Upload
others
View
6
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Social Monitoring Report – Part 2 # Semiannual Report July-December 2018 December 2018
INO: West Kalimantan Power Grid Strengthening
Project
Prepared by Pusat Manajemen Konstruksi (Pusmankon) for the PT PLN and the Asian
Development Bank.
CURRENCY EQUIVALENTS (as of 31 December 2018)
Currency unit – Indonesian rupiah (Rp) Rp1.00 = $0.0000688800
$1.00 = Rp14,518
NOTE
(i) In this report, "$" refers to US dollars. This social monitoring report is a document of the borrower. The views expressed herein do not necessarily represent those of ADB's Board of Directors, Management, or staff, and may be preliminary in nature. In preparing any country program or strategy, financing any project, or by making any designation of or reference to a particular territory or geographic area in this document, the Asian Development Bank does not intend to make any judgments as to the legal or other status of any territory or area.
Social Semi Annual Report July - December 2018
Appendix 8 Project Leaflet of Bengakayang – Ngabang – Tayan TL
PENGADAAN TANAH (PT)
UU No. 2 TH 2012 PERPRES No. 71 TH 2012 PERPRES No. 148 TH 2015
KEGIATAN
Inventarisasi dan identifikasi kepemilikan tanah dan tanaman di lahan tapak tower PT, dan pembuatan Peta Bidang dibawah jalur
SUTT serta perhitungan Tanaman Keras yang tingginya lebih dari 4 meter dan berpotensi
masuk ke ruang bebas
PT : Penilaian Ganti Rugi Tanah dan tanaman ROW : Penilaian Tanah, Bangunan dan
Kompensasi Tanam Tumbuh
Sosialisasi Pengadaan Tanah / ROW
Penyampaian Nilai Appraisal
Pemberkasan dan Pembayaran
Harus mendatangi objek yang dinilai didampingi oleh pihak desa
KANTOR DESA SETEMPATMasyarakat diberi kesempatan untuk memahami pelaksanaan pembangunan Transmisi (SUTT) melalui tanya jawab
PLN menyerahkan nilai ganti rugi/ kompensasi ke pemilik setelah : Menyiapkan ; Daftar inven, Nominatif, KTP&KK, Copy SPT/SHM, Copy rekening bank
PLN menyampaikan Hasil Penilaian Appraisal kepada pemilik
LAYANAN PENANGANAN KLAIM/PROTES
ROW : KOMPENSASI ATASTANAH, BANGUNAN, DANTANAMAN YANG BERADADIBAWAH RUANG BEBASSUTT
PERMEN ESDM No. 38 TH 2013
S I A P A Y A N G D I H U B U N G I B E R K E N A N D E N G A N P R O Y E K
CAKUPAN
PROYEK
150 kV
Konstruksi satu
gardu induk baru
di Ngabang dan
ekstensi gardu
induk di Tayan
Konstruksi 407
tapak tower di
38 desa
9 kecamatan
3 Kabupaten
Instalasi 142,427 kms
jaringan transmisi dari
GI Bengkayang
melewati GI Ngabang
menuju Gi Tayan
PT PLN (Persero) UIP KALIMANTAN BAGIAN BARAT
UPP KITRING KBB 3 SINGKAWANG
Jl. Pangeran Antasari No.61 RT/RW 44/18 Kelurahan
Pasiran Kecamatan Singkawang Barat
79123 Singkawang Kalimantan Barat
email : [email protected]
Telp : +62 562 4200017
MEKANISME PENGADAAN TANAH (PT) DAN KOMPENSASI ATAS TANAH, BANGUNAN DAN TANAMAN
YANG BERADA DIBAWAH RUANG BEBAS SUTT (ROW ) UNTUK PEMBANGUNAN KELISTRIKAN (TRANSMISI)
P R O J E C T I N F O R M A T I O N L E A F L E T
Jalur Transmisi 150 kV ini akan meningkatkan penyediaan tenaga listrik yang akan bermanfaat untuk pengembangan ekonomi serta peningkatan keandalan kelistrikan di Kabupaten Bengkayang, Landak, dan Sanggau
SUTT 150 kV BENGKAYANG-NGABANG-TAYAN
KETERANGAN Hal yang sebisanya dihindari adalah : Penitipan uang ganti rugi atau kompensasi ke Pengadilan Negeri setempat dilakukan bila :
Pemilik menolak harga Objek tanah dalam proses pengadilan Objek tanah masih dipersengketakan kepemilikannya Objek tanah diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang Objek tanah menjadi jaminan di bank
Dilaksanakan bersama aparat Desa dan Kecamatan bersama pemilik tanah/perwakilan Pengisian blanko inventarisasi
Diumumkan 14 hari di kantor Desa dan Kecamatan untuk memberi kesempatan bila ada klaim/protes dari masyarakat
Penyampaian dan penyelesaian klaim/protes melalui Desa/Kecamatan
Social Semi Annual Report July - December 2018
Appendix 9 Forest land use permit for Package 1 - 4
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
XEPUTUSAN KEPALA BAI'AN KOORDINASI PENANAMAN MODALNoMoR: 6/l ltP?fH / ?au ltorl
TEI{TANG
IZIN PINJAM PAKAI I(AWASAI{ HUTAN UNTUK PEMBANGUNAN SUTET 275 I<IIBENGKAYANG - JAGOI BABANG DAN SUTT 15O KV SINGKAWANG -BENGKAYANG, BENGKAYANG - NGABANG, NGABANG - TAYAN ATAS NAMAPT. PLN (PERSERO) SELUAS 64,62 (ENAM PULUH EMPAT DAN ENAM PULUHDUA PERSERATUSI HEKTAR PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATASDAN HUTAN PRODUKSI TETAP DI I(ABUPATEN BENGKAYANG, KABUPATENLANDAK DAN KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI I(ALIMANTAN BARAT
KEPALA BN)AN KOORDINASI PENANAMAT{ MODAL,
Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Menteri Energi dan Sumber DayaMineral Nomor 634-12/20l600.3l2011 tanggal 30 September2011 sebagaimana telah diperpanjang dengan KeputusanKepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas namaMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nornor25 I I I IIUPIL-T/ PMDN/ 20 I 6 tanggal 27 September 20 16, Yt.PLN (Persero) mendapat Izin Usaha Penyediaan TenagaListrik, berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun sampai dengantanggal 27 September 2046;
b. bahwa berdasarkan surat Menteri Kehutanan Nomor
S.100/Menhut-Vlll2Ol4 tanggal 20 Februari 2014, PT' PLN
(Persero) mendapat persetujuan prinsip penggunaan kawasan
hutan untuk pembangunan SUTET 275 kV Bengkayang -Jagoi Babang dan SUTT 150 kV Singkawang - Bengkayang,
Bengkayang - Ngabang dan Ngabang - Tayan pada kawasan
Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap seluas
x77,7O Hektar (panjang t 38.852 m dan lebar t 20 m) di
Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak dan Kabupaten
Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;
c. bahia Pf' PLN (Persero) telah memenuhi kewajiban
sebagaimana dalam persetujuan prinsip tersebut huruf b'
Yaitu:c.l.melaksanakantatabatasterhadapkawasanhutanyang
disetujui dengan supervisi Balai Pemantapan Kawasan
irtu" Wilayah III Pontianak sesuai Berita Acara
p.""t""" Batas Areal Persetujuan Prinsip Pinjam Pakai
Kawasan Hutan untuk Pembangunan SUTET 275 kY
;;;s6;il - .laeoi Babang dan sUrr lso kv
tBKPM Pengurusan Perizinan dan Nonperizinan di PISP-Pusat BKPM tidak dikenakan biaya
-2-
Singkawang - Bengkayang, Bengkayang - Ngabang,Ngabang - Tayan pada Kawasan Hutan Produksiferbatas (HPT) dan Hutan Produksi Tetap (HP) a.n. PT.
PLN (Persero) di Kabupaten Bengkayang, Kabupatenl,andak dan Kabupaten Sanggau, Provinsi KalimantanBarat tanggal 24 Desember 2014, dengan realisasiseluas 64,62 Hektar;
c 2 s::Jff.'.";:?l il:i ::ffi:?'3it J:r$ l:ffi5:,'3;Simon Lefran, S.H bahwa perseroan sanggup:c.2.1 melaksanakan reklamasi dan revegetasi pada
kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakantanpa menunggu selesainya jangka waktu izinpinjam pakai kawasan hutan;
c.2.2 melaksanakan perlindungan hutan sesuaiperaturan perundang-undangan yang berlaku;
c.2.3 memberikan kemudahan bagi aparat kehutananbaik pusat maupun daerah pada saatmelakukan monitoring dan evaluasi di lapangan;
c.2.4 memenuhi kewajiban keuangan sesuaiperaturan perundang-undangan, yaitu meliputi:1) membayar penggantian nilai tegakan,
Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), danDana Reboisasi (DR);
2l membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak
Penggunaan Kawasan Hutan;3) membayar Penggantian Nilai Tegakan
kepada Pemerintah apabila areal yang
dimohon merupakan areal reboisasi;
4l kewajiban keuangan lainnya akibatditerbitkannya izin pinjam pakai kawasan
hutan;c.2.5 melakukan Penanarn.rn dalam rangka
rehabilitasi Daerah Aliran Sungai;
c.2.6 melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar
areal izin pinjam pakai kawasan hutan;
c.2.7 mengganti - biaya investasi pengelolaan/
pemiifaatan hutan kepada PT' Nitiyasa Idola
ian PI. Sinar Kalbar Raya sesuai peraturan
Perundang-undangan;c.2.8 me-b"yJiu.^n iinyang telah dib-ayarkan oleh
fT . Uitiy""" Idola dan PT' Sinar Kalbar Raya'
sesuai peraturan perundang-undangan;
c.3. menyampaikan baseline penggunlar-I kawasan hutan;
c.4. menyampaikan rencana iekl-inasi dan revegetasi pada
kawasan hutan yang dimohon izin pinjam pakai
kawasan hutan;
c.5. t"l"l"'d kooidinasi instansi kehutanan setempat;
c'6.melakukanrevisirencanakerjapenggunaankawasanhutan sesuai hasil tata batas;
affi, ,"rr**".n Perizinan dan Nonperizinan di PTSP-Pusat BKPM tidak dikenakan biaya
d.
-3-
bahwa Direktur Pengadaan t/f. PLN (Persero) dengan surat
Nomor 0 106/ KON.O2.O 1 /DITDAN/20 16 tanggal 1 Februari
2016, mengajukan permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan
Hutan untuk Pembangunan SUTET 275 kY Bengkayang -Jagoi Babang dan SUTT 150 kV Singkawang - Bengkayang,
Bengkayang - Ngabang, Ngabang - Tayan pada kawasan
Hutan -produksi
Terbatas dan Hutan Produksi Tetap di
Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak dan Kabupaten
Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;bahwa sesuai Pasal 48 huruf b Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor
P.50/Menlhk/Setjen/Kum.ll6l2016 tentang Pedoman
Pinjam Pakai Kawasan Hutan, persetujuan prinsip
p..rggr.r"rn kawasan yang telah diberikan oleh Menteri
sebehrm berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum
memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban dalam
persetujuan prinsip dapat mengajukan izin pinjam pakai
i."*""rt hutan dan dikenakan kewajiban sesuai dengan
Peraturan Menteri ini;bahwa sesuai surat Direktur Jenderal Planologi Kehutananf.
Mengingat
dan Tata Lingkungan Nomor S.1316/PKTL
/REN/PLA.O/ 12l2016 tanggal 1 Desember 2016,
permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan untukpembangunan SUTET 275 kV Bengkayang - Jagoi Babang
ian SUTT 150 kV Singkawang - Bengkayang, Bengkayang -Ngabang, Ngabang - i"y"., pada kawasan--Hutan Produksi
te-Oatas dan Hutan Produksi Tetap a'n' PT' PLN (Persero)
sebagaimana hasil tata batas seluas 64,62 Hektar sudah
sesuai ketentuan teknis;g. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sampai dengan- huruf f, perlu menetapkan Keputusan. Kepala Badan
Koordinasi - Penanaman ilodal tentang Izin Pinjam Pakai
Kawasan Hutan untuk Pembangunan SUTET 275 kV
g.t gt"y"t g - Jagoi Babang dan SUTT -150
kV Singkawang -ne.ritayang, nengkayang - ug"u1!9,-Ngab18 - Tayan atas
.ru--. PT. nln leeisertl silu"s 6+,62 (Enam Puluh Empat dan
Enam Puluh dua Perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan
ptoarrt"i Terbatas dan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten
gl"gt"y"t g, Kabupaten L'andak dan Kabupaten Sanggau'
Provinsi Kalimantan Barat;
:1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumbeidaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
Z. Unaa"g-U"dang Nombr 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan'
""t.g"i-."" teiatr diuban aengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2004;S. Unaang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang;+. U"a"ig-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
ff* ,".r*-".n perizinan dan Nonperizinan di prsp-pusat BKpM tidak dikenakan biaya
7.
8.
q
10.
11.
-4-
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015;6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Kehutanan;Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 20O4 tentang
Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta
Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 20O8 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang
Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Penggunaan Kawasan Hutan, sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
105 Tahun 2015;12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis
dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang
Berlaku Pada Kementerian Kehutanan;13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jenis
dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang
Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan UntukKepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan
Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan;14. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
15. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan
T\rgas dan Fungsi Kabinet Ke{a;16. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian Negara;17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
18. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Froyek Strategis Nasional;
19. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar
Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang
Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
20. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penundaan
Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan
Alam Primer dan Gambut;21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.60/Menhut-ll l2OO9
tentang Pedoman Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan;
tBl6M p"rrgr*""n perizinan dan Nonperizinan di PTSP-Pusat BKPM tidak dikenakan biaya
-5-
22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/M entrut-ll I 2Ol2tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri kehutanan NomorP.62lMenhut-ll l2OL3;
23. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.25/ Menhut-ll l2ol4tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan;
24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.7/ Menlhk-ll l2ol5 tentang Petunjuk Teknis PemberianPerizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup danKehutanan dalam Penyelenggara€rn Pelayanan Terpadu SatuPintu;
25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP. 18/ Menlhk-ll l20l5 tentang Organisasi dan Tata KerjaKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP. 62 / MenLHK-Setjen / 20 I 5 tentang Izin Pemanfaatan Kayu;
27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.29l Menlhk/ Setjen/ PHPL.3 I 2 / 2016 tentang PembatalanPengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penggantian NilaiTegakan;
28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.50/Menlhk/Setjen/Kum.l/6l2016 tentang PedomanPinjam Pakai Kawasan Hutan;
29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.71lMenLHK/Setjen/HPL.3l8/2OL6 tentang Tata CaraPengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Provisi SumberDaya Hutan dan Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, DendaPelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Izin UsahaPemanfaatan Hutan;
30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.89/Menlhk/Setjen/Kum.ll Ll l2016 tentang PedomanPenanaman Bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan HutanDalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai;
3 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.6347lMenLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/ I I l2Ot6 tanggd 21
November 2O16 tentang Penetapan Peta Indikatif PenundaanPemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, PenggunaanKawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutandan Areal Penggunaan La.in (Revisi XI);
Memperhatikan: l. Surat Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi KalimantanBarat Nomor 660.ll206IBLHD-A tanggal l1 Maret 2010 halRekomendasi UKL dan UPL kegiatan SUTI 150 kV jalurNgabang-Tayan oleh PT. PLN (Persero) PIKITRING Kalimantandi Kabupaten Landak dan Sanggau Provinsi KalimantanBarat;
t'BKPfvl p6ng5ss6n Perizinan dan Nonperizinan di PTSP-Pusat BKPM tidak dikenakan biaya
-6-
Surat Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi KalimantanBarat Nomor 660.ll2O7 IBLHD-A tanggal 11 Maret 2010 halRekomendasi UKL dan UPL kegiatan SUTT 150 kV jalurSingkawang-Bengkayang oleh PT. PLN (Persero) PIKITRING
Kalimantan di Kota Singkawang dan Kabupaten BengkayangProvinsi Kalimantan Barat;Surat Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi KalimantanBarat Nomor 660.ll2O9IBLHD-A tanggal 11 Maret 2O10 halRekomendasi UKL dan UPL kegiatan SUt't 150 kV jalurBengkayang-Ngabang oleh PT. PLN (Persero) PIKITRINGKalimantan di Kabupaten Bengkayang dan KabupatenLandak Provinsi Kalimantan Barat;
4. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor
24O|BLHD|2010 tanggal 3 Mei 2010 tentang Kelayakan
Lingkungan Kegiatan Pembangunan Saluran Udara Tegangan
Ekstra Tinggi (SUTETI 275 kV GI Jalur Bengkayang-Perbatasan Sarawak (Panjang 1 81,434 I(m) oleh P/f . PLN
(Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan (Pikitirng)Kalimantan di Kecamatan Bengkayang, Lumar, kdo,Sanggau l,edo, Seluas dan Jagoi Babang KabupatenBengkayang Provinsi Kalimantan Barat;
5. Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor522/l996lBkbang.B tanggal 6 Juli 2Ol2 mengenaiRekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untukKegiatan Pembangunan SUTT 150 kV Singkawang-Bengkayang, Bengkayang-Ngabang, Ngabang-Tayan sertaSUTET 275 kV Bengkayang-Jagoi Babang seluas 109,28Hektar a.n. PI. PLN (Persero);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAIUANMODAL TENTANG IZIN PINJAM PAI(AI KAWASAN HUTANUNTUK PEMBANGUNAN SUTET 275 I<V BENGI{AYANG - JAGOIBABANG DAN SUTT 15O KlI SINGKAWANG - BENGKAYANG,BENGKAYAI{G - NGABANG, NGABANG - TAYAN ATAS NAMA PT.PLN (PERSEROI SELUAS 64,62 (ENAM PULUH EMPAT DANEilAM PULT'H DUA PERSERATUSI HEKTAR PADA KAWASANHUTAN PRODT'KSI TERBATAS DAN HUTAN PRODUKSI TETAPDI I(ABUPATEI{ BENGI(AYANG, KABUPATEN LANDAK DANKABUPATEN SANGGAU, PROVINSI I(ALIMANTAT{ BARAT.
tBKPlvl Pengurusan Perizinan dan Nonperizinan di PTSP-Pusat BKPM tidak dikenakan biaya
2.
KESATU
KEDUA
KBTIGA
KEEMPAT
KELIMA
KEENAM
-7 -
Memberikan lzin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengankompensasi membayar Penerimaan Negara Bukan PajakPenggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalamrangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai, untuk pembangunanSUTET 275 kV Bengkayang - Jagoi Babang dan SUTT 150 kVSingkawang - Bengkayang, Bengkayang - Ngabang, Ngabang -Tayan pada kawasan Hutan Produksi Terbatas dan HutanProduksi Tetap atas nama PT. PLN (Persero) di KabupatenBengkayang, Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau, ProvinsiKalimantan Barat seluas 64,62 (enarr. puluh empat dan enampuluh dua perseratus) Hektar, sebagaimana peta lampiranKeputusan ini.Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam amar KESATUadalah untuk pembangunan SUTET 275 kY Bengkayang - JagoiBabang dan SUTT 150 kV Singkawang - Bengkayang, Bengkayang
- Ngabang, Ngabang - Tayan, bukan untuk kegiatan lain sertaarealnya tetap berstatus sebagai kawasan hutan.PT. PLN (Persero) berhak:a. berada, menempati dan mengelola serta melakukan kegiatan-
kegiatan yang meliputi rencana pembangunan SUTET 275 kVBengkayang - Jagoi Babang dan SUTT 150 kV Singkawang -Bengkayang, Bengkayang - Ngabang, Ngabang - Tayan, sertamelakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungandengan kegiatan tersebut dalam kawasan hutan yang dipinjampakai;
b. memanfaatkan hasil kegiatan yang dilakukan sehubungandengan rencana pembangunan SUTET 275 kV Bengkayang -Jagoi Babang dan SUTT 150 kV Singkawang - Bengkayang,Bengkayang - Ngabang, Ngabang - Tayan dalam kawasanhutan yang dipinjam pakai;
c. melakukan penebangan pohon dalam rangka pembukaanlahan yang tidak dapat dielakan dengan membayar ProvisiSumber Daya Hutan (PSDH) dan/ atau Dana Reboisasi (DR)
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah terbit IzinPinjam Pakai Kawasan Hutan ini, PI. PLN (Persero) wajibmenyampaikan peta lokasi rencana penanaman dalam rangkarehabilitasi Daerah Aliran Sungai.Dalam hal PT. PLN (Persero) tidak memenuhi kewajibansebagaimana dimaksud pada Amar KEEMPAT, Izin Pinjam PakaiKawasan Hutan menjadi batal dan dinyatakan tidak berlaku.Penetapan areal kerja Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan olehDirektur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atasnama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dilaksanakandengan ketentuan:a. pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan menyampaikan
permohonan penetapan areal kerja berdasarkan hasil tatabatas areal izin pinjam pakai kawasan hutan kepada DirekturJenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
fBKPU psngurusan Perizinan dan Nonperizinan di prsp-pusat BKpM tidak dikenakan biaya
-8-
b. permohonan penetapan areal kerja sebagaimana dimaksudpada huruf a, dilampiri dengan bukti pemenuhan kewajibansebagaimana dimaksud Amar KEEMPAT.
KETUJUH : Selain kewajiban dimaksud Amar KEEMPAT, PT. PLN (Persero)
wajib:a. membuat rencana dan melalsanakan reklamasi dan revegetasi
pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpamenlrnggu selesainya jangka waktu izin pinjam pakai kawasanhutan;
b. melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi DaerahAliran Sungai dan dilaksanakan paling lambat I (satu) tahunsebelum berakhirnya izin pinjam pakai kawasan hutan;
c. membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan;
d. melaksanakan inventarisasi tegakan sesuai dengan rencanakerja penggunaan kawasan hutan tahunan;
e. membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan/ atau DanaReboisasi (DR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. membayar ganti rugi nilai tegakan kepada pemerintah apabilaareal yang dimohon merupakan hutan tanaman hasilrehabilitasi;
g. mengganti biaya investasi pengelolaan/ pemanfaatan hutankepada pengelola/pemegang 'rzin usaha pemanfaatan hasilhutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. melakukal pemeliharaan batas areal izin pinjam pakaikawasan hutan;
i. melaksanakan perlindungan hutan atas areal izin pinjam pakaikawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;
j. mengamankan kawasan Hutan Konservasi dan Hutan Lindungdalam hal areal pinjam pakai kawasan hutan berbatasandengan kawasan hutan konservasi dan Hutan Lindung sesuaidengan peraturan perundang-undangan;
k. memberikan kemudahan bagi aparat lingkungan hidup dankehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukanmonitoring dan evaluasi di lapangan;
l. mengkoordinasikan kegiatan kepada instansi lingkunganhidup dan kehutanan setempat dan/ atau kepada pemegangizin pemanfaatan hutan atau pengelola hutan;
m. melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar area) izinpinjam pakai kawasan hutan;
n. membuat laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekalikepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenaipenggunaan kawasan hutan yang dipinjam pakai dengantembusan: Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan TataLingkungan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksikstari, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam danEkosistem, Direktur Jenderal Pengendalian Daerah AliranSungai dan Hutan Lindung, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
fBKPlvl psngurvsan Perizinan dan Nonperizinan di PTSP-Pusat BKPM tidak dikenakan biaya
-9 -
Kalimantan Barat, Kepala Balai Pemantapan Kawasan HutanWilayah III Pontianak, Kepala Balai Pengelolaan Daerah AliranSungai dan Hutan Lindung Kapuas;
o. laporan tersebut huruf n, memuat:o.1. rencana dan realisasi penggunaan kawasan hutan;o.2. rencana dan realisasi reklamasi dan revegetasi;
o.3. pemenuhan kewajiban membayar PNBP PenggunaanKawasan Hutan;
o.4. rencana dan realisasi penanarnan dalam rangkarehabilitasi daerah aliran sungai;
o.5. pemenuhan kewajiban lainnya sesuai izin pinjam pakai
kawasan hutan;KEDELAPAN: PT. PLN (Persero), dilarang:
a. memindahtangankan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutankepada pihak lain atau perubahan narna Pemegang izin pinjampakai tanpa persetujuan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan;b. menjaminkaa atau mengagunkan areal Izin Pinjam Pakai
Kawasan Hutan kepada Pihak lain;c. melakukan kegiatan lainnya yang dilarang sesuai peraturan
perundang-undangan.KESEMBILAN: Menyelesaikan hak-hak pihak ketiga, apabila terdapat hak-hak
pihak ketiga di dalam areal pinjam pakai kawasan hutan denganmeminta bimbingan dan fasilitasi Pemerintah Daerah setempat.
KESEPULUH : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ini dicabut dan pemegang izindikenakan sanksi sesuai peraturan Perundang-undangan, apabilapemegang izin tidak memenuhi kewajiban dan/atau melakukanpelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksuddalam izin ini.
KESEBELAS: Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ini berlaku juga sebagai IzinPemanfaatan Kayu, serta Izin Pemasukan dan PenggunaanPeralatan.
KEDUABELAS: Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan diberikanberdasarkan hasil evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban IzinPinjam Pakai Kawasan Hutan dan diajukan oleh pemegang izindalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sebelumberakhirnya izin.
fBKPIVI Pengurusan Perizinan dan Nonperizinan di PTSP-Pusat BKPM tidak dikenakan biaya
KESEMBILAN
KESEPULUH
KESEBELAS
Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BIRO PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN,
-7 -
apabila melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam izinpinjam pakai kawasan hutan ini.Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ini berlaku dan melekatsebagai izin pemanfaatan kayu, serta izin pemasukan danpenggunaan peralatan.Perpanjangan Izin Pinj am Pakai Kawasan Hutan diberikanberdasarkan hasil evaluasi terhadap pemenuhan kewajibanIzin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan diajukan olehpemegang izin dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua)bulan sebelum berakhirnya izin.Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untukjangka waktu paling lama sampai dengan tanggal 26 Apnl2025, kecuali apabila dicabut oleh Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan.
Ditetapkan dipada tanggal
USAHA
Tembusan:1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;3. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;4. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi l,estari;5. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;6. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya AIam dan Ekosistem;7. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;8. Gubernur Kalimantan Timur;9. Bupati Berau;10. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;11. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda;12. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI Samarinda;13. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Mahakam
Berau;14. Direktur PI. Berau Coal.
Jakarta
r6 JAti 2017
A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DANKEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,KEPALA BN)AN KOORDINASIPENANAMAN MODAL,
TTD
THOMAS TRIKASIH LEMBONG
fBKPM Pengurusan Penzinan dan Nonperizinan di prsp-pusat BKpM tidak dikenakan biava
_ 10-
KBTIGABELAS:Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untukjangka waktu paling lama sampai dengan tanggal 27 September2Q46, dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi sertaberakhir dengan sendirinya apabila tidak diperpanjang.
Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BIRO PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN,
Ditetapkan di Jakarta,pada tanggal I A, , JAN 2017
A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DANKEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,KEPALA BADAN KOORDINASIPENANAMAN MODAL,
TTD
THOMAS TRIKASIH LEMBONG
AN TATA USAHA
SPASARI
. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;3. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;4. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;5. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;6. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya AIam dan Ekosistem;7. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;8. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan;9. Gubernur Kalimantan Barat;10. Bupati Bengkayang;11. Bupati Landak;12. Bupati Sanggau;13. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak;14. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kapuas;15. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VIII Pontianak;16. Direktur Pengadaan PT. PLN (Persero).
fBKPlvl pgngumssn PerDinan dan Nonperizinan di prsp-pusat BKPM tidak dikenakan biaya
PT PLN( PERSERO)
」al an Trunol oyo B10k M 1/135 KebayOran Baru‐ J akana 12160Tel p : ( 021) 7261875, 7261122, 7262234
( 021) 7251234, 7250550Kot ak Pos : 4322/KBB Faxi mi e l ( 021) 7221330 A amat KaWat l PLNPST
NomorSi f atLampi ranPe‖ hal
: 0106/KON 02 01/DI TDAN/2016
: Sat u seti Pemohonan l zi n Pi nl am Pakal Kawasan Hut anPembangunan SUTET 275 kV Bengkayang―」agoi babang dan SuT「 150 kV Si ngkawang―Bengkayang, Bengkayang― Ngabang, Ngabang―Tayan di Kal i mant an Barat
01 Februari 2016
Kepada
Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan RlPerizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pusat
Gedung lsmail Saleh Lt. DasarBadan Koordinasi Penanaman Modal (BKpM)Jln. Gatot Subroto No. 44Jakarta - 12190
u.p. Yth. : Menbri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Menunjuk surat Menteri Kehutanan Republik lndonesia No. s.1oo/Menhut-vlu2o14 tanggal
20 Februari 2014 petihal Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan a.n. pr pLN (persero)
untuk Pembangunan SUTET 275 kV Bengkayang - Jagoi Babang dan SUTT 150 kV Singkawang -
Bengkayang, Bengkayang - Ngabang, Ngabang - Tayan di Kabupaten Bengkayang, Kabupaten
Landak dan Kabupaten sanggau, Provinsi Kalimantan Barat dan mengacu pada peraturan
Menteri Kehutanan Republik lndonesia No. P.16/Menhut-ll/2014 tentang pedoman pinjam pakai
Kawasan Hutan pasal 25 ayal (1), yang berbunyi " Berdasarkan pemenuhan kewajiban dalam
persetuiuan prinsip penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20,
pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan mengaiukan permohonan izinpinjam pakai kawasan hutan kepada Mentert', bersama ini kami pT pLN (persero)
mengajukan Permohonan lzin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk pembangunan SUTET 275 kV
Bengkayang - Jagoi Babang dan SUTT 150 kV Singkawang - Bengkayang, Bengkayang -
Ngabang, Ngabang - Tayan di Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak dan Kabupaten
Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.
Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk
melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
1. Copy Surat Menteri Kehutanan Republik lndonesia No. S. 10o/Menhut-Vll/2014 tanggat
20 Februari 2014 perihal Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan a.n. pT pLN
(Persero) untuk Pembangunan SUTET 275 kV Bengkayang - Jagoi Babang dan SUTT 150 kV
Singkawang -Bengkayang, Bengkayang - Ngabang, Ngabang - Tayan di Kabupaten
Bengkayang, Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Laporan hasil penataan batas dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah lll;
3. Baseline Penggunaan Kawasan Hutan;
MODEL1001
4. Copy...
PT PLN( PERSERO) : l wNol ょ“ ` ぃ
くo)ぬ tわ耐がTanggJ : Ot 10い。熱 い ヽ
4. Copy Akta Notariil Pernyataan Asli dari Notaris Johny Simon Lefran, SH Tanggal
29 Desember 2015i
5. Melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.
Tembusan:- GM PT PLN (Persero) UIP X 騨
MODEL1004
20 Februari 20L4Nomor : S. 100/Menhu r.-VII/2014Lampiran : Satu lembar peta
Hal : Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan a.n. PT. PLN (Persero)
untuk Pembangunan SUTET 275 Kv Bengkayang-Jagoi Babang dan SUTT
150 Kv Singkawang-Bengkayang, Bengkayang-Ngabang, Ngabang-Tayan
di Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau,Provinsi Kalimantan Barat.
Yth. Direktur Utama PT. PLN (Persero)
di
Jakarta
Sehubungan dengan surat Saudara No. 0491/131/DIRUT/2013 tanggal 17 Mei 2013dan No. t407lt3LlDlRUTi2013 tanggal 16 Agustus 2013, sesuai dengan :
a, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 19 Tahun 20O4;
b. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2008 tanggal 4 Februari 2008;
c. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 tanggal 1 Februari 2010 sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2012 tanggal 6 Juli 2012;
d. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tanggal 13 Mei 2013;
e. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.6018/MenhuI-VII/IPSDH/2013 tanggal13 November 2013;
f. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.936/Menhut-II12013 tanggal 20 Desember 20L3;
g. Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 14lMenhut-Illz}Ll tanggal 10 Maret 2011
sebagaimana telah diubah dengan No. P. 20/Menhut-Il/2013 tanggal 17 April 2013;
h. Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 18/Menhut-IU201L tanggal 30 Maret 2011
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor P. 14lMenhut-Il/2013 tanggal 20 Februari 2013;
i. Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 63/Menhut-Il/2011 tanggal 5 September 2011;
j. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 240lBLHDl2010 tanggal 3 Mei 2010;
k. Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor :522ll996lEkbang.B tanggal 6 Juli 2012;
l. Rekomendasi UKL UPL oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat
No, 660.1/206/BLHD-A tanggal 11 Maret 2010;
m. Rekomendasi UKL UPL oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat
No. 660.1/207/BLHD-A tanggal 11 Maret 2010;
n. Rekomendasi UKL UPL oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat
No. 660.U209IBLHD-A tanggal 11 Maret 2010;
o. Surat Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. S. 24IVI-BRPUK/2014 tanggal B
Januari 2014;
p. Akta Pernyataan No. 05 tanggal 4 Januari 2013 dihadapan Notaris Amriyati Amin
Supriyadi, SH., M.Hum.
/dengan '..
-?-
dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui penggunaan
kawasan hutan untuk pembangunan SUTET 275 Kv B€ngkayang-Jagoi Babang dan SUTT 150
Kv Slngkawang-Bengkayang, Bengkayang-Ngabang, Ngabang-Tayan a.n. PT. PLN (Persero)
5sltJv5 r 77,70 Ha (tujuh puluh tujuh dan tujuh puluh perseratus hektar) melalui prosedur
pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi membayar dana Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka
rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan ratio 1 : 1 ditambah dengan luas rencana
areal terganggu dengan kategori lj,.
Areal tersebut berada dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas * 4,28 Ha dan
Hutan ?roduksi Tetap (HP) seluas * 73,42 Ha serta telah dibebani IUPHHK-HT PT. Nitiyasa
Idola seluas t 37,47 Ha dan IUPHHK-HT PT. Snar Kalbar Raya seluas + 2,15 Ha
sebagaimana peta terlampir.
Persetujuan prinsip ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan ini hanya diberikan dalam rangkapemberian izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan SUTET 275 Kv
Bengkayang-Jagoi Babang dan SUTT 150 Kv Singkawang-Bengkayang, Bengkayang-Ngabang, Ngabang-Tayan, bukan untuk kepentingan lain dan arealnya tetap mempunyai
status sebagai kawasan hutan seluas + 77,70 Ha (panjang r 38.852 m dan lebar+ 20 m).
2. Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan jni bukan merupakan lzin Pinjam Pakai
Kawasan Hutan sehingga kegiatan di lapangan baru dapat dilaksanakan setelah Izin
Pinjam Pakai Kawasan Hutan diterbitkan oleh Menteri Kehutanan.
3. PT. PLN (Persero) dibebani kewajiban-kewajiban sebagai berikut :
a. Melaksanakan tata batas terhadap kawasan hutan yang disetujui, dengan supervisi
dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak;
b. Melakukan inventarisasi tegakan dengan supervisi dari Pengawas Tenaga Teknis
Perencanaan Hutan dengan pembinaan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan
Produksi (BP2HP) Wilayah x Pontianak;
c. Membuat pemyataan dalam bentuk akta notarlil yang memuat kesanggupan :
1) Melaksanakan reklamasi dan revegetasi pada kawasan hutan yang sudah tidakdipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu pinjam pakai kawasanhutan;
2) l'lelaksanakan perlindungan hutan sesuai peraturan perundang-undangan;
3) Memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerahpada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan;
4) Memenuhi kewajiban keuangan sesuai peraturan perundang-undangan,
meliputi :
a) Membayar penggantian nilai tegakan, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH),
Dana Reboisasi (DR);
b) Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan;
c) Membayar ganti rugi nilai tegakan kepada pemerintah apabila areal yang
dlmohon merupakan areal reboisasi; dan
d) Kewajiban keuangan lainnya akibat diterbitkannya izin pinjam pakai
kawasan hutan;
5) Melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai;
6) Melakukan pemberdayaan n)asyarakat sekitar areal izin pinjam pakai kawasan
hutan;
Membuat pernyataan dalam bentuk akta notariil yang memuat kesanggupan :
/1) Mengganti ...
-3-
1) Mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada PT. Nitiyasa
Idola dan PT. Sinar Kalbar Raya, sesuai peraturan perundang-undangan;
2) Membayar iuran izln yang telah dibayarkan oleh PT. Nitiyasa Idola dan PT.
Sinar Kalbar Raya berdasarkan luas areal yang digunakan sesuai peraturan
perundang-undangan.
e. Menyampaikan baseline penggunaan kawasan hutan;
f. Menyampaikan rencrna reklamasi dan revegetasi pada kawasan hutan yang
dimohon izin pinjam pakai kawasan hutan;
g. Melakukan koordinasi dengan instansi kehutanan setempat;
h. Melakukan revisi rencana keia penggunaan kawasan hutan sesuai hasil tata batas;
i. Menyampalkan laporan secara periodik setiap 12 (dua belas) bulan sekali atas
kemajuan pemenuhan kewajiban-kewajiban dalam persetujuan prinsip penggunaan
kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan.
4, Letak dan luas secara pasti kawasan hutan yang dipinjam pakai tersebut ditentukan
berdasarkan hasil penataan batas di lapangan yang dilaksanakan PT. PLN (Persero)
dengan supervisi oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IU Pontianak dengan
mengikutsertakan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan Dinas Kehutanan
Kabupaten Bengkayang, Dinas Kehutanan Kabupaten Landak dan Dinas Kehutanan
Kabupaten Sanggau.
5. Pelaksanaan inventarisasi tegakan dilaksanakan PT. PLN (Persero) dengan supervisi dari
Pengawas Tenaga Teknis Perencanaan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan
Barat, Dinas Kehutanan Kabupaten Bengkayang, Dinas Kehutanan Kabupaten Landak
dan Dinas Kehutanan Kabupaten Sanggau.
6. Pemanfaatan kayu s€bagai akibat adanya pinjam pakai kawasan hutan untukpembangunan SUTET 275 Kv Bengkayang-Jagoi Babang dan SUTT 150 Kv Singkawang-
Bengkayang, Bengkayang-Ngabang, Ngabang-Tayan dilaksanakan secara bertahap
sesuai rencana kerja penggunaan kawasan hutan a.n. PT. PLN (Persero) dan
dilaksanakan setelah memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
7. Apabila di dalam kawasan hutan yang dipinjam pakai terdapat hak-hak pihak ketiga,
penyelesaiannya menjadi tanggung jawab ff. PLN (Persero) yang dikoordinasikan oleh
pemerintah daerah setempat.
8. Apabila pemohon tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut di atas atau terjadipenyimpangan, maka persetujuan prinsip ini menjadi batal dan PT. PLN (Persero)
dikenakan $nksi sesuai Undang-Undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
9. Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan ini berlaku selama 2 (dua) tahun
terhitung sejak ditandatangani.
10. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan informasi dalam
persetujuan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Demikian untuk menjadi maklum.
Tembusan :
1. Gubernur Kalimantan Barat (tanpa
Zulkifli Hasan, S.E, M,M,
2. Bupati Bengkayang (tanpa lamplran);
/3. Bupati ...
-4-
3. Bupati Landak (tanpa lamplran);
4. Bupati Sanggau (tanpa lampiran);
5. Sekretaris Jenderal Kemente.ian Kehutanan (tanpa lampiran);
6. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan;
7. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan;
8. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
9, Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial;
10. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat;
11. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bengkayang;
12. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Landak;
13. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sanggau;
14. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak;
15. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kapuas;
16. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah x Pontianak;
17. Direktur Utama PT. Nitiyasa ldola;18. Direktur Utama PT, Sinar Kalbar Raya.
Social Semi Annual Report July - December 2018
Appendix 10 Action of Forestry Area Permit Implementation
STATUS PELAPORAN IPPKH ONLINE
SK: 6/1/IPPKH/PMDN/2017
1. PNBP tahunan
2. Tata Batas
3. Pungutan Sumber Daya Hutan (PSDH)
4. Dana Reboisasi (DR)
Social Semi Annual Report July - December 2018
Appendix 11 RoW Progress Monitoring of 150 kV Bengakayang - Ngabang
– Tayan TL
No Jalur SUTT/ SUTET KJPPJumlah
Tower/ Span
Panjang
ROWData Nominatif
Penetapan Besaran
kompensasiProgress Pelaksanaan
1
SUTT 150 kV
Bengkayang-
Ngabang
KJPP Dwi
Haryantono
Agustinus
Tamba
279 Tower/
278 Span 95,6 km - Tanah/ Sosialisasi (September 2016
Rp 10,608,316,800 69,124,002,971Rp Inventarisasi (Maret 2016)
- Bangunan/ Penilaian & penetapan besaran (September 2016)
Rp 330,990,001 Pembayaran:
- Tanaman/ - Tanah/ Rp 10,608,316,800
Rp 58,184,696,170 - Bangunan/ Rp 3330,990,001
- Tanaman/ Rp 58,184,696,170
- Progress Pembayaran (100%)
2
SUTT 150 kV
Tayan-Ngabang
KJPP Dwi
Haryantono
Agustinus
Tamba
128 Tower/
127 Span 46,8 km - Tanah/ Rp 40,972,230,363 Sosialisasi (November 2016)
Rp 5,442,465,000 Inventarisasi (Juni 2016)
- Bangunan/ Penilaian & penetapan besaran (November 2016)
Rp 3,315,000 Pembayaran:
- Tanaman/ - Tanah/ Rp 5.442.465.000
Rp 35,526,450,363 - Bangunan/ Rp 3.315.000
- Tanaman/ Rp 35.526.450.363
- Progress Pembayaran (100%)
FORMAT LAPORAN BERKALA
PELAKSANAAN KOMPENSASI ATAS TANAH, BANGUNAN DAN TANAMAN
DI BAWAH RUANG BEBAS SUTT/SUTET
NOLOKASI (DESA /
KELURAHAN)KECAMATAN JUMLAH TOWER
TANAH BEBAS
(TAPAK TOWER)ROW BEBAS (SPAN)
JADWAL SOSIALISASI
PHABA PEMBAYARAN Inventarisasi
1 Magmagan LUMAR T 1A - 4 7 7 7 13-Dec-16 21-Dec-16 September 2016
2 Sebalo T 5 - 21 17 17 17 8-Dec-16 20-Dec-16 Juni 2016
3 Bani Amas T 22 - 26 6 6 6 6-Dec-16 16-Dec-16 Mei 2016
4 Sebetung Menyala T 27 - 33 7 7 7 7-Dec-16 20-Dec-16 Maret 2016
5 Dharma Bakti T 34 - 38 5 5 5 21-Oct-16 17-Nov-16 Maret 2016
6 Sebente T 39 - 46 8 8 8 3-Nov-16 9-Dec-16 Maret 2016
7 Bangun Sari T 47 - 55 9 9 9 23-Sep-16 2-Nov-16 April 2016
8 Lulang T 56 - 57 2 2 2 22-Sep-16 25-Nov-16 April 2016
9 Setia Jaya T 58 - 67 10 10 10 22-Sep-16 14-Oct-16 April 2016
10 Untang T 68 - 78 11 11 11 19-Sep-16 13-Oct-16 Mei 2016
11 Kampet T 79 - 85 7 7 7 20-Sep-16 13-Oct-16 April 2016
12 Padang Pio T 86 - 95 10 10 10 16-Sep-16 7-Oct-16 April 2016
13 Ringo Lojok T 96 - 108 13 13 13 28-Sep-16 14-Dec-16 Mei 2016
14 Angkaras T 109 - 119 11 11 11 31-Oct-16 29-Dec-16 Mei 2016
15 Ansang T 120 - 123 4 4 4 2-Nov-16 24-Nov-16 Mei 2016
16 Darit T 124 - 129 6 6 6 14-Dec-16 27-Dec-16 Mei 2016
17 Mamek T 130 - 149 20 20 20 5-Oct-16 15-Dec-16 Mei 2016
18 Bagak T 150 - 156 7 7 7 6-Oct-16 9-Dec-16 Mei 2016
19 Anik Dinggir T 157 - 167 10 10 10 30-Sep-16 19-Oct-16 April 2016
20 Antan Raya T 168 - 190 23 23 23 6-Sep-16 27-Sep-16 April 2016
21 Penyaho Dangku T 191 - 207 17 17 17 7-Sep-16 28-Sep-16 April 2016
22 Amboyo Utara T 208 - 230 23 23 23 16-Dec-16 23-Dec-16 Mei 2016
23 Sungai Kelik T 231 - 235 5 5 5 24-Nov-16 7-Dec-16 Mei 2016
24 Munggu T 236 - 245 10 10 10 16-Nov-16 30-Nov-16 Agustus 2016
25 Raja T 246 - 254 9 9 9 17-Nov-16 2-Dec-16 Agustus 2016
26 Ambarang T 255 - 260 6 6 6 15-Nov-16 1-Dec-16 Agustus 2016
T 261 - 263 2 2 2
T 127 - 117 11 11 11
T 116 - 116 B 3 3 3
279 279 278
Agustus 2016
MENYUKE
NGABANG
27 Tebedak 11-Nov-16 7-Dec-16
BANYUKE HULU
ROW MONITORING PROGRESS
PACKAGE 3 SUTT 150 KV BENGKAYANG - NGABANG - TAYAN (SECTION 1 BENGKAYANG - NGABANG)
SPAN TOWER
BENGKAYANG
TERIAK
NOLOKASI (DESA /
KELURAHAN)KECAMATAN
JUMLAH
TOWER
TANAH BEBAS
(TAPAK TOWER)
ROW BEBAS
(SPAN)
JADWAL SOSIALISASI
PHABA PEMBAYARAN Inventarisasi
1 Kawat T 1d/0 * - 1 1 1 1 Maret 2017
2 Cempedak T 1 - 1G 9 9 9
3 Cempedak T 2 - 13 13 13 13
4 Tebang Benua T 14 - 25 12 12 12 6-Jun-17 15-Jun-17 Juni 2016
5 Mak Kawing T 26 - 31 6 6 6 26-Apr-17 17-May-17 Juni 2016
6 Temiang Mali T 32 - 42 10 10 10 20-Apr-17 10-May-17 September 2016
7 Tae T 43 - 46 5 5 5 21-Apr-17 19-May-17 Juni 2016
8 Padi Kaye T 47 - 60 14 14 14 19-Apr-17 18-May-17 September 2016
9 Angan T 61 - 79 19 19 19 6-Apr-17 28-Apr-17 Juni 2016
10 Kayu Ara T 80 - 87 9 9 9 5-Apr-17 21-Apr-17 Juni 2016
11 Jelimpo T 88 - 99 12 12 12 31-Mar-17 28-Apr-17 Juni 2016
12 Tubang Raeng T 100 - 110 11 11 11 30-Mar-17 20-Apr-17 Juni 2016
13 Tebedak T 111 - 114 4 4 4
14 Tebedak T 114A - 114C 3 3 3
128 128 127
September 2016
BALAI
JELIMPO
NGABANG 11-Nov-16 7-Dec-16 Agustus 2016
ROW MONITORING PROGRESS
PACKAGE 3 SUTT 150 KV BENGKAYANG - NGABANG - TAYAN (SECTION 2 NGABANG - TAYAN)
SPAN TOWER
TAYAN HILIR 7/28/2017 11-Aug-17
Social Semi Annual Report July - December 2018
Appendix 12 Update of Land Certification in Bengkayang – Ngabang -
Tayan
No Nomor Tower Desa Kecamatan Kabupaten Jalur BPN Progress
1 T 23 Bani Amas Bengkayang Bengkayang Bengkayang-Ngabang Bengkayang Pra Pengukuran, lanjut tahap Pengukuran (Proses)
2 T 24 Bani Amas Bengkayang Bengkayang Bengkayang-Ngabang Bengkayang Pra Pengukuran, lanjut tahap Pengukuran (Proses)
3 T 25 Bani Amas Bengkayang Bengkayang Bengkayang-Ngabang Bengkayang Pra Pengukuran, lanjut tahap Pengukuran (Proses)
4 T 35 Darma Bhakti Bengkayang Bengkayang Bengkayang-Ngabang Bengkayang Pra Pengukuran, lanjut tahap Pengukuran (Proses)
5 T 36 Darma Bhakti Bengkayang Bengkayang Bengkayang-Ngabang Bengkayang Pra Pengukuran, lanjut tahap Pengukuran (Proses)
6 T 37 Darma Bhakti Bengkayang Bengkayang Bengkayang-Ngabang Bengkayang Pra Pengukuran, lanjut tahap Pengukuran (Proses)
7 T 38 Darma Bhakti Bengkayang Bengkayang Bengkayang-Ngabang Bengkayang Pra Pengukuran, lanjut tahap Pengukuran (Proses)
8 T 48 Bangun Sari Bengkayang Bengkayang Bengkayang-Ngabang Bengkayang Pra Pengukuran, lanjut tahap Pengukuran (Proses)
9 T 52 Bangun Sari Bengkayang Bengkayang Bengkayang-Ngabang Bengkayang Pra Pengukuran, lanjut tahap Pengukuran (Proses)
10 T 53 Bangun Sari Bengkayang Bengkayang Bengkayang-Ngabang Bengkayang Pra Pengukuran, lanjut tahap Pengukuran (Proses)
11 T 55 Bangun Sari Bengkayang Bengkayang Bengkayang-Ngabang Bengkayang Pra Pengukuran, lanjut tahap Pengukuran (Proses)
12 T 113 Tebedak Ngabang Landak Bengkayang-Ngabang Landak Pra Pengukuran, lanjut tahap Pengukuran (Proses)
13 T 114 Tebedak Ngabang Landak Bengkayang-Ngabang Landak Pra Pengukuran, lanjut tahap Pengukuran (Proses)
14 T 116 Tebedak Ngabang Landak Bengkayang-Ngabang Landak Pra Pengukuran, lanjut tahap Pengukuran (Proses)
15 T 116 A Tebedak Ngabang Landak Bengkayang-Ngabang Landak Pra Pengukuran, lanjut tahap Pengukuran (Proses)
16 T 117 Tebedak Ngabang Landak Bengkayang-Ngabang Landak Pra Pengukuran, lanjut tahap Pengukuran (Proses)
17 T 255 Ambarang Ngabang Landak Bengkayang-Ngabang Landak Pra Pengukuran, lanjut tahap Pengukuran (Proses)
18 T 257 Ambarang Ngabang Landak Bengkayang-Ngabang Landak Pra Pengukuran, lanjut tahap Pengukuran (Proses)
19 T 258 Ambarang Ngabang Landak Bengkayang-Ngabang Landak Pra Pengukuran, lanjut tahap Pengukuran (Proses)
20 T 225 Amboyo Utara Ngabang Landak Bengkayang-Ngabang Landak Pra Pengukuran, lanjut tahap Pengukuran (Proses)
UIP KALBAGBAR
PROGRESS SERTIPIKASI TANAH TAPAK TOWER
SUTT 150 kV BENGKAYANG-NGABANG
Social Semi Annual Report July - December 2018
Appendix 13 Time Schedule of Land Certification in Package 3-7
1-3 4-6 7-9 9-12 1-3 4-6 7-9 9-12 1-3 4-6 7-9 9-12 1-3 4-6 7-9 9-12 1-3 4-6 7-9 9-12
1 Inventarisasi Berkas Tapak Tower
2 Identifikasi Berkas Tapak Tower
3Permohonan Penerbitan PBB di Instansi
Terkait
4 Penerbitan PBB di Dispenda
5Permohonan SHGB Tapak Tower PT PLN
(Persero) ke BPN
6 Verifikasi Berkas Tapak Tower oleh BPN
7Pembayaran Surat Perintah Setor
Pengukuran PT PLN (Persero)
8 Pengukuran Tanah Tapak Tower oleh BPN
9 Penerbitan Peta Bidang oleh BPN
10Pembayaran Surat Perintah Setor Risalah
Panitia PT PLN (Persero)
11 Pelaksanaan Panitia oleh BPN
12Pembayaran Pendaftaran Hak SHGB oleh PT
PLN (Persero)
13 Pembukuan dan Penerbitan SHGB oleh BPN 694
14 SHGB Tapak Tower Jalur
Sanggau - Sekadau (PAKET
7)
(T.86,88,89,91,92,101,104,107,1
08,109,113,116,117,119 )
BPN Kantah Sekadau
AKTIVITAS
(per tahap)NO
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN SHGB 2018 - 2022 / Triwulan
JUNI - DESEMBER
Progress Sertifikasi 2017
TIME SCHEDULE SERTIFIKASI HGB ASSET TANAH UIP KALBAGBAR 2018 PAKET 3 (Bengkayang-Ngabang-Tayan) dan Paket 6-7 (Tayan-Sanggau-Sekadau) 2018
2018 2019 2020 2021 2022
Social Semi Annual Report July - December 2018
Appendix 14 List of vulnerable and severely AP in the corridor of 150 kV
Tayan – Sanggau – Sekadau TL
Poor/
Miskin
Women
headed HH/KK
Wanita
Elderly headed
HH/ KK Renta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
KABUPATEN SANGGAU
Kecamatan Tayan Hilir
Desa Kawat
M. Yunus HH 71 M Retirement 3 1 - 2 jt 1 1
0 0 1 1 0
Desa Cempedak
H.M. Yusuf (wahdah-anak) HH 92 M Farmer 1 > 10 jt 1 1
Supiana Rosmiati HH 38 F Farmer 5 1-2 jt 1 1
Yeyen HH 50 M Farmer 7 1-2 jt 1 1
Jaher HH 60 M Farmer 2 1-2 jt 1 1
Jihon HH 72 M Farmer 4 100 rb - 1 jt 1 1 1
Bambang T.winarto HH 60 M Private 5 >10 jt 1 1
Gabe HH 69 M Farmer 7 1 - 2 jt 1 1
Alimin/ Lade (istri) HH 58 M Farmer 6 100 rb - 1 jt 1 1
Awi HH 40 M Farmer 6 100 rb - 1 jt 1 1
Ibrahim Sulaiman HH 65 M Farmer 2 100 rb - 1 jt 1 1 1
Songli HH 66 F Farmer 7 1-2 jt 1 1 1
Salpinus Sangkiat HH 56 M Farmer 3 100rb-1 jt 1
7 0 7 12 0
Desa Tebang Benoa
Namsun HH 71 M Farmer 6 1-2 jt 1 1 1
Deron HH 60 M Farmer 1 1 - 2 jt 1 1
Yosafat Sami HH 65 M Farmer 3 1 - 2 jt 1 1
Lusius Ong HH 61 M Farmer 4 1 - 2 jt 1 1
Silvanus Acom-Tini (istri) HH 60 M Farmer 3 1 - 2 jt 1 1
1 0 5 5 0
Kecamatan Balai
Desa Makkawing
Selipang HH 55 F Farmer 6 1-3 jt 1 1 1
Nitalisa/ Istri Roma HH 30 F Farmer 4 100-1jt 1 1
Antonius Andi HH 33 M Farmer 6 1-2 jt 1 1
3 1 0 3 0
Desa Temiang Mali
Matius Pauji HH 64 M Farmer 6 1-2 jt 1 1 1
Kuncit HH 50 M Farmer 6 1-2 jt 1 1
2 0 1 2 0
Desa Hilir
Lion (kecik- cucu) HH 82 F Farmer 5 1 - 2 jt 1 1 1
1 0 1 1 0
Desa Kebadu
Moses/ Agnes Iyam HH 45/ 57 M Farmer 3 100 rb - 1 jt 1 1
Kristina Serimi HH 43 F Farmer 6 100 rb - 1 jt 1 1 1
Maria Mina HH 58 F Farmer 4 100 rb - 1 jt 1 1 1
Antonius Jati HH 63 M Farmer 6 1-2 jt 1 1 1
Antonius Minar Tulai HH 40 F Farmer 4 100 rb - 1 jt 1 1
Yohanes James HH 54 M Farmer 3 100 rb - 1 jt 1 1
Rupinus Tului HH 41 M Farmer 5 100 rb - 1 jt 1 1
Leonardus Apoi HH 65 M Farmer 5 2 - 3 jt 1 1
Evardus Kuncang HH 58 M Farmer 6 100 rb - 1 jt 1 1
sabinus kancung HH 35 M Farmer 4 1 - 2 jt 1 1
Petrus Amak HH 45 M Farmer 7 100 rb - 1 jt 1 1
10 2 2 10 1
Desa Senyabang
Anton HH 68 M Farmer 5 1 - 2 jt 1 1 1
Herkulanus Luko HH 61 M Farmer 5 1 - 2 jt 1 1 1
Kanisius Jaher HH 58 M Farmer 6 100 rb - 1 jt 1 1
Stefanus Kenen -Ati (istri) HH 45 F Farmer 4 1 - 2 jt 1 1
Sukimin HH 46 M Farmer 7 1 - 2 jt 1 1
Aon HH 48 M Farmer 5 1 - 2 jt 1 1
Firmanus Siong HH 60 M
Occupied
some people
to cultivate
his oil palm
6 > 10 jt 1 1
Romanus Kusa HH 49 M Farmer 5 1 - 2 jt 1 1
Petrus Acan HH 67 M Farmer 2 1 - 2 jt 1 1
7 0 4 9 0
Desa Temiang Taba
Timotius Timas/ Darto S. HH 59 MRetirement
public servant5 100 rb - 1 jt 1 1
Gunik/ Adon (anak) HH 29 M Farmer 2 100 rb - 1 jt 1 1
Andrianus Yayuk HH 40 M Farmer 6 1 - 2 jt 1 1
Wisono-Rigu (anak) HH 58 M Farmer 5 1 - 2 jt 1 1
Sukardi B HH 50 M Farmer 7 1 - 2 jt 1 1
5 0 0 5 0
Kecamatan Tayan Hulu
Desa Menyabo
Kalistus Landong HH 52 M Farmer 6 1 - 2 jt 1 1
Laten HH 67 M Farmer 4 2 - 3 jt 1 1
Setia Budi HH 64 M Farmer 3 1 - 2 jt 1 1
1 0 2 3 0
Number of HH
member/
Jumlah
anggota KK
HH
income/month
(IDR/pendapatan
perbulan)
Vulnerability/Kerentanan
Vulnerable Severely
SUBTOTAL
SUBTOTAL
SUBTOTAL
SUBTOTAL
SUBTOTAL
SUBTOTAL
SUBTOTAL
SUBTOTAL
NotesNo. Name/Nama
Status in
the HH/
Status KK
Age/
Umur
Sex/
Jenis
Kelamin
(M/F)
Occupation/
Pekerjaan
SUBTOTAL
SUBTOTAL
Poor/
Miskin
Women
headed HH/KK
Wanita
Elderly headed
HH/ KK Renta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Number of HH
member/
Jumlah
anggota KK
HH
income/month
(IDR/pendapatan
perbulan)
Vulnerability/Kerentanan
Vulnerable Severely NotesNo. Name/Nama
Status in
the HH/
Status KK
Age/
Umur
Sex/
Jenis
Kelamin
(M/F)
Occupation/
Pekerjaan
Desa Sosok
Dedy Candra Alengsius HH 34 M Farmer 7 100 rb - 1 jt 1 1
Ya'sabirin HH 61 M Farmer 7 2 - 3 jt 1 1
Tam Misbar HH 74 M Farmer 8sudah tidak
bekerja1 1 1
2 0 2 3 0
Desa Binjai
Adrianus Pekmeng HH 43 M Farmer 5 2 - 3 jt 1 1
Bambang Hermanto/ Putra
GiningHH 66 M Farmer 5 1 - 2 jt 1 1 1
Sulah- Juanang(anak) HH 46 MFarmer
(Rubber)6 1 - 2 jt 1 1
Rupinatul HH 35 F Farmer 6 1 - 2 jt 1 1
Suratno HH 65 M Farmer 8 2 - 3 jt 1 1 1
Martinus Sindeng HH 70 M Farmer 4 1 - 2 jt 1 1
Cahaya- Sanding (anak) HH 90 F Farmer 3 tidak bekerja 1 1 1
Vinsensius Sokin HH 58 M Farmer 5 100 rb - 1 jt 1 1
Yohanes Anes HH 65 M Farmer 6 3 - 10 jt 1 1
7 0 5 9 0
Kecamatan Parindu
Desa Suka Gerundi
Stanilaus Atui HH 60 M Farmer 5 2 - 3 jt 1 1
Kalista Nik HH 47 F Farmer 4 2 - 3 jt 1 1
Yulia Widyawati HH 32 F Housewife 4 100 rb - 1 jt 1 1 1
Elisabet Elis HH 38 F Farmer 7 2 - 3 jt 1 1
Rosa HH 45 F Farmer 5 2 - 3 jt 1 1
Lusia HH 56 F Farmer 4 1 - 2 jt 1 1
2 4 1 6 0
Desa Palem Jaya
0 0 0 0 0
Desa Pusat Damai
Veronika HH 37 F Housewife 7 (2KK) 1 - 2 jt 1 1
Seratima Simah/ Andreas
(suami)HH 63 F Housewife 6 1 - 2 jt 1 1 1
Theresia Arol HH 50 F Farmer 7 1-3 jt 1 1
Yulia Siat tju HH 64 F Farmer 6 1-3 jt 1 1 1
Yakobus HH 50 M Teacher/PNS 10 3 - 10 jt 1 1
Hiyasintus Injin HH 68 M farmer 5 1-2 jt 1 1
5 0 3 6 0
Desa Sebara
Petrus Sunar/ Elesius Acan
(mertua)HH 46 M Farmer 7 1 - 2 jt 1 1
Stephanus Atang HH 42 M Farmer 4 1 - 2 jt 1 1
Sabinus Bung HH 54 M Farmer 6 1 - 2 jt 1 1
Bambang-wakil ismael HH 38 M Farmer 6 1 - 2 jt 1 1
4 0 0 4 0
Kecamatan Kapuas
Desa Lape
Aten/ tanah adat
Aten / Tanah adat
Anastasia Saje HH 42 F Housewife 6 100 rb - 1 jt 1 1
Yohanes Lion HH 70 M Old Farmer 3 100 rb - 1 jt 1 1 1
Paula Dolen HH 58 F Farmer 4 1 - 2 jt 1 1
Sabradus Indus HH 43 M Farmer 4 1 - 2 jt 1 1
4 0 1 4 0
Desa Sei Mawang
Aki HH 73 M Farmer 2 100 rb - 1 jt 1 1 1
Eliana Maria/ Leo Kunun HH 47 F Farmer 3 1 - 2 jt 1 1
Ami HH 65 M Farmer 5 100 rb - 1 jt 1 1 1
3 0 2 2 1
Desa Bunut (P6)
Laudis Laus HH 56 M Retirement 6 1 - 2 jt 1 1
Alisius HH 72 M Farmer 5 1 - 2 jt 1 1 include in Substation
2 0 1 0 1
Desa Bunut (P7)
Solisman HH 32 M Farmer 3 100rb - 1 jt 1 include in Substation
Tonel HH 63 M Farmer 4 100rb - 1 jt 1 1 1
Rusandi Jang HH 60 M Farmer 5 1 - 2 jt 1 1 1
Dison HH 53 M Farmer 5 100rb - 1 jt 1 1
Antymus Nasir HH 75 M Farmer 4 100rb - 1 jt 1 1 1
5 0 3 4 0
Desa Beringin
Bong Khung Song HH 50 MFarmer;
Fishing6 1 - 2 jt 1 1
Kaderi HH 52 M Farmer 6 1 - 2 jt 1 1
Jubaidah HH 53 F
selling cakes
and
vegetables
4 100 rb - 1 jt 1 1
Ahmad Dapid HH 65 M Farmer 4 1 - 2 jt 1 1
Achyar HH 46 M Farmer 3 1 - 2 jt 1 1
4 0 1 5 0
SUBTOTAL
SUBTOTAL
SUBTOTAL
SUBTOTAL
SUBTOTAL
SUBTOTAL
SUBTOTAL
SUBTOTAL
SUBTOTAL
SUBTOTAL
Poor/
Miskin
Women
headed HH/KK
Wanita
Elderly headed
HH/ KK Renta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Number of HH
member/
Jumlah
anggota KK
HH
income/month
(IDR/pendapatan
perbulan)
Vulnerability/Kerentanan
Vulnerable Severely NotesNo. Name/Nama
Status in
the HH/
Status KK
Age/
Umur
Sex/
Jenis
Kelamin
(M/F)
Occupation/
Pekerjaan
Desa Tanjung Kapuas
Misli HH 36 M Farmer 5 1 - 2 jt 1 1
1 0 0 1 0
Desa Penyeladi
Aliyas HH 55 M Farmer 9 1 - 2 jt 1 1
Budi (almarhum)/ sartika- istri HH 29 F Housewife 3 1 - 2 jt 1 1
Ratena HH 38 F Housewife 4 1 - 2 jt 1 1
Samsiah HH 45 F Housewife 5 100 rb - 1 jt 1 1 1
Cinta (almarhum)-abang Prima
(anak)HH 27 M
Private
company4 1 - 2 jt 1
Aminah- Jahri HH 71 F Farmer 100 rb - 1 jt 1 1 1
Rajeli HH 52 M Farmer 4 100 rb - 1 jt 1 1
Jaenudin HH 58 M Farmer 4 1 - 2 jt 1
5 2 1 5 3
Kecamatan Mukok
Desa Semuntai
Supriyadi HH 41 M
civil servant
(penjaga
sekolah)
3 1-2 jt 1 1
Ahong HH 57 M Farmer 4 1-2 jt 1 1
Lilis Suryani-Ramsi (menantu) HH 40 FFarmer &
Builder 5 1-2 jt 1 1
Jawi HH 80 M Farmer 4 1-2 jt 1 1
2 1 1 4 0
KABUPATEN SEKADAU
Kecamatan Sekadau Hilir
Desa Sungai Kunyit
Rupina NA HH 53 F Farmer 6 > 10 jt 1 1
Maro Lukas Simo HH 48 M Farmer 4 1 - 2 jt 1 1
Kristina Suyah HH 65 M Farmer 3 1-2 jt 1 1 1 1
Mikael Ahen HH 61 M Farmer 6 3 - 10 jt 1 1
Apui Y HH 60 M Farmer 6 3 - 10 jt 1 1
1 3 3 5 0
Desa Peniti
Abang Japar HH 62 M Farmer 9 1 - 2 jt 1 1 1
Rapeah HH 33 F Housewife 4 1 - 2 jt 1 1
AB. Ramsyah HH 32 M Farmer 4 100 rb - 1 jt 1 1
Apuk HH 61 MEntrepreneur/
Swasta5 3 - 10 jt 1 1
Jahra HH 60 FEntrepreneur/
Swasta6 2 - 3 jt 1 1 1
Petrus Ajiu HH 60 M Farmer 2 3 - 10 jt 1 1
2 2 4 6 0
Desa Ensalang
Agustinus Alak HH 36 M Farmer 4 100 rb - 1 jt 1 1
1 0 0 1 0
Desa Sei Ringin (reroute)
Kristina Kamelia HH 32 F Farmer 4 1 - 2 jt 1 1
Junaidi HH 63 M Farmer 4 2 - 3 jt 1 1
0 1 1 2 0
Desa Mungguk
Intan HH 32 F Farmer 5 1 - 2 jt 1 1
Ramli HH 55 M Farmer 7 2 - 3 jt 1 1
Sani HH 43 M Farmer 8 2 - 3 jt 1 1
Hermanto HH 40 M Farmer 6 1 - 2 jt 1 1
3 1 0 4 0
90 17 52 122 6 37
1 GI Sanggau
Alisius 1
Solisman 1
Yuliani 1
2 GI Sekadau
Abang Mokmen 1
Setiban 1
5
122 11
KETERANGAN
untuk data yang tercantum ke dalam vulnerable & severely, PLN memutuskan untuk memasukkan ke salah satu kategori saja, yaitu severely
133
TOTAL PER KATEGORI
TOTAL VULNERABLE & SEVERELY
SUBTOTAL
SUBTOTAL
SUBTOTAL
TOTAL SUTT
TOTAL GI
SUBTOTAL
SUBTOTAL
SUBTOTAL
SUBTOTAL
SUBTOTAL