Embed Size (px)
Citation preview
SKRIPSI
PELAYANAN PERIZINAN BERBASIS ELEKTRONIKA ONLINE DI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA
Disusun Oleh :
HAMILA MAKTUBLO
16520181
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2020
iv
MOTTO
“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”
(QS. Al-Baqarah: 286)
“Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak mengubah suatu nikmat yang telah
dianugerahkan-Nya kepada sesuatu kaum, sehingga kaum itu mengubah apa yang
ada pada diri mereka sendiri”
(QS. Al-Anfal: 53)
“Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu”
(QS. Al-Mukmin: 60)
“Jika seseorang maju dengan yakin sesuai petunjuk mimpinya, dan berusaha
keras untuk hidup seperti yang diimpikan, dia akan bertemu kesuksesan yang
tidak terduga dalam hidupnya. Dia akan melampaui sebuah batas yang tidak
terlihat; hukum-hukum yang baru, universal, dan lebih liberal akan terbentuk
disekitar dirinya; dia akan hidup dengan lisensi dari kehidupan yang lebih mulia”
(Henry David Thoreau)
v
PERSEMBAHAN
Bismillaahirrohmaanirrohiim
Puji Syukur Kepada Allah SWT karena dengan segala karunia-Nya yang dilimpahkan
sehingga saya mampu menyelesaikan Tugas Akhir (Skripsi) untuk memenuhi persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Strata (1) di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa
“APMD” Yogyakarta.
Karya sederhana ini saya persembahkan kepada:
1. Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga
kupersembahkan karya sederhana ini kepada Mama Jaleha dan Bapa Talib yang telah
memberikan kasing sayang, yang telah memberikan dukungan baik moril maupun
materil, yang selalu berdoa dalam setiap saat untuk kebaikan anak-anaknya, yang selalu
memberikan nasehat, memberikan teguran-teguran bila saya salah, selalu memberikan
semangat, yang selalu memberikan kepercayaan dalam setiap langkah saya, dan selalu
memberikan cinta kasih yang tak terhingga, hingga saya bisa menyeselaikan studi S1
saya. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Mama & Bapa bahagia karena
saya sadar selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Terimakasih Mama &
Terimakasih Bapa.
2. Kepada Bapa Tua Faris & Mama Tua Ega yang selalu memberikan dukungan materil
maupun moral, selalu memenuhi kebutuhan saya, memberikan motivasi, selalu
bertanya bagaimana kuliahnya lancar tidak, bisa tidak, sanggup tidak dengan adanya
pertanyaan-pertanyaan itu membuat saya bersemangat untuk menuntaskan kuliah di
tanah rantau (jogja) ini, selalu memperhatikan saya sehingga saya tidak merasa
kekurangan dan saya selalu merasa bersyukur karena diperhatikan. Ba Tua & Ma Tua
vi
terimakasih karena selalu menjadi pendukung dan penyemangat untuk saya
menyelesaikan kuliah saya.
3. Kepada Nene, Tete, Nene Onco, Tete Onco, Onco Am, Onco Ima, Onco Nia, Om Unu,
Ade-adeku Ita, Ipang, Amin, Fadil, Riska yang terkasih yang selalu bertanya kapan
pulang katong su rindu, Tengah Jija, Om Nul, Om Abu, Bibi Oda dan Om-om & Bibi-
bibi lainnya yang mana saya tidak bisa menyebut satu persatu. Terimakasi atas
dukungan yang diberikan baik moral maupun materil, memberikan kepercayaan, dan
untuk Keluarga semua yang ada di kampung Waigama, Waisai dan di Sorong
terimakasih atas dukungan yang diberikan sehingga membuat saya semangat untuk
menggapai gelar sarjana (S1) di Kota Yogyakarta.
4. Terimakasih kepada Bapak Dosen Drs. Hastowiyono, MS yang telah membimbing saya
dengan sabar, dengan penuh ketelitian, dan memberikan pemahaman sehingga saya
dapat menyelesaikan Skripsi saya. Terimakasi atas semuanya Pak.
5. Untuk sahabat saya Paskalia yang dari SD sampai Kuliah kita selalu bersama
terimakasih karena selalu saling mendukung, selalu mendengar saya, selalu memberi
teguran bila saya salah, selalu memberikan motivasi, selalu memberikan tawa, sedih,
suka maupun duka, semoga kita selalu bersahabat ya.
Terimakasih kepada teman dekat saya Sitna yang dari SMA sampai Kuliah kita selalu
bersama juga, selalu mendukung saya, selalu tegur “mil ingat kerja skripsi itu” sampai
kadang-kadang saya merasa kesal dengan teguran itu, tapi saya berterimakasih karena
selalu memperhatikan saya.
Terimakasih kepada Kaka Tere yang menjadi kaka, teman rasa sodara, yang selalu ada
disetiap saat, yang selalu berkata iya disetiap orang meminta bantuan bahkan saat kaka
susah sekalipun, terimakasih karena selalu mendukung saya, membantu saya,
vii
memberikan motivasi, memberikan arahan, nasehat, hiburan dan semangat sehingga
saya dapat menyelesaikan tugas akhir saya.
Terimahkasih kepada Fitroh yang selalu memberikan semangat, memberikan
dukungan, yang menjadi panter jalan-jalan keliling jogja, yang selalu panggil-panggil
“mil mil mil mil aku bosan ayolah kemana gitu” terimakasih karena atas
kebersamaannya selama kurang dari 4 tahun ini.
6. Terimakasih untuk teman seperantauan dan seperjuangan George, Asmara, Apsalon
yang telah mendukung, membantu, mensuport saya sehingga saya dapat menyelesaikan
Skripsi ini.
7. Terimakasih kepada Pemerintah Daerah Raja Ampat khususnya Dinas Pendidikan yang
telah menjadi wadah dalam memberikan beasiswa, yang sangat berjasa dalam
perjalanan perguruan tinggi saya sehingga dalam proses perkuliahan saya dapat
berjalan dengan lancar.
8. Terimakasih untuk teman seperjuangan Erika, Lupi, Bella, Renata, Vivin, Anding,
Naeng, Desi, Andre dan teman-teman seperjuangan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2016
yang tidak dapat saya sebut satu persatu.
9. Terimakasih untuk teman-teman seperjuangan, seperantauan beasiswa daerah Aisyah,
Wasti, Nice, Paskalia, Ka Yolin, George, Ka Gio, Arbi, Akon, Kemi, Luki, Agus, Elli,
Ichat.
10. Terimakasih untuk teman Betahri Squad Erni dan Dini yang selalu memberi dukungan
dan untuk teman-teman Garuk-Garuk Squad Mumun, Susan, Ka Angel, Ka Ermi, Vina,
Susi, Dea, Julita, Dewi, Sri dan Fitri yang kadang bertanya “mila/ka mila bagaimana
skripsinya, semangat ka mil” terimkasih atas perhatian-perhatian yang berikan.
11. Untuk Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”
viii
KATA PENGANTAR
Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-
Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skirpsi dengan baik yang berjudul
“Pelayanan Perizinan Berbasis Elektronika Online Di Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Kota Yogyakarta”. Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi persyaratan
memperoleh gelar Sarjana S-1 pada program studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi
Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
Terselesaikannya Tugas Akhir Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan
berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada
pembimbing yang terhormat Bapak Drs. Hastowiyono, MS selaku dosen pembimbing, yang
telah meluangkan waktu, tenaga, dan juga pikirannya untuk membimbing penulis dalam
menyusun Skripsi ini. Salain pembimbing penulis juga ingin mengucapkan terimakasih
kepada yang terhormat:
1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M. Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan
Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Gregorius Sahdan, S IP, MA selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah
Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak dan Ibu Dosen pengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi
Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu
pengetahuan selama penulis menempuh studi.
4. Seluruh Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta selaku
pemberi layanan perizinan online yang telah memberikan kemudahan dalam proses
pengambilan data untuk penulisan Skripsi ini.
ix
5. Masyarakat Kota Yogyakarta selaku penerima layanan perizinan online yang telah
membantu penulis dalam mengumpulkan data.
6. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih karena
telah membantu penulis dalam menyusun Skripsi ini.
Semoga segala doa, bantuan, bimbingan, dukungan ilmu, inspirasi dan motivasi yang
telah diberikan kepada penulis, senantiasa memdapat balasan dan perlindungan dari Allah
SWT.
Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena masih
banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu dengan hati yang tulus, penulis mohon
saran dan kritik yang membangun sehingga dapat digunakan sebagai masukan dalam
penyempurnaan Skripsi ini. Harapannya, semoga Skripsi ini dapat memberikan sedikit
sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang pelayanan publik
yang dipelajari dalam ilmu pemerintahan yang lebih efektif, efisien dan modern dalam
mengikuti perkembangan zaman di era digital ini dan dapat bermanfaat bagi semua yang
membancanya.
Yogyakarta, 15 April 2020
Penulis
Hamila Maktublo
x
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ....................................................................................................... i
HALAMAN PENGESAHAN ......................................................................................... ii
HALAMAN PERNYATAAN ......................................................................................... iii
MOTTO .. ...................................................................................................................... iv
HALAMAN PERSEMBAHAN ...................................................................................... v
KATA PENGANTAR .................................................................................................... viii
DAFTAR ISI .................................................................................................................. x
DAFTAR TABEL ........................................................................................................... xiii
DAFTAR GAMBAR ...................................................................................................... xiv
INTISARI ....................................................................................................................... xv
BAB 1 PENDAHULUAN ..........................................................................................
A. Latar Belakang Masalah ........................................................................... 1
B. Rumusan Masalah .................................................................................... 8
C. Tujuan Penelitian...................................................................................... 9
D. Manfaat Penelitian .................................................................................... 9
E. Kerangka Konseptual ............................................................................... 9
1. Birokrasi dan Pelayanan Publik ......................................................... 9
1.a. Konsep Birokrasi ........................................................................ 9
1.b. Konsep Pelayanan Publik ............................................................ 16
2. Electronic Government ...................................................................... 22
a. Pengertian Electronic Government ............................................... 22
b. Tipe-tipe Relasi Electronic Government....................................... 27
c. Pengembangan Electronic Government ........................................ 31
xi
F. Ruang Lingkup ......................................................................................... 33
G. Metode Penelitian ..................................................................................... 33
1. Jenis Penelitian .................................................................................. 33
2. Obyek Penelitian ............................................................................... 34
3. Subyek Penelitian .............................................................................. 34
4. Teknik Pengumpulan Data ................................................................. 35
5. Teknik Analisis Data ......................................................................... 37
BAB II PROFIL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINANA KOTA
YOGYAKARTA ...........................................................................................
A. Sejarah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan ......................................... 39
B. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan ............................... 41
C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan ................................................................................................... 41
D. Isu-Isu Strategis ......................................................................................... 42
E. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan ...................... 43
F. Sarana dan Prasarana ................................................................................. 53
G. Pelayanan Online....................................................................................... 65
H. Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Online atau Online
Single Submission (OSS) di Kota Yogyakarta ............................................ 66
I. Jenis-Jenis Pelayanan ................................................................................ 67
BAB III ANALISIS PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS
ELEKTRONIK OLEH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA ..................
A. Pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik .................................... 71
1. Prosedur dan Mekanisme Pelayanan Publik Berbasis Elektronik .......... 72
a. Prosedur/tatacara pelayanan publik berbasis elektronik .................. 72
xii
b. Persyaratan pelayanan publik berbasis elektronik, baik teknis
maupun administrative ................................................................... 77
c. Rincian biaya/tariff pelayanan berbasis elektronik dan tatacara
pembayarannya .............................................................................. 79
d. Jangka waktu penyelesaian pelayanan berbasis elektronik .............. 81
2. Pelayanan Kebutuhan Masyarakat yang Awam terhadap Layanan
Elektronik ............................................................................................ 83
3. Kendala-kendala dalam Proses Layanan Berbasis Elektronik baik bagi
Pemberi Layanan maupun Penerima Layanan ...................................... 85
4. Tanggapan atau Respon Pengguna Layanan (masyarakat) terhadap
Efektivitas dan Efisiensi (waktu dan biaya) atas Layanan Berbasis
Elektronik ............................................................................................ 87
BAB IV PENUTUP ......................................................................................................
A. Kesimpulan .............................................................................................. 92
B. Saran ........................................................................................................ 95
DAFTAR PUSATAKA ................................................................................................... 96
LAMPIRAN ...................................................................................................................
xiii
DAFTAR TABEL
1.1 Data Informan .......................................................................................................... 35
2.1 Sumber Daya Manusia .............................................................................................. 50
2.2 Berdasarkan Jabatan .................................................................................................. 51
2.3 Berdasarkan Golongan .............................................................................................. 52
2.4 Berdasarkan Jenis Kelamin ........................................................................................ 53
xiv
DAFTAR GAMBAR
2.1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta ........... 49
2.2 Foto Ruang Pelayanan ............................................................................................... 54
2.3 Foto Layanan 1 (satu) ................................................................................................ 55
2.4 Foto Layanan 2 (dua) ................................................................................................ 55
2.5 Foto Layanan 3 (tiga) ................................................................................................ 56
2.6 Foto Layanan 4 (empat) ............................................................................................. 56
2.7 Foto Layanan 5 (lima) ............................................................................................... 57
2.8 Foto Pengambilan Nomor Antrian ............................................................................. 58
2.9 Foto Bank BPD DIY ................................................................................................. 59
2.10 Foto Tempat Foto Copy ........................................................................................... 59
2.11 Foto Komputer Mandiri ........................................................................................... 60
2.12 Foto Perpustakaan ................................................................................................... 60
2.13 Foto Ruang Bermain Anak ...................................................................................... 61
2.14 Foto Kotak Pengaduan............................................................................................. 61
2.15 Foto Kursi Roda ...................................................................................................... 62
2.16 Foto Petunjuk Arah ................................................................................................. 62
2.17 Foto Mushola .......................................................................................................... 63
2.18 Foto Ruang Laktasi ................................................................................................. 63
2.19 Foto Kulkas ............................................................................................................. 64
2.20 Foto Kamar Mandi .................................................................................................. 64
2.21 Alur Pelayanan IMB ................................................................................................ 69
xv
INTISARI
Pada era globalisasi saat ini, teknologi menjadi sebuah kebutuhan bagi setiap individu
dalam mengikuti trend perkembangan zaman. Perkembangan teknologi di abad 20 semakin
mempengaruhi kehidupan di seluruh lapisan masyarakat. Pengguna teknologi informasi dan
komunikasi di lingkungan pemerintahan dan lembaga publik merupakan suatu keharusan
yang tidak dapat ditawar lagi. E-Government atau pemerintahan berbasis elektronik semakin
berperan penting bagi semua pengambil keputusan. Dinas Penamanan Modal dan Perizinan
Kota Yogyakarta telah menyediakan layanan perizinan secara online, merupakan perwujudan
dari adaptasi e-Government. Layanan perizinan online di Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Kota Yogyakarta mulai diterapkan sejak tahun 2012 dengan tujuan untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga memudahkan masyarakat dalam
mengurus perizinan. Perizininan secara online ini baru dapat dirasakan oleh masyarakat pada
tahun 2018, semua sistem pelayanan perizinan berubah dari manual ke sistem online.
Perubahan sistem pelayanan ini kurang disertai dengan sosialisasi yang intens kepada
khalayak umum, sehingga masih banyak masyarakat yang belum tahu dan masih bingung
dengan tata cara yang harus dilakukan ketika hendak mengurus surat perizinan. Rumusan
masalah bagaimana prosedur dan mekanisme pelayanan publik berbasis elektronik?
Bagaimana dinas terkait menjawab kebutuhan masyarakat yang awam terhadap layanan
elektronik? Apa kendala-kendala dalam proses layanan berbasis elektronik baik bagi pemberi
layanan maupun penerima layanan? Dan bagaimana tanggapan pengguna layanan terhadap
efektivitas dan efisiensi layanan berbasis elektronik?
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan layanan perizinan berbasis elektronika
online. Data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara dan
dokumentasi yang secara langsung dilapangan dengan metode penelitian adalah deskriptif
kualitatif. Teknik untuk menguji validitas atau keabsahan data dilakukan dengan cara
triangulasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yang
dilakukan melalui beberapa tahap yaitu menelaah data, reduksi data, menyusun satuan-
satuan, dan interpretasi data.
Dari hasil penelitian diketahui bahwa layanan perizinan online merupakan inovasi
layanan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga
memudahkan masyarakat dalam mengurus perizinan. Keberadaan pelayanan perizinan online
yang disediakan oleh pemerintah itu belum termanfaatkan secara optimal oleh masyarakat
Kendala yang dirasakan dalam dinas sendiri yaitu masyarakat yang belum tahu tentang
layanan online, belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas terkait dengan
layanan perizinan online, kurangnya penguatan internetnya, dan penguatan kelembagaan
terkait dengan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) nya. Sedangkan kendala yang
dirasakan oleh pengguna layanan yaitu kurangnya informasi terkait layanan perizinan online
dan bahkan tidak mengetahui tentang layanan online ini. Kendala lainnya adalah pemenuhan
persyaratan baik teknik maupun administrasi dalam mengurus izin online. Tentunya dengan
adanya layanan perizinan online ini akan mempermudah masyarakat dalam mengurus proses
perizinan, menghemat waktu, lebih cepat dan hemat biaya sehingga akan lebih efektif dan
efisien dan bertujuan untuk meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik (good
governance).
Kata Kunci: Pelayanan, perizinan, online, e-Government
1
BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan, menyelenggarakan
pembangunan dan menyelenggarakan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus
masyarakat, dengan menciptakan ketentraman dan ketertiban yang mengayomi dan
menyejahterakan masyarakatnya. Pelayanan publik merupakan bagian penting dalam
meningkatkan daya tarik suatu Pemerintah Daerah untuk menjadi tujuan investasi.
Pelayanan publik yang baik khususnya dalam hal pengurusan perijinan, menjadi syarat
utama terciptanya iklim investasi di berbagai sektor.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
ditegaskan bahwa peran pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran
serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip
demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah. Kebijakan tersebut sejalan
dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
pelayanan publik, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik wajib
menjamin penyediaan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan azas umum
pemerintah Daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan otonomi
daerah yang semakin besar diharapkan mampu memberikan keleluasaan bagi Pemda
untuk mewujudkan kualitas pelayanan publik mudah dan cepat sesuai dengan kekhasan
setiap daerah.
Tuntutan terhadap pelayanan publik yang baik dan memuaskan kepada masyarakat
menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Pemerintah harus dapat
2
mengubah pelayanan publik yang buruk menjadi lebih baik. Secara umum, masalah
pelayanan publik yang bersumber dari internal penyedia layanan, terutama yang terkait
dengan sistem dan prosedur pelayanan yang berbelit-belit, sikap diskriminatif, budaya
tidak mau melayani, banyaknya pungutan liar dan penempatan sumber daya aparatur
yang tidak berdasarkan kompetensi. Selain masalah yang terjadi di lingkungan internal
penyedia layanan, permasalahan pelayanan publik juga dapat terjadi di lingkungan
eksternal atau pihak penerima layanan (masyarakat). Contohnya masyarakat merasa
dirugikan waktunya, tenaganya, belum lagi biaya yang harus dikeluarkan dan kendala-
kendala lain yang dialami oleh penerima layanan.
Pada era globalisasi saat ini, teknologi menjadi sebuah kebutuhan bagi setiap
individu dalam mengikuti trend perkembangan zaman. Perkembangan teknologi di
abad 20 semakin mempengaruhi kehidupan di seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat
mengalami perubahan dalam interaksinya dengan pemerintah seperti keterlibatan
masyarakat dalam perumusan kebijakan dan perubahan dalam mengakses informasi.
Akibatnya Negara didorong untuk melakukan upaya dalam membangun pemerintahan
digital. Di sektor pemerintahan, pemakaian teknologi internet dikenal dengan sebutan
elektronik Government (e-Government) atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE). (https://www.jurnal.fisipunija.ac.id)
Di era yang serba canggih dan terbuka ini pengguna teknologi informasi dan
komunikasi di lingkungan pemerintahan dan lembaga publik merupakan suatu
keharusan yang tidak dapat ditawar lagi. Teknologi menjadi sebuah kebutuhan bagi
setiap individu dan dengan adanya ternologi dapat meningkatkan kualitas pelayanan
publik yang lebih responsif, efektif, efisien dan akuntabel. Hal tersebut menyebabkan
e-Government atau pemerintahan berbasis elektronik semakin berperan penting bagi
semua pengambil keputusan. Pemerintah Tradisional (tradisional government) yang
3
identik dengan administrasi berbasis kertas mulai ditinggalkan. Transformasi
tradisional government menjadi elektronik Government (e-Government) menjadi salah
satu isu kebijakan publik yang hangat dibicarakan saat ini. Berdasarkan definisi dari
Bank Dunia (World Bank), e-Government mengacu pada penggunaan oleh lembaga
pemerintah dari teknologi informasi (seperti: Wide Area Networks, internet, dan
komputasi bergerak) yang memiliki kemampuan untuk mengubah hubungan dengan
warga negara, bisnis, dan pihak yang berkepentingan. Dalam prakteknya, e-
Government adalah penggunaan internet untuk melaksanakan urusan pemerintah dan
penyediaan pelayanan publik yang lebih baik dan cara yang berorientasi pada pelayanan
masyarakat. (Indrajit, Richardus Eko. (2002). Electronic Governement )
Secara ringkas tujuan yang ingin dicapai dengan implementasi e-Government
adalah untuk menciptakan customer online bukan in-line. E-Government bertujuan
memberikan pelayanan tanpa adanya intervensi pegawai institusi publik dan sistem
antrian yang panjang hanya untuk mendapatkan suatu pelayanan yang sederhana.
Selain itu e-Government juga bertujuan untuk mendukung good governance.
Penggunaan teknologi yang mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi
dapat mengurangi korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
lembaga publik. E-Government dapat memperluas partisipasi publik dimana
masyarakat dimungkinkan untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan/kebijakan
oleh pemerintah. E-Government juga diharapkan dapat memperbaiki produktifitas dan
efisiensi birokrasi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Adapun konsep dari e-
Government adalah menciptakan interaksi yang ramah, nyaman, transparan dan murah
antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah dan perusahaan bisnis dan hubungan
antar pemerintah. (Indrajit, Richardus Eko. (2002). Electronic Governement )
4
Inisiatif e-Government di Indonesia telah diperkenalkan melalui Instruksi Presiden
No. 6/2001 tgl. 24 April 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan
Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi
telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi.
Lebih lanjut lagi e-Government wajib diperkenalkan untuk tujuan yang berbeda di
kantor-kantor pemerintahan. Administrasi publik adalah salah satu area dimana internet
dapat digunakan untuk menyediakan akses bagi semua masyarakat yang berupa
palayanan yang mendasar dan mensimplikasi hubungan antar masyarakat dengan
pemerintah.
Istilah e-Government menurut Bhatnagar (2009) lazim digunakan untuk
menggambarkan segala jenis penggunaan teknologi informasi dalam sektor publik.
Perkembangan e-Government saat ini memunculkan trend baru lahirnya pelayanan
publik terpadu secara online (one-stop service) sehingga memudahkan masyarakat
mengakses berbagai pelayanan publik melalui satu platform dan membuka data dan
informasi ke publik sebagai bentuk partisipasi masyarakat. Almabareh (2010)
menyatakan konsep e-Government yang mengarah pada penggunaan teknologi
informasi dan komunikasi untuk berinteraksi dengan masyarakat menggunakan media
elektronik seperti telepon, fax, email dan internet.
Interaksi langsung dalam layanan dinilai kurang efektif dan membutuhkan waktu
yang lama, mengindikasikan adanya hambatan ruang dan waktu dalam penyampaian
informasi dan penyediaan pelayanan publik. Kemampuan teknologi informasi dan
komunikasi terutama internet tidak mengenal lokasi, batasan jarak, dan waktu.
Schwanen (2007) bahwa teknologi informasi dan komunikasi dapat mencakup aktifitas
dengan area yang luas dengan penggunaan yang lebih fleksibel.
5
Peningkatan pelayanan publik yang transparan, efektif, efisien, dan partisipatif
dipercaya mengarah pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance). Menurut UNESCAP (dalam Weiss, 2006) konsep good governance
mendasarkan pada pemerintahan yang terbuka, terpercaya, efektif dan efisien,
transparan, partisipatif, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Konsep good
governance sangat penting dalam pembangunan, karena di dalam pembangunan
dibutuhkan tata kelola yang baik dari institusi yang membuat perencanaan dan juga
mengampu kebijakan. Wujud dari good governance sebagai tata kelola pemerintahan
yang baik adalah keberhasilan dari pembangunan suatu wilayah.
Digitalisasi tata kelola pemerintahan ini juga merupakan langkah nyata reformasi
birokrasi yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Seiring
berkembangnya zaman, birokrasi pemerintahan pun harus beradaptasi. Implementasi e-
Government akan menekan praktik curang dalam birokrasi, seperti pungutan liar, suap-
menyuap, bahkan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Di tengah tantangan dunia
menghadapi revolusi 4.0 ini, penerapan e-Government bagi penyelenggara Negara
adalah sebuah keharusan, bukan pilihan. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun
2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, seluruh penyelenggara Negara
mulai dari pusat hingga daerah ‘dipaksa’ untuk menerapkan e-Government secara
terintegrasi sebagai babak baru pengelolaan semua urusan pemerintahan dan pelayanan
masyarakat menerapkan SPBE. Digitalisasi sistem pemerintahan ini, adalah salah satu
cara untuk mereformasi birokrasi yang bermuara pada pelayanan publik yang prima.
Penerapan SPBE secara opitimal akan berdampak pada integrasi sistem sehingga
meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Semua pimpinan instansi pemerintah, dari pusat
hingga daerah, harus mendukung akselerasi SPBE pada tiga domain utama, yaitu
kebijakan, tata kelola dan pelayanan. (https://www.menpan.go.id/)
6
Salah satu bentuk pelayanana secara elektronik dapat dilihat pelayanan perizinan
dan non perizinan dengan sistem online yang dilaksanakan oleh beberapa pemerintah
daerah yang ada di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Surabaya dan lain-lain.
Kebijakan e-Government di Kota Yogyakarta tercantum dalam Peraturan Walikota
No. 78/2007 tentang e-Government. Berdasarkan peraturan tersebut Kota Yogyakarta
perlu melaksanakan standar pelayanan didukung oleh TIK. Contoh layanan yang dibuat
oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta yaitu telah melaksanakan
pelayanan publik melalui sistem online yang dapat diakses melalui web dinas maupun
dalam bentuk aplikasi. Terdapat 31 dari 36 perizinan yang dapat diproses secara online.
Ada dua bentuk pelayanan perizinan yaitu pelayanan Perizinan NON-Berusaha dan
Perizinan Berusaha. Dalam perizinan NON-Berusaha yang dilayani melalui aplikasi
online (perizinanonline.jogjakota.go.id atau jss.jogjakota.go.id) meliputi: izin
penelitian, izin kuliah kerja nyata (KKN), izin praktek kerja lapangan, izin penjual
daging, izin penyelenggaraan reklame, izin saluran air limbah (SAL), izin usaha
penyambungan saluran, izin air hujan, izin pembuatan jalan masuk (In-Gang), izin
usaha toko swalayan, izin minuman beralkohol, izin pemakaman, izin pengusaha
penggilingan daging, dan izin pengusaha penyimpanan daging. Sedangkan untuk
Perizinan Berusaha yang semula dilayani oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
(DPMP) dan sekarang melalui OSS (oss.go.id) adalah: izin usaha toko modern (IUTM),
izin siup minuman beralkohol, izin surat tanda pendaftaran warabala (STPW), izin
usaha pusat perbelanjaan (IUPP), izin siup, izin TDP, izin tanda daftar gudang, izin
usaha industri (IUI), izin pengelolaan pasar tradisional (IUP2T), izin pendirian lembaga
pendidikan non formal, izin usaha angkutan, izin SIUJK kontraktor, izin SIUJK
konsultan perencanaan, izin SIUJK konsultan pengawasan, izin UIJK konversi SBU,
izin pendirian lembaga pendidikan formal dan izin penanaman modal. Hal tersebut
7
tentunya mempunyai dampak positif bagi masyarakat dimana masyarakat dapat
menghemat biaya dan waktu dalam mengurus perizinan yang dibutuhkan.
(https://pmperizinan.jogjakota.go.id/)
Berdasarkan data yang didapat dari linteratur internet dan pengalaman sendiri, ada
beberapa masalah terkait dengan pelayanan perizinan secara online di Dinas
Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta. Sebelum adanya layanan online ini
masyarakat yang hendak mengurus izin harus datang secara lansung ke kantor dinas.
Mengurus suatu izin misalnya izin penelitian dari proses awal hingga selesai
membutuhkan waktu sekitar 3-4 hari bahkan seminggu. Dengan berkembangnya
teknologi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan berinovasi meningkatkan kualitas
pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi digital sehingga
layanan itu menjadi lebih cepat, tepat, mudah, dan lebih murah.
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta telah menyediakan
layanan perizinan secara online, merupakan perwujudan dari adaptasi electronic
Government. Layanan perizinan online di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota
Yogyakarta mulai diterapkan sejak tahun 2012 dengan tujuan untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat sehingga memudahkan masyarakat dalam mengurus
perizinan. Namun program ini belum dapat direalisasikan hingga rentang waktu yang
cukup lama. Perizininan secara online ini baru dapat dirasakan oleh masyarakat pada
tahun 2018, semua sistem pelayanan perizinan berubah dari manual ke sistem online.
Perubahan sistem pelayanan ini kurang disertai dengan sosialisasi yang intens kepada
khalayak umum, sehingga masih banyak masyarakat yang belum tahu dan masih
bingung dengan tata cara yang harus dilakukan ketika hendak mengurus surat perizinan.
(http://lib.geo.ugm.ac.i, tentang persepsi masyarakat tentang perizinan online di Kota
Yogyakarya).
8
Sosialisasi seharusnya gencar dilakukan supaya masyarakat tidak memiliki
persepsi yang buruk mengenai sistem pelayanan online, bisa saja karena kekurangan
informasi yang didapat sehingga masyarakat menganggap bahwa hal ini semakin
menjadi berbelit-belit. Hal kecil ini dapat saja terjadi kalau pemerintah atau dinas terkait
tidak serius dalam mensosialisasikan sistem pelayanan berbasis elektronik.
Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik meneliti
tentang Pelakasanaan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik pada Dinas Penanaman
Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta. Penulis ingin mendalami dengan adanya
layanan yang berbasis elektronik apakah layanan akan lebih mudah, cepat, tepat
sehingga lebih efektif dan efisien? Jika setiap individu sudah terbiasa dengan literasi
digital sehingga mereka dapat mengakses layanan dengan mudah, namun bagaimana
dengan individu yang belum terbiasa atau masih awam dengan dunia digital? Apakah
dinas terkait memberi edukasi kepada pengguna layanan (masyarakat) yang awam
dengan dunia digital?
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana Prosedur dan Mekanisme Pelayanan Publik Berbasis Elektronik di Kota
Yogyakarta?
2. Bagaimana dinas terkait menjawab kebutuhan masyarakat yang awam terhadap
layanan elektronik? Apakah masih ada layanan kepada mereka yang tidak
menguasai digital?
3. Apa kendala-kendala dalam proses layanan berbasis elektronik baik bagi pemberi
layanan (pemerintah) maupun penerima layanan (masyarakat)?
9
4. Bagaimana tanggapan pengguna layanan (masyarakat) terhadap efektivitas dan
efisiensi pelayanan berbasis elektronik?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Pelaksanaan Pelayanan Publik
Berbasis Elektronik di Kota Yogyakarta.
D. Manfaat penelitian
a. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu
pengetahuan, khususnya tentang pelayanan publik yang dipelajari dalam ilmu
pemerintahan yang lebih efektif, efisien dan modern dalam mengikuti
perkembangan zaman diera digital sekarang ini.
b. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kongkrit bagi pemerintah
dalam meningkatkan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien kepada
masyarakat.
E. Kerangka Konseptual
1. Birokrasi dan Pelayanan Publik
1.a. Konsep Birokrasi
Birokrasi merupakan instrument penting dalam masyarakat yang
kehadirannya tidak bisa dihindari dalam konsep Negara modern. Hadirnya
birokrasi sebagai konsekuensi logis dan tugas utama Negara (pemerintahan)
untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat (social walfare). Negara
10
dituntut untuk terlibat secara langsung dalam memproduksi barang dan jasa
yang diperlukan oleh rakyatnya, baik dalam keadaan tertentu Negara
memutuskan apa yang terbaik bagi rakyatnya. Untuk itu Negara membangun
sistem administrasi yang bertujuan untuk melayani kepentingan rakyat yang
disebut sebagai birokrasi. (Eko Prasojo, Dkk, 2006)
Sebagai sebuah negara modern, Indonesia sebagai mana juga negara-negara
maju di dunia, praktek birokrasi yang dihadirkan untuk melayani masyarakat
(warga negara) adalah model birokrasi Weberian (1978) sebagaimana dikutif
dalam Samaloisa 2018: 3-4, yang dibayangkan sebagai berikut:
1. Sebagai organisasi yang mengemban tugas-tugas yang kompleks dibagi
ke dalam bagian-bagian yang kemudian tanggung jawab pelaksanaannya
diserahkan sebagai tugas resmi kepada setiap anggota organisasi.
2. Mengikuti prinsip hierarki dengan rantai komando, dimana unit-unit yang
lebih rendah dikendalikan oleh dan bertanggung jawab kepada unit yang
lebih tinggi.
3. Penyelenggaraan tugas didasarkan pada peraturan yang tegas. Prosedur tetap
menjadi dasar pelaksanaan tugas yang menekankan kedisiplinan dan
pengendalian yang menyisakan sedikit ruang bagi pegawai untuk berinisiatif
dan berinovasi.
4. Pegawai melaksanakan tugasnya secara formalistik dan impersonal.
Segalanya ditetapkan dengan hukum dan aturan yang objektif, sementara
unsur personal, irasional dan emosional dieliminasi.
5. Pegawai diserahi tugas berdasarkan pengetahuan dan keahliannya. Walaupun
dalam prakteknya hal inipun sering diabaikan hanya sekedar memenuhi
tujuan dan ambisi politik penguasa atau pimpinan.
11
6. Pemisahan secara tegas antara pendapatan pribadi dan pendapatan organisasi.
Model birokrasi Weberian tersebut diyakini mampu merespon
perkembangan dan perubahan yang terjadi. Akan tetapi birokrasi modern
tersebut, pada kenyataannya tidak mampu dan tidak adaptif dalam merespon
berbagai tuntutan maupun perubahan yang terjadi. Misalnya saja dalam situasi
bencana alam, dan dalam kondisi krisis serta darurat yang mengancam
kehidupan sosial masyarakat maupun pemerintahan, model birokrasi Weberian
gagap dan ambigu menghadapi kondisi tersebut dimana pelayanan
pemerintahan stagnan dan pada akhirnya masyarakat tidak terlayani dengan baik
dan maksimal.
Oleh karena itu gagasan untuk menghadirkan birokrasi yang adaptif yang
menyesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan zaman menjadi sebuah
kebutuhan yang sangat urgent untuk dilakukan. Beberapa literatur diketahui
bahwa birokrasi modern ala Weber bukanlah praktek yang tidak mungkin
berubah. Menurut Kingsley 1947 sebagaimana dikutif Samaloisa (2018:4-5)
birokrasi bisa dibayangkan sebagai organ politik bahkan sub-kultur masyarakat
yang mengalami perubahan. Bagi Kingsley, birokrasi bukanlah sekedar
organisasi kekuasaan yang hanya membawa kepentingan kekuasaan dan
penguasa, sebagaimana tersirat dalam model yang ditawarkan oleh Weber.
Birokrasi memiliki berbagai kapasitas atau peran diluar yang biasanya difahami
oleh penguasa dan masyarakat. Dibalik kaku dan ketatnya cara kerja birokrasi,
ternyata ada kecenderungan dari jajaran birokrat untuk menyiasati aturan. Yang
dipatuhi, ternyata hanya sisi formal dari kaidah birokrasi. Hal mereka lakukan
agar bisa merespon tuntutan kultural yang bergulir. Ketika pola perilaku aktor-
12
aktor yang terlibat dalam system kerja birokrasi ditelaah, jelaslah terlihat bahwa
dalam birokrasi ada konstruksi nilai-nilai tertentu, struktur kuasa yang
beroperasi, dan prosedur serta nalar yang menggerakkannya mengikuti instruksi
dari atas ke bawah, yang tidak selalu konsisten dengan nilai birokrasi
sebagaimana ditunjukkan di atas.
Pendapat Kingsley diatas bila dihubungkan dengan penelitian ini, menjadi
sangat relevan dalam rangka upaya menghadirkan birokrasi yang adaptif guna
merespon tuntutan masyarakat termasuk didalamnya kemajuan teknologi
komunikasi yang sangat cepat yang mau tak mau birokrasi mampu
menyesuaikan diri agar mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat,
dan terjangkau kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan birokrasi.
Perkembangan dan pertumbuhan masyarakat yang secara dinamis disertai
dengan peningkatan taraf hidup dan pendidikan masyarakat ditambah dengan
berkembangnya kemajuan di bidang teknologi dan informasi menjadikan
peningkatan proses pemberdayaan lingkungan masyarakat menjadi penting.
Oleh karena itu pelayanan bagian dari sektor publik juga diharapkan mengikuti
perubahan yang terjadi secara cepat dan dinamis sebagaimana dimasyarakat.
(Habibuddin Siregar, 2011)
Posisi birokrasi dan aparatur sipil Negara sebagai pelayan sektor publik
haruslah menciptakan suatu sistem pelayanan yang lebih efektif dan efisien dan
melahirkan kebijakan publik yang rasional dan demokratis secara professional.
Profesionalisme birokrasi dan netralnya aparatur sipil Negara tersebut
menggambarkan bahwa tugas utama dari birokrasi adalah mengabdi atau
memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsi
demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan dari Negara.
13
Secara konsep, menurut Weber birokrasi adalah organisasi yang ditunjukan
untuk memaksimumkan efisiensi dalam organisasi yang memiliki spesialisasi
tugas-tugas, hierarki otoritas badan perundang-undangan, sistem pelaporan
yang baik untuk memudahkan dalam tanggung jawab serta anggota memiliki
keahlian khusus dalam menjalankan tugasnya. (Data Wardana & Geovani
Meiwanda, 2017)
Birokrasi weberian menekankan aparatur birokrasi untuk menjalankan
prosedur yang telah ditetapkan, dengan begitu akan terciptanya kesinambungan
secara kelembagaan yang mengarah pada birokrasi ideal. Pandangan dari
pendapat Weber tersebut melahirkan pegawai birokrasi bekerja atas dasar aturan
yang berlaku, juga melahirkan pegawai birokrasi yang bekerja tanpa adanya
intervensi dari pengaruh kekuasaan. Untuk itulah proses pengisian jabatan
pegawai birokrasi dilakukan atas dasar kemampuan yang dimilikinya, bukan
atas dasar kekeluargaan maupun pilihan politik.
Birokrasi pemerintah dapat dibedakan dalam tiga ketegori, yaitu: (1)
Birokrasi pemerintahan umum, yaitu rangkaian organisasi pemerintahan yang
menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum termasuk memelihara ketertiban
dan keamanan. (2) Birokrasi pembangunan, yaitu organisasi pemerintahan yang
menjalankan salah satu bidang di sektor yang khusus guna mencapai tujuan
pembangunan. (3) Birokrasi pelayanan, yaitu unit organisasi pemerintahan yang
pada hakikatnya berhubungan langsung dengan masyarakat, yang dimana fungsi
utamanya adalan pelayanan sektor publik. (Syamsul Ma’arif, 2013)
Seiring berjalannya waktu, proses pelaksanaan birokrasi pemerintahan,
baik pemerintahan pusat dan pemerintah daerah di Indonesia melahirkan jenis
model birokrasi yang cenderung kaku dan bersifat sentralistik, sehingga
14
membentuk budaya patologi birokrasi. Keadaan ini di perparah dengan kondisi
birokrat yang cenderung mengedepankan nilai-nilai primordial dalam proses
pelayanan sektor publik, dan akibatnya pelayanan publik tidak sesuai dengan
filosofi birokrasi dan asas dari good governance. (Jaelan Usman, 2011)
Untuk itu perlu permbenahan secara serius yang mengarah pada reformasi
birokrasi. Dalam meningkatkan kualitas pelayan publik yang sesuai dengan
kebutuhan dan harapan masyarakat, instansi pemerintahan sebagai
penyelenggaran pelayanan harus berpedoman pada Undang-undang No. 25
Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dalam pasal 2 UU tersebut pelayanan
publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan
antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. (Henny Juliani,
2019) Reformasi bermakna perubahan tanpa merusak. Dengan demikian proses
reformasi bukan proses yang radikal dalam merubah tata kelembagaan birokrasi
mupun budaya birokrasi. Reformasi birokrasi berdasarkan teori weberian adalah
upaya strategis dalam menata kembali birokrasi yang sesuai dengan prinsip
prinsip good governance.
Reformasi birokrasi bertujuan menciptakan birokrasi dan pemerintah yang
profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas dan bersih dari korupsi,
kolusi dan nepotisme serta mampu melayani publik secara netral, sejahtera
maupun memegang teguh nilai dasar dan kode etik aparatur negara, dengan hasil
akhir, yakni terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN,
meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan meningkatnya
kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. (Muhtar, 2010)
Berbeda dengan model Weber yang terkesan mekanis, dalam model organis
adaptif ini pola hubungan antar jenjang hiararki relative lebih longgar tidak
15
terkungkung pada prosedur-prosedur administrasi yang formalitas, semantara
itu unsur-unsur dalam sistem birokrasi mempunyai pilihan untuk berhubungan
dengan pihak luar. Tujuan dan nilai-nilai akan diserasikan sehingga birokrasi
menjadi sebuah institusi yang terus menerus mencari hal-hal baru,
menyesuaikan diri dengan perkembangan, dan selalu belajar dari pengalaman
masa lalu. Karakteristik baru diajukan kearah kemampuan memecahkan
masalah-masalah secara efektif dan daya inovatif. Nilai-nilai sentral yang
ditanamkan adalah efektif, efisien, etos professional, sifat-sifat adaptif,
responsive serta keberanian untuk mengambil resiko. (Muhtar, 2010)
Ketika masyarakat modern saat ini hidup dalam pengaruh nilai-nilai yang
menjunjung tinggi demokrasi, persamaan, keadilan, tranparansi dan keadaan
menghadapi Pendemi Virus Corona (Covid-19) yang berdampak besar bagi
penduduk jutaan orang di segala penjuru dunia, tidak hanya berdampak pada
kematian, tetapi juga kepada sosial, budaya dan ekonomi. Sangat cepat
penyebarannya sehingga segala aktivitas layanan publik untuk sementara di
Rumahkan/liburkan yang mana difasilitasi oleh teknologi informasi yang
memudahkan komunikasi dan pertukaran informasi serta mereka hidup dalam
jaringan yang kompleks dan juga mobilitas antar wilayah yang sangat tinggi
maka cara-cara pelayanan publik pun suka atau tidak harus mengikuti dinamika
masyarakat yang berubah tersebut. Untuk merespon masyarakat yang berubah
maka struktur birokrasi dan mekanisme kerja birokrasi yang memberikan
layanan publik itu sendiri juga harus turut berubah.
Respon yang sangat nyata dari perubahan berbagai preferensi yang
dikehendaki oleh masyarakat dalam memperoleh pelayanan secara nyata dapat
dilihat dari apa yang dilakukan oleh birokrasi publik khususnya Dinas
16
Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta yang mana telah
menyediakan layanan perizinan secara online yang akan memudahkan
masyarakat dalam mengurus izin, serta mekanisme penyampaian keluhan jika
mereka tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh birokrasi tersebut.
Dalam organisasi bisnis juga melakukan terobosan tersebut yang mana tidak
hanya menyediakan kemudahan layanan melalui berbagai macam kartu debit,
kredit, SMS banking, dan E-bangking lembaga perbankan juga merespon nilai-
nilai demokrasi, keadilan, transparansi dalam pelayanan tersebut dengan
membangun prosedur pelayanan yang dibakukan, misalnya melalui ISO serta
mekanisme penyampaian keluhan jika mereka tidak puas terhadap pelayanan
yang berikan oleh perbankan. Tidak hanya dunia perbankan yang melakukan
terobosan tersebut, dunia penerbangan juga melakukan hal yang sama dengan
perubahan sistem reservasi, menyediakan fasilitas khusus untuk menunggu,
garansi keterlambatan dan sebagainya yang mencerminkan kepedulian mereka
terhadap preferensi masyarakat modern yang berubah.
1.b. Konsep Pelayanan Publik
Istilah pelayanan berasal dari kata “layan” yang artinya menolong
menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan
melayani. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan palayanan, bahkan
secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan
kehidupan manusia (Sinambela, 2010:3). Istilah pelayanan dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai usaha melayani orang lain.
Sedangkan melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang
diperlukan seseorang. A.S Moenir (2014:26-27) mendefinisikan pelayanan
17
sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan
landasan faktor materiel melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam
rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.
Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu proses
pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh
kehidupan organisasi dalam masyarakat. Proses yang dimaksudkan dilakukan
sehubungan dengan saling memenuhi kebutuhan antara penerima dan pemberi
pelayanan.
Selanjutnya A.S Moenir A (2014:16) menyatakan bahwa proses
pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung inilah yang
dinamakan pelayanan. Dengan demikian dapat dikatakan pelayanan adalah
kegiatan yang bertujuan untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang
diperlukan orang lain. Kotler (dalam Sampara Lukman, 2000:8)
mengemukakan bahwa pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan
dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun
hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Pelayanan merupakan
suatu kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan
orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.
Definisi yang lebih rinci diberikan oleh Gronroos (dalam Ratminto, 2010:2)
yaitu:
“Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat
tidak kasat mata yang terjadi akibat adanya interaksi antara konsumen dengan
karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan
yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan.”
18
Berdasarkan definisi tersebut dapat dimaknai bahwa pelayanan adalah
aktivitas yang dapat dirasakan melalui hubungan antara penerima dan pemberi
layanan yang menggunakan peralatan berupa organisasi atau lembaga, guna
memenuhi kebutuhan yang diinginkan penerima layanan secara maksimal
sehingga memperoleh kepuasan yang diinginkan.
Pelayanan pada dasarnya merupakan sebuah proses atau kegiatan yang
konotasinya lebih kepada hasil yang tidak terwujud atau abstrak, pelayanan
dilakukan untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan, dan sasaran manajemen
pelayanan adalah kepuasan. Meskipun sasaran itu sederhana, namun
pencapaiannya memerlukan kesungguhan dan syarat-syarat yang tidak mudah
untuk dilakukan.
Sedangkan istilah publik berasal dari bahasa Inggris publik yang berarti
umum, masyarakat, Negara. Kata publik sebenarnya sudah diterima menjadi
bahasa Indonesia baku menjadi publik yang dalam Kamus Umum Bahasa
Indonesia berarti umum, orang banyak dan ramai.
Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
pasal 1 (satu) disebutkan bahwa;
pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan
administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. (Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik). Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman
Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, mendefinisikan pelayanan umum
sebagai:
19
“Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di
Pusat di Daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan
Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka upaya
pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan”.
Dari definisi diatas maka pelayanan publik atau pelayanan umum dapat
dimaknai sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang
publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan
dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan di
lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam
rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Ratminto dan Atik
Septik, 2010:5). Pelayanan publik merupakan pemberian layanan (melayani)
keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi
itu sendiri dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.
Pelayanan publik adalah pemberian jasa baik pemerintah maupun pihak
swasta kepada masyarakat tanpa adanya pembayaran. Merupakan suatu usaha
yang dilakukan untuk memberikan bantuan yang memenuhi kebutuhan dan atau
kepentingan masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Setiap
kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat yang memiliki
setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau suatu
kesatuan, menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu
produk fisik. Pemberian layanan keperluan orang atau masyarakat baik dalam
bentuk jasa maupun barang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai
dengan cara yang ditetapkan. Dengan demikian pelayanan publik adalah
20
pemenuhan kegiatan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara Negara.
Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi
berbagai kebutuhan yang sebenarnya diharapkan oleh masyarakat. Salah satu
dari pelaksanaan pelayanan publik yaitu administrasi kependudukan yang
berada di suatu pemerintahan. (Wasistiono (2002), Rohman dkk (dalam Jurnal
Administrasi Publik (JAP), Vol.1, No. 5, 962-971)).
Pada dasarnya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya
membutuhkan orang lain, sehingga pelayanan senantiasa berhubungan dengan
kepentingan publik. Pelayanan yang didambakan masyarakat tentunya adalah
pelayanan yang dapat memenuhi harapan dan kepuasan mereka sebagai
pelanggan, sehingga ada kepuasan yang diterima dari masyarakat atas layanan
yang diberikan.
Secara garis besar jenis-jenis layanan publik menurut Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 dapat dikelompokkan
menjadi tiga, yaitu:
a. Kelompok Pelayanan Administrasi
Jenis pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang
dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat
kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan
sebagainya.
Dokumen-dokumen ini antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte
Pernikahan, Akte Kelahiran, Akte Kamatian, Buku Pemilik Kendaraan
Bermotor (BPKB), Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor
Kendaraan Bermotor (STNK), Izin Membangun Bangunan (IMB), Paspor,
Sertifikat Kepemilikan atau Penguasaan Tanah.
21
b. Kelompok Pelayanan Barang
Jenis pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang
digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik,
air bersih, dan sebagainya.
c. Kelompok Pelayanan Jasa
Jenis pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan
oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan
transportasi, pos, dan sebagainya.
Dalam melaksanakan pelayanan publik pemerintah membentuk
organisasi penyelenggara. Penyelenggara adalah setiap institusi
penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk
berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan
hokum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
Penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggara bertanggung
jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan
pelayanan.
Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayan masyarakat dan
pelayanan tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk
melayani masyarakat. Selain itu pelayanan juga diorientasikan untuk
menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat
mengembangkan kemampuan dan kreatifitas demi mencapai tujuan bersama.
22
2. Electronic Government
a. Pengertian Electronic Government
E-Government merupakan kependekan dari Electronic Government. e-
Government adalah salah satu bentuk atau model sistem pemerintahan yang
berlandaskan pada kekuatan teknologi digital, dimana semua pekerjaan
administrasi, pelayanan terhadap masyarakat, pengawasan dan pengendalian
sumber milik organisasi yang bersangkutan, keuangan, pajak, retribusi, karyawan
dan sebagainya dikendalikan dalam satu sistem. E-Government merupakan
perkembangan baru dalam peningkatan layanan publik yang berbasis pada
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sehingga layanan publik
menjadi lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien.
Secara sempit dan sederhana, pengertian e-Government adalah tata kelola
pemerintahan secara elektronik. Sedangkan dalam arti luas, pengertian e-
Government adalah pemanfaatan teknologi oleh instansi pemerintahan dalam
menyelenggarakan pelayanan publik. E-Government memiliki berbagai definisi
yang dikemukakan oleh instansi maupun ahli. (https://www.Journal.umy.ac.id)
E-Government menurut Wyld (dalam Akadun, 2009: h.131) merupakan
pemerosesan teknologi informasi yang digunakan pemerintah untuk
mengkomunikasikan, menyebarkan atau mengumpulkan informasi sebagai
fasilitas transaksi dan perizinan untuk suatu tujuan. Bank Dunia (World Bank)
mendefinisikan e-Government sebagai berikut:
“E-Government refers to the use by government agencies of information
technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing)
that have the ability to transform relation with citizens, businesses, and other
arms of government” (e-Government mengacu pada penggunaan oleh lembaga
23
pemerintah dari teknologi informasi (seperti: Wide Area Networks, internet, dan
komputasi bergerak) yang memiliki kemampuan untuk mengubah hubungan
dengan warga negara, bisnis, dan pihak yang berkepentingan).
UNDP (United Nation Development Programme) mendefinisikan e-
Government sebagai berikut:
E-Government is the application of Information and Commnunicat-ion
Technology (ICT) by government agencis (e-Government adalah aplikasi
teknologi dan komunikasi (TIK) oleh lembaga pemerintahan).
E-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
(TIK) dalam bentuk suatu aplikasi untuk meningkatkan kegiatan organsasi sektor
publik. Merupakan suatu mekanisme interaksi baru yang memberikan peluang
meningkatkan dan mengoptimalkan hubungan antara pemerintah dengan
masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan dengan tujuan memperbaiki
mutu (kualitas) pelayanan. Dengan diterapkannya e-Government akan membantu
mengurangi biaya, waktu yang berbelit-belit dan ketidaknyamanan dalam
penyediaan layanan. Harapannya dengan adanya penyelenggaraan pemerintahan
berbasis elektronik (e-Government) akan meningkatkan kualitas layanan publik
secara efisien, efektif, interaktif, transparan, dan akuntabel. Secara perlahan
namun tidak menghilangkan batas-batas Negara dan peradaban bangsa yang
sebelumnya bersifat homogeny dan monopolistik bergeser kearah sesuatu
heterogen dan demokratis. (Heeks (2020), Indrajit (2002:36), Budi Rianto dkk
(2012:36), Adi Prasetiyo (dalam Jurnal Administrasi Negara, 2006:18))
Budi Rianto dkk (2012:39) mengatakan sedikitnya ada empat indikator
keberhasilan e-Government, yaitu:
1) Ketersediaan data dan informasi pada pusat data.
24
2) Ketersediaan data dan informasi bagi kebutuhan promosi daerah.
3) Ketersediaan aplikasi e-Government pendukung pekerjaan kantor dan
pelayanan publik.
4) Ketersediaan aplikasi dialog publik dalam rangka meningkatkan komunikasi
antar pemerintah, antara pemerintah dengan sektor swasta dan masyarakat
melalui aplikasi e-mail, SMS ataupun teleconference.
Selain itu, untuk melaksanakan maksud tersebut pengembangan e-
Government diarahkan untuk mencapai empat tujuan menurut Intruksi Presiden
No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-
Government, yaitu:
1) Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang
memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta
dapat terjangkau diseluruh wilayah Indonesia pada satiap saat tidak dibatasi
oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
2) Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan
perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan
menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.
3) Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga
Negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarkat agar dapat
berpartisipasi dalam perumusan kebijakan Negara.
4) Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien
serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan
pemerintah daerah otonomi.
25
Adi Prasetiyo (dalam Jurnal Administrasi Negara, 2006:19) dijelaskan bahwa
e-Government merupakan pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi
komunikasi dan informasi dalam rangka mencapai beberapa tujuan dan
kebutuhan akan:
1) Meningkatkan efisiensi dan cost-efictiveness dari pemerintah;
2) Memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik;
3) Menyediakan akses informasi kepada publik secara lebih luas;
4) Menjadikan penyelenggaraan pemerintah lebih bertanggung jawab dan
transparan kepada masyarakat.
Menurut Indrajit (2002:5) manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya
konsep e-Government bagi suatu Negara antara lain:
1) Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya
(masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja
efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara.
2) Meningkatkan transparansi, kontrol dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintah dalam rangka penerapan konsep Good Governance.
3) Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi
yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan
aktivitas sehari-hari.
4) Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber
pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak berkepentingan.
5) Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara tepat
menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai
perubahan global dan trend yang ada.
26
6) Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah
dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara mereta dan
demokrasi.
Indrajit (2002) dalam bukunya mengemukakan bahwa dalam penerapan e-
Government terdapat indikator-indikator yang penting, berkaitan dengan berbagai
infrastruktur serta strategi pendukungnya, dimana penerpan e-Government ini
meliputi:
1) Data infrastrutur, meliputi manajemen sistem, dokumentasi dan proses kerja
di tempat untuk menyediakan kuantitas dan kualitas yang mendukung
penerapan e-Government.
2) Infrastruktur legal, hukum dan peraturan termasuk berbagai perizinan untuk
mendukung menuju e-Government.
3) Infrastruktur institusional, diwujudkan dengan institusi secara sadar dan
eksis melakukan dan memfokuskan tujuannya dalam penerapan e-
Government.
4) Infrastruktur manusia, sumber daya manusia yang handal merupakan hal
pokok yang harus dipersiapkan dalam penerapan e-Government.
5) Infrastruktur teknologi, penerapan e-Government banyak bertumpu pada
adanya infrastruktur teknologi yang memadai.
6) Strategi pemikiran pemimpin, penerapan e-Government sangat
membutuhkan pemimpin yang membawa visi e-Government dalam
agendanya dan memiliki strategi pemikiran untuk mewujudkannya.
Sedangkan menurut Tjahjanto (dalam Salam, 2004:254), manfaat terpenting
dari implementasi e-Government adalah terwujudnya pemerintahan yang lebih
27
bertanggung jawab (accountable) bagi warganya. Selain itu, akan lebih banyak
masyarakat yang bisa mengakses informasi, pemerintahan juga lebih efisien dan
efektif, serta akan tercipta layanan pemerintahan yang lebih sesuai dengan
kebutuhan masyarakat. Diharapkan dengan pemanfaatan yang lebih baik atas
sumber daya, proses dan teknologi informasi bisa terjadi pula pemerintahan yang
lebih baik. Teori-teori di atas memiliki beberapa kesamaan karakteristik,
diantaranya sebagai berikut:
1. Merupakan suatu mekanisme interaksi baru (modern) antara pemerintah
dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (stakeholder);
2. Melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet)
3. Memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan yang selama ini berjalan.
Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa e-Government
merupakan kegiatan-kegiatan pemerintah yang memanfaatkan teknologi dan
informasi. e-Government menjadikan pemerintah lebih transparan dan akuntabel.
Dengan menggunakan teknologi informasi, hal tersebut dapat mempermudah
masyarakat untuk mengakses informasi dan pelayanan publik. Prinsip-prinsip
pelayanan publik digunakan sebagai upaya peningkatan kualitas di dalam
penyediaan pelayanan pada sektor publik termasuk dalam hal ini adalah sebagai
dasar pengembangan e-Government.
b. Tipe-Tipe Relasi E-Government
Tipe-tipe relasi e-Government menurut Indrajit (2002:41) adalah sebagai berikut:
1) Government to Citizen/Government to Customer (G2C)
Tipe G-to ini merupakan aplikasi e-Government yang paling umun, yaitu
dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio
28
teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan
interaksi dengan masyarakat. Dengan kata lain, tujuan utama dari dibangunnya
aplikasi e-Government bertipe G-to-C adalah untuk mendekatkan pemerintah
dengan rakyatnya m elalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat
dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan sebagai
kebutuhan pelayanan sehari-hari.
Government to Citizen adalah penyampaian layanan publik dan informasi
satu arah oleh pemerintah ke masyarakat. Memungkinkan pertukaran
informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah contohnya G2C:
pajak online, mencari pekerjaan, layanan jaminan sosial, dukumen pribadi
(kelahiran dan akte perkawinan, aplikasi paspor, lisensi Pengarah), layanan
imigrasi, layanan kesehatan, beasiswa, penanggulangan bencana.
2) Government to Business (G2B)
Government to Business adalah transaksi-transaksi elektronik dimana
pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan untuk kalangan
bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah. Mengarah kepada pemasaran
produk dan jasa ke pemerintah untuk membantu pemerintah untuk menjadi
lebih efisien melalui peningkatan proses bisnis dan manajemen data
elektronik. Aplikasi yang memfasilitasi interaksi G2B maupun B2G adalah
sistem e-Procurement. Manfaatnya adalah:
a) Para perusahaan wajib pajak dapat dengan mudah menjalankan aplikasi
berbasis web menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan ke
pemerintah dan melakukan pembayaran melalui internet;
b) Proses tender proyek-proyek pemerintahan yang melibatkan sejumlah
pihak swasta dapat dilakukan melalui website (sehingga menghemat biaya
29
transportasi dan komunikasi), mulai dari proses pengambilan dan
pembelian formolir tender, pengambilan formulir informasi Term of
Reference (TOR) sampai dengan mekanisme pelaksanaan tender itu
sendiri yang berakhir dengan pengumuman pemenang tender;
c) Proses pengadaan dan pembelian barang kebutuhan sehari-hari lembaga
pemerintah (misalnya untuk back-office dan administrasi) dapat dilakukan
secara efisien jika konsep semacam e-Procurement ditarapkan
(menghubungkan antara kantor-kantor pemerintah dengan para supplier-
nya);
d) Perusahaan yang ingin melakukan proses semacam merger dan akusisi
dapat dengan mudah berkonsultasi sehubungan dengan aspek-aspek
regulasi dan hukumnya dengan berbagai lembaga pemerintah terkait; dan
lain sebagainya.
3) Government to Government (G2G)
Government to Government adalah memungkinka komunikasi dan
pertukaran informasi online antar departemen atau lembaga pemerintah
melalui basis data terintegrasi. Contoh: konsultasi secara online, blogging
untuk kalangan legislatif, pendidikan secara online, pelayanan kepada
masyarakat secara terpadu. Disamping prestasi pemerintah dalam
penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik sejak reformasi, tentunya
penerapan e-Government ini dapat memberikan tambahan manfaat yang lebih
kepada masyarakat:
a) Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stekeholdernya
(masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja
efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara;
30
b) Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Governance di
pemerintahan (bebas KKN);
c) Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi
yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan
aktivitas sehari-hari;
d) Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-
sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang
berkepentingan;
e) Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat
dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan
berbagai perubahan global dan trend yang ada; dan
f) Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra
pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara
merata dan demokrasi.
4) Government to Employees (G2E)
Aplikasi ini diperuntukan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan
para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah
institusi sebagai pelayanan masyarakat. Contohnya sistem asuransi kesehatan
dan pendidikan bagi para pegawai pemerintahan yang telah terintegrasi dengan
lembaga-lembaga kesehatan (rumah sakit, poliklinik, apotek, dan lain-lain)
dan institusi-institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, kejuruan dan lain-
lain).
31
c. Pengembangan E-Government
Pengembangan e-Government merupakan upaya untuk mengembangkan
penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam
rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien.
Melalui pengembangan e-Government dilakukan penataan sistem manajemen
dan proses kerja dilingkungan pemerintahan dengan mengoptimalisasikan
pemanfaatan teknologi informasi. Berdasarkan sifat transaksi informasi dan
pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah melalui jaringan informasi,
pengembangan e-Government dapat dilaksanakan melalui empat tingkat, yaitu:
1) Tingkat 1- Persiapan
- Pembuatan situs web sebagai media informasi dan komunikasi pada setiap
lembaga
- Sosialisasi situs web untuk internal dan publik
2) Tingkat 2- Pematangan
- Pembuatan situs web informasi publik yang bersifat interaktif
- Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain
3) Tingkat 3- Pemantapan
- Pembuatan situs web yang bersifat transaksi pelayanan publik
- Pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain
4) Tingkat 4- Pemanfaatan
- Pembuatan aplikasi untuk pelayana yang bersifat Government to
Governmnet (G2G), Government to Bisness (G2B), Government to
Consumers (G3C).
Dari berbagai penjelasan diatas maka dapat dilihat keunggulan dan
kelemahan pelayanan publik berbasis elektronik. Adapun keunggulannya yaitu:
32
a) Pelayanan publik menjadi lebih baik kepada masyarakat, karena masyarakat
dapat mengurus kebutuhannya secara langsung melalui web yang telah
tersedia tanpa harus ke kantor.
b) Dapat membentuk suatu jaringan informasi yang efektif dan transaksi bagi
pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan mudah dijangkau masyarakat
skala luas.
c) Dengan adanya pelayanan berbasis elektronik maka akan mengurangi biaya
administrasi, mengurangi sistem antrian yang panjang dan mengurangi
waktu yang terbelit-belit saat melakukan suatu layanan.
d) Meningkatkan transparansi, kontrol dan akuntabilitas.
e) Pelaksanaan pelayanan publik menjadi lebih efisien.
f) Masyarakat dapat memberikan masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang
dibuat pemerintah.
g) Menciptakan suatu lingkungan masyarakat
h) Semua terbuka antara pemerintah dan masyarkat, pemerintah dan perusahaan
dan hubungan antara pemerintah.
Kelemahannya yaitu:
a) Dengan adanya pelayanan berbasis elektronik ini maka akan mengurangi
interaksi dan komunikasi secara langsung antara pemerintah dengan
masyarakat.
b) Terdapat kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan
internet.
c) Pelayanan yang diberikan situs pemerintah itu belum ditunjang oleh adanya
sistem manajemen serta proses kerja yang efektif disebabkan kesiapan
33
peraturan, prosedur dan juga keterbatasan SDM yang sangat membatasi
penetrasi komputerisasi ke dalam sistem pemerintahan.
F. Ruang Lingkup
Dalam hal meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik maka dapat dilihat dari
beberapa indikatornya yaitu:
1. Prosedur dan Mekanisme Pelayanan Publik Berbasis Elektronik di Kota
Yogyakarta?
a. Prosedur/tata cara pelayanan publik berbasis elektronik
b. Persyaratan pelayanan publik berbasis eletronik, baik teknis maupun
administratif
c. Rincian biaya/tarif pelayanan berbasis elektronik dan tatacara pembayarannya
d. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan berbasis elektronik
2. Pelayanan kebutuhan masyarakat yang awam terhadap layanan elektronik
3. Kendala-kendala dalam proses layanan berbasis elektronik baik bagi pemberi
layanan maupun penerima layanan
4. Tanggapan atau respon pengguna layanan (masyarakat) terhadap efektivitas dan
efisiensi (waktu dan biaya) atas layanan berbasis elektronik
G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif
kualitatif, artinya peneliti memberikan uraian secara deskriptif mengenai gambaran
obyek masalah yang diteliti kemudian memecahkan permasalahan berdasarkan
fakta-fakta yang diperoleh dari penelitian. Janis penelitian ini akan menghasilkan
34
data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang serta perilaku yang
diamati. (Moleong, 2010:9)
2. Obyek Penelitian
Yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah “Pelaksanaan Pelayanan Publik
Berbasis Elektronik” meliputi;
1. Prosedur dan Mekanisme Pelayanan Publik Berbasis Elektronik di Kota
Yogyakarta?
a. Prosedur/tata cara pelayanan publik berbasis elektronik
b. Persyaratan pelayanan publik berbasis eletronik, baik teknis maupun
administrative
c. Rincian biaya/tarif pelayanan berbasis elektronik dan tatacara
pembayarannya
d. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan berbasis elektronik
2. Pelayanan kebutuhan masyarakat yang awam terhadap layanan elektronik
3. Kendala-kendala dalam proses layanan berbasis elektronik baik bagi pemberi
layanan maupun penerima layanan
4. Tanggapan atau respon pengguna layanan (masyarakat) terhadap efektivitas dan
efisiensi (waktu dan biaya) atas layanan berbasis elektronik
3. Subyek Penelitian (Informan)
Dalam menjawab permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini maka,
informan sangatlah menentukan dalam pelaksanaan penelitian ini. Oleh karena itu,
informan merupakan sumber data informasi yang dibutuhkan untuk dapat
menganalisis dan menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
Informan manjadi sumber data utama dalam penelitian ini meliputi:
- Pejabat dan staf Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
35
- Masyarakat pengguna layanan elektronik
Berikut data informan yang telah peneliti lakukan dalam melakukan wawancara
untuk mendapatkan berbagai informasi terkait dengan persoalan yang jadi topik
permasalahan dalam penelitian ini. Secara lebih rinci berikut deskripsi informannya
sebagaimana pada tabel dibawah ini.
Tabel 1.1
Data Informan
No. Nama Umur Jabatan/Pekejaan Tingkat
Pendidikan
Jenis Kelamin
1. Rizki Khurniasari 54 Kepala Sub Bagian
Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan/ASN
S1 Perempuan
2. Wiwin Giri
Doriawan
52 Kepala Seksi
Pendaftaran/ASN
S2 Perempuan
3. Muhammad Desi
Santoso
37 Kepala Seksi Pengelolaan
Sistem Teknologi
Informasi/ASN
S2 Laki-laki
4. Herni 45 Masyarakat/Wiraswasta S1 Perempuan
5. Yanwar 37 Masyarakat/ASN S1 Laki-laki
6. Isna 30 Masyarakat/Wiraswasta S1 Perempuan
7. Yohanes 40 Masyarakat/Wiraswasta S2 Laki-laki
8. Upik 21 Masyarakat/Wiraswasta SLTA Perempuan
9. Renggo 60 Masyarakat/Buruh D3 Laki-laki
10. Ira 22 Mahasiswa SLTA Perempuan
11. Teresia 25 Mahasiswa S1 Perempuan
12. Karno 23 Mahasiswa SLTA Laki-laki
Sumber: Data Primer 2020
Keterangan: ASN= Aparatur Sipil Negara
4. Teknik Pengumpulan Data
Observasi
Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati
dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki (Moleong,
36
2003:33). Observasi atau disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan
pemusatan perhatian terhadap sesuatu obyek dengan menggunakan seluruh alat
indra. Jadi mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman,
pendengaran, peraba dan pengecap. Observasi dapat dilakukan dengan dua cara,
yakni observasi non sistematis dan observasi sistematis. Observasi non-
sistematis yang dilakukan oleh pengamat dengan tidak menggunakan
instrument pengamatan. Sedangkan observasi sistematis yang dilakukan oleh
pengamat dengan menggunakan pedoman sebagai instrument pengamatan.
Pada observasi ini, dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung
terhadap pelaksanaan pelayanan publik berbasis elektronik di Dinas Penanaman
Modal dan Perizinan. Observasi juga dilakukan untuk identifikasi hal-hal yang
berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan publik berbasis elektronik.
Wawancara
Wawancara adalah proses tanyajawab dalam penelitian yang berlangsung
secara lisan antara dua orang atau lebih, bertatap muka mendengarkan secara
langsung informasi-informasi atau keterangan yang disampaikan terkait dengan
penelitian (Moleong, 2003:34).
Interview yang sering disebut juga dengan wawancara atau keusioner lisan,
adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interview) untuk
memperoleh informasi dari terwawancara (interviwer). Interview digunakan
oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang. Secara fisik interview dibedakan
atas interview struktur dan interview tidak struktur, ada lagi yang namanya
wawancara kelompok yang biasanya berupa pemberian beberapa pertanyaan
sistematik kepada beberapa individu sebagai kelompok secara serempak
(Moleong, 2003:34).
37
- Target sasaran
Target sasaran ialah pejabat dan staf Dinas Penanaman Modal dan Perizinan,
dan masyarakat pengguna layanan elektronik.
Dokumentasi
Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data sekunder berupa surat-
surat, keputusan-keputusan, arsip, dokumen-dokumen yang relevan dengan
topik penelitian ini. Dalam penelitian, metode dokumentasi dipergunakan untuk
mendukung proses penelitian dan juga untuk meng-cross chek data yang
diperoleh dari wawancara mendalam. Dokumentasi baik berupa gambar/foto
maupun arsip yang ditemukan dalam penelitian. Studi dokumentasi merupakan
suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis
dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun dokumen tidak tertulis
seperti gambar dan electronic. Dokumen-dokumen tersebut dipilih sesuai
dengan kajian penelitian.
Daftar dokumentasi:
- Profil Lembaga/Dinas
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
- Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) bidang pelaksana pelayanan berbasis
elektronik
5. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses menganalisis dan mengurutkan data kedalam pola
kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat
dirumuskan seperti yang telah disarankan oleh data. Sesuai dengan pendekatan
penelitian yang ditetapkan, yaitu pendekatan kualitatif, maka analisa data yang
dilaksanakan disesuaikan dengan jenis dan sifat data. Data yang bersifat kualitatif
38
dianalisis secara deskriptif yaitu dengan memberikan penjelasan-penjelasan secara
terinci terhadap unsur-unsur yang diamati untuk memberikan gambaran deskriptif
terhadap fenomena di lapangan. (Moleong, 2003:35)
Analisa data kualitatif dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu:
a. Menelaah data, yaitu menyajikan secara keseluruhan data yang diperoleh di
lapangan baik hasil wawancara maupun dokumentasi.
b. Reduksi data, yaitu membuang data yang tidak relefan dengan tema penelitian
dan tujuan memfokuskan pada tema penelitian serta tidak keluar dari tema
penelitian.
c. Menyusun satuan-satuan yaitu mengumpulkan data yang berkaitan berkaitan
dalam sebuah kategori (sejenis).
d. Interpretasi data, yaitu mengadakan penafsiran makna setiap data dan
memberikan kesimpulan.
Keabsahan data sangat diperlukan untuk memperoleh gambaran yang tepat
menganai fenomena yang diteliti. Untuk meningkatkan kualitas data dilakukan
pengecekan langsung, dengan pinsip-prinsip triangulasi seperti yang dijelaskan
(Moleong, 2003: 59), yaitu dengan membanding-bandingkan data yang diperoleh
dari berbagai metode yaitu observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.
39
BAB II
PROFIL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA
A. Sejarah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta baru lahir pada akhir
tahun 2016 tepatnya 21 Oktober 2016 dengan Peraturan Daerah kota Yogyakarta
Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Yogyakarta, yang secara efektif baru berlaku pada 3 Januari 2017. Keberadaan Dinas
Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta sebenarnya sudah cukup
umur/dewasa yang sebelumnya bernomenklatur Dinas Perizinan Kota Yogyakarta yang
dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 tahun 2005 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan dan disempurnakan dengan
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 tahun 2008 Tentang Pembentukan,
Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah.
Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) yang mendasarkan Surat Edaran
Mentri Dalam Negeri Nomor 503/125/PUOD Tahun 1997 perihal Pembentukan Unit
Pelayanan Terpadu Perizinan di Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta membentuk Unit
Pelayanan Terpadu Satu Atap dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 01 tahun
2000 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Kota
Yogyakarta, yang dipimpin oleh seorang Koordinator dengan jabatan non esselon
dengan tunjangan jabatan disetarakan dengan esselon IV. Pembentukan Lembaga
UPTSA waktu itu sebagai upaya untuk menjawab tuntutan dari masyarakat umum dan
dunia usaha terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta
dalam pengurusan perizinan agar dalam memberi pelayanan perizinan tidak berbelit-
belit, tidak berbiaya tinggi dan lebih transparan dalam memproses perizinan. Jenis
pelayanan yang dilayani UPTSA ada 12 ( dua belas ) jenis izin.
40
Lembaga UPTSA masih terdapat banyak kelemahan, diantaranya : waktu
proses perizinan masih dirasa terlalu lama dan UPTSA hanya sebagai kantor
administrasi, sedangkan untuk proses perizinannya tetap di Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) teknis, untuk proses pengiriman berkas permohonan izin dari UPTSA
ke OPD teknis memakan waktu, dan proses semakin panjang apabila dalam penelitian
berkas di OPD ditemukan kekurangan persyaratan. Sehingga agar pelayanan perizinan
di Kota Yogyakarta menjadi lebih efektif, maka dibentuk lembaga pelayanan perizinan
yang definitif berupa Dinas dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta
Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Perizinan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan jabatan struktural esselon
II b.
Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, disebutkan bahwa
pada Dinas yang mengampu urusan Penanaman Modal melekat kewenangan
penyelenggaraan terpadu satu pintu. Mendasarkan pada hal tersebut, struktur organisasi
pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan dianggap belum sesuai dengan kebutuhan
Daerah sehingga diubah dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Yogyakarta
Nomor 88 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta.
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan
Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 menerima pelimpahan
Kewenangan Perizinan sejumlah 27 (dua puluh tujuh) jenis perizinan dan dalam
perkembangannya sekarang ini menjadi 29 (dua puluh sembilan) jenis perizinan dan 6
(enam) non perizinan, dikarenakan ada penambahan 3 (tiga) jenis perizinan yaitu Izin
Reklame, Izin Prinsip dan Izin Usaha Penanaman Modal, serta pengurangan 1 (satu)
41
jenis izin yaitu Izin Gangguan (HO). Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota
Yogyakarta mempunyai kewenangan yaitu meliputi:
Pemberian Izin dan Non Izin
Penolakan Permohonan Izin dan Non Izin
Pembatalan Izin dan Non Izin
Pencabutan Izin dan Non Izin
Legalisasi dan Duplikat Izin dan Non Izin
Pengawasan Izin dan Non Izin.
B. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
1. Visi
“Terwujudnya Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan yang Adil, Transparan
dan Akuntabel”
2. Misi
“Mewujudkan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan yang Adil, Transparan
dan Akuntabel, melakukan pengawasan pengaduan dan advokasi yang didukung
oleh regulasi serta sumber daya yang memadai dan sistem informasi manajemen
secara elektronik”
C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan tercantum dalam
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi,
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota
Yogyakarta. Berikut adalah uraiannya:
1) Kedudukan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
42
b) Dinas merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
c) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung
jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
2) Tugas Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan
asas otonomi dan tugas pembangunan di Bidang Penanaman Modal dan PTSP.
3) Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan dalam melaksanakan tugas, Dinas
mempunyai Fungsi:
a) Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan PTSP;
b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang
penanaman modal dan PTSP;
c) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan dibidang penanaman modal dan
PTSP;
d) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penanaman modal dan PTSP;
e) Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian,
keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
f) Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan dibidang
penanaman modal dan PTSP.
D. Isu-isu Strategis
Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu
menemu kenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan
yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal
43
maupun lingkungan internal. Isu strategis yang dilingkupi Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Kota Yogyakarta, antara lain sebagai berikut:
1. Memberikan pelayanan prima di bidang Penanaman Modal dan Perizinan kepada
masyarakat di Kota Yogyakarta;
2. Meningkatkan upaya penanganan konsultasi dan pengaduan terhadap izin yang
diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Melakukan kajian terhadap dasar hukum dan atau regulasi yang ada di Dinas
Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, sehingga diharapkan semua izin
sudah ada regulasinya;
4. Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat terkait promosi
kegiatan festival, kultural dan sebagainya yang berlokasi di Kota Yogyakarta, dan
dapat berpartisipasi ikut pameran di suatu Kota atau Negara dengan penampilan
produk-produk khas Kota Yogyakarta.
E. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Struktur organisasi merupakan susunan dari beberapa komponen atau unit kerja
dalam suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai
tujuan. Yang lebih mengarah pada pembagian kerja dan mengenai bagaimana fungsi
dari berbagai kegiatan berbeda yang telah dikoordinasikan. Struktur organisasi
menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan
yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur
organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa yang melapor
kepada siapa, jadi ada satu pertanggung jawab apa yang akan dikerjakan.
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan mempunyai struktur organisasi: Kepala
Dinas, Sekretariat (Sub Bagian Umum dan Kepagawaian, Sub Bagian Keuangan, dan
44
Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan), Bidang Perencanaan dan
Pengendalian Penanaman Modal (Seksi Perencanaan dan Promosi dan Seksi
Pengawasan dan Pengendalian), Bidang Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
(Seksi Pengelolaan Data dan Seksi Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi), Bidang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Seksi Pendafataran dan Seksi Verifikasi dan Perizinan),
Bidang Konsultasi dan Pengaduan (Seksi Konsultasi dan Informasi dan Seksi Regulasi
dan Pengaduan), Unit Pelayanan Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun
tugas dan fungsi dari masing-masing kelompok sebagai berikut:
1. Kepala Dinas, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah
di bidang penanaman modal dan PTSP. Dan mempunyai fungsi
mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis, mengkoordinasikan
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, mengkoordinasikan
pembinaan dan pelaksaan tugas, mengkoordinasikan pengelolaan sekretariat
meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi, dan pelaporan, dan
mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan
pelaporan dibidang penanaman modal dan PTSP.
2. Sekretariat, yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan,
membina dan mengendalikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,
monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang umum, perlengkapan, kepegawaian dan
keuangan. Dan mempunyai fungsi menyiapakan bahan koordinasi, pengelolaan
data, dan penyusunan program kerja di lingkungan Dinas, menyiapkan bahan
administrasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan, pengelolaan administasi
kepegawaian, pengelolaan persuratan, tata naska dinas, kearsipan dan
perlengkapan rumah tangga, penjalanan dinas, kehumasan dan protokol, dan
45
penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program kerja
Dinas.
a. Sub Bagian Umum dan Kepagawaian, yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam perumusan
kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian
bimbingan dibidang pengelolaan administrasi umum, tatalaksana, kehumasan,
perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan, pengelolaan barang dan
administrasi kepegawaian.
b. Sub Bagian Keuangan, yang dipimpin oleh sorang Kepala Sub Bagian yang
mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam merumuskan kebijakan,
koordiansi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan
dibidang pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan
pertanggungjawaban.
c. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan, yang dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam
merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian,
dan memberi bimbingan dibidang perencanaan, monitoring, evaluasi, dan
pelaporan.
3. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Penanaman Modal, dipimpin oleh seorang
seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan
mengendalikan program bidang perencanaan dan pengendalian penanaman modal.
Dan memiliki fungsi pelaksaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi
penyusunan program kerja, perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk
teknis dan naskah dinas, pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitas program
46
kerja, pembinaan, pengawasan dan pengendalian program kerja dan pelaksanaan
monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kerja dibidang perencanaan dan
pengendalian penanaman modal.
a. Seksi Perencanaan dan Promosi, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemberian bimbingan
kegiatan dibidang perencanaan dan promosi.
b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian, yang dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian
bimbingan kegiatan dibidang pengawasan dan pengendalian penanaman
modal.
4. Bidang Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, yang dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan
mengendalikan program bidang data dan sistem informasi penanaman modal. Dan
memiliki fungsi pelaksaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan
program kerja, perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan
naskah dinas, pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitas program kerja,
pembinaan, pengawasan dan pengendalian program kerja dan pelaksanaan
monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kerja dibidang data dan sistem
informasi penanaman modal.
a. Seksi Pengelolaan Data, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,
47
pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemberian bimbingan kegiatan
dibidang pengelolaan data.
b. Seksi Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi, dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemberian
bimbingan kegiatan dibidang pengelolaan sistem teknologi informasi.
5. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan,
mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program bidang
pelayanan terpadu satu pintu. Dan memiliki fungsi pelaksaan kebijakan dan
penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja, perencanaan program
kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas, pengkoordinasian,
pengembangan dan fasilitas program kerja, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian program kerja dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
program kerja dibidang pelayanan terpadu satu pintu
a. Seksi Pendaftaran, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan,
pengawasan, pengendalian, dan pemberian bimbingan kegiatan dibidang
pendaftaran.
b. Seksi Verifikasi dan Perizinan, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemberian bimbingan
kegiatan dibidang verifikasi dan perizinan.
6. Bidang Konsultasi dan Pengaduan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan,
48
mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program bidang
konsultasi dan pengaduan. Dan memiliki fungsi pelaksaan kebijakan dan
penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja, perencanaan program
kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas, pengkoordinasian,
pengembangan dan fasilitas program kerja, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian program kerja dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
program kerja dibidang Konsultasi dan Pengaduan
a. Seksi Konsultasi dan Informasi, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemberian bimbingan
kegiatan dibidang konsultasi dan informasi.
b. Seksi Regulasi dan Pengaduan, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemberian bimbingan
kegiatan dibidang regulasi dan pengaduan.
7. Unit Pelayanan Teknis
8. Kelompok Jabatan Fungsional
Adapun bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota
Yogyakarta yang berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2018
tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta sebagai berikut:
49
Gambar 2.1.Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Pemerintah Kota Yogyakarta
KEPALA DINAS
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN
EVALUASI DAN PELAPORAN
BIDANG PERENCANAAN DAN
PENGENDALIAN PENANAMAN
MODAL
SEKSI PERENCANAAN DAN
PROMOSI
SEKSI PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN
BIDANG DATA DAN SISTEM
INFORMASI PENANAMAN
MODAL
BIDANG PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
BIDANG KONSULTASI DAN
PENGADUAN
SEKSI PENGELOLAAN DATA
SEKSI PENGELOLAAN SISTEM
TEKNOLOGI INFORMASI
SEKSI PENDAFTARAN
SEKSI VERIFIKASI DAN
PERIZINAN
SEKSI KONSULTASI DAN
INFORMASI
SEKSI REGULASI DAN
PENGADUAN
UPT
50
Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya Dinas Penanaman
Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta dari hasil analisis jabatan sesuai Peraturan
Walikota Yogyakarta Nomor 455 tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan
dan Beban Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan idealnya kebutuhan Sumber
Daya Manusia (SDM) berjumlah 106 orang pegawai, Namun untuk saat ini kebutuhan
SDM baru terpenuhi sejumlah 56 orang pegawai yang terdiri dari 42 orang PNS dan 14
orang tenaga bantuan (NABAN) dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 2.1
Sumber Daya Manusia
No. URAIAN JUMLAH S.2 S.1 Diploma SLTA
1. Kepala Dinas 1 - 1 - -
2. Sekretaris 1 1 - - -
3. Kepala Bidang 4 1 3 - -
4. Kepala Sub. Bagian 3 - 2 1 -
5. Kepala Seksi 8 6 2 - -
6. Staf 25 - 8 7 10
7. Naban 14 - 2 6 6
Jumlah 56 8 18 14 16
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Berdasarkan tabel 2.1 diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan yang
ditempuh oleh pegawai dinas cukup beragam. Walaupun tidak ada lulusan doktor (S3)
namun paling tidak sudah ada lulusan pascasarjana (S2), sarjana (S1), diploma dan
lulusan SLTA. Jika dilihat dari latar belakang pendidikan tersebut sebagian besar sudah
sesuai dan mampu memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan bidangnya. SLTA
51
yang bukan lulusan perguruan tinggi sudah mulai menyusut dan dapat dilihat bahwa
yang paling banyak dan yang paling dominan itu S1 dan diploma sudah mulai banyak
walaupun dibawah SLTA dan bahkan sudah mulai banyak yang berlatar belakang S2.
Sehingga diharapkan pegawai itu mampu melaksanakan tupoksi dengan baik dan
mampu bertanggung jawab sesuai dengan pekerjaannya secara profesional. Karena
pegawai yang profesional itu pegawai yang mampu menyelesaikan tugasnya dengan
cepat, tepat, tidak terbelit-belit, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Tabel 2.2
Berdasarkan Jabatan
No. JABATAN JUMLAH PEGAWAI KETERANGAN
1. Eselon II 1 orang Kepala Dinas
2. Eselon III 5 orang Ka. Bid & Sekretaris
3. Eselon IV 11 orang Ka. Sie & Ka. Sub Bag
4. Staf PNS 25 orang
5. Staf NABAN 14 orang
Jumlah 56 orang
Sumber; Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Berdasarkan tabel 2.2 diatas dapat diketahui bahwa tenaga tetap (pegawai PNS)
yang sudah ada ternyata dilihat masih kekurangan. Oleh karena itu pemerintah Kota
Yogyakarta khususnya Dinas Penanaman Modal dan Perizinan itu perlu dibantu oleh
tambahan tenaga bantuan (NABAN) yang tentunya bukan PNS tetapi tenaga kontrak
daerah. Hal ini sekaligus menunjukan bahwa dengan adanya NABAN dapat dilihat
pekerjaan di dinas cukup banyak dan bebannya cukup berat, sehingga untuk
memperlancar pelayanan maka direkrutlah tenaga bantuan.
52
Tabel 2.3
Berdasarkan Golongan
No. GOLONGAN JUMLAH KETERANGAN
1. Golongan IV 8
2. Golongan III 31
3. Golongan II 3
4. Golongan I 0
5. NABAN 14
Jumlah 56
Sumber; Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Berdasarkan tabel 2.3 diatas dapat diketahui bahwa kondisi tingkat pendidikan
pegawai menjadi salah satu dasar dalam penempatan pegawai sesuai dengan bidang
tugas yang diberikan. Dapat dikatakan bahwa berdasarkan latar belakang pendidikan
dan pengalaman/masa kerja pegawai, dapat dilihat bahwa dalam penempatan pegawai
sudah sesuai dengan tingkat pendidikan. Diatas terlihat jumlah dalam golongan 1 itu
tidak ada karena tingkat pendidikan itu menentukan golongan, dapat dilihat dalam tabel
2.1 dari tingkat pendidikan tidak adanya lulusan SD maupun SMP hal tersebut yang
menyebabkan jumlah golongan 1 tidak ada. Dan terlihat bahwa ternyata terkonstrasi di
golongan 3.
53
Tabel 2.4
Berdasarkan Jenis Kelamin
No. JENIS KELAMIN JUMLAH KETERANGAN
1. Laki-laki 27 3 NABAN
2. Perempuan 29 11 NABAN
Jumlah 56
Sumber; Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Berdasarkan tabel 2.4 diatas dapat diketahui bahwa disini tidak ada ketimpangan
gander seperti pola lama yang pada umumnya menempatkan kedudukan dan peran
perempuan lebih rendah dari laki-laki. Dan biasanya laki-laki yang lebih banyak dari
perempuan namun yang terjadi di Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan malah
sebaliknya perempuanlah yang lebih banyak. Hal ini berarti pengarusutamaan gander
sudah dilakukan di Kota Yogyakarta khususnya Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan.
F. Sarana dan Prasarana Pendukung
Sarana dan Prasarana (sarpras) yang tersedia di Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Kota Yogyakarta saat ini dapat dikatakan sudah terpenuhi secara kuantitas sudah
sebanding dengan beban kerja. Namun secara kualitas ada beberapa yang sarpras yang
masih butuh diperbaiki dan peremajaan seperti perkembangan teknologi dan infomasi dan
tuntutan pelayanan prima. Adapun Sarpras kerja yang tersedia di Dinas Penanaman Modal
dan Perizinan Kota Yogyakarta untuk menunjang kelancaran tugas adalah sebagai berikut:
54
1. Ruang Pelayanan
Gambar 2.2
Ruang Pelayanan
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Yogyakarta menyediakan ruang utamanya
sebagai ruang pelayanan untuk dimanfaatkan untuk pemohon dalam mengurus
perizinan dan non perizinan. Ruang yang didesain bernuansa putih ini dapat
memberikan suasana yang damai dan didukung lagi dengan fasilitas pendingin
ruangan (AC) yang tersedia dalam ruang ini memberikan rasa sejuk bila berada dalam
ruangan tersebut. Lantainya pun selalu terlihat bersih ditambah dengan bangku-
bangku yang disediakan untuk para pemohon izin begitu tertata rapi sehingga
menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi para pemohon izin dalam mengurus
Perizinan dan Non Perizinan.
Bila pengunjung berjalan kearah kanan dari pintu masuk maka akan menemukan
Bank BPD DIY, ruang sekretariat, ruang pengelolaan data dan toilet umum. Dan bila
pengunjung berjalan ke arah kiri dari pintu masuk maka akan menemukan ruang
penanaman modal dan ruang pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).
55
2. Loket Costumer dan Loket Pelayanan
- Layanan 1 (satu)
Gambar 2.3
Layanan 1 (satu)
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Layanan Konsultasi/Costumer Service. Bila masyarakat susah dalam
mengurus suatu izin maka masyarakat akan diarahkan untuk berkonsultasi atau
bertanya kepada staf yang bertugas di loket 1 (satu) tentang syarat-syarat apa saja
yang diperlukan dalam mengurus suatu izin (tergantung keperluan masyarakat).
- Layanan 2 (dua)
Gambar 2.4
Layanan 2 (dua)
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Layanan Pendampingan Online (OSS dan Online Lokal). Jika ada
masyarakat yang awam terhadap teknologi dan bingung dalam mengurus izin
56
secara online maka masyarakat akan diarahkan ke loket 2 (dua), sehingga staf yang
ada di loket 2 (dua) akan memberikan pendampingan atau menjelaskan tentang tata
cara pengurusan izin secara online dan akan mengalami proses panjang atau
tidaknya tergantung pada kebutuhan atau izin yang akan diurus oleh masyarakat.
- Layanan 3 (tiga)
Gambar 2.5
Layanan 3 (tiga)
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Layanan Pendaftaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dalam mengurus
izin IMB harus secara lansung datang di Dinas karena izin ini tidak diurus secara
online melainkan manual. Jika masyarakat mau mengurus izin IMB maka akan
diarahkan ke loket 3 (tiga).
- Layanan 4 (empat)
Gambar 2.6
Layanan 4 (empat)
57
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Layanan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan (SKB), Sertifitkat Laik Fungsi
(SLF), Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK), Rekomendasi Cagar Budaya,
Legalisasi & Duplikat Dok. Perizinan.
- Layanan 5 (lima)
Gambar 2.7
Layanan 5 (lima)
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Layanan Pengambilan. Bila izin yang diurus oleh masyarakat telah selasai
dan diterbitkan maka masyarakat akan diarahkan ke loket 5 (lima), sehingga sfat
yang bertugas di loket 5 (lima) akan memberikan izin yang telah diterbitkan kepada
masyarakat.
Di lokat Costumer Service dan loket pelayanan, petugas siap memberikan
berbagai informasi dan pelayanan yang diinginkan oleh pemohon terkait
permohonan perizinan dan non perizinan dengan ramah dan berpakaian seragam
berwarna putih berpaduan batik yang berbeda dengan pegawai Pemerintah Kota
Yogyakarta pada umumnya, menghilangkan kesan birokrasi dalam proses
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Yogyakarta.
58
3. Layar Sentuh (Touch Screen)
Gambar 2.8
Pengambilan Nomor Antrian
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Didukung dengan sistem antrian dengan layar sentuh (Touch Screen) yang
mudah dioperasionalkan dan daftar urutan pelayanan yang dapat dipantau melalui
layar monitor yang disediakan serta panggilan urutan antrian dengan suara yang
jelas, baik berbahasa Indonesia maupun bahasa daerah (jawa halus) yang lembut.
Dengan adanya layar sentuh tersebut akan membantu dan memudahkan
pemohon dalam mengurus izin namun sayangnya tidak semua pengguna layanan
itu paham dengan cara kerjanya. peneliti melihat ada beberapa pengguna layanan
kesusuahan/kebingunan dalam mengoperasikan layar sentuh, sehingga
menimbulkan beberapa antrian. Melihat keadaan itu petugas di bagian loket 1
(satu) segera membantu para pengguna layanan yang kesusahan dalam
mengoperasikan layar sentuh tersebut. Hal yang baik, karena staf yang bertugas
dibagian masing-masing ada sebagian melihat kearah layar sentuh sehingga
permasalahan tersebut segera teratasi, bagaimana jika tidak melihat maka akan
menimbulkan antrian yang panjang. Walaupun sudah didukung dengan fasilitas
layar sentuh yang tujuannya mempermudah pelayanan apa salahnya ada yang
bertugas di pintu masuk sehingga bila ada yang kesusahan maka petugas tersebut
akan membantu menyelesaikan persoalan tersebut.
59
4. Bank BPD DIY dan Tempat Foto Copy
Gambar 2.9
Bank BPD DIY
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Prasarana pendukung lainnya seperti Bank BPD yang ada dalam gedung Dinas
Penanaman Modald dan Perizinan Kota Yogyakarta memperkuat konsep
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (one stop service) yang memudahkan pemohon
dalam pengurusan perizinan dari pengajuan permohonan, pembayaran retribusi
izin sampai pengambilan izin sehingga dapat menghemat waktu dan biaya.
Gambar 2.10
Tempat Foto Copy
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Dinas memiliki tempat foto copy yang disediakan untuk mempermudah
pengujung/pemohon dalam mengurus izin, mereka tidak perlu keluar gedung untuk
mengcopy berkas yang perlu dicopy sehingga menghemat waktu dan biaya.
60
5. Komputer Pelayanan Perizinan Online Mandiri
Gambar 2.11
Kompoter Mandiri
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Dinas juga menyediakan Komputer pelayanan perizinan online mandiri yang
disediakan untuk pemohon izin. Jika pemohon tidak ada komputer di rumah maka
dapat ke Dinas untuk mengakses/mengurus izinnya secara mandiri. Dengan adanya
komputer mandiri ini akan sangat membantu dan mempermudah pemohon izin.
6. Perpustakaan Mini
Gambar 2.12
Perpustakaan
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Dinas menyediakan perpustakaan mini, yang dapat dimanfaatkan oleh pegawai,
pemohon izin dan tamu yang datang dan ingin meluangkan waktu untuk membaca
berbagai macam buku yang sudah tersedia. Diharapkan dengan adanya
perpustakaan mini ini akan menciptakn suasana yang nyaman sehingga tamu
61
maupun pengguna layanan tidak merasa bosan/jenuh berada didalam kantor. Dinas
juga menampung macam-macam buku yang akan digunakan untuk pendonasian
kebeberapa tempat yang dibutuhkan.
7. Ruang Bermain Anak
Gambar 2.13
Ruang Main
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Di Dinas juga disediakan ruang bermain anak yang dapat digunakan oleh
pemohon ketika mereka membawa anak. Sehingga bila bosan anak-anak dapat
bermain dan tidak mengganggu orang tuanya yang sedang mengurus izin. Dengan
adanya ruang ini juga dapat membantu pemohon untuk mengatasi kebisingan
kantor ketika anak mereka sedang rewel.
8. Kotak Pengaduan
Gambar 2.14
Kotak Pengaduan
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
62
Dinas menyediakan kotak pengaduan yang merupakan salah satu media atau
fasilitas. Kotak pengaduan ini dapat digunakan oleh pemohon izin jika mereka
merasa ada keluhan ataupun pengaduan terkait pelayanan perizinan dan non
perizinan.
9. Aksesibilitas
Gambar 2.15
Kursi Roda
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Di Dinas juag telah disediakan aksesibilitas khusus untuk mereka penyandang
disabilitas atau manula yang menggunakan kursi roda atau tongkat agar dapat
mempermudah mereka dalam melakukan perizinan.
10. Papan Petunjuk Arah
Gambar 2.16
Petunjuk Arah
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
63
Papan petunjuk arah disediakan untuk memudahkan pomohon agar tidak
merasa bingung saat berada di gedung Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota
Yogyakarta.
11. Mushola/Tempat Ibadah
Gambar 2.17
Mushola
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Mushola/Tempat Ibadah merupakan salah satu sarana yang disediakan untuk
pegawai, pemohon izin, dan tamu yang ingin menjalankan ibadah sholat di Dinas
Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta.
12. Ruang Laktasi
Gambar 2.18
Ruang Laktasi
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Dinas menyediakan ruang laktasi yang disediakan untuk pegawai maupun
pemohon yang ingin memberikan ASI pada bayinya.
64
13. Kulkas untuk Pemohon atau Pengunjung
Gambar 2.19
Kulkas
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Dinas menyediakan kulkas untuk para pemohon/pengunjung yang mengurus
izin. Bagi pemohon yang mengurus izin bila merasa haus mereka dapat mengambil
air yang tersedia didalam kulkas tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa
nyaman jika berada dalam dinas.
14. Kamar Mandi/ WC
Gambar 2.20
Kamar Mandi
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Dinas memiliki kamar mandi/WC yang berada di 3 (tiga) sisi, sebalah utara sisi
timur, sebelah utara sisi barat dan sebelah selatan sisi barat. Didalamnya juga
tersedia fasilitas untuk penyandang disabilitas.
65
G. Pelayanan Online
Pelayanan Pendaftaran Perizinan Online 11 (sebelas) izin Pada Dinas Penanaman
Modal Kota Yogyakarta merupakan salah satu perangkat dalam penyelenggaraan
pelayanan perizinan yang baik dan prima kepada publik. Adanya pelayanan Pendaftaran
Perizinan Online pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta bagi
publik akan mempermudah dan mempercepat akses terhadap pelayanan.
1. Sub Domain Perizinan
Sub Domain Perizinan merupakan sub dari portal resmi Pemerintah Kota Yogyakarta
dengan domain jogjakota.go.id. Transformasi layanan ini merupakan implementasi
informasi dan telekomunikasi untuk penyediaan fasilitas layanan data dan informasi
di bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang dibutuhkan bagi semua kelangan
masyarakat. Media layanan data digital ini sebagai sarana sosialisasi syarat dan
ketentuan dalam proses pencarian izin.
2. Aplikasi Layanan Perizinan Berbasis Android
Keberadaan sistem aplikasi ini akan sangat membantu masyarakat dan bagi Dinas
Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, karena dapat mempercepat proses
layanan perizinan. Sistem aplikasi ini menyediakan informasi mengenai potensi
investasi yang ada di Kota Yogyakarta, realisasi investasi, mulai berusaha, peta
investasi, info seputar Kota Yogyakarta, dan kontak informasi Dinas Penanaman
Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta.
66
H. Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Online atau Online Single
Submission (OSS) di Kota Yogyakarta
1. Kota Yogyakarta menyelenggarakan Izin Usaha melalui OSS sejak 1 September 2018.
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta melaksanakan pelayanan
pendampingan OSS dengan menyediakan 3 loket.
2. Izin usaha belum berlaku efektif karena belum memnuhi komitmen dasar yaitu:
a. IMB
b. SLF
c. Izin Lingkungan
3. Izin Operasional/komersial belum berlaku efektif karena belum terpenuhinya izin
teknis dari OPD terknis
4. Pemenuhan komitmen izin usaha dan izin operasional/komersial masih manual dengan
cara mengupload ke system OSS. Hal ini karena belum terintegritasnya system
perizinan antar OPD Teknis dengan system OSS.
5. Masih adanya permasalahan di system OSS yaitu:
a. Sistem OSS belum sempurna (masih dalam penyempurnaan)
b. Masih ada ketidakkonsistennya PP 24 tahun 2018 dengan Peraturan Menteri
lainnya.
c. Belum semuanya ada pemenuhan komitmen izin komersial/operasional (mis.
Sertifikat Badan Usaha Pariwisata)
d. Belum berlakunya SIM Bangunan Gedung
e. Sistem OSS tidak dapat mengcover kepentingan daerah/lokal.
f. Belum terintegritasnya sistem perizinan daerah ke sistem OSS.
6. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2018 Tentang Susunan
Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
67
Perizinan Kota Yogyakarta bahwa Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota
Yogyakarta sejak tanggal 2 Januari 2019 mempunyai tugas pembantuan di bidang
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dengan demikian
DPMP sudah tidak lagi memiliki kewenangan penuh terkait dengan perizinan dan
untuk menerbitkan izin perlu adanya rekomendasi OPD teknis.
7. Hambatan yang ada saat ini adalah masih adanya OPD Teknis yang belum dapat
melaksanakan rekomendasi OPD teknis karena tidak adanya tugas pokok dan fungsi
terkait dengan rekomendasi kajian teknis perizinan.
I. Jenis-jenis Pelayanan
1. Pelayanan Non Berusaha melalui perizinanonline.jogjakota.go.id (online)
a. Izin Penelitian
b. Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN)
c. Izin Praktek Kerja Lapangan (PKL)
d. Izin Penjual Daging,
e. Izin Penyelenggara Reklame
f. Izin Saluran Air limbah (SAL)
g. Izin Usaha Penyambungan Saluran
h. Izin Air Hujan
i. Izin Pembuatan Jalan Masuk (In-Gang)
j. Izin Usaha Toko Swalayan
k. Izin Minuman Beralkohol
l. Izin Pemakaman
m. Izin Pengusaha Penggilingan Daging
n. Izin Penyimpanan Daging.
68
2. Pelayanan Berusaha melalui oss.go.id (online)
a. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
b. Izin Siup Minuman Beralkohol
c. Izin Surat Tanda Pendaftaran Warabala (STPW)
d. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
e. Izin Siup
f. Izin TDP
g. Izin Tanda Daftar Gudang
h. Izin Usaha Industri (IUI)
i. Izin Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)
j. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal
k. Izin Usaha Angkuta
l. Izin SIUJK Kontraktor
m. Izin SIUJK Konsultan Perencanaan
n. Izin SIUJK Konsultan Pengawasan
o. Izin SIUJK SBU
p. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Formal
q. Izin Penanaman Modal.
3. Pelayanan Manual
a. Izin IMB
b. Izin Ingang
c. Pelayanan Legalisir
d. Duplikat
e. Daftar Ulang
69
Mekanisme Perizinan
Alur Pelayan IMB
Pola Pelayanan Terpaadu Satu Pintu
(Permendagrai No 138 Tahun 2018)
(Perwal 88 Tahun 2018)
Gambar 2.21. Alur Pelayan IMB
danns
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Pemmerintah Kota Yogyakarta
Informasi
Syarat Administrasi
DPMP
Syarat Teknis
PUPKP
Pendaftaran
Perizinan Verifikasi IZIN TERBIT
Konsultasi
Syarat Teknisi IZIN TOLAK
Berkas Kembali Pemohon
Untuk dilakukan penyesuaian dengan isi Rekomendasi dari PUPKP.
Setelah diperbaiki dapat didaftarkan ulang
Bersifat mencari informasi dalam rangka mencari izin 25 % antara lain info syarat, ambil formulir SPP, SOP, jenis
layanan, kinerja.
Bersifat
konsultasi
teknis
kelengkapan
syarat izin,
penjelasan
proses izin dan
pendampingan
penjelasan
syarat teknis.
Proses
kelangkapan
izin 90 % siap
diterima dan
didaftar
melalu SIM.
Pendaftaran diterima setelah ada nota dari hasil Layanan Konsultasi.
70
- Pembayaran Retribusi
Setelah mendapatkan Surat Pemberitahuan bahwa izin telah terbit, pemohon
membayar retribusi, izin yang dibebani retribusi adalah IMB Bangunan Gedung
dan IMB Konstruksi Reklame, untuk izin lainnya selain IMB dan Izin Reklame
tidak dikenakan Retribusi (Gratis). Pembayaran retribusi izin langsung ke Bank
BPD DIY yang berada di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota
Yogyakarta sebagai pemegang Kas Daerah. Dalam hal pembayaran retribusi
melebihi jangka waktu 14 (empat belas) hari kelender sejak ditetapkan Surat
Keterangan Retribusi Daerah (SKRD), pemohon akan dikenakan denda sebesar
2% (dua persen) setiap bulannya, jika perizinan yang sudah jadi tidak dibayar
maksimal 3 (tiga) bulan, maka izin dapat dibatalkan.
- Pengambilan Izin
Pengambilan izin bisa datang langsung ke Loket 4, IMB dan Izin
Penyelenggaraan Reklame diserahkan setalah pemohon membayar retribusi
dengan menunjukkan bukti pembayaran dan mengisi kuesioner Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM) dengan mengantri menggunakan layar sentuh (touchscreen)
yang tersedia untuk melihat kepuasan pemohon terhadap pelayanan perizinan
yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perzinan Kota Yogyakarta.
96
Daftar Pustaka
Eko Prasojo, Dkk. (2006) Mengurai Benang Kusut Birokrasi” Upaya Memperbaiki
Centang Peranang Rekrutmen PNS. Depok: PIRAMEDIA.
Heeks R. (2002). E-Government in Africa: promise and practice. Inform Polity
Indrajit, Richardus Eko. (2002). Electronic Governement (Strategi Pembangunan dan
Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital). Andi
Yogyakarta. Yogyakarta.
Lukman, Sampara. 2000. Manajemen Kualitas Pelayanan. Jakarta: STIA LAN Press
Moenir. 2014. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Yogyakarta: PT Bumi Aksar
Moleong J Lexy, 1989-2016. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung.
Ratminto dan Atik Septi W. 2010. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Rianto, Budi., Tri Lestari. 2012 . Polri & Aplikasi E-Government dalam Pelayanan
Publik. Surabaya : CV. Putra Media Nusantara (PMN).
Sinambela L.P 2010. Reformasi Pelayanan Publik. Teori, Kebijakan dan Implementasi.
Jakarta:Bumi Aksara
Wasistiono, Sadu. 2002. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung:
Fokusmedia.
Jurnal
Adi Prasetiyo, 2006. Jurnal Ilmu Administrasi, Fisip Universitas Hasanuddin, Vol. VII,
No. 2
CV Budiarti, R Rachmawati - Jurnal Bumi Indonesia, 2013 - lib.geo.ugm.ac.id
Data Wardana & Geovani Meiwanda, 2017. Reformasi Birokrasi Menuju Indonesia
Baru, Bersih dan Bermartabat. Vol. III. No. 1
97
Habibuddin Siregar, 2011. Analisis Kinerja Aparatur Birokrasi. Vol. 1, No. 1
Henny Juliani, 2019. Perubahan Perilaku Aparatur Sebagai Model Dalam Mewujudkan
Reformasi Birokrasi yang Berkualitas. Vol. 2, No. 1
Jaelan Usman, 2011. Manajemen Birokrasi Profesional Dalam Meningkatkan Pelayanan
Publik”. Vol. 1, No. 2
M. Adian Firnas, 2016. Politik dan Birokrasi: Masalah Netralitas Birokrasi di Indonesia
Era Reformasi. Vol. 6, No. 1
Muhthar, 2010. (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial) “Efek
Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Terhadap Kepuasaan Penerima
Layanan pada PSPA Satria, PSMP Antasena dan BBBD Prof Dr. Soeharso”.
Jurnal PKS Vol. 13 no. 4
Rijel Samaloisa, 2018, Pola Birokrasi Pemerintahan Daerah Yang Adaptif
Dalam Merespon Bencana Alam: Studi Indentifikasi ko-eksistensial
Governing Tsunami di Kepualaun Mentawai : Prosiding Seminar
Nasional Ikatan Ahli Bencana Indonesia IABI Mei 2018
Rohman dkk, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 5, Hal. 962-971
Syamsul Ma’arif, 2013. Posisi Strategis Birokrasi Dalam Transformasi Government ke
Governance. Vol. 4, No. 2
Dokumen-dokumen lain
Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijkan dan Strategi Nasional
Pengembangan E-Government
Keputusan MENPAN No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umun
Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
98
Internet
(https://www.jurnal.fisipunija.ac.id tentang mengukur efektivitas sistem informasi
pengaduan perizinan terpadu di lingkungan dinas penanaman modal dan terpadu satu
pintu Provinsi DKI Jakarta)
(https://www.menpan.go.id//site/berita-terkini/babak-baru-sistem-pemerintahan-
berbasis-elektronik)
(https://pmperizinan.jogjakota.go.id/ tentang informasi perizinan yaitu bentuk pelayanan
Perizinan NON-Berusaha dan Perizinan Berusaha)
(https://www.Journal.umy.ac.id tentang efektivitas pelaksanaan pelayanan pengaduan
masyarakat berbasis e-Government)
Wawancara bersama Ibu Rizki Khurniasari, selaku
Kepala Sub Bagian Perencancaan, Evaluasi dan
Pelaporan
Sumber: Data Primer 2020
Wawancara bersama Ibu Wiwin Giri Doriawan,
selaku Kepala Seksi Pendaftaran
Sumber: Data Primer 2020
Wawancara bersama Bapak Muhammad Desi Santoso, selaku Kepala Seksi Pengelolaan Sistem
Teknologi Informasi
Sumber: Data Primer 2020
![[2] - repo.apmd.ac.id](https://img.pdfslide.net/doc/110x75/615ae4efa7436314da6dea4d/2-repoapmdacid.jpg)
