Tugas ujian akhir semester
TUGAS UJIAN AKHIR SEMESTERPEMBOLEHAN KEPEMILIKAN PROPERTI UNTUK
PIHAK ASING, DENGAN SARAT-SARAT TERTENTU UNTUK MENGANGKAT PAJAK
DALAM NEGARA INDONESIANIM : 201469010015
Nama : M. Muhid murtadlo
UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN
FAKULTAS TEKNIK SIPIL
Sebelum di revisi
Tugas ujian akhir semester
PROPERTI ASING YANG MENJANJIKAN NAIKNYA PAJAK UNTUK NEGARA
INDONESIA
UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN
PRORRAM STUDY TEKNIK SIPIL
201469010015
M. muhid murtadl
(BAHASA INDONESIA)
ASING BOLEH MEMILIKA PROPERTI
Setelah sekian lama menjadi wacana, pemerintahan akhirnya
memberi lampu hijau mengenai kepemilikan properti oleh pihak asing.
Pemerintah menyetujui pihak asing memiliki properti dengan kategori
apartemen mewah. Menkeu bambang brodjonegoro menyebutkan bahwa saat
ini pemerintah tengah menggodok payung hukumnya.
hak milik asing ini sebenarnya tinggal aturan hukumnya. Namun,
yang pasti, kalaupun pihak asing diperbolehkan, itu hanya untuk
apartemen, bukan landed house. Untuk apartemennya pun, ada harga
minimumnya, itu kita nanti kelompokkan ke ketagori mewah, jelasnya
saat berdiskusi dengan pelaku usaha terkait dengan upaya mendorong
pertumbuhan ekonomi di gedung kemenkeu kemarin(13/5).
Kepemilikan oleh pihak asing di harapkan bisa membantu
pertumbuhan sektor properti dalam negeri. Karena itu, data
kepemilikan properti khususnya apartemen harus ditertibkan.
Disamping itu, pengenaan pajak properti mewah juga mengacu pada
kepemilikan asing tersebut. Pemerintah pun membutuhkan data lengkap
soal pengalihan apartemen.
Dirjen pajak Sigit Priadi Pramudito menungkapkan, Negara
tetangga seperti Malaysia dan singapura telah menerapkan
kepemilikan asing di Sektor properti. Menurut dia, hal tersebut
tidak mendorong penerimaan Negara melalui pajak. Kerena itu
pihaknya berharap, begitu payung hukum disahkan, banyak pihak asing
yang berminat membeli properti di Indonesia.
Ketua umum DPP Real Estate Indonesia(REI) Eddy Hussey
menyatakan, kajian terkait dengan kepemilikan property pihak asing
itu sudah lama dibahas. Dia berharap ketentuan tersebut bisa segera
direalisasikan sehingga bisa membantu menambah penerimaan Negara
dari pajak. kami melihat kajian kepemilikan properti asing ini
sudah sangat lama. Apalagi hanya apartemen, dan apartemennya juga
bukan bersubsidi, tapi mewah. Semua pemangku kepentingan setuju ,
jadi , sebaiknya memang diieplementasikan dan akhirnya penerimaan
akan meningkat,katanya.(jawa pos.14 mei 2015)
Sesudah si revisi
PEMBOLEHAN KEPEMILIKAN PROPERTI UNTUK PIHAK ASING, DENGAN
SARAT-SARAT TERTENTU UNTUK MENGANGKAT PAJAK DALAM NEGARA
INDONESIA
Setelah sekian lama menjadi wacana pemerintahan akhirnya memberi
izin mengenai kepemilikan property oleh pihak asing. Pemerintah
menyetujui pihak asing memiliki properti apartemen mewah. Menkeu
bambang brodjonegoro menyebutkan bahwa, saat ini pemerintah tengah
menetapkan hukum.
Hak milik asing ini sebenarnya tinggal aturan hukumnya. Namun
yang pasti, kalau pun pihak asing diperbolehkan. itu hanya untuk
apartemen,bukan landed house. Dan untuk apartemennya pun ada harga
minimumnya, itu kita nanti kelompokkan ke ketagori mewah. Jelas
saat berdiskusi dengan pelaku usaha terkait dengan upaya mendorong
pertumbuhan ekonomini gedung kemenkeu kemarin(13/5)
Kepemilikan oleh pihak asing di harapkan bisa membantu
pertumbuhan sector property dalam negeri. Karena itu, data
pemilikan property khususnya apartemen harus ditertibkan. Disampin
itu, pengenaan pajak property mewah juga tertuju pada kepemilikan
asing tersebut. Pemerintah pun membutuhkan data lengkap soal
pengalihan apartemen.
Dirjen pajak Sigit Priadi Pramudito menungkapkan, Bahwa negara
tetangga seperti Malaysia dan singapura telah menerapkan
kepemilikan asing di rector property, menurut dia, hal tersebut
tidak mendorong penerimaan Negara melalui pajak. Kerena itu
pihaknya berharap, begitu hukum disahkan, banyak pihak asing yang
berminat membeli property di Indonesia.
Ketua umum DPP Real Estate Indonesia(REI) Eddy Hussey
menyatakan, pendapatnya terkait dengan kepemilikan property pihak
asing itu sudah lama dibahas. Dia berharap ketentuan tersebut bisa
segera terapkan sehingga bisa membantu menambah penerimaan Negara
dari pajak. Kami melihat kajian kepemilikan property asing ini
sudah sangat lama. Apalagi hanya apartemen, dan Apartemennya juga
bukan bersubsidi, tapi mewah. Semua pemangku kepentingan setuju ,
jadi sebaiknya memang diterapkan dan akhirnya penerimaan yang
diharapkan akan meningkat,katanya.(Jawa Pos.14 Mei 2015)
SOAL NO 2
Kata populer dan ilmiah
Populer :
Lampu hijau (terdapat pada paragraph 1)
Pemangku (terdapat pada paragraph 5)
Ilmia :
Landed house,(terdapat pada paragraph 2)
sector (terdapat pada paragraph, 2 dan 3)
direalisasikan (terdapat pada paragraph 5)
bersubsidi (terdapat pada paragraph 5)
diieplementasikan (terdapat pada paragraph 5)
SOAL NO.3
Paragraf eksposisi adalah paragraph yang menginformasikan atau
memaparkan pokok masalah
1. Pemerintahan akhirnya memberi izin mengenai kepemilikan
property oleh pihak asing (PARAGRAF 1)
2. Kepemilikan oleh pihak asing di harapkan bisa membantu
pertumbuhan sector property dalam negeri (PARAGRAF 3)
SOAL NO 4
PEMBOLEHAN KEPEMILIKAN PROPERTI UNTUK PIHAK ASING, DENGAN
SARAT-SARAT TERTENTU UNTUK MENGANGKAT PAJAK DALAM NEGARA
INDONESIA
SOAL NO 5
MENGANALISA TEKS DI ATAS.
Paragraph 1
Pemerintah akhirnya memberi izin kepada warga asing untuk
mendirikan properti di Indonesia setelah sekian lama hokum ndonesia
tidak memperbolehkan atau melarang warga asing mendirikan properti
di negaranya tersebut.
Paragraph 2
Pada tanggal 13 bulan mei 2015 pelaku usaha di Gedung Kemenkeu
berkata hak milik asing menunggu hasil hukumnya, dan properti
tersebut bukan landed house akan tetapi hanya apartemen dan
apartemen tersebut di kelompokkan apartemen mewah dan di samping
itu para usaha berniat mendorong ekonomi suatu Negara
Indonesia.
Paragraph 3
khususnya apartemen asing diharapkan membantu sector properti
dalam negri dan pemerintah sangat membutuhkan data dan harus
mentertibkan pembangunan
Paragraph 4
Negara Malaysia dan singapura telah lama menerapkan kepemilikan
asind di sector property akan tetapi hal tersebut tidak menjadi
peluang untuk penerimaan melalui pajak. Oleh karena itu apabila
peraturan hukum telah mengijinkan banyak pihak asing yang berminat
membeli property di Indonesia.
Paragraph 5
Semua masalah hal tersebut itu sudah lama dibahas, oleh karena
itu tinggal perlaksanaan dan peraturan yang harus dikembangkan
sehingga dengan harapan penerimaan sector property dalam negri
meningkat.
