Upload
others
View
10
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
SKRIPSI
TATA KELOLA
DANA DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19
DI DESA SUMBERMULYO KECAMATAN BAMBANGLIPURO
KABUPATEN BANTUL, DIY
Disusun Oleh:
SONIA APRIANI
17520164
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2021
ii
HALAMAN PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Sonia Apriani
NIM : 17520164
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tata Kelola Dana Desa Pada Masa
Pandemi COVID-19” adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan
seluruh sumber yang telah dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan
benar.
Yogyakarta, Februari 2021
Yang Menyatakan
Sonia Apriani
iii
HALAMAN PENGESAHAN
Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi
persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan,
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:
Hari : Senin
Tanggal : 1 Februari 2021
Pukul : 10.30 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta
TIM PENGUJI
NAMA
TANDA TANGAN
1. Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si
Ketua Penguji / Pembimbing
2. Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si
Penguji Samping I
3. Analius Giawa, S.IP, M.IP
Penguji Samping II
Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
(Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.)
iv
MOTTO
Selalu berusaha yang terbaik untuk menjadi yang terbaik, karena sebuah proses
tidak akan pernah mengkhianati hasil
(Sonia Apriani)
Berdoa adalah salah satu jalan pintas menuju kesuksesan dengan dibarengi usaha
dan keyakinan
(Dimas Bagus Hari Mahardika)
Menunda merupakan sifat malas yang harus kita hindari, karena apabila terus
menerus terjadi hal tersebut akan menjadi salah satu faktor penghambat
kesuksesan
(Sonia Apriani)
Teruslah bermimpi selagi mimpi itu gratis, karena sebuah pencapaian tertinggi
kadangkala berawal dari sebuah mimpi
(Dimas Bagus Hari Mahardika)
Jangan pernah memandang orang dengan sebelah mata, karena kita tidak pernah
tahu kelak dia akan menjadi apa
(Ahmad Sahroni)
v
HALAMAN PERSEMBAHAN
Puji syukur kepada Tuhan atas setiap nikmat, rahmat serta karunia-Nya
selama ini dalam setiap langkah hidup saya, sehingga saya dapat menyelesaikan
skripsi ini tepat waktu dengan baik. Adapun skripsi ini saya persembahkan
kepada:
1. Kepada kedua orang tua saya yaitu Bapak Sam Sukmajaya dan Ibu
Rani Rasiah atas segala dukungan serta doa yang selalu menyertai
setiap langkah saya;
2. Kepada adikku tercinta Sukma Agung Aji Pangestu yang telah
menghibur saya selama proses penyusunan skripsi;
3. Kepada Dimas Bagus Hari Mahardika atas dukungan serta doa yang
selalu mendampingi saya selama proses penelitian sampai dengan
proses penyusunan skripsi;
4. Kepada Pemerintah Desa Sumbermulyo dalam hal ini Kepala Desa
Sumbermulyo yaitu Dra. Ani Widayani, M.IP. serta Sekretaris Desa
Sumbermulyo yaitu Totok Dwi Hermawan, ST yang telah menerima
dan membantu saya dalam menyusun skripsi;
5. Kepada Almamaterku, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa
“APMD” Yogyakarta, terimakasih telah memberi kesempatan kepada
saya untuk belajar menjadi insan yang mandiri dan bertanggung jawab;
6. Kepada kawan-kawan terbaikku yang selalu membantu dan
mendukung saya sampai hari ini yaitu Erin Triyana, Nuria Wulandari
dan Nida Kania Nurhayati, semoga kebaikan atas doa baik dari kalian
kembali kepada kalian.
vi
KATA PENGANTAR
Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa
yang telah memberi Rahmat dan Karunia NYA kepada penulis, sehingga dapat
menyelesaikan kewajiban terakhir sebagai mahasiswa untuk melengkapi
persyaratan meraih gelar sarjana strata satu (S-1) melalui penulisan skripsi,
dengan judul Tata Kelola Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa
Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul Daerah Istimewa
Yogyakarta. Skripsi ini ditulis untuk kepentingan para mahasiswa dan akademisi
yang memiliki perhatian dan cinta kepada desa terutama terkait tata kelola Dana
Desa pada masa pandemi COVID-19 yang direalokasikan untuk Bantuan
Langsung Tunai Desa (BLT-Desa).
Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata
sempurna karena keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang penulis
dapatkan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mohon maaf atas
segala kekurangan yang ada. Kemudian tanpa adanya bantuan dan kerja sama
dari pihak lain penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil. Oleh karena itu,
penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:
1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si. selaku Ketua Sekolah Tinggi
Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta;
2. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu
Pemerintahan yang telah memberikan banyak ide, gagasan dan
motivasi;
vii
3. Bapak Drs. Jaka Tri Widaryanta, M.Si. selaku Dosen Pembimbing
Akademik yang selalu memberikan motivasi, petunjuk, bimbingan dan
arahan selama penulis belajar di STPMD “APMD” Yogyakarta;
4. Ibu Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si. selaku Dosen Pembimbing
Skripsi yang telah memberikan banyak kritik dan saran demi
kesempurnaan penyusunan skripsi ini;
5. Bapak dan Ibu dosen pengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan
STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah mengajar, mendidik dan
membagikan ilmunya kepada penulis. Terima kasih atas semua ilmu
yang telah Bapak dan Ibu berikan. Semoga penulis dapat mengamalkan
dan mempergunakan ilmunya dengan baik;
6. Pemerintah Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten
Bantul yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis di Desa
Sumbermulyo;
7. Kawan-kawan seperjuangan dari Program Studi Ilmu Pemerintahan
STPMD “APMD” Yogyakarta, khususnya angkatan 2017 yang telah
menjadi rekan yang baik selama penulis belajar di STPMD “APMD”
Yogyakarta;
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas bantuan dan
dukungan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis
menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
xiv
INTISARI
Desa Sumbermulyo merupakan desa yang terletak di Kecamatan
Bambanglipuro, Kabupaten Bantul. Permasalahan umum yang terjadi adalah
realokasi penggunaan Dana Desa di tahun 2020 menyebabkan banyak kegiatan
atau program dihapuskan. Hal ini terjadi karena adanya pandemi COVID-19 yang
mengharuskan Pemerintah Desa mengalokasikan Dana Desa untuk bidang
penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa yaitu untuk menangani dan
menanggulangi dampak dari pandemi COVID-19, dalam hal ini yaitu untuk
Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Desa). Berdasarkan uraian di atas maka
penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang tata kelola Dana
Desa pada masa pandemi COVID-19 di Desa Sumbermulyo, Kecamatan
Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana tata kelola Dana Desa
pada masa pandemi COVID-19 yang terjadi di Desa Sumbermulyo, Kecamatan
Bambanglipuro, Kabupaten Bantul.
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis tata
kelola Dana Desa untuk Bantuan Sosial Tunai Desa pada pandemi COVID-19 di
Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul. Ruang
lingkup penelitian ini meliputi: perencanaan Dana Desa untuk BLT-Desa di masa
pandemi COVID-19, pelaksanaan keputusan bersama Dana Desa untuk BLT-
Desa di masa pandemi COVID-19, penatausahaan Dana Desa untuk BLT-Desa di
masa pandemi COVID-19, pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa untuk
BLT-Desa di masa pandemi COVID-19.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka penulis dapat
mengambil empat kesimpulan yaitu: Pertama proses perencanaan Dana Desa
untuk BLT-Desa dilaksanakan melalui musyawarah desa khusus, kedua dalam
pelaksanaannya terdapat 17 kriteria miskin yang digunakan oleh Pemerintah Desa
Sumbermulyo, ketiga dalam melakukan penatausahaan Dana Desa untuk BLT-
Desa Pemdes Sumbermulyo menggunakan Sistem Keuangan Desa dan yang
keempat dalam pelaporan dan pertanggungjawaban Pemdes Sumbermulyo
menyusun LPJ yang berisi tentang pelaksanaan BLT-Desa di Desa Sumbermulyo.
Kata Kunci: tata kelola, Dana Desa, pandemi COVID-19 dan BLT-Desa
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pada 12 Maret 2020 organisasi kesehatan yaitu World Health
Organization (WHO) menetapkan bahwa COVID-19 sebagai pandemi global.
Hal tersebut terjadi karena semakin bertambahnya negara yang mengalami
kasus tersebut. Menurut sebuah artikel berita yang ditulis oleh Gita Laras
Widyaningrum jumlah kasus COVID-19 terhitung sejak ditetapkannya
COVID-19 sebagai pandemi global yaitu 118 ribu kasus di 114 negara,
termasuk di negara Indonesia. Hingga 3 September 2020 jumlah kasus positif
terkonfirmasi 184.268 (+3.622), 7.750 kasus meninggal (4,2%), kasus sembuh
132.055 (71,7%) serta kasus dalam perawatan 44.463 (24,1 %)
(kemenkes.go.id).
Gambar 1.1 COVID-19 Update 3 September 2020 di Indonesia
Adanya pandemi COVID-19 ini menyebabkan banyak dampak negatif
diantaranya banyak pekerja yang mengalami pemotongan gaji dan PHK, ada
2
pedagang kecil yang gulung tikar, perekonomian menurun, berkurangnya
aktivitas di luar rumah, banyak karyawan swasta yang mengalami PHK atau
terkena perampingan karyawan, banyak buruh proyek harian yang kehilangan
mata pencaharian dan lain sebagainya. Selain dampak negatif terdapat juga
dampak positif yaitu dengan adanya himbauan untuk karantina mandiri, WFH
(Work From Home) serta belajar secara daring di rumah menjadikan seseorang
lebih akrab dan memiliki banyak quality time dengan keluarga (Hasanah, 28
April 2020).
Situasi demikian membuat Pemerintah Desa Sumbermulyo
mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi dan mencegah penyebaran COVID-
19 di Indonesia. Oleh karena itu, apabila dilihat dari perspektif ilmu
pemerintahan, penelitian ini akan menggunakan perspektif governing, yang
dapat dimaknai sebagai perbuatan pemerintah, di mana pemerintah melakukan
yaitu protecting dan distribusi. Protecting artinya melindungi atau
memberikan perlindungan kepada masyarakat dari sekelompok elit dalam
segala bidang, salah satunya yaitu bidang sosial dan ekonomi. Distribusi
artinya pelayanan pemerintah kepada masyarakat (Eko, 24 Oktober 2020).
Dalam hal ini Pemerintah Desa melakukan protecting terhadap masyarakat
desa agar terhindar dari keterpurukkan ekonomi akibat pandemi COVID-19.
Protecting dapat dilakukan melalui rulling dalam bentuk Peraturan
Desa Sumbermulyo Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Sumbermulyo Tahun Anggaran 2020, yang
kemudian merealokasikan prioritas penggunaan Dana Desa untuk bidang
penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa salah satunya untuk
3
Bantuan Langsung Tunai Desa yang bersumber dari Dana Desa. Kemudian
Pemerintah Desa juga melakukan distribusi atau pelayanan kepada masyarakat
desa, dalam hal ini yaitu pelayanan penyaluran BLT-Desa yang dilaksanakan
di Balai Desa Sumbermulyo. Selanjutnya Peraturan Lurah Desa Sumbermulyo
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Sumbermulyo Tahun Anggaran 2020, Peraturan Lurah Desa Nomor 4
Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung
Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak COVID-19 untuk penyaluran tahap 1,
2 dan 3, Peraturan Lurah Desa Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar
Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat
Dampak COVID-19 untuk penyaluran tahap 4, 5 dan 6.
Peraturan Desa serta Peraturan Lurah Desa di atas tentunya dibuat
dengan memperhatikan peraturan-peraturan lain di atasnya antara lain yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undangan Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dalam peraturan ini
menjelaskan bahwa besaran Bantuan Langsung Tunai Desa yaitu sebesar
4
Rp 600.000,00 per bulan dalam tiga bulan. Yang kemudian menjadi payung
hukum program kebijakan Bantuan Langsung Tunai Desa tahap 1, 2 dan 3;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dalam peraturan ini
menjelaskan bahwa besaran Bantuan Langsung Tunai Desa yaitu sebesar
Rp 600.000,00 untuk 3 bulan pertama dan Rp 300.000,00 untuk 3 bulan
kedua. Yang kemudian menjadi payung hukum program kebijakan Bantuan
Langsung Tunai Desa tahap 1, 2, 3, 4, 5 dan 6;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
6. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146 / Huk / 2013
tentang Penetapan Kriteria Dan Pendataan Fakir Miskin Dan Orang Tidak
Mampu;
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pengalokasian dan Besaran Penetapan DD Untuk Setiap Desa Tahun 2020.
5
Jurnal tentang efektifitas Bantuan Langsung Tunai Desa bagi
masyarakat miskin terkena dampak COVID-19 di Desa Talaitad Kecamatan
Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan oleh Maun (2020: 1)
menjelaskan tentang efektifitas program BLT-Desa, yang menunjukkan bahwa
efektifitas program BLT-Desa ini khususnya bagi masyarakat miskin
dirasakan sangat bermanfaat bagi mereka. Kemudian Jurnal tentang prioritas
penggunaan Dana Desa Jekawal Kabupaten Sragen di era pandemi COVID-19
oleh Ayu, Siahainenia dan Kudubun (2020: 5) menjelaskan tentang prioritas
penggunaan Dana Desa tahun 2020 untuk bidang pembangunan,
pemberdayaan dan penanganan bencana tak terduga yakni pandemi COVID-
19. Selanjutnya Jurnal tentang tata kelola pendataan dan penyaluran BLT-D
melalui pasardesa.id sebagai upaya pencegahan korupsi oleh Achidsti, Kafa
dan Hudani (2020: 313) hanya menjelaskan mengenai pendataan dan
penyaluran saja. Di mana penyaluran BLT- Desa dengan metode non tunai
menjadi salah satu upaya pencegahan korupsi. Kemudian jurnal tentang
praktik pengelolaan Dana Desa untuk penanganan COVID-19 oleh Sandhi dan
Iskandar (2020) menjelaskan bahwa penggunaan Dana Desa untuk
penanganan COVID-19 diprioritaskan untuk Program Tanggap Darurat CPID-
19, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Padat Karya Tunai (PKT) serta
penyaluran BLT-Desa menggunakan metode tunai.
Sedangkan dalam penelitian ini, terdapat beberapa hal yang dibahas
yaitu tentang tata kelola Dana Desa pada masa pandemi COVID-19 meliputi
perencanaan Dana Desa untuk BLT-Desa di masa pandemi COVID-19,
6
pelaksanaan Dana Desa untuk BLT-Desa di masa pandemi COVID-19,
penatausahaan Dana Desa untuk BLT-Desa di masa pandemi COVID-19 dan
pelaporan serta pertanggungjawaban Dana Desa untuk BLT- Desa di masa
pandemi COVID-19. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih
dalam terkait tata kelola Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa di
masa pandemi COVID-19 Desa Sumbermulyo Kabupaten Bantul Daerah
Istimewa Yogyakarta. Di mana Pemerintah Desa harus merelokasi
penggunaan Dana Desa yang semula dipergunakan untuk empat kewenangan
desa mulai dari penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan
masyarakat desa terpaksa dialihkan atau direalokasikan sebagian untuk
mengatasi dan mencegah permasalahan sosial dan ekonomi akibat pandemi
COVID-19. Salah satunya untuk bidang penanggulangan bencana, darurat dan
mendesak desa, dalam hal ini untuk Bantuan Langsung Tunai Desa. Di mana
terdapat banyak perubahan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa
khususnya di tahun 2020.
B. Rumusan Masalah
Bagaimana Tata kelola Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Desa
Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul?
7
C. Tujuan Penelitian
Mendeskripsikan dan menganalisis tata kelola Dana Desa untuk Bantuan
Sosial Tunai Desa pada Pandemi COVID-19 di Desa Sumbermulyo
Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Akademis
Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang
sejenis
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Desa.
E. Kerangka Konseptual
1. Tata Kelola Desa
Tata kelola desa adalah siklus yang dimulai dari tahap perencanaan dan
penganggaran sampai dengan tahap pelaporan pertanggungjawaban (Srirejeki,
2015:33).
a. Perencanaan dan Penganggaran
Tahap perencanaan dan penganggaran dimulai dengan Pemerintah
Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan
kewenangannya. Tahap perencanaan merupakan tahapan yang sangat
penting untuk menjamin adanya keterkaitan antara perencanaan dengan
siklus pengelolaan keuangan yang lain. Perencanaan pembangunan desa
yang disusun terdiri dari dua, yaitu Rencana Pembangunan Jangka
8
Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang
disebut sebagai Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dalam tahap
perencanaan dan penganggaran, implementasi tata kelola keuangan yang
baik dapat dilakukan, yaitu dengan cara meningkatkan partisipasi
masyarakat (Srirejeki, 2015:33).
Perencanaan desa yang dituangkan dalam RPJMDesa dan RKPDesa
dilakukan melalui tahapan musyawarah desa. Dalam tahapan ini,
Pemerintah Desa menampung aspirasi masyarakat mengenai apa saja
kebutuhan masyarakat dan yang menjadi prioritas dari kebutuhan tersebut.
Partisipasi masyakarat merupakan kunci dari keberhasilan perencanaan,
karena masyarakatlah yang paham mengenai kebutuhan komunitasnya
(Myers 2010) dalam (Srirejeki, 2015:33). Partisipasi masyarakat sangat
penting, karena hasil akhir dan tujuan dari pembangunan desa adalah untuk
masyarakat. Partisipasi masyarakat juga akan meningkatkan akuntabilitas
dan responsivitas Pemerintah Desa dalam menjawab kebutuhan-kebutuhan
desa. Kebutuhan desa yang sangat beragam akan dapat dipetakan dengan
baik oleh Pemerintah Desa dengan menjaring aspirasi dari masyarakat.
Dengan demikian, diharapkan perencanaan desa dapat memuat kombinasi
apa yang menjadi agenda dan tujuan pemerintah dan juga Tata Kelola
Keuangan Desa yang menjadi kebutuhan masyarakat (Srirejeki, 2015:33).
Dalam perencanaan terdapat pula unsur penganggaran. Menurut
Garrison, Norren dan Brewer (2007) dalam (Srirejeki, 2015:33)
penganggaran adalah rencana terperinci mengenai perolehan dan
penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya selama suatu
9
perioda tertentu. Dalam konteks keuangan desa, Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
APBDesa ini mengacu pada RKP Desa. Dalam pengertian tersebut maka
partisipasi masyarakat menjadi syarat dalam penyusunan penganggaran.
Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah proses penyusunan maupun
pengesahan anggaran dapat dipublikasikan ke masyarakat, bisa dengan
pamflet maupun pengumuman yang disebarluaskan kepada masyarakat.
Dalam menjalankan tata kelola keuangan Desa, proses penganggaran yang
dilakukan juga harus memperhatikan unsur keadilan. Kebijakan
penganggaran harus diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan
keefektifan perekonomian desa, dengan cara meningkatkan pendapatan
desa dan mengurangi pemborosan sumber daya (Srirejeki, 2015:33).
Selain itu prinsip transparansi dan akuntabilitas juga perlu
dijalankan. APBDesa harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan
mudah diakses oleh masyarakat (Hamzah 2015) dalam (Srirejeki, 2015:33).
Desa sebagai entitas publik harus mampu menggunakan anggarannya
sebagai cermin keuangan dari pilihan perekonomian dan sosial
masyarakatnya. Schiavo-Campo dan Sundaram (2000) dalam (Srirejeki,
2015:33) menyatakan bahwa untuk menjalankan peran tersebut, maka
entitas publik perlu untuk mengumpulkan sumber daya yang cukup dari
ekonomi dalam cara yang tepat serta mengalokasikan dan menggunakan
sumber daya tersebut dengan penuh tanggung jawab, efisien dan efektif.
10
b. Penatausahaan
Penatausahaan keuangan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa
dengan menetapkan Bendahara Desa, yaitu perangkat desa yang ditunjuk
oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa
dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Penatausahaan keuangan desa dibagi
menjadi dua, yaitu penatausahaan penerimaan dan pengeluaran. Instrumen
dalam penatausahaan keuangan desa menggunakan buku kas umum, buku
kas pembantu perincian obyek penerimaan/pengeluaran, dan buku kas
harian pembantu. Setiap aktivitas keuangan desa terkait dengan penerimaan
dan pengeluaran harus dicatat oleh Bendaraha Desa. Catatan keuangan
tersebut dapat menjadi informasi yang penting bagi Pemerintah Desa dalam
pengambilan keputusan (Srirejeki, 2015:33).
Data keuangan yang akurat juga sangat penting untuk merencanakan,
melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan (Hukins 1997)
dalam (Srirejeki, 2015:33). Dalam tata kelola keuangan yang baik,
pencatatan dalam penatausahaan mendorong Pemerintah Desa untuk lebih
akuntabel. Semua kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas keuangan
desa dapat tersaji dalam catatan keuangan yang dapat
dipertanggungjawabkan. Catatan keuangan ini yang nantinya dapat
digunakan sebagai dasar dalam membuat laporan keuangan desa.
11
c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pelaporan yang disusun oleh Pemerintah Desa menjadi instrumen
dalam pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik. Setiap akhir tahun
anggaran Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa (LPPD) kepada Bupati/Walikota, dan kepada BPD.
Pelaporan ini menunjukkan bentuk pertanggungjawaban atas
penyelenggaraan pemerintahan Desa (Srirejeki, 2015:33).
Hamzah (2015) dalam (Srirejeki, 2015:33) mengemukakan laporan
penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit memuat informasi
mengenai pertangungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa,
pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan pembinaan
kemasyarakatan, dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Tujuan
pelaporan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti halnya di
organisasi sektor publik lainnya adalah untuk menyediakan informasi demi
tercapainya akuntabilitas publik. Sebagai sebuah entitas publik, maka desa
sudah seharusnya melakukan akuntabilitas sebagai wujud
pertanggungjawabannya.
2. Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance)
Teori governance sebagai teori baru dalam tata kelola pemerintahan,
memberikan pengertian bahwa tata kelola yang baik melibatkan tiga
stakeholder yang utama saling berinteraksi yaitu state (negara), private sector
(sektor swasta dan dunia usaha), dan society (masyarakat) (Setyowati, 2019:
183). Dari teori di atas maka dapat diartikan bahwa dalam konteks
12
pemerintahan, tata kelola yang baik harus melibatkan 3 aktor utama yaitu
negara, masyarakat dan swasta. Dimana ketiga hal tersebut saling berkaitan
dan saling mempengaruhi satu sama lain.
Tata kelola pemerintahan desa (village governance) sebagai bagian
dari teori governance sendiri juga mengandung pengertian yang menyebutkan
bahwa tata kelola pemerintahan desa berarti proses pengambilan keputusan,
eksekusi, dan administrasi desa yang membawa positif perubahan dalam
kehidupan desa (Setyowati, 2019: 175). Pengertian di atas menjelaskan bahwa
dalam pemerintahan desa tata kelola meliputi tiga aspek penting yaitu
pengambilan keputusan, eksekusi dan administrasi desa. Kemudian apabila
ketiga aspek tersebut diterapkan dengan baik maka akan berpengaruh dalam
kehidupan di desa.
Tata kelola desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 bahwa pengelolaan desa
dalam pembangunan dapat dilakukan dengan memaksimalkan potensi desa
untuk kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan desa dilakukan oleh Pemerintah
Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat secara partisipatif
mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi (Setyowati, 2019: 183).
Teori di atas menyebutkan bahwasanya aktor yang berhak untuk melakukan
pengelolaan desa yaitu pemerintah desa yang meliputi kepala desa dan
perangkat desa, BPD atau Badan Permusyawaratan Desa serta masyarakat
desa. Dengan demikian apabila ketiga aktor tersebut saling bekerja sama
dengan baik maka akan tercipta tata kelola desa yang baik pula.
Di bawah ini merupakan penerapan prinsip-prinsip tata kelola
kepemerintahan yang baik:
13
a. Penerapan Prinsip Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan
pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan
termasuk keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan
pelaksanaan (akuntabilitas kinerja) secara periodik (Sofyani, 2018: 1).
Penjelasan di atas menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas merupakan
salah satu aspek dasar yang harus dimiliki oleh sebuah instansi baik itu
instansi pemerintah atau instansi yang lain untuk mewujudkan tata kelola
yang baik. Unsur-unsur pendukung akuntabilitas meliputi:
1) Penetapan Tujuan dan Sasaran yang jelas, baik untuk jangka pendek
maupun jangka menengah.
2) Struktur Kelembagaan yang solid untuk mendorong terwujudnya sistem
manajemen yang efisien dan efektif guna mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan.
3) Penetapan Kebijakan yang jelas dan terarah, konsisten dengan tujuan
organisasi, tertulis, dan transparan.
4) Perencanaan yang realistis, terinci dan sesuai dengan kebutuhan,
transparan dan partisipatif, akomodatif terhadap sosial budaya
masyarakat setempat, dan merupakan penjabaran tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan Badan Pelaksana.
5) Penetapan Prosedur Kerja yang tepat dan jelas, mudah dilaksanakan,
mudah dimengerti dan transparan, serta mempertimbangkan peraturan
perundangan yang terkait.
14
6) Sumber Daya Manusia yang kompeten, profesional dan bermoral.
7) Pelaksanaan Kegiatan yang efektif dan efisien, tertib administrasi,
transparan, baik dalam pengadaan barang dan jasa, pengelolaan
keuangan, pengelolaan barang inventaris, pengelolaan barang persediaan,
maupun pengelolaan barang bantuan.
8) Sistem Pencatatan yang jelas, akurat dan sederhana. Laporan
pelaksanaan (akuntabilitas kinerja) rehabilitasi dan rekonstruksi akan
mengacu pada prinsip-prinsip objektivitas, transparansi, akurasi yang
tinggi, serta profesionalisme yang dapat diandalkan (Sofyani, 2018: 2).
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa delapan unsur
tersebut merupakan unsur pendukung yang harus ada dalam menerapkan
prinsip akuntabilitas. Selain itu dapat dijadikan pedoman untuk menerapkan
prinsip akuntabilitas atau kewajiban untuk mempertanggungjawabkan
pengelolaan suatu instansi atau lembaga.
b. Penerapan Prinsip Transparansi dan Partisipasi
Penerapan prinsip transparansi dimaksudkan agar data/informasi
kegiatan termasuk perumusan kebijakan dan pelaksanaan kerja organisasi,
dapat diakses oleh publik. Transparansi menumbuhkan kepercayaan timbal
balik antara pemerintah, masyarakat dan stakeholders lainnya. Prinsip
partisipasi dimaksudkan agar publik dapat berpartisipasi aktif dan
konstruktif dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun
melalui institusi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi tersebut
dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dalam menyampaikan pendapat
demi keberhasilan pencapaian tujuan/sasaran (Sofyani, 2018: 3). Tiga
15
faktor utama yang dapat mendorong dan mempercepat terwujudnya
transparansi dan partisipasi di atas adalah:
1) Ketersediaan data/informasi yang akurat, komprehensif, dan terkini;
2) Kemudahan mengakses data/informasi; serta
3) Keseragaman data/informasi yang disampaikan.
Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa transparansi
merupakan unsur terpenting dalam menyelenggarakan tata kelola
pemerintahan yang berfungsi untuk menumbuhkan kepercayaan pada
masing-masing stakeholder antara lain yaitu masyarakat, swasta dan yang
lain.
c. Penerapan Prinsip Penegakan Hukum
Apabila terjadi korupsi atau penyimpangan dalam pelaksanaan perlu
segera dilakukan tindakan perbaikan, tindakan administratif dan/atau sanksi
pidana. Untuk menjamin diterapkannya prinsip di atas, tindak lanjut atas
rekomendasi hasil pengawasan/ audit harus dilakukan secara transparan dan
konsisten sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sofyani,
2018: 3).
Dari teori di atas menjelaskan bahwa setiap aktor atau birokrasi
yang melakukan korupsi atau penyelewengan lainnya yang melanggar
norma atau aturan yang berlaku. Harus diberikan sanksi tegas yang sesuai
dengan tingkat kesalahan, Dengan demikian tata kelola dapat terlaksana
dengan baik.
16
d. Penerapan Prinsip Responsif
Asas responsif artinya dalam melakukan tugas pokoknya pemerintah
harus tanggap terhadap persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat.
Dalam asas ini pemerintah harus memiliki dua etika, yakni etika individual
dan etika sosial. Kualifikasi etika individual menuntut pelaksana birokrasi
pemerintah agar memiliki kriteria kapabilitas dan loyalitas profesional.
Adapun etik sosial menurut mereka agar memiliki sensitivitas terhadap
kebutuhan publik (Sofyani, 2018: 4).
e. Kesetaraan
Asas kesetaraan adalah kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan
publik. Asas kesetaraan ini mengharuskan setiap pelaksanaan pemerintah
untuk bersikap dan berperilaku adil dalam hal pelayanan publik tanpa
mengenal perbedaan keyakinan, suku, ras, jenis kelamin dan kelas sosial
(Sofyani, 2018: 4).
3. Pandemi COVID-19 dan Dampak Sosial Ekonomi di Masyarakat
Pandemi adalah wabah penyakit yang terjadi secara luas di seluruh
dunia. Dengan kata lain, penyakit ini sudah menjadi masalah bersama bagi
seluruh warga dunia. Contoh penyakit yang tergolong pandemi
adalah HIV/AIDS dan COVID-19. Kemudian yang terjadi saat ini adalah
pandemi COVID-19 yaitu sebuah penyakit menular yang disebabkan oleh
virus SARS-CoV-2 Adanya pandemi ini membawa banyak dampak terutama
17
dampak negatif, mulai dari segi kesehatan, sosial, ekonomi dan lain-lain
(Adrian, 2020).
Penelitian ini juga membahas tentang pandemi COVID-19 yang
membawa dampak sosial ekonomi bagi masyarakat. Salah satunya
menyebabkan berbagai kegiatan sosial dan ekonomi di masyarakat menjadi
berkurang bahkan tidak ada. Hal tersebut tentunya mempengaruhi kehidupan
masyarakat. Dari segi ekonomi dampak yang terjadi yaitu meningkatnya
angka kemiskinan di Indonesia (Putri et.al, 2020). Dampak ekonomi lain dari
pandemi ini yaitu banyak orang yang kehilangan profesi, banyak orang yang
kehilangan mata pencaharian, banyak pegawai kehilangan pekerjaannya,
banyak pedagang kecil atau pedagang kaki lima yang gulung tikar, banyak
rumah makan atau kafe yang tutup serta banyak toko yang kehilangan
pelanggan, menurunnya pendapatan industri pariwisata dan perhotelan (Putri
et.al, 2020).
Kata sosial adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai acuan dalam
berinteraksi antar manusia dalam konteks masyarakat atau komunitas, sebagai
acuan berarti sosial bersifat abstrak yang berisi simbol-simbol berkaitan
dengan pemahaman terhadap lingkungan, dan berfungsi untuk mengatur
tindakan-tindakan yang dimunculkan oleh individu -individu sebagai anggota
suatu masyarakat (Kurnianto, 8: 2017). Kemudian dampak sosial yang terjadi
akibat adanya pandemi COVID-19 tentunya hubungan antara masyarakat yang
satu dengan masyarakat yang lain akan lebih canggung atau curiga akan
kebersihannya masing-masing, hilangnya rasa percaya terhadap orang lain,
mereka menjadi lebih khawatir dan takut apabila berhubungan dengan orang
18
lain. Hal ini tentunya menjadikan batasan dalam kehidupan bermasyarakat.
Mereka akan mengurangi intensitas kegiatan yang berhubungan dengan orang
banyak. Dengan demikian, interaksi antar masyarakat menjadi berkurang.
Mereka akan bersikap independent dan lebih mementingkan diri sendiri, hal
ini membuat rasa simpati dan toleransi antar sesama masyarakat menjadi
berkurang.
4. Dana Desa
Pengertian Dana Desa dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 adalah dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang
ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Kemudian pengertian di atas dipertegas kembali oleh Indrawati bahwa
Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer
melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Adanya Dana Desa
mempunyai tujuan antara lain meningkatkan pelayanan publik di desa,
mengentaskan kemiskinan, memajukkan perekonomian desa, mengatasi
kesenjangan pembangunan antar desa, memperkuat masyarakat desa sebagai
19
subjek pembangunan. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan
dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah,
dan tingkat kesulitan geografis (Indrawati, 2017: 7).
Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2020. Kebijakan Dana Desa mengarah pada tujuan dibuatnya
kebijakan yaitu untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia,
peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, penanggulangan kemiskinan,
peningkatan pelayanan publik di tingkat desa dan peningkatan Pendapatan
Asli Desa (PADesa).
Arah kebijakan Dana Desa meliputi penyempurnaan formula
pengalokasian Dana Desa, melalui:
a. Penyesuaian proporsi dana yang dibagi rata (Alokasi Dasar) dan dana yang
dibagi berdasarkan formula (Alokasi Formula);
b. Memberikan afirmasi pada desa tertinggal dan sangat tertinggal yang
mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
Kemudian dengan Dana Desa, Pemerintah Pusat memberikan fokus
yang lebih besar pada pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, dengan
melakukan penyesuaian bobot variabel jumlah penduduk miskin dan luas
wilayah. Selain itu kebijakan Dana Desa ini mengarah pada peningkatan
kualitas pengelolaan Dana Desa dengan melakukan penyaluran secara
bertahap berdasarkan kinerja pelaksanaan, yaitu kinerja penyerapan dan
20
capaian output. Selanjutnya kebijakan Dana Desa tersebut mengarah pada
peningkatan efektivitas pemantauan, evaluasi serta mempertajam prioritas
penggunaan Dana Desa. Di mana prioritas itu tertuju pada pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup
masyarakat desa untuk mengurangi kemiskinan, kesenjangan penyediaan
infrastruktur dasar, serta memperluas kesempatan kerja (Indrawati, 2017: 16).
Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa arah
kebijakan dari Dana Desa fokus utama atau prioritasnya tertuju pada
kesejahteraan masyarakat desa dengan mengurangi tingkat kemiskinan melalui
pembinaan masyarakat desa atau pemberdayaan masyarakat desa.
Di bawah ini merupakan prinsip penetapan prioritas penggunaan Dana
Desa (Indrawati, 2017: 21).
a. Keadilan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa
membeda-bedakan.
b. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa pelaksanaan secara mandiri
dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga,
pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan local.
c. Tipologi Desa mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik
geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas,
serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.
d. Kebutuhan prioritas mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak,
lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian
besar masyarakat.
e. Partisipatif mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat
f. Kewenangan Desa mengutamakan kewenangan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala Desa.
Dari enam prinsip penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dapat
ditarik kesimpulan yaitu mengutamakan apa yang menjadi kebutuhan
mendesak dan tentunya dengan menggunakan kreativitas dan potensi lokal
yang dimiliki oleh masyarakat desa. Hal tersebut dapat dilakukan dengan
memperhatikan tipologi desa berdasarkan letak geografis, kondisi wilayah dan
21
lain-lain. Selain itu, penggunaan Dana Desa juga diprioritaskan untuk
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, terutama untuk
peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan
masyarakat.
Dalam penelitian ini, arah penggunaan Dana Desa tertuju pada sesuatu
yang menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat desa. Kebutuhan tersebut
yaitu untuk pencegahan dan penanggulangan bencana yang terjadi akibat
adanya pandemi COVID-19. Hal itu menyebabkan masyarakat desa menjadi
semakin terpuruk, sebagian besar masyarakat desa yang bekerja di sektor
swasta kehilangan pekerjaan serta banyak kegiatan ekonomi di pasar-pasar
desa menjadi kehilangan pelanggan dan tidak mendapatkan penghasilan yang
cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, hal ini tidak
menyimpang dari prinsip penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang ada
yaitu mengutamakan apa yang menjadi kebutuhan mendesak dan tentunya
untuk kesejahteraan masyarakat desa.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa melalui
penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai Desa
kepada penduduk miskin di Desa, yang kemudian disesuaikan dalam Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6
Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Perubahan
Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
22
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2020.
Dengan demikian, Dana Desa di masa pandemi COVID-19 digunakan
untuk hal-hal mendesak desa sesuai dengan prinsip yang menjadi dasar
penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. Dengan kata lain Dana Desa di
masa pandemi COVID-19 diprioritaskan untuk menangani hal-hal yang
mendesak bagi desa dalam hal ini adalah untuk menanggulangi dan mencegah
penyebaran COVID-19 serta untuk menangani dampak ekonomi yang terjadi
akibat pandemi COVID-19. yang kemudian dimuat dalam bidang
penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa terutama untuk Bantuan
Langsung Tunai Desa (BLT-Desa)
5. Pengelolaan
Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “management”,1 terbawa
oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, isilah
inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen, dengan kata kerja to
manage yang secara umum berarti mengurusi, mengemudikan, mengelola,
menjalankan, membina atau memimpin (Hadari, 1989: 129). Pengelolaan juga
diartikan mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur
berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Dalam Kamus Bahasa
Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan berarti proses, cara atau perbuatan
mengelola, sedangkan mengelola berarti mengendalikan atau
menyelenggarakan (Malayu, 2014: 1)
23
Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti
pula pengaturan atau pengurusan (Suharsimi, 1993: 31). Pengelolaan diartikan
sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok
orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.
Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah
proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu
dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan
kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan
pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan
dan pencapai tujuan (Daryanto, 1997: 348)
Pengelolaan adalah mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu
tindakan yang dimulai dari penyususnan data, merencana, mengorganisasikan,
melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan
kemudian pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan
sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya (Suharsimi,
1988: 8).
Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa pengelolaan merupakan sebuah proses yang dapat
disamakan dengan konsep menejemen untuk mencapai sebuah pencapaian
tertentu dalam sebuah organisasi atau lembaga serta melibatkan beberapa
orang atau banyak orang dalam pelaksanaanya.
24
6. Pengelolaan Keuangan Desa
Menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Keuangan desa adalah
semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala
sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak
dan kewajiban desa. Kemudian hak dan kewajiban tersebut menimbulkan
pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.
Pengelolaan Keuangan Desa meliputi Perencanaan, Pelaksanaan,
Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban (Indrawati, 2017: 27).
a. Perencanaan
1) Sekdes menyusun Raperdes tentang APBDesa yang akan dibahas dan
disepakati antara Kades dan BPD;
2) APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling
lambat bulan Oktober tahun berjalan;
3) APBDesa dievaluasi oleh Bupati/Walikota selama maksimal 20 hari
kerja, dan Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari
jika APBDesa dinyatakan Raperdes tidak sesuai; dan
4) Prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam musyawarah desa
antara BPD, Pemdes dan unsur Masyarakat
b. Pelaksanaan
1) Pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melaui rekening Kas Desa
atau sesuai ketetapan pemerintah kabupaten/kota, dengan dukungan
bukti yang lengkap dan sah;
2) Pemdes dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam
Perdes;
3) Bendahara dpt menyimpan uang dalam Kas Desa & besaran nya
ditetapkan dengan Perbup/Walikota;
4) Pengadaan barang dan/atau Jasa di Desa diatur dengan Perbup/ Walikota;
5) Penggunaan biaya tak terduga harus dibuat rincian RAB, dan disahkan
Kepala Desa.
c. Penatausahaan
1) Wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa;
2) Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran;
3) Melakukan tutup buku setiap akhir bulan;
4) Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan;
5) Laporan disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat
tanggal 10 bulan berikutnya; dan
6) Menggunakan: Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Bank
25
d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
1) Kades menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui Camat
yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester
pertama dan semester akhir tahun;
2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa,
disampaikan setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari Pendapatan,
belanja, dan pembiayaan, dimana ditetapkan dengan Peraturan desa,
Lampiran Format laporan:
Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun
berkenaan
Kekayaan Milik Desa per 31 Desember T.A. berkenaan
Program Pemerintah & Pemerintah daerah yg masuk ke Desa
Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan yaitu
dalam pengelolaan keuangan desa terdapat empat tahap antara lain
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban
di mana masing-masing tahap memiliki langkah-langkah yang harus dilakukan
oleh aktor terkait dalam hal ini adalah pemerintah desa baik itu kepala desa
dan perangkat desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selain itu
dalam melakukan pengelolaan keuangan desa harus melibatkan pemerintah
kabupaten atau kota sebagai pemerintah supra desa, khususnya pada tahap
pelaporan dan pertanggungjawaban. Hal ini juga berlaku untuk pengelolaan
Dana Desa di masa pandemi COVID-19, sehingga meskipun penggunaan
Dana Desa direalokasikan untuk menangani dan mencegah dampak dari
pandemi COVID-19 pengelolaannya tetap sama (Indrawati, 2017: 27).
7. Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa
Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, pengelolaannya
dilakukan dalam kerangka pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa
dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta
dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Indrawati, 2017: 26).
26
a. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat
mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan
desa
b. Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan
pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan
yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan
c. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang
mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
d. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus
mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu
asas yang paling penting dalam pengelolaan keuangan desa adalah
transparansi yang berfungsi untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan
stakeholder lainnya mengenai informasi sumber keuangan desa, penyaluran
keuangan desa, penggunaan keuangan desa harus transparan dan terbuka.
Selain itu, terdapat asas akuntabel, partisipatif dan tertib yang tidak kalah
pentingnya dengan asas utama dalam mendukung efektivitas pengelolaan
keuangan desa.
8. Bantuan Langsung Tunai Desa
a. Pengertian Bantuan Langsung Tunai Desa
Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor
11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Desa
adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
27
Berbeda dengan Sanusi (2020: 6) yang mengatakan bahwa Bantuan
Langsung Tunai Desa (BLT-Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga
miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak
pandemi COVID-19. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa
BLT-Desa merupakan bantuan yang bersumber dari Dana Desa untuk
penduduk miskin atau keluarga miskin di desa untuk menanggulangi dan
mengurangi dampak pandemi COVID-19.
Adapun nilai BLT-Desa adalah Rp 600.000 setiap bulan untuk
setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga)
bulan dan Rp 300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT-Desa
ini bebas pajak. Jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang
dapat dialokasikan oleh desa, maka Kepala Desa dapat mengajukan usulan
penambahan alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai kepada
Bupati/Wali Kota. Usulan tersebut harus disertai alasan penambahan
alokasi sesuai keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).
Penjelasan di atas menunjukkan bahwa adanya BLT-Desa
merupakan kebijakan tambahan yang dikeluarkan oleh pemerintah di masa
pandemi COVID-19 yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi
dampak pandemi COVID-19 dan membantu masyarakat dari kemiskinan.
Kebijakan ini tentunya dibuat dengan beberapa kriteria yang harus dipenuhi
oleh keluarga miskin agar mendapat BLT-Desa tersebut (Sanusi, 2020: 6).
28
b. Dasar Hukum Bantuan Langsung Tunai Desa
Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, ada beberapa
dasar hukum yang menjadi pedoman untuk melaksanakan kebijakan
Bantuan Langsung Tunai Desa antara lain:
1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana
2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2020
Kemudian dipersingkat dalam Sanusi (2020: 3) mengenai dasar
hukum dan pedoman yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan BLT-Desa
antara lain:
1) Undang-Undang, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT)
2) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Keuangan, Instruksi
Menteri Dalam Negeri
3) Instruksi Menteri Desa PDTT
4) Surat Menteri Desa PDTT
29
5) Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa Kementerian Desa PDTT
6) Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi
c. Kriteria Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa
Calon penerima BLT-Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata
dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak
terdata (exclusion error) yang memenuhi kriteria sebagai berikut (Sanusi,
2020: 7):
1) Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/ pemilik Kartu Pra kerja;
2) Mengalami kehilangan mata pencaharian;
3) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
Menurut kriteria di atas calon penerima BLT-Desa ada tiga hal yang
harus dipenuhi yaitu belum pernah mendapat bantuan apapun yang
dikeluarkan oleh pemerintah yaitu bantuan PKH (Program Keluarga
Harapan), BPNT dan pemilik kartu pra kerja. Kemudian yang kedua yaitu
masyarakat yang kehilangan mata pencaharian karena dampak dari
COVID-19 kemudian yang ketiga yaitu keluarga yang mempunyai penyakit
menahun atau kronis. Hal tersebut karena virus ini sangat berbahaya apabila
menyerang orang yang memiliki penyakit kronis atau menahun. Dari ketiga
kriteria tersebut harus diperhatikan dengan seksama dalam melakukan
pendataan sehingga tidak terjadi data yang tumpang tindih. Penetapan calon
penerima BLT-Desa dapat dilaksanakan melalui musyawarah dan gotong
royong (Sanusi, 2020: 7).
Menurut Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146 /
Huk / 2013 tentang Penetapan Kriteria Dan Pendataan Fakir Miskin Dan
30
Orang Tidak Mampu terdapat 14 kriteria penduduk miskin calon penerima
BLT-Desa antara lain yaitu:
1) Luas lantai <8m2/orang
2) Lantai tanah/bambu/kayu murah
3) Dinding bambu/rumbia/kayu murah/tembok tanpa plester
4) Buang Air Besar tanpa fasilitas/bersama orang lain
5) Penerangan tanpa listrik
6) Air minum dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan
7) Bahan bakar kayu bakar/arang/minyak tanah
8) Konsumsi daging/susu/ayam hanya 1 kali/minggu
9) Satu setel pakaian setahun
10) Makan 1-2 kali/hari
11) Tidak sanggup berobat ke puskesmas/poliklinik
12) Sumber penghasilan KK petani berlahan <500m2, buruh tani, buruh
nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, pekerjaan lain berupah <
Rp 600 ribu/bulan
13) Pendidikan KK Tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD
14) Tidak memiliki tabungan/barang mudah dijual minimal Rp 500 ribu
31
d. Mekanisme Pendataan dan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa
Pendataan calon penerima BLT-Desa dilakukan oleh Kepala Desa
atau Tim Relawan Desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementrian Sosial. Berikut adalah
mekanisme pendataan keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT-
Desa serta penetapan hasil pendataannya (Sanusi, 2020: 12-16):
1) Proses Pendataan
a) Perangkat Desa menyiapkan data desa yang mencakup profil
penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan,
kesehatan, dan disabilitas. Panduan Pendataan
b) Kepala Desa membentuk dan memberikan surat tugas kepada
Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 untuk melakukan
pendataan keluarga miskin calon penerima BLT-Desa.
c) Jumlah pendata minimal 3 orang dan jika lebih harus berjumlah ganjil.
d) Melakukan pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun
Warga (RW) dengan menggunakan formulir pendataan pada
Lampiran 2, atau di tingkat dusun dengan menggunakan aplikasi Desa
Melawan COVID-19.
2) Proses Konsolidasi dan Verifikasi
a) Relawan Desa dan/atau Gugus tugas COVID-19 menghimpun hasil
pendataan dari RT, RW atau dusun dan melakukan verifikasi serta
tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima BLT-Desa, hal
yang dilakukan adalah:
- Keluarga miskin penerima PKH atau penerima BPNT dikeluarkan
dari daftar calon penerima BLT-Desa.
- Keluarga miskin penerima Kartu Pra kerja dikeluarkan dari daftar
calon penerima BLT-Desa. Data penerima kartu tersebut bisa
didapatkan dari Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota.
- Mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan untuk diprioritaskan
menjadi penerima BLT-Desa.
- Melakukan verifikasi status kependudukan calon penerima BLT-
Desa berdasarkan data administrasi kependudukan (adminduk)
yang dimiliki oleh desa atau dari Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) kabupaten/kota.
b) Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 memastikan
keluarga miskin dan rentan seperti perempuan kepala keluarga, warga
lanjut usia, penyandang disabilitas menjadi prioritas/ tidak boleh
terlewat.
c) Setiap melakukan verifikasi keluarga miskin dan mengidentifikasi
keluarga miskin dan rentan, Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas
COVID-19 perlu mengambil foto dan mencantumkan lokasi tempat
32
tinggalnya secara manual dan digital (share location) jika
memungkinkan.
d) Bila ditemukan keluarga miskin calon penerima BLT-Desa yang tidak
memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), petugas pendata
mencatat dan memberikannya kepada kasi pemerintahan atau petugas
khusus di desa, untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan
Domisili. Calon penerima BLT-Desa yang hanya memiliki surat
keterangan tersebut kemudian dicatat dan diinformasikan ke petugas
adminduk di desa jika ada, atau ke kecamatan atau langsung ke Dinas
Dukcapil untuk mendapatkan layanan adminduk.
e) Hasil verifikasi dan pendataan baru disampaikan oleh Relawan Desa
dan/atau Gugus Tugas COVID-19 kepada Kepala Desa
3) Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan
a) Kepala Desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan musyawarah
desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak
lain yang terkait untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait
penentuan calon penerima BLT-Desa.
b) Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, Kepala Desa dan BPD
menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT-Desa.
Merujuk kepada daftar tersebut, desa menyalurkan BLT-Desa bulan
pertama.
c) Kepala Desa menyebarluaskan daftar calon penerima BLT-Desa yang
sudah disahkan kepada masyarakat baik melalui papan informasi di
setiap dusun dan/atau di tempat-tempat yang strategis dan mudah
dijangkau. Desa juga dapat memanfaatkan website desa atau Sistem
Informasi Desa sebagai media informasi publik.
d) Jika ada keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima
BLT-Desa, maka desa bersama BPD memfasilitasi musyawarah desa
untuk membahas keluhan tersebut dan menyepakati solusinya.
Selanjutnya Daftar calon penerima BLT-Desa dilaporkan dan
disahkan oleh Bupati/Wali Kota, atau dapat diwakilkan ke Camat. Untuk
penyaluran bulan ke dua, desa harus memastikan bahwa data penerima
BLT-Desa harus sudah disahkan (Sanusi, 2020: 16). Di bawah ini
merupakan mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa:
1) Metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana
Desa mengikuti rumus:
33
a) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp. 800.000.000 (delapan
ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar
25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
b) Desa penerima Dana Desa Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)
sampai dengan Rp. 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah)
mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh
persen) dari jumlah Dana Desa.
c) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp. 1.200.000.000 (satu miliar
dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal
sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
d) Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran
yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat
persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota.
2) Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode non tunai
(cash less) setiap bulan.
e. Besaran Bantuan Langsung Tunai Desa
Besaran BLT-Desa yang diberikan yaitu Rp 600.000,00 untuk 3
bulan pertama dan Rp 300.000,00 untuk 3 bulan berikutnya. Kemudian
jumlah tersebut dianggarkan dari minimal 35 persen dari Dana Desa atau
lebih dari 35 persen dari Dana Desa dengan persetujuan pemerintah
kabupaten/kota (Kementerian Keuangan RI, 2020: www.kemenkeu.go.id)
Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan
34
Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, besaran BLT-
Desa yang diberikan yaitu:
1) Rp 600.000,00 untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per
keluarga penerima BLT-Desa
2) Rp 300.000,00 untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per
keluarga penerima BLT-Desa
f. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Di bawah ini merupakan langkah-langkah pelaporan dan
pertanggungjawaban mengenai BLT-Desa yang harus dilakukan oleh
pemerintah desa.
1) Pemerintah Desa menyusun laporan pelaksanaan pendataan calon
penerima BLT-Desa dan diserahkan kepada Bupati/Wali Kota melalui
Camat.
2) Pemerintah Desa menyampaikan laporan pelaksanaan BLT-Desa dalam
pos belanja tak terduga pada bidang 5 Penanggulangan Bencana,
Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa kepada Menteri Dalam Negeri
melalui Bupati/Wali Kota.
3) Pemerintah Desa bersama BPD mendorong partisipasi warga dalam
pengambilan keputusan, terutama pada saat musyawarah desa penentuan
calon penerima BLT-Desa, maupun musyawarah pertanggungjawaban
Pemerintah Desa dalam menggunakan anggaran untuk penanganan
COVID-19 lainnya.
35
4) Pemerintah Desa menyebarluaskan kriteria dan daftar calon penerima
BLT-Desa di papan informasi di setiap dusun dan/atau di tempat-tempat
yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat dan/atau
memanfaatkan website desa, media sosial atau SID sebagai media
informasi publik (Sanusi, 2020: 26).
F. Ruang Lingkup
Dalam penelitian ini, terdapat batasan-batasan penelitian yang akan
dibahas antara lain yaitu:
1. Perencanaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa di Masa
Pandemi COVID-19
2. Pelaksanaan Keputusan Bersama Dana Desa untuk Bantuan Langsung
Tunai Desa di Masa Pandemi COVID-19
3. Penatausahaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa di Masa
Pandemi COVID-19
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa untuk Bantuan Langsung
Tunai Desa di Masa Pandemi COVID-19
36
G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Metode yang kami gunakan adalah metode penelitian deskriptif
kualitatif. Format deskriptif kualitatif umumnya dilakukan pada penelitian
dalam bentuk studi kasus (Bungin, 2017: 68) pada ciri yang lain deskriptif
kualitatif studi kasus merupakan penelitian eksplorasi dan memainkan peranan
yang amat penting dalam menciptakan hipotesis atau pemahaman orang
tentang berbagai variabel sosial. Dengan demikian format deskriptif kualitatif
lebih tepat apabila digunakan untuk meneliti masalah-masalah studi mendalam,
seperti permasalahan tingkah laku konsumen suatu produk (Bungin, 2017: 69).
Dengan demikian, dalam penelitian ini peneliti harus membangun hubungan
dengan informan secara mendalam untuk mendapatkan informasi yang detail
yaitu dengan mengamati Tata Kelola Dana Desa Pemerintah Desa
Sumbermulyo dalam memberikan Bantuan Sosial Tunai Desa kepada
masyarakat.
2. Unit Analisis
Unit analisis terdiri dari objek dan subjek. Objek yang dimaksud yaitu
tema yang diambil dalam penelitian, sedangkan subjek yang dimaksud adalah
narasumber dalam penelitian.
a. Objek Penelitian
Menurut Sugiyono (2017) objek dalam sebuah penelitian kualitatif adalah
objek yang alamiah atau natural setting. Objek penelitian menjadi fokus
atau batasan fenomena atau keadaan dalam penelitian yang dilakukan.
37
Dengan demikian, objek dalam penelitian ini juga dibatasi yaitu
mendeskripsikan tata kelola Dana Desa pada masa pandemi COVID-19 di
Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul Daerah
Istimewa Yogyakarta.
b. Subjek Penelitian
Subjek penelitian merupakan sumber informasi atau pihak yang mengetahui
tentang informasi dari penelitian yang dilakukan. Subjek penelitian ini
adalah Pemerintah Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro
Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Dimana peneliti
melakukan interaksi yang mendalam dengan subjek penelitian ini. Berikut
ini merupakan daftar subjek penelitian atau informan yang memberikan
informasi terkait penelitian ini.
38
Tabel 1.1 Daftar Informan
No Nama Usia
(tahun)
Alamat Jabatan
1 Totok Dwi Hermawan,
ST
35 Desa
Sumbermulyo
Sekretaris Desa
2 Rubono 56 RT 05 Bondalem Ketua BPD
3 Hadiyanto 42 RT 01 Jogodayoh Kepala Dukuh
4 Jumidah 67 RT 01 Jogodayoh Warga Dukuh
Jogodayoh
5 Taseh 78 RT 05 Gunungan Warga Dukuh
Gunungan
6 Ngatimah 43 RT 04
Plumbungan
Warga Dukuh
Plumbungan
7 Wahyudi 40 RT 05 Kintelan Warga Dukuh
Kintelan
8 Suparjo 60 RT 02 Caben Warga Dukuh Caben
9 Mujiwiarto 65 RT 05 Bondalem Warga Dukuh
Bondalem
10 Karsilah 68 RT 01 Samen Warga Dukuh Samen
11 Suyatmi 37 RT 05 Samen Warga Dukuh Samen
12 Wagiyem 55 RT 04 Samen Warga Dukuh Samen
13 Sumidah 63 RT 05 Gersik Warga Dukuh Gersik
14 Hery 30 RT 05 Kedon Warga Dukuh Kedon
15 Purjilah 53 RT 07 Siten Warga Dukuh Siten
Sumber: diolah dari data primer 2020
3. Teknik Pengumpulan Data
Metode deskriptif kualitatif menggunakan beberapa cara untuk
mengumpulkan data antara lain: observasi, wawancara dan dokumentasi.
a. Observasi
Observasi adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan
pancaindra mata sebagai alat bantu utama, selain pancaindra lainnya seperti
telinga, penciuman, mulut dan kulit. Dari observasi atau pemahaman yang
di maksud metode observasi adalah penelitian melalui pengamatan dan
39
pengindraan (Bungin, 2017: 118). Berikut adalah hal yang di Observasi
oleh peneliti yaitu mengenai kriteria masyarakat penerima Bantuan
Langsung Tunai Desa di Masa Pandemi COVID-19. Berdasarkan hasil
observasi terdapat beberapa penerima BLT-Desa yang rumahnya masih
menggunakan dinding dari bambu atau kayu, lantai masih tanah atau plester,
tidak ada fasilitas mandi cuci kakus (MCK), penerangan tanpa listrik, bahan
bakar menggunakan kayu bakar/arang/minyak tanah.
b. Wawancara
Ada dua wawancara yaitu wawancara mendalam (in-depth interview) dan
wawancara bertahap (in-depth). Wawancara yang kami gunakan adalah
metode wawancara mendalam, secara umum adalah proses memperoleh
keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap
muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai
(Bungin, 2017: 111).
Berikut adalah pihak yang diwawancara yaitu:
1) Sekretaris Desa Sumbermulyo (1 orang)
2) Ketua BPD Desa Sumbermulyo (1 orang)
3) Kepala Dukuh Desa Sumbermulyo (1 orang)
4) Masyarakat Desa Sumbermulyo penerima BLT-Desa (7 orang)
5) Masyarakat Desa Sumbermulyo bukan penerima BLT-Desa (5 orang)
40
c. Dokumentasi/dokumenter
Pada intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk
menelusuri data historis. Sebagian data yang digunakan adalah berbentuk
surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan, dan sebagainya (Bungin,
2017: 124-125).
Berikut adalah Dokumen yang dikumpulkan yaitu:
1) Data Profil Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro;
2) Data RPJMDes tahun 2016-2022 Desa Sumbermulyo Kecamatan
Bambanglipuro;
3) Data APBDesa Desa Sumbermulyo tahun 2019 dan tahun 2020;
4) Data Masyarakat Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa tahap 1-3;
5) Data Masyarakat Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa tahap 4-6;
6) Data Pagu Dana Desa Tahun 2020 Desa Sumbermulyo beserta
rinciannya.
4. Teknik Analisis Data
Proses pengumpulan Data Kualitatif yang umumnya menitik beratkan
pada wawancara dan observasi partisipasi patoris membuat analisis datanya
berupa analisis tekstual dari hasil transkrip atau catatan lapangan yang tidak
terstruktur.
a. Mengorganisasikan data
Pada tahap awal peneliti mengorganisir data dalam file-file komputer, di
samping mengorganisasikan file-file, peneliti mengonversi file-file mereka
menjadi satuan-satuan teks yang sesuai (misalnya sebuah kata, sebuah
41
kalimat, sebuah cerita yang lengkap) untuk analisis baik dengan tangan
maupun komputer (Creswell, 2015: 255).
b. Membaca dan membuat memo
Setelah peneliti mengorganisasikan data selanjutnya peneliti melakukan
analisis dengan memaknai database tersebut secara keseluruhan. Misalnya
agar peneliti membaca transkrip-transkrip tersebut secara keseluruhan
beberapa kali. Menenggelamkan diri dalam detailnya, mencoba memaknai
wawancara tersebut sebagai sebuah kesatuan sebelum memecahkannya
(Creswell, 2015: 256).
c. Mendeskripsikan, mengklasifikasikan, dan menafsirkan data menjadi
kode dan tema
Dalam tahap ini pembentukan kode atau kategori merupakan jantung dari
analisis data kualitatif. Di sini peneliti membuat deskripsi secara detail,
mengembangkan tema atau dimensi dan memberikan penafsiran menurut
sudut pandang mereka dan dari perspektif yang ada dalam literatur.
Deskripsi secara detail berarti mendeskripsikan sesuatu yang mereka lihat
(Creswell, 2015: 256-257).
d. Menafsirkan data
Penafsiran merupakan pemaknaan terhadap data menjadi makna yang lebih
luas. Hal ini merupakan proses yang dimulai dengan proses penggabungan
kode, pembentukan tema dari kode tersebut, dan disusul dengan
pengorganisasian tema menjadi satuan abstraksi yang lebih luas untuk
memaknai data. Terdapat beberapa bentuk penafsiran yaitu penafsiran
berdasarkan prasangka, pandangan dan intuisi (Creswell, 2015: 261).
42
e. Menyajikan dan memvisualisasikan data
Peneliti menyajikan data yaitu mengemas apa yang ditentukan dalam
bentuk teks, tabel, bagan atau gambar. Contohnya untuk menciptakan
gambaran visual dari informasi, seorang peneliti harus dapat menyajikan
tabel perbandingan atau matriks (Creswell, 2015: 261).
43
BAB II
DESKRIPSI KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Sejarah Desa Sumbermulyo
Desa Sumbermulyo awalnya merupakan gabungan dari empat
kelurahan yaitu Kelurahan Lipuro, Kelurahan Gondanglipuro, Kelurahan
Gresik dan Kelurahan Bondalem. Pada tahun 1946 ke empat kelurahan
tersebut digabung menjadi satu yaitu Kelurahan Sumbermulyo, yang
diresmikan langsung oleh Sri Paduka Sultan Hamengku Buwono IX selaku
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada 8 Oktober 1946. Dengan
menyerahkan Surat Keputusan Gubernur DIY tentang Penggabungan empat
kelurahan tersebut. Dari tahun 1946 hingga tahun 2020 terdapat 6 Kepala Desa
atau Lurah yang menjabat di Desa Sumbermulyo, antara lain yaitu:
Tabel 2.1 Daftar Lurah Desa Sumbermulyo
No Periode Nama
1. Periode I (1946-1966) Harjo Sudarmo
2. Periode II (1966-1970) Broto Harsoyo
3. Periode III (1971-1995) T. Prawata
4. Periode IV (1996- 2004) Sukardi
5. Periode V (2005-2015) Dra. Ani Widayani
6. Periode VI (2016-2022) Dra. Ani Widayani
Sumber: RPJMDes Desa Sumbermulyo Tahun 2016-2022
44
B. Visi dan Misi
1. Visi
“SUMBERMULYO YANG HARMONIS, SEHAT, SEJAHTERA
DAN LESTARI”, mengandung maksud bahwa segala kegiatan pembangunan
diarahkan untuk mewujudkan dan meningkatkan derajat keharmonisan
kehidupan keluarga dan kehidupan bermasyarakat serta meningkatkan
kesehatan lahir dan batin sebagai perwujudan kepedulian dan kejujuran
terhadap diri pribadi maupun komunitas. Mengingat bangsa kita telah
mengalami kondisi sakit selama dalam penjajahan. Menciptakan kebersihan
dalam seluruh aspek kehidupan sebagai manifestasi dari rasa keimanan kepada
Tuhan Yang Maha Esa, karena bersih itu merupakan bagian dari keimanan.
Damai mengandung cita-cita bahwa kondisi real masyarakat Sumbermulyo
cukup majemuk dari berbagai sudut pandang baik: Sosial, Ekonomi, Budaya
dan Agama, sehingga damai dan rukun merupakan kata kunci keberhasilan
pembangunan di Desa Sumbermulyo.
2. Misi
Dalam RPJMDesa 2017-2022 Misi Desa Sumbermulyo dirumuskan
sebagai berikut:
a. Mewujudkan Desa Sumbermulyo yang indah, baik menyangkut lingkungan
dasar perumahan, permukiman, persawahan maupun lingkungan hubungan
personal masyarakat serta ormas. Lembaga dan pemerintah yang bersinergi
secara harmonis serta nyaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
45
b. Mewujudkan Desa Sumbermulyo yang sehat, baik lingkungan warga
masyarakat maupun pemerintah desa baik secara jasmani maupun rohani,
serta administrasi yang nyaman bagi pengguna maupun pelakunya.
c. Mewujudkan Desa Sumbermulyo yang sejahtera, meningkatkan
perekonomian warga maupun pendapatan desa, sehingga terjadi
pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran.
d. Mewujudkan Desa Sumbermulyo yang lestari dengan membuat program
yang berkelanjutan sehingga memunculkan program pelestarian dalam
pengelolaan, pengolahan maupun distribusi yang mengacu pada
Sumbermulyo lestari “Lestari Alamku Lestari Desaku”.
C. Geografis Desa Sumbermulyo
1. Batas Wilayah
Desa Sumbermulyo terdiri dari 115 RT serta 16 Pedukuhan yang
terbagi ke dalam 4 distrik. Batas wilayah Desa Sumbermulyo sebelah utara
yaitu Desa Palbapang dan Desa Tirirenggo, Kecamatan Bantul. Batas sebelah
timur yaitu Desa Patalan Kecamatan Jetis dan Desa Srihardono Kecamatan
Pundong. Kemudian batas sebelah selatan yaitu Desa Mulyodadi Kecamatan
Bambanglipuro serta sebelah barat Desa Sumbermulyo berbatasan dengan
Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak. Berikut ini merupakan nama-nama
Pedukuhan yang ada di Desa Sumbermulyo.
a. Distrik Lipuro
1) Pedukuhan Kanutan
2) Pedukuhan Siten
46
3) Pedukuhan Tangkilan
4) Pedukuhan Kutu
5) Pedukuhan Kedon
b. Distrik Kaligondang
1) Pedukuhan Kaligondang
2) Pedukuhan Gedongan
3) Pedukuhan Gunungan
4) Pedukuhan Jogodayoh
c. Distrik Gersik
1) Pedukuhan Plumbungan
2) Pedukuhan Caben
3) Pedukuhan Samen
4) Pedukuhan Gersik
d. Distrik Bondalem
1) Pedukuhan Bondalem
2) Pedukuhan Kintelan
3) Pedukuhan Cepoko
47
2. Luas Wilayah dan Peruntukannya
Luas Wilayah Desa Sumbermulyo yaitu 819.9320 Ha. Luas tersebut
kemudian terbagi dalam beberapa peruntukan antara lain yaitu:
Tabel 2.2 Luas Wilayah dan Peruntukannya
No Data Peruntukan Tanah Luas (Ha)
1) Tanah Bengkok/Pelungguh 56.8035
2) Tanah Kas Desa 37.8774
3) Jalan 6.6795
4) Sawah dan Ladang 496.4275
5) Pemukiman/Perumahan 264.4415
6) Kuburan 5.5375
7) Sungai 46.8460
8) Perkantoran 13.4510
9) Sawah Milik Penduduk 390.4350
10) Pekarangan Milik Penduduk 250.8230
11) Tegalan Milik Penduduk 0.3020
TOTAL 819.9320
Sumber: RPJMDes Tahun 2016-2022 Desa Sumbermulyo
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 11 peruntukan
tanah di Desa Sumbermulyo. Delapan diantaranya merupakan tanah milik desa
sedangkan 3 peruntukan yang lain yaitu milik penduduk Desa Sumbermulyo
yaitu sawah seluas 390.4350 ha, pekarangan seluas 250.8230 ha dan tegalan
seluas 0.3020 ha. Dari tabel di atas juga dapat diketahui bahwa Desa
Sumbermulyo memiliki sawah dan ladang yang cukup luas baik milik
Pemerintah Desa atau pun penduduk desa. Hal itu juga menjelaskan bahwa
mayoritas penduduk Desa Sumbermulyo memiliki mata pencaharian sebagai
petani atau buruh tani. Di mana buruh tani yang berpenghasilan kurang dari
Rp. 600.000,00 per bulan menjadi salah satu kriteria penerima BLT-Desa di
Desa Sumbermulyo menurut kriteria miskin berdasarkan Keputusan Menteri
48
Sosial Republik Indonesia Nomor 146/Huk/2013 tentang Penetapan Kriteria
dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
D. Demografi
Demografi merupakan data mengenai jumlah penduduk, dalam
penelitian ini terdapat beberapa data terkait demografi penduduk berdasarkan
usia, jenis kelamin, pekerjaan dan tingkat pendidikan.
1. Jumlah Penduduk berdasarkan Usia
Tabel 2.3 Demografi Desa Sumbermulyo Menurut Usia
No Usia
(tahun)
Jumlah
(jiwa)
Persentase
(%)
1. ≦1 158 1
2. 1-4 726 4,57
3. 5-14 2.181 13,73
4. 15-39 5.418 34,10
5. 40-64 5.395 33,96
6. ≧65 2.007 12,64
Total 15.885 100
Sumber: Sistem Informasi Desa Sumbermulyo Tahun 2020
Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa jumlah
penduduk di Desa Sumbermulyo mayoritas berada di usia 15-39 tahun atau
usia produktif. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya jumlah
presentasinya yaitu 34,10%. Kemudian untuk jumlah penduduk menurut
usia yang tergolong minoritas yaitu berada di usia ≦1 tahun sejumlah 158
jiwa atau 1%. Selain itu, informasi yang dapat diketahui yaitu di mana
terdapat sejumlah 2.007 jiwa usia rentan atau dapat dikatakan usia 65 ke
atas adalah usia yang rentan sakit, tidak terkecuali rentan untuk tertular
COVID-19. Kaitannya dengan penelitian ini terutama terletak dalam salah
49
satu kriteria calon penerima BLT-Desa yaitu masyarakat yang terdampak
COVID-19.
2. Jumlah Kartu Keluarga atau KK
Jumlah KK atau Kartu Keluarga pada tahun 2020 di Desa
Sumbermulyo adalah 5.651 KK dengan kepadatan 1.938 jiwa per Km².
Beberapa jumlah KK ini kemudian mendapatkan Bantuan Langsung Tunai
Desa karena BLT-Desa ini diperuntukkan bagi keluarga miskin atau rentan
miskin bukan untuk perorangan.
3. Jumlah Penduduk berdasarkan Pekerjaan
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk berdasarkan Pekerjaan
No Jenis
Pekerjaan L P
Jumlah
(jiwa)
Persentase
(%)
1 Petani 103 68 171 2,04
2 Buruh Tani 1.797 1.495 3.292 39,22
3 Buruh Pabrik 801 536 1.337 15,93
4 PNS 189 202 391 4,66
5 Pegawai Swasta 840 633 1.473 17,55
6 Pedagang 678 770 1.448 17,25
7 TNI 35 0 35 0,41
8 POLRI 47 1 48 0,57
9 Dokter 3 6 9 0,11
10 Bidan 4 4 8 0,10
11 Perawat 4 20 24 0,28
12 Lainnya 54 104 158 1,88
Total 4.555 3.839 8.394 100
Sumber: Sistem Informasi Desa Sumbermulyo 2019
Berdasarkan tabel di atas mengenai jumlah penduduk menurut
pekerjaan mayoritas penduduk Desa Sumbermulyo bekerja di sektor
pertanian yaitu sebagai buruh tani sejumlah 3.292 jiwa atau 39,22%.
50
Sedangkan minoritas penduduk Desa Sumbermulyo bekerja di bidang
kesehatan yaitu Bidan yang terdiri dari 4 orang laki-laki dan 4 orang
perempuan atau 0,10%.
Informasi lain yang dapat diketahui berdasarkan tabel di atas yaitu
banyak penduduk Desa Sumbermulyo yang mempunyai mata pencaharian
sebagai buruh tani, buruh pabrik, petani, pegawai swasta dan pedagang.
Kemudian mata pencaharian tersebut adalah jenis pekerjaan yang banyak
terkena dampak ekonomi semenjak adanya pandemi COVID-19. Misalnya
saja buruh pabrik, banyak buruh pabrik yang kemudian terkena pemutusan
hubungan kerja atau PHK karena pabriknya sudah tidak bisa beroperasi lagi,
kemudian pegawai swasta juga banyak yang mengalami perampingan
pegawai karena perusahaannya bangkrut serta pedagang terutama pedagang
kecil atau pedagang kaki lima juga banyak yang gulung tikar karena
pandemi COVID-19. Hal tersebut kemudian menjadi salah satu syarat yang
digunakan untuk menyeleksi calon penerima Bantuan Langsung Tunai
Desa.
51
4. Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tabel 2.5 Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan
No Tingkat Pendidikan Jumlah
(Unit)
Persentase
(%)
1 SD 3.429 22,70
2 SLTP 2.320 15,36
3 SLTA 4.657 30,83
4 D1 167 1,10
5 D3 3.308 21,90
6 S1 789 5,22
7 S2 436 2,89
Total 15.106 100
Sumber: Sistem Informasi Desa Sumbermulyo Tahun 2018
Dari tabel di atas maka dapat diketahui bahwa masyarakat Desa
Sumbermulyo ini tergolong masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran
tentang pendidikan yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya
jumlah penduduk yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan
tinggi baik itu D1, D3, S1 dan S2, sejumlah 4.700 jiwa. Selain itu dapat
diketahui pula jumlah penduduk dengan pendidikan terakhir SD yaitu
sejumlah 3.429 jiwa, di mana hal tersebut menjadi salah satu kriteria yang
menjadi pedoman untuk menyeleksi calon penerima Bantuan Langsung
Tunai Desa yang bersumber dari Dana Desa. Kriteria mengenai tingkat
pendidikan ini berasal dari Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia
Nomor 146/Huk/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir
Miskin dan Orang Tidak Mampu yaitu, kriteria nomor 13 yang berbunyi
pendidikan KK atau Kepala Keluarga tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat
SD. Jumlah Penduduk yang hanya tamat SD tentunya dapat mempengaruhi
jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai Desa.
52
E. Sarana dan Prasarana
1. Sarana Pendidikan
Tabel 2.6 Fasilitas Pendidikan
No Jenis Fasilitas Jumlah
(Unit) Persentase
(%)
1 Gedung Paud 27 64,29
2 Gedung SD 9 21,43
3 Gedung SMP 3 7,14
4 Gedung SMA 3 7,14
Total 42 100
Sumber: Sistem Informasi Desa Sumbermulyo Tahun 2018
Di Desa Sumbermulyo ini terdapat beberapa gedung sebagai sarana
pendidikan mulai dari gedung Paud, gedung SD, gedung SMP serta gedung
SMA, dengan jumlah total 42 gedung. Dengan jumlah gedung terbanyak yaitu
gedung Paud yang berjumlah 27 gedung atau 64,2% dari total sarana
pendidikan yang ada di Desa Sumbermulyo.
Fasilitas pendidikan yang ada di Desa Sumbermulyo tentunya dapat
menunjang tingkat pendidikan masyarakat desa yang nantinya akan
berpengaruh terhadap jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai Desa.
Dikatakan demikian karena menurut peneliti antara tingkat pendidikan dan
fasilitas pendidikan di suatu wilayah itu saling berkaitan. Contohnya ketika di
suatu wilayah tidak ada fasilitas pendidikan sama sekali bagaimana
masyarakat di wilayah tersebut akan mengenyam pendidikan dengan baik, hal
itu tentunya akan berpengaruh pada tingkat pendidikan masyarakat di suatu
wilayah termasuk di Desa Sumbermulyo.
53
2. Sarana Kesehatan
Tabel 2.7 Fasilitas Kesehatan
No Jenis Fasilitas Jumlah
(Unit)
Persentase
(%)
1 Posyandu 16 53,33
2 Puskesmas 1 3,33
3 Rumah Sakit 1 3,33
4 Rumah Bersalin 1 3,33
5 Praktek Dokter 9 30
6 Apotik 2 6,68
Total 30 100
Sumber: Sistem Informasi Desa Sumbermulyo Tahun 2018
Berdasarkan data di atas Desa Sumbermulyo memiliki 6 sarana
kesehatan mulai dari Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit, Rumah Bersalin,
Praktek Dokter dan Apotik yang tersebar di wilayah Desa Sumbermulyo.
Dengan jumlah terbanyak yaitu Praktek Dokter sejumlah 9 tempat atau 30%
dari total sarana kesehatan yang ada di Desa Sumbermulyo. Dengan adanya
fasilitas kesehatan yang ada di Desa Sumbermulyo akan mempermudah bagi
masyarakat desa yang akan berobat, kemudian bagi penduduk yang
mempunyai penyakit kronis atau penyakit menahun juga dapat di rawat di
Rumah Sakit terdekat tanpa haru ke luar wilayah untuk mencari fasilitas
kesehatan yang lain. Selain itu di masa pandemi saat ini fasilitas kesehatan
sangatlah diperlukan, khususnya untuk menangani pasien yang terkonfirmasi
positif COVID-19. Di Desa Sumbermulyo fasilitas kesehatan yang digunakan
untuk menangani pasien positif COVID-19 adalah Puskesmas dan Rumah
Sakit.
54
F. Struktur Organisasi Desa
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa
Gambar di atas menunjukkan tingkatan jabatan Pemerintah Desa di
mana Lurah atau Kepala Desa langsung membawahi Kepala Seksi
(pemerintahan, kesejahteraan dan pelayanan) dan Kepala Dukuh. Kemudian
Sekretaris Desa membawahi Kepala Urusan (keuangan, tata usaha dan umum
dan perencanaan). Desa Sumbermulyo adalah salah satu desa yang ada di
Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga, sebutan untuk jabatan Pemerintah
Desa di ganti agar memiliki karakteristik tersendiri sebagai pemerintahan yang
LURAH DESA
KEPALA DESA BPD
CARIK DESA
SEKERTARIS DESA
KEPALA
URUSAN
KEUANGAN
KEPALA
URUSAN
TATA USAHA
DAN UMUM
KEPALA
URUSAN
PERENCANAAN
KEPALA SEKSI
PEMERINTAHAN
KEPALA SEKSI
KESEJAHTERAAN KEPALA SEKSI
PELAYANAN
KEPALA DUKUH
55
terletak di Keraton Yogyakarta. Sebutan ini diambil dari penyebutan dalam
struktur pemerintahan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten
Pakualaman.
1. Kepala Desa (Lurah)
2. Sekretaris Desa (Carik)
3. Jogoboyo (Kepala Seksi Pemerintahan)
4. Ulu-ulu (Kepala Seksi Kesejahteraan)
5. Kamituo (Kepala Seksi Pelayanan)
6. Danarto (Kepala Urusan Keuangan)
7. Tata Laksana (Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha)
8. Pangripto (Kepala Urusan Perencanaan)
Di bawah ini merupakan susunan Pemerintah Desa di Desa
Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul Daerah Istimewa
Yogyakarta.
Tabel 2.8 Nama-nama Kepala Desa dan Perangkat Desa Sumbermulyo
No Jabatan Nama
1. Lurah (Kepala Desa) Dra. Ani Widayani
2. Carik (Sekretaris Desa) Totok Dwi Hermawan, ST
3. Jogoboyo
(Kepala Seksi Pemerintahan)
Atriyono, S.H.
4. Ulu-ulu
(Kepala Seksi Kesejahteraan)
Dra. Heni Nursanti
5. Kamituo
(Kepala Seksi Pelayanan)
Busra, A.md.E.
6. Danarto
(Kepala Seksi Keuangan)
Ismail
7. Tata Laksana
(Kepala Urusan Umum dan TU)
Drs. Agus Sunaryo
8. Pangripto
(Kepala Urusan Perencanaan)
Drs. Subandriyo
Sumber: Administrasi Pemerintah Desa Sumbermulyo Tahun 2019
56
Kemudian Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten
Bantul, memiliki 16 Pedukuhan dan 115 RT Berikut adalah nama-nama
Kepala Dukuh yang ada di Desa Sumbermulyo:
Tabel 2.9 Nama-nama Kepala Dukuh di Desa Sumbermulyo
No Jabatan Nama
1 Dukuh Kanutan M Nunung Trihatma
2 Dukuh Siten G. Purwanto
3 Dukuh Tangkilan Andi Kurniawan, S.Pd.
4 Dukuh Kutu Wagino Tejo Suwarno
5 Dukuh Kedon Maryata
6 Dukuh Kaligondang Supriyanto
7 Dukuh Gedongan Titik Hidayati
8 Dukuh Gunungan Saliya
9 Dukuh Jogodayoh Hadiyanto
10 Dukuh Plumbungan Drs. H. Prawarta
11 Dukuh Caben R. Rantaya
12 Dukuh Samen Watana
13 Dukuh Gersik Widiyanto
14 Dukuh Bondalem Agus Sunaryo
15 Dukuh Kintelan Triyono
16 Dukuh Cepoko Amikir
Sumber: RPJMDes Tahun 2016-2022 Desa Sumbermulyo
1. Tugas dan Fungsi Kepala Desa
Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan memiliki kewenangan untuk
menjalankan roda pemerintahan desa. Kepala Desa sebagai eksekutif yang
menentukan, merancang serta membuat kebijakan bersama dengan BPD.
Selain itu, Kepala Desa juga memiliki tugas menyelenggarakan
pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, melakukan
pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk
57
melaksanakan tugas tersebut Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai
berikut:
a. Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan,
penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan
ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat,
administrasi kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah;
b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana
perdesaan, pembangunan bidang pendidikan serta bidang kesehatan;
c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban
masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat,
keagamaan dan ketenagakerjaan;
d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi
masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup,
pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna;
e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga
lainnya.
2. Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa
Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
bagian sekretariat desa dipimpin oleh seorang sekretaris yang
melaksanakan tugas harian dari Kepala Desa. Sekretaris membawahi tiga
unsur staf yang bekerja di bawah kewenangan seorang sekretaris desa
antara lain yaitu: urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan
perencanaan, dan paling sedikit dua urusan yaitu urusan umum dan
58
perencanaan, dan urusan keuangan. Adapun sebagai berikut rincian tugas
dari setiap unsur kerja dalam sekretariat:
Sekretaris Desa (Sekdes), berkedudukan sebagai unsur pimpinan
sekretariat desa. Sekretaris desa bertugas membantu Kepala Desa dalam
bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas, sekretaris
desa mempunyai fungsi:
a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi
surat menyurat, arsip dan ekspedisi;
b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat
desa dan kantor, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor,
penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas
dan pelayanan umum;
c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi
keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran,
verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan kepala desa,
perangkat desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran
pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka
pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta
penyusunan laporan.
59
3. Tugas dan Fungsi Kepala Urusan
Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
kepala urusan termasuk di dalam sekretariat desa yang bekerja di bawah
sekretaris desa. Sekretariat bertugas sebagai pendukung terhadap urusan
administrasi yang dikerjakan oleh sekretaris desa. Berikut fungsi-fungsi
kepala urusan:
a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti
melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi
surat menyurat, arsip dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat
desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat,
pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan
umum;
b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan
keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi
sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi
keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa,
BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan
perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja
desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan,
melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
60
4. Tugas dan Fungsi Kepala Seksi
Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
kepala seksi termasuk juga dalam sekretariat desa yang bekerja sebagai
pelaksana kerja operasional yang membantu jalannya pemerintahan desa
dan dibawah kewenangan sekretaris desa. Adapun sebagai berikut fungsi
dari unsur seksi:
a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan
manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa,
pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban,
pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan
dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa;
b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan
pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang
pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat
di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan
keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna;
c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan
motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat,
meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai social
budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
61
5. Tugas dan Fungsi Pelaksana Kewilayahan
Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
pelaksana tugas kewilayahan dipimpin oleh seorang dusun, bekerja membantu
pemerintah desa untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan berdasarkan
pada wilayah yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh pemerintah desa.
Tugas pelaksanaan kewilayahan menyesuaikan dengan kondisi geografis,
kepadatan penduduk, dan keuangan desa dalam mengelola wilayah yang
termasuk ke dalam pemerintahan desa.
H. Kondisi Masyarakat Desa Sumbermulyo
1. Kondisi Sosial
Desa Sumbermulyo adalah desa yang terletak di pedesaan, akan tetapi
tidak terlalu pelosok. Masyarakat Desa Sumbermulyo tergolong masyarakat
yang sangat ramah dan menjunjung tinggi rasa kekeluargaan terhadap sesama
masyarakat desa. Hal tersebut tidak lepas dari adat atau norma yang
ditanamkan pada masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang terkenal akan
keramah-tamahannya.
Selama masa pandemi COVID-19 masyarakat Sumbermulyo tidak lagi
mengadakan kegiatan-kegiatan sosial sehingga intensitas kehidupan sosial
mereka menjadi terbatas. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil wawancara
dengan Ketua BPD Desa Sumbermulyo beliau menjelaskan bahwa banyak
kegiatan sosial yang diberhentikan untuk sementara waktu sampai waktu yang
belum ditentukan. Kemudian kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan
sebelumnya seperti kegiatan-kegiatan perayaan hari ulang tahun NKRI juga
62
semuanya ditiadakan. Dari hasil observasi kegiatan-kegiatan keagamaan juga
dibatasi misalnya jamaah sholat di masjid, kemudian jamaah gereja juga
dibatasi. Terutama untuk masyarakat yang sudah lanjut usia. Di sisi lain
peneliti juga mendapatkan informasi dari salah satu informan bahwa untuk
kegiatan seperti tahlilan atau acara doa bersama masih dilakukan. Meskipun
demikian, masyarakat Desa Sumbermulyo tetap menjalankan protokol
kesehatan sesuai dengan anjuran dari Pemerintah Pusat. Akan tetapi tidak
semua masyarakat menjalankan protokol kesehatan.
Berdasarkan hasil observasi peneliti masih banyak masyarakat desa
yang tidak menjalankan protokol kesehatan terutama 3 M memakai masker,
menjaga jarak dan mencuci tangan. Masyarakat yang sedang beraktivitas di
sekitar lingkungan rumahnya seperti berbelanja di warung dan pergi ke kebun
mereka tidak menggunakan masker apalagi menjaga jarak. Masih ada
kerumunan-kerumunan yang ditemukan terutama di warung-warung dan di
pos-pos ronda. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti rata-rata
masyarakat yang menggunakan masker hanya ketika berpergian ke tempat-
tempat tertentu misalnya ke Kantor Desa, Rumah Sakit, Puskesmas dan
tempat-tempat lain yang menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Hal ini
tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat tetapi juga di lingkungan
Pemerintah Desa. Dari pengamatan peneliti saat melakukan pengambilan data
di Kantor Desa memang pada saat melakukan pelayanan mereka selalu
menggunakan masker tetapi ketika sedang berdiskusi di dalam ruangan
mereka tidak menggunakan masker dengan benar. Walaupun demikian,
banyak juga yang tetap menjalankan protokol kesehatan seperti apa yang
63
dianjurkan oleh Pemerintah Pusat agar senantiasa dapat mengurangi
penyebaran COVID-19.
2. Kondisi Ekonomi
Kondisi ekonomi masyarakat Desa Sumbermulyo pada umumnya
sudah berjalan dengan lancar dengan kata lain roda perekonomian Desa
Sumbermulyo cukup baik sebelum adanya pandemi COVID-19. Banyak
penduduk yang bekerja sebagai pedagang seperti pedagang warung-warung
kelontong, kemudian banyak juga yang bekerja sebagai petani, buruh tani,
buruh pabrik, buruh proyek, pegawai swasta dan lain-lain. Banyak dari mereka
yang terdampak akibat pandemi COVID-19 khususnya dari segi ekonomi. Ada
yang mengalami gulung tikar, terkena PHK, kehilangan mata pencaharian,
berkurangnya pendapatan dan sebagainya.
Selain itu Desa Sumbermulyo memiliki BUMDesa yang seharusnya
dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa kemudian mengalami penurunan
pendapatan karena adanya pandemi COVID-19. Sebelum pandemi COVID-19
sumber pendapatan BUMDes Desa Sumbermulyo salah satunya dari
menyewakan genset kepada masyarakat yang akan mengadakan hajatan dan
semenjak pandemi karena tidak diperbolehkan untuk menyelenggarakan
hajatan dalam bentuk apapun, sehingga BUMDes Desa Sumbermulyo
kehilangan salah satu sumber pendapatan.
Berdasarkan data penerima BLT-Desa baik tahap 1, 2, 3, 4, 5 atau 6
banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan karena
pandemi COVID-19 ini. Sehingga Pemerintah Desa Sumbermulyo melakukan
64
protecting terhadap masyarakat desa agar terhindar dari keterpurukan ekonomi
akibat pandemi COVID-19 melalui sebuah kebijakan. Yang diwujudkan dalam
Peraturan Lurah Desa Sumbermulyo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penetapan
Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Desa) Akibat
Pandemi COVID-19 tahap 1-3 dan Peraturan Lurah Desa Sumbermulyo
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Penerima Manfaat Bantuan
Langsung Tunai Desa (BLT-Desa) Akibat Pandemi COVID-19 tahap 4-6.
3. Kondisi Budaya
Desa Sumbermulyo merupakan desa yang kaya akan kesenian atau
budaya lokal yang dilestarikan hingga saat ini. Banyak budaya yang rutin
dilakukan oleh masyarakat Desa Sumbermulyo, misalnya hadroh, samroh,
solawatan dan lain-lain. Ada beberapa kesenian atau budaya lokal yang
dimiliki oleh masyarakat Desa Sumbermulyo antara lain yaitu kesenian
ketoprak, jatilan, reog, karawitan, gejok lesung, toklik, hadroh, samroh,
solawatan, brambangan, pedalangan, tari-tarian serta macapat. Akan tetapi
setelah adanya pandemi banyak budaya rutinan yang tidak dilaksanakan lagi
dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19.
4. Kondisi Kesehatan Masyarakat
Desa Sumbermulyo memiliki cukup banyak sarana dan prasarana
kesehatan masyarakat, sehingga apabila terdapat masyarakat membutuhkan
sarana dan prasarana tersebut masyarakat lebih mudah untuk mengakses nya.
Akan tetapi menurut data mengenai penerima Bantuan Langsung Tunai Desa
65
terdapat 63 orang yang memiliki penyakit kronis sehingga mereka masuk ke
dalam salah satu kriteria calon penerima Bantuan Langsung Tunai Desa.
Dalam masa pandemi COVID-19 ini kondisi kesehatan masyarakat
Desa Sumbermulyo cukup baik, dikatakan demikian karena hanya sedikit
penduduk Desa Sumbermulyo yang positif COVID-19. Menurut cuplikan hasil
wawancara dengan Ketua BPD Desa Sumbermulyo terdapat kurang lebih 10
penduduk yang terkonfirmasi positif COVID-19, dimana rata-rata penduduk
yang positif COVID berasal dari nakes atau tenaga kesehatan yang keseharian
nya bekerja menangani pasien COVID-19. Meskipun demikian masyarakat
Desa Sumbermulyo tetap melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan
himbauan dari pemerintah.
I. Dana Desa
Dalam kerangka konseptual telah disebutkan mengenai pengertian
Dana Desa bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan
digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Oleh karena itu Dana Desa merupakan bagian dari Pendapatan Asli Desa yang
bersumber dari pendapatan transfer.
66
1. APBDesa Desa Sumbermulyo Tahun Anggaran 2019
Di bawah ini merupakan tabel rencana dan realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Sumbermulyo tahun 2019 dengan rincian
sebagai berikut
Tabel 2.10 Rencana dan Realisasi
APBDesa Desa Sumbermulyo Tahun Anggaran 2019
Uraian Rencana (Rp) Realisasi (Rp)
A. Pendapatan
1. Pendapatan Asli Desa 406.708.050,00 406.708.050,00
a. Hasil Usaha Desa 5.000.000,00 5.000.000,00
1) Bagi Hasil BUMDes 5.000.000,00 5.000.000,00
b. Hasil Aset Desa 401.708.050,00 401.708.050,00
1) Pengelolaan Tanah Kas Desa 364.208.050,00 364.208.050,00
2) Hasil Kios Milik Desa 17.500.000,00 17.500.000,00
3) Bangunan Desa 5.000.000,00 5.000.000,00
4) Lain-lain Aset Desa 15.000.000,00 15.000.000,00
2. Pendapatan Transfer 3.938.668.158,00 4.001.062.440,00
a. Dana Desa 1.365.559.000,00 1.365.559.000,00
1) Dana Desa 1.365.559.000,00 1.365.559.000,00
b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 163.502.158,00 225.896.440,00
1) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Daerah Kabupaten/Kota
163.502.158,00 225.896.440,00
c. Alokasi Dana Desa 1.604.607.000,00 1.604.607.000,00
1) Alokasi Dana Desa 1.604.607.000,00 1.604.607.000,00
d. Bantuan Keuangan
Kabupaten/Kota
805.000.000,00 805.000.000,00
1) Bantuan Keuangan dari APBD
Kabupaten/Kota
805.000.000,00 805.000.000,00
3. Pendapatan Lain-lain 75.000.000,00 75.000.000,00
a. Penerimaan dari Hasil
Kerjasama Antar Desa
14.000.000,00 14.000.000,00
1) Penerimaan dari Hasil Kerjasama
Antar Desa
14.000.000,00 14.000.000,00
b. Bunga Bank 10.000.000,00 10.000.000,00
1) Bunga Bank 10.000.000,00 10.000.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Desa Yang
Sah
51.000.000,00
1) Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 51.000.000,00 51.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 4.420.376.208,00 4.482.770.490,00
B. Belanja
67
1. Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
1.769.477.020,00 1.763.294.055,00
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
Desa
1.721.870.040,00 1.729.225.500,00
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 1.058.364.500,00 1.062.234.500,00
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 317.049.000,00 318.771.500,00
5. Bidang Penanggulangan Bencana,
Darurat dan Mendesak Desa
40.800.000,00 48.419.282.00
JUMLAH BELANJA 4.907.560.560,00 4.921.944.837,00
SURPLUS/(DEFISIT) (487.184.352,00) (439.174.347,00)
C. Pembiayaan
1. Penerimaan Pembiayaan 537.184.352,00 498.541.387,00
2. Pengeluaran Pembiayaan 50.000.000,00 59.367.040,00
Pembiayaan Netto 487.184.352,00 439.174.347,00
Sumber: Peraturan Lurah Desa Sumbermulyo Nomor 02 Tahun 2019
Berdasarkan tabel mengenai rincian singkat Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa, Desa Sumbermulyo merupakan desa dengan pendapatan yang
cukup tinggi yaitu sebesar Rp. 4.482.770.490,00 di tahun 2019. Pendapatan
tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 406.708.050,00,
pendapatan transfer termasuk Dana Desa sebesar Rp. 4.001.062.440,00 serta
pendapatan lain-lain sebesar Rp. 75.000.000,00. Meskipun demikian, Desa
Sumbermulyo mengalami defisit anggaran hal tersebut dikarenakan terdapat
beberapa perubahan anggaran sehingga mengalami defisit anggaran sebesar
Rp. 439.174.347,00. Selain itu, Desa Sumbermulyo memiliki selisih
penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan atau pembiayaan netto
sebesar Rp. 439.174.347,00.
Dari penjabaran di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber
pendapatan desa terbesar kedua yaitu pendapatan transfer khususnya Dana
Desa sebesar Rp. 1.365.559.000,00. Informasi lain yang dapat diketahui
berdasarkan tabel di atas yaitu jumlah realisasi anggaran belanja untuk bidang
pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan masyarakat, bidang
68
pemberdayaan kemasyarakatan dan bidang penanggulangan bencana, darurat
dan mendesak desa semuanya mengalami penambahan anggaran. Kemudian
untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa tidak mengalami
penambahan tetapi antara rencana dan realisasi jumlah anggarannya berkurang
sebesar Rp. 6.182.965,00.
Berdasarkan tabel di atas juga dapat diketahui bahwa di tahun 2019
belum terdapat lonjakan anggaran maupun realisasi pada bidang
penangggulangan bencana, darurat dan mendesak desa, meskipun sudah
gempar terkait adanya pandemi COVID-19 yang melumpuhkan berbagai
sektor industri. Hal itu terjadi karena pada tahun 2019 wabah COVID-19
belum ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO sehingga Pemerintah Pusat
belum menerbitkan peraturan ataupun kebijakan untuk menanggulangi
dampak pandemi COVID-19 dan mencegah penyebaran COVID-19. Dengan
demikian Pemerintah Desa masih menganggarkan dan merealisasikan belanja
desa sesuai dengan kebutuhan desa serta masyarakat desa.
2. APBDesa Desa Sumbermulyo Tahun Anggaran 2020
Di bawah ini merupakan data rencana dan realisasi APBDesa Desa
Sumbermulyo setelah perubahan ketiga berdasarkan Peraturan Lurah Desa
Sumbermulyo Nomor 05 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumbermulyo Tahun Anggaran
2020 dengan rincian sebagai berikut:
69
Tabel 2.11 Rencana dan Realisasi
APBDesa Desa Sumbermulyo Tahun Anggaran 2020
Uraian Rencana (Rp) Realisasi (Rp)
A. Pendapatan
1. Pendapatan Asli Desa 662.844.000,00 390.973.255,00
a. Hasil Usaha Desa 5.000.000,00 5.000.000,00
b. Hasil Aset Desa 657.844.000,00 385.973.255,00
2. Pendapatan Transfer 4.049.793.158,00 3.923.339.849,00
a. Dana Desa 1.586.684.000,00 1.575.877.000,00
b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 163.502.158,00 190.316.849,00
c. Alokasi Dana Desa 1.604.607.000,00 1.462.146.000,00
b. Bantuan Keuangan
Kabupaten/Kota
695.000.000,00 695.000.000,00
1. Pendapatan Lain-lain 41.000.000,00 25.000.000,00
a. Penerimaan dari Hasil Kerjasama
Antar Desa
30.000.000,00 14.000.000,00
b. Bunga Bank 10.000.000,00 10.000.000,00
a. Lain-lain Pendapatan Desa Yang
Sah
1.000.000,00 1.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 4.753.637.158,00 4.339.313.104,00
B. Belanja
1. Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
2.312.276.582,00 1.898.321.601,00
2. Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa
1.770.409.000,00 1.287.111.500,00
3. Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan
676.510.100,00 386.626.500,00
4. Bidang Pemberdayaan
Masyarakat
284.986.700,00 42.637.500,00
5. Bidang Penanggulangan Bencana,
Darurat dan Mendesak Desa
48.717.615,00 924.628.575.00
JUMLAH BELANJA 5.092.899.997,00 4.539.325.676,00
SURPLUS/(DEFISIT) (339.262.839,00) (200.012.572,00)
C. Pembiayaan
1. Penerimaan Pembiayaan 394.262.839,00 230.012.572,00
2. Pengeluaran Pembiayaan 55.000.000,00 30.000.000,00
Pembiayaan Netto 339.262.839,00 200.012.572,00
Sumber: Sistem Keuangan Desa Sumbermulyo Tahun 2021
Berdasarkan tabel APBDesa Desa Sumbermulyo tahun 2020 dapat
diketahui bahwa pendapatan terbanyak bersumber dari Dana Desa yaitu
Rp. 1.575.877.000,00 yang kemudian diprioritaskan untuk bidang
70
penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa sebesar
Rp. 924.628.575,00. Di tahun 2020 Desa Sumbermulyo juga mengalami
defisit anggaran sebesar Rp. 200.012.572,00. Selanjutnya mengenai
pengeluaran terbanyak di tahun 2020 yaitu bidang penyelenggaraan
pemerintahan desa yaitu sebesar Rp. 1.898.321.601,00. Pada APBDesa
2020 ini juga telah mengalami perubahan sebanyak 3 kali dan ini adalah
yang paling terakhir. Selain itu, pada APBDesa tahun 2020 ini Pemerintah
Desa Sumbermulyo benar-benar banyak menghilangkan kegiatan atau
program terutama di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa serta
pelaksanaan pembangunan desa. Hal ini dapat dibuktikan dengan selisih
antara rencana dan realisasi yang cukup banyak pada kedua bidang tersebut.
Pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa selisih antara rencana dan
realisasi sebesar Rp. 413.954.981,00 serta pada bidang pelaksanaan
pembangunan sebesar Rp. 483.297.500,00.
Selain kedua bidang di atas, dua bidang yang lain juga mengalami
selisih rencana dan realisasi yang cukup besar juga. Hal itu dapat di lihat
dari rencana dan realisasi anggaran yang ada di mana pada bidang
pembinaan kemasyarakatan tertulis rencana anggaran sebesar
Rp. 676.510.100,00 kemudian pada realisasinya berkurang sebesar
Rp. 289.883.600,00 sehingga realisasi anggaran pada bidang pembinaan
kemasyarakatan hanya sebesar Rp. 386.626.500,00. Kemudian di bidang
pemberdayaan masyarakat pada rencana anggaran tertulis anggaran sebesar
Rp. 284.986.700,00 yang kemudian realisasinya hanya sebesar
Rp. 48.850.000,00, berkurang sebesar Rp. 242.349.200,00. Dan yang
71
terakhir yaitu pada bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak
desa juga memiliki selisih anggaran yang banyak antara rencana dan
realisasinya tetapi berbeda dengan bidang lainnya, bahwa di tahun anggaran
2020 hanya di bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa
yang mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 875.910.960,00.
Dengan demikian, sudah terlihat jelas bahwa Pemerintah Desa telah
melakukan realokasi penggunaan Dana Desa yang awalnya diprioritaskan
untuk 4 bidang kewenangan desa, di tahun 2020 penggunaan Dana Desa
lebih diprioritaskan pada bidang penanggulangan bencana, darurat dan
mendesak desa. Dalam hal ini adalah pandemi COVID-19 yang berdampak
di berbagai bidang kehidupan masyarakat mulai dari bidang sosial,
ekonomi, kesehatan dan budaya.
3. Laporan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Desa
Sumbermulyo
Dalam pengelolaan keuangan desa terdiri dari beberapa tahapan
yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta
pertanggungjawaban. Di bawah ini merupakan salah satu bentuk dari
tahapan pengelolaan keuangan desa yaitu pelaporan dan
pertanggungjawaban mengenai laporan realisasi penggunaan Dana Desa
semester I tahun anggaran 2020 Pemerintah Desa Sumbermulyo.
72
Tabel 2.12 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa
Semester I Tahun Anggaran 2020
Pemerintah Desa Sumbermulyo
Pagu Dana Desa: Rp 1.575.877.000,00
Uraian Penerimaan
(Rupiah)
Pengeluaran
(Rupiah) Sisa (Rupiah)
1. Pendapatan
Dana Desa 1.265.024.400,00
Penyaluran ke-1 634.673.600,00
Penyaluran ke-2 236.381.550,00
Penyaluran ke-3 236.381.550,00
Penyaluran ke-4 157.587.700,00
2. Belanja
Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa 2.472.500,00
Pemetaan dan Analisis
Kemiskinan Desa Secara
Partisipatif
1.325.000,00
Penyelenggaraan
Musyawarah Perencanaan
Desa/Pembahasan
APBDesa
850.000,00
Penyelenggaraan
Musyawarah Desa Lainnya 297.500,00
Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa 381.823.500,00
Penyelenggaraan
PAUD/TK/TPA/TPQ/Madr
asah Nonformal 7.650.000,00
Pembangunan/Rehabilitasi/
Peningkatan/Pengadaan
Sarana dan Prasarana
5.000.000,00
73
Dukungan Pendidikan Bagi
Siswa Miskin/Berprestasi 14.963.000,00
Penyelenggaraan Posyandu 24.287.500,00
Penyuluhan dan Pelatihan
Bidang Kesehatan 4.186.000,00
Penyelenggaraan Desa
Siaga Kesehatan 19.292.000,00
Pengasuhan Bersama atau
Bina Keluarga Balita 2.650.000,00
Fasilitasi Penyelenggaraan
Posbindu 1.517.500,00
Pembangunan/Rehabilitasi/
Peningkatan/Pengerasan
Jalan Lingkungan
98.798.000,00
Dukungan Pelaksanaan
Program Pembangunan
/Rumah Tidak Layak Huni 90.917.000,00
Pemeliharaan Fasilitas
Pengelolaan Sampah Desa 2.500.000,00
Pembangunan/Rehabilitasi/
Peningkatan Fasilitas
Jamban Umum
96.000.000,00
Penyelenggaraan Informasi
Publik Desa 1.012.500,00
Pengembangan Pariwisata
Tingkat Desa 13.050.000,00
74
Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan 163.367.500,00
Pembinaan di Bidang
Keagamaan 6.500.000,00
Pembangunan/Rehabilitasi/
Peningkatan Sarana dan
Prasarana
138.025.000,00
Pembinaan PKK 18.842.500,00
Bidang Pemberdayaan
Masyarakat 15.137.500,00
Pemeliharaan Saluran
Irigasi Tersier 2.100.000,00
Pelatihan/Bimtek/Pengenala
n Teknologi Tepat guna
untuk Pertanian
10.747.500,00
Pendataan Warga Difabel 2.290.000,00
Bidang Penanggulangan
Bencana, Darurat dan
Mendesak
511.760.700,00
Kegiatan Penanggulangan
Bencana 101.360.700,00
Penanganan Keadaan
Mendesak 410.400.000,00
3. Pembiayaan
SILPA Tahun Sebelumnya 63.203.590,00
SILPA Dana Desa 63.203.590,00
JUMLAH 1.328.227.990,00 1.074.561.700,00 253.666.290,00
Sumber: Sistem Keuangan Desa Sumbermulyo Tahun 2020
75
Berdasarkan data di atas mengenai laporan realisasi penggunaan
Dana Desa semester I tahun anggaran 2020 dapat diketahui bahwa
penyaluran Dana Desa di semester I sebesar Rp. 1.265.024.400,00 dibagi
menjadi 4 kali penyaluran dengan besaran yang berbeda. Kemudian sesuai
dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2020, Dana Desa tahun anggaran 2020 ini diprioritaskan untuk
bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa sebesar Rp.
511.760.700,00 yang di dalamnya termasuk untuk penyaluran Bantuan
Langsung Tunai Desa tahap 1, 2 dan 3 sebesar Rp. 410.400.000,00. Dengan
rincian untuk 228 penerima BLT-Desa dengan total penerimaan setiap satu
penerima yaitu Rp. 1.800.000,00.
Kemudian sisa anggaran pada bidang penanggulangan bencana,
darurat dan mendesak selain untuk Bantuan Langsung Tunai Desa,
digunakan untuk belanja kegiatan penanggulangan bencana seperti
pembelian alat-alat pelindung diri, pembelian sabun cuci tangan, pembelian
disinfektan dan lain sebagainya yaitu sebesar Rp. 101.360.700,00. Selain
itu juga dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa telah merealokasikan
penggunaan Dana Desa terutama di dua bidang kewenangan desa yaitu
bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan bidang pelaksanaan
pembangunan di mana anggarannya digunakan untuk bidang
penanggulangan bencana non alam yang sedang terjadi yaitu pandemi
COVID-19 yang berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat desa.
76
Berdasarkan tabel di atas juga dapat diketahui penggunaan Dana
Desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa pada semester I yaitu
hanya sebesar Rp. 2.472.500,00. Kemudian penggunaan Dana Desa di
bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp. 381.823.500,00.
Selanjutnya penggunaan Dana Desa di bidang pembinaan kemasyarakatan
sebesar Rp. 163.367.500,00 dan yang terakhir di bidang pemberdayaan
masyarakat pada semester pertama yaitu sebesar Rp. 15.137.500,00.
Dengan demikian dari data di atas pemerintah Desa Sumbermulyo telah
melakukan realokasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2020, yang
diprioritaskan untuk penyaluran BLT-Desa diharapkan mampu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup
manusia serta penanggulangan kemiskinan. Berikut ini merupakan laporan
realisasi penggunaan Dana Desa semester II tahun anggaran 2020
Pemerintah Desa Sumbermulyo.
Tabel 2.13 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa
Semester II Tahun Anggaran 2020
Pemerintah Desa Sumbermulyo
Pagu Dana Desa: Rp 1.575.877.000,00
Uraian Penerimaan
(Rupiah)
Pengeluaran
(Rupiah) Sisa (Rupiah)
1. Pendapatan
Dana Desa 1.575.877.000,00
Penyaluran ke-1 634.673.600,00
Penyaluran ke-2 236.381.550,00
Penyaluran ke-3 236.381.550,00
Penyaluran ke-4 157.587.700,00
Penyaluran ke-5 310.852.600,00
2. Belanja
Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa 14.660.000,00
77
Pemetaan dan Analisis
Kemiskinan Desa Secara
Partisipatif
1.325.000,00
Penyelenggaraan
Musyawarah Perencanaan
Desa/Pembahasan
APBDesa
13.037.500,00
Penyelenggaraan
Musyawarah Desa Lainnya 297.500,00
Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa 542.558.600,00
Penyelenggaraan
PAUD/TK/TPA/TPQ/Madr
asah Nonformal 12.750.000,00
Pembangunan/Rehabilitasi/
Peningkatan/Pengadaan
Sarana dan Prasarana
8.700.000,00
Dukungan Pendidikan Bagi
Siswa Miskin/Berprestasi 14.963.000,00
Penyelenggaraan Posyandu 130.422.600,00
Penyuluhan dan Pelatihan
Bidang Kesehatan 26.478.500,00
Penyelenggaraan Desa
Siaga Kesehatan 37.799.500,00
Pengasuhan Bersama atau
Bina Keluarga Balita 2.650.000,00
Fasilitasi Penyelenggaraan
Posbindu 1.517.500,00
78
Pembangunan/Rehabilitasi/
Peningkatan/Pengerasan
Jalan Lingkungan
98.798.000,00
Dukungan Pelaksanaan
Program Pembangunan
/Rumah Tidak Layak Huni 90.917.000,00
Pemeliharaan Fasilitas
Pengelolaan Sampah Desa 2.500.000,00
Pembangunan/Rehabilitasi/
Peningkatan Fasilitas
Jamban Umum
96.000.000,00
Penyelenggaraan Informasi
Publik Desa 1.012.500,00
Pengembangan Pariwisata
Tingkat Desa 13.050.000,00
Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan 174.674.500,00
Pembinaan di Bidang
Keagamaan 8.100.000,00
Pembangunan/Rehabilitasi/
Peningkatan Sarana dan
Prasarana
138.025.000,00
Pembinaan PKK 28.522.500,00
Bidang Pemberdayaan
Masyarakat 39.181.500,00
Pemeliharaan Saluran
Irigasi Tersier 5.100.000,00
79
Pelatihan/Bimtek/Pengenala
n Teknologi Tepat guna
untuk Pertanian
31.791.500,00
Pendataan Warga Difabel 2.290.000,00
Bidang Penanggulangan
Bencana, Darurat dan
Mendesak
854.969.710,00
Kegiatan Penanggulangan
Bencana 128.669.710,00
Penanganan Keadaan
Mendesak 726.300.000,00
3. Pembiayaan
SILPA Tahun Sebelumnya 63.203.590,00 63.203.590,00
SILPA Dana Desa 63.203.590,00 63.203.590,00
JUMLAH 1.639.080.590,00 1.626.017.310,00 13.063.280,00
Sumber: Sistem Keuangan Desa Sumbermulyo Tahun 2020
Dari data di atas dapat diketahui bahwa penyaluran Dana Desa di
semester II ini bertambah menjadi 5 kali penyaluran dengan anggaran
sebesar Rp 1.575.877.000,00. Dengan penyaluran ke lima sebesar
Rp. 310.852.600,00, dana tersebut kemudian dibagi ke dalam 5 bidang
mulai bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan
pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang
pemberdayaan masyarakat yang tentunya dengan besaran yang berbeda-
beda. Pada semester II penggunaan Dana Desa di bidang penyelenggaraan
pemerintahan desa menjadi Rp. 14.660.000,00.
Kemudian penggunaan Dana Desa di bidang pelaksanaan
pembangunan bertambah menjadi Rp. 542.558.600,00. Selanjutnya untuk
80
bidang pembinaan kemasyarakatan bertambah menjadi Rp. 174.647.500,00
dan penggunaan Dana Desa pada semester II bidang pemberdayaan
masyarakat bertambah menjadi Rp. 39.181.500,00. Penggunaan Dana Desa
di tahun 2020 semester II masih diprioritaskan untuk hal-hal yang bersifat
darurat dan mendesak dalam hal ini untuk penanganan bencana non alam
yaitu pandemi COVID-19.
Dana Desa yang digunakan untuk hal tersebut bertambah menjadi
Rp. 854.969.710,00, angka tersebut berasal dari total belanja di bidang
penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa pada semester I dan
semester II. Pada semester II ini, penggunaan Dana Desa di bidang
penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa salah satunya
digunakan untuk penyaluran BLT-Desa tahap 4, 5 dan 6 sebesar
Rp. 317.700.000,00, dengan rincian untuk 353 penerima BLT-Desa dengan
jumlah penerimaan setiap orang sebesar Rp. 900.000,00 yang dibagikan 1
bulan sekali selama 3 bulan dimulai dapa bulan Agustus 2020. Serta untuk
kegiatan penanggulangan bencana bertambah menjadi Rp. 128.669.710,00.
Program penyaluran BLT-Desa yang bersumber dari Dana Desa
tersebut diharapkan mampu menstabilkan perekonomian masyarakat desa
dan diharapkan dapat mencapai kesejahteraan desa. Tetapi pada kenyataan
di lapangan, program penyaluran BLT-Desa ini tidak efektif. Hal ini karena
metode penyaluran BLT-Desa di Desa Sumbermulyo Kecamatan
Bambanglipuro ini dilaksanakan secara tunai (cash), sehingga masyarakat
desa yang menerima Bantuan Langsung Tunai Desa itu kebanyakan tidak
untuk membeli kebutuhan pokok ataupun bahan makanan pokok tetapi
81
untuk membelanjakan kebutuhan yang lain. Tetapi tidak menutup
kemungkinan apabila dengan adanya program penyaluran Bantuan
Langsung Tunai Desa untuk keluarga miskin dapat mengurangi angka
kemiskinan di Indonesia.
J. Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa
Dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19 Dana Desa
kemudian dipergunakan beberapa kebutuhan mendesak yaitu rumah karantina,
Padat Karya Tunai Desa serta Bantuan Langsung Tunai Desa. Selanjutnya
desa melakukan pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Desa
dengan sasaran keluarga miskin yaitu keluarga miskin dalam Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (DTKS) selain penerima PKH, Bantuan Pangan Non
Tunai (BPNT)/Program Sembako, BPNT Perluasan/Program Sembako
Perluasan, Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Kartu Pra kerja diutamakan yang
kehilangan mata pencaharian atau mempunyai anggota keluarga yang rentan
atau mempunyai sakit menahun atau sakit kronis, balita dan lansia. Kemudian
keluarga miskin di luar DTKS yang ditemukan di Desa dan belum terdata atau
disebut dengan exclusion error.
Bantuan Langsung Tunai ini kemudian disalurkan kepada masyarakat
yang memenuhi kriteria penerima BLT-Desa secara bertahap yaitu tahap 1,2
dan 3 sebesar Rp 600.000,00 per bulan terhitung mulai bulan April 2020 serta
tahap 4,5 dan 6 sebesar Rp 300.000,00 per bulan.
82
1. Data Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa tahap 1, 2 dan 3
Di bawah ini merupakan data penerima Bantuan Langsung Tunai
Desa yang sudah melalui tahap verifikasi dan telah disepakati dalam
musyawarah khusus. Kemudian jumlah penerima BLT-Desa tahap 1, 2 dan
3 yang telah disepakati yaitu 228 penerima. Selanjutnya jumlah tersebut
terbagi lagi dalam tiga kategori sumber antara lain:
a. Data Usulan Prelist Non DTKS : 17 KK (terlampir)
b. Data DTKS Non-Program : 105 KK (terlampir)
c. Exclusion Error Desa : 106 KK (terlampir)
Jumlah : 228 KK
Tabel 2.14 Daftar Penerima BLT-Desa Akibat Dampak Pandemi Covid-19
Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro
Kabupaten Bantul Tahun 2020 Tahap 1, 2 dan 3
NO NAMA ALAMAT JUMLAH (Rp)
1 Masiem RT 001 Kanutan 1.800.000
2 Sumiayati RT 004 Jowilayan Kanutan 1.800.000
3 Haryanto RT 004 Kutu 1.800.000
4 Waldiman RT 005 Kedon 1.800.000
5 Painem RT 001 Kedon 1.800.000
6 Suryatan RT 001 Kedon 1.800.000
7 Salami RT 006 Gandekan Kaligondang 1.800.000
8 Juminah RT 005 Kaligondang, Gendongan 1.800.000
9 Jawali Waluyo RT 006 Gunungan 1.800.000
10 Pariah RT 003 Caben 1.800.000
11 Trisno Wiharjo/Rukiyat RT 009 Bekelan, Bondalem 1.800.000
12 Yulianta RT 002 Dodotan, Samen 1.800.000
13 Trisuryanto RT 005 Dodotan, Samen 1.800.000
14 Sukardi/Hadiwiyono RT 006 Gersik 1.800.000
15 Ngatini RT 002 Sawungan, Kintelan 1.800.000
16 Walidah RT 006 Tingas, Cepoko 1.800.000
17 Tuginem/Dulngalim Ny RT 007 Tingas, Cipoko 1.800.000
18 Istiah Kanutan RT 09 1.800.000
83
19 Ny Dalinem Kanutan RT 05 1.800.000
20 H. Endang Supriyati Kanutan RT 04 1.800.000
21 Mardinem Kanutan RT 03 1.800.000
22 Kawitmuryanto Kanutan RT 01 1.800.000
23 Y. Supandi Kanutan RT 07 1.800.000
24 Aloysia Rubiyem Kanutan RT 07 1.800.000
25 Marjo Utomo/Tukiran Kanutan RT 07 1.800.000
26 Supardi Kanutan RT 07 1.800.000
27 Jiyo Suharyono Kanutan RT 08 1.800.000
28 Wartono Kanutan RT 09 1.800.000
29 Dominitianus Daru Setyadi Kanutan RT 06 1.800.000
30 Muziati Kanutan RT 03 1.800.000
31 Maria Goretti Baryati Sinten RT 07 1.800.000
32 Gunardi Wiyono Sinten RT 06 1.800.000
33 Tukinem/Ny Arjo Utomo Sinten RT 08 1.800.000
34 Nuri Mardi Utomo/Mardiono Sinten RT 08 1.800.000
35 Mijo/Sarwo Mintarjo Sinten RT 05 1.800.000
36 Wanto Saputro Tangkilan RT 02 1.800.000
37 Riyanto Tangkilan RT 02 1.800.000
38 Mujio Tangkilan 1.800.000
39 Trimulyono Tangkilan RT 06 1.800.000
40 Dwi Paryanto Tangkilan RT 08 1.800.000
41 Darwadi Tangkilan RT 04 1.800.000
42 Pardini Tangkilan RT 06 1.800.000
43 Jaka Suranta Tangkilan RT 07 1.800.000
44 Sudarto Tangkilan RT 08 1.800.000
45 Dwi Wahyono Tangkilan RT 08 1.800.000
46 Tugiran/Wardi Utomo Tangkilan RT 08 1.800.000
47 Mujikar Tangkilan RT 09 1.800.000
48 Samiem/Ny Sukadi Tangkilan RT 06 1.800.000
49 Sarijah Tangkilan RT 05 1.800.000
50 Ginem/Ny Abdul Kadir Tangkilan RT 05 1.800.000
51 Atemo Rejo/Tuminem Kutu RT 07 1.800.000
52 Saginem/Ny Atmo Wiyono Kutu RT 07 1.800.000
53 Pariyah Kutu RT 06 1.800.000
54 Minem/ Asmo Parjono Kutu RT 06 1.800.000
55 Mardi Wiyatno Kedon RT 05 1.800.000
56 Purwanto Kedon RT 04 1.800.000
57 Saelan Kedon RT 04 1.800.000
58 Parmo Winarjo/Ngatijem Kedon RT 01 1.800.000
59 Muryadi Kedon RT 01 1.800.000
60 Anggar Rohadi Kedon RT 03 1.800.000
61 Sabdi Wisanto Kedon RT 02 1.800.000
84
62 Sismunarto Kaligondang RT06 1.800.000
63 Adi Setyawan Kaligondang R 06 1.800.000
64 Ananda Lentera Sadewa Kaligondang R 06 1.800.000
65 Veronika Warnila Kaligondang R 06 1.800.000
66 Giorgius Iswanto Kaligondang R 04 1.800.000
67 Indri Susanto Kaligondang R 03 1.800.000
68 Satiyem Kaligondang R 05 1.800.000
69 Marjiana Gedongan RT 05 1.800.000
70 Sarini Gedongan RT 03 1.800.000
71 Rubiyem Gedongan RT 03 1.800.000
72 Ngadirah Gedongan RT 05 1.800.000
73 Painah Gedongan RT 01 1.800.000
74 Murtini Gunungan RT 01 1.800.000
75 Suranto Gunungan RT 06 1.800.000
76 Paimo Kismo Sartono Gunungan RT 02 1.800.000
77 Muginem/ Ny Amat Karso Gunungan RT 05 1.800.000
78 Nini Yuni Astuti Jogodayoh RT 02 1.800.000
79 Udi Utomo Jogodayoh RT 02 1.800.000
80 Muryanto Jogodayoh RT 03 1.800.000
81 Tugiarto Jogodayoh RT 07 1.800.000
82 Sarno Hardejo Sentono Jogodayoh RT 03 1.800.000
83 Kristanto Jogodayoh RT 03 1.800.000
84 Wahyudi Plumbungan RT 02 1.800.000
85 Eriyani Caben RT 05 1.800.000
86 Suharyadi Caben RT 03 1.800.000
87 Jumilah Caben RT 04 1.800.000
88 Sudarjo/Painah Caben RT 01 1.800.000
89 Setyo Purwanto Caben RT 05 1.800.000
90 Ayuk Suryanto Caben RT 05 1.800.000
91 Hendrika tuminem Caben RT 04 1.800.000
92 Dimas Catur Nur Widodo Caben RT 03 1.800.000
93 Legiem/Ny Narto Wiyono Samen RT 02 1.800.000
94 Ponikem/Ny Nudi Utomo Samen RT 05 1.800.000
95 Florentina Tumiyem Samen RT 01 1.800.000
96 Ngatemi Samen RT 01 1.800.000
97 Wagiem Samen RT 01 1.800.000
98 Ratemi Samen RT 02 1.800.000
99 Subandi Gersik RT 06 1.800.000
100 Daryana Gersik RT 06 1.800.000
101 Ponijem Gersik RT 04 1.800.000
102 Samijem Gersik RT 06 1.800.000
103 Mrajak/ Sudi Utomo Gersik RT 04 1.800.000
104 Sulaiman Gersik RT 04 1.800.000
85
105 Tentrem Gersik RT 02 1.800.000
106 Daliyem Gersik RT 02 1.800.000
107 Ny Wignyo Sumarto/Surip Bondalem RT 03 1.800.000
108 Ngadiah Bondalem RT 03 1.800.000
109 Parjo/Marjo Utomo Bondalem RT 03 1.800.000
110 Somulyo/Adi Sudarmo Bondalem RT 09 1.800.000
111 Wakidi Bondalem RT 08 1.800.000
112 Sumi Kintelan RT 04 1.800.000
113 Ngadio/Prapto Utomo Kintelan RT 05 1.800.000
114 Indrayati Kintelan RT 03 1.800.000
115 Hary Margiantoro Kintelan RT 02 1.800.000
116 Suwarto Cepoko RT 04 1.800.000
117 Jumadi/Adi Sumarto Cepoko RT 01 1.800.000
118 Yanto Cepoko RT 07 1.800.000
119 Kawit Cepoko RT 05 1.800.000
120 Pardinem/Kismo Pardiono Cepoko RT 04 1.800.000
121 Ginah/ Warso Wiyono Cepoko RT 05 1.800.000
122 Kabul Widodo Cepoko RT 03 1.800.000
123 Maria Magdalena Rubiyati Kanutan RT 07 1.800.000
124 Ari Susanto Kanutan RT 02 1.800.000
125 Pujianto Kanutan RT 02 1.800.000
126 Mudjinah Kanutan RT 02 1.800.000
127 Sarjono Kanutan RT 09 1.800.000
128 Argus Maryanto Kanutan RT 01 1.800.000
129 Morjilah Kanutan RT 02 1.800.000
130 Tumiyem Jombok Siten RT 08 1.800.000
131 Herloyo Jombok Siten RT 08 1.800.000
132 Parjilah Jombok Siten RT 07 1.800.000
133 Poniyem Siten RT 02 1.800.000
134 Sugiyem Siten RT 01 1.800.000
135 Selamet Tangkilan RT 07 1.800.000
136 Sarmanto Tangkilan RT 07 1.800.000
137 Murwiyono Tangkilan RT 05 1.800.000
138 Ngatinah Tangkilan RT 10 1.800.000
139 Tri Suryanto Kutu RT 01 1.800.000
140 Sartono Kutu RT 03 1.800.000
141 Giyam Kutu RT 05 1.800.000
142 Pariyem Kutu RT 06 1.800.000
143 Sudi Sutrisno/Rubiyah Kutu RT 07 1.800.000
144 Yasinta Anastasya Widiyastusi Kedon RT 01 1.800.000
145 Istisupatmi Kedon RT 04 1.800.000
146 Purwanto Kedon RT 02 1.800.000
147 Yakubus Lasiman Kedon RT 04 1.800.000
86
148 Yatin Darto Kedon RT 03 1.800.000
149 Hadi Ismoyo/Karmidi Kedon RT 04 1.800.000
150 Sukardi/Sardi Utomo Kaligondang RT 05 1.800.000
151 Nardiwiyana/fx Sunardi Kaligondang RT 06 1.800.000
152 Sarijo Kaligondang RT 03 1.800.000
153 Eko Sulaksono Kaligondang RT 02 1.800.000
154 Aprilia Puji Lestari Kaligondang RT 01 1.800.000
155 Galang Aditya Christanto Kaligondang RT 05 1.800.000
156 Sumirah Gedongan RT 05 1.800.000
157 Ponijem Gedongan RT 01 1.800.000
158 Hidayati Gedongan RT 03 1.800.000
159 Widuri Gedongan RT 02 1.800.000
160 Sadono Gedongan RT 08 1.800.000
161 Gunarto Gedongan RT 02 1.800.000
162 Theresia Tumirah Gedongan RT 04 1.800.000
163 Sulastri Gedongan RT 06 1.800.000
164 Subroto Gunungan RT 01 1.800.000
165 Sutiyem Gunungan RT 02 1.800.000
166 Sukina Gunungan RT 02 1.800.000
167 Rukijan Gunungan RT 03 1.800.000
168 Daliyem/Ny Atmorejo Gunungan RT 03 1.800.000
169 Marsiyati Gunungan RT 05 1.800.000
170 Margiono Gunungan RT 06 1.800.000
171 Abiyana Gunungan RT 07 1.800.000
172 Wagiem Jogodayoh RT 03 1.800.000
173 Tomi Suprastomo Jogodayoh RT 01 1.800.000
174 Jumidah Jogodayoh RT 01 1.800.000
175 Kasih Jogodayoh RT 02 1.800.000
176 Wadiyono Plumbungan RT 01 1.800.000
177 Painah Plumbungan RT 05 1.800.000
178 Suharjo Plumbungan RT 05 1.800.000
179 Subardi Plumbungan RT 03 1.800.000
180 Suratijah Plumbungan RT 01 1.800.000
181 Marjuki Plumbungan RT 04 1.800.000
182 Tri Febriyanto Plumbungan RT 03 1.800.000
183 Wahyu Indriyanto Plumbungan RT 05 1.800.000
184 Sakem Caben RT 02 1.800.000
185 Giyem/Ny Yogo Sentono Caben RT 02 1.800.000
186 Jumini Caben RT 03 1.800.000
187 Jodinomo/Bikem Caben RT 02 1.800.000
188 Suparjo Caben RT 02 1.800.000
189 Tukinem Caben RT 04 1.800.000
190 Ponijan Caben RT 06 1.800.000
87
191 Margowiyono Caben RT 06 1.800.000
192 Sigit Riau Caben RT 05 1.800.000
193 Ny Slamet Caben RT 01 1.800.000
194 Titus Dalijo Caben RT 06 1.800.000
195 Puji Warsito/Ny Wartini Caben RT 04 1.800.000
196 Tukiyem Caben RT 01 1.800.000
197 Sumaryati Caben RT 01 1.800.000
198 Tumiyem Caben RT 04 1.800.000
199 Jokasemo/Jumiem Caben RT 04 1.800.000
200 Tujiyanti Dodotan RT 01 1.800.000
201 Barijo Dodotan RT 02 1.800.000
202 Tumiyem Dodotan RT 03 1.800.000
203 Prihatin Dodotan RT 01 1.800.000
204 Ny Udiarjols Al Saminah Dodotan RT 03 1.800.000
205 Slamet Dodotan RT 04 1.800.000
206 Dwi Raharjo/ Sugimin Dodotan RT 04 1.800.000
207 Satijo Dodotan RT 04 1.800.000
208 Saniyem Dodotan RT 02 1.800.000
209 Karto Utomo Dodotan RT 02 1.800.000
210 Jumali Dodotan RT 06 1.800.000
211 Waginah Gersik RT 06 1.800.000
212 Paijem Gersik RT 05 1.800.000
213 Sanginem Gersik RT 05 1.800.000
214 Tumiji Gersik RT 04 1.800.000
215 Novik Tri Wahyuno Gersik RT 04 1.800.000
216 Dwi Nurjanah Gersik RT 03 1.800.000
217 Tri Nugroho Gersik RT 02 1.800.000
218 Pailah Gersik RT 02 1.800.000
219 Mujinem Bondalem RT 04 1.800.000
220 Siti Sarsiah Sorok RT 02 1.800.000
221 Rame/Senen Bondalem RT 04 1.800.000
222 Bardi Bondalem RT 10 1.800.000
223 Siti Sarmiyati Kintelan RT 05 1.800.000
224 Sukarjono Kintelan RT 02 1.800.000
225 Joko Priyanto Kintelan RT 02 1.800.000
226 Mujio/Amad Darmadi Cepoko RT 01 1.800.000
227 Suradi Cepoko RT 04 1.800.000
228 Rajilah Cepoko RT 03 1.800.000
TOTAL 410.400.000
Sumber: Lampiran Peraturan Lurah Desa Sumbermulyo Nomor 6 Tahun 2020
88
Data di atas di peroleh dari data usulan calon penerima BLT-Desa
yang semula berjumlah 819 kemudian menjadi 228 setelah di verifikasi,
yang artinya pada tahap verifikasi terdapat 591 data usulan yang kemudian
dihapus karena tidak memenuhi kriteria yang sudah ditentukan. Dari 228
penerima BLT-Desa, data terbanyak diperoleh dari exclusion error desa
atau data yang belum terdaftar sebagai keluarga miskin sejumlah 106 KK
(data by name terlampir). Exclusion error merupakan keluarga miskin di
luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Untuk penerima paling
sedikit bersumber dari data prelist non DTKS sejumlah 17 KK (data by
name terlampir), yang dimaksud dengan data prelist non DTKS adalah data
yang wajib diberikan bantuan tetapi tidak masuk dalam Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (DTKS) (data by name terlampir). Kemudian 105
penerima Bantuan Langsung Tunai Desa ini datanya bersumber dari DTKS
non-program (data by name terlampir). DTKS non program adalah keluarga
miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) selain penerima
Program keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai
(BPNT)/program sembako, BPNT perluasan/program sembako perluasan,
Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Kartu Pra Kerja.
Selanjutnya jumlah anggaran yang digunakan untuk penyaluran
Bantuan Langsung Tunai Desa tahap 1, 2 dan 3 yaitu sebesar
Rp 410.400.000,00. Anggaran tersebut bersumber dari Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang
diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten (APBD) yang digunakan untuk membiayai
89
penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa,
pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
Penggunaan Dana Desa kemudian dialihkan untuk hal-hal yang
lebih urgent atau mendesak seperti bencana non alam yang sedang terjadi
saat ini yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian
peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal
modernisasi, epidemi dan wabah penyakit. Bencana non alam yang sedang
terjadi saat ini adalah pandemi COVID-19 yang terjadi secara global di
seluruh dunia yang menimbulkan berbagai dampak mulai dari dampak
sosial, ekonomi dan budaya. Dengan demikian pemerintah mengeluarkan
kebijakan mengenai BLT-Desa atau Bantuan Langsung Tunai Desa yang
merupakan pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak
mampu di desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi
COVID-19.
2. Data Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa tahap 4, 5 dan 6
Di bawah ini merupakan data penerima Bantuan Langsung Tunai
Desa yang sudah melalui tahap verifikasi dan telah disepakati dalam
musyawarah khusus. Kemudian jumlah penerima BLT-Desa tahap 4, 5 dan
6 yang telah disepakati yaitu 353 penerima. Selanjutnya jumlah tersebut
terbagi lagi dalam tiga kategori sumber antara lain:
90
Tabel 2.15 Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahap
4, 5 dan 6
Dampak Pandemi COVID-19
Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul Tahun
2020
No Nama Penerima Alamat Jumlah (Rp)
1 Ch Ernawati Kanutan RT 01 900.000
2 Triswati Kanutan RT 02 900.000
3 An Suratmi Kanutan RT 06 900.000
4 Ag Setyo Diharjo Kanutan RT 06 900.000
5 Dalijan Kanutan RT 08 900.000
6 Suparno Kanutan RT 07 900.000
7 Sukarsih Kanutan RT 07 900.000
8 Bibit Laksono Kanutan RT 08 900.000
9 Jumadi Kanutan RT 01 900.000
10 Jefri Renaldo Kanutan RT 02 900.000
11 Wahyo Aprilianto Kanutan RT 02 900.000
12 Yw Sundawanto Kanutan RT 06 900.000
13 C Purwanti Kanutan RT 03 900.000
14 Lidar Wahyanto Kanutan RT 09 900.000
15 Harun Kanutan RT 03 900.000
16 M Sulistya Kanutan RT 06 900.000
17 Tugiyem Kanutan RT 07 900.000
18 Rahmat Kurniawan Kanutan RT 07 900.000
19 Andrias Novan Dwi H Kanutan RT 08 900.000
20 Wahyu Supriyanto Kanutan RT 02 900.000
21 Ngadini Sinten RT 05 900.000
22 Parjiem Sinten RT 08 900.000
23 Petrus Parjo Sinten RT 08 900.000
24 Suwarji Sinten RT 08 900.000
25 A Wagiran Sinten RT 02 900.000
26 Samidi Sinten RT 08 900.000
27 Harwanto Sinten RT 08 900.000
28 Roni Setyawan Sinten RT 06 900.000
29 Ngatijan Sinten RT 03 900.000
30 Kasian Rahayu Sinten RT 05 900.000
31 Samijem Tangkilan RT 09 900.000
32 Sudiyem Tangkilan RT 03 900.000
33 Indriatmoko Tangkilan RT 02 900.000
34 Radinem/Heru Sumato Tangkilan RT 08 900.000
35 Tugirah Tangkilan RT 09 900.000
36 Bonirah Tangkilan RT 10 900.000
37 Jiyem/Jihar Sutrisno Tangkilan RT 05 900.000
91
38 Adi Sumarto Tangkilan RT 02 900.000
39 Sugiyanto Tangkilan RT 02 900.000
40 Jumilah/Jedro Sutrisno Tangkilan RT 04 900.000
41 Heri Setiawan Tangkilan RT 07 900.000
42 Ardhi Sholikhin Tangkilan RT 05 900.000
43 Maryo Sutrisno/Bejo Tangkilan RT 08 900.000
44 Muji Harjo/Darijo Tangkilan RT 10 900.000
45 Tusiran Tangkilan RT 10 900.000
46 Ngadino Tangkilan RT 08 900.000
47 Buang Surono Tangkilan RT 04 900.000
48 Parjiman Kutu RT 03 900.000
49 Jemingin Kutu RT 02 900.000
50 Supriyadi Kutu RT 07 900.000
51 Ngadirah Kutu RT 03 900.000
52 Panijah Kutu RT 05 900.000
53 Musadik Kutu RT 04 900.000
54 Dul Bari Kutu RT 05 900.000
55 Parmin Kutu RT 06 900.000
56 Heryanta Kutu RT 01 900.000
57 Madinem Kutu RT 02 900.000
58 Harno Kutu RT 06 900.000
59 Mawardi Kutu RT 06 900.000
60 Susri Handayani Kutu RT 04 900.000
61 Dwi Santoso Kutu RT 01 900.000
62 Panut Kedon RT 02 900.000
63 Wagiyem/Cipto Utomo Kedon RT 02 900.000
64 Kalvin Hudatama Kedon RT 03 900.000
65 Sasiyem Kedon RT 03 900.000
66 Budi Wiyono/Tuki Kedon RT 05 900.000
67 Ny Wakijem Mitro Utomo Kedon RT 01 900.000
68 Partinem Kedon RT 03 900.000
69 Ny Wadiyem Kedon RT 05 900.000
70 Siwiyanto Kedon RT 04 900.000
71 Tri Nurasanto Kedon RT 04 900.000
72 Anur Purwoko Kedon RT 02 900.000
73 Thomas Eko Widayat Kedon RT 02 900.000
74 Slamet Widodo Kedon RT 04 900.000
75 Basuki Zeni Rahman Kedon RT 04 900.000
76 Aan Nandi Kedon RT 04 900.000
77 Walidi Kedon RT 01 900.000
78 Panut Kedon RT 04 900.000
79 Maryatun Kaligondang RT 03 900.000
80 Parjiyo Kaligondang RT 04 900.000
92
81 Agustina Dwi Astuti Kaligondang RT 06 900.000
82 Riawan Kaligondang RT 05 900.000
83 Sumadi Kaligondang RT 01 900.000
84 Slamet Widada Kaligondang RT 06 900.000
85 Sudiyanto Kaligondang RT 05 900.000
86 Bonidi Kaligondang RT 04 900.000
87 Istanto Kaligondang RT 05 900.000
88 Riyawan Kaligondang RT 04 900.000
89 Beri Sannjaya Kaligondang RT 04 900.000
90 Bratas Pitoyo Kaligondang RT 05 900.000
91 Suroto Kaligondang RT 06 900.000
92 Dwi Antana Kaligondang RT 06 900.000
93 Iswanto Kaligondang RT 02 900.000
94 Murtinem Kaligondang RT 04 900.000
95 Siswohartono/Suparno Kaligondang RT 05 900.000
96 Een Rindiyani Kaligondang RT 06 900.000
97 Sugio Gedongan RT 06 900.000
98 Marwoto Gedongan RT 05 900.000
99 Sugiyanto Gedongan RT 06 900.000
100 Walio Diarjo Gedongan RT 06 900.000
101 Budi Saharjo/Sukardi Gedongan RT 02 900.000
102 Wagini Gedongan RT 02 900.000
103 Mujadi Gedongan RT 05 900.000
104 Rusdi Gedongan RT 03 900.000
105 Muhtar Alizafi Gedongan RT 03 900.000
106 Yudi Herawan Gedongan RT 01 900.000
107 Sarjio Gedongan RT 08 900.000
108 Samsudin Gedongan RT 02 900.000
109 Suherman Gedongan RT 02 900.000
110 Bardono Gedongan RT 02 900.000
111 Aminah Gedongan RT 03 900.000
112 Widodo Gedongan RT 06 900.000
113 Guntur Pramono Gedongan RT 04 900.000
114 Martini Gedongan RT 03 900.000
115 Sukarsilah Gedongan RT 01 900.000
116 Mujiono Gedongan RT 04 900.000
117 Siti Yuistiah Gedongan RT 06 900.000
118 Lina Oktaviani Gedongan RT 05 900.000
119 Wakijem Gedongan RT 01 900.000
120 Umbuk Gunungan RT 05 900.000
121 Samiya Trisna Utomo Gunungan RT 05 900.000
122 Faber Midiyan Pangaribuan Gunungan RT 03 900.000
123 Juminah Gunungan RT 07 900.000
93
124 Sodok Arja Wiyana Gunungan RT 06 900.000
125 Paijem Gunungan RT 01 900.000
126 Mugiyem Gunungan RT 03 900.000
127 Wariyanti Gunungan RT 08 900.000
128 Katarina Marwati Gunungan RT 03 900.000
129 Rubiyem Gunungan RT 07 900.000
130 Teguh Gunungan RT 07 900.000
131 Mujikem Gunungan RT 03 900.000
132 Rukilah Gunungan RT 04 900.000
133 Tumijem Gunungan RT 05 900.000
134 Agustinus Sumarno Gunungan RT 01 900.000
135 Aris Sugiyanto Gunungan RT 08 900.000
136 Marsudi Gunungan RT 06 900.000
137 Anung Bastiyanto Gunungan RT 05 900.000
138 Hartanyi Gunungan RT 02 900.000
139 Partinah Gunungan RT 04 900.000
140 Albertus Eko Apriyanto Gunungan RT 01 900.000
141 Rini Astusi Gunungan RT 03 900.000
142 Widarti Gunungan RT 08 900.000
143 Edi Astanto Gunungan RT 08 900.000
144 Ena Giani Gunungan RT 03 900.000
145 Iswati Jogodayoh RT 02 900.000
146 Siti Rokhani Jogodayoh RT 02 900.000
147 Wahyana Jogodayoh RT 02 900.000
148 Nur Zulfikar Jogodayoh RT 02 900.000
149 Satinem Jogodayoh RT 02 900.000
150 Narto Utomo, Ny Jogodayoh RT 02 900.000
151 Jumadi Jogodayoh RT02 900.000
152 Martolo Jogodayoh RT 02 900.000
153 Suyanto Jogodayoh RT 02 900.000
154 Aminah Jogodayoh RT 02 900.000
155 Suryanto Jogodayoh RT 02 900.000
156 Purwanto Jogodayoh RT 03 900.000
157 Utomo/Nurhadi Prawiro Jogodayoh RT 03 900.000
158 Suparjio Jogodayoh RT 02 900.000
159 Kartinah Jogodayoh RT 02 900.000
160 Ngadilah/Gito martoyo Jogodayoh RT 03 900.000
161 Stephanus Panut Riyanto Jogodayoh RT 02 900.000
162 Ridasko Bayu Sadewo Plumbungan RT 03 900.000
163 Wagio Plumbungan RT 01 900.000
164 Temas Budi Harjono Plumbungan RT 05 900.000
165 Suwardi Plumbungan RT 01 900.000
166 Sri Hartini Plumbungan RT 01 900.000
94
167 Galih Gibran Plumbungan RT 05 900.000
168 Ganang Prasetyo Plumbungan RT 04 900.000
169 P. Parinem Plumbungan RT 04 900.000
170 Glendi Damar Woyo Plumbungan RT 02 900.000
171 Nugroho Wisnu Wardoyo Plumbungan RT 02 900.000
172 Girdiyanto Plumbungan RT 01 900.000
173 Suwarto Plumbungan RT 01 900.000
174 Nanda Taufiq Handayanto Plumbungan RT 01 900.000
175 Sugito/ Gita Sumi Raharja Plumbungan RT 04 900.000
176 Tarjana Plumbungan RT 03 900.000
177 Baskara Plumbungan RT 03 900.000
178 Nantio Plumbungan RT 03 900.000
179 Al Iman Farudin Plumbungan RT 05 900.000
180 Istiyanto Plumbungan RT 03 900.000
181 Rohadi Plumbungan RT 03 900.000
182 Wagimin Plumbungan RT 04 900.000
183 Angger Ifud Krisnugroho Plumbungan RT 05 900.000
184 Sugeng Santosa Plumbungan RT 01 900.000
185 Sakiyem Plumbungan RT 05 900.000
186 Sigit Sulistya Plumbungan RT 01 900.000
187 Zunan Budi Arta Plumbungan RT 04 900.000
188 Sri Wahyuni Caben RT 05 900.000
189 Ririn Caben RT 01 900.000
190 Purwanto Caben RT 05 900.000
191 Adi Setyawan Caben RT 01 900.000
192 Agus Gunawan Caben RT 05 900.000
193 Agus Yuana Caben RT 04 900.000
194 Marwoto Caben RT 04 900.000
195 Valentinus Budi A Caben RT 06 900.000
196 Ratinem Caben RT 04 900.000
197 Wiyadi Yohanes Caben RT 04 900.000
198 Kerto Utomo Caben RT 05 900.000
199 Ponijan Caben RT 02 900.000
200 Wagiem/Panut Ny Caben RT 04 900.000
201 Ngadirah Caben RT 04 900.000
202 Sarwiyem Caben RT 06 900.000
203 Parto Woyono Caben RT 02 900.000
204 Marjo Utomo Caben RT 05 900.000
205 Joyo Kaminah Caben RTt 04 900.000
206 Jumari Caben RT 05 900.000
207 Sigit Triyono Caben RT 02 900.000
208 Sugiyo Caben RT 03 900.000
209 Wijiana Caben RT 05 900.000
95
210 Susilowati Al Caben RT 01 900.000
211 Sarjiem Caben RT 01 900.000
212 Waginem Caben RT 05 900.000
213 Isharyadi Caben RT 03 900.000
214 Tumilah Caben RT 02 900.000
215 Suparno Caben RT 05 900.000
216 Puji Hari Prasetyo Caben RT 04 900.000
217 Jumirin Caben RT 05 900.000
218 H. Sarono Caben RT 06 900.000
219 ST. Sunaryo Caben RT 05 900.000
220 Aris Caben RT 01 900.000
221 Muh Supardiono Caben RT 03 900.000
222 Samijan Caben RT 05 900.000
223 Suparjo Samen RT 02 900.000
224 Martomo Samen RT 03 900.000
225 Nardiyo Samen RT 03 900.000
226 Sakri Samen RT 04 900.000
227 Sarijo Samen RT 04 900.000
228 Widi Wiyono/Ponijan Samen RT 02 900.000
229 Noto Parjiono/Jiono Samen RT 04 900.000
230 Darmono Samen RT 01 900.000
231 Kawit/ widi Harjo Samen RT 01 900.000
232 Wahyu Triyono Samen RT 05 900.000
233 Mujiyem Samen RT 01 900.000
234 Maryanto Samen RT 01 900.000
235 Paijo Samen RT 06 900.000
236 Sutirah Samen RT 01 900.000
237 Ari Wibowo Samen RT 04 900.000
238 Bonijo Samen RT 04 900.000
239 Suratmi Samen RT 05 900.000
240 Mardilah Samen RT 05 900.000
241 Tumijah Samen RT 06 900.000
242 Gito Sutrisno/Paidi Samen RT 01 900.000
243 Noto Sutrisno Samen RT 04 900.000
244 Rr Sri Graharini Samen RT 05 900.000
245 Endri Lestari Samen RT 01 900.000
246 Etnusih Kurniyanto Samen RT 05 900.000
247 Heri Bertus Yuli Rustanta Gersik RT 01 900.000
248 B. Supanti Gersik RT 01 900.000
249 Gunawan Gersik RT 01 900.000
250 Mulyanta Gersik RT 01 900.000
251 Nurdin Aryanto Gersik RT 01 900.000
252 Avip Nurzanah Gersik RT 01 900.000
96
253 Wahadiyono Gersik RT 01 900.000
254 Bagus Joko Prakoso Gersik RT 01 900.000
255 Aris Martanto Gersik RT 01 900.000
256 Riwiyanto Gersik RT 02 900.000
257 Sardoyo Gersik RT 02 900.000
258 Sumini Gersik RT 02 900.000
259 Sumidah Gersik RT 02 900.000
260 Supandi Nggroto Gersik RT 03 900.000
261 Heri Yanto Gersik RT 03 900.000
262 Y Kuswanto Gersik RT 03 900.000
263 Solikin Gersik RT 04 900.000
264 Poniyem Gersik RT 04 900.000
265 Sobirin M. Indro Prasetyo Gersik RT 04 900.000
266 Sofyan M. Endro Prawiro Gersik RT 04 900.000
267 Yuni Slamet Gersik RT 05 900.000
268 Mujiono Gersik RT 05 900.000
269 Supirmo Gersik RT 05 900.000
270 Andri Zoki Priyanto Gersik RT 05 900.000
271 Jarwo Amiyanto Gersik RT 05 900.000
272 Septian Fauzi Etnanto Gersik RT 05 900.000
273 Saryanto Gersik RT 05 900.000
274 Rani Isdiyanto Gersik RT 05 900.000
275 Sugio Sugiharjo Gersik RT 05 900.000
276 Ngatijan Gersik RT 05 900.000
277 Setiyani Gersik RT 05 900.000
278 Wasidah Gersik RT 06 900.000
279 Suwondo Gersik RT 06 900.000
280 Sarjiyo Gersik RT 06 900.000
281 Wagiyem Gersik RT 06 900.000
282 Sugiyem Gersik RT 06 900.000
283 Daliyem Gersik RT 06 900.000
284 Ngadiman Gersik RT 06 900.000
285 Erwan Arvianto Nugroho Gersik RT 06 900.000
286 Mahmudi Bondalem RT 01 900.000
287 Waginah Bondalem RT 01 900.000
288 Jumirah Bondalem RT 09 900.000
289 Ponijan/Adi Sumarta Bondalem RT 07 900.000
290 Mijah/ tresno Utomo Bondalem RT 09 900.000
291 Sumardiono Bondalem RT 10 900.000
292 Tri Wiyatno/Sagiman Bondalem RT 09 900.000
293 Mujiono/Udi Wiyono Bondalem RT 10 900.000
294 Suroto/Pujo Sentono Bondalem RT 05 900.000
295 Sarjini/Marno Sutrisno Bondalem RT 04 900.000
97
296 Ponidi Hadi Siswoyo Bondalem RT 07 900.000
297 Endra Wahyuni Bondalem RT 07 900.000
298 Setyawan Bondalem RT 07 900.000
299 Tanti Ani Bondalem RT 06 900.000
300 Kliyem Setyo Utomo Bondalem RT 04 900.000
301 Siswo Utomo Bondalem RT 09 900.000
302 Tumirah Nrimo Rejo Bondalem RT 03 900.000
303 Maidi Hadi Purnomo Bondalem RT 09 900.000
304 Madiyo Utomo Bondalem RT 05 900.000
305 Surono Bondalem RT 05 900.000
306 Wahyu Rohadi Bondalem RT 07 900.000
307 Marto Dimejo Warni Bondalem RT 06 900.000
308 Siswanto Bondalem RT 02 900.000
309 Waluyo Bondalem RT 07 900.000
310 Joko Timur Bondalem RT 08 900.000
311 Giman Bondalem RT 01 900.000
312 Abdul Hakim Niagara Bondalem RT 01 900.000
313 Suyatno Kintelan RT 01 900.000
314 Nuryanto Kintelan RT 02 900.000
315 Wijang Santoso Kintelan RT 03 900.000
316 Sri Widodo Kintelan RT 04 900.000
317 Rajinah Kintelan RT 05 900.000
318 Dalinah Kintelan RT 06 900.000
319 Misyanto Kintelan RT 05 900.000
320 Slamet Kintelan RT 01 900.000
321 Wijiyati Kintelan RT 04 900.000
322 Slamet Kintelan RT 06 900.000
323 Eko Wahyu Utomo Kintelan RT 01 900.000
324 Supriyana Kintelan RT 04 900.000
325 Mursidah Kintelan RT 01 900.000
326 Tri Susanto Kintelan RT 02 900.000
327 Ngasriah Kintelan RT 05 900.000
328 Amat Marjani Kintelan RT 06 900.000
329 Sudiyem Kintelan RT 06 900.000
330 Asdwiyono Cepoko RT 06 900.000
331 Kartino Cepoko RT 03 900.000
332 Baryadi Cepoko RT 06 900.000
333 Nasrudin Cepoko RT 05 900.000
334 Ari Gun Cepoko RT 05 900.000
335 Agus Susanto Cepoko RT 03 900.000
336 Mimi Sayudi Cepoko RT 06 900.000
337 Suprihatin Cepoko RT 03 900.000
338 Bejo Cepoko RT 03 900.000
98
339 Suryono Haryawan Cepoko RT 07 900.000
340 Irwan Haryono Cepoko RT 02 900.000
341 Hendri Rahayu Cepoko RT 02 900.000
342 Lili Cepoko RT 05 900.000
343 Sunarti Cepoko RT 04 900.000
344 Kiswanto Cepoko RT 05 900.000
345 Ponijem Cepoko RT 01 900.000
346 Alviah Cepoko RT 07 900.000
347 Bariyem Cepoko RT 06 900.000
348 Rubinah Cepoko RT 07 900.000
349 Slamet Lestari Cepoko RT 02 900.000
350 Feri Suryono Cepoko RT 03 900.000
351 Nur Rahayu Cepoko RT 01 900.000
352 Saryanto Cepoko RT 05 900.000
353 Pairah Cepoko RT 02 900.000
Total 317.700.000
Sumber: Lampiran Peraturan Lurah Desa Sumbermulyo Nomor 7 Tahun 2020
Berdasarkan data di atas mengenai penerima Bantuan Langsung
Tunai Desa tahap 4,5 dan 6 dengan besaran Rp 300.000,00 per bulan
selama tiga bulan, Pedukuhan Gersik merupakan Pedukuhan dengan jumlah
penerima BLT-Desa tahap 4,5 dan 6 terbanyak yaitu sejumlah 38 KK.
Meskipun demikian, BLT-Desa ini merata di 16 Pedukuhan yang ada di
Desa Sumbermulyo. Terbentuknya data di atas tentunya sudah melewati
proses verifikasi yang dibahas dalam musyawarah khusus desa. Dengan
demikian diperoleh data by name sejumlah 353 penerima Bantuan
Langsung Tunai Desa pada tahap 4,5 dan 6.
Berdasarkan lampiran Peraturan Lurah Desa Sumbermulyo Nomor 7
Tahun 2020 tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai
Desa Tahap 4, 5 dan 6 Dampak Pandemi COVID-19 Desa Sumbermulyo
Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta,
dari 353 penerima BLT-Desa rata-rata mempunyai mata pencaharian
99
sebagai buruh tani serta dari 353 penerima BLT-Desa di atas, semuanya
merupakan data usulan yang belum terdata atau masuk dalam kategori
exclussion error. Selain itu mereka adalah masyarakat yang belum pernah
mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), belum pernah
mendapatkan Bantuan Sosial Tunai (BST), belum pernah mendapatkan
bantuan berupa sembako, bukan penerima Kartu Pra kerja dan belum
pernah mendapatkan bantuan lainnya. Oleh karena itu, mereka
mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Desa.
132
DAFTAR PUSTAKA
Adrian, Kevin. (2020). Memahami Epidemiologi dan istilah-istilahnya.
https://www.alodokter.com/memahami-epidemiologi-dan-istilah-
istilahnya. 28 November 2020.
Achidsti, Ashilly et.al. (2020). Tata Kelola Pendataan dan Penyaluran BLT-DD
Melalui Pasardesa.id sebagai Upaya Pencegahan Korupsi. Universitas
Nahdlatul Ulama: Yogyakarta
Ayu, Arima Andhika, Siahainenia, Royke Roberth, Kudubun. Prioritas
Penggunaan Dana Desa Jekawal Kabupaten Sragen di Era Pandemi
COVID-19. Jurnal Analisa Sosiologi Oktober 2020, 9(2): 551-566.
Bungin, Burham. (2017). Penelitian Kualitatif (Edisi Kedua). Jakarta: Kencana.
Collins English Dictionary. (2009). Complete & Unabridged 10th Edition.
William Collins Sons & Co. Ltd.
Creswell, John W. (2015). Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih diantara
Lima Pendekatan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Eko, Sutoro. (2020). Governing Perbuatan Memerintah.
https://www.youtube.com/watch?v=NG7IQkaJt4Q. 28 November 2020.
Daryanto. (1997). Kamus Indonesia Lengkap. Surabaya: Apollo
Hadari, Nawawi. (1989). Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas. Jakarta: PT.
Tema Baru.
Hasanah, Mauidotul. (2020). Dampak Postive dan Negative dari COVID-19.
https://www.kompasiana.com/mauidotulhasanah/5ea79ff4097f3621722bf
db2/dampak-positif-dan-negatif-dari-covid-19. 15 November 2020.
Hidayat, Endik. (2020). Implementasi Kebijakan Dana Desa untuk
Penanggulangan pandemi COVID-19. Volume 1 Edisi 3 Universitas
Pembangunan Nasional Veteran: Jawa Timur
Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2020). Pemerintah Berikan 6
Program Bantuan Tambahan Hadapi Pandemi Covid-19.
https://setkab.go.id/pemerintah-berikan-6-program-bantuan-tambahan-
hadapi-pandemi-covid-19/. 24 September 2020.
Indrawati, Sri Mulyani. (2017). Buku Saku Dana Desa, Dana Desa untuk
Kesejahteraan Rakyat. Jakarta: Sekretariat Kementerian Keuangan
Republik Indonesia.
133
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2020).
Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai - Dana Desa (BLT-Desa.
Jakarta: Sekretariat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. COVID-1 Update hingga 3
September 2020 Pukul 16.00 WIB. https://infeksiemerging.kemkes.go.id/.
24 September 2020.
Kurnianto, Tri Bambang. (2017). Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Akibat
Pengembangan Lingkar Wilis di Kabupaten Tulung Agung. Jurnal
Agribisnis Fakultas Pertanian Unita-Oktober 2017.
Malayu S.P Hasibuan. (2014). Manajemen, Dasar, Pengertian, dan Masalah.
Jakarta: Bumi Aksara.
Maulina, Rizka Mutiara. 2020. Sepekan Berjalan, DPRD Bantul Terima Ratusan
Aduan Warga Tak Terima Bansos.
https://jogja.suara.com/read/2020/06/18/124000/sepekan-berjalan-dprd-
bantul-terima-ratusan-aduan-warga-tak-terima-bansos?page=all. 30
Oktober 2020.
Maulita et al. (2015). Implementasi Penatausahaan, Pengelolaan dam Pelaporam
Alokasi Dana Desa Dalam Proses Pembangunan Desa Bimorejo
KecamatanWongsorejo Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015. Jurnal
Akutansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember: Jember.
Maun, Carly Erfly Fernando. (2020). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana
Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak COVID-19 di Desa
Talaitad Kecamatan Suluun Kabupaten Minahasa Selatan. UNSRAT.
Putri, Sherina Anjani, et.al. (2020). Pandemi Covid-19 Dalam Sudut Pandang
Demografi Sosial: Penyebaran, Tantangan, Dampak Sosial-Ekonomi Serta
Potensi Solusi. Universitas Indonesia: Jakarta.
Sandhi, Hefis Kurnia, Iskandar. (2020). Praktik Pengelolaan Dana Desa untuk
Penanganan COVID-19 (tudi pada Desa Bendo, Kecamatan Ponggok,
Kabupaten Blitar. Volume 3 Nomor 2.
Sanusi, Anwar. Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai– Dana Desa (BLT-
Desa. Jakarta: Sekretariat Kementerian PPN/Bappenas Republik
Indonesia.
Setyowati, Eka. (2019). TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA PADA
PERBEDAAN INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM): STUDI TIGA
DESA DI KABUPATEN MALANG. JISPO VOL. 9 No. 2 Edisi: Juli-
Desember Tahun 2019
134
Srirejeki, Kiky. (2015). Tata Kelola Keuangan Desa. Volume 15 Nomor 1.
https://jab.fe.uns.ac.id/index.php/jab/article/view/174 di akses pada 5
Februari 2021.
Sofyani. (2018). Penerapan Prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik. JATI Vol. 1
No. 1
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian yang Bersifat: eksploratif, enterpretatif,
interaktif dan konstruktif. Bandung: Alfabeta.
Suharsimi. (1993). Managemen Pengejaran Secara Manusiawi. Jakarta: Rineka
Cita
Suharsimi, Arikunta. (1988). Pengelolaan Kelas dan Siswa. Jakarta: CV. Rajawali,
Syarifudin, Ahmad. (2020). Ratusan Juta Dana Desa Dipakai Belanja Logistik
untuk Bantu Warga Miskin Terdampak COVID-19.
https://jogja.tribunnews.com/2020/04/04/ratusan-juta-dana-desa-dipakai-
belanja-logistik-untuk-bantu-warga-miskin-terdampak-covid-19.
Widiyani, Roshma. (2020). Dampak Positif dan Negarif Virus Corona yang Bisa
jadi Pelajaran. https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-
5106402/dampak-positif- dan- negatif- virus-corona- yang-bisa -jadi
pelajaran. 30 Oktober 2020
Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undangan Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas
135
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2020.
Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146 / Huk / 2013 tentang
Penetapan Kriteria Dan Pendataan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu
Peraturan Lurah Desa Sumbermulyo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumbermulyo Tahun Anggaran
2020.
Peraturan Lurah Desa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Penerima
Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak
COVID-19.
Peraturan Lurah Desa Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Penerima
Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak
COVID-19.
Dokumen lain-lain:
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa
Sumbermulyo Tahun 2016-2022.
Dokumen Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun
Anggaran 2019 Desa Sumbermulyo.
Dokumen Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun
Anggaran 2020 Desa Sumbermulyo.
Dokumen Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Desa
Sumbermulyo Semester I.
Dokumen Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Desa
Sumbermulyo Semester II.
Dokumen Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa Tahap 1, 2, 3, 4, 5 dan
6 Desa Sumbermulyo.