Upload
others
View
7
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
SKRIPSI
PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA GUNA MENEKAN
LAJU URBANISASI DI KABUPATEN GOWA
Studi Kasus Desa Je’netallasa, Desa Bontoala, Desa Taeng Yang Ada Di
Kecamatan Pallangga
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2015
SKRIPSI
PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA GUNA MENEKAN
LAJU URBANISASI DI KABUPATEN GOWA
Studi Kasus Desa Je’netallasa, Desa Bontoala, Desa Taeng Yang Ada Di
Kecamatan Pallangga
ARIF HIDAYATULLAH
10571 0177511
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2015
MOTTO
Ku Olah Kata, Kubaca Makna, Kuikat Dalam Alinea, Kubingkai Dalam Bab
Sejumlah Lima, Jadilah Mahakarya, Gelar Sarjana Kuterima.
Jadilah Seperti Karang Di Lautan Yang Kuat Dihantam Ombak Dan
Kerjakanlah Hal Yang Bermanfaat Untuk Diri Sendiri Dan Orang Lain, Karena
Hidup Hanyalah Sekali. Ingat Hanya Pada Allah Apapun dan Di Manapun
Kita Berada Kepada Dia-Lah Tempat Meminta Dan Memohon..
Berangkat Dengan Penuh Keyakinan. Berjalan Dengan Penuh Keikhlasan.
Istiqomah Dalam Menghadapi Cobaan. Yakin, Ikhlas, Istiqomah.
ABSTRAK
ARIF HIDAYATULLAH. 2015. Menigkatkan pembangunan desa guna
menekan laju urbanisasi di kab.gowa, kec. Pallangga. Jurusan Iesp Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuai pengaruh antara pembangunan
Desa dengan tingkat urbanisasi di kab. Gowa, kec. Pallangga, Desa Je‟netallasa,
Desa Bontoala‟, dan Desa Taeng. pengumpulan data digunakan dengan jenis data
deskriptif kulitatif .
Hasil penilitiaan ini menujukkan bahwa mengkatakan pembangunan desa
guna menekan laju urbaisasi di kab. Gowa, kec. Pallangga. Sangat berpengaruh
terhadap laju urbanisasi di tiga desa yang berada di kec. Pallanga.
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahi Rabbil „alamin, puji dan syukur hanya kepada Allah SWT
dan Rasullulah SAW, Rabb semesta alam yang senantiasa memberikan
kelimpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya yang dicurahkan kepada penulis
sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh
Peningkatan Desa Guna Menekan Laju Urbanisasi” dapat diselesaikan,
walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana.
Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan,
bantuan, masukan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis
menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :
1. Dr. H. Irwan Akib,. M.Pd sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah
Makassar.
2. Bapak Dr. H. Mahmud Nuhung, SE, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis.
3. Ibu Hj. Naidah, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Studi
Pembangunan Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. H. Muh. Rusydi Rahman.M.Si selaku pembimbing I dan Ibu
Asriati.S.E.,M.Si. selaku pembimbing II yang dengan sabar dalam memberikan
arahan, bimbingan, masukan dan motivasi kepada penulis terutama dalam
penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Drs. Sanusi A.M, SE. M.Si selaku penasehat akademik selama penulis
menempuh bangku perkuliahan.
6. Seluruh bapak dan ibu Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Universitas Muhammadiyah yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan
yang sangat besar kepada penulis selama perkuliahan.
7. Seluruh staf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis yang senantiasa membantu dalam
hal administrasi.
8. Kepada ibu camat pallangga, Kepada Kepala Desa Je‟netallasa, Kepala Desa
Taeng, dan Kepala Desa Bontoala. Telah memberikan bantuan data untuk
menyelesaikan skripsi ini.
9. Kedua Orang Tuaku Bapak dan Mama Tercinta yang dengan ketulusan dan
keikhlasannya telah memberikan nasihat, saran, dukungan, semangat dan doa
yang tidak pernah putus-putusnya mendoakan ananda agar sukses meraih
masa depan.
10. Saudara-saudaraku yang selama ini memberikan doa, materi dan supportnya.
11. Teman-teman IESP 01.2011. Terkhusus buat Irwan, Nurhaq,Linardi,
Salmiah, Ardiana, Salmia dan Hardiana Terima kasih atas bantuannya.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah
memberikan bantuan kepada penulis dalam penyelesaian penyusunan skripsi
ini.
Tiada kata-kata yang lebih selain ucapan Terima Kasih, semoga Allah
SWT memberikan balasan kebaikan atas segala bantuan yang diberikan kepada
penulis. Akhir kata penulis berharap semoga hasil penulisan skripsi ini bermanfaat
bagi kita semua. Aamiin.
Makassar, April 2015
Penulis
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL…………………………………………………………i
HALAMAN PERSETUJUAN……………………………………………….ii
MOTTO……………………………………………………………………..iii
ABSTRAK………………………………………………………...................iv
KATA PENGANTAR………………………………………………………...v
DAFTAR ISI ………………………………………………………………….vi
BAB I PENDAHULUAN………………………………………………………..1
A. Latar Belakang………………………………………………………1
B. Rumusan Masalah…………………………………………………..5
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan…………………………………..5
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitia…………………………………...5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA………………………………………………..7
A. Pengertian Urbanisasi……………………………………………….7
B. Pengertian Pendapatan……………………………………………….12
C. Pengetian Urbanisasi…………………………………………………13
D. Proses Urbanisasi…………………………………………………….15
E. Faktor Penyebab Terjadinya Peroses Urbanisi………………………..16
F. Dampak Urbanisasi Terhadap Lingkungan Kota………………………17
G. Urbanisasi, Kawasan Kumuh dan Ruang Terbuka Hijau………………20
H. Kebijakan Urbanisasi di Indonesia…………………………………..21
I. Dampak Positif dan Negativ Urbanisasi………………………………24
J. Upayah Pemecahan Masalah…………………………………………27
K. Pendekatan Sistem………………………………………..………….28
L. Kerangka Fikir…………………………………………..…………… 34
BAB III. METODE PENELITIAN………………………………………….35
A. Lokasi dan waktu Penelitian………………………………………….35
B. Teknik Pengumpulan Data ……………………………………………35
C. Jenis Data……………..……………………………………………….35
D. Populasi dan Sampel……………………………………………….....36
E. Metode Analisis Data…………………………………………………36
F. Defenisi Oprasional…………………………………………………...36
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN…………………...38
A. Gambaran Umum……………………………………………………..38
B. Factor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan……………………....43
C. Faktor-Faktor Pembangunan Desa…………………………………….45
D. Pembangunan Desa…………………………………………………...46
E. Pemeran Pemerintah Desa Memberdayakan Masyarakat……………48
F. Tingkat Urbanisasi……………………………………………………50
G. Hubungan Antara Pembangunan Desa dan Urbanisasi …………….53
H. Urbanisasi dan Pembangunan ………………………………………55
I. Pemecahan Masalah Urbanisasi …………………………………...55
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN…………………………………….…………………………57
A. Kesimpulan………………………………………………………….. 57
B. Saran………………………………………………………………….58
DAFTAR TABEL
Tabel 1 : Jumlah penduduk diperinci menurut Desa Je’netalasa Desa Taeng dan
Desa Bontoala tahun2011…………………………………………………………........39
Tabel 2 : Jumlah penduduk diperinci menurut Desa Je‟netallasa Desa Taeng dan
Desa Bontoala tahun 2012……………………………………….…..40
Tabel 3 : Jumlah penduduk diperinci menurut Desa Je‟netallasa Desa Taeng dan
Desa Bontoala tahun 2013…………………………………………...40
Tabel 4 : klasifikasi kemiskinan di Desa Je;netallasa, Desa Taeng dan Desa
Bontoala menurut jumlah Ruta PPLS11………………………………41
Tabel 5 : kepadatan penduduk per kilometer…………………………………...41
Tabel 6 : Tingkat urbanisasi di Desa Je‟netallasa, Desa Taeng dan Desa Bontoala.
Pada tahun 2012 menurut jenis kelaminnya…………………………51
Tabel 7 : Tingkat urbanisasi di Desa Je‟netallasa, Desa Taeng dan Desa Bontoala
pada tahun 2013,menurut jenis kelaminya………………………….51
Tabel 8 : Tingkat urbanisasi di Desa Je‟netallasa, Desa Taeng dan Desa Bontoal.
Pada tahun 2014, menurut jenis kelaminya………………………….52
Tabel 9 : Hubungan antra pembangunan Desa dan Urbanisasi di Desa Je‟netallasa,
Desa Taeng dan Desa Bontoala pada tahun2012-2014……………..53
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Maraknya pembangunan di kota-kota besar di Indonesia dapat memacu
pertumbuhan ekonomi. Sebagai dampaknya, kota-kota tersebut akan menjadi
magnet bagi penduduk di berbagai daerah/desa untuk berdatangan mencari
pekerjaan dan bertempat tinggal. di samping karena faktor penduduk desa yang
memiliki sumber daya yang kurang ataupun tidak dimanfaatkan secara optimal
untuk perkembangan kegiatan ekonomi desa, sehingga alasan tersebut dijadikan
sebagai salah satu faktor pertimbangan untuk melakukan urbanisasi secara besar-
besar oleh penduduk desa ke kota, dan ini menyebabkan terjadinya suatu system
yang saling berkaitan antar pengaruh perkembangan desa dan kota.
Urbanisasi adalah masalah yang cukup serius. Persebaran penduduk yang
tidak merata antara desa dengan kota akan menimbulkan berbagai permasalahan
kehidupan sosial kemasyarakatan. Hal inilah yang mendorong masyarakat untuk
melakukan urbanisasi dengan tujuan bisa mendapat kehidupan yang layak. Selain
itu, daya tarik daerah tujuan juga menentukan masyarakat untuk melakukan
urbanisasi. Para urban yang tidak memiliki skill kecuali bertani akan kesulitan
mencari pekerjaan di daerah perkotaan, karena lapangan pekerjaan di kota
menuntut skill yang sesuai dengan bidangnya. Ditambah lagi, lapangan pekerjaan
yang juga semakin sedikit sehingga adanya persaingan ketat dalam mencari
pekerjaan. Masyarakat yang tidak memiliki skill hanya bisa bekerja sebagai buruh
1
kasar, pembantu rumah tangga, tukang kebun, dan pekerjaan lainnya yang lebih
mengandalkan otot dari pada otak. Sedangkan masyarakat yang tidak mempunyai
pekerjaan, umumnya hanya menjadi tunawisma, tunakarya dan tunasusila.
Hal ini tentunya memberikan pengaruh positif terhadap lingkungan kota
sehingga menambah permasalahan yang ada di kota. Berdasarkan data
kementrian koordinator perekonomian, pada 1975 lebih banyak penduduk
Indonesia mencapai sekitar 150-an juta jiwa, penduduk urban hanya sekitar 25 %
saja. Penduduk urban mencapai sekitar 50% pada decade ini.Saat jumlah
penduduk Indonesia hampir menyentuh 250 juta. Saat ini, sudah menginjak
53%.Diperkirakan pada 2015 dan seterusnya, jumlah kaum urban akan melebihi
kaum rural.
Dalam Visi Ekonomi Indonesia 2025, 65% dari populasi diprediksikan
tinggal di kota-kota besar. Perencanaan tata ruang secara komprehensif tentunya
amat penting, guna mengantisipasi berkembangnya area metropolitan (Ramitha,
2011).
Dengan uraian yang telah dijelaskan tadi maka, proposal ini akan mencoba
untuk mengulas tentang dampak-dampak yang terjadi akibat adanya suatu
urbanisasi yang tak terkendali pada suatu perkotaan serta upaya kebijakan yang
perlu dilakukan guna menekan laju tingkat urbanisasi, tanpa melupakan peranan
penting Desa sebagai salah satu faktor yang perlu dibina agar berkembang dengan
potensi sumber daya yang dimilikinya untuk menciptakan bangkitan ekonomi
bagi penduduknya yang secara langsung maupun tidak langsung mempunyai
pengaruh besar terhadap penekanan laju urbanisasi penduduk desa kekota.
Konsepsi pembangunan sesungguhnya tidak perlu dihubungkan dengan
aspek-aspek spesial. Pembangunan yang sering dirumuskan melalui kebijakan
ekonomi dalam banyak hal membuktikan keberhasilan. Hal ini antara lain dapat
dilukiskan di negara-negara Singapura, Hongkong, Australia, dan negara -negara
maju lain. Kebijakan ekonomi di negara-negara tersebut umumnya dirumuskan
secara konsepsional dengan melibatkan pertimbangan dari aspek sosial
lingkungan serta didukung mekanisme politik yang bertanggung jawab sehingga
setiap kebijakan ekonomi dapat diuraikan kembali secara transparan, adil dan
memenuhi kaidah-kaidah perencanaan. Dalam aspek sosial, bukan saja aspirasi
masyarakat ikut dipertimbangkan tetapi juga keberadaan lembaga-lembaga
sosial (social capital) juga ikut dipelihara bahkan fungsinya
ditingkatkan. Sementara dalam aspek lingkungan, aspek fungsi kelestarian natural
capital juga sangat diperhatikan demi kepentingan umat manusia. Dari semua itu,
yang terpenting pengambilan keputusan juga berjalan sangat bersih dari beragam
perilaku lobi yang bernuansa kekurangan (moral hazard) yang dipenuhi
kepintingan tertentu (vested interest). Demikianlah, hasil- hasil pembangunan
dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara adil melintasi (menembus) batas
ruang (inter-region) dan waktu (inter-generation). Implikasinya kajian aspek
spasial menjadi kurang relevan dalam keadaan empirik yang telah dilukiskan di
atas (Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004).
Namun demikian, konsepsi pembangunan yang dikemukakan di atas
sejalan dengan kajian terhadapnya maupun implementasi diberbagai negara dan
wilayah lain, dikemukakan berbagai kelemahan. Kelemahan tersebut muncul
seiring ditemukannya fenomena yang khas, antara lain kesenjangan, kemiskinan,
pengelolaan public good yang tidak tepat, lemahnya mekanisme kelembagaan
dan sistem politik yang kurang berkeadilan. kelemahan-kelemahan itulah yang
menjadi penyebab hambatan terhadap gerakan maupun aliran penduduk,
barang dan jasa, prestasi, dan keuntungan (benefit) dan kerugian (cost)
didalamnya.Seluruh sumber daya ekonomi dan non-ekonomi menjadi
terdistorsi alirannya sehingga divergence menjadi makin parah. Akibatnya,
hasil pembangunan menjadi mudah diketemukan antar wilayah, sektor,
kelompok masyarakat, maupun pelaku ekonomi. implisit, juga terjadi
dichotomy antar waktu dicerminkan oleh ketidakpercayaan terhadap
sumberdaya saat ini karena penuh dengan berbagai resiko (high inter
temporal opportunity cost). Keadaan ini bukan saja jauh dari nilai-nilai moral
tapi juga cerminan dari kehancuran (in sustainability). Ikut main di dalam
permasalahan di atas adalah mekanisme pasar yang beroperasi tanpa batas.
Perilaku ini tidak mampu dihambat karena beroperasi sangat massif, terus-
menerus, dan dapat diterima oleh logika ekonomi disamping didukung oleh
kebanyakan kebijakan ekonomi secara sistematis.
Kecenderungan globalisasi dan regionalisasi membawa sekaligus
tantangan dan peluang baru bagi proses pembangunan di Indonesia. Dalam era
seperti ini, kondisi persaingan antar pelaku ekonomi (badan usaha dan/atau
negara) akan semakin tajam. Dalam kondisi persaingan yang sangat tajam ini,
tiap pelaku ekonomi (tanpa kecuali) dituntut menerapkan dan
mengimplementasikan secara efisien dan efektif strategi bersaing yang tepat
(Kuncoro, 2004). Dalam konteksi inilah diperlukan ”strategi berperang”
modern untuk memenangkan persaingan dalam lingkungan hiperkompetitif
diperlukan tiga hal (D‟Aveni, 1995), pertama, visi terhadap perubahan dan
gangguan. Kedua, kapabilitas, dengan mempertahankan dan mengembangkan
kapasitas yang fleksibel dan cepat merespon setiap perubahan. Ketiga, taktik
yang mempengaruhi arah dan gerakan pesaing.
B. Rumusan Masalah
Dari pembahasan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada
penulisan skripsi ini yaitu bagaimana pengaruh perkembangan desa terhadap laju
Urbanisasi dan cara penaggulangan peningkatan Urbanisasi.
C. Tujuan Penelitian
Bedasarkan pada uraian dari permasalahan tersebut diatas maka, tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh perkembangan
desa terhadap laju urbanisasi serta cara penggulangan peningkatan Urbanisasi di
perkotaan.
D. Manfaat Penelitian dan Kegunaan penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:
1. Diharapkan dapat memberi wawasan dan masukan kepada pemerintah selaku
penentu kebijakan dalam perencanaan dan pengembangan ekonomi.
2. Dapat menambah pengetahuan, wawasan keilmuan serta memberikan
pengalaman, khususnya bagi penulis dan pada umumnya bagi pembaca.
Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca
untuk mengetahui perkembangan desa terhadap laju urbanisasi serta cara
penanggulangan peningkatan urbanisasi di perkotaan.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Pembangunan Desa
Pembangunan Desa adalah strategi pembangunan yang merupakan
perkembangan lebih lanjut dari strategi pembangunan desa. Dalam pembangunan
desa dilakukan usaha yang intensif dengan tujuan dan kecenderungan
memberikan fokus kepada kelompok maupun daerah tertentu, melalui
penyampaian pelayanan, bantuan dan informasi kepada masyarakat desa
(Poostchi,1986). Dengan demikian, strategi ini lebih banyak menaruh pada proses
penyampaian dari pada mengembangkan kapasitas dan respon masyarakat. Karena
masyarakat desa mempunyai beberapa aspek, pembangunan desa yang bersifat
menyeluruh semestinya juga meliputi keseluruhan aspek tersebut.
Untuk menghidari tumpang tindih penanganan akan seluruh aspek yang
ada, perlu adanya suatu pendekatan yang mampu mengkoordinasikan dan
mensinergikan program-program yang bersifat sektoral tersebut. Strategi yang
dimaksud adalah integrated rural development (pembangunan desa terpadu)
dalam pandangan ini pembangunan desa terpadu adalah suatu strategi untuk
mencapai tujuan melalui sinkronisasi yang lebih baik dari berbagai kegiatan, mata
rantai, usaha, serta koordinasi yang efektif dari berbagai instansi terkait
(FOA,1977 :3). Pada sumber yang sama disebutkan bahwa pembangunan desa
terpadu bukan hanya menjangkau sektor ekonomi masyarakat, naumun juga
7
menjangkau sektor yang lain seperti pertanian. Maka dari itu pembangunan desa
terpadu disebut juga sebagai multidisiplin.
Dapat dipahami pembangunan desa adalah strategi yang mengadopsi
sistem approach dalam pelaksanaan pembangunan mayarakat. Strategi ini
memandang bahwa sektor ekonomilah yang berperan dalam pembangunan.
Sedangkan sektor politik, pendidikan, lingkungan, sosial, kultural, psikologis,
teknik yang saling terintegrasi, berinterpendensi dan saling mendukung.
Dengan melihat karakteristiknya seperti itu, maka untuk mengembangkan
konsep pembangunan terpadu tidak cukup menggunakan satu kontribusi dari satu
disiplin ilmu pengetahuan, tetapi berbagai disilpin ilmu pengetahuan yang relefan
dan terkait dengan aspek-aspek yang terdapat dalam proses pembangunan desa
tersebut. Sebagai suatu kebulatan yang di dalamnya mengandung berbagai aspek,
proses yang menggunakan pendekatan ini akan mengandung unsur-unsur yang
sangat esensial beupa : multifungsi, intersektorall, dan interaksi.
Berdasarkan berbagai hal yang sudah diuraikan tadi, barangkali cukup
bermanfaat untuk memerhatikan tiga persoalan yang dikemukakan oleh Honadle
dan VanSant(1985:5) di sekitar pelaksanaan strategi pembangunan desa terpadu
ini. Pertama, pernyataan formal tentang tujuan program, filosofi,dari pendekatan
pembangungan terpadu serta dimensi teknis dari pendekatan terintegrasi itu
sendiri jarang memperoleh penjelasan yang cukup memadai. Kedua, proses dalam
mengimlementasikan pendekatan pembangunan desa terpadu sering mengandung
kontradiksi yang mendasar, misalnya trade off antara harapan perolehan hasil fisik
dengan pengembangan kapasitas masyarakatnya. Ketiga, kegagalan program
seringkali bukan disebabkan oleh kurangnya kemauan politik (political will),
tetapi disebabkan adanya konflik serta dampak dari konflik dalam organisasi dan
menejemen pelaksanaanya
Pembangunan desa terpadu dapat dilihat sebagai suatu metode, proses, dan
sasaran dari proses itu sendiri. Sebagai suatu metode, karena pendekatan ini
merupakan suatu salah satu cara untuk melakukan pembangunan desa dengan
melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan mengait seluruh aspek kehidupan
masyarakatnya. Sebagai suatu proses, karena pendekatan ini mencoba
mentransformasikan kehidupan desa yang berorientasi tradisional menuju ke
kehidupan yang berorientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
dalam setiap aspek kehidupan masyarakatnya. Sebagai sasaran, karena proses
yang menggunakan pendekatan ini menuju pada suatu peningkatan kualitas hidup
yang lebih baik, peluang yang semakin terbuka untuk mengembangkan diri dan
pengembangan institusi sosial ekonomi dan pelayanan yang setara dengan
masyarakat kota.
1. Pihak yang Menyampaikan Program
Rekomendasi Honadle dan Vansan agar sebelum implementasi,
dipersiapkan hal–hal sebagai berikut. Pertama, dibuat suatu statemen formal yang
jelas dan rinci tentang tujuan program, filosofi dan dimensi teknis dari pendekatan
yang terpadu. Kedua, proses implementasi IRD sering terkendala oleh berbagai
kontradiksi yang mendasar seperti trade off antara pencapaian hasil segera dengan
pengembangan kapasitas masyarakat. Ketiga, kegagalan program mungkin bukan
karena kurangnya kemauan politik, melainkan adanya konflik atau dampak
konflik organisasi dan manajemen program.
Bagi instansi yang akan melaksanakan program, terutama apabila
merupakan instansi pemerintah, persoalan terdepan adalah perubahan pola
berpikir dan pola kerja dari pendekatan sektoral yang mungkin selama ini telah
banya digunakan menjadi pendekatan integral sesuai dengan sifat strategi IRD.
Sudah barang tentu persiapan dan implementasi strategi ini hanya
menyangkut sikap dan kinerja aparat pelaksana, tetapi juga menyangkut
pengorganisasian dalam pelaksanaannya. Ada beberapa hal yang perlu
dipertimbangkan dalam bentuk dan pola pengorganisasian tersebut (Honadle dan
VantSant, 1995:8). Pertama, pertimbangan tentang fragmentasi dari instansi
terkait akan menentukan bentuk dan pola koordinasi yang dibutuhkan. Kedua,
pilihan antara otoritas yang terpusat atau pembagian ototritas. Ketiga, pilihan
antara organisasi permanen atau organisasi sementara.
Dari hasil studi pengalaman pelaksanaan pembangunan desa di beberapa
Negara sedang berkembang dapat diinventarisasi beberpa model
pengorganisasiannya. Masing-masing model memiliki tingkat penyesuaian
dengan kondisi yang berbeda dan masing – masing juga memiliki kekurangan dan
kelebihan. Ronddinelli (1978:116) menyatakan, bahwa pada umumnya Negara-
negara sedang berkembang memilih satu di antara tiga pilihan dalam menentukan
organisasi penyelenggara. Pertama, memberi tugas kepada badan-badan
pemerintah yang sudah ada. Kedua, membentuk badan koordinasi atau suatu
kemite yang bertugas mengintegrasikan input dari beberapa departemen yang
berbeda, dari lembaga nondepartemen dan lembaga swadaya masyarakat. Ketiga,
membentuk satuan implementasi proyek yang otonom dan berada di luar struktur
berokrasi pemerintah yang regular.
Sehubungan dengan berbagai pola organisasi pengelola penyelenggara
pembangunan desa terpadu tersebut, Honadle dan VantSant (1985:12-21)
memberikan lebih banyak variasi dan berabagai alternative, yaitu sebagai berikut.
2. Badan Pelaksana Pembangunan Desa Tingkat Nasional
Model badan pelaksana tingkat nasional, yang pada umumnya berupa suatu
Badan Koordinasi Nasional. Dalam praktik pelaksanaannya di lapangan, sering
dijumpai berbagai satuan manajemen proyek sebagai alternative model pertama
yang sudah terbentuk dan menjalankan program pembangunan desa terpadu
kemudian berkoordinasi dan terjadi amalgamasi dalam suatu otoritas pada tingkat
nasional. Secara sepintas hal tersebut seolah-olah sama dengan model keempat
ini. Memang benar, diantara keduanaya model dan pendekatannya sama-sama
bersifat top-down, tetapi dilihat dari prosesnya merupakan kebalikannya terhadap
yang lain.
Keberadaan badan koordinasi nasional sebagai otoritas penyelenggara
pembangunan desa terpadu ini banya dijumpai di Amerika Latin. Rural Sector
Grant (RSG) di Botswana dapat dijadikan contoh model badan tingkat nasional
yang terbetuk lebih dulu, yang kemudian mendorong munculnya proyek dan
aktivitas local.
3. Lembaga Swadaya Masyarakat
Alternatif ini merupakan suatu model yang menggunakan dana masyarakat
dan swasta guna membiayai program pembangunan desa pada komunitas terpilih.
Dalam beberapa hal model ini juga dapat dikatakan sebagai penerapan strategi
community development dalam versi yang terintegrasi.
B. Pengertian Pendapatan
Menurut Samuelson (1981) ada dua pendekatan yang dipergunakan untuk
mengetahui besarnya tingkat pendapatan pada suatu negara, masyarakat maupun
individu. kedua pendekatan itu adalah:
1. Flow of product approach
2. Earning or income approach
Flow of product approach yaitu suatu pendekatan yang menentukan
besarnya pendapatan masyarakat atau individu dengan melihat aliran produksi
barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh masyarakat atau individu yang
bersangkutan dan biasanya diukur dalam jangka waktu tertentu dengan jenjang
waktu biasanya satu tahun. Pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan
hidup perusahaan, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar
kemampuan perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-
kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan.
Selain itu pula pendapatan juga berpengaruh terhadap laba rugi perusahaan
yang tersaji dalam laporan laba rugi. Dan yang perlu diingat lagi, pendapatan
adalah darah kehidupan dari suatu perusahaan. Tanpa pendapatan tidak ada laba,
tanpa laba, maka tidaka ada perusahaan. Hal ini tentu saja tidak mungkin terlepas
dari pengaruh pendapatan dari hasil operasi perusahaan.
Pengertian tentang pendapatan itu sendiri ada beberapa macam, berikut ini
ada beberapa pandangan yang menegaskan arrti konseptual dari pendapatan.
Sebelum penulis lebih lanjut menelaah mengenai pengertian pendapatan, maka
terlebih dahulu perlu diketahui mengenai konsep kesatuan usaha.
C. Pengertian urbanisasi
Pengertian urbanisasi umumnya yang kita kenal adalah perpindahan dari
desa ke kota. Sedangkan menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia adalah, suatu
proses kenaikan proporsi jumlah penduduk yang tinggal di daerah perkotaan.
Selain itu dalam ilmu lingkungan, urbanisasi dapat diartikan sebagai suatu proses
pengkotaan suatu wilayah. Proses pengkotaan ini dapat diartikan dalam dua
pengertian. Pengertian pertama, adalah merupakan suatu perubahan secara
esensial unsur fisik dan sosial-ekonomi-budaya wilayah karena percepatan
kemajuan ekonomi. Pengertian kedua adalah banyaknya penduduk yang pindah
dari desa ke kota, karena adanya penarik di kota, yaitu kesempatan kerja.
Pengertian lain dari urbanisasi, dikemukakan oleh ( Dr. PJM Nas dalam
bukunya Pengantar Sosiologi Kota yaitu Kota Didunia Ketiga 2011 ). Pada
pengertian pertama diutarakan bahwa urbanisasi merupakan suatu proses
pembentukan kota, suatu proses yang digerakkan oleh perubahan struktural dalam
masyarakat sehingga daerah-daerah yang dulu merupakan daerah pedesaan
dengan struktur mata pencaharian yang agraris maupun sifat kehidupan
masyarakatnya lambat laun atau melalui proses yang mendadak memperoleh sifat
kehidupan kota. Pengertian kedua dari urbanisasi adalah, bahwa urbanisasi
menyangkut adanya gejala perluasan pengaruh kota ke pedesaan yang dilihat dari
sudut morfologi, ekonomi, sosial dan psikologi.
Sedangkan menurut (Tjipherijanto,2007). Berarti presentasi penduduk yang
tinggal didaerah perkotaan. Sedangkan mereka yang awam dengan ilmu
kependudukan seringkali mendefinisikan urbanisasi sebagai perpindahan
penduduk dari desa kekota. Padahal perpindahan penduduk adalah salah satu
penyebab proses urbanisasi, di samping penyebab-penyebab lain seperti
pertumbuhan alami penduduk perkotaan, perluasan wilayah, maupun perubahan
status wilayah dari daerah pedesaan menjadi daerah perkotaan, dan semacam itu.
Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Urbanisai
adalah masalah yang cukup serius bagi kita semua. Persebran penduduk yang
tidak merata antara desa dengan kota akan menimbulkan berbagai permaslahan
kehidupan social kemasyarakatan. Jumlah penigkatan penduduk kota yang
signifikan tanpa didukung dan diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan,
fasislitas umum, aparat penegak hukum, perumahan, penyediaan pangan, dan lain
sebagainya tentu adalah suatu masalah yang harus segerah dicarikan jalan
keluarnya.
Berbeda dengan perspektif ilmu kependudukan, defenisi urbanisasi
persentase penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Perpindahan manusia dari
desa kekota hanya salah satu penyebab urbanisasi. Perpindahan itu sendiri
dikategorikan 2 macam, yakni : migrasi penduduk dan mobilitas penduduk,
bedanya migrasi penduduk lebih bermakna perpindhan penduduk dari desa kekota
yang bertujuan untuk tinggal menetap tinggal di kota.sedangakan mobiltas
penduduk berarati perpindahan penduduk yang hanya bersifat sementara atau
tidak menetap. (Wikipedia,2010)
D. Proses Urbanisasi
Urbanisasi memiliki pengertian yang berbeda-beda tergantung sudut
pandang yang di ambil. Jika dilihat dari segi Geografis, urbanisasi ialah sebuah
kota yang bersifat integral, dan yang memiliki pengaruh atau merupakan unsur
yang dominan dalam sistem keruangan yang lebih luas tanpa mengabaikan adanya
jalinan yang erat antara aspek politik, sosial dan aspek ekonomi dengan wilayah
sekitarnya. Berdasarkan pengertian tersebut, urbanisasi memiliki Pandangan
inilah yang mejadi titik tolak dalam menjelaskan proses urbanisasi. Menurut King
dan Colledge (1978), urbanisasi dikenal melalui empat proses utama keruangan
(four major spatial processes), yaitu :
1) Adanya pemusatan kekuasaan pemerintah kota sebagai pengambil keputusan
dan sebagai badan pengawas dalam penyelenggaraan hubungan kota dengan
daerah sekitarnya.
2) Adanya arus modal dan investasi untuk mengatur kemakmuran kota dan
wilayah disekitarnya. Selain itu, pemilihan lokasi untuk kegiatan ekonomi
mempunyai pengaruh terhadap arus bolak-balik kota-desa.
3) Difusi inovasi dan perubahan yang berpengaruh terhadap aspek sosial,
ekonomi, budaya dan politik di kota akan dapat meluas di kota-kota yang
lebih kecil bahkan ke daerah pedesaan. Difusi ini dapat mengubah suasana
desa menjadi suasana kota.
4) Migrasi dan pemukiman baru dapat terjadi apabila pengaruh kota secara terus-
menerus masuk ke daerah pedesaan. Perubahan pola ekonomi dan perubahan
pandangan penduduk desa mendorong mereka memperbaiki keadaan soasial
masyarakat.
E. Faktor Penyebab Terjadinya Urbanisasi
Pada umumnya, masyarakat melakukan urbanisasi karena adanya pengaruh
yang kuat dalam bentuk ajakan, informasi media massa, impian pribadi, terdesak
kebutuhan ekonomi, dan lain sebagainya. Pengaruh-pengaruh tersebut bisa berasal
dari daerah asal (faktor pendorong) maupun daerah tujuan (faktor penarik).
Latar belakang atau sebab-sebab terjadinya urbanisasi (Soefaat, 1999 : 36),
yaitu:
1. Pertambahan penduduk yang disebabkan oleh migrasi penduduk dari daerah
luar kota ke dalam kota, atau dari kota lain ke kota tertentu (aspek
demografis)
2. Perubahan mata pencaharian yang semula bersumber pada pertanian
menjadi berorientasi pada industri, dagang dan berbagai jenis jasa lainnya
(aspek demografis)
3. Perubahan perubahan lahan yang semula agraris menjadi berorientasi
kepada industri, dagang dan jasa (aspek ruang dan ekonomi)
Perubahan gaya hidup penduduk yang berimigrasi seperti tersebut di atas
dari gaya pedesaan menjadi gaya perkotaan (urban) (aspek sosial).
3.1 Faktor Penarik Terjadinya Urbanisasi
a. Kehidupan kota yang lebih moderen dan mewah
b. Sarana dan prasarana kota yang lebih lengkap
c. Banyak lapangan pekerjaan di kota
d. Di kota banyak perempuan cantik dan laki-laki ganteng
e. Pengaruh buruk sinetron Indonesia
3.2 Faktor Pendorong Terjadinya Urbanisasi
a. Lahan pertanian yang semakin sempit
b. Merasa tidak cocok dengan budaya tempat asalnya
c. Menganggur karena tidak banyak lapangan pekerjaan di desa
d. Terbatasnya sarana dan prasarana di desa
e. Diusir dari desa asal
f. Memiliki impian kuat menjadi orang kaya
F. Dampak Urbanisasi Terhadap Lingkungan Kota
Akibat dari meningkatnya proses urbanisasi menimbulkan dampak-dampak
terhadap lingkungan kota, baik dari segi tata kota, masyarakat, maupun keadaan
sekitarnya. Dampak urbanisasi terhadap lingkungan kota antara lain:
1. Semakin minimnya lahan kosong di daerah perkotaan
Pertambahan penduduk kota yang begitu pesat, sudah sulit diikuti
kemampuan daya dukung kotanya. Saat ini, lahan kosong di daerah perkotaan
sangat jarang ditemui. ruang untuk tempat tinggal, ruang untuk kelancaran lalu
lintas kendaraan, dan tempat parkir sudah sangat minim. Bahkan, lahan untuk
Ruang Terbuka Hijau (RTH) pun sudah tidak ada lagi. Lahan kosong yang
terdapat di daerah perkotaan telah banyak dimanfaatkan oleh para urban sebagai
lahan pemukiman, perdagangan, dan perindustrian yang legal maupun ilegal.
Bangunan-bangunan yang didirikan untuk perdagangan maupun perindustrian
umumnya dimiliki oleh warga pendatang. Selain itu, para urban yang tidak
memiliki tempat tinggal biasanya menggunakan lahan kosong sebagai pemukiman
liar mereka. hal ini menyebabkan semakin minimnya lahan kosong di daerah
perkotaan.
2. Menambah polusi di daerah perkotaan
Masyarakat yang melakukan urbanisasi baik dengan tujuan mencari
pekerjaan maupun untuk memperoleh pendidikan, umumnya memiliki kendaraan.
Pertambahan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat yang membanjiri kota
yang terus menerus, menimbulkan berbagai polusi atau pencemaran seperti polusi
udara dan kebisingan atau polusi suara bagi telinga manusia.
3. Penyebab bencana alam
Para urban yang tidak memiliki pekerjaan dan tempat tinggal biasanya
menggunakan lahan kosong di pusat kota maupun di daerah pinggiran Daerah
Aliran Sungai (DAS) untuk mendirikan bangunan liar baik untuk pemukiman
maupun lahan berdagang mereka. Hal ini tentunya akan membuat lingkungan
tersebut yang seharusnya bermanfaat untuk menyerap air hujan justru menjadi
penyebab terjadinya banjir. Daerah Aliran Sungai sudah tidak bisa menampung
air hujan lagi.
4. Pencemaran yang bersifat sosial dan ekonomi
Kepergian penduduk desa ke kota untuk mengadu nasib tidaklah menjadi
masalah apabila masyarakat mempunyai keterampilan tertentu yang dibutuhkan di
kota. Namun, kenyataanya banyak diantara mereka yang datang ke kota tanpa
memiliki keterampilan kecuali bertani. Oleh karena itu, sulit bagi mereka untuk
memperoleh pekerjaan yang layak. Mereka terpaksa bekerja sebagai buruh harian,
penjaga malam, pembantu rumah tangga, tukang becak, dan pekerjaan lain yang
sejenis. Bahkan,masyarakat yang gagal memperoleh pekerjaan sejenis itu menjadi
tunakarya, tunawisma, dan tunasusila.
5. Penyebab kemacetan lalu lintas
Padatnya penduduk di kota menyebabkan kemacetan dimana-mana,
ditambah lagi arus urbanisasi yang makin bertambah. Para urban yang tidak
memiliki tempat tinggal maupun pekerjaan banyak mendirikan pemukiman liar di
sekitar jalan, sehingga kota yang awalnya sudah macet bertambah macet. Selain
itu tidak sedikit para urban memiliki kendaraan sehingga menambah volum
kendaraan di setiap ruas jalan di kota.
6. Merusak tata kota
Tata kota suatu daerah tujuan urban bisa mengalami perubahan dengan
banyaknya urbanisasi. Urban yang mendirikan pemukiman liar di pusat kota serta
gelandangan-gelandangan di jalan-jalan bisa merusak sarana dan prasarana yang
telah ada, misalnya trotoar yang seharusnya digunakan oleh pedestrian justru
digunakan sebagai tempat tinggal oleh para urban. Hal ini menyebabkan trotoar
tersebut menjadi kotor dan rusak sehingga tidak berfungsi lagi. (Andiantara,
2010).
G. Urbanisasi, Kawasan Kumuh dan Ruang Terbuka Hijau
Kemiskinan dan kualitas lingkungan yang rendah adalah hal yang mesti
dihilangkan, tetapi tidak dengan menggusur masyarakat yang telah bermukim
lama di lokasi tersebut. Menggusur hanyalah memindahkan kemiskinan dari
lokasi lama ke lokasi baru dan kemiskinan tidak berkurang. Bagi orang yang
tergusur, malahan penggusuran ini akan semakin menyulitkan kehidupan mereka
karena mesti beradaptasi dengan lokasi permukiman yang baru.
Peremajaan kota ini menciptakan kondisi fisik perkotaan yang lebih baik,
tetapi sarat dengan masalah sosial. Kemiskinan hanya berpindah saja dan
masyarakat miskin yang tergusur semakin sulit untuk keluar dari kemiskinan
karena akses mereka terhadap pekerjaan semakin sulit.
Tingginya laju urbanisasi juga menyebabkan tingginya permintaan
terhadap lahan untuk menampung kegiatan perkotaan termasuk perkantoran, jasa,
perdagangan, hotel dan perumahan. Kawasan ruang terbuka hijau merupakan
“korban” dari konversi lahan untuk kegiatan perkotaan. Dari tahun ke tahun
kawasan ruang terbuka hijau wilayah Makassar terus berkurang, seiring dengan
tuntutan ruang akibat laju urbanisasi.
Pada saat ini, kawasan ruang terbuka hijau (RTH) yang masih terjaga di
Kota Makassar hanya berada di Kawasan UNHAS dan Kantor Gubernur Sulsel.
Penurunan luas RTH dalam rencana tata ruang kota Makassar tersebut
menunjukkan ketidakmampuan pemerintah untuk mempertahankan RTH sebagai
komponen penting dalam ruang kota. Hal ini diakibatkan lemahnya penegakan
rencana tata ruang dan tingginya permintaan lahan perkotaan untuk mewadahi
tingginya laju urbanisasi.
H. Kebijaksanaan Urbanisasi di Indonesia
Ada dua kelompok besar kebijaksanaan pengarahan urbanisasi Indonesia
yang saat ini sedang di kembangkan. Pertama, mengembangkan daerah-daerah
pedesaan agar memiliki ciri-ciri sebagai daerah perkotaan.Upaya tersebut saat ini
dikenal dengan istilah “urbanisasi pedesaan”.
Kedua, mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, atau
dikenal dengan istilah “daerah penyangga pusat pertumbuhan”. Kelompok
kebijaksanaan pertama merupakan upaya untuk “mempercepat” tingkat urbanisasi
tanpa menunggu pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan melakukan beberapa
terobosan yang bersifat “non-ekonomi”. Bahkan perubahan tingkat urbanisasi
tersebut diharapkan memacu tingkat pertumbuhan ekonomi. Untuk itu perlu
didorong pertumbuhan daerah pedesaan agar memiliki ciri-ciri perkotaan, namun
tetap “dikenal” pada nuansa pedesaan. Dengan demikian, penduduk daerah
tersebut dapat dikategorikan sebagai “orang kota” walaupun sebenarnya mereka
masih tinggal di suatu daerah yang memiliki nuansa pedesaan.
Beberapa cara yang sedang dikembangkan untuk mempercepat tingkat
urbanisasi tersebut antara lain dengan “memodernisasi” daerah pedesaan sehingga
memiliki sifat-sifat daerah perkotaan. Pengertian “modernisasi” daerah pedesaan
tidak semata-mata dalam arti fisik, seperti misalnya membangun fasilitas
perkotaan, namun membangun penduduk pedesaan sehingga memiliki ciri-ciri
moderen penduduk perkotaan. Dalam hubungan inilah lahir konsep “urbanisasi
pedesaan”. Konsep “urbanisasi pedesaan” mengacu pada kondisi di mana suatu
daerah secara fisik masih memiliki ciri-ciri pedesaan yang “kental”, namun karena
“ciri penduduk” yang hidup didalamnya sudah menampakkan sikap maju dan
mandiri, seperti antara lain mata pencaharian lebih besar di nonpertanian, sudah
mengenal dan memanfaatkan lembaga keuangan, memiliki aspirasi yang tinggi
terhadap dunia pendidikan, dan sebagainya, sehingga daerah tersebut dapat
dikategorikan sebagai daerah perkotaan.
Dengan demikian, apa yang harus dikembangkan adalah membangun
penduduk pedesaan agar memiliki ciri-ciri penduduk perkotaan dalam arti positif
tanpa harus merubah suasana fisik pedesaan secara berlebihan. Namun, daerah
pedesaan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai daerah perkotaan. Sudah
barang tentu bersamaan dengan pembangunan penduduk pedesaan tersebut
diperlukan sistem perekonomian yang cocok dengan potensi daerah pedesaan itu
sendiri. Jika konsep urbanisasi pedesaan seperti di atas dapat dikembangkan dan
disepakati, maka tingkat urbanisasi di Indonesia dapat dipercepat
perkembangannya tanpa merusak suasana tradisional yang ada di daerah pedesaan
dan tanpa menunggu pertumbuhan ekonomi yang sedemikian tinggi. Bahkan
sebaliknya, dengan munculnya “para penduduk” di daerah “pedesaan” yang
“bersuasana perkotaan” tersebut, mereka dapat menjadi motor pertumbuhan
ekonomi dengan tetap mempertahankan aspek keserasian, keseimbangan, dan
keselarasan antara tuntutan pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan ekosistem
serta lingkungan alam.
Kelompok kebijaksanaan kedua merupakan upaya untuk mengembangkan
kota-kota kecil dan sedang yang selama ini telah ada untuk mengimbangi
pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan. Pada kelompok kini, kebijak
sanaan pengembangan perkotaan di klasifikasikan dalam tiga bagian yaitu:
1. Kebijak sanaan ekonomi makro yang ditujukan terutama untuk menciptakan
lingkungan atau iklim yang merangsang bagi pengembangan kegiatan
ekonomi perkotaan. Hal ini antara lain meliputi penyempurnaan peraturan
dan prosedur investasi, penetapan suku bunga pinjaman dan pengaturan
perpajakan bagi peningkatan pendapatan kota;
2. Penyebaran secara spesial pola pengembangan kota yang mendukung pola
kebijaksanaan pembangunan nasional menuju pertumbuhan ekonomi yang
seimbang, serasi dan berkelanjutan, yang secara operasional dituangkan
dalam kebijaksanaan tata ruang kota/ perkotaan, dan
3. Penanganan masalah kinerja masing-masing kota.
Dengan demikian, kebijaksanaan pengembangan perkotaan di Indonesia
dewasa ini dilandasi pada konsepsi yang meliputi: (i) pengaturan mengenai
sistem kota-kota; (ii) terpadu; (iii) berwawasan lingkungan, dan (iv)
peningkatan peran masyarakat dan swasta. Dengan makin terpadunya sistem-
sistem perkotaan yang ada di Indonesia, akan terbentuk suatu hierarki kota
besar, menengah, dan kecil yang baik sehingga tidak terjadi “dominasi” salah
satu kota terhadap kota-kota lainnya.
Urbanisasi merupakan proses yang wajar dan tidak perlu dicegah
pertumbuhannya. Karena, proses urbanisasi tersebut dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Namun demikian, proses urbanisasi tersebut
perlu diarahkan agar tidak terjadi tingkat primacy yang berlebihan. Pada saat ini
pemerintah telah mengembangkan dua kelompok kebijaksanaan untuk
mengarahkan proses urbanisasi, yaitu mengembangkan apa yang dikenal dengan
istilah “urbanisasi pedesaan” dan juga mengembangkan “pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi baru”. Diharapkan dengan makin bertumbuhnya daerah
pedesaan dan juga menyebarnya daerah-daerah pertumbuhan ekonomi, sasaran
untuk mencapai tingkat urbanisasi sebesar 75 persen pada akhir tahun 2025, dan
dibarengi dengan makin meratanya persebaran daerah perkotaan, akan dapat
terwujud. (Tjiptoherijanto, 2007).
I. Dampak positif dan negatif urabinisasi
1. Dampak Positif
Masalah utama yang menjadi pemicu meningkatnya urbanisasi adalah
keinginan untuk merubah keadaan hidup menjadi lebih baik dan pandangan
masyarakat bahwa kehidupan masyarakat perkotaan lebih baik dari pada
kehidupan masyarakat di pedesaan. Hal ini menyebabkan urbanisasi besar-besaran
tanpa dukungan sumber daya manusia yang memadai maka terjadi peningkatan
tingkat pengangguran, kriminalitas dan sebagainya di kota besar.
Urbanisasi mempunyai dampak positif apabila para pendatang mempunyai
kemampuan atau keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat kota, ataupun
yang dibutuhkan oleh industri-industri yang banyak berkembang di kota. Dengan
demikian hal tersebut akan membawa dampak positif terhadap para pendatang dan
para pelaku usaha atau pemilik industri dan masyarakat perkotaan pada umumnya
karena pertumbuhan ekonomi akan ikut meningkat.
Selain itu, urbanisasi juga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di
kota apabila didukung oleh para pendatang yang mampu membuka usaha-usaha
baru yang belum pernah ada sebelumnya di kota. Hal tersebut tentu saja harus
didukung kemampuan untuk dapat membaca kesempatan yang ada dan
mengelolanya sehingga dapat terwujud tujuan tersebut. Misalnya banyak para
pendatang membuka usaha kuliner khas daerah (restoran atau rumah makan),
usaha kerajinan, dan sebagainya. Hal ini sangat positif bagi pertumbuhan ekonomi
kota. Pertumbuhan ekonomi di daerah asal juga akan meningkat apabila para
pendatang yang sudah sukses merintis usaha di kota, juga melibatkan daerah asal
dalam menjalankan usahanya, terutama dari segi sumber daya manusia dan
sumber daya alam yang ada di daerah asal.
Kesempatan atau peluang yang dapat diambil oleh para pendatang di kota
diantaranya adalah kesempatan membuka usaha yang baru yang belum pernah ada
atau masih sedikit di kota. Tentunya hal ini harus didukung juga oleh kemampuan
para pendatang itu untuk membaca kesempatan yang ada dan kemampuan untuk
mengelola atau memanfaatkan kesempatan tersebut. Bagi para pendatang yang
sudah mempunyai usaha di daerah asalnya, dapat mengembangkan usahanya di
kota, karena di kota merupakan pusat perekonomian, dan pusat kegiatan usaha.
Sehingga akan lebih mudah dalam menjalankan usaha di kota dari pada di desa,
sehingga usahanya akan lebih cepat berkembang.
2. Dampak Negatif
Pertumbuhan jumlah penduduk yang signifikan akibat urbanisasi
menimbulkan masalah yang sangat kompleks. Terbatasnya lapangan pekerjaan
dan tingginya persaingan di kota besar menyebabkan bertambahnya jumlah
pengangguran. Tidak adanya keahlian dan sedikitnya kaum pendatang yang
memiliki modal yang cukup untuk membuka usaha di kota mengakibatkan
meningkatnya tindakan kriminalitas.
Terbatasnya tempat tinggal mengakibatkan munculnya banyak rumah
kumuh tidak layak huni yang membuat tata letak kota menjadi berantakan dan
tidak tertata dengan baik. Apalagi banyak pendatang ini yang kemudian
mendirikan gubuk-gubuk liar di pinggiran sungai dan rel kereta api yang
merupakan daerah hijau yang tidak boleh ditempati. Para pendatang tentunya akan
menghadapi tantangan atau hambatan untuk hidup di kota. Mereka akan bersaing
dengan masyarakat kota, dan tentu juga dengan sesama pendatang. Gaya hidup
masyarakat perkotaan yang individualis, diakibatkan oleh persaingan yang ketat
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya membuat mereka tidak peduli dengan
sesamanya.
Dari uraian di atas ada beberapa solusi agar urbanisasi dapat diminimalisir
dan mempunyai dampak positif, yaitu perlu adanya pengendalian arus urbanisasi
dari pemerintah kota maupun pemerintah desa, terutama pada momen pasca-
Lebaran, sebab momen tersebut yang paling sering dimanfaatkan berurbanisasi.
Perlu diadakan penyuluhan kepada seluruh masyarakat tentang segala sesuatu
yang bersangkutan dengan urbanisasi. Harus ada peraturan yang tegas, terutama di
daerah kota tujuan urbanisasi tentang tata kota dan kependudukan.
Perlu ditanamkan rasa cinta kepada kampung halamannya sendiri
semenjak kecil. Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, pembangunan
sarana dan prasarana, jalan, jembatan, saluran irigasi, sekolah, puskemas dan
pasar. Perlunya kebijakan dari pemerintah, diantaranya adanya bantuan kredit bagi
masyarakat pedesaan untuk membuka usaha di daerah masing-masing.
Memperluas dan mengembangkan lapangan kerja dan tingkat pendapatan di
pedesaan, sehingga dorongan penduduk desa untuk berurbanisasi ke kota dapat
berkurang.
J. Upaya Pemecahan Masalah
Persebaran penduduk di Indonesia tidak merata baik persebaran
antar pulau, propinsi, kabupaten maupun antara perkotaan dan pedesaan
Persebaranyang tidak merata berpengaruh terhadap lingkungan hidup. Daerah-
daerah yang padat penduduknya terjadi exploitasi sumber alam secara berlebihan
sehingga terganggulah keseimbangan alam. Sebagai contoh adalah hutan yang
terus menyusut karena ditebang untuk dijadikan lahan pertanian maupun
pemukiman. Dampak buruk dari berkurangnya luas hutan adalah:
1. Terjadi banjir karena peresapan air hujan oleh hutan berkurang
2. Terjadi kekeringan
3. Tanah sekitar hutan menjadi tandus karena erosi
Untuk mengatasi masalah pemerataan penduduk, program pemerintah
yang terkenal dalam upaya mengatasi masalah tersebut adalah transmigrasi, yaitu
pemindahan penduduk dari daerah yang padat penduduk ke daerah yang belum
padat penduduk. Tujuan pelaksanaan transmigrasi yaitu:
- Meratakan persebaran penduduk di Indonesia.
- Peningkatan taraf hidup transmigran.
- Pengolahan sumber daya alam.
- Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
- Menyediakan lapangan kerja bagi transmigran.
- Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
- Meningkatkan pertahanan dan kemananan wilayah Indonesia.
Transmigrasi bukan hanya memindahkan penduduk, tetapi harus juga
menyiapkan aspek sosial, SDM, dan teknis. Aspek sosial, masyarakat yang akan
dipindahkan harus dipersiapkan agar mudah beradaptasi dengan lingkungan yang
baru. Aspek SDM, peningkatan skill perlu diberikan kepada masyarakat yang
akan dipindahkan. Aspek Teknis, mempersiapkan prasarana dasar yang
menunjang daerah transmigrasi, tidak hanya rumah dan sepetak tanah. Ditemui
berbagai kendala misalnya masyarakat tidak kerasan ditempat barunya, sehingga
mereka kembali ke kota. Banyak proyek transmigrasi yang tidak dilakukan sesuai
prosedur, yaitu penyiapan prasarana dasar secukupnya, dan diselewengkan
,sehingga penduduk yang dipindahkan teraniaya.
K. Pendekatan Sistem
Pendekatan sistem selalu mencari keterpaduan antarbagian melalui
pemahaman yang utuh, sehingga diperlukan kerangka pikir pendekatan sistem.
Pendekatan sistem merupakan cara penyelesaian persoalan yang dimulai dengan
identifikasi sejumlah kebutuhan, sehingga dapat menghasilkan suatu operasi
sistem yang efektif. Pendekatan ini menunjukkan kinerja intelektual berdasarkan:
perspektif, pedoman, model, metodologi, dan sebagainya, yang diformulasikan
untuk mengupayakan perbaikan secara terorganisasi tingkah laku dan perbuatan
manusia (ZHU (1998) dalam Djakapermana, 2010 : 2).
Untuk mengatasi permasalahan urbanisasi yang dari tahun ke tahun terjadi
di perkotaan akibat kurang mendukungnya potensi kehidupan yang ada pada
pedesaan yang menyebabkan terjadinya urbanisasi secara besar-besaran ke kota,
maka diperlukan berbagai upaya untuk menekan hal tersebut dengan
memperhatikan segala dampak system yang saling berhubungan. Dimana
pengembangan pedesaan jika hanya memperhatikan satu faktor pendukung seperti
potensi sumber daya tanpa adanya dukungan terhadap sistem sarana dan prasarana
yang memadai untuk mengelola potensi tersebut maka hanya akan sia-sia, dan ini
akan menimbulkan dampak negative hingga ke perkotaan akibat terjadinya
urbanisasi oleh penduduk pedesaan.
Salah satu contoh program Pemerintah yang perlu dilakukan untuk
meningkatkan pengembangan Desa yaitu, meningkatkan desa swadaya
(tradisional), melalui desa swakarya (transisi), menjadi desa swasembada. Usaha
untuk menigkatkan kemajuan desa-desa swadaya dan swakarsa menjadi Desa
Swasembada (Maju). Pada pengembangan desa ini Pemerintah merupakan pihak
yang sangat berperan penting terhadap pengembangan desa-desa tersebut. Adapun
beberapa upaya yang dapat dilakukan sebagai solusi masalah urbanisasi di
antaranya :
1. Melalui peningkatan aspek pendidikan.
Aspek aksibilitas serta pengembangan aspek potensi desa.
a) Pertama, upaya peningkatan aspek pendidikan di desa dapat dilakukan
dengan menggalakkan pendidikan menengah yang bersifat kejuruan.
Pendidikan menengah yang bersifat kejuruan tentunya akan sangat
membantu mengembangkan bakat peserta didik yang sifatnya praktis
sesuai dengan peminatan yang diinginkan. Selain itu, peningkatan aspek
ini dapat juga digunakan untuk mendorong munculnya jiwa kewirausahaan
sehingga bisa menyediakan lapangan pekerjaan di desanya.Tentunya
dengan adanya lapangan pekerjaan di desa akan mengurangi laju
urbanisasi yang terjadi.
b) Kedua, aspek aksesibilitas (dalam hal transportasi) di desa merupakan
faktor penting untuk menunjang aktivitas ekonomi, walau pada faktanya
masih banyak desa di negara kita yang masih memiliki aksesibilitas yang
buruk. Padahal aksesibilitas tersebut berfungsi sebagai jalur penghubung
terjadinya aliran barang dan jasa (aktivitas ekonomi).Melalui peningkatan
aksesibilitas di desa seperti pembangunan jalan dan jembatan serta sarana
telekomunikasi, pemberdayaan potensi sumber daya yang terdapat di desa
dapat dikembangkan secara optimal. Adanya kemudahan akses tersebut
juga bisa menjadi faktor penarik bagi pihak pemerintah dan swasta untuk
bermitra dan mengembangkan aspek unggulan desa yang bersangkutan.
c) Ketiga, pemberdayaan potensi utama desa dapat dilakukan untuk menekan
urbanisasi. Salah satu cara untuk mengembangkan potensi desa dapat
dilakukan sesuai dengan sumber daya yang ada seperti potensi agrobisnis
maupun aspek pariwisatanya. Potensi agrobisnis di desa dapat dilakukan
dengan pengembangan dan pemasaran yang lebih ”menjual” sehingga
potensi tersebut dapat terberdayakan.Dengan sendirinya lapangan
pekerjaan akan tersedia sehingga dapat mengurangi laju urbanisasi yang
terjadi. Demikian pula dengan aspek pariwisata yang mampu menambah
lapangan pekerjaan di desa. Pada akhirnya, berbagai upaya yang dilakukan
untuk mengurangi urbanisasi memerlukan kerja sama dari berbagai pihak
mulai dari pemerintah dan penduduknya. Tanpa adanya sinergi dalam
melaksanakan upaya penekanan urbanisasi, maka urbanisasi akan terus
terjadi. (Anggigeo,2010).
2. Pembangunan Masyarakat Desa di Indonesia
Pembangunan ini dimaksud untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk
wilayah pedesaan. Dimana Pembangunan wilayah pedesaan ini dilakukan oleh
berbagai Departemen Pemerintahan. Pembangunan masyarakat desa sebagai suatu
strategi untuk memajukan kehidupan social dan kehidupan ekonomi bagi
kelompok tertentu, yaitu penduduk miskin dipedesaan.
Pembangunan dalam wilayah pedesaan dapat dibagi menjadi dua bagian
(Jayadinata, 1999 : 93), yaitu :
a. Perumahan;
b. Pelayanan sosial dan ekonomi: pendidikan, kesehatan, kebudayaan, agama,
rekreasi, dan olah raga, penyediaan ruang terbuka (taman dan sebagainya),
administrasi, pertahanan, pasar, dan pertokoan, tempat penggudangan, dan
tempat pengolahan hasil;
c. Utilitas umum (utility): air minum, saluran air limbah, penyediaan energy,
dan pengaturan pembuangan sampah;
d. Pelayanan perhubungan: jalan raya, kereta api, jalur lalu lintas, sungai,
jembatan, pengangkutan umum, radio, televisi, dan telekomunikasi.
Dengan adanya suatu upaya pengembangan desa melalui peningkatan hasil
kegiatan usaha maupun peningkatan sarana dan prasarana ini, diharapkan bisa
menjadi faktor pendukung untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada pada
wilayah pedesaan sehingga membuat penduduk pedesaan bisa tetap tinggal
melakukan aktifitas ekonomi secara lancar tanpa perlu untuk keluar dari desanya
seperti melakukan urbanisasi ke perkotaan untuk memperbaiki nasib tanpa
dibekali skill yang mendukung yang ujung-ujungnya kebanyakan penduduk desa
tersebut hanya menciptakan lingkungan kumuh bagi perkotaan.
Keterkaitan desa dan Kota Studi ekonomi secara ruang di mana masyarakat
sebagai aktor ekonomi,dapat tergabung dalam usaha formal (perusahaan) dan
informal yang dapat dikategorikan pada kegiatan di wilayah pedesaan dan
perkotaan. Petani pada umumnya adalah actor ekonomi di pedesaan yang
tergolong pada kegiatan usaha subsistem, usaha kecil, dan menengah.Studi
PARUL (Poverty Alleviation Through Rural Urban Linkages) di Indonesia, telah :
1) Melakukan kajian beberapa keterkaitan desa-kota di dalam kegiatan ekonomi
lokal dan kebutuhan intervensi pemerintah untuk memperkuat pengelolaan
keterkaitan di tiga provinsi (Sulsel, Sulut, Irian jaya-Sorong),
2) Membentuk konsensus dalam perencanaan dan pengelolaan keterkaitan desa-
kota dilihat dari aspek mata rantai produksi di tingkat kabupaten.
3) Mengevaluasi program yang ada untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan
keterkaitan desa-kota.
Pendekatan dalam pengelolaan adalah dengan membangun kapasitas
pengelolaan yang bertumpu pada inisiatif dan partisipasi masyarakat, bersama
kelompok swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan aparat birokrasi di tingkat
lokal.
Dengan studi pengembangan ekonomi ini, yang dipertimbangkan adalah
pengembangan komoditi, mata rantai keterkaitan industry local dan global
(perdagangan, tenaga kerja, kapital, pemasaran, transportasi, kawasan desa-kota),
kemitraan antara ekonomi lemah dan ekonomi kuat, dan keterpaduan program
serta kegiatan yang dilaksanakan para pihak yang berkepentingan.
Dengan mengaitkan program desa dan kota itu, diharapkan sebagai hasil :
1). Terciptanya produksi komoditi unggulan yang kompetitif
2).Terciptanya lapangan kerja yang produktif, masyarakat yang berpendapatan
tinggi, dan berjiwa kewiraswastaan.
Tersedianya prasarana dan sarana ekonomi yang produktif :
1). Terdapat akumulasi kapital untuk produksi
2).Terbentuknya jaringan kerja produksi, pengelolaan produk, pemasaran dan
perdagangan
3).Kuatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan
ekonomi lokal.
Urbanisasi
Masyarakat
Pembangunan desa
Desa Je’nettallasa Desa Bontoala Desa Taeng
L. Kerangka fikir
Urbanisasi merupakan salah satu permasalahan yang cukup serius dalam
suatu kota yang berkembang, karena persebaran penduduk yang tidak merata
antara desa dengan kota yang menimbulkan berbagai masalah kehidupan sosial
masyarakat yang terdapat di Desa Je‟netallasa‟, Desa Bontoala‟, Dan Desa Taeng.
di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, karena kebanyakan penduduk
pedesaan ingin berpindah ke kota untuk meningkatkan taraf pendapatan
masyarakat.
Akan tetapi dengan adanya pembangunan desa, yakni fokus pada
pemberdayaan desa maka diharapkan dapat menekan laju urbanisasi.
Kerangka pemikiran dapat di sajikan dalam gambaran sederhana.
Gambar 1: Skema kerangka pemikira
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian berada di Desa Je‟netallasa‟, Desa Bontoala‟ dan Desa
Taeng. Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Adapun waktu pelaksanaan
penelitian diperlukan selama 2 (dua ) bulan dari bulan Maret – April 2015.
B. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini
adalah ;
1. Wawancara yaitu dengan cara melakukan wawancara langsung dengan
responden.
2. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan alat
dokumentasi maupun mengumpulkan arsip-arsip data tentang segala sesuatu
yang berhubungan dengan urbanisasi.
3. Koesioner adalah daftar pertanyaan tertulis kepada masyarakat yang akan di
wawancara dan menjadi responden penelitian.
C. Jenis Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah :
1. Data kuantitatif
Data ini diperoleh dari instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik,
Kantor Camat Pallangga, Kantor Desa Je‟netallasa, Kantor Desa Taeng dan
35
Kantor Desa Bontoala yang meliputi: data yang mengenai Peningkatan
Pembangunan Desa Guna Menekan Laju Urbanisasi di Kabupaten Gowa, dan
lain-lain yang berkaitan dengan mashalah penelitian.
2. Data kulitatif
Data ini diperoleh dari buku-buku acuan yang bersumber dari perpustakaan
dan artikel-artikel yang berguna bagi terlaksananya penulisan ini. Adapun sumber
data yang digunakan yaitu berasal dari kantor atau instansi yang terkait dengan
permasalahan tersebut.
D. Populasi dan Sampel
Populasi dan sampel penelitian jumlah penduduk di Desa Je‟netallasa‟, Desa
Bontoala‟, dan Desa Taeng. maka semua sampel adalah sampel jenuh yang
dimana dari beberapa masyarakat dengan jumlah 50 orang yang berurbanisasi di
Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
E. Metode Analisis Data
Dalam Penelitian Ini, Peneliti Menggunakan metode deskriptif kualitatif
menjelaskan dan menggambarkan data yang berkaitan dengan situasi, sikap dan
pandangan yang terjadi didalam masyarakat.
F. Defenisi operasional
Definisi oprasional variabel ini diperlukan sebagai batasan operasional
masing-masing variabel yang diteliti untuk memperjelas arah dan ruang lingkup
variabel penelitian. Adapun batasan oprasional masing-masing variabel yang di
makasud adalah :
1. Pembangunan desa.
Pemberdayaan masyarakat adalah peroses pembangunan dimana masyarakat
berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi
dan kondisi diri sendiri.
2. Urbanisasi.
Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota, urbanis adalah
persebran penduduk yang tidak merata antara desa dengan kota akan
menimbulkan berbagai permasalahan kehidupan sosial kemasyarakatan.
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Kecamatan Pallangga
1. Letak Geografi dan Batas Wilayah
Secara Geografis Kecamatan Pallangga Berada di Kabupaten Gowa Provinsi
Sulawesi Selatan dengan batas wilayah
Bagian Utara berbatasan dengan Kecamatan Sombaopu.
Bagian Timur berbatasan dengan Kecamatan Bontomarannu.
Bagian Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bajeng.
Bagian Barat berbatasan dengan Kecamatan Barombong.
Sebagian besar fotografi wilayah Desa merupakan daerah daratan rendah
dengan ketinggian 0-499,9 meter diatas permukaan air laut, dengan Desa
Bontoramba sebagai wilayah terluas, namun sebagian besar penduduk tersebar di
Desa Je‟netallasa, Desa Taeng dan Desa Bontoala.
2. Penduduk
Adapun jumlah penduduk di kecamatan pallangga pada tahun 2011
berjumlah 99.715 jiwa, sedangkan pada tahun 2012 mengalami peningkatan
sekitar 101.371 jiwa atau 1,66% dan pada tahun 2013 mengalami peningkatan
104.523 jiwa atau 3.16% Yang tersebar di 16 desa dan kelurahan.Adapun yang
kami teliti hanya memilih tiga Desa yaitu. Desa je‟netallas, Desa Taeng dan Desa
Bontoala.
3. Kepadatan penduduk per kilometer.
38
Desa Je‟netallasa dengan luas wilayah 3,23 km, menurut registrasi
penduduk akhir tercatat 16.200 jiwa, Desa Taeng luas wilayah 2,27 km, menurut
register penduduk akhir tercatat 7,210 jiwa, dan Desa Bontoala luas wilayah 1,25
km, menurut registrasi penduduk akhir tercatat 18,699 jiwa.
Adapun jumlah penduduk Desa Je‟netallasa, Desa Taeng, dan Desa
Bontoala, Pada tahun 2011 dapat di lihat pada tabel 1 berikut ini :
Tabel 1 : Jumlah Penduduk Diperinci Menurut Desa Je‟netallasa, Desa Taeng dan
Desa Bontoala Pada Tahun 2011.
NO DESA JUMLAH PENDUDUK
1 Je‟netallasa 15.454
2 Taeng 6.879
3 Bontoala 17.839
Jumlah 40.172
Sumber : Kantor Desa Je‟netallasa, Kantor Desa Taeng Dan Kator Desa Bontoala‟
2011 (hasil registrasi penduduk akhir).
Jumlah penduduk dalam Desa je‟netallasa, Desa Taeng, dan Desa Bontoala‟
adalah sebanyak 40,172 jiwa.
Adapun jumlah penduduk Desa Je‟netallasa, Desa Taeng, dan Desa
Bontoala, Pada tahun 2012 dapat di lihat pada tabel 1 berikut ini :
Table 2 : Jumlah Penduduk Diperinci Menurut Desa Je‟netallasa, Desa Taeng dan
Desa Bontoala Pada Tahun 2012
NO DESA JUMLAH PENDUDUK
1 Je‟netallasa 15.711
2 Taeng 6.993
3 Bontoala 18.135
Jumlah 40.839
Sumber : Kantor Desa Je‟netallasa, Kantor Desa Taeng Dan Kator Desa Bontoala‟
2012 (hasil registrasi penduduk akhir).
Jumlah penduduk dalam desa je‟netallasa, desa taeng, dan desa bontoala‟
adalah sebanyak 40.839 jiwa.
Adapun jumlah penduduk desa je‟netallasa, desa taeng, dan desa
bontoala, Pada tahun 2013 dapat di lihat pada tabel 3 berikut ini :
Tabel 3 : Jumlah Penduduk Diperinci Menurut Desa Je‟netallasa, Desa Taeng dan
Desa Bontoala Pada Tahun 2013.
NO DESA JUMLAH PENDUDUK
1 Je‟netallasa 16.200
2 Taeng 7.210
3 Bontoala 18.699
Jumlah 42.109
Sumber : Kantor Desa Je‟netallasa, Kantor Desa Taeng Dan Kator Desa Bontoala‟
2013 (hasil registrasi penduduk akhir).
Jumlah penduduk di Desa Je‟netallasa, Desa Taeng, dan Desa Bontoala‟
adalah sebanyak 42.109 jiwa.
Adapun klasifikasi kemiskinan di Desa Je;netallasa, Desa Taeng dan
Desa Bontoala menurut jumlah Ruta PPLS11 dapat di lihat pada tabel 4 berikut
ini :
Tabel 4 : Klasifikasi kemiskinan di Desa Je;netallasa, Desa Taeng dan Desa
Bontoala menurut jumlah Ruta PPLS11
NAMA DESA
JUMLAH
TOTAL SM M HM RML
Je‟netallasa 105 200 253 488 1.046
Taeng 87 129 199 368 783
Bontoala 82 145 206 443 876
Sumber : Kantor Badan Pusat statistik Kabupaten Gowa 2011.
Kepadatan penduduk di Desa Je‟netallasa, Desa Taeng dan Desa
Bontoala, menurut letak geografis pada tahun 2013 rata-rata 23.166 per kilometer
persegi dengan rincian untuk tiga Desa dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini.
Tabel 5 : Kepadatan Penduduk Per Kilometer
DESA
RATA-RATA
PENDUDUK PER
DESA
LUAS
(KM²)
KEPADATAN
PENDUDUK PER
KM²
Je;ntallasa 16.200 3,22 5.031
Taeng 7.210 2,27 3.176
Bontoala 18.699 1,25 14,959
Sumber : Kantor Camat Pallangga 2013 (Hasil registrasi penduduk akhir)
Berdasarkan tabel 5 dapat di liahat bahwa kepadatan penduduk per km
persegi dari tahun ketahun mengalami penigkatan begitu pula mengenai rata-rata
penduduk desa dari tahun ketahun juga mengalami peningkatan.
4. Mata pencaharian
Pada dasarnya mata pencaharian penduduk suatu daerah tergantung pada
geografis daerah yang bersangkutan, yaitu keadaan alam sera tingkat pendidikan,
keteranpilan dan teknologi yang dimiliki.
Demikian pula halnya dengan mata pencaharian penduduk di Desa
Je‟netallasa, Desa Taeng dan Desa Bontoala sebagian besar menjadi buruh harian,
petani, pedagang dan menjadi pegawai.
5. Ketenaga kerjaan
Jumlah penduduk yang besar merupakan modal pembangunan karena
semakin besar penduduk suatu daerah semakin banyak pula tenaga kerja yang
tersedia. Tenaga kerja merupakan salah satu factor penting dalam proses produksi
selain sumber daya alam, modal dan lain-lain.
Laju urbanisasi yang relatif tinggi berkaitan dengan masalah ekonomi
karena mengakibatkan bertambah besarnya proporsi penduduk usia kerja.
Banyaknya penduduk usia kerja harus diimbangi dengan adanya kesempatan kerja
melaluai penciptaan lapangan kerja baru yang memadai.
Perluasan kesempatan kerja harus diimbangi pula dengan tingkat
produktivitas dan ketrampilan, ketrampilan yang tinggi dapat menciptakan
lapangan kerja baru yang berorintasi pada penekanan urbanisasi. Oleh karena itu
pendidikan dan ketranpilan yang dimiliki oleh setiap orang.
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan
Sebagai mana yang telah di uraikan pada bab terdahulu, bahwa besar
kecilnya pendapatan masyarakat di tentukan dari beberapa karakteristik. Tapi
pada garis besarnya ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor intern dan ekstern.
1. Faktor interen
Faktor ini erat kaitannya dengan karakteristik dari seseorang. Misalanya
tingkat pendidikan, umur, tingkat pekerjaan, pengalaman kerja dan beberapa
komponen lainya yang data dari diri seseorang.
Sejalan dengan itu pendapatan penduduk di Desa je‟netallasa, Desa
Taeng, dan Desa Bontoala, jika dilihat dari faktor internnya, maka pada
hakekatnya besar kecilnya pendapatan itu sebagai akibat berperannya berbagai
faktor yaitu :
a. Tingkat pendidikan
Bagi masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi, umumnya
banyak terserap untuk bekerja pada kantor swasta, maupun kantor
pemirintahan. Di pihak lain bagi yang mempunyai tingkat pendidikan
rendah umumnya terserap pada bidang pekerjaan lain seperti pertanian,
perdagangan (wirasuasta), buruh, supir angkutan, tukang dan sebagaian
besar berpindah tempat ke tempat lain (uranisasi).
b. Pengalaman berusaha
Faktor pengalaman dalam berusaha sangat berpengaruh terhadap seseorang.
Dalam menigkatkan pendapatannya dan dapat memperkecil kesalahan-
kesalahan yang ditemuinya, serta sukses dalam usahanya.
c. Faktor umur
Umur seseorang juga senatiasa mempengaruhi besar kecilnya pendapatan
seseorang. Hal ini dimaklumi bahwa dengan adanya perbedaan umur
seseorang menyebabkan adanya perbedaan dalam beberapa hal seperti
perbedaan dalam hal kemampuan kerjanya juga semakin menurun
dibandikan dengan orang yang masih muda lanjut usia maka pemerintah dan
pimpinan perusahaan memberikan hak pension.
d. Tanggungan keluarga
Keluarga adalah semua orang yang tinggal atau tidak bersama akan tetapi
masih dalam tanggungan. Besarnya tanggungan keluarga dapat
mempengaruhi besarnya tingkat pendapatan seseorang misalnya pegawai
pemerintah.
2. Faktor Eksteren
Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap besar kecilnya pendapatan
masyarakat desa adalah tempat kerjanya semakin jauh seseorang tinggal dari
tempat kerjanya maka semakin besar pula ongkos yang harus dikeluarkan, selain
itu secara pisikologis jika terlalu jauh tempat dimana seseorang bekerja, maka
dapat mempengaruhi kerajinan untuk bekerja, salah satu faktor yang dapat
menigkatkan kinerjanya adalah motivasi dari seorang pemimpin.
C. Faktor-Faktor Pembangunan Desa
Adapun faktor-faktor yang berperan penting didalam pembangunan desa
ada dua yaitu :
1. Faktor Dalam, antara lain :
Warga Desa, dalam arti sampai dimana taraf pengetahuan masyarakat desa
setempat
Sumber tanaman di Desa, dalam arti macam-macam tanaman yang dapat
tumbuh dan berguna bagi penduduk untuk sendiri dan perdagangan.
Sumber air dalam arti sungai, sumur atau curah hujan yang cukup untuk
menghidupi tiga bentuk hidup di dalam Desa yaitu manusia, hewan, dan
tanaman.
Sumber tanah, dalam artian tanah yang produktif, yang masih mempunyai
tingkat kesuburan yang cukup lama.
2. Faktor Luar, antara lain :
Hubungan lalu-lintas antara desa dengan desa-desa atau kota-kota di luar
desa itu.
Pengaruh dari luar, dalam hal ini dari jawatan-jawatan atau instansi-instansi
vertikal yang mengurusi persoalan-persoalan desa.
Pengaruh topografi, dalam artian pengaruh terhadap pertambahan areal
tempat kediaman penduduk.
D. Pembangunan Desa
Didalam membangun desa tidak lepas dari peranan pemerintah oleh
sebab itu pemeritah harus berperan penting terhadap pembangunan desa. Adapun
cara pemerintah membangun desa di ataranya yaitu :
Memberdayakan masyarakat
Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau
menyatu satu sama lain karena mereka saling membagi identitas, kepentingan-
kepentingan yang sama, perasaan memiliki, dan biasanya satu tempat yang sama
(suriadi,2005.41), menurut kuadratnya manusia tidak dapat menyendiri, tetapi
harus hidup bersama atau berkelompok dengan manusia lain yang dalam
hubungannya harus saling membantu satu samalain untuk dapat mencapai tujuan
hidup menurut kemampuan dan kebutuhannya masing-masing atau dengan istilah
lain adalah saling berintraksi.
Menurut kataren (2008:178-183) pemberdayaan adalah sebuah “ proses
menjadi”, bukan sebuah “ proses instan”, sebagai proses pemberdayaan
mempunyai tiga tahapan yaitu :
a. Penyadaran
Pada tahapan penyadaran ini target yang hendak diberdayakan diberi
pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak
untuk mencapai „suatu‟ prinsip dasarnya adalah adalah membuat target,mengerti
bahwa mereka perlu ( membangun ”demad” ) di berdayakan, dan proses
pemberdayaan itu di mulai dari dalam diri mereka, ( bukan dari diri orang luar ).
b. Pengkapasitasan atau menampung
Untuk diberi daya atau kuasa, artinya memberikan kapasitas kepada
individu atau kelompok manusia supaya mereka nanti mampu memberikan daya
atau kekuasaan yang akan di berikan.
c. Pemberian daya itu sendiri
Pada tahapan ini, kepada target di berikan daya, kekuasaan, otoritas atau
peluang, namun pemberian ini harus sesuai dengan kulitas kecakapan yang telah
dimiliki mereka.
Menurut ndraha (1990.16), pembangunan ialah upayah untuk
meingkatakan. Kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depan ada
beberapa inplikasi utama defenisi tersebut yaitu :
1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik
manusia ataupun kelomok (capacity).
2. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemarataan
nilai dan kesejahteraan (eguity).
3. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk
membangun dirinya. Kepercaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang
sama, kebebasan memilih, dan kekuasaan untuk memutuskan (empowerment)
4. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara
mandiri (sustainability)
5. Pembangunan berarti mengurangi ketergantunga Negara yang satu dengan
Negara yang lain dn menciptakan saling menguntungkan dan saling
menghormati (interdependency)
E. Peranan Pemerintah Desa Memberdayakan Masyarakat
Pelaksanaan mengenai tugas dan fungsi seorang kepala desa dalam
pemerintahan merupakan salah satu bentuk kegiatan aparat pemerintah dalam
upaya meningkatkan, kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa bidang yang dapat
dijabarkan didalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu:
1. Pembinaan terhadap masyarakat
a. Pembinaan masyarakat dalam bidang ekonomi
Usaha untuk mengalangkan pembangunan desa dimaksudkan untuk
memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup, serta kondisi sosial masyarakat
desa yang merupakan dan yang terbesar dari masyarakat
Indonesia.melibatkan tiga pihak yaitu: pemerintah,swasta, dan warga desa.
Didalam prakteknya, peranana dan prakarsa pemerintah masih dominan
dalam perencanaan dan pelaksanaa maupun untuk meningkatkan kesadaran
dan kemampuan teknis warga desa dalam pembangunan desa.Berbagai teori
mengatkan, bahwa kesadaran dan partisipasi warga desa menjadi kunci
keberhasilan pembangan desa
b. Pembinaan masyarakat desa dalam bidang hkum.
Pembinaan dalam bidang hokum dilakukan dalam pemerintah desa dengan
bekerjasama dengan dinas terkait dan pihak kepolisian yang dimaksudkan
agar pemuda dapat membirakan kemasyarakatan dan pengatasan anak
dilembaga-lembaga kemasyarakatan anak Negara contoh: Pemuda berkumpul
untuk mendiskusikan bahaya akibat narkotika, diberi penyuluhan akibat
adanya perkelahiaan pelajar.
c. Pembinaan masyarakat dalam bidang agama.
Pembinaan ini untuk menunjukkan kehidupan beragama dikalangan pemuda
contohnya: mengadakan pengajian setiap minggu serta kerja bakti untuk
membagun tempat ibadah.
d. Pembinaan masyarakat pada bidang kesehatan
Pembinaan ini ditunjukkan untuk membentuk generasi muda yang sehat, baik
fisik maupun mental serta mampu berperan dalam upaya meningkatkan
kesehatan masyarakat dan lingkungan. Pembinaan yang paling giat dilakukan
oleh pemerintah desa yaitu pembinaan dalam kegiatan keagamaan, sosial
budaya dan pembinaan dalam kepala ibu PKK. Fasiitas kegiatan ditindak
lanjuti dengan pemberian bantuan alat-alat seni dan ceramah agama yang
biasanya didatangkan dari luar Desa.
Kegiatan yang telah disusun oleh pemerintah Desa untuk melakukan
kegiatan pembersihan secara bergotong royong di tempat ibadah maupun didesa
setiap 2 minggu sekali maerupakan bentuk kepeduliaan untuk membangun desa
taeng yang sejahtera dan makmur.
Pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat diharapkan menjadi
lebih responsive terhadap kepentingan masyarakat itu sendi, dimana paradigma
dari pelayanan yang berjalanan selama ini beralih dari pelayanan yang sifatnya
sentralisik kepeleayanan yang lebih memberikan focus pada pengelolaan
beriorentasi kepuasan masyarakat.
Adapun pemberdayaan masyarakat yang berada di Kecamatan Pallangga
yaitu pemerintah memberikan peluang usaha kepada masyarakat yang memiliki
modal, sedangkan masyarakat yang tidak memiliki modal usaha dapat
berpartisipasi menjadi kariyawan pabrik pembuatan, roti, kecap, garam,Tepung
terigu dan usaha-usaha rumah tangga. Sedangkan masyarakat yang memiliki lahan
pertanian pemerintah kecamatan pallangga memberikan arahan tentang pertanian
agar hasilnya lebih bagus, harga jualnya meningkat dan memberikan pupuk
dengan harga yang rendah
F. Tingkat Urbanisasi
Urbanisasi umumnya yang kita kenal adalah perpindahan dari desa ke
kota, pada dasarnya urbanisasi tiap tahun ketahun dapat meningkat karena
tingginya taraf ekonomi dan kurangnya lapangan pekerjaan di desa.
Tingkat urbanisasi didesa je‟netallasa, desa taeng dan desa bontoala
dapat di lihat pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, dan untuk lebih
memperjelas tingkat urbanisasi maka dapat disajiakan melalui tabel berikut ini.
Tabel 6 : Tingkat urbanisasi di Desa Je‟netallasa, Desa Taeng dan Desa Bontoala.
Pada tahun 2012 menurut jenis kelaminnya.
NO DESA Laki-laki Perempuan 2012
1 Je‟netallasa 5 18 23
2 Taeng - - -
3 Bontoala 4 15 19
Jumlah 9 33 42
Sumber : Kantor Camat Pallangga tahun 2012 (Hasil registrsi penduduk akhir)
Berdasarkan tabel diatas dapat di jelaskan bahwa Penduduk Desa
Jenetallasa yang berurbanisasi sebanyak 23 orang, penduduk desa taeng tidak
mengalami urbanisasi dan penduduk yang berurbanisasi desa bontoala sebanyak
19 orang.
Tabel 7 : Tingkat urbanisasi di Desa Je‟netallasa, Desa Taeng dan Desa Bontoala
pada tahun 2013, menurut jenis kelaminya.
NO DESA Laki-laki Perempuan 2013
1 Je‟netallasa 15 10 25
2 Taeng 6 - 6
3 Bontoala 10 5 15
Jumlah 31 11 46
Sumber : Kantor Camat Pallangga 2013, (Hasil registrasi penduduk akhir).
Berdasarkan tabel diatas dapat di jelaskan bahwa penduduk yang
berurbanisasi desa je‟netallasa sebanyak 25 orang, sedangkan penduduk yang
berurbanisasi desa taeng sebanyak 6 orang dan penduduk yang berurbanisasi desa
bontoala sebanyak 13 orang.
Tabel 8 : Tingkat urbanisasi di Desa Je‟netallasa, Desa Taeng dan Desa Bontoal.
pada tahun 2014, menurut jenis kelaminya.
NO DESA Laki-laki Perempuan 2014
1 Je‟netallasa 2 3 5
2 Taeng - - -
3 Bontoala 19 8 27
Jumlah 21 11 32
Sumber : kantor camat pallangga 2014, (hasil registrasi penduduk akhir).
Berdasarkan tabel diatas dapat di jelaskan bahwa penduduk yang
berurbanisasi di Desa Je‟netallasa sebanyak 5 orang, sedangkan penduduk di Desa
Taeng tidak mengalami urbanisasi dan penduduk yang berurbanisasi di Desa
Bontoala sebanyak 27 orang.
Berdasarkan tabel-tabel diatas kita dapat ketahui bahwa masyarakat yang
memilih berubanisasi pada tahun 2012 sebanyak 42 orang sedangkan pada tahun
2013 mengalami penigkatan sebanyak 45 orang itu dikarenakan berkurangnya
lahan pertanian dan lapangan pekerjaan di desa, dan pada tahun 2014 mengalami
penurunan, sebanyak 32 orang, ini disababkan infrastruktur di desa mulai
membaik dan dapat membantu masyarakat dalam hal peningkatan pendapatan.
G. Hubungan Antara Pembangunan Desa dan Urbanisasi
Adapun hubungan antara pembangunan desa dengan urbanisasi yang
berada di Desa Je‟netallasa, Desa Taeng dan Desa Bontoala dapat kita lihat di
tabel berikut ini.
Tabel 9 : Hubungan antra pembangunan Desa dan Urbanisasi di Desa Je‟netallasa,
Desa Taeng dan Desa Bontoala pada tahun 2012 – 2014.
TAHUN PEMBANGUNAN DESA URBANISASI
2012 Memberikan bantuan modal
untuk pengusaha kecil.
Mendirikan koperasi.
Memberikan raskin kepada
orang yang membutuhkan.
42 orang
2013 Memperbaiki infrasturuktur
jalan .
Memberikan raskin kepada
orang yang membutuhkan.
Membuat saluran irigasi.
46 orang
2014 Menigkatkan mutu pendidikan
di antaranya :
- Penambahan guru.
- Sarana prasarana mengajar.
- Renofasi sekolah.
- Memberikan bantuan kepada
siswa yang kurang mampu
Menigkatakan kualitas
kesehatan di antranya :
- Pustu.
- Pusiandu.
- Sunat massal.
- Pengobatan gratis.
Membuat irigasi pertanian .
Pembebasan lahan perumahan.
32 orang
Sumber : Kantor Camat Pallangga.
Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa pada tahun 2012
pembangunan Desa masih mengenai pendapatan masyarakat di dalam hal usaha
kecil dan pemberian raskin kepada masyarakat, mengakibatkan urbanisasi sekitar
42 orang. sedangkan pada tahun 2013 pemerintah Kecamatan Pallangga
memindahkan pasar tradisional ke Kacamatan Somba Opu, maka tingkat
pendapatan masyarakat menurun mengakibatkan urbanisasi menigkat sekitar 46
orang atau 8,69 %. dan pada tahun 2014 Desa Je‟netallasa, Desa Taeng dan Desa
Bontoala, memberikan suatu puluang usaha kepada pengusaha kecil dan
memberikan suatu arahan-arahan untuk menigkatkan hasil pertanian yang ada di
Desa Je‟netallasa, Desa Taeng dan Desa Bontola, dan tingkat urbanisasi
mengalami penurunan sekitar 32 orang atau 30,4 %. Dari hasil diatas
pembangunan desa dengan urbanisasi sangat berkaitan dari tahun ketahun.
H. Urbanisasi dan Pembangunan
Urbanisasi memperburuk keseimbangan struktur antara Desa dan kota
secara langsung dimana dalam 2 hal yaitu yang pertama desisi penawaran
urbanisasi internal secara berlebihan akan meningkatkan jumlah pencari kerja
diperkotaan yang melampaui tingkat atau batasan pertumbuhan penduduk,
sebenarnya masih dapat didukung oleh segenap kegiatan ekonomi dan jasa-jasa
pelayanan yang ada di daerah perkotaan. Yang kedua desisi permintaan
terciptanya kesempatan di daerah perkotaan lebih sulit dan jauh lebih mahal dari
pada penciptaan lapangan-lapangan kerja diperdesaan karena kebanyakan jenis
pekerjaan sector-sektor industri diperkotaan membutuhkan aneka input-input
komplemenser yang sangat banyak dan sangat banyak jumlah ataupun jenisnya.
I. Pemecahan Masalah Urbanisasi
Masalah urbanisasi ini dapat ditangani dengan memperlambat laju
pertumbuhan populasi kota yaitu diantaranya dengan membangun desa, adapun
program-program yang dikembangkan diantaranya:
1. Intensifikasi pertanian
2. Mengurangi/ membatasi tingkat pertambahan penduduk lewat pembatasan
kelahiran, yaitu program keluarga berencana
3. Memperluas dan mengembangkan lapangan kerja dan tingkat pendapatan
di pedesaan
4. Program pelaksanaan transmigrasi
5. Memperluas dan mengembangkan lapangan pekerjaan di kota
6. Penyebaran pembangunan fungsional di seluruh wilayah
7. Pengembangan teknologi menengah bagi masyarakat desa
8. Perlu dukungan politik dari pemerintah, diantaranya adanya kebijakan
seperti reformasi tanah. Berdasarkan kebijakan tersebut, maka yang yang
berperan adalah pemerintah setempat dalam penerapannya. Pemerintah
daerah perlu berbenah diri dan perlu mengoptimalkan seluruh potensi
ekonomi yang ada di daerah, sehingga terjadi kegiatan ekonomi dan bisnis
yang benarbenar berorientasi pada kepentingan warganya. Tapi bukan
berarti pemerintah daerah saja yang berperan, di tingkat pusat, pemerintah
juga perlu membuat kebijakan lebih adil dan tegas terkait pemerataan
distribusi sumber daya ekonomi. Arus balik ialah fenomena tahunan.
Banyak pelajaran berharga yang bisa dipetik untuk mengantisipasi
meledaknya jumlah penduduk perkotaan dengan segala macam
persoalannya.
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian maka penulisan merumuskan kesimpulan
sebagai berikut:
1. Dapat dipahami pembangunan desa adalah strategi yang mengadopsi sistem
approach dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat. Strategi ini
memandang bahwa sektor ekonomilah yang berperan dalam pembangunan.
Sedangkan sektor politik, pendidikan ,lingkungan, sosial, kultural, psikologis,
teknik yang saling terintegrasi, berinterpendensi dan saling mendukung.
2. Urbanisasi umumnya yang kita kenal adalah perpindahan dari desa ke kota.
Sedangkan menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia adalah, suatu proses
kenaikan proporsi jumlah penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Selain
itu dalam ilmu lingkungan, urbanisasi dapat diartikan sebagai suatu proses
pengkotaan suatu wilayah. Proses pengkotaan ini dapat diartikan dalam dua
pengertian. Pengertian pertama, adalah merupakan suatu perubahan secara
esensial unsur fisik dan sosial-ekonomi-budaya wilayah karena percepatan
kemajuan ekonomi. Pengertian kedua adalah banyaknya penduduk yang
pindah dari desa ke kota, karena adanya penarik di kota, yaitu kesempatan
kerja.
57
B. Saran
Adapun saran yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah:
1. Kepada pihak pemerintah hendaknya didalam mengabil kebijaksanaan
kiranya mampu melihat kondisi masyarakat yang minim terhadap kebutuhan
pokonya dan mampu memberikan dispensasi dari bantuan-bantuan yang
telah disalurkan oleh pihak pemerintah pusat dan bantuan dari pihak lain
2. Pemerintah desa juga harus berperan penting untuk menekan laju urbanisasi
yang dari tahun ketahun semakin menigkat.
KOESIONER
A. Identitas responden
Nama :
Alamat sekarang :
Nomor hp :
Isilah pertanyaan di bawa ini dengan membutuhkan tanda ( x ) pada
jawaban yang di anggap benar !
B. Faktor internal
1. Apakah pendidikan terakhir anda ?
a. SD. c .SMA.
b. SMP. d. Lainya sebutkan…
2. Keahlian apa yang anda miliki ?
a. Menjahit. c. Bahasa Asing.
b. Elektornik. d. Lainya sebutkan...
3. Sarana apa yang belum ada di desa anda ?
a. Kesehatan. c. Pusat perbelanjaan.
b. Pendidikan. d.Tempat hiburan.
C. Kemiskinan.
1. berapa penghasilan anda setiap bulan waktu berada di desa asal anda ?
( dalam ruiah ).
a. 500.000. c. 1.000.000 – 2.000.000.
b. 500.000. d. ≥ 2.000.000.
2. Berapakah pengeluaran anda setiap bulan waktu berada
di daerah asal ?
a. 500.000. c. 1.000.000 – 2.000.000.
b. 500.000. d. ≥ 2.000.000.
3. Dari manakah sumber pendapatan anda peroleh ?
a. Gaji. c. Orang tua.
b. Sumbangan. d. Lainya sebutkan..
4. Pekerjaan anda sewaktu di desa ?
a. Pegawai negri. c. Buruh.
b. Petani. d. Lainya Seutkan…
5. Pekerjaan anda sekarang ?
a. Pegawai negri. c. Buruh.
b. Petani. d. Lainya Sebutkan…
6. Berapakah Penghasilan anda perbulan setelah hidup
dikota?
a. ≤ 500.000. c. 1.000.000. – 2.000.000.
b. 500.000. d. ≥ 2.000.000.
7. Berapakah pengeluaran anda perulan setelah berada di
kota?
a. ≤ 500.000. c. 1.000.000. – 2.000.000.
b. 500.000. d. ≥ 2.000.000.
Berikan tanda ( √ ) pada kolom S (setuju), N (Netral), dan TS (Tidak
Setuju) yang ada anggap paling tepat.
No PERTANYAAN
S N TS
3 2 1
1.
Saya memiliki lahan untuk dioleh
didesa
2.
Penghasilan saya didesa cukup
untuk memenuhi kebutuhan hidup
3.
Saya dapat bantuan danja dari
pemerintah untuk mendirikan usaha
kecil menengah di desa
4. Saya perlu mencari uang tambahan
5.
Saya merasa kebijakan pemerintah
mengenai harga tidak adil
6.
Saya merasa harus membuka usaha
baru di desa
7.
Desa memberikan peluang untuk
berbisnis
8.
Saya memiliki ketrampilan
membuka usaha di desa
9.
Saya harus kekota mencari
pekerjaan baru
10.
Saya memiliki ketrsmpilan cukup
untuk bekerja di kota
11.
Saya pergi kekota dan bekerja
disana atas inisiatif sendiri
12.
Saya pergi kekota atas ajakan
teman
13.
Teman-teman tetangga telah lebih
dulu meninggalkan desa dan
menetap dikota kebanyakan dari
meraka berhasil
14.
Menurut saya hidup dikota lebih
menguntungkan dari pada didesa
15.
Kota lebih memiliki banyak
peluang usaha dari pada di desa
16.
Didesa penghasilan hanya perbulan
hanya cukup untuk membeli
kebutuhan pokok saja
17.
Dikota dengan penghasilan saya
sekarang saya dapat membeli
kebutuhan primer dan tersier
18.
Saya akan menetap secara
permanen dikota
19.
Menurut saya banyak barang yang
seperti saya (pendapata dari desa
kekota)