Upload
lamthu
View
220
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015
3. Pencemaran (Situ, Sungai, Air tanah, Laut, Udara)
4. Permukiman
5. Penanganan Sampah
Dari isu-isu utama di atas, banjir dan kemacetan lalu lintas merupakan isu yang paling mendapat
perhatian serius baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat.
a. Banjir
Status
Sumber : BPBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015
Keterangan :
C. Isu-isu Utama Lingkungan Hidup di Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2015
Secara umum gambaran isu-isu yang mempengaruhi kualitas lingkungan hidup di Provinsi DKI
Jakarta pada Tahun 2015 tidak terlalu berbeda apabila dibandingkan dengan Tahun 2014
walaupun sudah banyak pembenahan dalam upaya meningkatkan penanganan kualitas
lingkungan diantaranya adalah:
1. Banjir
2. Transportasi
SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015
Banjir merupakan masalah utama
yang dihadapi oleh pemerintah
Provinsi DKI Jakarta, hal ini terjadi
selain secara geografis posisi DKI
Jakarta merupakan daerah dataran
rendah dan sebagai Daerah Aliran
Sungai (DAS) sebanyak 13 buah
diantaranya sungai Ciliwung,
Pesanggrahan, Cipinang,
Moorkevart, Krukut, serta adanya
curah hujan yang rata-rata 2.000 mm dengan maksimum curah hujan tertinggi pada bulan
Januari-Maret dan adanya penurunan tanah akibat pembangunan dan penyedotan air tanah
yang terus terjadi juga kepadatan penduduk yang rata-rata mencapai 15.211,90 Jiwa/Km2
(Tabel DE-1 Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015) akibat adanya urbanisasi dan
bertambahnya penduduk akibat angka kelahiran, serta banyaknya jumlah rumah tangga miskin
yang mencapai 286.075 KK dari seluruh Rumah Tangga di DKI Jakarta yang mencapai
2.659.205 KK (Tabel SE-1, Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015), dimana dari jumlah
tersebut yang masuk kategori kumuh sebanyak 947.298 KK dan yang menempati bantaran
sungai sebanyak 102.395 KK {Tabel SE-1B (T) Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015}
dan jumlah wilayah yang terdampak pada tahun 2015 di Provinsi DKI Jakarta adalah sebanyak
89 kecamatan dan 217 kelurahan dengan nilai kerugian Rp. 5.042.927.115.276 {Tabel BA-1A
(T) Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015} dan kurangnya lahan terbuka hijau, serta
kondisi drainase yang buruk tersebar di lima wilayah kota DKI Jakarta menjadi salah satu sebab
terjadinya bencana banjir yang terus menggenangi kota di Jakarta.
Tekanan (Pressure)
Pada musim penghujan curah hujan yang tinggi di daerah hulu (Bogor) menyebabkan sungai
tidak mampu menampung volume air dikarenakan adanya alih fungsi hutan di daerah puncak
menjadi daerah permukiman. Aktifitas pembangunan di wilayah hulu yang kurang
memperhatikan kelestarian lingkungan menyumbang terjadinya sedimentasi di wilayah hilir
yang mengakibatkan pendangkalan sungai yang akhirnya tidak mampu menampung volume
air pada musim hujan.
Intensitas pembangunan yang pesat di Provinsi DKI Jakarta menyebabkan berkurangnya
daerah resapan air. Kondisi tersebut terus diperparah dengan banyaknya permukiman kumuh
di beberapa bantaran sungai yang penduduknya rata-rata mempunyai kesadaran rendah
dalam membuang sampah, banyaknya penyedotan air tanah serta kepadatan penduduk yang
Kondisi Banjir Kampung Pulo Jakarta Timur
SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015
rata-rata mencapai 15.211,90 Jiwa/Km2 (Tabel DE-1 Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun
2015), akibat adanya urbanisasi dan bertambahnya penduduk akibat angka kelahiran, serta
banyaknya jumlah rumah tangga miskin yang mencapai 286.075 KK dari seluruh Rumah
Tangga di DKI Jakarta yang mencapai 2.659.205 KK (Tabel SE-1 Data SLHD Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2015), dimana dari jumlah tersebut yang masuk kategori kumuh sebanyak
947.298 KK dan yang menempati bantaran sungai sebanyak 102.395 KK {Tabel SE-1B (T),
Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015}. Perilaku masyarakat Jakarta terutama di
sepanjang bantaran sungai yang selalu membuang sampah disungai dan pembangunan
rumah liar disepanjang bantaran kali juga menambah mempercepat terjadinya penyempitan
sungai akhirnya mengurangi kecepatan aliran air menuju ke arah hilir (laut) serta tingginya
curah hujan di Provinsi DKI Jakarta {Tabel SD-22A (T), Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun
2015}, serta persentase ruang terbuka hijau di Jakarta yang masih relatif sedikit (9,10 % pada
tahun 2015) belum ideal apabila dibandingkan dengan luas wilayah DKI Jakarta yang mencapai
662,33 Km2 (Tabel DE-1 Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015).
Response
Pengerukan waduk Pluit, pemasangan Site Pile Kampung Pulo dan Pembongkaran rumah sepanjang Kali Gendong
Berbagai upaya telah dilakukan dalam mengatasi banjir oleh Pemerintah DKI Jakarta pada
tahun 2015 anggaran yang telah disiapkan untuk melakukan normalisasi waduk dan kali
sebagai program penanggulangan banjir, telah dianggarkan sebesar Rp 3 triliun, selin hal
tersebut diatas pemerintah DKI Jakarta juga membangun rumah susun untuk relokasi warga
bantara sungai dan waduk {Tabel UP-2D (T) Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015} di
semua wilayah DKI Jakarta, penambahan pompa pada waduk dan pintu air pengendali banjir
{Tabel BA-1B (T) Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015} dan penyediaan rumah susun
sewa bagi warga yang kurang mampu {Tabel UP-2C (T) Data SLHD Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2015}, pembuatan sodetan untuk mengurangi beban volume sungai Ciliwung dan
Cipinang dengan mengalirkan ke Banjir Kanal Timur, serta pengembalian fungsi waduk
sebagai tempat penampungan air seperti waduk Pluit dan waduk Ria-rio dll, menerima Pekerja
Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang ditempatkan dimasing-masing kelurahan sesuai
dengan kebutuhan antara 45-75 orang disetiap kelurahan untuk membantu penanganan
kebersihan sungai dan jalan pada 267 Kelurahan di wilayah DKI Jakarta selain itu dibantu
SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015
dengan Pasukan Biru yang tersebar di lima wilayah kota dari Dinas Tata Air Provinsi DKI
Jakarta sebanyak 304 pekerja dengan rincian yang bertanggung jawab menangani aliran Timur
sebanyak 50 pekerja, aliran Tengah sebanyak 10 pekerja, aliran Barat sebanyak 52 pekerja,
dan diperbantukan di wilayah Jakarta Pusat sebanyak 33 pekerja, diperbantukan di wilayah
Jakarta Barat sebanyak 52 pekerja, diperbantukan di wilayah Jakarta Selatan sebanyak 96
pekerja dan diperbantukan di wilayah Jakarta Timur sebanyak 11 pekerja untuk melakukan
normalisasi saluran di sepanjang jalan arteri dan sepadan sungai yang selama ini digunakan
sebagai tempat tinggal para pendatang untuk mengadu nasib di kota Jakarta serta melakukan
sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan
Sampah di DKI Jakarta di setiap kelurahan dan Kecamatan.
b. Kemacetan Lalu Lintas di Provinsi DKI Jakarta
Status
Kemacetan di Harmoni, MT Haryono dan depan Polda Metro Jaya
Pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 yang menetapkan bahwa Pemerintahan
Provinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, adalah
salah satu pendorong warga Indonesia untuk mengadu nasib dan merubah kehidupan menjadi
lebih baik yang menjadi sebab terus terjadinya kemacetan lalu lintas pemerintah DKI Jakarta.
Dengan jumlah penduduk yang mencapai 10.177.931 jiwa pada Tahun 2015 (Tabel DE-1 Data
SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015) dan luas wilayah yang mencapai 662,33 Km2, serta
panjang jalan di DKI Jakarta pada Tahun 2015 yang hanya sepanjang 6.257,57 Km {Tabel SP-
2D (T) Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015} yang terdiri dari Jalan Nasional sepanjang
142,65 Km, Jalan Provinsi sepanjang 1.348,85 Km, Jalan Kabupaten/Kotamadya sepanjang
4.642,60 Km dan Jalan Tol sepanjang 123,48 Km, dengan jumlah kendaraan pada Tahun 2014
sebesar 13.938.807 buah kendaraan {Tabel SP-2D (T) Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun
2015} serta jumlah kendaraan menurut jenis kendaraan termasuk kendaraan pribadi dan
umum yang mencapai 17.523.967 kendaraan (Tabel SP-2 Data SLHD Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2015) yang menyebabkan kota Jakarta sangat sulit dalam mengurangi kemacetan pada
saat-saat tertentu.
SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015
Tekanan (Pressure)
Dengan jumlah penduduk DKI Jakarta pada Tahun 2015 yang mencapai 10.177.931 jiwa pada
Tahun 2015 (Tabel DE-1 Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015) dan luas wilayah yang
mencapai 662,33 Km2, serta jumlah kendaraan bermotor yang mencapai 17.523.967
kendaraan (Tabel SP-2 Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015), serta panjang jalan di
DKI Jakarta pada Tahun 2015 yang hanya sepanjang 6.257,57 Km {Tabel SP-2D (T) Data
SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015}, serta jumlah kendaraan menurut jenis kendaraan
termasuk kendaraan pribadi dan umum yang mencapai 17.523.967 kendaraan (Tabel SP-2
Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015), serta adanya pembangunan jalan layang serta
proses pengerjaan Mass Rapid Transid (MRT) menyebabkan masalah kemacetan lalu lintas,
menjadi permasalahan yang perlu mendapat prioritas penanganan di Provinsi DKI Jakarta.
Kemacetan selain disebabkan kondisi tersebut diatas juga disebabkan kurangnya disiplin
warga diantaranya, perilaku sebagian besar pengguna jalan yang belum tertib/tidak disiplin,
masalah parkir kendaraan yang belum memadai dan tidak tertib, penyalahgunaan badan jalan
untuk parkir dan pedagang kaki lima menjadi beban kota Jakarta saat ini dalam mengatasi
permasalahan kemacetan di DKI Jakarta. Berbagai masalah yang saling berkorelasi inilah yang
menyebabkan masalah transportasi DKI Jakarta menjadi semakin kompleks. Dari beberapa
penyebab kemacetan tersebut diatas secara eksplisit terlihat bahwa penyebab utama
kemacetan lalu lintas adalah jumlah kendaraan bermotor terutama kendaraan bermotor pribadi
yang semakin banyak dan mobilitasnya (penggunaannya) yang semakin tinggi dari segi ruang
dan waktu yang menjadi sebab kemacetan di Jakarta dari tahun ke tahun terus menjadi beban
di kota Jakarta.
Response
Pengadaan Moda sarana Transportasi Busway, Pembangunan jalan layang Casablanca dan pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) di Provinsi DKI Jakarta
Dengan kondisi Jakarta saat ini upaya yang telah dilakukan dalam mengurangi kemacetan
diantaranya melakukan pembenahan disegala lini termasuk pembangunan infrastruktur dan
sumberdaya manusianya, melakukan pembangunan koridor bus way dari koridor I sampai XII
dengan jumlah pengguna mencapai 111.629.305 orang {Tabel SP-2B (T) Data SLHD Provinsi
SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015
DKI Jakarta Tahun 2015} serta mengintegrasikan semua moda transportasi (Komuter Line,
APTB, Bus Sedang dan nantinya Mass Rapid Transid menjadi salah satu upaya mengatasi
permasalahan kemacetan di Provinsi DKI Jakarta, selain adanya parkir meter yang sudah mulai
diterapkan pada sebagian area parker DKI Jakarta dan saat ini sudah mulai dikaji adanya
kebijakan tentang pembatasan kendaraan juga membuat angkutan masal yang bisa menarik
para pengguna kendaraan pribadi agar bisa beralih ke angkutan masal, serta kebijakan lain
yang saling mendukung. Saat ini Pemda DKI Jakarta pada tahun 2015 sedang menyelesaikan
pembangunan Flyover sebanyak 55 buah, Underpass sebanyak 10 buah, jalan layang non tol
sebanyak 2 buah, sedangkan pembangunan Flyover dan Underpass yang telah dilaksanakan
pembangunannya mulai tahun 1975 adalah sebanyak 172 buah, dan jumlah kendaraan
busway yang beroperasi sampai dengan tahun 2015 adalah sebanyak 669 buah kendaraan
{Tabel SP-2A (T) Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015} dengan jumlah penumpang
mencapai 111.829.305 orang {Tabel SP-2B (T) Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015}.
c. Pencemaran (Situ, Sungai, Air tanah, Laut, Udara)
Status
Kondisi Pencemaran Laut, Pencemaran Sungai di Pintu Air Manggarai dan Pencemaran Udara dari Kendaraan Bermotor
Apabila dilihat dari beban limbah industri skala menengah dan besar di wilayah DKI Jakarta
yang menghasilkan limbah BOD 17.818,18 Ton/Tahun, COD 1.673,14 Ton/Tahun, TSS 7.849
Ton/Tahun dan lainnya 212,35 Ton/Tahun (Tabel SP-1 Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun
2015) dan jumlah industri skala menengah dan besar sebanyak 1.226 industri {Tabel SP-1B
(T) Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015} serta jumlah industri skala kecil yang
mencapai 34.994 industri {Tabel SP-1D (T) Data SLHD Provinsi DKI Jakarta}, dan perkiraan
emisi CO2 dari konsumsi energi dari sektor pengguna yang mencapai 206.797.291,456
Ton/Tahun {Tabel SP-3E (T) Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015} serta kepadatan
penduduk yang rata-rata mencapai 15.211,90 Jiwa/Km2 (Tabel DE-1 Data SLHD Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2015) menjadikan beban pencemaran Situ, Sungai, Air Tanah, Laut dan Udara
di DKI Jakarta akan menjadi semakin parah apabila tidak mulai dilakukan pengawasan secara
sungguh-sungguh, hal ini terlihat data yang menunjukkan bahwa kondisi Situ, Sungai, Air
Tanah, Laut dan Udara di DKI Jakarta masih banyak yang diatas ambang batas (Tabel SD-14,
SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015
SD-15, SD-16 SD-17 dan SD-18 Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015). Hal ini bisa
terjadi karena selain banyaknya tempat usaha yang membuang limbahnya tidak sesuai dengan
aturan yang telah di tetapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta, juga karena banyaknya warga
masyarakat yang tidak peduli terhadap cara penanganan sampah dan limbah rumahtangga
sesuai aturan yang benar akan menjadi permasalahan yang terus meningkat terhadap
buruknya kualitas lingkungan di wilayah DKI Jakarta.
Tekanan (Pressure)
Dengan jumlah penduduk yang mencapai 10.177.931 jiwa dan luas wilayah yang mencapai
662,33 Km2, serta kepadatan penduduk yang rata-rata mencapai 15.211,90 Jiwa/Km2 (Tabel
DE-1 Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015) dan jumlah rumah tangga miskin yang
mencapai 286.075 KK dari seluruh Rumah Tangga di DKI Jakarta yang mencapai 2.659.205
KK (Tabel SE-1, Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015), dimana dari jumlah tersebut
yang masuk kategori kumuh sebanyak 947.298 KK dan yang menempati bantaran sungai
sebanyak 102.395 KK {Tabel SE-1B (T), Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015}, serta
jumlah kendaraan bermotor yang mencapai 17.523.967 kendaraan (Tabel SP-2 Data SLHD
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015), beban industri skala menengah dan besar di wilayah DKI
Jakarta yang menghasilkan limbah BOD 17.818,18 Ton/Tahun, COD 1.673,14 Ton/Tahun,
TSS 7.849 Ton/Tahun dan lainnya 212,35 Ton/Tahun (Tabel SP-1 Data SLHD Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2015) dan jumlah industri skala menengah dan besar sebanyak 1.226 industri
{Tabel SP-1B (T) Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015} serta jumlah industri skala
kecil yang mencapai 34.994 industri {Tabel SP-1D (T) Data SLHD Provinsi DKI Jakarta},
perkiraan emisi CO2 dan konsumsi energi dari sektor pengguna yang mencapai
206.797.291,456 Ton/Tahun {Tabel SP-3E (T) Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015}
menyebabkan masalah pencemaran lingkungan adalah masalah pokok yang harus segera
diselesaikan dengan segera diselesaikan.
Response
Pembuatan Hutan Kota di Daerah Semanggi, Penataan Kampung Pulo dan Penataan Situ Lembang Jakarta Pusat.
Dengan adanya permasalahan tersebut diatas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah banyak
melakukan upaya pembenahan dan meningkatkan pengawasan pada dunia usaha untuk
SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015
penanganan kualitas udara diantaranya melakukan pengawasan Emisi Cerobong Aktif {Tabel
UP-4A (T) Data SLHD Provinsi DKI Jakarta}, Pengawasan Izin Lingkungan (Tabel UP-4 Data
SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015), melakukan evaluasi Dokumen Lingkugan (Tabel UP-
3 Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015), mengurangi beban pencemaran sungai dan
waduk diantaranya melakukan penantaan rumah yang masuk kategori kumuh sebanyak
947.298 KK dan yang menempati bantaran sungai sebanyak 102.395 KK {Tabel SE-1B (T),
Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015}, melakukan pengerukan sungai dan waduk
{Tabel UP-8C (T), Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015}, melakukan
normalisasi sungai dan waduk {Tabel UP-8C (T), Data SLHD Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2015}, dan melakukan pembangunan rumah susun bagi warga yang
terkena penertiban bangunan disepanjang bantara sungai waduk {Tabel UP-2D (T),
Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015}, untuk pengendalian pencemaran
udara maka kebijakan dalam penangggulangan pencemaran udara diantaranya
menerbitkan Perda 2/2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Pergub 92/2007
tentang Uji Emisi Kendaraan Bermotor (Kewajiban Uji Emisi Kendaraan Bermotor
setiap 6 bulan sekali), serta Pergub 31/2008 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang
Kendaraan Bermotor.sedangkan untuk mengurangi beban pencemaran air tanah
diantaranya melakukan pembangunan IPAL Komunal dan IPAL terpusat dimana pada
tahun 2015 telah dilaksanakan pembuatan (Detail Enginering Desain (DED) yang
diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan limbah sebesar 85 persen di wilayah
DKI Jakarta pada Tahun 2032 dan pembangunan IPAL Terpusat di Kepulauan Seribu.
Menerbitkan berbagai peraturan diantaranya Peraturan Gubernur Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Nomor 122 Tahun 2005 tentang Pengelolan Air Limbah
Domestik di Provinsi DKI Jakarta, Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 220 Tahun 2010 tentang Perizinan Pembuangan Air
Limbah, Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2863
Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib
dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup di Provinsi daerah
Khusus Ibukota Jakarta, Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Nomor 189 Tahun 2002 tentang Jenis Usaha yang Wajib dilengkapi
Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan
(UPL) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan melakukan kerjasama dengan
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan serta Corporate Social
Responsibility (SCR) yang sangat peduli terhadap penanganan lingkungan di
Provinsi DKI Jakarta.
SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015
d. Permukiman
Status
Kondisi permukiman kumuh di bantaran kali Kampung Pulo, Manggarai dan Penjaringan
Kemiskinan merupakan masalah yang ditandai oleh berbagai hal antara lain rendahnya kualitas
hidup penduduk, terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya dan rendahnya mutu
layanan kesehatan, gizi anak, dan rendahnya mutu layanan pendidikan. Dengan jumlah
penduduk yang mencapai 10.177.931 jiwa dan luas wilayah yang hanya 662,33 Km2, serta
kepadatan penduduk yang rata-rata mencapai 15.211,90 Jiwa/Km2 (Tabel DE-1 Data SLHD
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015) dan jumlah rumah tangga miskin yang mencapai 286.075
KK dari seluruh Rumah Tangga di DKI Jakarta yang mencapai 2.659.205 KK (Tabel SE-1,
Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015), apabila dilihat dari persentase menurut jenis
dinding terluas masih ada yang berdinding kayu 4,75 persen dan bambu 0,15 persen {Tabel
SE-1C (T), Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015}, persentase menurut jenis lantai yang
masih menggunakan tanah adalah sebesar 0,35 persen persen {Tabel SE-1E (T), Data SLHD
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015}, jumlah rumah tangga yang masih menggunakan fasilitas
bersama untuk buang air besar sebanyak 427.517 KK (Tabel SP-8, Data SLHD Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2015) dan rumah yang masuk kategori kumuh sebanyak 947.298 KK dan yang
menempati bantaran sungai sebanyak 102.395 KK {Tabel SE-1B (T), Data SLHD Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2015}, apabila dilihat pada data diatas permasalahan kemiskinan adalah
permasalahan yang perlu menjadi prioritas penanganan selain permasalahan pencemaran,
kemacetan dan banjir yang selama ini juga menjadi isu yang sangat penting di Ibukota Negara
Republik Indonesia ini.
Tekanan (Pressure)
Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Jakarta merupakan satu-
satunya kota di Indonesia yang memiliki status setingkat Provinsi. Karena statusnya sebagai
Ibukota Indonesia, sorotan terhadap masalah perekonomiannya sering terpublikasi, pada
mulanya adalah kemiskinan, lalu pengangguran. Kemudian kekerasan dan kejahatan [crime].
Martin Luther King [1960] mengingatkan, "you are as strong as the weakestof the people." Kita
tidak akan menjadi bangsa yang besar kalau mayoritas masyarakatnya masih miskin dan
SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015
lemah. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 10.177.931 jiwa dan luas wilayah yang
mencapai 662,33 Km2, serta kepadatan penduduk yang rata-rata mencapai 15.211,90
Jiwa/Km2 (Tabel DE-1 Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015), dengan adanya migran
masuk di Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2015 sebesar 3.872.958 jiwa {Tabel DE-2D (T),
Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015} serta sedikitnya lapangan pekerjaan yang hanya
sebesar 2.924.653 pekerjaan jiwa {Tabel DE-3C (T), Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun
2015} maka banyak warga yang memaksakan untuk hidup di tempat yang kurang layak
menjadi tempat tinggal, hal ini bisa dlihat dari jumlah rumah tangga miskin yang mencapai
286.075 KK (Tabel SE-1, Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015). Dengan kepadatan
penduduk yang terus meningkat akibat adanya urbanisasi dari kota-kota lain ke DKI Jakarta
serta sedikitnya lapangan kerja dan pendidikan yang tidak sesuai dengan lapangan kerja yang
ada saat ini, menjadi beban kota Jakarta dalam melakukan pembenahan kemiskinan, hal ini
terjadi karena penduduk yang sudah menetap di kota Jakarta akan menempati daerah-daerah
yang seharusnya tidak boleh menjadi tempat hunian, diantaranya kolong jembatan, bantaran
kali, ruang terbuka hijau dll.
Response
Rumah Susun Jatinegara, Rumah Susun Angke dan Rumah Susun Cipinang Muara
Selama ini berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan d Provinsi DKI
Jakarta diantaraya melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan pendidikan,
perluasan kesempatan kerja dan sebagainya. Pemerintah DKI Jakarta telah banyak
mengeluarkan kebijakan program-program yang bertujuan untuk mengurangi tingkat
kemiskinan diantaranya melakukan pembangunan rumah susun bagi warga yang terkena
penertiban bangunan disepanjang bantaran sungai waduk {Tabel UP-2D (T), Data SLHD
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015}, membebaskan warga DKI Jakarta yang menempati rumah
susun dalam menggunakan kendaraan bus way dari koridor I sampai XII {Tabel SP-2B (T)
Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015}, menyiapkan program beras miskin yang
memungkinkan bagi penduduk miskin untuk membeli beras dengan harga yang jauh lebih
murah dibandingkan dengan harga beras yang ada di pasar, memberikan program Kartu
Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan program bantuan operasional (BOS) agar
SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015
penduduk miskin dapat pemperoleh pendidikan dasar yang layak, selanjutnya juga membuat
program-program dan kebijakan yang antara lain: (i) pemberantasan buta huruf, dapat
dilakukan dengan program Keaksaraan Fungsional yang dilanjutkan dengan Program Kejar
Paket A B C, (ii) peningkatan pertumbuhan ekonomi, dapat dilakukan dengan fokus
pembangunan pada sektor kunci (leading sector) 14 yang ada di DKI Jakarta yang dilanjutkan
dengan pemerataan distribusi pendapatan dengan pengoptimalan pemungutan pajak dan
penegakan hukum, dan (iii) penciptaan iklim investasi, dengan memperbaiki sistem birokrasi,
manajemen, infrastruktur, pajak serta menciptakan input/sumber daya yang mendukung, high
return expectation, dan stabilitas ekonomi politik dalam negeri selain hal tersebut diatas
pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pembangunan IPAL Komunal dan IPAL terpusat
dimana pada tahun 2015 telah dilaksanakan pembuatan (Detail Enginering Desain (DED) yang
diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan limbah sebesar 85 persen di wilayah DKI
Jakarta pada Tahun 2032 dan pembangunan IPAL Terpusat di Kepulauan Seribu dan
pembangunan IPAL Komunal bantuan IDB sanimas di lima wilayah kota Provinsi DKI Jakarta
sebanyak 44 lokasi dan penataan rumah kumuh menjadi rumah deret dll.
e. Penanganan Sampah.
Status
Penumpukan Sampah di Provinsi DKI Jakarta
Dengan jumlah penduduk yang mencapai 10.177.931 jiwa dan luas wilayah yang hanya 662,33
Km2, serta kepadatan penduduk yang rata-rata mencapai 15.211,90 Jiwa/Km2 (Tabel DE-1
Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015) dan jumlah rumah tangga di DKI Jakarta yang
mencapai 2.659.205 KK (Tabel SE-1, Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015), dimana
dari jumlah tersebut yang masuk kategori kumuh sebanyak 947.298 KK dan yang menempati
bantaran sungai sebanyak 102.395 KK {Tabel SE-1B (T), Data SLHD Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2015} dan perkiraan jumlah sampah menurut sumber adalah sebanyak
27.988,73 M3/Hari {Tabel SP-9D (T), Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun
2015}. Kondisi ini mengharuskan bahwa penanganan masalah sampah menjadi
masalah prioritas yang harus segera diselesaikan.
SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015
Tekanan (Pressure)
Dengan jumlah penduduk yang mencapai 10.177.931 jiwa dan luas wilayah yang mencapai
662,33 Km2, serta kepadatan penduduk yang rata-rata mencapai 15.211,90 Jiwa/Km2 (Tabel
DE-1 Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015), dengan adanya migran masuk di Provinsi
DKI Jakarta pada Tahun 2015 sebesar 3.872.958 jiwa {Tabel DE-2D (T), Data SLHD Provinsi
DKI Jakarta Tahun 2015} serta sedikitnya lapangan pekerjaan yang hanya sebesar 2.924.653
pekerjaan jiwa {Tabel DE-3C (T), Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015} maka banyak
warga yang memaksakan untuk hidup di tempat yang kurang layak menjadi tempat tinggal, hal
ini bisa dlihat dari jumlah rumah tangga miskin yang mencapai 286.075 KK (Tabel SE-1, Data
SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015). perkiraan jumlah sampah menurut sumber adalah
sebanyak 27.988,73 M3/Hari {Tabel SE-9D (T) Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015}
mengakibatkan penanganan sampah masih banyak terkendala, baik pada masalah
pengangkutan dan pada penampungan akhir.
Response
Pengadaan Kendaraan Angkut Sampah, TPA Bantar Gebang, Pekerja Prasarana dan Sarana Umum (PPSU)
Dengan adanya permasalahan tersebut diatas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah banyak
melakukan upaya pembenahan dan meningkatkan upaya diantaranya pengadaan kendaraan
pengangkut sampah, perekrutan Pekerja Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) serta
membuat “Aplikasi Qlue” yang bisa diakses semua warga di DKI Jakarta baik dalam layanan
penanganan kebersihan, penanggulangan banjir dan pengaduan lainnya demi terciptanya
warga DKI Jakarta yang bisa menikmati kotanya dengan nyaman dan pendampingan warga
terhadap pengelolaan bank sampah, 3R, dan komposting yang berjumlah 262 kegiatan {Tabel
SP-9E (T) Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015} serta penerbitan Peraturan daerah
Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dan. pada tahun 2015
telah diadakan penambahan jumlah kendaraan operasional yang digunakan dalam
penanganan sampah di DKI Jakarta adalah 1.271 kendaraan {Tabel SP-6E (T) Data SLHD
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015}, selain hal tersebut pemerintah DKI Jakarta juga telah
memperdayakan pengolahan sampah dari sumbernya diantaranya dengan membuat bank
SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015
sampah dan penanganan sampah dengan 3R {Tabel SP-9E (T) Data SLHD Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2015}, serta penerbitan Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2013 tentang
Pengolahan Sampah. Khususnya pada Pasal 20 butir 1 yang menyebutkan, Setiap orang wajib
melaksankan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dengan cara: a.
Menggunakan sedikit mungkin kemasan dan/atau produk yang menimbulkan sampah; b.
Menggunakan kemasan dan/atau produk yang dapat dimanfaatkan kembali dan/atau mudah
terurai secara alami; c. Menggunakan kemasan dan/atau produk yang ramah lingkungan; dan
d. Memanfaatkan kembali smapah secara aman bagi kesehatan. Serta pasal 22 butir 1 yang
menyebutkan, Pengurangan sampah sebagimana dimaksudkan dalam pasal 19, dilakukan
dengan cara: a. Menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang
dan/atau bahan yang mudah terurai oleh proses alam; dan/atau b. Mengumpulkan dan
menyerahkan kembali sampah dari kemasan dan/atau produk yang sudah digunakan.