Adira Finance Wonosobo ......................................................................... 65

B. Perbedaan dan Persamaan Pelaksanaan Akad Pembiayaan Pembelian

Sepeda Motor di BMT Al-Huda Wonosobo dan PT. Adira Finance

Wonosobo ......................................................................................................... 72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ....................................................................................................... 73

B. Saran .................................................................................................................. 77

C. Penutup ............................................................................................................. 78

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................. 79

LAMPIRAN-LAMPIRAN

xvi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Konsultasi

Lampiran 2 Penunjukan Pembimbing Skripsi

Lampiran 3 Surat Ijin Penelitian

Lampiran 4 Daftar Nilai SKK

Lampiran 5 Formulir Permohonan Pembiayaan

Lampiran 6 Cheklist Dokumen Pembiayaan

Lampiran 7 Foto Pelaksanaan Akad Pembiayaan Pembelian Sepeda Motor

17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama, memuat ajaran yang bersifat universal dan

komprehensif. Universal artinya bersifat umum sedangkan komprehensif

bersifat mencakup seluruh kehidupan. Salah satu ajaran tersebuat adalah

muamalah yang meliputi berbagai aspek ajaran yaitu mulai dari persoalan hak

atau hukum (the right) sampai kepada urusan lembaga keuangan. Lembaga

keuangan diadakan dalam rangka untuk mewadahi aktivitas konsumsi,

simpanan dan investasi. Produk-produk muamalah dalam hal keuangan

diantaranya yakni jual beli, sewa menyewa, hutang piutang maupun dalam

pemberian modal (Djazuli, 2002: 12).

Salah satu lembaga keuangan tersebut dalam BMT yaitu lembaga

ekonomi atau keuangan berprinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya

yang mempunyai sifat informal. Disebut informal karena lembaga ini didirikan

oleh kelompok swadaya masyarakat (KSM) atau koperasi yang berbeda dengan

lembaga perbankan dan lembaga formal lainnya. Seiring dengan kegiatan umat

islam untuk berekonomi secara islami dan memberikan solusi terhadap

problematika bisnis perekonomian secara elegan dan profesional sehingga

dapat meringankan beban ekonomi masyarakat terutama pada kalangan

menengah ke bawah (Djazuli, 2002: 12).

BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang sasaran utamanya

18

adalah masyarakat kalangan menengah ke bawah, meskipun tidak menutup

kemungkinan untuk masyarakat menengah ke atas. BMT mengelola dana yang

dihimpun dari masyarakat yang menjadi anggota BMT. Dana tersebut

kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat, akad yang disalurkan di

BMT pada umumnya menggunakan akad yang berorientasi pada aspek

komersial dan juga aspek sosial (Ridwan, 2004: 31).

Akad komersial biasanya menggunakan akad mudharabah dan akad

musyarakah, akad tersebut menggunakan sistem bagi hasil yang prosentasenya

disepakati di awal perjanjian, akad tersebut digunakan untuk kegiatan usaha

misalnya menambah modal dagang atau membuka usaha. Sedangkan akad

yang mengandung aspek sosial adalah akad al-qard al-hasan, akad tersebut

tidak mengandung bagi hasil, misalnya membantu masyarakat dengan

memberikan pinjaman tanpa tambahan hutang atau adanya margin (Ridwan,

2004: 32).

Seperti halnya dasar ijarah yang satu ini, sebagai suatu transaksi yang

sifatnya saling tolong-menolong mempunyai landasan yang kuat dalam Al-

Quran dan Hadist. Konsep ini mulai dikembangkan dalam Khalifah Umar bin

Khattab yaitu ketika adanya sistem bagian tanah dan adanya langkah

revolusioner dari Khalifah Umar yang melarang pemberian tanah bagi kaum

muslimin di wilayah yang ditaklukkan. Dan sebagai langkah alternatif adalah

membudidayakan tanah berdasarkan pembayaran kharaj dan jizyah

(Syakirsula, 2013: 27).

Akad sosial yang sering digunakan dalam BMT Al-Huda Wonosobo

19

adalah akad ijarah multijasa bukan akad Al-qard Al-Hasan. Adapun pengertian

dari ijarah multijasa yaitu akad pemindahan hak guna atas suatu jasa dalam

waktu tertentu melalui sewa pembayaran upah untuk memperoleh manfaat atas

jasa tersebut. Akad ijarah multijasa digunakan untuk keperluan konsumtif

seperti untuk keperluan pembayaran kendaraan, SPP sekolah anak atau yang

lainnya. Intinya akad ijarah multijasa digunakan bukan untuk keperluan

produktif seperti untuk berdagang atau untuk menambah modal usaha.

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi

kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan

(Fitriyah, 2017).

Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan menjadi dua yaitu kebutuhan

primer (kebutuhan pokok) baik berupa barang, makanan, minuman, maupun

berupa jasa seperti pendidikan dasar dan pengobatan. Sedangkan kebutuhan

sekunder atau kebutuhan tambahan, yang secara kuantitatif maupun kualitatif

lebih tinggi dan lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang seperti

makanan, minuman, dan perhiasan, bangunan rumah maupun berupa jasa

seperti pendidikan, pelayanan kesehatan dan sebagainya (Fitriyah, 2017).

Melihat akad tersebuat adalah akad sosial maka tidak ada sistem bagi

hasil atau tambahan utang, akan tetapi di BMT Al-Huda Wonosobo terdapat

sistem bagi hasil yang bisa disebut sebagai margin keuntungan (bunga). Praktik

dan bagi hasil dalam akad ijarah multijasa sama dengan akad murabahah

dalam BMT Al-Huda. Metode penghitungan yang digunakan juga sama halnya

dengan bagi hasil akad murabahah, tergantung apakah nasabah tersebut

20

mencicil mingguan atau bulanan. padahal dalam fatwa DSN NO.44/DSN-

MUI/VII/2004 salah satu ketentuannya adalah bahwa pembiayaan multijasa

kalau menggunakan akad ijarah harus mengikuti ketentuan yang ada dalam

fatwa ijarah. Contoh bagi hasil dalam BMT Al-Huda Wonosobo yaitu sebagai

berikut: nasabah meminjam hutang untuk membeli sepeda motor sebesar Rp.

12.000.000 dan diangsur selama 12 bulan dengan sistem pengembalian di cicil

setiap bulannya sebesar Rp. 1.120.000. dengan rincian Rp. 1.000.000 adalah

pengembalian pokoknya, sedangkan Rp. 120.000 adalah margin

keuntungannya (bunga) yang didapatkan oleh pihak BMT (Fitriyah, 2017).

Kemudian selain BMT ada juga lembaga lain yaitu Adira Finance. Adira

merupakan anak dari salah satu bank yang bergerak dalam bidang perkreditan.

Kredit yang bisa dilakukan di Adira meliputi Motor, Mobil, dan berbagai

barang elektronik. Lembaga ini selain banyak di minati oleh kalangan

masyarakat menengah ke bawah dan menengah ke atas, namun juga sudah

mempunyai cabang di berbagai kota. Ditinjau berdasarkan taraf hidup dalam

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka dapat ditemua adanya

dua sisi yang berbeda, di satu sisi ada sekumpulan orang yang mempunyai

kelebihan dana dan di sisi lain begitu banyaknya masyarakat masyarakat yang

membutuhkan dana. Kondisi seperti ini melahirkan hubungan timbal balik di

antara mereka. Dengan adanya kelebihan dana tersebut maka timbul suatu

pemikiran untuk menginvestasikan dana tersebut pada suatu usaha yang

menguntungkan. Dari sinilah kemudian muncul lembaga-lembaga keuangan

sebagai perantara yang menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dengan

21

pihak yang kekurangan dana, sehingga dapat dikatakan bahwa lembaga

keuangan merupakan perantara keuangan masyarakat (Fuady, 2002: 57).

Keuntungan dari Adira Finance adalah bahwa proses pembayaran dan

proses pencairannya lebih mudah, bebas penipuan dengan alasan karena

lembaga Finance tersebut sangat terpercaya dan telah di akui oleh OJK, syarat

yang diberikan oleh Adira tidak sulit, dan bunga-bunganya mampu bersaing

dengan lembaga Finance yang lainnya. Contoh bagi hasil dalam lembaga Adira

Finance ini adalah sebagai berikut: misalnya konsumen ingin membeli Motor

dengan harga Rp. 15.500.000,00 kemudian konsumen membayar DP sebesar

Rp. 500.000,00 jadi harga motor dikurangi DP (Rp.15.500.000,00- Rp.

500.000,00 = Rp. 15.000.000,00) sehingga lembaga Adira Finance menetapkan

angsuran cicilannya yaitu konsumen membayar cicilan selama 12 bulan, setiap

bulannya membayar Rp. 1.470.000,00 dengan rincian, Rp. 1.250.000,00

sebagai pembayaran pokoknya dan Rp. 220.000,00 adalah sebagai margin

keuntungannya (bunga) yang di dapatkan oleh pihak Adira Finance (Zakaria,

2017).

Meninjau sistem pembiayaan tersebut maka penyusun tertarik untuk

mengetahui status hukum dari sistem bagi hasil ijarah multijasa dan

membandingkan dengan yang konvensional apakah sistem pembiayaannya

sama atau tidak. Dan mengingat akad tersebut adalah akad yang berorientasi

pada aspek sosial bukan untuk kegiatan produktif maka tidak seharusnya ada

sistem bagi hasil dalam akad sosial. Hal ini dirasa penting untuk menemukan

relevansi hukum islam terutama dalam perbankan syariah yang saat ini

22

berkembang di masyarakat muslim.

Berdasarkan masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah

penelitian yang berjudul Studi Komparasi Akad Pembiayaan Pembelian

Sepeda Motor di BMT Al-Huda Wonosobo dan PT. Adira Finance

Wonosobo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan mengenai

pokok masalah yang akan penulis bahas yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan akad pembiayaan pembelian sepeda motor di

BMT Al-Huda Wonosobo dan PT. Adira Finance Wonosobo ?

2. Bagaimanakah perbedaan dan persamaan pelaksanaan akad pembiayaan

pembelian sepeda motor di BMT Al-Huda Wonosobo dan PT. Adira

Finance Wonosobo ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan secara komprehensif tentang pelaksanaan akad

pembiayaan pembelian sepeda motor di BMT Al-Huda Wonosobo dan PT.

Adira Finance Wonosobo

2. Untuk menjelaskan mengenai perbedaan dan persamaan akad pembiayaan

pembelian sepeda motor di BMT Al-Huda Wonosobo dan PT. Adira

Finance Wonosobo

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas adalah:

23

1. Secara akademis diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi

pemikiran bagi pengembangan ilmu syariah dibidang muamalat,

khususnya dalam hukum ekonomi syariah.

2. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi

kepada masyarakat maupun pengelola BMT dan Adira Finance mengenai

sistem bagi hasil yang ada di BMT dan PT. Adira Finance, dengan harapan

produk yang sudah ada semakin bervariasi namun dalam penerapan tetap

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

E. Penegasan Istilah Judul

1. Studi Komparasi

Komparasi adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu

variabel (obyek penelitian), antara subyek atau waktu yang berbeda

(Surakhmad, 1986:84).

2. Pembiayaan Pembelian Sepeda Motor

Suatu fasilitas kredit yang diberikan oleh bank baik itu konvensional

maupun syariah kepada para nasabah secara perorangan yang akan

membeli sepeda motor

3. Tinjauan Pustaka

Untuk menghasilkan suatu hasil penelitian yang komprehensif, dan tidak

adanya pengulangan dalam penelitian, dan juga untuk mempermudah

pembahasan skripsi ini, penyusun berusaha mencari referensi yang relevan

dengan topik yang diangkat oleh penulis.

Skripsi Reni Laelatul Hikayah, dengan judul Tinjauan Hukum Islam

24

Terhadap Pembiayaan Ijarah Multijasa di BMT Mata Air, Modinan, Sleman,

Yogyakarta. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan prinsip

ijarah pada praktik pembiayaan ijarah multijasa di BMT Mata Air,

menghasilkan kesimpulan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan fatwa Dewan

Syariah Nasional dalam pelaksanaan prinsip ijarah pada praktik pembiayaan

ijarah multijasa di BMT Mata Air Sleman telah sesuai dengan syariah islam

(Hikayah, 2014: 6).

Skripsi Nurul Ilma, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang

Perilaku Jual Beli Motor di UD Rabbani Motor Surabaya. Skripsi ini

membahas tentang bagaimana proses jual beli motor yang ditinjau dari hukum

islam, menghasilkan kesimpulan bahwa dalam jual beli motor tersebut terdapat

potongan harga yang tidak sesuai sehingga potongan tersebut dikatakan tidak

sah (Ilma, 2013: 6).

Skripsi Fitria Rahmi Aulia, dengan judul Mekanisme Leasing pada PT.

Swadharma Surya Finance menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Skripsi

ini membahas tentang bagaimana praktik mekanisme leasing menurut

pandangan hukum islam dan hukum positif, menghasilkan kesimpulan bahwa

dalam praktik mekanisme leasing sudah sesuai dengan hukum islam dan

hukum positif (Aulia, 2016: 6).

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terfokus pada

pelaksanaan akad pembiayaan pembelian sepeda motor, perbedaan dan

persamaan pelaksanaan akad pembiayaan pembelian sepeda motor di BMT Al-

Huda dan PT. Adira Finance Wonosobo.

25

4. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu field research (penelitian

lapangan) yaitu penulis meneliti langsung terhadap pengelola BMT dan

Adira Finance dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif

adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif atau

gambaran mengenai fakta - fakta, sifat - sifat serta hubungan antara

fenomena yang diselidiki (Moh Nasir, 1999: 63). Sedangkan penelitian

kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif , berupa kata

- kata lisan atau dari orang - orang dan perilaku yang diamati (Moloeng,

2000: 3). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis, yaitu

berdasarkan nash-nash dalam Al-Quran, Sunnah, dan Jumhur Ulama

dengan cara menelaah teori teori serta konsep konsep yang berhubungan

dengan penelitian ini. Kemudian metode pendekatan dalam penelitian ini

digunakan untuk menganalisis tentang praktik akad pembiayaan pembelian

nasabah dan konsumen di BMT Al-Huda dan pada PT. Adira Finance

Wonosobo.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data yang didapat dari penelitian ini adalah peneliti memperoleh

data secara langsung dari pengelola BMT Al-Huda Wonosobo dan PT.

Adira Finance Wonosobo yang bekerja dibagian Pembiayaan, bagian

Administrasi, dan Manajer.

26

b. Sumber data sekunder

Sumber data lain yang dapat mendukung penelitian ini adalah dengan

studi kepustakaan melalui penelaahan terhadap buku-buku, jurnal, dan

lain-lain.

3. Metode Perolehan Data

a. Metode observasi, adalah metode pengamatan data dengan pengamatan

langsung terhadap tempat yang dijadikan objek penelitian yaitu pada

Studi Komparasi antara Akad Pembiayaan Pembelian Sepeda Motor di

BMT A-Huda Wonosobo dan PT. Adira Finance.

b. Metode wawancara (interview), adalah metode pengumpulan data dengan

cara melakukan wawancara secara langsung kepada orang-orang yang

bekerja di tempat yang akan diteliti sesuai dengan bidangnya. Yaitu

wawancara dengan bagian pembiayan dan manajer.

c. Metode dokumentasi, adalah metode pengumpulan data dengan melihat

catatan-catatan perusahaan, dokomen-dokumen yang berkaitan dengan

penelitian.

5. Analisis Data

Dalam analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan analisis data kualitatif, yaitu menganalisis data yang ada,

dikumpulkan, dan selanjutnya dipilih dan dianalisis untuk memperoleh

kesimpulan umum tentang pelaksanaan akad pembiayaan pembelian sepeda

motor di BMT Al-Huda Wonosobo dan PT. Adira Finance Wonosobo. Pertama

penulis menjelaskan terlebih dahulu berbagai hal tentang studi komparasi akad

27

pembiayaan pembelian sepeda motor, kemudian teori fiqh yang bersangkutan

dengan akad pembiayaan pembelian sepeda motor itu dan dihubungkan dengan

kenyataan-kenyataan di lapangan tentang praktik akad pembiayaan pembelian

sepeda motor yang pada saat melakukan akadnya itu tidak sama.

6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan uraian singkat mengenai hal-hal yang akan

dilaporkan secara sistematis, untuk memberi jaminan bahwa pembahasan

dalam penelitian ini benar-benar terarah pada tercapainya tujuan pembahasan,

maka penulis membuat sistematika pembahasan sedemikian rupa agar dapat

mempermudah permasalahan terhadap masalah yang disajikan. Adapun

sistematika penulisan proposal skripsi meliputi:

BAB I : Bab ini merupakan bab pendahuluan, yang terdiri dari latar

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, penegasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian,

analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini merupakan bab yang membahas tentang landasan teori,

yang meliputi gambaran umum BMT, gambaran umum

pembiayaan, pengertian ijarah, dasar hukum ijarah yang terdiri dari

Al-Quran dan Sunnah, rukun dan syarat ijarah, gambaran umum

kredit, gambaran umum leasing.

BAB III : Bab ini membahas tentang hasil penelitian tentang gambaran

umum BMT Al-Huda Wonosobo dan PT. Adira Finance

Wonosobo yang meliputi sejarah perkembangan BMT Al-Huda

28

dan PT. Adira Finance, visi dan misi, prinsip operasional, produk

layanan BMT, contoh akad ijarah multijasa di BMT, produk

pelaksanaan akad di BMT.

BAB IV : Bab ini merupakan inti dari penulisan penelitian, dimana peneliti

mengemukakan hasil penelitian dan pembahasan tentang Studi

Komparasi antara Akad Pembiayaan Pembelian Sepeda Motor di

BMT Al-Huda Wonosobo dan PT. Adira Finance Wonosobo

BAB V : Bab ini merupakan penutup, yang memuat kesimpulan dan saran-

saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang dapat menjadi

pertimbangan lebih lanjut dan bermanfaat bagi semua.

29

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum BMT

1. Istilah BMT

Pada mulanya, istilah BMT terdengar pada awal tahun 1992. Istilah

ini muncul dari prakarsa sekelompok aktivitas yang kemudian mendirikan

BMT. Setelah itu, muncul pelatihan-pelatihan BMT yang dilakukan oleh

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Usaha Kecil (P3UK). Istilah BMT

semakin populer ketika pada September 1994 Dompet Dhuafa Republika

bersama dengan Asosiasi Bank Syariah Indonesia mengadakan diklat

manajemen zakat, infaq, dan shadaqah di Bogor. Dan diklat-diklat

selanjutnya oleh Dompet Dhuafa dilakukan di Semarang dan Yogyakarta.

Setelah diklat-diklat itu, istilah BMT lebih banyak muncul di Harian

Umum Republika, terutama di lembar Dialog Jumat.

Pada tahun 1995, istilah BMT bukan hanya populer dikalangan

aktivis Islam saja, akan tetapi mulai populer di kalangan birokrat. Hal ini

tidak lepas dari peran Pusat Inkubasi Usaha Kecil, suatu badan otonom di

bawah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Bahkan pada

Muktamar ICMI, 7 Desember 1995, BMT dicanangkan sebagai Gerakan

Nasional bersama dengan Gerakan Orang Tua Asuh dan Gerakan Wakaf

Buku. Hanya saja, istilah Baitul Maal wa Tamwil sering diartikan sebagai

Balai Usaha Mandiri Terpadu.

30

Untuk menjelaskan pengertian keduanya memang tidak mudah.

Sebab belum ada literatur yang menerangkan secara gamblang dan tepat

antara kedua istilah tersebut. Boleh dikatakan istilah BMT hanya ada di

Indonesia. Namun melihat istilah yang ada pada padanan tersebut, BMT

merupakan paduan lembaga baitul maal dan lembaga baitul tamwil. Dari

kedua kata itu, istilah yang lebih akrab di telinga kaum muslimin tentunya

adalah baitul maal, sebab kata ini sudah ada sejak zaman Rasulullah

(Sumiyanto, 2008: 16-18).

Istilah BMT menurut (Widodo, H, 2002: 83) BMT terdiri dari dua

istilah, yaitu baitul maal dan baitut tamwil. Baitul maal lebih mengarah

pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit,

seperti zakat, infaq, dan shodaqoh. Sedangkan baitut tamwil sebagai usaha

pengumpulan dana dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga

pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan

syariah.

Untuk itu penulis lebih sependapat dengan istilah BMT menurut

Widodo, H karena pada dasarnya memang BMT itu sendiri punya lembaga

tersendiri seperti penyaluran dan penghimpunan dana yang non profit

maupun yang komersial sehingga beda dengan lembaga bank lainnya.

2. Sejarah BMT

Istilah baitu tamwil (BT), namanya pernah populer lewat BT

Teksona di Bandung dan BT Ridho Gusti di Jakarta. Keduanya kini tidak

31

ada lagi. Setelah itu, walaupun dengan bentuk yang berbeda namun

memiliki kesamaan dalam tata kerjanya, pada bulan Agustus 1991 berdiri

sebuah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Kelahirannya terus

diikuti dengan beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada bulan

Juni 1992. Semakin menjamunya BT dan istilah BMT pada tahun-tahun

itu didukung oleh adanya pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Syariah

Banking Institute (SBI), Institute for Syariah Economic Development

(ISED), serta Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Bank Syariah

(LPPBS).

Dalam konteks Indonesia, keinginan tersebut nampaknya sejalan

dengan kebijakan pemerintah, yang memberikan respon positif terhadap

usulan pendirian bank syariah. Dengan disahkannya UU No. 7 Tahun

1992 tentang perbankan yang mencantumkan kebebasan penentuan

imbalan dan sistem keuangan bagi hasil, juga dengan terbitnya Peraturan

Pemerintah No. 72 Tahun 1992 yang memberikan batasan tegas bahwa

bank diperbolehkan melakukan kegiatan usaha dengan berdasarkan prinsip

bagi hasil, maka mulailah bermunculan perbankan yang menggunakan

sistem syariah, seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI), BNI Syariah,

BPRS-BPRS, dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT).

Sejak saat itu, sistem ekonomi islam mulai bersaing dengan sistem

ekonomi konvensional dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia yang

masih menginduk pada Bank Indonesia. berinduk berarti bahwa perjalanan

dalam menentukan sikap dan kebijakan yang berlaku di Bank Muamalat

32

Indonesia tidak terlepas dari kontrol Bank Indonesia. namun dalam

menjalankan sebuah sistem yang sesuai dengan syariat islam menjadi

jalannya sendiri yang tidak ada intervensi dari sistem konvensional

sebagaimana yang berlaku pada Bank Indonesia. berawal dari lahirnya

Bank Muamalat Indonesia sebagai sentral perekonomian yang bernuansa

Islami, maka bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang lain. Yaitu

ditandai dengan tingginya semangat bank konvensional untuk mendirikan

lembaga keuangan Islam yaitu bank Syariah. Sehingga secara otomatis

sistem perekonomian islam telah mendapatkan tempat dalam kancah

perekonomian di tanah air Indonesia. Kelahiran BMT sangat menunjang

sistem perekonomian pada masyarakat yang berada di daerah karena di

samping sebagai lembaga keuangan Islam, BMT juga memberikan

pengetahuan-pengetahuan agama pada masyarakat yang tergolong

mempunyai pemahaman agama yang rendah. Dengan demikian, fungsi

BMT sebagai lembaga ekonomi dan sosial keagamaan betul-betul terasa

dan nyata hasilnya (Sumiyanto, 2008: 19-23).

3. Ciri-ciri Utama BMT

a. Berorientasi bisnis, yaitu memiliki tujuan mencari laba bersama dengan

meningkatkan pemanfaatan segala potensi ekonomi yang sebanyak-

banyaknya bagi para anggota dan lingkungannya.

b. Bukan merupakan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk

mengelola dana sosial umat, seperti zakat, infaq, sedekah, hibah, dan

wakaf.

33

c. Lembaga ekonomi umat yang dibangun dari bawah secara swadaya

yang melibatkan peran serta masyarakat disekitarnya.

d. Lembaga ekonomi milik bersama antara kalangan masyarakat bawah

dan kecil serta bukan milik perorangan atau kelompok tertentu di luar

masyarakat sekitar BMT (Widodo, 2002: 84).

4. Ciri-ciri Khusus BMT

a. Staf dan karyawan BMT bertindak aktif-proaktif, tidak menunggu

tetapi menjemput bola, bahkan berebut bola baik untuk menghimpun

dana anggota maupun untuk dana pembiayaan. Pelayanannya mengacu

kepada kebutuhan anggota, sehingga semua staf BMT harus mampu

memberikan yang terbaik buat anggota dan masyarakat.

b. Kantor dibuka dalam waktu tertentu yang ditetapkan sesuai kebutuhan

pasar. Sehingga waktu buka khasnya tidak terbatas pada siang hari saja,

tetapi dapat saja malam atau sore hari tergantung pada kondisi

pasarnya.

c. BMT mengadakan pendampingan usaha anggota. Pendampingan ini

akan lebih efektif jika dilakukan secara berkelompok (Widodo, 2004:

85).

5. Tujuan BMT

Didirikannya BMT bertujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi

untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada

umumnya. Pengertian tersebut di atas dapat dipahami bahwa BMT

berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan

34

masyarakat. Anggota harus diberdayakan supaya dapat mandiri. Dengan

sendirinya, tidak dapat dibenarkan jika para anggota dan masyarakat

menjadi sangat tergantung kepada BMT. Dengan menjadi anggota BMT,

masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya.

Pemberian modal pinjaman sedapat mungkin dapat memandirikan

ekonomi para peminjam. Oleh sebab itu, sangat perlu dilakukan

pendampingan. Dalam pelemparan pembiayaan, BMT harus dapat

menciptakan suasana keterbukaan, sehingga dapat mendeteksi berbagai

kemungkinan yang timbul dari pembiayaan. Untuk mempermudah

pendampingan, pendekatan pola kelompok menjadi sangat penting.

Anggota dikelompokkan berdasarkan usaha yang sejenis atau kedekatan

tempat tinggal, sehingga BMT dapat dengan mudah melakukan

pendampingan (Rosyidin, 2004: 66).

6. Fungsi BMT

Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT berfungsi (Rosyidin, 2004: 67):

a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan

mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota,

kelompok anggota muamalat (pokusma) dan daerah kerjanya.

b. Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih

profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam

menghadapi persaingan global.

c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan anggota.

35

d. Menjadi perantara keuangan antara agninya sebagai shahibul maal

dengan duafa sebagai mudharib, terutama untuk dana-dana sosial

seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah, dll.

e. Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana, baik sebagai pemodal

maupun penyimpan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha

produktif.

7. Visi dan Misi BMT

a. Visi BMT

Visi BMT mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT

menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota

(ibadah dalam arti yang luas), sehingga mampu berperan sebagai wakil

pengabdi Allah SWT, memakmurkan kehidupan anggota pada

khususnya dan masyarakat pada umumnya. Karena visi ini merupakan

cita-cita jangka waktu panjang, maka perumusannya merupakan

obyektifitas dan kesungguhan. Titik tekan perumusan visi BMT adalah

mewujudkan lembaga yang profesional dan dapat meningkatkan

kualitas ibadah. Ibadah harus dipahami dalam arti yang luas, yakni

tidak saja mencakup aspek ritual peribadatan seperti sholat misalnya,

tetapi lebih luas mencakup segala aspek kehidupan. Sehingga setiap

kegiatan BMT harus berorientasi pada upaya mewujudkan ekonomi

yang adil dan makmur. Masing-masing BMT dapat saja merumuskan

visinya sendiri. Karena visi sangat dipengaruhi oleh lingkungan

bisnisnya, latar belakang masyarakatnya serta visi para pendirinya.

36

Namun demikian, prinsip perumusan visi harus sama dan tetap

dipegang teguh. Karena visi sifatnya jangka panjang, maka

perumusannya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Pendirian

tidak dapat begitu saja mengabaikan aspek ini (Ridwan, 2004: 127).

b. Misi BMT

Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan

perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil

berkemakmuran-berkemajuan, serta makmur maju berkeadilan

berlandaskan syariah dan Ridha Allah SWT. Dari pengertian di atas,

dapat dipahami bahwa misi BMT bukan semata-mata mencari

keuntungan dan penumpukan laba-modal pada segolongan orang kaya

saja, tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang merata dan

adil, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam. Masyarakat ekonomi

kelas bawah-mikro harus didorong untuk berpartisipasi dalam modal

melalui simpanan penyertaan modal, sehingga mereka dapat menikmati

hasil-hasil BMT (Ridwan, 2004: 128).

B. Gambaran Umum Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan menurut Kamus Pintar Ekonomi Syariah, pembiayaan

diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan

itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah,

transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk

ijarah muntahiyah bit tamlik, sewa beli dalam bentuk piutang murabahah,

37

salam, dan istishna, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang

qardh, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk

transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan UUS dan pihak lain yang

mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk

mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan

ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh

suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah

direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah

diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam Pasal 1

nomor 12: Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan

uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan

atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah

jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil dan nomor 13:

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara

bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan

usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara

lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan

dengan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang

dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang

modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan

38

adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak

bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina) (Asiyah, 2014: 1-4).

2. Tujuan Pembiayaan

Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan:

a. Peningkatan ekonomi umat, yaitu masyarakat yang tidak dapat akses

secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan

akses ekonomi.

b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, yaitu untuk pengembangan

usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat

diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana

menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat digulirkan.

c. Meningkatkan produktivitas, yaitu adanya pembiayaan memberikan

peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.

d. Membuka lapangan kerja baru, yaitu dengan dibukanya sektor-sektor

usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha

tersebut akan menyerap tenaga kerja.

e. Terjadinya distribusi pendapatan, yaitu masyarakat usaha produktif

mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh

pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk:

a. Upaya memaksimalkan laba, yaitu setiap usaha yang dibuka memiliki

tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha

menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat

39

menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang

cukup.

b. Upaya meminimalkan risiko, yaitu usaha yang dilakukan agar mampu

menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu

meminimalkan risiko yang mungkin timbul.

c. Pendayagunaan sumber ekonomi, yaitu sumber daya ekonomi dapat

dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam

dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber

daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal

tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan.

d. Penyaluran kelebihan dana, yaitu dalam kehidupan masyarakat ada

pihak yang kelebihan dana, sementara ada pihak yang kekurangan dana.

Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan

dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran

kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang

kekurangan (minus) dana (Sunaryo, 2009: 2-3).

3. Fungsi Pembiayaan

a. Meningkatkan daya guna uang

b. Meningkatkan daya guna barang

c. Meningkatkan peredaran uang

d. Menimbulkan kegairahan berusaha

e. Stabilitas ekonomi

f. Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional (Fuady, 2002: 16).

40

4. Macam-Macam Akad Dalam Pembiayaan

a. Pembiayaan Dengan Prinsip Mudharabah

Akad mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak

dimana pihak pertama (Shahibul maal) menyediakan seluruh (100%)

modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha

secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam

kontrak, sedangkan rugi ditanggung oleh pemilik modal selama

kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Apabila kerugian

diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si

pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Asiyah,

2014: 179).

b. Pembiayaan Dengan Prinsip Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih

untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan

kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan

ditanggung bersama sesuai kesepakatan (Asiyah, 2014: 197).

c. Pembiayaan Dengan Prinsip Ijarah

1) Pengetian Ijarah

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau

jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan

pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri (Asiyah, 2014:

215).

41

Ijarah adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa

harta. Sedangkan menurut Malikiyah adalah sesuatu akad yang

memberikan hak milik atas manfaat suatu barang mubah untuk

masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.

Menurut syafiiyah adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud

dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan

tertentu. Sedangkan menurut Hambali adalah suatu akad atas

manfaat yang bisa sah dengan lafal Ijarah (Muslich, 2010: 12).

Sedangkan Jumhur Ulama berpendapat bahwa Ijarah ialah

menjual yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya

(Az-Zuhaili, 2011: 21).

2) Dasar Hukum Ijarah

Para fuqaha sepakat ijarah merupakan akad yang

diperbolehkan oleh syara, kecuali beberapa ulama seperti Abu

Bakar Al-Asham, Ismail Bin Aliyah, Hasan Al-Bashri, dan Ibnu

Kisan. Mereka tidak membolehkan ijarah karena ijarah adalah jual

beli manfaat, sedangkan manfaat saat dilakukannya akad tidak bisa

diserahterimakan. Setelah beberapa waktu baru manfaat itu dapat

dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada

pada waktu akad tidak boleh diperjual-belikan (Az-Zuhaili, 2011:

22).

Alasan Jumhur Ulama tentang diperbolehkannya Ijarah, yaitu:

42

a) Al-Quran

1) Surat At-Thalaq ayat 6

artinya: Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu

untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya

(Depag, 2001).

2) Surat Al-Qashas ayat 26-27

, 62

,

62

artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata:

Ya bapakku ambillah ia sebagai seorang yang bekerja

(pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik

yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang

yang kuat lagi dapat dipercaya berkatalah Dia Syuaib:

Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan

salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa

kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu

cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan)

dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu, dan

kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-

43

orang yang baik (Depag, 2001).

b) As-Sunnah

Hadist Ibnu Umar, berkata: Rasulullah bersabda: berikanlah

kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering

(Majah, II, jilid 2).

Hadist Aisyah, dari Urwah bin Zubair bahwa: sesungguhnya

Aisyah ra istri Nabi berkata: Rasulullah dan Abu Bakar

menyewa seorang laki-laki dari suku Bani Ad-Dail, penunjuk

jalan yang mahir dan ia masih memeluk agama orang kafir

Quraisyi. Nabi dan Abu Bakar kemudian menyerahkan

kepadanya kendaraan mereka dan mereka berdua menjanjikan

kepadanya untuk bertemu di Gua Tsaur dengan kendaraan

mereka setelah tiga hari pada hari selasa (Bukhori, 2008: 8).

44

3) Rukun Ijarah

a) Aqid, yaitu mujir (orang yang menyewakan) dan mustajir

(orang yang menyewa).

b) Sighat ijarah, yaitu pernyataan ijab qabul dari kedua belah

pihak yang berakad. Sewa menyewa itu terjadi dan sah apabila

ada ijab dan qabul, baik dalam bentuk perkataan atau dalam

bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya

persetujuan antara kedua belah pihak.

c) Ujrah, (uang sewa atau upah).

d) Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewakan atau

jasa tenaga dari orang yang bekerja (Suhendi, 2005: 19).

4) Syarat Ijarah

a) Syarat terjadinya akad, yaitu berakal dan mumayyiz dengan

demikian akad ijarah tidak sah apabila pelakunya gila atau

masih dibawah umur.

b) Syarat berlangsungnya akad, yaitu disyaratkan sepenuhnya hak

milik.

c) Syarat sahnya akad, yaitu untuk sahnya ijarah harus dipenuhi

beberapa syarat yang berkaitan dengan pelaku, objek, sewa

ataupun upah dan akadnya sendiri.

d. Pembiayaan Dengan Prinsip Murabahah

Al-Murabahah yaitu jual beli barang pada harga semula dengan

tambahan keuntungan yang disepakati (Asiyah, 2014: 223).

45

5. Penerapan Pembiayaan dalam Perbankan

Penerapan pembiayaan dalam perbankan jika dilihat pada bank

umum, pembiayaan disebut loan, sementara di bank syariah disebut

financing. Sedangkan balas jasa yang diberikan atau diterima pada bank

umum berupa bunga (interest loan atau deposit) dalam persentase pasti.

Sementara pada bank syariah, dengan memberi dan menerima balas jasa

berdasarkan perjanjian (akad) bagi hasil, margin dan jasa. Loans, dalam

perbankan konvensional merupakan bagian dari definisi bank, yang

diartikan sebagai a bank is an institutian whose current operations consist

in granting loans and reaciving deposits form the publik. Dalam hal ini

pembiayaan merupakan fungsi intermediasi bank, dimana menyalurkan

dana ke masyarakat berupa pembiayaan yang diperoleh dari dana deposito

masyarakat. Contoh pembiayaan yaitu (Aisiyah, 2014: 1-4):

a. Pembiayaan perbaikan rumah

b. Pembiayaan sepeda motor.

6. Pengertian Akad

Akad dalam hukum Indonesia disebut perjanjian sedangkan dalam

hukum islam disebut akad. Kata akad berasal dari kata al-aqd, yang

berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (ar-rabt). Akad

merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat

timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah

satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra

akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad

46

tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak

terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak

yang tercermin dalam ijab dan kabul.

Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih

tegas lagi bahwa tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang

hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Akibat

hukum akad dalam hukum islam disebut (hukm al-aqd). Tujuan akad

untuk akad bernama sudah ditentukan secara umum oleh pembuat hukum

syariah, sementara tujuan akad untuk akad tidak bernama ditentukan oleh

para pihak sendiri sesuai dengan maksud mereka menutup akad (Anwar,

2007: 70).

C. Gambaran Umum Kredit

1. Pengertian Kredit

Kredit yaitu suatu kemampuan untuk melaksanakan sebuah pembelian

atau mengadakan suatu pinjaman dengan sebuah janji, dalam pembayaran

akan dilaksanakan pada jangka waktu yang sudah disepakati. Penulis setuju

dengan pengertian kredit di atas karena memang benar bahwa pelaksanaan

kredit harus sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara kedua

belah pihak.

Kredit menurut UU no. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, pasal 1

angka 11, adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam

antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk

47

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit menurut Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang

penilaian kualitas Aktiva Bank Umum (selanjutnya disebut PBI 7/2005),

pasal 1 angka 5, adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-

meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam

untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian

bunga, termasuk (Hariyani, 2010: 9-10):

a. Cerukan (overdraft), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah

yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir bulan

b. Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang

c. Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

2. Macam-Macam Kredit

a. Macam-macam kredit berdasarkan kelembagaan:

1) Kredit Perbankan

Kredit perbankan yaitu jenis kredit yang diberikan kepada

masyarakat oleh bank negara atau swasta untuk suatu kegiatan

usaha atau konsumsi.

2) Kredit Likuiditas

Kredit likuiditas yaitu jenis kredit yang diberikan kepada bank-

bank beroperasi di Indonesia oleh bank-bank sentral yang berfungsi

sebagai dana dalam membiayai suatu kegiatan perkreditannya.

3) Kredit Langsung

48

Kredit langsung yaitu jenis kredit yang diberikan kepada suatu

lembaga pemerintah atau semi pemerintah (kredit program) oleh

BI.

4) Kredit Pinjaman Antar Bank

Kredit pinjaman antar bank yaitu jenis kredit yang diberikan oleh

bank yang kelebihan dana kepada bank yang kekurangan dana.

b. Macam-macam kredit berdasarkan jangka waktu

1) Kredit jangka pendek

Kredit jangka pendek yaitu jenis kredit yang berjangka waktu

minimal satu tahun.

2) Kredit jangka menengah

Kredit jangka menengah yaitu jenis kredit yang jangka waktu

antara satu tahun sampai dengan tiga tahun.

3) Kredit jangka panjang

Kredit jangka panjang yaitu jenis kredit yang mempunyai waktu

lebih dari tiga tahun.

c. Macam-macam kredit berdasarkan jaminannya

1) Kredit tanpa jaminan atau kredit blanko

Kredit jaminan atau kredit blanko yaitu salah satu jenis kredit yang

pemberian kredit dengan tanpa jaminan materiil, pemberian sangat

selektif yang diarahkan untuk nasabah besar yang sudah teruji

bonafiditas, kejujuran, dan ketaatannya, baik dalam transaksi

perbankan ataupun oleh suatu kegiatan usaha yang dijalaninya.

49

2) Kredit jaminan

Kredit jaminan yaitu jenis kredit untuk debitur yang didasarkan dari

sebuah keyakinan atas kemampuan debitur dan adanya agunan atau

jaminan yang berupa fisik sebagai jaminan tambahan (Ginting,

2002: 46).

3. Unsur-unsur Kredit

a. Organisasi dan manajemen perkreditan

b. Dokumen dan administrasi kredit

c. Perjanjian kredit

d. Agunan

e. Penyelesaian kredit macet

4. Fungsi Kredit bagi Masyarakat

a. Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan

dan perekonomian

b. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat

c. Memperlancar arus barang dan arus uang

d. Meningkatkan hubungan internasional

e. Meningkatkan produktivitas dana yang ada

f. Meningkatkan daya guna barang

g. Mengubah cara berpikir atau cara bertindak masyarakat untuk lebih

ekonomis (Hariyani, 2010: 12).

5. Tujuan penyaluran Kredit

a. Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit

50

b. Memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada

c. Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat

d. Memperlancar lalu lintas pembayaran

e. Menambah modal kerja perusahaan

f. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Sutedi, 2012:

7).

6. Risiko Kredit

Risiko kredit muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali

cicilan pokok atau bunga dari pinjaman yang diberikan atau investasi yang

sedang dilakukannya.

Penyebab utama terjadinya risiko kredit adalah terlalu mudahnya

bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu

dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian

kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko

usaha dibiayainya.

Risiko ini akan semakin tampak ketika perekonomian dilanda krisis

atau resesi. Turunnya penjualan mengakibatkan berkurangnya penghasilan

perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi

kewajiban membayar utang-utangnya. Ini makin diperberat dengan

meningkatnya tingkat bunga. Ketika bank akan mengeksekusi kredit

macetnya, bank tidak memperoleh hasil yang memadai, karena jaminan

yang ada tidak sebanding dengan besarnya kredit yang dberikannya. Dan

tentu saja bank akan mengalami kesulitan likuiditas yang berat, jika ia

51

mempunyai kredit macet yang cukup besar (Arifin, 2006: 225-226).

D. Gambaran Umum Leasing

1. Pengertian Leasing

Leasing atau sewa guna usaha adalah setiap kegiatan pembiayaan

perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk

digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Dengan

melakukan leasing perusahaan dapat memperoleh barang modal dengan

jalan sewa beli untuk dapat langsung digunakan berproduksi, yang dapat

diangsur setiap bulan, triwulan atau enam bulan sekali kepada pihak lessor

(Soekardi, 1990: 15).

Penulis lebih setuju dengan pengertian leasing menurut Soekardi,

karena dalam pengertian tersebut sudah dijelaskan dengan benar bahwa

perusahaan telah menyediakan barang-barang modal untuk di sewa belikan

dengan diangsur setiap bulan.

Secara umum leasing artinya Equipment funding, yaitu pembiayaan

peralatan barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu

perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung (Tunggal, 1994:

1).

2. Ciri-ciri Leasing

a. Biasanya ada hubungan jangka waktu lease dan masa kegunaan benda

lease tersebut.

b. Hak milik benda lease ada pada leasor.

c. Benda yang menjadi objek leasing adalah benda-benda yang digunakan

52

dalam suatu perusahaan.

3. Macam-macam Leasing

a. Finance Leasing (sewa guna usaha pembiayaan)

Dalam sewa guna usaha ini, perusahaan sewa guna usaha (leasor)

adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal.

b. Operating Lease (sewa menyewa biasa)

Dalam sewa guna usaha ini, perusahaan sewa guna usaha membeli

barang modal dan selanjutnya disewagunakan kepada penyewa guna

usaha.

c. Sales- Typed Lease (sewa guna usaha penjualan)

Suatu transaksi sewa guna usaha, dimana produsen atau pabrikan juga

berperan sebagai perusahaan sewa guna usaha sehingga jumlah

transaksi termasuk bagian laba sudah diperhitungkan oleh produsen

atau pabrikan.

d. Leveraged Lease

Suatu transaksi sewa guna usaha, selain melibatkan lessor dan lessee

juga melibatkan bank atau kreditor jangka panjang yang membiayai

bagian terbesar transaksi.

e. Cross Border Lease

Transaksi pada jenis ini merupakan suatu transaksi leasing yang

dilakukan dengan melewati batas suatu negara.

f. Full Service Lease

Yang dimaksud dengan full service lease adalah leasing dengan mana

53

pihak lessor bertanggung jawab atas pemeliharaan barang, membayar

asuransi dan pajak.

g. Captive Leasing

Yang dimaksud dengan captive leasing adalah leasing yang ditawarkan

oleh lessor kepada langganan tertentu yang telah terlebih dahulu ada

hubungan dengan lessor. Dalam hal ini, biasanya yang menjadi barang

objek leasing adalah barang yang merupakan merek dari lessor sendiri

(Fuady, 1999: 18-20).

4. Perbedaan Leasing dengan Perjanjian Lain

a. Perbedaan Leasing dengan Perjanjian Sewa-Menyewa (Renting)

Leasing adalah suatu metode pembiayaan sedangkan perjanjian sewa-

menyewa belum tentu bertujuan pembiayaan perusahaan. Dalam

leasing, seluruh resiko obyek ada pada leassee dan pada umumnya

pemeliharaannya pun menjadi kewajiban lessee, sedangkan dalam

sewa-menyewa, penyewa ikut memikul resiko obyek sewa-menyewa.

Imbalan jada yang dibayar pada perjanjian sewa-menyewa adalah uang

sewa, yaitu uang sewa ini tidak terhutang apabila perjanjian sewa

diakhiri atau dibatalkan asal saja barang yang disewa dikembalikan.

Sedangkan dalam leasing, lessor berkepentingan memperoleh suatu

imbalan jasa (uang sewa) yang pada pokoknya merupakan tebusan

berkala harga perolehan barang ditambah ongkos pembiayaan, dan lagi

pula pihak lessee tetap berkewajiban membayar seluruh jumlah imbalan

jasa tersebut serta mengembalikan barang yang di lease.

54

b. Perbedaan Leasing dengan Perjanjian Sewa-Beli (Hirepurchase)

Sewa beli adalah jual beli barang dengan cara memperhitungkan setiap

pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga

barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu

perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual

kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas pembeli kepada

penjual. Pada leasing, lesor biasanya merupakan yang menyediakan

dana dan membiayai pembelian barang tersebut seluruhnya dan

bertindak sebagai lembaga keuangan, sedangkan pada sewa-beli penjual

adalah produsen atau pedagang yang berusaha menjual barangnya.

Masa leasing biasanya ditetapkan sesuai dengan umur kegunaan barang

yang diperkirakan dan angsuran imbalan jasa disesuaikan dengan hasil

usaha lessee yang diperkirakan oleh lessor, sedangkan sewa-beli masa

pembayaran angsuran ditetapkan atas dasar kemampuan pembeli.

c. Perbedaan Leasing dengan Jual Beli secara Angsuran (Instalment Sales)

Jual beli dengan angsuran adalah jual beli barang di mana penjual

melaksanakan penjualan barang dengan cara menerima pelunasan

pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dalam beberapa kali angsuran

atas harga barang yang telah desepakati bersama dan yang diikat dalam

suatu perjanjian serta hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual

kepada pembeli pada saat barangnya diserahkan oleh penjual kepada

pembeli. Pada jual beli dengan angsuran, hak milik berpindah pada saat

55

barang diserahkan penjual kepada pembeli, sedangkan pada leasing hak

milik atas barang tetap pada lessor. Pada leasing, jangka waktunya

disesuaikan dengan masa guna dari barang yang di leasedkan,

sedangkan pada jual beli dengan angsuran ditetapkan sepihak oleh

penjual.

d. Perbedaan Leasing dengan Pinjaman Uang

Pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu

memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-

barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang

belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam

dan keadaan yang sama pula (Tunggal, 1994: 4-11).

5. Keuntungan dan Kerugian Leasing

Keuntunga Leasing:

a. Fleksibel

b. Tidak diperlukan jaminan

c. Capital saving

d. Cepat dalam pelayanan

e. Pembayaran angsuran lease diperlakukan sebagai biaya operasional

f. Sebagai pelindung terhadap inflasi

g. Adanya hak opsi bagi lesse pada akhir masa lease

h. Adanya kepastian hukum

i. Terkadang leasing merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan

aktiva bagi suatu perusahaan (Soekardi, 1990: 12-13).

56

Kerugian Leasing:

a. Pembiayaan secara leasing merupakan sumber pembiayaan yang relatif

mahal bila dibandingkan dengan kredit investasi dari bank.

b. Barang modal yang di leassee tidak dapat dicantumkan sebagai unsur

aktiva lessee untuk jutuan collateral credit dari bank.

c. Bagi para pengusaha tertentu kadang-kadang timbul masalah prestise

antara memiliki sendiri barang modal atau lease.

d. Resiko yang lebih besar pada lessor (Soekardi, 1990: 14).

57

BAB III

Gambaran Umum BMT Al-Huda dan PT. Adira Finance

A. Gambaran Umum BMT Al-Huda

1. Sejarah Perkembangan BMT A-Huda

Pada tahun 1996, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)

wonosobo yang dikomandoi oleh Bapak dr. Agung, Bapak Muhyidin, dan

Bapak Triono, mempunyai program pemerintah dari dinas tenaga kerja

yang bekerja sama dengan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK)

untuk mengadakan pelatihan Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional

(TKPMP). Dari sinilah awal mula berdirinya BMT-BMT di Wonosobo.

Bapak Triono mencari dan mengumpulkan para sarjana di Kab. Wonosobo

yang belum punya pekerjaan tetap untuk diikutkan pelatihan TKPMP. Pada

waktu itu ada 12 BMT yang ikut pelatihan pada tanggal 12-26 Desember

1996 dan dilantik oleh Bapak Harmoko menteri Penerangan Republik

Indonesia.

Setelah mengikuti pelatihan selama dua pekan para sarjana ini

diharapkan tidak lagi mencari pekerjaan, tetapi harus menciptakan

pekerjaan karena sudah dilatih dan diberikan ketrampilan (tidak lagi

mengedarkan ijazah dari perusahaan satu ke perusahaan lain untuk

melamar kerja melainkan menerima ijazah untuk dipekerjakan) tetapi

dalam kenyataannya hanya ada lima BMT yang bisa berdiri dari hasil

pelatihan tersebut yaitu BMT Al- Huda, BMT Marhamah, BMT Al-Amin,

58

BMT Melati, dan BMT Al-Jami.

Setelah selesai mengikuti pelatihan yang berakhir bulan Desember

1996, maka mulai bulan Januari 1997 Bambang Ali Rahman Hakim

mengajak kawan-kawan yang berprofesi guru untuk mendirikan BMT,

tetapi banyak yang tidak mau, karena pada awal tidak menerima bayar atau

gaji dan harus mencari bayar atau gaji sendiri. Kemudian Bambang Ali

Rahman Hakim mengajak pada teman-teman pengajar Taman Pendidikan

Al-Quran (TPQ), alhamdulillah teman-teman ustadzah TPQ ini

mendukung dan siap untuk mendirikan BMT.

Selama tiga bulan yaitu dari bulan Januari sampai dengan bulan

Maret Bambang Ali Rahman Hakim dan Triono merancang logo BMT Al-

Huda dan juga membahas persiapan pertemuan yang nanti akan digunakan

untuk pertemuan calon anggota pendiri. Setelah dirasa persiapannya sudah

cukup untuk mendirikan suatu lembaga yang dinamakan BMT Al-Huda

maka Bambang Ali Rahman Hakim mengajak teman-teman untuk

mempersiapkan diri.

Bambang Ali Rahman Hakim untuk mengawali pendirian BMT Al-

Huda mengundang tokoh masyarakat dan warga sekitar untuk mendukung

dan mendirikan BMT. Tempat acaranya di gedung bekas TK ABA 1

Sudagaran Wonosobo. Dari 60 undangan yang disebarkan, 49 orang yang

dapat menghadiri acara tersebut, namun tidak lebih dari seperempatnya

yang mendukung, dan hanya ada satu orang yang langsung mendaftarkan

diri sebagai anggota pendiri BMT Al-Huda.

59

Dengan modal kepercayaan satu orang pendiri tadi, kami

termotivasi karena latar belakang kondisi ekonomi pada waktu itu dan

semangat untuk memberdayakan ekonomi umat. Dengan bermodalkan awal

pinjaman dari Bapelurzam (kini menjadi lazizMu) sebesar Rp. 500.000,-

(lima ratus ribu rupiah) Bambang Ali Rahman Hakim yang telah merekrut

tiga prang lainnya yaitu Nurdiana, Farikhah Qamarul Umi dan Rini

Marliyati Farida, pada tanggal 14 April 1997 BMT Al-Huda secara resmi

berdiri.

Perjalanan sampai berhasil berdiri memang tidak mudah. BMT Al-

Huda berdiri bukan lantas perjuangan selesai, justru perjuangan baru saja

dimulai. Dengan menempati gedung bekas TK ABA Jl. Veteran Sudagaran,

yang dalam kondisi reot penuh penyangga di sana-sini, BMT Al-Huda

mengawali start perjuangannya. Mulai dari masalah trush atau kepercayaan

dari masyarakat sampai dengan problematika manajemen internal sebuah

lembaga baru, di alami oleh BMT Al-Huda pada awal-awal berdiri.

Pendiri awal BMT Al-Huda, Bambang Ali Rahman Hakim,

Nurdiana, Farikhah Qamarul Umi, Rini Marliyati Farida dan Triono yang

mereka semua adalah aktifis dakwah di TPQ, menjalankan usaha dengan

penuh ghirah perjuangan yang kuat. Pada lima bulan pertama perjalanan

BMT Al-Huda karyawan tidak menerima gaji sepersenpun karena memang

belum membuahkan hasil, dan pada bulan ke enam mereka baru menerima

gaji pertamanya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sebuah hasil

yang tidak akan pernah terlupakan.

60

Seiring berjalannya waktu BMT Al-Huda yang kemudian

mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari berbagai lapisan masyarakat

untuk menjadi anggota, dan untuk semakin memantapkan langkahnya,

maka pada tanggal 21 September 1998 melegalitaskan usahanya dengan

berbadan hukum Koperasi (Hakim, 2014: 19-23).

2. Visi dan Misi BMT Al-Huda

a. Visi

KJKS BMT Al-Huda yang dapat memahami segala kebutuhan anggota

dn menentramkan dengan transaksi yang islami

b. Misi

1) Melayani dengan santun, berkepribadian cakap, jujur dan cerdas

2) Memperluas jaringan dan menumbuhkan peluang usaha

3) Mengembangkan mitra usaha yang berkesinambungan dalam

Tatanan Ekonomi Islam

4) Menjadi lembaga keuangan Islam yang profit dan bermanfaat

5) Meningkatkan kesejahteraan umat (Hakim, 2014: 10).

3. Prinsip Operasional BMT Al-Huda

Baitul Mall Wattamwil (BMT) menganut prinsip-prinsip operasional

sebagai berikut:

a. Prinsip keadilan

Dalam prindip ini BMT memiliki kekuatan tersendiri yang

berbeda dengan sistem konvensional. Penerana sistem bagi hasil, di

dalamnya terkandung dimensi keadilan dan pemerataan.

61

b. Prinsip kemitraan

Prinsip kemitraan adalah bahwa Baitul Mall Wattamwil

(BMT) menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna

dana, maupun Baitul Mall Wattamwil pada kedudukan yang sam dan

sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko, dan

keuntungan yang berimbang antara nasabah penyumpan dana, maupun

Baitul Mall Wattamwil. Dengan sistem bagi hasil yang diterapkan,

Baitul Mall Wattamwil mensyaratkan adanya kemitraan nasabah harus

secara bersama-sama (Wawancara dengan bapak Mutholib, 2017).

4. Produk Layanan BMT Al-Huda

a. Produk simpanan

1) Simpanan Mudharobah; adalah simpanan dengan akad mudharobah

dan simpanan bisa diambil kapan saja setiap hari jam kerja.

2) Simpanan Hari Tua; adalah simpanan dengan akad mudharobah

tetapi dengan setoran per bulan dan jangka waktunya sudah ada

ketentuan.

3) Simpanan Berjangka; adalah simpanan dengan akad mudharobah

dan setoran minimal serta jangka waktu yang telah ditentukan.

4) Simpanan Haji; adalah simpanan dengan akad mudharobah yang

diperuntukkan bagi anggota yang berniat untuk menjalankan rukun

islam yang ke-5 dengan cara mempersiapkan anggaran melalui

simpanan Haji Al-Huda.

5) Simpanan Barokah; adalah simpanan dengan akad wadiah dengan

62

sistem kelompok, per kelompok terdiri dari 500 peserta, setoran

arisan dilakukan setiap bulan sekali, putaran kelompok selama 30

bulan, setiap bulan akan dilakukan pengundian pemenang arisan

dan pada bulan ke-31 arisan akan di bagikan kepada semua peserta

yang belum mendapatkan, yang juga disediakan doorprize untuk

peserta.

b. Pembiayaan

1) Pembiayaan Musyarokah (modal Kerja/Usaha)

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih

untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak

memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan

di bagi berdasarkan kesepakatan. Dana tersebut meliputi kas atau

aset non-kas yang di perkenankan oleh syariah.

2) Pembiayaan Murabahah (Jual-Beli)

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar

biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual

harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada

pembeli.

3) Pembiayaan Ijarah (Sewa/Multijasa/Manfaat)

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset

dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti

dengan pemindahan kepemilikan atas aset itu sendiri.

4) Pembiayaan Mudharobah (Investasi)

63

Mudharobah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana

pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana,

sedangkan pihak kedua (pengelola) bertindak sebagai pengelola,

dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan (Hakim, 2014: 55-59).

5. Contoh Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa di BMT Al-Huda

Akad Ijarah Multijasa di BMT digunakan untuk pembiayaan

pembelian sepeda motor. Pada saat nasabah ingin membeli motor namun

tidak memiliki uang, nasabah datang ke BMT untuk membeli sepeda motor

dengan cara pembiayaan ijarah multijasa. Kemudian pihak BMT membeli

motor ke dealer dan BMT menjualnya lagi kepada nasabah. Namun untuk

pembayarannya tergantung kesanggupan nasabah, apakah akan diangsur

per bulan atau dibayar pada waktu jatuh tempo. Dan untuk jumlah

angsurannya tersebut saling tawar menawar. Harga jual motor dari BMT

sebesar Rp. 16.500.000-, (enam belas juta lima ratus ribu rupiah). Dan

nasabah memilih cara membayarnya diangsur setiap bulan selama satu

tahun. Dengan rincian sebagai berikut:

a. Harga pokok sepeda motor : Rp. 14.500.000,-

b. Ujrah (bunga) : Rp. 2.000.000,-

c. Harga jual sepeda motor : Rp. 16.500.000,-

d. Angsuran per bulan : Rp.1.375.000,-

Ijarah multijasa ini prinsipnya hampir sama dengan murabahah. Akan

tetapi ijarah multijasa hanya menerima jasa, sedangkan murabahah

menerima barang (Wawancara dengan bapak Mutholib, 2017).

64

6. Pelaksanaan Produk Pembiayaan di BMT Al-Huda

Pelaksanaan produk pembiayaan di BMT Al-Huda adalah setiap

anggota atau nasabah melakukan pengajuan, misalnya bagi yang ingin

membeli sepeda motor. Kemudian diproses oleh pihak BMT dengan

menyerahkan dokumen, dan dokumen yang akan diserahkan kepada BMT

juga harus ada persyaratannya yaitu seperti KTP, KK, Surat Nikah, ada

argumen (alasan) mengapa nasabah melakukan pembiayaan, dan formulir.

Selain itu juga ada proses survei dari pihak BMT kepada nasabah. Dan

apabila dokumen sudah disetujui oleh Komite, yang terdiri dari AO,

Manajer Cabang, Manajer Area, Manajer RIS, Operasional, Manajer

Pembiayaan, dan Direktur. Ke tujuh Komite tersebut masing-masing

mempunyai hak untuk memverifikasi dan mempunyai hak untuk

memberikan keputusan atas pengajuan pembiayaan. Jadi tidak hanya satu

atau dua orang yang bisa memberikan keputusan atas pengajuan

pembiayaan, karena sudah ada Tim Komite yang terdiri dari tujuh orang

tersebut. Karena apabila hanya satu orang saja yang memberikan keputusan

maka bisa di nego. Namun apabila ada tujuh orang maka bisa

dipertimbangkan dengan adil, dan hal tersebut bisa menjadikan BMT lebih

aman karena banyak Tim Komite yang memverifikasi.

Setelah semua Komite setuju kemudian dibuatkan akad ijarah

multijasa. Setelah sudah ada perjanjian maka anggota datang untuk

melakukan penanda tanganan dengan berbagai pasal dan aturan-aturan

yang ada. Setelah selesai akad kemudian pihak BMT pergi ke Dealer untuk

65

membeli sepeda motor. Namun akad ijarah multijasa itu sendiri sifatnya

masih sewa-menyewa. Apabila nasabah belum lunas angsurannya maka

barang yang sudah diterima oleh nasabah harus dirawat baik-baik dan tidak

boleh sampai rusak. Dan apabila angsurannya macet maka bukan motornya

yang ditarik oleh pihak BMT melainkan jaminan. Misalnya nasabah

memberikan jaminan berupa sertifikat tanah, maka yang ditarik adalah

yang dijadikan sebagai jaminan tersebut (Wawancara dengan bapak

Mutholib, 2017).

B. Gambaran Umum Adira Finance

1. Sejarah Perkembangan Adira Finance

PT. Adira Finance adalah sebuah perusahaan pembiayaan non-

bank (multi finance). Bisnis utama yang di pasarkan oleh PT. Adira

Finance adalah kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat.

Selain memasarkan produk pembiayaan otomotif, Adira Finance juga

menawarkan produk pinjaman dana tunai yang menjadi tanggung jawab

Divisi Non Dealer Sales (NDS).

Adira Finance di dirikan pada tanggal 13 November 1990 dan

memulai operasi secara komersial pada tahun 1991. Kantor pusat Adiran

Finance berdomisili di The Landmark l Lantai 26-31, Jl. Jend. Sudirman

No. 1, Jakarta Selataan 12910. Adira Finance memiliki 531 jaringan usaha

yang terdiri dari kantor cabang, kantor perwakilan, kios dan dealer outlet

yang tersebar di seluruh wilayah Ind