Upload
harry-suherman
View
37
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
STANDART OPERATING PROCEDURES (SOP)
REGISTRASI DAN VERIFIKASI PENGGUNA SPSE
SAMARINDA
2014
Pembina Ti gkat INIP.195907271985011001
mbina Utama MudaNIP.19640101199003 1028
DIBUAT Oi.EH~Ketua tavanan Pengadaan Secara Elektronik
Provinsi Kalimantan Timur
OISETUJUI OLEH:Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kalimantan Tirnur
LAYANAN PENGADAAN SECA~.AELEKTRONIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
REGISTRASI DAN VERIF!!(ASI PENYEDIA BARANG/JASA
LAYANAN PENGAOAAN SECARA ElEKTRONIK
STANDART OPERA TING PROCEDURES (SOP)
lEMBAR PENGESAHAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
STANDART OPERATING PROCEDURES (SOP) LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
Nomor SOP 027/ 266/I/Diskominfo
Tanggal Pembuatan 2 Desember 2013
Tanggal Revisi
Nomor Revisi
Tanggal Efektif 2 Januari 2014
Disahkan Oleh Abdullah Sani, SH, M.Hum
STANDART OPERATING PROCEDURES (SOP)
REGISTRASI DAN VERIFIKASI PENYEDIA BARANG/JASA
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik. 3. PermenPAN Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan. 4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010
tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik. 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan
perubahannya. 6. Peraturan Gubernur No. 51 Tahun 2009 Tentang Implementasi Sistem E-procurement Di Lingkungan
Provinsi Kalimantan Timur. 7. Peraturan Gubernur No. 52 Tahun 2009 Tentang Layanan Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik
(LPSE) Provinsi Kalimantan Timur.
1. Penyedia Barang/Jasa 2. Verifikator 3. Helpdesk LPSE 4. Front office
Penjelasan Singkat: Peralatan dan Perlengkapan:
Prosedur ini mencakup proses tata cara regristrasi dan verifikasi calon penyedia barang/jasa seperti: mendownload formulir, mengisi formulir, melakukan verifikasi dokumen dan menyetujui atau menolak registrasi penyedia barang/jasa.
1. Formulir Data Penyedia 2. Formulir Keikutsertaan
Tujuan: Pencatatan dan Pendataan :
1. Memberikan arahan prosedur bagi pelaksanaan proses registrasi dan verifikasi calon penyedia barang/jasa (vendor) untuk mendapatkan akun SPSE
2. Menentukan kelayakan (eligibility) penyedia barang/jasa melalui mekanisme kontrol atas registrasi calon penyedia barang/jasa.
Peringatan: Definisi :
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana
1. Helpdesk LPSE adalah Tim pada LPSE yang menjalankan tugas dan fungsi Unit Layanan Dukungan Pengguna LPSE.
2. Verifikator adalah personil pada pada unit registrasi verifikasi LPSE yang bertugas melakukan verifikasi kepada penyedia barang/jasa yang akan menjadi pengguna SPSE. Keterkaitan:
1. SOP Pengarsipan Dokumen
Penyedia Front office Helpdesk LPSE Verifikator Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Wajib menggunakan e-mail perusahaan
(tidak boleh e-mail pribadi)
2. Tata cara registrasi pada aplikasi SPSE
mengacu pada panduan pengguna (user
guide) aplikasi SPSE
2 Mengunduh (download) formulir data penyedia
dan formulir keikutsertaan yang tersedia pada
aplikasi SPSE.
N/A Blanko Formulir
Data Penyedia dan
Blanko Formulir
Keikutsertaan
3 Mengisi formulir data penyedia N/A Formulir data
penyedia yang
sudah terisi
4 Mengisi formulir keikutsertaan Dibuat diatas kertas berkop perusahaan,
ditandatangani pimpinan perusahaan, dicap
dan bermaterai.
N/A Fromulir
keikutsertaan yang
sudah terisi
1. Dibuat diatas kertas berkop perusahaan
ditandatangani pimpinan perusahaan dan
admin yang ditunjuk, dicap serta bermaterai.
2. Apabila Adminnya adalah pimpinan
perusahaan itu sendiri maka membuat surat
pernyataan bahwa dirinya sebagai admin
1. Pimpinan perusahaan dapat menguasakan
kepada pihak manapun untuk melakukan
proses verifikasi di LPSE.
2. Surat kuasa dibuat diatas kertas berkop
perusahaan dan ditandatangani pimpinan
perusahaan serta penerima kuasa, dicap dan
bermaterai.
3. Apabila pimpinan perusahaan yang
melakukan verifikasi maka tidak perlu
membuat surat kuasa.
1. Formulir data penyedia, Formulir
keikutsertaan dan Dokumen perusahaan asli
serta copy nya (softcopy/hardcopy) terdiri
dari 1.KTP pemilik/ direktur/ pengurus; 2.
NPWP; 3. SIUP/ SIUJK/ SBU/ ijin untuk
menjalankan kegiatan/usaha sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku; 4. Akta pendirian perusahaan
dan Akta perubahan terakhir. Untuk
Perseorangan dan Koperasi persyaratan
menyesuaikan dengan ketentuan yang
berlaku
2. Berkas permohonan dimasukan kedalam
amplop/map bersampul identitas
perusahaan
8 Datang ke LPSE terkait, melapor ke front office
dan mengisi buku tamu
N/A
7 Mempersiapkan berkas permohonan N/A Berkas
Permohonan
Surat Kuasa Untuk
Verifikasi
Blanko
tersedia/menyatu
dengan formulir
keikutsertaan
Melakukan registrasi oline pada website
LPSE/aplikasi SPSE
1 N/A
SOP REGISTRASI DAN VERIFIKASI PENYEDIA BARANG/JASA
No AktivitasPelaksana Mutu Baku
Keterangan
5 Membuat Surat Penunjukan Admin N/A Surat Penunjukan
Admin
Blanko
tersedia/menyatu
dengan formulir
keikutsertaan
Membuat Surat Kuasa untuk verifikasi6 N/A
Mulai
9 Memberikan nomor antrian dan
mempersilahkan penyedia untuk menunggu
giliran menghadap helpdesk diruang tunggu
5 menit Nomor antrian
10 Memanggil penyedia untuk menghadap sesuai
nomor antrian
N/A
11 Menanyakan kepada penyedia apakah sudah
melakukan registrasi online,
5 menit
12 Melakukan aktivitas No.1 di bidding room
mengacu pada SOP penggunaan akses
intranet/internet di Bidding Room bagi
pengguna SPSE
N/A mengacu pada SOP
penggunaan akses
intranet/internet di
Bidding Room bagi
pengguna SPSE
13 Menerima berkas permohonan dan memeriksa
apakah penyedia masuk daftar hitam/black list
yang tercantum pada portal inaproc
5 menit
14 Memberitahu penyedia permohonan ditolak dan
mengembalikan berkasnya serta memberitahu
verifikator untuk memasukan ID penyedia
tersebut kedalam daftar hitam pada aplikasi
SPSE
5 menit
15 Memeriksa apakah berkas permohonan lengkap
dengan mengisi formulir ceklis kelengkapan
berkas permohonan
5 menit Formulir ceklis
kelengkapan
berkas
permohonan
16 Membertahu penyedia untuk melengkapi berkas
sesuai yang tercantum di formulir ceklis
kelengkapan berkas permohonan
5 menit
Selesai
Ya
Tidak
Tidak
Ya
belum
Ya
17 Menyerahkan tanda terima berkas kepada
penyedia dan menyerahkan berkas permohonan
kepada verifikator
5 menit Tanda terima
berkas
18 Menerima berkas permohonan dan memeriksa
apakah penyedia sudah terdaftar di LPSE lain
5 menit
19 Memberitahu penyedia agar penyedia tersebut
menggunakan user id yang sudah terdaftar
5 menit
20 Menerima pemberitahuan dari verifikator
melalui helpdesk untuk login pada aplikasi SPSE
menggunakan user ID yang sudah terdaftar
N/A
21 Melakukan verifikasi dan validitas berkas
permohonan. Apakah berkas sesuai/lolos
verifikasi ?
Berkas asli dan copy harus sesuai, dokumen
masih berlaku dan data antar dokumen
sesuai dan konsisten
10 menit
hasil verifikasi
22 Menyetujui permohonan dengan mengklik
tombol " SETUJU" pada aplikasi SPSE hasil verifikasi 5 menit
permohonan
disetujui
23 Mencantumkan kekurangan pada amplop/map
berkas permohonan, menyerahkannya kepada
penyedia melalui helpdesk untuk dilengkapi dan
kembali dilakukan verifikasi
5 menit
24 Mengarsipkan berkas dengan mengacu pada
SOP pengarsipan berkas 10 Menit Arsip Berkas
Ya
Tidak
Selesai
Tidak
Ya
Pembina ingkat INIP. 195907271985011001
mbina UtamaMudaNIP. 19640101199003 1028
DiBUAT OlEH:Ketua Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Provinsi Kalimantan Timur
DISETUJUI OLEH:Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kalimantan Timur
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVlNSI KALIMANTAN TIMUR
REGISTRASI DAN VER!FtKAS! KPAjPPK
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
STANDART OPERA TlNG PROCEDURES (SOP)
LEM8AR PENGESAHAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
STANDART OPERATING PROCEDURES (SOP) LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
Nomor SOP 027/267 /I/Diskominfo
Tanggal Pembuatan 2 Desember 2013
Tanggal Revisi
Nomor Revisi
Tanggal Efektif 2 Januari 2014
Disahkan Oleh Abdullah Sani, SH, M.Hum
STANDART OPERATING PROCEDURES (SOP)
REGISTRASI DAN VERIFIKASI KPA/PPK
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik. 3. PermenPAN Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan. 4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010
tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik. 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan
perubahannya. 6. Peraturan Gubernur No. 51 Tahun 2009 Tentang Implementasi Sistem E-procurement Di Lingkungan
Provinsi Kalimantan Timur. 7. Peraturan Gubernur No. 52 Tahun 2009 Tentang Layanan Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik
(LPSE) Provinsi Kalimantan Timur.
1. KPA/PPK 2. Admin Agency
Penjelasan Singkat: Peralatan dan Perlengkapan:
Prosedur ini mencakup proses permohonan akun KPA/PPK, verifikasi dan pembuatan akun oleh Admin Agency sehingga KPA/PPK dapat melakukan login dengan akun yang telah didaftarkan tersebut
1. Formulir Permohonan Pembuatan Akun KPA/PPK 2. Surat Keputusan/SK Pengangkatan KPA/PPK
Tujuan: Pencatatan dan Pendataan :
Prosedur ini bertujuan sebagai standar bagi KPA/PPK dalam melakukan permohonan pembuatan akun pada aplikasi SPSE kepada Admin Agency
Peringatan: Definisi :
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana
1. Admin Agency adalah personil LPSE yang memiliki tugas dan kewenangan melakukan proses registrasi dan verifikasi kepada Panitia Pengadaan/Pokja ULP/KPA/PPK.
2. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)/KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
Keterkaitan:
1. SOP Pengarsipan Dokumen
2 Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas
permohonan. Apakah berkas permohonan
lengkap?
Berkas permohonan lengkap dan dokumen
copy sesuai aslinya
10 menit
Admin Agency mencantumkan kekurangan
berkas Permohonan yang harus dilengkapi
5 menit
Melengkapi kekurangan berkas permohonan N/A
3. Tata cara pembuatan akun pada aplikasi
SPSE mengacu pada panduan pengguna
(user guide) aplikasi SPSE
7 Mengarsipkan berkas dengan mengacu pada SOP
pengarsipan berkas
10 Menit Arsip berkas
permohonan
Pelaksana Mutu BakuKeterangan
5 15 menit
Berkas dapat
disampaikan secara
langsung (hardcopy)
atau melalui e-mail
(softcopy)
1 Menyampaikan berkas permohonan pembuatan
akun (user id, password) kepada Admin Agency
N/AMulai
Selesai
Ya
Tidak
SOP REGISTRASI KPA/PPKNo Aktivitas KPA/PPK Admin Agency Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Formulir permohonan pembuatan akun
KPA/PPK 2. Surat Keputusan /SK Pengangkatan KPA/PPK
4 Meminta KPA/ PPK untuk melengkapi/ memperbaiki berkas permohonan
Membuat Akun KPA/PPK pada aplikasi SPSE 1. Data yang dimasukan pada aplikasi SPSE berdasarkan formulir permohonan
pembuatan akun KPA/PPK2. Aktivasi akun dilakukan jika KPA/PPK telah mengikuti pelatihan penggunaan aplikasi
5 menit e-mail
informasi akun
KPA/PPK
6 Menginformasikan melalui e-mail akun (user id
dan password) KPA/PPK yang telah dibuat dengan tembusan kepada Kepala LPSE
STANDART OPERATING PROCEDURES (SOP)
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
REGISTRASI DAN VERIFIKASI KPA/PPK
LAMPIRAN
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TEMPLATE FORMULIR PERMOHONAN PEMBUATAN AKUN KPA/PPK
FORMULIR PERMOHONAN
PEMBUATAN AKUN KPA/PPK
DATA INSTANSI/AGENCY
Nama Instansi/Satker
Alamat
Kode Pos
Telepon
Fax
Kontak Person
DATA PPK (Sesuai SK Pengangkatan)
Nama
NIP
User ID
Password Sementara
Jabatan
Pangkat
Golongan
No SK
Masa Berlaku SK
Telp/HP
Tanggal Pemohon Tanda Tangan
Pe bina Utama MudaNIP.:t 6401011990031028
DIBUATOLEH:Ketua LayananPengadaanSecaraElektronik
ProvinsiKalimantanTimur
DJSETUJUIOLEH:KepalaOinasKomunikasidan Informatika
ProvinsiKalimantanTimur
LAYANANPENGAOAAN SECARA ELEKTRONIK
OINAS KOMUNIKASI DAN INFORMAnKA PROVINSI KAUMANTAN nMUR
REGISTRASI DAN VERIFlKASI PANITIA PENGADAAN/POKJA ULP
lAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
STANDART OPERAnNG PROCEDURES (SOP)
LEMBAR PENGESAHAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
STANDART OPERATING PROCEDURES (SOP) LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
Nomor SOP 027/268 /I/Diskominfo
Tanggal Pembuatan 2 Desember 2013
Tanggal Revisi
Nomor Revisi
Tanggal Efektif 2 Januari 2014
Disahkan Oleh Abdullah Sani, SH, M.Hum
STANDART OPERATING PROCEDURES (SOP)
REGISTRASI DAN VERIFIKASI PANITIA PENGADAAN/POKJA ULP
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik. 3. PermenPAN Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan. 4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010
tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik. 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan
perubahannya. 6. Peraturan Gubernur No. 51 Tahun 2009 Tentang Implementasi Sistem E-procurement Di Lingkungan
Provinsi Kalimantan Timur. 7. Peraturan Gubernur No. 52 Tahun 2009 Tentang Layanan Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik
(LPSE) Provinsi Kalimantan Timur.
1. Panitia Pengadaan/Pokja ULP 2. Admin Agency
Penjelasan Singkat: Peralatan dan Perlengkapan:
Prosedur ini mencakup proses permohonan akun Panitia Pengadaan/Pokja ULP, verifikasi dan pembuatan akun oleh Admin Agency sehingga Panitia Pengadaan dapat melakukan login dengan akun yang telah didaftarkan tersebut.
1. Formulir Permohonan Pembuatan Akun Panitia Pengadaan/Pokja ULP
2. Surat Keputusan/SK Pengangkatan Panitia Pengadaan/Pokja ULP
Tujuan: Pencatatan dan Pendataan :
Prosedur ini bertujuan sebagai standar bagi Panitia Pengadaan/Pokja ULP dalam melakukan permohonan pembuatan akun pada aplikasi SPSE kepada Admin Agency.
Peringatan: Definisi :
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana
1. Admin Agency adalah personil LPSE yang memiliki tugas dan kewenangan melakukan proses registrasi dan verifikasi kepada Panitia Pengadaan/Pokja ULP/KPA/PPK.
Keterkaitan:
1. SOP Pengarsipan Dokumen
Panitia
PengadaanAdmin Agency Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Formulir permohonan pembuatan akun
Panitia Pengadaan
2. Surat Keputusan /SK Pengangkatan
Panitia Pengadaan (jika disampaikan
langsung membawa asli dan copy, jika
disampaikan melalui email SK asli di scan)
2 Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas
permohonan. Apakah berkas permohonan
lengkap?
Berkas permohonan lengkap dan dokumen
copy sesuai aslinya
10 menit
4 Meminta Panitia Pengadaan untuk
melengkapi/memperbaiki berkas permohonan
Admin Agency mencantumkan kekurangan
berkas Permohonan yang harus dilengkapi
5 menit
Melengkapai kekurangan berkas permohonan N/A
1. Data yang dimasukan pada aplikasi SPSE
berdasarkan formulir permohonan
pembuatan akun Panitia Pengadaan
2. Aktivasi akun dilakukan jika Panitia
Pengadaan telah mengikuti pelatihan
penggunaan aplikasi
3. Tata cara pembuatan akun pada aplikasi
SPSE mengacu pada panduan pengguna
(user guide) aplikasi SPSE
6 Menginformasikan melalui e-mail akun (user id
dan password) Panitia Pengadaan yang telah
dibuat dengan tembusan kepada Kepala LPSE
5 menit e-mail
informasi akun
Panitia
Pengadaan
7 Mengarsipkan berkas dengan mengacu pada SOP
pengarsipan berkas
10 Menit Arsip berkas
permohonan
No AktivitasPelaksana Mutu Baku
Keterangan
5 15 menit
Berkas dapat
disampaikan secara
langsung (hardcopy)
atau melalui e-mail
(softcopy)
Membuat Akun Panitia Pengadaan pada aplikasi
SPSE
1 Menyampaikan berkas permohonan pembuatan
akun (user id, password) kepada Admin Agency
N/AMulai
Selesai
Ya
Tidak
SOP REGISTRASI PANITIA PENGADAAN/POKJA ULP
STANDART OPERATING PROCEDURES (SOP)
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
REGISTRASI DAN VERIFIKASI PANITIA PENGADAAN/POKJA ULP
LAMPIRAN
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Nama Instansi
Alamat
Kode Pos
Telepon
Kontak Person
No Nama NIP
User
ID
Password
sementara Instansi
Alamat
Kantor Telp E-Mail Pangkat Golongan Jabatan
Pengangkatan
Sebagai No SK
Masa
Berlaku SK
1 Ketua Panitia
2 Sekretaris
3 Anggota
4 Anggota
5 Anggota
Tanggal Tanda tangan
Nama Kepanitian
Tahun
Data Instansi
Data Panitia Pengadaan (sesuai SK Pengangkatan)
Data Kepanitian Pemohon
Fax
TEMPLATE FORMULIR PERMOHONAN PEMBUATAN AKUN PANITIA PENGADAAN/POKJA ULP
PembinaTIngkat INIP. 19590727198501 1 001
P bina Utama MudaNIP. 19640101199003 1028
OIBUAT OLEH:Ketua layanan Pengadaan Secara Elektronik
provinsi Kalimantan Timur
OfSETUJUI OLEH:Kepala Dilias Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kalimantan Timur. .
LAYANANPENGAOAAN SECARAElEKTRONIK
OINAS KOMUNIKASI DAN INFORMAT.teA PROVlNSlICAUMANTAN TIMUR
REGISTRAS. DAN VERIFIKASIAUDITOR/PEMERIKSA/PENYIDIK
lAYANAN PENGADAAN SECARAELEKTRONIK
STANDARTOPERATING PROCEDURES(SOP)
LEMBAR PENGESAHAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
STANDART OPERATING PROCEDURES (SOP) LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
Nomor SOP 027/269 /I/Diskominfo
Tanggal Pembuatan 2 Desember 2013
Tanggal Revisi
Nomor Revisi
Tanggal Efektif 2 Januari 2014
Disahkan Oleh Abdullah Sani, SH, M.Hum
STANDART OPERATING PROCEDURES (SOP)
REGISTRASI DAN VERIFIKASI AUDITOR/PEMERIKSA/PENYIDIK
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik. 3. PermenPAN Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan. 4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010
tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik. 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan
perubahannya. 6. Peraturan Gubernur No. 51 Tahun 2009 Tentang Implementasi Sistem E-procurement Di Lingkungan
Provinsi Kalimantan Timur. 7. Peraturan Gubernur No. 52 Tahun 2009 Tentang Layanan Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik
(LPSE) Provinsi Kalimantan Timur.
1. Pimpinan Instansi Auditor/Pemeriksa/Penyidik 2. Auditor/Pemeriksa/Penyidik 3. Kepala LPSE 4. Admin PPE/LPSE
Penjelasan Singkat: Peralatan dan Perlengkapan:
Prosedur ini mencakup proses permohonan pembuatan akun Auditor/Pemeriksa/Penyidik dan pembuatan akun oleh Admin PPE sehingga Auditor/Pemeriksa/Penyidik dapat melakukan login dengan akun yang telah didaftarkan tersebut.
1. Formulir Permohonan Pembuatan Akun Auditor/Pemeriksa/Penyidik.
2. Surat Perintah/Tugas Pemeriksaan.
Tujuan: Pencatatan dan Pendataan :
Prosedur ini bertujuan sebagai standar bagi Pimpinan Instansi Auditor/Pemeriksa/Penyidik dalam melakukan permohonan pembuatan akun kepada Kepala LPSE.
Peringatan: Definisi :
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana
1. Auditor adalah pihak yang ditunjuk dari lembaga yang memerintahkannya dan ditugaskan untuk memeriksa proses pengadaan sejak awal disusun hingga selesai dilaksanakan.
2. Admin PPE adalah personil LPSE yang memiliki tugas mengelola website LPSE serta mengelola dan membuatkan akun (user id dan password admin agency, verifikator, helpdesk dan auditor
Keterkaitan:
1. SOP Pengarsipan Dokumen
Pimpinan Instansi
Auditor/Pemeriks
a/Penyidik
Auditor/Pemeriks
a/PenyidikKepala LPSE Admin PPE Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Surat Permohonan Pembuatan Akun
2. Formulir permohonan pembuatan akun
Auditor/Pemeriksa/Penyidik
3. Surat Perintah Pemeriksaan
2 Menerima berkas permohonan, menjawab surat
permohonan kepada pimpinan instansi pemohon
dan mendisposisikan kepada Admin PPE untuk
ditindaklanjuti
N/A Surat Jawaban
Permohonan
Pembuatan
Akun
3 Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas
permohonan. Apakah berkas permohonan
lengkap?
Berkas permohonan lengkap dan dokumen
copy sesuai aslinya
5 Menit
4 Meminta Auditor/Pemeriksa/Penyidik untuk
melengkapi berkas permohonan
Admin PPE mencantumkan kekurangan
berkas Permohonan yang harus dilengkapi
5 Menit
5 Melengkapai kekurangan berkas permohonan N/A
1. Data yang dimasukan pada aplikasi SPSE
berdasarkan formulir permohonan
pembuatan akun
Auditor/Pemeriksa/Penyidik
2. Aktivasi akun dilakukan jika
Auditor/Pemeriksa/Penyidik telah
mengikuti pelatihan penggunaan aplikasi
3. Tata cara pembuatan akun pada aplikasi
SPSE mengacu pada panduan pengguna
(user guide) aplikasi SPSE
1. Akun diberikan melalui e-mail milik
masing-masing personil
(Auditor/Pemeriksa/Penyidik) yang
terdaftar pada aplikasi SPSE
2. Dalam e-mail diinformasikan untuk segera
melakukan login dengan User ID dan
Password tersebut serta mewajibkan untuk
melakukan perubahan password
8 Mengarsipkan berkas dengan mengacu pada SOP
pengarsipan berkas
Hasil pembuatan akun 10 Menit Arsip berkas
permohonan
SOP REGISTRASI AUDITOR/PEMERIKSA/PENYIDIK
No Aktivitas
Mutu Baku
Keterangan
Pelaksana
1 Berkas dapat
disampaikan secara
(hardcopy) langsung
atau melalui e-mail
(softcopy)
Menyampaikan berkas permohonan pembuatan
akun (user id, password) kepada Kepala LPSE
N/A
15 menitMembuat Akun Auditor/Pemeriksa/Penyidik pada
aplikasi SPSE.
6
informasi akun
Auditor/Pemeri
ksa/Penyidik
10 menit7 Menginformasikan melalui e-mail akun (user id
dan password) Auditor/Pemeriksa/Penyidik yang
telah dibuat dengan tembusan kepada Kepala LPSE
Mulai
Selesai
Ya
Tidak
STANDART OPERATING PROCEDURES (SOP)
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
REGISTRASI DAN VERIFIKASI AUDITOR/PEMERIKSA/PENYIDIK
LAMPIRAN
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Data Instansi
Nama Instansi
Alamat
Kode Pos
Telepon
Fax
Kontak Person
Data Auditor/Pemeriksa/Penyidik (sesuai Surat Perintah Pemeriksaan)
Nama
NIP
User ID
Password Sementara
Instansi
Alamat Kantor
Telepon
E-mail**
Pangkat
Golongan
Jabatan
No SK
Akhirmasa audit
Instansi yang diaudit
NamaPaket yang diaudit
1. 2. n..
Tanggal Pemohon Tandatangan
TEMPLATE FORMULIR PERMOHONAN PEMBUATAN AKUNAUDITOR/PEMERIKSA/PENYIDIK
Pembina Tingkat INIP.195907271985011 001
Pembina Utama MudaNIP.196401011990031 028
i M.Si
DIBUAT OLEH:Ketua Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Provinsi Kalimantan Timur
QISETWUI OLEH:Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kalimantan Timur
LAYANANPENGADAAN SECARAELEKTRONIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
REGISTRAS. DAN VERIFIKASI VERIFIKATOR/HELPDESK/ADMIN AGENCYUNTUK LPSE SERVICE PROVIDER
lAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
STANDART OPERAnNG PROCEDURES'(SOP)
LEMBAR PENGESAHAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
STANDART OPERATING PROCEDURES (SOP) LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
Nomor SOP 027/270 /I/Diskominfo
Tanggal Pembuatan 2 Desember 2013
Tanggal Revisi
Nomor Revisi
Tanggal Efektif 2 Januari 2014
Disahkan Oleh Abdullah Sani, SH, M.Hum
STANDART OPERATING PROCEDURES (SOP)
REGISTRASI DAN VERIFIKASI VERIFIKATOR/HELPDESK/ADMIN AGENCY UNTUK LPSE SERVICE PROVIDER
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik. 3. PermenPAN Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan. 4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010
tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik. 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan
perubahannya. 6. Peraturan Gubernur No. 51 Tahun 2009 Tentang Implementasi Sistem E-procurement Di Lingkungan
Provinsi Kalimantan Timur. 7. Peraturan Gubernur No. 52 Tahun 2009 Tentang Layanan Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik
(LPSE) Provinsi Kalimantan Timur.
1. Kepala LPSE Service Provider 2. Kepala LPSE Sistem Provider 3. Verifikator/Helpdesk/Admin Agency LPSE Service Provider 4. Admin PPE LPSE Sistem Provider
Penjelasan Singkat: Peralatan dan Perlengkapan:
Prosedur ini mencakup proses permohonan pembuatan akun Verifikator/Helpdesk/Admin Agency Service Provider dan pembuatan akun oleh Admin PPE LPSE Sistem Provider sehingga Verifikator/Helpdesk/Admin Agency Service Provider dapat melakukan login dengan akun yang telah didaftarkan tersebut.
1. Formulir Permohonan Pembuatan Akun Verifikator/Helpdesk/Admin Agency Service Provider.
2. Surat Keputusan/SK Penunjukan sebagai Verifikator/Helpdesk/Admin Agency LPSE Service Provider.
Tujuan: Pencatatan dan Pendataan :
Prosedur ini bertujuan sebagai standar bagi Kepala LPSE Service Provider dalam melakukan permohonan pembuatan akun kepada Kepala LPSE Sistem Provider.
Peringatan: Definisi :
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana
1. LPSE Service Provider adalah LPSE yang menginduk pada LPSE terdekat dan tidak memiliki fungsi pengelolaan server yang telah terinstalasi SPSE.
2. Verifikator adalah personil pada pada unit registrasi verifikasi LPSE yang bertugas melakukan verifikasi kepada penyedia barang/jasa yang akan menjadi pengguna SPSE.
Keterkaitan:
1. SOP Pengarsipan Dokumen
Kepala LPSE
Service Provider
Verifikator/Helpdes
k/Admin Agency
Service Provider
Kepala LPSE Sistem
Provider
Admin PPE
Sistem ProviderPersyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Surat Permohonan Pembuatan Akun
2. Formulir permohonan pembuatan akun
Verifikator/Helpdesk/Admin Agency
Service Provider
3. Surat Keputusan/SK Penunjukan sebagai
Verifikator/Helpdesk/Admin Agency LPSE
Service Provider
2 Menerima berkas permohonan, menjawab surat
permohonan kepada pimpinan instansi pemohon
dan mendisposisikan kepada Admin PPE Sistem
Provider untuk ditindaklanjuti
N/A Surat Jawaban
Permohonan
Pembuatan
Akun
3 Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas
permohonan. Apakah berkas permohonan
lengkap?
Berkas permohonan lengkap dan dokumen
copy sesuai aslinya
5 Menit
4 Meminta Verifikator/Helpdesk/Admin Agency
Service Provider untuk melengkapi berkas
permohonan
Admin PPE Sistem Provider mencantumkan
kekurangan berkas Permohonan yang harus
dilengkapi
5 Menit
5 Melengkapai kekurangan berkas permohonan N/A
1. Data yang dimasukan pada aplikasi SPSE
berdasarkan formulir permohonan
pembuatan akun
Verifikator/Helpdesk/Admin Agency
Service Provider
2. Aktivasi akun dilakukan jika
Verifikator/Helpdesk/Admin Agency
Service Provider telah mengikuti pelatihan
penggunaan aplikasi
3. Tata cara pembuatan akun pada aplikasi
SPSE mengacu pada panduan pengguna
(user guide) aplikasi SPSE
1. Akun diberikan melalui e-mail milik
masing-masing personil
(Verifikator/Helpdesk/Admin Agency
Service Provider) yang terdaftar pada
aplikasi SPSE
2. Dalam e-mail diinformasikan untuk segera
melakukan login dengan User ID dan
Password tersebut serta mewajibkan untuk
melakukan perubahan password
8 Mengarsipkan berkas dengan mengacu pada SOP
pengarsipan berkas
Hasi pembuatan akun 10 Menit Arsip berkas
permohonan
SOP REGISTRASI VERIFIKATOR/HELPDESK/ADMIN AGENCY UNTUK LPSE SERVICE PROVIDER
No Aktivitas
Mutu Baku
Keterangan
Pelaksana
1 Berkas dapat
disampaikan secara
(hardcopy) langsung
atau melalui e-mail
(softcopy)
Menyampaikan berkas permohonan pembuatan
akun (user id, password) kepada Kepala LPSE
Sistem Provider
N/A
15 menitMembuat Akun Verifikator/Helpdesk/Admin
Agency Service Provider pada aplikasi SPSE.
6
informasi akun
Verifikator/Hel
pdesk/Admin
Agency Service
Provider
10 menit7 Menginformasikan melalui e-mail akun (user id
dan password) Verifikator/Helpdesk/Admin
Agency Service Provider yang telah dibuat dengan
tembusan kepada Kepala LPSE Sistem Provider
Mulai
Selesai
Ya
Tidak
STANDART OPERATING PROCEDURES (SOP)
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
REGISTRASI DAN VERIFIKASI VERIFIKATOR/HELPDESK/ADMIN AGENCY
UNTUK LPSE SERVICE PROVIDER
LAMPIRAN
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Data Paengguna (sesuai SK Pengangkatan)
No Nama NIP User
ID E-Mail Pengangkatan Sebagai No SK
1 Admin Agency
2 Verifikator
3 Helpdesk
Tanggal Pemohon Tanda tangan
TEMPLATE FORMULIR PERMOHONAN PEMBUATAN AKUN VERIFIKATOR/ HELPDESK/ ADMIN AGENCY LPSE SERVICE PROVIDER
Pembina .ingkat INIP. 195907271985011 001
Pem na Utama MudaNIP. 19640101199003 1 028
. M~Si
DIBUAT OlEH:Ketua Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Provinsi Kalimantan Timur
DlSETUJUI OLEH:Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kalimantan TImur
lAYANAN PENGADAAN SECARAELEKTRONIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROVINst KALIMANTANTlMUR
PENGAKTIFAN KEMBALI AKUN PENYEDIA
STANDART OPERATING PROCEDURES(SOP)
lAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
-,
LEMBAR PENGESAHAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
STANDART OPERATING PROCEDURES (SOP) LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
Nomor SOP 027/271/I/Diskominfo
Tanggal Pembuatan 2 Desember 2013
Tanggal Revisi
Nomor Revisi
Tanggal Efektif 2 Januari 2014
Disahkan Oleh Abdullah Sani, SH, M.Hum
STANDART OPERATING PROCEDURES (SOP)
PENGAKTIFAN KEMBALI AKUN PENYEDIA
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik. 3. PermenPAN Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan. 4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010
tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik. 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan
perubahannya. 6. Peraturan Gubernur No. 51 Tahun 2009 Tentang Implementasi Sistem E-procurement Di Lingkungan
Provinsi Kalimantan Timur. 7. Peraturan Gubernur No. 52 Tahun 2009 Tentang Layanan Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik
(LPSE) Provinsi Kalimantan Timur.
1. Kepala LPSE 2. Verifikator
Penjelasan Singkat: Peralatan dan Perlengkapan:
Prosedur ini mengatur langkah-langkah yang dilakukan oleh Kepala LPSE dan Verifikator untuk pengaktifkan kembali akun penyedia.
Tujuan: Pencatatan dan Pendataan :
Memberikan kepastian terfasilitasinya Kepala LPSE dan Verifikator dalam pengaktifkan kembali akun penyedia
Peringatan: Definisi :
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana
1. Verifikator adalah personil pada pada unit registrasi verifikasi LPSE yang bertugas melakukan verifikasi kepada penyedia barang/jasa yang akan menjadi pengguna SPSE.
Keterkaitan:
1. SOP Pengarsipan Dokumen
Kepala LPSE Verifikator Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Surat Permohonan Pengaktifan kembali
akun
2. Dokumen pendukung penyelesaian
pelanggaran
2 Mendisposisi kepada verifikator untuk melakukan
klarfikasi kebenaran bukti pendukung yang
disampaikan
surat disposisi 3 hari kerja
3 Melakukan klarifikasi kebenaran bukti pendukung
kepada pihak terkait
surat disposisi1 hari hasil klarifikasi
4 Melaporkan hasil klarifikasi serta usulan tindak
lanjut kepada kepala LPSE
1 hari kerja
setelah
verifikasi
5 Menerima laporan hasil klarifikasi dari verifikator
dan mengambil keputusan apakah akun penyedia
barang/jasa akan diaktifkan kembali atau tidak
N/A
6 Mengrimkan surat pemberitahuan penolakan
permohonan kepada penyedia barang/jasa
7 Memerintahkan Verifikator untuk mengaktifkan
kembali akun penyedia
Instruksi Kepala LPSE
8 Mengaktifkan kembali akun penyedia barang/jasa
melalui aplikasi SPSE
Tata cara pengaktifan kembali akun pada
aplikasi SPSE mengacu pada panduan
pengguna (user guide) aplikasi SPSE
10 menit Akun penyedia aktif
kembali
9 Mengarsipkan berkas dengan mengacu pada SOP
pengarsipan berkas
berkas permohonan dan proses pengaktifan
akun
10 Menit Arsip berkas
10 Melaporkan bahwa akun penyedia telah diaktifkan
kembali kepada Kepala LPSE
10 Menit
11 Mengrimkan surat pemberitahuan bahwa akun
telah diaktifkan kembali kepada penyedia
barang/jasa
1 hari kerja
1 hari kerja
SOP PENGAKTIFAN KEMBALI AKUN PENYEDIA
No AktivitasPelaksana Mutu Baku
Keterangan
N/A Berkas dapat
disampaikan secara
(hardcopy) langsung
atau melalui e-mail
(softcopy)
Menerima permohonan pengaktifan kembali akun
(user ID dan Password) dari penyedia barang/jasa
disertai bukti pendukung penyelesaian
pelanggaran yang terjadi
1Mulai
Selesai
YaTidak
Selesai
Pembina Tin kat INIP. 195907271985011001
Pem a Utama MudaNIP. 196401011990031 028
DIBUATOLEH:Ketua Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Provinsi Kalimantan Timur
DISETUJUI OLEH:Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kalimantan Timur
LAYANANPENGADAAN SECARAELEKTRONIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMAnKA PROVINSI KAUMANTAN nMUR
PENONAKTIFAN KEMBAU AKUN PENYEDIA
LAYANAN PENGADAAN SECARAELEKTRONIK
STANDART OPERATING PROCEDURES(SOP)
-.
LEMBAR PENGESAHAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
STANDART OPERATING PROCEDURES (SOP) LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
Nomor SOP 027/272 /I/Diskominfo
Tanggal Pembuatan 2 Desember 2013
Tanggal Revisi
Nomor Revisi
Tanggal Efektif 2 Januari 2014
Disahkan Oleh Abdullah Sani, SH, M.Hum
STANDART OPERATING PROCEDURES (SOP)
PENONAKTIFAN KEMBALI AKUN PENYEDIA
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik. 3. PermenPAN Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan. 4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010
tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik. 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan
perubahannya. 6. Peraturan Gubernur No. 51 Tahun 2009 Tentang Implementasi Sistem E-procurement Di Lingkungan
Provinsi Kalimantan Timur. 7. Peraturan Gubernur No. 52 Tahun 2009 Tentang Layanan Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik
(LPSE) Provinsi Kalimantan Timur.
1. Kepala LPSE 2. Helpdesk LKPP
Penjelasan Singkat: Peralatan dan Perlengkapan:
Prosedur ini mengatur langkah-langkah yang dilakukan oleh Kepala LPSE untuk penonaktifan akun penyedia.
Tujuan: Pencatatan dan Pendataan :
Memberikan kepastian terfasilitasinya Kepala LPSE dalam pengonaktifan akun penyedia.
Peringatan: Definisi :
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana
1. Helpdesk LKPP adalah tim pada Training and User Support (TUS) yang memiliki tugas memberikan dukungan/layanan terkait dengan permasalahan e-Procurement.
Keterkaitan:
1. SOP Pengarsipan Dokumen
Kepala LPSE Helpdesk LKPP Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Surat Pengaduan
2. Dokumen pendukung terjadinya
pelanggaran
2 Mempelajari pengaduan, dan melakukan
klarifikasi kepada pihak terkait atas pengaduan
atau informasi yang diterima, apakah akun
penyedia tersebut dapat dinonaktifkan /tidak?
Surat Pengaduan 3 hari kerja
hasil analisa dan
klarifikasi
3 -Jika tidak dapat dinonaktifkan lanjut ke nomor 4
-Jika dapat di nonaktifkan lanjut ke nomor 5
N/A
4 Mengrimkan jawaban atas surat pengaduan bahwa
pengaduan atau informasi yang disampaikan tidak
benar/tidak dapat dijadikan dasar penonaktifan
akun
hasil analisa dan klarifikasi
1 hari kerja Jawaban Surat
Pengaduan
5 Menerbitakan surat pernyataan telah terjadinya
pelanggaran terhadap Persyaratan dan Ketentuan
Penggunaan SPSE, melakukan pemalsuan
dokumen registrasi dan verifikasi penyedia
barang/jasa atau telah ditetapkan dalam daftar
hitam oleh PA/KPA
hasil analisa dan klarifikasi
1 hari kerja Surat Pernyataan
telah terjadinya
pelanggaran
6 Mengirimkan surat usulan penonaktifan dengan
melampirakan surat pernyataan dan bukti-bukti
pendukung terjadinya pelanggaran oleh penyedia
barang/jasa kepada Helpdesk LKPP
Surat Pernyataan telah terjadinya
pelanggaran
1 hari kerja
7 Menerima surat usulan dan melakukan klarifikasi
kepada LPSE yang mengusulkan. Apakah surat
usulan yang disampaikan benar ?
Surat permohonan/usulan dan Pernyataan
telah terjadinya pelanggaran dari LPSE
2 hari kerja hasil analisa dan
klarifikasi
8 Menonaktifkan akun penyedia barang/jasa
tersebut
Tata cara penonaktifan akun pada aplikasi
SPSE mengacu pada panduan pengguna
(user guide) aplikasi SPSE
10 menit akun penyedia non
aktif
9 Memberitahukan penonaktifan kepada penyedia
barang/jasa dan LPSE tempat penyedia
barang/jasa tersebut terdaftar
1 hari kerja
10
Melakukan pengarsipan
berkas pengaduan dan proses penonaktifan
akun 10 Menit Arsip berkas
N/A Berkas dapat
disampaikan secara
(hardcopy) langsung
atau melalui e-mail
(softcopy)
Menerima pengaduan atau informasi bahwa
penyedia melakukan pelanggaran terhadap
Persyaratan dan Ketentuan Penggunaan SPSE,
melakukan pemalsuan dokumen registrasi dan
verifikasi penyedia barang/jasa atau telah
ditetapkan dalam daftar hitam oleh PA/KPA
1
SOP PENONAKTIFAN AKUN PENYEDIA
No AktivitasPelaksana Mutu Baku
Keterangan
Mulai
Selesai
YaTidak
Selesai
YaTidak
Selesai
Pembina Tingkat INIP.195907271985011001
Pem ina Utama MudaNIP.196401011990031 028
DIBUAT OLEH:Ketua layanan Pengadaan Secara Elektronik
Provinsi Kalimantan Timur
DfSETUJUI OlEH:Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kalimantan Timur
LAVANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMAnKA PROVINSI KAUMANTAN TIMUR
PENONAKTIFAN AKUN PPK/KPA DAN PANITIA PENGADAAN/POKJA ULP
LAYANAN PENGADAAN SECARAELEKTRONIK
STANDART OPERATING PROCEDURES (SOP)
LEMBAR PENGESAHAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
STANDART OPERATING PROCEDURES (SOP) LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
Nomor SOP 027 /273/I/Diskominfo
Tanggal Pembuatan 2 Desember 2013
Tanggal Revisi
Nomor Revisi
Tanggal Efektif 2 Januari 2014
Disahkan Oleh Abdullah Sani, SH, M.Hum
STANDART OPERATING PROCEDURES (SOP)
PENONAKTIFAN AKUN PPK/KPA DAN PANITIA PENGADAAN/POKJA ULP
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik. 3. PermenPAN Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan. 4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010
tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik. 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan
perubahannya. 6. Peraturan Gubernur No. 51 Tahun 2009 Tentang Implementasi Sistem E-procurement Di Lingkungan
Provinsi Kalimantan Timur. 7. Peraturan Gubernur No. 52 Tahun 2009 Tentang Layanan Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik
(LPSE) Provinsi Kalimantan Timur.
1. PA/KPA 2. Admin Agency
Penjelasan Singkat: Peralatan dan Perlengkapan:
Prosedur ini mengatur langkah-langkah yang dilakukan oleh Admin Agency untuk penonaktifan akun PPK dan Panitia Pengadaan/Pokja ULP.
Tujuan: Pencatatan dan Pendataan :
Memberikan kepastian terfasilitasinya Kepala LPSE dalam pengonaktifan akun PPK dan Panitia Pengadaan/Pokja ULP.
Peringatan: Definisi :
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana
1. Admin Agency adalah personil pada LPSE yang memiliki tugas dan kewenangan melakukan proses registrasi dan verifikasi kepada Panitia Pengadaan/Pokja ULP/PPK.
2. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)/KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
Keterkaitan:
1. SOP Pengarsipan Dokumen
PA/KPA Admin Agency Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Surat Permohonan Penonaktifan Akun
2. Surat Keputusan/SK dari PA/KPA tentang
pemberhentian atau perubahan PPK
dan/atau Panitia Pengadaan/Pokja ULP
2 Menerima berkas permohonan dari PA/KPA Berkas permohonanN/A
3 Melakukan analisa dan klarifikasi kepada PA/KPA
apakah benar mengajukan permohonan
Berkas permohonan 3 hari kerja hasil analisa dan
klarifikasi
4 Menonaktifkan akun pada aplikasi SPSE Tata cara penonaktifan akun pada aplikasi
SPSE mengacu pada panduan pengguna
(user guide) aplikasi SPSE
10 menit akun non aktif
5 Mengrimkan pemberitahuan kepada PPK dan/atau
Panitia Pengadaan/Pokja ULP yang dinonaktifkan
serta tembusan kepada Kepala LPSE
1 hari kerja
6 Mengarsipkan berkas dengan mengacu pada SOP
pengarsipan berkas
berkas permohonan dan proses non aktif 10 Menit arsip berkas
SOP PENONAKTIFAN AKUN PPK DAN PANITIA PENGADAAN/POKJA ULP
No AktivitasPelaksana Mutu Baku
Keterangan
N/A Berkas dapat
disampaikan secara
(hardcopy) langsung
atau melalui e-mail
(softcopy)
Mengirimkan berkas permohonan penonaktifan
akun kepada Admin Agency
1Mulai
YaTidak
Selesai
Selesai
002 cover_sop_registrasi.pdf003 pengesahan_registrasi_penyedia.pdfNPSCN001.pdf
004 Uraian SOP Registrasi penyedia.pdf005 SOP Registrasi Penyedia.pdf006 pengesahan_registrasi_kpa.pdfNPSCN001.pdf
007 Uraian SOP Registrasi kpa.pdf008 SOP Registrasi KPA.pdf009 Lampiran SOP Registrasi KPA.pdf010 Temp Form Reg KPA.pdf011 pengesahan registrasi pokja.pdfNPSCN001.pdf
012 Uraian SOP Registrasi pokja.pdf013 SOP Registrasi Pokja.pdf014 Lampiran SOP Registrasi Pokja.pdf015 Temp Form Reg Pokja.pdf016 pengesahan registrasi AUDITOR.pdfNPSCN001.pdf
017 Uraian SOP Registrasi Auditor.pdf018 SOP Registrasi Auditor.pdf019 Lampiran SOP Registrasi Auditor.pdf020 Temp Form Permohonan Reg Auditor.pdf021 pengesahan registrasi LPSE SP.pdfNPSCN001.pdf
022 Uraian SOP Registrasi LPSE SP.pdf023 SOP Registrasi LPSE SP.pdf024 Lampiran SOP Registrasi LPSE SP.pdf025 Temp Form Reg LPSE SP.pdf026 Pengesahan SOP Non Aktif Penyedia.pdfNPSCN001.pdf
027 Uraian SOP Aktif kmbli Penyedia.pdf028 SOP Pengaktifan Akun Penyedia.pdf029 Pengesahan SOP Non Aktif Penyedia.pdfNPSCN001.pdf
030 Uraian SOP Non-Aktif Penyedia.pdf031 SOP Non-Aktif Penyedia.pdf032 Pengesahan SOP Non Aktif PPK dan Pokja.pdfNPSCN001.pdf
033 Uraian SOP Non Aktif PPK dan Pokja.pdf034 SOP Non Aktif PPK dan Pokja.pdf